MULTILATERAL MEETING II - datacenter.bappedakaltim.comdatacenter.bappedakaltim.com/data/musrenbangnas/multilateral... · Tidak perlu semua tugas dan fungsi ... Penyampaian tentang

Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

MULTILATERAL MEETING IIPenyusunan RKP 2017

BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

1

Jakarta, 14 April 2016

PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017Pendekatan Money Follow “Program Prioritas”

melalui pendekatan Holistik-Yematik, Terintegrasi Dan Spasial

2

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017(Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016)

3

TEMA RKP 2017:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya.Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untukmencapai tujuan pembangunan nasional

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi moneyfollow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju padarakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, danseterusnya

Arahan Menteri terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan

4

Kerangka Regulasi:

1. Periode 2006-2015, jumlah regulasi di Indonesia ± 42.000, terutama: Peraturan Menteri12.792; Perda Kabupaten/ Kota 25.575; Perda Provinsi 3.177 ; Peraturan Pemerintah 861; Peraturan Presiden 1.041

2. Pemangkasan 50 persen dari 42.000 regulasi yang dilaksanakan bertahap setiap tahun, melalui simplifikasi regulasi (pemangkasan, penyederhanaan, deregulasi)

3. Paket-paket Kebijakan Ekonomi

Kerangka Pendanaan:

Investasi pemerintah lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan program prioritas

RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2017

5

10 Februari 2016

Sidang Kabinettentang Tema, Arah

Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

22 Februari 2016

RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI

TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA

Penyampaian tentang Tema, ArahKebijakan, dan PrioritasPembangunan RKP 2017

23-30 Februari 2016

MULTILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatanterhadap Program dan

Kegiatan Prioritas untuk masing-masing Prioritas

Nasional

4- 11 Maret 2016

BILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatanmasing-masing K/L

terhadap sasaran, program dan kegiatan K/L, indikatorsasaran untuk mendukung

Program dan Kegiatan Prioritas

7 April 2016

Sidang Kabinettentang Rancangan Awal

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

12 April 2016

Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat

(Rakorbangpus)

Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif

2017 (SB MenPPN/Bappenas –Menkeu)

14–18 April 2016 Multilateral Meeting II

dan 19 -20 April 2016

Bilateral Meeting Tahap II

Maret s.d Minggu III April 2016

Rangkaian Musrenbang Provinsi

Penyampaian masing-masing prioritas nasional

dalam Rancangan Awal RKP 2017 untuk masing-masing

provinsi

20 April - 4 Mei 2016Forum Musrenbang

Nasional

dan

25 April – 4 Mei Trilateral Meeting

17 Mei 2016Sidang Kabinet

Penetapan RKP 2017dan

20 Mei 2016Penyampaian RKP 2017

kepada DPR RI

Juni – awal Juli 2016

Perpres RKP 2017

Rangkaian Penyusunan Rancangan Awal RKP 2017

Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017

6

MULTILATERAL MEETING II14-18 April

BILATERAL MEETING II19-20 April

MUSRENBANGNAS20 April – 4 Mei

INPUT OUTPUT

1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU;

2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

1. Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

2. Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalamForum Musrenbangnas;

3. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap II;

2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

1. Penelaahan pagu untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Bappenas – K/L

Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan

multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II

Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (1/3)

7

Output 1 : Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

• Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas)

a. Tidak dianjurkan untuk menambah program dan kegiatan prioritas dalam forum;

b. Pengurangan kegiatan prioritas dimungkinkan dan merupakan kesepakatan forum Multilateral Meeting Tahap II

c. Penelaahan kembali Program dan Kegiatan K/L untuk mendukung Prioritas Nasional.

– Mitra kerja Direktorat Bappenas dan Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan penghapusan Program dan Kegiatan K/L yang dianggap tidak mendukung Prioritas Nasional.

– Koordinator Prioritas Nasional memiliki kewenangan untuk menolak usulan Program dan Kegiatan K/L berikut sasaran dan indikator yang dianggap kurang relevan mendukung Prioritas Nasional

– Hasil penelaahan kedua hal tersebut diatas merupakan kesepakatan forum dan disampaikan kepadaKoordinator Penyusunan RKP 2017 (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi BidangPendanaan Pembangunan, cq Direktorat Pengembangan Wilayah dan Direktorat Alokasi PendanaanPembangunan)


8

Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagaimasukan dalam Forum Musrenbangnas, sebagai contoh :

Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Kedaulatan Pangan Kelancaran Distribusi Pangan dan AksesPangan Masyarakat (Urutan 2)

1. Cadangan Pangan Pemerintah (5)2. Pemantauan dan pengendalian harga pangan (4)3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (2)4. Pengendalian impor dan tata niaga pangan (3)5. Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) (1)

Penanganan Gangguan TerhadapProduksi Pangan (Urutan 4)

1. Asuransi Pertanian (4)2. Bantuan Input Produksi Akibat Bencana (puso) (3)3. Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (5)4. Penanggulangan Bencana Termasuk Banjir di Daerah Irigasi (2)5. Pengembangan Budidaya Adaptif (1)

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangandan Gizi Masyarakat (Urutan 3)

1. Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) (4)2. Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi (2)3. Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi (1)4. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan (3)

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain (Urutan 1)

1. Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan (8)2. Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain (7)3. Pengendalian Konversi Lahan Padi (6)4. Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian (3)5. Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih (2)6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit (1)7. Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan (5)

9


Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas

Nasional.

Usulan Daerah mulai diperkenalkan, karena keterbatasan waktu pembahasan di Musrenbangnas. 1

Prioritas Nasional hanya dibahas selama 2 jam untuk setiap provinsi.

Pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan

oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional.

