MULTILATERAL MEETING TAHAP I PRIORITAS · PDF filepangan, penyelenggaraan UKS dan seterusnya ... • Pedoman dana desa ... • Akreditasi RS dan Puskesmas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MULTILATERAL MEETING TAHAP I

PRIORITAS NASIONAL: KESEHATAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MULTILATERAL MEETING TAHAP I

PRIORITAS NASIONAL: KESEHATAN

Disampaikan oleh:

Subandi Sardjoko

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Bappenas, 23 Februari 2016

OUTLINE

I. PENGANTAR

II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: PEMBANGUNAN KESEHATAN

III. PEMBAHASAN MATRIKS KEGIATAN PRIORITAS

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

3

TEMA RKP 2017:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yangdipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritasuntuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapimoney follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayaisecara merata.

Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, danseterusnya.

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017

(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

4

I. PENGANTAR: PENDEKATAN PEMBANGUNAN

Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kesehatan, perlu

koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kemenkes, BPOM, BKKBN, Kemen PU dan

PR, Kemenhub, Kemendikbud, Kemen LHK, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemensos,

Kemenpora, Kementan, Kemendag, Kemenkominfo, serta Pemerintah Daerah.

Integratif: Pencapaian Pembangunan Kesehatan misalnya Gerakan Masyarakat Sehat

perlu dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga,

kampanye dan sosialisasi hidup sehat, penyediaan ruang terbuka hijau, konektivitas

antar moda transportasi, peningkatan cukai rokok, pengelolaan sampah, keamanan

pangan, penyelenggaraan UKS dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).

Spasial: pembangunan fasilitas kesehatan baru misalnya, harus mempertimbangkan

lokasi, aksesibilitas dengan jalan, transportasi umum, ketersediaan listrik dan air bersih,

dan lain-lain.

5

Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagaikoordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenasbertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar K/L dan pemerintah daerah agarsinergi bisa tercapai.

Dalam pembahasan dengan K/L akan dilakukan pendekatan:

Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti fokus anggaranhanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akanminimal alokasinya

Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat dengan pengujian pada setiapprogram/kegiatan:

Apakah proyek ini perlu?

Apakah proyek ini perlu sekarang?

Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalamproyek ini?

Apakah proyek akan dapat lebih efisien?

Proses Perencanaan

6

I. PENGANTAR

TUJUAN Pertemuan Multilateral

1. Melibatkan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2017.

2. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur.

3. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait.

4. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

5. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas

7

Pengantar (2)

KELUARAN Multilateral meeting

• Pembahasan terhadap:

1. Sasaran prioritas nasional

2. Arah Kebijakan prioritas nasional

3. Program Prioritas (Level 1)

4. Kegiatan Prioritas (level 2)

5. Penjelasan kerangka regulasi

Keluaran digunakan sebagai bahan dalam Bilateral Meeting:

• Form B (sasaran prioritas, program K/L, kegiatan K/L, indikator sasaran)

• Form C (kerangka pendanaan)

• Form D (kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan)

• Form E (lokasi)

PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR :

Program/Kegiatan KL tidak dilakukan perubahan – hanya sebagai “rumah” Perubahan dilakukan pada sasaran/output dan indikator 8

II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: PEMBANGUNAN KESEHATAN

9

PEMBANGUNAN KESEHATANSasaran Pokok dan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

1. Memperkuat upaya promotif dan preventif

2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

• Pembiayaan kesehatan.

• Penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan

• Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

• Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan

• Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan

3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat

4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

Meningkatkan responsifitas pelayanan kesehatan

Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)

Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)

Keterangan: Data AKI dan AKB diperoleh melalui survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun

No SasaranBaseline (2014)

2015 2016 2017 2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakata. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan

proksi:346

(SP, 2010)n.a n.a n.a 306

• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4 (2013) 75,0 77,0 79,0 85,0

• Kunjungan Antenatal (K4) (persen) 70,4 (2013) 72,0 74,0 76,0 80,0

b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi:

32 (2012) n.a n.a n.a 24

• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) 71,3 (2013) 75,0 78,0 81,0 90,0

c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)

