Home >Documents >Mutual Legal Assistance in Indonesia

Mutual Legal Assistance in Indonesia

Date post:26-Dec-2015
Category:
View:14 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
Materi Pusdik Reskrim
Transcript:
  • BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

    (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE)

    DIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL DAN OTORITAS PUSAT

    DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

    KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

    REPUBLIK INDONESIA

  • Kejahatan yang bersifat Transnasional

    Upaya antisipasi terhadap kejahatan tersebut :

    dibutuhkan suatu kerjasama antar negara,

    (bilateral maupun multilateral, negara-negara

    satu kawasan maupun tidak)

    2

  • Kerjasama Antar Pemerintah (Government to Government) untuk Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

    Saling Menghormati Jurisdiksi;

    Dukungan Proses Penegakan Hukum di Negara Peminta (Respecting Procedure to be Follow);

    Prinsip Timbal Balik (Reciprocity);

    Adanya kewenangan kohersif (perintah /ijin/persetujuan) sesuai prosedur hukum dalam Jurisdiksi Negara Diminta dalam memenuhi permintaan dari Negara Peminta;

    Membantu proses penegakan hukum secara formal (Formal Cooperation) atas nama Pemerintah

    Mengapa Diperlukan?

    Kondisi terkait

  • KEJAHATAN

    Lingkup Kerjasama (Government to Government)

    PENEGAKAN

    HUKUM

    Untuk Tujuan (Garis Besar):

    a. Meminta pertanggungjawaban tersangka pelaku atau pelaku tindak pidana (kejahatan)

    b. Mendapatkan bukti atau mengembalikan instrumen atau akibat dari kejahatan

  • BENTUK KERJASAMA

    b. Meminta pertanggungjawaban tersangka pelaku atau pelaku tindak pidana (kejahatan)

    Manusia[Buronan] EKSTRADISI

    a. Mendapatkan bukti atau mengembalikan instrumen atau akibat dari kejahatan

    Alat[Benda] MLA

  • BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

    MUTUAL LEGAL ASSISTANCEIN CRIMINAL MATTERS

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik

    dalam Masalah Pidana

    Dasar Hukum

  • Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

    (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/ MLA)

    merupakan permintaan Bantuan berkenaan denganpenyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

    pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan Negara Diminta

    PENGERTIAN

  • 1. Mengidentifikasi dan mencari orang;

    2. Mendapatkan pernyataan, dokumen dan alat bukti

    lainnya;

    3. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan

    keterangan;

    4. Menyampaikan surat;

    5. Melaksanakan permintaan penggeledahan;

    6. Pembekuan, penyitaan dan perampasan aset hasil

    tindak pidana.

    LINGKUP KERJASAMA MLA

  • Bantuan MLA dapat dilakukan berdasarkan

    suatu perjanjian.

    Dalam hal belum ada perjanjian maka

    Bantuan MLA dapat dilakukan atas dasar

    hubungan baik berdasarkan prinsip

    resiprositas.

    DASAR PELAKSANAAN MLA

  • Perjanjian Bilateral:

    Australia : Ditandatangani 27 Oktober 1995

    Diratifikasi dengan UU No.1 Tahun 1999

    Republik Rakyat China : Ditandatangani 24 Juli 2000

    Diratifikasi dengan UU No.8 Tahun 2006

    Hong Kong : Ditandatangani 3 April 2008

    Diratifikasi dengan UU No.3 Tahun 2012

    Korea Selatan : Ditandatangani 30 Maret 2002

    Proses Ratifikasi

    India : Ditandatangani 25 Januari 2011

    Proses Ratifikasi

    PERJANJIAN MLA

  • Perjanjian Multilateral:

    ASEAN MLA Treaty : Ditandatangani 29 Nopember 2004

    Diratifikasi dengan UU No.15 Tahun 2008

    ASEAN (Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia,

    Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik

    Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis

    Vietnam).