– Bahan yang digunakan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang(https://e-musrenbang.bappenas.go.id) berdasarkan (a) Prioritas Nasional; dan (b) Kementerian dan Lembaga

– Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan UsulanPemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi

– Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalamForum Musrenbangnas

https://e-musrenbang.bappenas.go.id)/

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

10

• Revolusi Mental• Pembangunan Pendidikan• Pembangunan Kesehatan• Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan• Kemaritiman dan Kelautan• Pariwisata• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• Pemerataan Antarkelompok Pendapatan• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal• Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan• Pengembangan Konektivitas Nasional

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan KeamananKONDISI PERLU

SasaranBaseline

(2014)2015 2016 2017 2018 2019

Pengurangan desa tertinggal menjadi desa

berkembang

-- 500 desa 1.500

desa

3.000

desa

4.500

desa5.000

desa

Peningkatan desa berkembang menjadi desa

mandiri

-- 200 desa 600 desa 1.200

desa

1.800

desa 2.000

desa

Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan

ekonomi kawasan perdesaan untuk

percepatan desa mandiri

-- 14 Kaw 14 Kaw 28 Kaw 39 Kaw

Pembangunan dan pengembangan kawasan

transmigrasi untuk percepatan desa

berkembang

14 Kaw/ 7

SP

43 Kaw/

22 SP

86 Kaw/

43 SP

130 Kaw/

65 SP

144 Kaw/

72 SP

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

11

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kawasan Transmigrasi

2. Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

4. Penguatan Pemerintahan Desa

5. Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

6. Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

12

Arah Kebijakan Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Pelayanan Di Luar Jam Kantor

Desa/Kelurahan

2. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat

di desa

3. Penguatan masyarakat desa yang

berkualitas, produktif, dan inovatif

4. Mengedepankan modal sosial budaya

masyarakat desa dan desa adat dalam

pembangunan desa

5. Penegakan hukum dan pengawasan oleh

masyarakat desa

6. Fasilitasi dan pendampingan untuk

penguatan pemerintah desa dan kader

masyarakat desa menuju desa mandiri

7. Penguatan daya saing ekonomi desa

dengan tetap menjaga keseimbangan

lingkungan

7 Program Prioritas30 Kementerian/Lembaga

KemenPUPR, Kemendesa PDTT, Kemenkes, Kemendikbud, KemenESDM, Kemenhub, Pemda, dan Pemdes

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN

PERDESAAN

Pemenuhan

Standar Pelayanan

Minimum di Desa

termasuk Kawasan

Transmigrasi Penanggulangan

kemiskinan dan

Pengembangan

Usaha

Ekonomi Masyarakat

Desa termasuk di

Kawasan

Transmigrasi

Pembangunan SDM,

Pemberdayaan, dan

Modal Sosial

Budaya Masyarakat

Desa termasuk di

Kawasan

transmigrasi

Penguatan

Pemerintahan Desa

Pengawalan

implementasi UU

Desa secara

sistematis, konsisten,

dan

berkelanjutan

Pengembang

ekonomi kawasan

termasuk kaw.

transmigrasi untuk

mendorong pusat

pertumbuhan dan

keterkaitan desa-

kota

Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Berkelanjutan

termasuk di

kawasan

transmigrasi

Kemendesa PDTT, Kemendikbud, Kemenperin, Kemenaker, KPPPA, KLHK, Kemensos, BKKBN, Kemenkes, BPOM, Kemenkumham, Kemenkominfo, Pemda, dan Pemdes

Kemendesa PDTT, KemenkoEkon, Kemenpora, Kemenaker, Kemenperin, KemenKUKM, Kemensos, Kementan, KemenKKP, Kemenristekdikti, BNPB, BPOM, Pemda, dan Pemdes

Kemendesa PDTT, Kementan, KKP, Kemenpar, KemenKUKM, KemenPUPR, Kemenhub, BIG, BNPB, Kemenkominfo, KPPPA, KemenkoEkon, Kemenperin, Pemda, dan Pemdes

Kementan, Kemendesa PDTT, KemenATR, BIG, BNPB, KLHK, BPPT, Kemenperin, LIPI, Pemda, dan Pemdes

Kemendagri, Kemendesa PDTT, BIG, BPKP, Pemda, dan Pemdes

KemenkoPMK, Kemendesa PDTT, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, dan Pemdes

Kegiatan Prioritas :Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa

Pemenuhan Standar

Pelayanan Minimum di Desa

termasuk Kawasan

Transmigrasi

Penyediaansarana prasarana

permukiman(perumahan,

sanitasi dan air bersih)

Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan

kesehatan

Penyediaansarana

prasaranalistrik dan

komunikasi

PenyusunanNSPK SPM Desasesuai kondisi

geografis wilayah

Penyediaan sarana

prasarana pendukung sosial dan ekonomi

14

Level 2 KegiatanKemen PUPR,

Kemendesa PDTT, Kemenkes, Pemda,

Pemdes

Kemendikbud, Kemenkes, Kemendesa PDTT, Pemda, Pemdes

Kemen ESDM, Kemendesa PDTT, Pemda, Pemdes

Kemendagri, Kemendes PDTT

Kemendes PDTT, Kemenhub, Pemda, Pemdes

Kegiatan Prioritas : Pembangunan SDM, Keberdayaan, Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa

Pembangunan SDM,

Pemberdayaan, dan Modal Sosial

Budaya Masyarakat Desa

termasuk di Kawasan

Transmigrasi

Peningkatan

kapasitas masyarakat desa

dan desa adatdalam seluruh

tahapanpembangunan

desa

Pendidikan di desa berbasis

ketrampilan dan kewirausahaan

Peningkatan peran aktif masyarakat

desa sebagai tenaga

pendidikan dan kader kesehatanPengembangan

kapasitas lembaga

kemasyarakatandesa dan lembaga

adat dalamkebudayaan dan

kearifan lokal

Peningkatan

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan desa termasuk

perempuan, pemuda &

penyandang disabilitas

Penyiapan

teknologi informasi dan

komunikasi serta akses internet

desa untuk interaksi

masyarakat desaserta antardesa

15

Level 2 Kegiatan

Kemenkominfo,Kemendesa PDTT, Pemda, Pemdes

Kemendes PDTT, KPPPA, Kemenaker, Kemenkumham RI, Pemda, Pemdes

Kemendes PDTT, Kemensos, KLHK, KPPPA, Pemda, Pemdes

Kemendikbud, Kemenkes, Kemendes PDTT, BKKBN, BPOM, Pemda, Pemdes

Kemendesa PDTT, Kemenperin, Kemenaker, Pemda, Pemdes

Kemendesa PDTT, Kemendikbud, Pemda, Pemdes

Kegiatan Prioritas : Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

0

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat Desa termasuk di

KawasanTransmigrasi

Pembentukan dan

Penataan

BUMDesa, serta

Penguatan

Kelembagaan

BUMDesa

Pembinaan,

pendampingan

dalam

pengembangan

usaha dan

kewirausahaan

terutama UMKM

Peningkatan

kapasitas dan

aksesibilitas

masyarakat desa

dalam pemanfaatan

& pengembangan

Teknologi Tepat

Guna

Penguatan

Permodalan dan

Akses Pasar

16

Level 2 KegiatanKemendes PDTT, Kemendagri, Pemda, Pemdes

KemenkoPerekonomian, Kemenpora,Kemenaker, Kemenperin,Kemen KUKM,Kemensos, Kemenkes, BPOM, BNPB, Pemda