32,9 (2013) 31,3 30,5 29,6 28,0

d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,60 (2012) 2,37 2,36 2,33 2,282 Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular

a. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 297 (2013) 280 271 262 245c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) 7,2 (2013) 6,9 6,4 5,9 5,4d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 25,0 24,6 24,2 23,4

e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4 15,4 15,4 15,4

3 Meningkatnya Perlindungan Finansiala. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen) 51,8

(Okt, 2014)60,0 68,0 77,0 Min. 95

4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatana. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang

tersertifikasi akreditasi nasional10 (2014) 94 190 287 481

b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

71,2 (2013) 75,2 80,2 85,2 95,2

c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

1.015 (2013) 1.200 2.000 3.000 5.600

5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

10

PEMBANGUNAN KESEHATANPerencanaan Terintegrasi

Peningkatan Derajat

Kesehatan dan Gizi

Masyarakat

Penguatan Promotif dan

Preventif: “Gerakan

Masyarakat Sehat

PeningkatanAkses dan

Mutu Pelayanan Kesehatan

Percepatan Perbaikan Gizi

Masyarakat

Peningkatan Pelayanan KB

dan Kesehatan Reproduksi

Kemenkes, BPJS, Kemensos, BPS, Kemen PANRB, Kemendes PDTT, Kemendagri,Kemenristekdikti,BPOM, BNPB, Pemda, BPPT

Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kementan, Kemendag, BKKBN, BPOM, Kemenag, Kemensos, KemenporaKemen PPPA, Kemenkominfo, Kemen PUPR, KemenakerKemen KP, Kemen PDTT, Kemendagri

BKKBN, Kemenkes, BPS, Kemensos, BPOMKemendagri, Kemendikbud,Pemda

Kemenkes, Kemenpora, Kemendikbud, BPOM, BPJS, Kementan, Kemen KP, Kemensos, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemenkeu, Kemen PDTT, Kemen PANRB, Kemenkominfo, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, BPOM, Kemen LHK, Kemenaker, Kemen PUPR, Kemendagri, BNN, Pemda

LEVEL 1

11

A

B

C

D

PROGRAM PRIORITAS

PRIORITAS NASIONAL

PEMBANGUNAN KESEHATANPenguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat”

Slide - 12

BPOM

Kemen PUPR, Kemendes PDTT,

Kemensos

Kemen LHK

Pemda

Kemen PANRB, Kemenpora,

Pemda

Kemendikbud, Kemenristekdikti,

Kemenag

Komenkominfo, Kemenkes, BPJS

Kemen PANRB,Kemenaker

Kementan,Kemenkes

Kemenag

Kemenkeu

KemenhubPOLRI

Kemen KP, Kemenkes

Penguatan Promotif dan Preventif:

“Gerakan Masyarakat Sehat”

Kampanye, Deteksi dini

dan pencegahan penyakit

Kantin sekolah

sehat, UKS, kampus bebas

Narkoba Senam, Poco-Poco, Olahraga rekreasi, Lomba

Olahraga, Sentra

OlahragaLapangan desa, car free day,

Jalur sepeda dan

pejalan kaki,

Kawasan tanpa rokok,

Pengelolaan Sampah, pencegaha

n kebakaran

hutan

Air bersih, sanitasi,

ruang terbuka di

perumahan, Posyandu

Gemar makan ikan, Perbaikan gizi balita dan ibu hamil

Keselamatan

Berkendara,

Konektivitas moda

transportasi

Peningkatan cukai rokok

Ceramah agama,

penyuluhan kesehatan

calon pengantin, Pesantren

sehat

Keamanan jajanan

sekolah , pengawasan label dan

iklan

Karang Kitri,

Konsumsi buah dan

sayur lokal

Olahraga dan deteksi

dini penyakit di

kantor

LEVEL 2

Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat”(Kegiatan Germas sedang dalam proses finalisasi pembahasan dengan K/L terkait)

Penguatan Promotif dan

Preventif: “Gerakan

Masyarakat Sehat”

LEVEL 2

A

Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara

• Kampanye dan law enforcement keselamatan berkendara (Kemenhub, POLRI)

• Sekolah ramah anak (Kemendikbud, Kemenag, KPPA)

Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat

• Sosialisasi (Surat Edaran) Germas di instansi pemerintah (Kemen PAN dan RB)

• Nomenklatur APBD kegiatan Germas (Kemendagri)