    PERJANJIAN MLA

  • Konvensi Internasional:1. United Nations Convention Against Transnational

    Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)(Diratifikasi dengan UU No.5 Tahun 2009)

    2. United Nations Convention Against Corruption (Konvensi PBB Menentang Korupsi) (Diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006)

    3. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika)(Diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997)

    PERJANJIAN MLA

  • YANG BERTANGGUNG

    JAWAB ATAS MLA

    Kementerian Hukum dan HAM

    Direktorat Jenderal

    Administrasi Hukum Umum

    Direktorat Hukum Internasional dan

    Otoritas Pusat

    Subdit Otoritas Pusat dan Hukum

    Humaniter

    Seksi Bantuan Hukum Timbal

    Balik

  • a. permintaan Bantuan berkaitan dengan orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai :

    1. tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau

    2. tindak pidana berdasarkan hukum militer;

    b. permintaan Bantuan berkaitan dengan orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan;

    c. permintaan Bantuan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;

    d. permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;

    e. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;

    f. negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan; atau

    g. negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.

    PERMINTAAN MLA DITOLAK

  • Permintaan Bantuan dapat ditolak jika:

    a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;

    b. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;

    c. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau

    d. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

  • INDONESIA SEBAGAI NEGARA PEMINTA

    POLRI

    Kejagung

    KPK

    Kemenkumham

    Koordinasi

    Teknis

    Untuk

    persiapan

    draft

    dokumen

    permintaan

    Proses

    Telaahan

    dan drafting

    permintaan

    MLA

    Kemlu

    CENTRAL

    AUTHORITY

    Negara

    DimintaKoordinasi dan

    Komunikasi

    Koordinasi dan

    Komunikasi

  • a. identitas dari institusi yang meminta;

    b. pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungandengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusiyang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan;

    c. ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaanBantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis;

    d. ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal, danancaman pidananya;

    e. uraian tentang Bantuan yang diminta dan rincian mengenaiprosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;

    f. tujuan dari Bantuan yang diminta; dan

    g. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta.

    PERSYARATAN PENGAJUAN

    PERMINTAAN MLA

  • INDONESIA SEBAGAI NEGARA DIMINTA

    Negara Peminta

    Kemlu RI

    Kemenkumham

    Assesment

    Telaahan,

    Komunikasi dan

    Surat Tindak

    Lanjut

    Diterima

    POLRI

    Kejagung

    Koordinasi dan

    Komunikasi

    Informasi Tambahan

    Ditolak

    Koordinasi dan

    Komunikasi

    Koordinasi dan

    Komunikasi

  • Contact Points

    (Nasional)

    - Kepolisian : Kadivhubinter/Interpol, Bareskrim

    - Kejaksaan Agung: Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;

    - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): PJKAKI;

    - Kementerian Luar Negeri: Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional;

    - Perwakilan RI di Luar Negeri;

    - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    (Internasional)

    - Central Authority Negara-Negara Terkait;

    - Perwakilan Negara Sahabat di Indonesia;

    - Law Enforcement negara asing (AFP, FBI, Serious Fraud Office, dll)

    KOORDINASI

  • Succes Factors in MLA

    1. International cooperation as based of informal

    channels in supporting formal channel;

    2. Speed response on spontaneous Action;

    3. Ability to draft and negotiate Request MLA;

    4. Seriousness enforcement in domestic process;

    5. Understanding overseas legal system;

    6. Good will of requested country;

    7. Adequate resources (budget, HR, Power);

    8. Adequate Law.

  • 22

    Kesimpulan

    Kerjasama bilateral dan multilateral dimana Indonesia

    sebagai negara pihak atau peserta dari perjanjian

    melahirkan konsekuensi bahwa proses bantuan

    sebagaimana diatur dalam perjanjian MLA harus

    diadopsi dalam proses penanganan perkara pidana

    dan harus mempersiapkan sumber daya manusia serta

    dukungan finansial dalam penanganan permintaan

    bantuan tersebu

Embed Size (px)
Recommended