Kemendes PDTT,BPOM, Kemenristek dan dikti, BNPB, Pemda

KemenKUKM,Kementan,KKP, KLHK, Pemda, Pemdes

Kegiatan Prioritas : Penguatan Pemerintahan Desa

17

Penguatan

Pemerintahan Desa

Peningkatankapasitas aparat

pemerintahDaerah dan

Pemerintahan Desa dalam tata

kelola pemerintahan

desa

Penataan Wilayah, Penataan

Kewenangan serta

AdministrasiPemerintahan

Desa

Pembinaankelembagaan Pemerintahan

Desa

PeningkatanKapasitas Aparat

PemerintahDaerah dan Desa

dalamPengelolaan

Keuangan danAset Pemerin-

tahan Desa

Peningkatan Kapasitas Desa

dalamPenyediaan

Informasi Desadan Evaluasi

PerkembanganDesa

Level 2 Kegiatan

Kemendagri, Kemendes PDTT, Pemda

BIG

Kemendagri, Pemda

Kemendagri, BPKP, Pemda

Kemendagri, Pemda

Kegiatan Prioritas :Pengawalan Implementasi UU Desa

18

Pengawalan implementasi

UU Desa secara Sistematis,

Konsisten, dan Berkelanjutan

Konsolidasi Lintas

K/L, lintas Sektor,

Pusat-Daerah,

dalam

Perencanaan,

Pengendalian, dan

Pembangunan

Desa

Sosialisasi dan Penyusunan/Revi

si Berbagai Peraturan

Pelaksanaan UU desa

Distribusi, Supervisi,

Pemantauan DD dan ADD agar

Berjalan Secara Efektif dan

Efisien

Level 2 Kegiatan

Kemendes PDTT, Kemenkeu, Kemendagri, Pemda

Kemendes PDTT, Kemendagri, Pemda

Kemenko PMK, Kemendes PDTT, Pemda, Pemdes

Kegiatan Prioritas : Pengembangan Ekonomi KawasanUntuk Mendorong Keterkaitan Desa-kota

19

Pengembangan ekonomi kawasanuntuk mendorong

Pusat pertumbuhan dan

keterkaitandesa-kota

Pemb dan/atau

Rehabilitasi sentra

produksi, sentra

industri

pengolahan hasil

pertanian dan

perikanan, serta

destinasi

pariwisata

Pembangunan

/Rehabilitasi

sarana dan

prasarana

transportasi

Pengemb

kerjasama

antardesa,

daerah, KPS,

BUM Antar Desa

Pengembangan

Lembaga

Keuangan Mikro

di Daerah

Pemb dan/atau

Pemeliharaan

sarana

bisnis/pusat

bisnis di kws

ekonomi

perdesaan

Menerapkan TIK

untuk

memfasilitasi

perdagangan dan

pertukaran

informasi

Pembangunan

suplai energi

untuk

pemenuhan

domestik dan

industri

Penerapan

teknologi dan

inovasi utk

meningkatkan

nilai tambah dan

daya saing

Pengembangan

pendidikan

kejuruan utk

meningkatkan

inovasi dan

kreatifitas lokal

Level 2 Kegiatan Kemendes PDTT, Kementan, KKP, Kemenpar, KemenKUKM, Pemda, Pemdes

Kemen PUPR, Kemendes PDTT,Kemenhub, BIG, Pemda, Pemdes

Kemendes PDTT, BNPB, Pemda, Pemdes

Kemendes PDTT, Pemda, Pemdes

Kemendes PDTT, Pemda, Pemdes

Kemenkominfo, KPPPA Kemendes PDTT, Pemda, Pemdes

Kemendes PDTT, Pemda

Kemenko ekon, Kementan, Pemda

Kemenperin, Pemda

Kegiatan Prioritas : Pengelolaan Sumber Daya AlamDan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

20

Pengelolaan

Sumber Daya Alam

dan Lingkungan

Hidup

Berkelanjutan

termasuk di

Kawasan

Transmigrasi

Redistribusi lahan

dan hak atas tanah

kepada petani,

buruh lahan, dan

nelayan

Penataan ruang

kawasan

perdesaan

untuk melindungi

lahan pertanian dan

menekan alih

fungsi lahan

produktif dan lahan

konservasi

Rehabilitasi kawasan

perdesaan yang rusak

dan tercemar

lingkungan, terkena

dampak bencana

serta perubahan

iklim

Penguatan

kapasitas masyarakat

desa dan masyarakat

adat dalam

pemanfaatan sumber

daya alam dan

pengelolaan

lingkungan hidup dan

TTG

Penguatan hak desa

dalam pengelolaan

hutan dan

kerjasama

pengelolaan/

shareholding

Level 2 Kegiatan

Kementan, Kemendes PDTT

Kemendes PDTT, Kemen ATR, BIG, Pemda

Kemendes PDTT, BNPB, KLHK, BPPT, Pemda

Kemendes PDTT, KLHK, Kemenperin, Kementan, LIPI, Kemenperin, Pemda, Pemdes

Kemendes PDTT, KLHK, Pemda

• Pembangunan infrastruktur di Desa diharapkan menggunakan Dana Desa (yang jumlahnya selalu meningkat tiap tahunnya), sehingga fokus pembangunan infrastruktur oleh Kemendesa PDTT terutama di bidang Transmigrasi (pra-desa).

• Kegiatan pendampingan dalam rangka mengawal UU Desa merupakan kegiatan yang diprioritaskan sehingga alokasi kegiatan tersebut harus dikawal.

• Perhitungan Pagu Indikatif harus mempertimbangkan:

1) Evaluasi 2016 yaitu penghematan belanja operasional

2) Mereform bentuk perencanaan pembangunan agar lebih baik dan komprehensif

3) Fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur (arahan presiden).

• Arahan Presiden untuk menajamkan dan mengefektifkan pemanfaatan anggaran, sehingga bisa jadi anggaran K/L tetap tapi anggaran prioritas meningkat.

• Substansi DAK akan dibahas dalam setiap program prioritas.