• Pedoman dana desa (Kemendes dan PDTT), desa pangan aman (BPOM)

• Kajian insentif daerah Germas (Kemenkeu) ?Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol

• Peningkatan cukai rokok (Kemenkeu)

• Kawasan tanpa rokok (Kemendikbud Kemenristek DIKTI)

• Sekolah dan kampus , tempat kerja, bebas narkoba (Kemdikbud, Kemenristek DIKTI, Kemenag, Kemenaker, KemenPAN RB, BNN)

• Akses pembelian alkohol (Kemendag)

Peningkatan kualitas lingkungan

• Air bersih dan sanitasi (Kemen PU dan Pera, Kemenag)

• Pencegahan kebakaran hutan, pengolahan sampah, pengendalian pencemaran, penegakan hukumnya (Kemen LHK)

• Ruang terbuka hijau (Kemen ATR, Kemen PU dan Pera)

• Rehab rumah tidak layak huni (Kemensos, Kemen PU dan pera)

Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi

• Jalur sepeda dan pejalan kaki (Kemenhub, Kemen PU dan PERA)

• Olahraga rekreasi (Kemenpora)

• Lomba olahraga (Kemenpora, Kemendikbud, Kemenag)

• Event olahraga (Kemenpora, Kemenpar)

Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan

• KRPL (Kementan), Konsumsi buah dan sayur (Kementan)

• Suplementasi gizi (Kemenkes)

• Kantin sehat (Kemendikbud, Kemenag, Kemenristek DIKTI, BPOM)

• Keamanan jajanan sekolah (BPOM)

• Pengawasan label dan iklan (BPOM)

• Fortifikasi (Kemenperin)

• Pasar Sehat (Kemendag, Kemenkes, Badan POM, KemenKop UKM)

Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini

• Deteksi dini PTM (Kemenkes, TNI, POLRI)

• P4GN (BNN)

• Pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai (Kemen BUMN, Kemenaker)

• UKS, poskestren (Kemendikbud, Kemenag, BNN)

Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat

• Kampanye hidup sehat (Kemenkes)

• Sosialisasi K3 (Kemenaker)

• Penyuluhan kesehatan (Kemenkes, BKKBN)

• Kursus calon pengantin, pesantren sehat (Kemenag)

• Posyandu aktif (Kemenkes, Kemendes dan PDTT)

• Riset PTM (Kemenkes)

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

13

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

PERLUASAN KEPESERTAAN JKN/KIS

• Peningkatan Kepesertaan PBI JKN/KIS (Kemenkes)

• Verifikasi dan validasi PBI (Kemensos)

• Monev terpadu JKN (Kemenko PMK)

• Pengembangan skema PPP di bidang kesehatan (Kemenkes)

PENYEDIAAN, PERSEBARAN DAN KUALITAS SDM KESEHATAN

• Peningkatan jumlah lulusan tenaga kesehatan (Kemenristek dan DIKTI)

• Penempatan (peningkatan jumlah formasi nakes, team based) (KemenPAN&RB, Kemenkes)

• Pelaksanaan Internship (Kemenkes)• Insentif nakes (Kemenkes)

PENYEDIAAN FASILITAS KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN YANG BERKUALITAS • Akreditasi RS dan Puskesmas• Penguatan sistem rujukan• Pemenuhan fasyankes di DTPK (termasuk

pembangunan RS Pratama)• Peningkatan sarpras fasyankes • Peningkatan responsivitas yankes (waktu tunggu

dan info yang memadai) Revolusi Mental• Pasokan listrik untuk pelayanan kesehatan (ESDM)• Dana Desa untuk Poskesdes (Kemendes PDTT)

PENYEDIAAN, DISTRIBUSI, DAN MUTU SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN

• Pengadaan dan distribusi obat dan vaksin ke puskesmas (Kemenkes, Kemenhub)

• Sistem informasi logistik farmasi dan alkes (Kemenkes)• Pengawasan keamanan, kemanfaatan dan mutu obat

dan makanan (BPOM)• Penelitian di bidang bahan baku obat dan alat kesehatan

(Kemenkes, Kemeristek DIKTI, LIPI, BPPT)• Kemandirian bahan baku obat dan perlindungan industri

bahan baku obat dalam negeri (Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, BPOM, BPPT)

Peningkatan Akses dan

Mutu Pelayanan Kesehatan

(Kemenkes)

PENGUATAN SISTEM INFORMASI, MANAJEMEN DAN LITBANG KESEHATAN• Pengembangan pelayanan kesehatan berbasis

teknologi informasi (rujukan online, rekam medis, telemedicine, izin edar produk) (Kemenkes, Kemenkominfo, BPOM)

• Sistem pelaporan data kesehatan prioritas (Kemenkes, BPOM BPS)

• Litbang di bidang tanaman obat dan obat tradisional (Kemenkes, BPOM, LIPI, BPPT)

14

LEVEL 2

B

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Revolusi Mental

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

LEVEL 2

A

Pembinaan gizi ibu, bayi, dan anak (Kemenkes)

• Suplementasi gizi

• Pendidikan gizi

• Konsultasi dan pemeriksaan ibu hamil

Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan• Rawan pangan (Kementan, KKP)• Penganekaragaman pangan (Kementan)• Ketersediaan hasil laut (KKP) • Ruang laktasi di tempat kerja (Kemenaker, Kemenkes)• Fortifikasi (Kemenperin)• Bantuan tunai (Kemensos)• Harga kebutuhan pangan (Kemendag)

Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan kampanye

• Informasi gizi (Kemenkominfo)

• Gemar Makan Ikan (KKP)

• KIE pola asuh anak (BKKBN)

Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana

• Pelayanan sosial dasar (Kemenkes, Kemendes PDTT, BKKBN)

• Peningkatan mutu pelayanan primer (Kemenkes)Peningkatan sanitasi dan akses air bersih

• Terbangunnya pengolahan limbah (Kemen PU dan PR)

• pengawasan sarana air minum, pelaksanaan STBM (Kemen PU dan Pera, Kemenkes)

Manajemen dan pencegahan penyakit

• Surveillans (Kemenkes)

• Pelaksanaan olah raga (Kemenpora)

• Pengawasan perbekalan kesehatan RT (Kemenkes)

Pendidikan& pemberdayaan perempuan, sertaperkembangan anak usia dini• Kualitas anak didik (Kemendikbud dan Kemenag)• pendidikan kesehatan dasar (Kemendikbud dan

Kemenag)• Dana desa untuk posyandu (Kemendes PDTT)• Bimbingan calon pengantin (Kemenag)• Pembinaan keluarga (Kemenag, Kemen PPPA,

Kemenkes)• Pola asuh (Kemen PPPA)

15

Perbaikan gizi

C

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

K/L UPAYABKKBN/SKPDKB

1. Penyediaan alokon2. Penyediaan sarpras pelayanan KB melalui DAK3. Pendistribusian alokon ke faskes (BOKB)

Kemenkes/ Dinkes 1. Penyediaan pelayanan medis pemasangan alokon2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Bidan dan Dokter3. Penyediaan faskes pelayanan KB

BPJS Jaminan Pelayanan KB di Faskes (provider)

PU/ Dinas PU Penyediaan akses jalan untuk menjangkau fasilitas kesehatan

BPOM Pengawasan mutu Alokon

K/L UPAYA

BKKBN/SKPD KB

1. Advokasi, KIE, dan Penggerakan melalui Media dan Petugas

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas lini lapangan3. Penyediaan sarpras penyuluhan KB melalui DAK4. Dukungan operasional BPKB (BOKB)

Kemenkes Promosi kesehatan reproduksidan keluarga berencana

Kemenag Penyuluhan Program KB dengan BahasaAgama

K/L UPAYA

BKKBN1. Peningkatan pembinaan PIKKRR2. Peningkatan pembinaan BKR

Kemendikbud/Dinas pendidikan

1. Peningkatan wajib belajar 12 tahun (untukpendewasaan usi perkawinan)

2. Peningkatan kualitas pendidikan (khususnya untuk memahami kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan ber keluarga)

Kemenag Penyuluhan agama dengan muatankeluarga sakinah dan pendewasaanusia kawin

K/L UPAYA

BKKBN/SKPD KB

Pemberdayaan dan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, BKL, UPPKS

Kemensos Program keluarga harapan

Kemendikbud PAUD

K/L UPAYA

BKKBN/SKPD KB

1. Penyerasian kebijakan pembangunan KKB 2. Penyediaan data dan informasi KKB

(Pendataan keluarga, statistik rutin KB, mini survei KB)

3. Fasilitasi pembentukan SKPD KB

Kemendagri

Pemda

Penguatan regulasi kepada pemda tentang kebijakan, anggaran dan kelembagaan KB.