Hasil Pembahasan Rakorbangpus

21

Prioritas Pembangunan Perdesaan

22

Urutan Program Prioritas Kegiatan Prioritas yang mendapat Penekanan

1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di

Desa termasuk Kawasan Transmigrasi

1. Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)

2. Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

3. Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi

4. Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah

5. Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi

2 Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

1. Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas

3. Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal

3 1.Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

1. Penataan BUMDesa dan Penguatan Kelembagaan BUMDesa

2. Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM

4 Penguatan Pemerintahan Desa 1. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Daerah dan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa

2. Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

4. Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa

5 Pengawalan Implementasi UU Desa secara

Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

1. Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam Pengawalan dan Pelaksanaan UU Desa

2. Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa

3. Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Bertahap

6 Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

1. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata

2. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah

3. Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa

4. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi

5. Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

7 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di

Kawasan Transmigrasi

1. Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi

tepat guna

2. Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan

3. Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim

Road Map Dana Desa

23

APBN-P 2015

2016

20172018

2019

23

Dana Desa (DD):Rp20.766,2 MRata-rata DD per Desa:Rp 280,3 jutaADD:Rp32.666,4 MBagi Hasil PDRD:Rp2.091,0 MTOTAL= Rp55.523,6M

Rata2 perdesa:Rp 749,4 juta

Dana Desa (DD):Rp46.982,1 MRata-rata DD per Desa:Rp628,5 jutaADD:Rp37.564,4 MBagi Hasil PDRD:Rp2.412,4 MTOTAL= Rp86.958,9M

Rata2 perdesa:Rp 1.163,3juta

Dana Desa (DD):Rp81.184,3MRata-rata DD per Desa:Rp1.086,0 jutaADD:Rp42.285,9MBagi Hasil PDRD:Rp2.733,8MTOTAL= Rp126.204,2M

Rata2 perdesa:Rp 1.688,3 juta

Dana Desa (DD):Rp103.791,1MRata-rata DD per Desa:Rp 1.388,4 jutaADD:Rp55.939,8MBagi Hasil PDRD:Rp3.055,3MTOTAL= Rp162.786,3M


Dana Desa (DD):Rp111.840,2 MRata-rata DD per Desa:Rp 1.496,1 jutaADD:Rp60.278,0 MBagi Hasil PDRD:Rp3.376,7MTOTAL= Rp175.494,9 M


Perhitungan Dana DesaTh. 2016-2019: 74.754 desa

(Permendagri 56/2015)

Sumber: Kementerian Keuangan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Permendesa No.21 tahun 2015

24

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016Pembangunan Desa pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan,

termasuk ketahanan pangan dan permukiman;

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan

distribusi; dan/atau

pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup

Pemberdayaan masyarakat desa peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan,

dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan

dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok

dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya

bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa

pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk

pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat

di Desa (Community Centre);

promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas

pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;

dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan

peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup

bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam

Musyawarah Desa.

Penyediaan sarana prasarana permukiman

Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi

Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah

Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi

PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa

25

Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikandengan pembangunan Desa

• Pasal 79 (6)

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

• Pasal 81 (5)

Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Nasional

PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

• Pasal 131 (1)

Peran Kemendesa PDTT dalam Pembangunan Desa sebagai Regulator dan Koordinator

Dukungan Belanja lainnya• Transfer ke DaerahAlokasi Dana Desa (ADD)Dana Desa (DD)DAK Sektoral termasuk Transportasi –

perdesaanDAK afirmatif

Kemendesa sebagai Koordinator (Pelaksanaan Pembangunan oleh K/L lain sesuai Tupoksi) dalam Pemenuhan SPM Desa terkait:

)* PP No 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU NO 29/2009

Struktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi)*

SP Bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga

Pusat SKP Salah satu SP yang disiapkan menjadi desa utama

SKP satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru (paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) SP dan paling banyak 6 (enam) SP)

KPB bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi

KawTransmigrasi

kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum

Pra Desa

Desa dan Kawasan

Perdesaan

Diarahkan untukpemenuhan SPM, yang sedikitnya terdiri dari:• Prasarana dan Utilitas umum• Perumahan• Sarana Pelayanan umum• Sarana Pelayanan

pendidikan dasar• Sarana Pelayanan kesehatan• Sarana Pendukung sosial dan

ekonomi• Sarana dan Prasarana Listrik

dan Komunikasi

Kerangka Pendanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

27

PemenuhanStandar

PelayananMinimum

Penanggulangan Kemiskinan

danPengembanganUsaha Ekonomi

PembangunanSDM,

Keberdayaan,dan Modal

Sosial Budaya

PenguatanPemerintahan

Desa

PengawalanImplementasi

UU Desa

PengembanganEkonomiKawasan

PengelolaanSDA LH

Non-Kemendesa PDTT & Kemendagri 12,503,901 718,719 289,764 48,996 69,200 42,405,779 2,554,151

Kemendagri 1,500 5,000 - 713,261 22,000 - -

Kemendesa PDTT 2,918,343 200,648 3,528,712 - 15,445 746,230 335,182

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

15.423.744

924.367

3.818.476 762.257106.645

43.152.009

2.889.333

Sumber: Sistem Informasi Multilateral – diakses Maret 2016

28

No Prioritas Nasional Prioritas Penggunaan Dana DesaTugas Pembantuan

Kab/Kota (koordinasi melalui K/L)

DAK APBN

1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kawasan Transmigrasi

• infrastruktur/sarana dan prasarana fisik untuk

penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan

permukiman

• sarana dan prasarana kesehatan masyarakat

• sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan

kebudayaan

• Sarana Perumahan• Sanitasi dan Air

Bersih• Kesehatan

(Puskesmas Pembantu)

• Pendidikan (Gedung SD)

• Jaringan Jalan• Jembatan• Drainase• PLTS• Balai Desa• Rumah Ibadah

Pendidikan:• Prasarana

pendidikan (SD)• Sarana

pendidikan Kesehatan dan KB:• Pelayanan

Kesehatan DasarPerumahan, Air Minum, dan Sanitasi:• Perumahan• Air Minum• SanitasiEnergi Skala Kecil

2 Penanggulangan kemiskinan dan Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

• pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-

alat produksi, permodalan, dan peningkatan

kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan

• Dukungan kegiatan ekonomi oleh BUMDes,

BUMADes, dan kelompok/lembaga ekonomi

lainnya

Kedaulatan pangan:• Pertanian• Irigasi

Sumber Dana untuk Pembangunan Desa Kewenangan Desa Koordinasi Kemendesa PDTT

29

No Prioritas Nasional Prioritas Penggunaan Dana DesaTugas Pembantuan Kab/Kota

(koordinasi melalui K/L)DAK APBN

3 Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal SosialBudaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan transmigrasi