1. Pembentukan SKPD KB 2. Perumusan kebijkan KKB dalam

RPJMD/RKPD3. Dukungan anggaran KB melalui APBD

BPS penyediaan data dan informasi KKB yang bersumber dari sensus dan survei.

Penguatan Advokasi

dan KIE KB

Penguatan regulasi,

kelembagaan, serta data dan

informasi

Pembangunan Keluarga

Pembinaan Remaja

Peningkatan pelayanan

KB

BAGAN PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA YANG HOLISTIK & INTEGRATIF

Pengendalian Jumlah Penduduk

(TFR/ kelahiran)

16

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

III. PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR DANMATRIKS KEGIATAN PRIORITAS (FORM B)

17

PENAJAMAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS

• Kegiatan Prioritas (Level 2)

- Nomenklatur Kegiatan Prioritas perlu dipertajam

- Dijabarkan secara cermat dalam program dan kegiatan K/L melalui Form B

• Penyusunan Sasaran Kegiatan (penyederhanaan nomenklatur)

- Program dan Kegiatan K/L hanya “rumah” dari pelaksanaan program dan kegiatan

prioritas

- Dalam penyusunan sasaran kegiatan harus mencerminkan barang atau jasa yang

konkret dari suatu kegiatan dan tidak menggunakan kalimat ‘bersayap’

18

ProgramPrioritas

Kegiatan Prioritas

K/L Program K/LKegiatan

K/LSasaran Indikator Target

Alokasi (juta Rp)

Lokasi


Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Kemenkes Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS

Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS

Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS (dalam juta)

94,4 32.438.000 SeluruhProvinsi

Kemensos Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah penerima PBI yang diverifikasi dan divalidasi (jiwa)

94,4 xx SeluruhProvinsi

Keterkaitan Program & Kegiatan Prioritas dengan Matriks Form B

19

Level I Level II

Perlu Penyederhanaan Nomenklatur

(dapat diubah)

Sebagai alat ukur kinerja

Tidak diubah, sesuai denganRencana Tindak K/L pada RKP

“Rumah dari Kebijakan”

Contoh Penyederhanaan Nomenklatur Sasaran dan Indikator

20

Program/Kegiatan K/L

Sasaran Indikator

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Meningkatnya perencanaan danpendayagunaan SDM kesehatan

- Jumlah tenagakesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan

kesehatan

Program/KegiatanK/L

Sasaran Indikator



Penugasan khusus berbasistim/nusantara sehat

- Jumlah tenaga kesehatan yang ikut serta dalam program penugasan khusus berbasistim/nusantara sehat

Penugasan khusus individual - Jumlah tenaga kesehatan yang ikut serta dalam program penugasan khusus individual

Kondisi Saat Ini: Usulan Penyederhanaan Nomenklatur:

• Program Prioritas “Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan”• Kegiatan Prioritas ”Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan”

Menjadi

Program/Kegiatan K/L

Sasaran Indikator

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat, vaksin danperbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasarpemerintah (puskesmas)

- Persentaseketersediaan obat danvaksin di puskesmas

Program/KegiatanK/L

Sasaran Indikator



Obat yang tersedia sesuai standar di puskesmas

- Jumlah puskesmas dengan obatyang tersedia sesuai standar

Vaksin yang tersedia sesuai standar di puskesmas

- Jumlah puskesmas dengan vaksinyang tersedia sesuai standar

• Program Prioritas “Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan”• Kegiatan Prioritas ” Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan”

Menjadi

Usulan Penyederhanaan Nomenklatur:Kondisi Saat Ini:

1 Pembahasan Kegiatan (Prioritas dan Non-Prioritas) (Bahan/Matriks sudah dibagikan) masing-masing K/L dengan mitra kerja di Bappenas

Penyempurnaan usulan Kegiatan Prioritas, Sasaran, Indikator, Target, Alokasi, dan Lokasi, serta hal-hal yang mendesak untuk didanai

2 Pembahasan Kerangka Regulasi

3 Pembahasan Kontribusi K/L pada prioritas nasional lain: (termasuk keg, sasaran, indikator, target, alokasi, lokasi)

Contoh untuk K/L Kemkes:• Revolusi Mental• Daerah Perbatasan• Daerah Tertinggal• Kedaulatan Pangan• Antar Kelompok Pendapatan• Perkotaan dan Kawasan Pedesaan• Perumahan dan Permukiman• Pariwisata

4 Pada pembahasan Bilateral diperlukan dokumen pendukung Penyerapan/Capaian 2015 Alokasi dan rencana detail (komponen dan sub-komponen) 2016 Usulan 2017 rencana detail (komponen dan sub-komponen) 2017

V. RENCANA TINDAK LANJUT: Pertemuan Bilateral

21

TERIMA KASIH

LAMPIRAN

24

Output Matrik Bilateral

1. Form B (sasaran prioritas, program K/L, kegiatan K/L, indikator

sasaran)

2. Form C (kerangka pendanaan)

3. Form D (kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan)

4. Form E (lokasi)

25

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Program Kegiatan Sasaran IndikatorTarget Per

Kegiatan Prioritas (2017)

AlokasiPer

KegiatanPrioritas(Juta Rp.)

Lokasi


Perluasan KepesertaanJaminan KesehatanNasional (JKN)/KartuIndonesia Sehat (KIS)

KEMENTERIAN KESEHATAN

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS

Penduduk yang menjadipeserta penerimabantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS

Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS (dalam juta)

94400000 32438000 Seluruh Provinsi : Seluruh Provinsi

KEMENTERIAN SOSIAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Verifikasi dan validasidata penduduk miskindan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS)

Jumlah penerima PBI yang diverifikasi dan divalidasi(jiwa)

94400000 0 Seluruh Provinsi : Seluruh Provinsi

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Program KoordinasiPengembanganKebijakanPembangunan Manusia danKebudayaan

Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN)

Monitoring dan evaluasiterpadu jaminankesehatan nasional

Jumlah dokumen hasilmonitoring dan evaluasiterpadu jaminan kesehatannasional

2 0 Seluruh Provinsi: SeluruhProvinsi

Dst

1. FORM B 2. MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PENDUKUNG, PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

TOPIK (GOAL) PELAYANAN KESEHATAN

26

Khusus Kemkes: Matrik Pemetaan Output dan Komponen Kegiatan

Program(RKP)

Kegiatan(RKP)

Output(RKA K/L)

Komponen(RKA K/L)

TargetAlokasi

(Dlm Milyar) Keterangan(Sub Komponen)

Lokasi

2016 2017 2016 2017

Kefarmasian danAlat Kesehatan

PembinaanObat Publik danPerbekkes

Pengadaanobat, vaksin, dan alkes

1 Paket 2.814,3 • Vaksin reguler, obat buffer stock pusatdan provinsi, obat penyakit menular, vaksin haji dan umrah, dll

• ..... • ....

• ..... • ....

PembinaanPelayananKesehatan

Pembinaanupayakesehatanrujukan

RS Pratama 10 RS 26,2 • Pengadaan alat kesehatan• Penyediaan modul

Dst...

Total Program

TOTAL

+ Lampiran rinci volume dan anggaran setiap subkomponen

Menggunakan matrik pemetaan output dan komponen sebagai dasar penajaman Form B (sasaran prioritas, program K/L, kegiatan K/L, indikator sasaran)

27

2. FORM CMATRIKS KERANGKA PENDANAAN

Program Prioritas Kegiatan PrioritasBelanja K/L (Juta Rp.) Belanja Non

K/L (Juta Rp.)

Belanja Transfer Daerah (Juta Rp.)

Penyertaan Modal Negara (Juta Rp.)

Kerjasama Pemerintah Swasta (Juta Rp.)