• pengorganisasian masyarakat,

• fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum

• pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

(KPMD)

• pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di

Desa (Community Centre)

Kesehatan dan KB:• KB

4 Penguatan Pemerintahan Desa Prasarana Pemerintahan

5 Pengawalan implementasi UU Desasecara sistematis, konsisten, danberkelanjutan

6 Pengembang ekonomi kawasan termasuk kaw. transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota

sarana prasarana produksi dan distribusi Sarana agrobisnis dan agroindustri

Transportasi:• Jalan• Transportasi PedesaanSarana Perdagangan, Industri, dan Pariwisata:• Sarana Perdagangan• PariwisataKelautan dan Perikanan

7 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di kawasan transmigrasi

sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan

pelestarian lingkungan hidupLingkungan Hidup dan Kehutanan:• Lingkungan Hidup• Kehutanan

Kewenangan Desa Koordinasi Kemendesa PDTT

Sumber Dana untuk Pembangunan Desa (...lanjutan)

Kerangka Regulasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

30

a. Memperjelas dan mendorong terlaksananya kewenangan desa.

b. Pengaturan tentang Sistem Keuangan Desa yang sederhana untuk mempermudah upaya pengelolaan keuangan desa berdasarkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk dengan adanyaberbagai sumber pendapatan desa

c. Mengefektifkan dan mendorong partisipasi masyarakat desa dan akuntabilitas publik kinerja pemerintahan desa melalui Musyawarah Desa.

d. Pengaturan Distribusi dan Pengalokasian Dana Desa yang lebih berkeadilan.

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan UU Desa

Review/Revisi Peraturan tentang Pelaksanaan UU Desa

a. Peraturan Bersama Kemendagri, BPS, dan Kemendesa tentang Penataan Desa dan Harmonisasi DataDesa

b. Peraturan Bersama Kemendagri dan Kemendesa tentang Penataan dan Pembiayaan Desa Adat

c. Permen Bersama KemenDesa PDTT dan Kemendagri tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

d. PermenDesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa T.A 2017

Kode Desa• Diperlukan Satu Kode Desa untuk seluruh desa yang menjadi acuan nasional.

• Tindak lanjut: Harmonisasi Data Desa antara BPS dan Kemendagri.

Indeks Desa• Diperlukan satu acuan indeks desa untuk memonitor perkembangan desa dalam pelaksanaan UU Desa.• Tindak Lanjut: Harmonisasi berbagai indeks terkait desa (Indeks Pembangunan Desa-Bappenas, Indeks Desa Membangun-Kemendesa PDTT) menjadi

Satu Indeks Desa.

Pendampingan• Perlu diperjelas pengaturan penugasan pendampingan desa.• Dalam masa awal implementasi UU Desa sampai 2019, pendampingan Desa perlu diutamakan untuk mengawal pengelolaan pendapatan Desa yang

berasal dari APBN dan APBD.• Tindak lanjut: Penyiapan SOP Indikator kinerja dari pendampingan desa dan road map pendampingan desa.

Pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa Lainnya• Belum adanya pengaturan mengenai perlunya pemenuhan infrastruktur pemerintahan desa untuk mendukung implementasi UU Desa.

• Tindak Lanjut: Penyiapan SOP tentang (i) Penggunaan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung pembangunan Desa; dan/atau (ii) penyediaan DAK Perdesaan.

Monitoring dan Evaluasi

•Pelaksanaan monev oleh K/L belum terkonsolidasi

•Tindak Lanjut: Pengaturan bersama, penyusunan acuan, dan tindak lanjut pelaksanaan monev bersama

Sistem Informasi Desa

•Sistem Informasi Desa masih dilakukan oleh Kemendesa PDTT, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Pemda tanpa konsolidasi

•Tindak Lanjut: Pengaturan bersama dan tindak lanjut untuk membangun jejaring informasi desa

Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Lokpri Desa Tertinggal, Berkembang, dan Kawasan Perdesaan/Pusat Pertumbuhan dalam Skema 5.000 dan 2.000 prioritas (1)

32

NO NAMA PROVINSI DESA

TERTINGGAL

DESA

BERKEMBANG

Kawasan

Transmigrasi

Kawasan Perdesaan

Pusat Pertumbuhan

1 Aceh 858 67 26 22

2 Sumatera Utara 440 66 3 8

3 Sumatera Barat 39 65 8 13

4 Riau 112 36 3

5 Jambi 69 22 8

6 Sumatera Selatan 296 50 15 29

7 Bengkulu 118 23 10 18

8 Lampung 150 63 5 15

9 Jawa Barat 57 312

10 Jawa Tengah 79 321

11 DI Yogyakarta 0 35

12 Jawa Timur 140 338 11

13 Kalimantan Barat 290 56 26 42

14 Kalimantan Tengah 152 25 13 18

15 Kalimantan Selatan 171 35 7 15

16 Kalimantan Timur 56 28 9 18

17 Sulawesi Utara 138 21

33

NO NAMA PROVINSI DESA

TERTINGGAL

DESA

BERKEMBANG

Kawasan

Transmigrasi

Kawasan Perdesaan

Pusat Pertumbuhan

18 Sulawesi Tengah 167 26 19 15

19 Sulawesi Selatan 89 75 11 23

20 Sulawesi Tenggara 219 18 14 21

21 Bali 6 65 9

22 Nusa Tenggara Barat 30 52 11 30

23 Nusa Tenggara Timur 430 22 15 12

24 Maluku 215 23 9 9

25 Papua 182 22 7 19

26 Maluku Utara 136 20 13 22

27 Banten 78 44 3

28 Kep. Bangka Belitung 7 23 3 8

29 Gorontalo 50 24 6 18

30 Kepulauan Riau 30 1 3

31 Papua Barat 98 11 12 29

32 Sulawesi Barat 60 9 8 18

33 Kalimantan Utara 38 2 9

TOTAL 5000 2000 273 445

Lokpri Desa Tertinggal, Berkembang, dan Kawasan Perdesaan/Pusat Pertumbuhan dalam Skema 5.000 dan 2.000 prioritas (2)