TotalUtama Pendukung


Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

32.438.000 0 0 0 0 0 32.438.000

Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan

5.655.392 0 0 0 0 0 5.655.392

Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas

7.095.500 0 0 0 0 0 7.095.500

Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitiandan PengembanganKesehatan

1.193.200 0 0 0 0 0 1.193.200

Penyediaan, Persebaran danKualitas SDM Kesehatan

821.7 0 0 0 0 0 821.7

Penguatan Promotif danPreventif : "GerakanMasyarakat Sehat"

Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat

38 0 0 0 0 0 38

Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat

6.582.547 0 0 0 0 0 6.582.547

Dst


28

3. FORM D MATRIKS KERANGKA REGULASI

Urgensi Pengusulan :

Usulan Regulasi Baru

KRITERIA YA TIDAK

A. Aspek Legalitas

1. Tidak menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat -

2. Tidak multitafsir (tidak menimbulkan pemahaman berbeda) -

3. Dapat dilaksanakan -

B. Berdasarkan kebutuhan

1. Memenuhi hak-hak dasar masyarakat -

2. Mempercepat pemberantasan korupsi -

3. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat -

4. Mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional -

C. Beban yang ditimbulkan

1. Tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) -

2. Tidak membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan/atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu atau ancaman pidana yang tidak seharusnya -

3. Mudah diawasi pelaksanaannya -

Prioritas Nasional : Program Prioritas : Kegiatan Prioritas : Judul Regulasi : K/L Penanggungjawab :


29

Lanjutan Form D…

KRITERIA YA TIDAK

A. Aspek Legalitas

1. Menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat

2. Multitafsir (menimbulkan pemahaman berbeda)

3. Tidak dapat dilaksanakan

B. Berdasarkan kebutuhan

1. Tidak memenuhi hak-hak dasar masyarakat

2. Menghambat pemberantasan korupsi

3. Tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

4. Tidak mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional

C. Beban yang ditimbulkan

1. Membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2. Membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan/atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu atau bahkan dampak

pidana yang tidak seharusnya

3. Sulit diawasi pelaksanaannya

Rekomendasi : (Pencabutan/Revisi/Penggabungan)Analisis Rekomendasi :

Regulasi yang BermasalahPrioritas Nasional :Program Prioritas : Kegiatan Prioritas : Judul Regulasi : K/L Penanggungjawab :

30

No Tema Pihak Yg Terlibat Tentative Jadwal

1 Perluasan Kepesertaan JKN/KIS PPJK, Roren (Kemkes), BPJS, Kemsos, Dit KGM dan PKM (Bappenas), TNP2K Kamis, 25 Feb 2016

2 Penyediaan, Distribusi, Mutu Sediaan Farmasi, Alkes, dan Makanan

Lingkup Ditjen Kefarmasian dan Alkes, Roren (Kemkes), Bappenas Jumat, 26 Feb 2016

3 Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas

Lingkup Ditjen Pelayanan Kesehatan , Roren (Kemkes), Bappenas Senin, 29 Feb 2016

4 Penguatan Sistem Informasi, Manajemen, dan Litbang Kesehatan

Pusdatin, PusLitbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Roren (Kemkes), Bappenas

Selasa , 1 Maret 2016

5 Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan

Lingkup Badan PPSDMK , Roren (Kemkes), Bapppenas Rabu, 2 Maret 2016

6 Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat”

Dit. Promkes, PusLitbang Upaya Kesmasy, Dit.Penyehatan Lingkungan, PelayananKefarmasian, Pusdiknakes, Dit.Kesjor dan Olahraga, Dit.Surveilans dan KarantinaKesehatan, PPJK, Dit.Gizi, Dit.Yankes Primer, Dit. Pencegahan&Pengendalian PTM (Kemkes), Bappenas

Kamis, 3 Maret 2016

7 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Dit.Gizi, Roren, Dit.Kesga, Dit. Surveilans dan Karantina, Dit.PL (Kemkes), Bappenas Jumat, 4 Maret 2016

8 Pengawasan Obat dan Makanan Lingkup Kedeputian I, II, III, Roren (BPOM), Bappenas Senin, 7 Maret 2016

9 Revolusi Mental, Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal, Pelayanan Kesehatan, Antar Kelompok Pendapatan, Desa danKawasan Pedesaan, Perumahan danPermukiman, Perkotaan

Dit. Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit.Pelayanan Kesehatan Primer, PPJK, Dit.Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dit.Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Dit. Kesehatan Lingkungan, Dit.Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi, Dit.Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Kemkes),Bappenas