34

ProvinsiKabupaten Daerah

TertinggalDesa

Kawasan TransmigrasiKaw. Perdesaan

Tertinggal Berkembang Pusat PertumbuhanACEH 1 11 1

BANTEN 2 68 13 3BENGKULU 1 21 1GORONTALO 3 25 14 5 12JAWA TIMUR 4 63 20 3

KALIMANTAN BARAT 8 237 40 17 30KALIMANTAN SELATAN 1 33 1

KALIMANTAN TENGAH 1 10 2 1

KALIMANTAN TIMUR 1 5 1KALIMANTAN UTARA 1 18 4LAMPUNG 2 28 1MALUKU 8 205 20 9 9

MALUKU UTARA 6 91 20 9 22NUSA TENGGARA BARAT 8 30 52 11 30

NUSA TENGGARA TIMUR 18 369 19 13 9P A P U A 26 153 18 7 15PAPUA BARAT 7 66 6 5 17SULAWESI BARAT 2 16 7 2 12SULAWESI SELATAN 1 5

SULAWESI TENGAH 9 103 18 13 6SULAWESI TENGGARA 3 38 3

SUMATERA BARAT 3 22 4 2SUMATERA SELATAN 2 13 4 2SUMATERA UTARA 4 83TOTAL 122 1,708 265 105 168

Lokpri Desa Tertinggal, Berkembang, dan Kawasan Perdesaan/Pusat Pertumbuhan dalam Skema 5.000 dan 2.000 prioritas

(Afirmasi di Daerah Tertinggal)

TERIMA KASIH

35

BAHAN PEMBAHASAN:PERAN DAN KONTRIBUSI PER KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN DESA

36

Kesepakatan Prioritas Pembangunan Perdesaan

37

Program Prioritas Urutan Kegiatan Prioritas yang mendapat Penekanan

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di

Desa termasuk Kawasan Transmigrasi

1. Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)

2. Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

3. Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi

4. Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah

5. Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi

Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

1. Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas

3. Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal

4. Peningkatan teknologi informasi desa

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

1. Penataan BUMDesa dan Penguatan Kelembagaan BUMDesa Penataan dan Penguatan BUMDes dan Koperasi

2. Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM

Penguatan Pemerintahan Desa 1. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Daerah dan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa

2. Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

4. Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa

5. Pembangunan kantor desa

Pengawalan Implementasi UU Desa secara

Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

1. Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam Pengawalan dan Pelaksanaan UU Desa

2. Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa

3. Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Bertahap

Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

1. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata

2. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah

3. Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa

4. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi

5. Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di

Kawasan Transmigrasi

1. Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi

tepat guna

2. Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan

3. Rehabilitasi kawasan perdesaan yang lingkungannya tercemar dan rusak lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim (1)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

38

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator Checklist

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kawasan Transmigrasi

Penyediaan sarana prasaranapermukiman(perumahan, sanitasi dan air bersih)

Program Pengembangan Perumahan

Pemberdayaan Perumahan Swadaya

Jumlah rumah yang terfasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya

Jumlah rumah yang terfasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya

Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pembinaan dan PengembanganKawasan Permukiman

Luas kawasan permukiman perdesaan (Ha)

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perdesaan berbasis masyarakat

Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman

Jumlah Penerapan Terbatas (Pilot Project) Teknologi Terpadu untuk Model Kawasan Permukiman Layak Huni di Desa Transmigrasi

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Bidang Permukiman

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (...lanjutan)

39


Pengembangan Ekonomi Kawasan dan Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah

Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan

Jumlah Penerapan Terbatas (Pilot Project) Teknologi Jembatan untuk Desa

Jumlah Kebijakan Penerapan Teknologi Jembatan untuk Desa

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pengembangan Kawasan Perkotaan

Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Jumlah area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Bidang Jalan dan Jembatan

Kementerian Desa PDTT

40

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator ChecklistPembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

jumlah desa yang terbangun museum untuk mendukung taman budaya

Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi

Jumlah lembaga sosial budaya (PKK, karang taruna, lembaga seni budaya, kel kesenian, kel pengajian) yang berfungsi

Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa


Pemberdayaan Masyarakat Desa

jumlah pendamping yang sudah dikontrak yang mengikuti pelatihan penyegaran

Jumlah tenaga pendamping yang diberi honorarium

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Penataan Persebaran Penduduk

Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi



Jumlah sarana budaya yang fungsional

Peningkatan partisipasimasyarakat dalam perencanaandan pembangunan desatermasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas


Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah UPK yang ditata kelembagaannya



Jumlah tenaga pendidikan, kesehatan, mental spiritual, dan seni budaya yang berfungsi

Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan


Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

Jumlah desa yang terfasilitasi peningkatan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui Generasi Sehat dan Cerdas (GSC)

Jumlah orang yang dilatih sebagai Guru PAUD di lokasi pilot PAUD

Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa

Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Ketersediaan Sistem Informasi Terpadu terkait desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi

41

Kementerian Desa PDTT (...lanjutan)

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator ChecklistPemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk KawasanTransmigrasi



Pembangunan Sarana Prasarana Desa

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan listrik melalui PLTS atau PLTMH

Jumlah desa yang disediakan perangkat sistem informasi desa secara online



Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi

Jumlah Fasum (Pasar, Gedung Sekolah, Balaidesa, rumah petugas, rumah ibadah, puskesdes, gudang, kantor unit, rumah KUPT) yang perlu ditingkatkan sehingga fungsional

Panjang jalan yang ditingkatkan

Panjang drainase lahan usaha produktif yang ditingkatkan

Jumlah sarana penerangan (PLTS) yang perlu ditingkatkan


jumlah KK yang mendapat catu pangan untuk transmigran pada tahap penempatan pertama sesuai dengan jenis lahan

Jumlah layanan sosial yang operasional

Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah


Pembangunan Sarana Prasarana Desa

Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana prasarana Permukiman, Transportasi, Pendukung Ekonomi Desa, Elektrifikasi, dan telekomunikasi Desa

Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)



Jumlah rumah transmigran yang layak huni yang perlu ditingkatkan

Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang perlu ditingkatkan

Jumlah Sarana Air Bersih yang perlu ditingkatkan

42


Program Prioritas

Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator Checklist


Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Luas lahan yang dibuka

Panjang jalan yang dibangun

Jumlah Fasilitas Umum yang Dibangun (Balai Desa. Kantor Unit, Rumah Kepala Unit, Rumah Petugas, Puskesmas Pembantu, Rumah Ibadah, Gudang, Gedung SD)

Panjang Jembatan yang dibangun

Panjang Drainase yang dibangun

Jumlah RTJK dan SAB yang dibangun


Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa


Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Jumlah BUMDesa yang mendapatkan bantuan modal dan sarana kerja

Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Jumlah kecamatan cakupan pelaksanaan PKKPM di kawasan perdesaan


Pengembangan Usaha Transmigrasi Luasan lahan produktif

Jumlah lembaga ekonomi yang fungsional

Jumlah Wirausahawan yang berkembang

Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Teknologi Tepat Guna


Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Jumlah kelompok masyarakat yang dilatih dalam pemanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat (pangan, energi, dll)


Pengembangan Usaha Transmigrasi Jenis penerapan teknologi pengolahan hasil dan pemasaran 42

43

Kementerian Desa PDTT (...lanjutan)Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator Checklist

Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Efisien


Pemberdayaan Masyarakat Desa Sistem Monitoring yang terbangun

Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa


Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah dokumen peraturan tentang pemberdayaan masyarakat desa sebagai amanat UU 6/2014 dan PP 43/2014


Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah dokumen peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan (mencakup ekonomi, sarana prasarana, sumber daya alam, kerjasama antardesa) sebagai amanat UU 6/2014, PP 43/2014, dan PP 47/2015

Jumlah kabupaten yang mendapatkan sosialisasi Peraturan tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi

Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi


Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki rencana pembangunan kawasan perdesaan


Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Jumlah Rencana Detai Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ shareholding


Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Jumlah desa yang diidentifikasi dan diberikan advokasi dalam rangka pelepasan hak atas lahan hutan

Advokasi itu KLHK, sementara Kemendesa pendampingan

Jumlah desa rawan air yang mendapatkanpenyediaan air baku

Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim


Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Jumlah kawasan perdesaan yang mendapat upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan



Jumlah kawasan transmigrasi yang menerapkan mitigasi pengelolan lingkungan yg ditangani dalam penerapan mitigasi pada kaw transmigrasi yg tercemar atau terkena dampak bencana

43

44

Kementerian Desa PDTT (...lanjutan)Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator Checklist

Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna


Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Jumlah kawasan Budidaya Perikanan laut/tawar yang dibangun

Jumlah Kapal Tangkap ikan

Jumlah Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Terpadu yang dibangun

Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruhlahan, dan nelayan


Penyediaan Tanah Transmigrasi

Jumlah Luas Pencadangan Tanah

Jumlah Luas HPL yang diterbitkan

Kesesuaian Peruntukan dan Penggunaan Tanah di Kawasan Transmigrasi


Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

Jumlah bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya

Jumlah permasalahan pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya


Pembangunan dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan


Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan

Jumlah pasar antar desa yang dibangun/ direhabilitasi dalam rangka mendukung bisnis/pusat bisnis

Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata



Panjang jaringan irigasi antar desa/kawasan yang dibangun/direhabilitasi untuk mendukung pertanian, perikanan, dan destinasi pariwisata

Jumlah pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih desa/kawasan untuk mendukung pertanian, perikanan, dan destinasi pariwisata



Jumlah lembaga ekonomi masyarakat transmigrasi yang berbasis online

Pengembangan Usaha Transmigrasi

Lembaga Pengelola Agrobisnis dan Agroindustri

45


Program Prioritas


Pembangunan Suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri



Jumlah kawasan perdesaan yang mendapatkan bantuan PLTS bagi pemenuhan domestik dan industri kecil

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi



Jumlah kawasan perdesaan yang mendapatkan bantuan pembangunansarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi

Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa



Jumlah BUMADes yang terbentuk dan Mendapatkan Bantuan

Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

Jumlah kabupaten/kota yang dilatih pengembangan kerjasama antar desa dan kapasitas pelaku dalam pembangunan kawasan perdesaan

Jumlah perusahaan yang melakukan Kerjasama pemanfaatan dana CSR/PKBL


Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi

Jumlah Pemetaan dan Rencana kawasan transmigrasi yang ditetapkan


Promosi Dan Kemitraan Jumlah lembaga dan kelompok masyarakat yang bermitra dalam pengembangan agrobisnis di kawasan transmigrasi

Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha



Jumlah Kecamatan yang Didampingi Dalam Pemanfaatan Dana Bergulir

Kementerian Kesehatan



Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)Peningkatan pengawasan kualitas sanitasi dan air bersih

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan lingkungan Jumlah desa yang SBS (Stop Buang Air BesarSembarangan)

Penyediaan Pelayanan dasarpendidikan dan kesehatan

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Jumlah desa dan kawasan transmigrasi yang melaksanakan posyandu dan posbindu PTM

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial

Program Pengembangandan Pemberdayaan SumberDaya Manusia Kesehatan(PPSDMK)

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan dalam rangka Penugasan Khusus individu di SP transmigrasi

Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatanPeningkatan peran aktifmasyarakat desa dalam upayakesehatan bersumber dayamasyarakat (UKBM) dankegiatan promotive-preventif

Program PembinaanKesehatan Masyarakat

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan % posyandu aktif kampanye Gerakan Masyarakat HidupSehat

46

Kementerian Sosial


Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di KawasanTransmigrasi


Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Jumlah desa yang menjadi lokasi kampung siaga bencanaJumlah taruna siaga bencana yang dikerahkan untuk penanganan bencana

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di KawasanTransmigrasi


Program Penanganan Fakir Miskin

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan)

Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK)

Jumlah pendamping kelompok usaha ekonomi produktif keluarga miskin di perdesaan yang mengikuti pelatihan (jiwa)

47

Kementerian Pendidikan danKebudayaan


Pemenuhan StandarPelayanan Minimum di Desa termasuk KawasanTransmigrasi

Penyediaan Pelayanandasar pendidikan dan kesehatan

Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Penyediaan Layanan PaPembinaan Sekolah Dasar

Ruang Kelas Baru yang dibangun

Jumlah Sekolah SD yang dibangunJumlah ruang kelas SD yang direhabilitasiJumlah Siswa SD yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Penyediaan Layanan Paud Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD Usia 3-4 Tahun

Jumlah Lembaga PAUD Terpadu Pembina yang dibangun/revitalisasi

Jumlah Lembaga PAUD Terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T

Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir

Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE

Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD

Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi

Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi

48

Kementerian Pendidikan danKebudayaan (...lanjutan)


Program Guru dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas

Guru TK/TKLB penerima tunjangan khusus

Digabungkan dengan yang bawah

Jumlah Guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus di SP Transmigrasi

Pembinaan Guru Pendidikan Dasar

Guru Dikdas penerima Tunjangan Khusus

Digabungkan dengan yang bawah

Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan khusus di SP Transmigrasi


Peningkatan kapasitasmasyarakat desa dan desa adat dalam seluruhtahapan pembangunandesa