Selasa, 8 Maret 2016

10 Kerangka Regulasi Biro Hukum, Roren (Kemkes), Bappenas Kamis, 10 Maret 2016

Jadwal Pembahasan Bilateral Meeting-Kemkes&BPOM (Tentative)

HARI/ TANGGAL WAKTU

TEMPAT

RUANG SG 1-2 RUANG SG 4-5

Selasa 09.00 - 12.00 KEMARITIMAN DAN KELAUTAN PENDIDIKAN

23/02/2016 13.30 - 16.30 KESEHATAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN

Rabu 09.00 - 12.00 DAERAH TERTINGGAL INDUSTRI & KEK

24/02/2016 13.30 - 16.30 DESA DAN KAWASAN PERDESAAN INDUSTRI & KEK

Kamis25/02/2016

09.00 - 12.00KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM SERTA REFORMASI BIROKRASI KONEKTIVITAS

13.30 - 16.30

KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIFITAS DIPLOMASI SERTA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN KONEKTIVITAS

Jumat 08.30 - 11.30 REVOLUSI MENTAL KEDAULATAN ENERGI

26/02/2016 14.00 - 17.00 REVOLUSI MENTAL DAERAH PERBATASAN

Senin 09.00 - 12.00 KEDAULATAN PANGAN PARIWISATA

29/02/2016 13.30 - 16.30 KESEJAHTERAAN RAKYAT PERKOTAAN

31

Agenda Multilateral Meeting I Penyusunan RKP 2017

Kata Kunci :“Holistik, Tematik dan Terintegrasi”“Money Follow Program”

RANC. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TA 2017

PEMBAHASAN :• Pembahasan dan penajaman

program prioritas dan kegiatan Prioritas

OUTPUT :• Form A

MULTILATERAL MEETING I

PEMBAHASAN :• Penajaman kegiatan prioritas, sasaran,

target dan rincian pendanaan 2016 – 2017-dan Forward Estimate

• Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum)

• Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)

OUTPUT :• Form B-E• Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan

Prioritas (detail)• Catatan pembahasan termasuk kebutuhan

lainnya (mendesak/prioritas Presiden)

BILATERAL MEETING

1. Penyampaian RA RKP TA 20172. Penyampaian Pagu Indikatif 2017

(SB MenPPN/Bappenas –Menkeu)

RAKORBANGPUS

1. Penyampaian pemuktahiranPrioritas Nasional

2. Penajaman sasaran-target-lokus

MULTILATERAL MEETING II

Lanjutan pembahasan dan penajaman program/kegiatan K/L

TRILATERAL MEETING

23 – 29 Feb

4 – 11 Mar

31 Mar4 – 8 Apr

30 Apr s/d akhir Juni

Penajaman dan peningkatan kesiapan program/kegiatan Prioritas termasuk DAK bersama dengan K/L & Daerah

RANGKAIAN MUSRENBANG (Prov dan Nas) DAN TRILATERAL

MEETING

31 Mar – 30 Apr

Penyampaian Draft Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L 2017

SIDANG KABINET

29 Mar

AGENDA PELAKSANAAN

Rancangan RKP

RANCANGAN RKP

Mei

Pembicaraan Pendahuluan KEM PPKF dan Rancangan RKP dengan DPR

PEMBICARAAN PENDAHULUAN

Mei

Pagu Anggaran dan Ranc Akhir RKP

RKP

Akhir Juni – Awal Juli

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Program Kegiatan Sasaran IndikatorTarget 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Lokasi


Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan

Kementerian Kesehatan



Meningkatnyaperencanaandanpendayagunaan SDM kesehatan

Jumlah tenagakesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanankesehatan

21.700 3.000.000


Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan

Kementerian Kesehatan



Obat, vaksin, danperbekalankesehatanyang tersediadi puskesmas

Persentaseketersediaan obatdan vaksin di puskesmas

83 4.618.000

Perlu Penyederhanaan Nomenklatur

(dapat diubah)Level I

Tidak diubah, sesuai denganRencana Tindak K/L pada RKP

“Rumah dari Kebijakan”(

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B)

33

Level II

Sebagai alat ukur kinerja

Email : [email protected]

34

MULTILATERAL MEETING TAHAP I PRIORITAS · PDF filepangan, penyelenggaraan UKS dan seterusnya ... • Pedoman dana desa ... • Akreditasi RS dan Puskesmas

Documents