Program Pendidikan AnakUsia Dini dan PendidikanMasyarakat

Penyediaan LayananPendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi

Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kesehatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Penyediaan Layanan Kursusdan Pelatihan

Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja

Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwiausaha

Program Pelestarian Budaya Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

Jumlah Desa-Desa Adat yang direvitalisasi

49

Kementerian Perhubungan

50

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program Kegiatan Indikator Checklist

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk KawasanTransmigrasi


Program Pengelolaan dan PenyelenggaraanTransportasi Darat

Pembangunan danPengelolaan PrasaranaPerhubungan Darat

Jumlah pembangunan/rehabilitasi dermaga danau, sungai

Terlaksananya pembangunan dermaga sungai


Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhan

Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan PrasaranaBandar Udara

Jumlah pembangunan bandar udara baru

Program Pengelolaan dan PenyelenggaraanTransportasi Darat

Pembangunan danPengelolaan PrasaranaPerhubungan Darat

Pembangunan dermaga penyeberangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

51

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas Program K/L Kegiatan K/L Indikator Checklist



ProgramPengelolaanPerikanan Tangkap

Pengelolaan Kenelayanan Jumlah sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya

Jumlah Kab/Kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya (Kab/Kota; Kumulatif)

Kementerian Komunikasi danInformatika




Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran

Jumlah lokasi akses broadband internet


Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran

Jumlah BTS yang beroperasi

Jumlah lokasi akses broadband internet

Jumlah Desa Broadband

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis TIK

52

Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator ChecklistPemenuhan StandarPelayanan Minimum di Desa termasuk KawasanTransmigrasi

Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisigeografis wilayah

Program Bina Pemerintahan Desa

Penataan dan AdministrasiPemerintahan Desa

Jumlah Kab/Kota yang menetapkan produk hukum daerah terkait penerapan NSPK SPM Desa

PenanggulanganKemiskinan dan Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat Desatermasuk di Kawasan Transmigrasi

Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa


Kelembagaan dan Kerjasama Desa

jumlah aparatur desa yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan BUMDes

Pengawalan ImplementasiUU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan


Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III dan IV

Jumlah Provinsi yang dilakukan supervisi oleh Kemendagri atas Kepatuhan APIP Terhadap Pengawasan Dana Desa lingkup wilayah kerja Inspektorat III dan IV

Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Jumlah Provinsi yang mencapai Tingkat Kepatuhan Daerah pada Sistem Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebesar > 80%




Jumlah peraturan penataan desa yang diterbitkan

53

Kementerian Dalam Negeri (...lanjutan)

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator ChecklistPengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan




Jumlah peraturan penataan desa Adat yang diterbitkan

Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang diberikan Sosialisasi dan Pembinaan dalam Penyusunan Perbup/Perwalkot Penetapan Kewenangan Desa

PenguatanPemerintahan Desa

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa


Kelembagaan dan Kerjasama Desa

Jumlah BPD yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Jumlah desa yang melaksanakan NSPK penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat desa

Jumlah PKK desa/kelurahan yag memiliki kemampuan pengelolaan pelayanan sosial dasar di desa

Jumlah dokumen kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga

Jumlah Desa Penyelenggara Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan RAPBDesa secara partisipatif

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang diberikan pengembangan kapasitas kelembagaan pendukung pemerintahan desa

54

Kementerian Dalam Negeri (...lanjutan)ProgramPrioritas


Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa


Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

Terlaksananya Pilot Project Format Birokrasi Pemdes (Organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk Implementasi Dana Desa dan RAPBDesa Dilaksanakan dengan Pola Detasering Pendampingan

Jumlah desa yang telah mengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa

Jumlah desa yang telah mengelola aset desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan Aset desa

Jumlah desa dengan PADes minimal sebesar 10% terhadap total pendapatan desa

Jumlah Provinsi, kabupaten/kota dan desa yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desayang berbasis aplikasi

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional

Jumlah Komulatif Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih melalui dana Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

Jumlah Aparatur Pemerintah Pusat dan Provinsi yang terampil untuk melatih Aparatur Pemerintah Kabupaten sebagai calon pelatih pada pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa

55

Kementerian Dalam Negeri (...lanjutan)

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator ChecklistProgram Bina Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Jumlah Aparatur Pemerintah Kab/ Kota yang terampil untuk Melatih Aparatur Kecamatan selaku Pembina Teknis Pemerintah DesaJumlah aparatur pemerintah daerah yang terampil dalam pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa

Jumlah aparatur pemerintah pusat dan provinsi yang terampil dalam melatih aparatur Pemerintah kabupaten (ToMT)

Jumlah Aparatur Pemerintah Kab/ Kota yang terampil untuk Melatih Aparatur Pemerintah Desa

Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa


Evaluasi Perkembangan Desa

Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang dibina dan dilatih dalam rangka Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa

Tersedianya Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan

Persentase ketersediaan data yang terpublikasi secara online

56

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral




Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Fasilitasi pembangungan Jaringan distribusi (KMS)

Fasilitasi pembangunan Gardu Distribusi (MVA)

Fasilitasi instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu (RTS)

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

Jumlah unit pembangunan PLT Mikrohidro untuk Desa dan Kawasan Perdesaan (unit)

Jumlah unit pembangunan PLTS Terpusat untuk Desa dan Kawasan Perdesaan (unit)

Jumlah unit pembangunan PLT Minihidro untuk Desa dan Kawasan Perdesaan (unit)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator ChecklistPengembangan EkonomiKawasan termasukKawasan Transmigrasiuntuk Mendorong PusatPertumbuhan danKeterkaitan Desa-Kota

Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

Jumlah Rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah



Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi di Perbatasan Negara yang ditindaklanjuti

Koordinasi Kebijakan. Bidang Pengembangan Kewirausahaan

Jumlah rekomendasi kebijakan pertumbuhkembangan wirausaha desa yang ditindaklanjuti

PenanggulanganKemiskinan danPengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desatermasuk di KawasanTransmigrasi



Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang ditindaklanjuti

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi di Perbatasan Negara yang ditindaklanjuti

Diangkat ke prioritaspengembangan ekonomi kawasan

Koordinasi Kebijakan. Bidang Pengembangan Kewirausahaan

Jumlah rekomendasi kebijakan pertumbuhkembangan wirausaha desa yang ditindaklanjuti

Diangkat ke prioritaspengembangan ekonomi kawasan

58

Kementerian Ketenagakerjaan

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator ChecklistPenanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di KawasanTransmigrasi


Program PeningkatanKompetensi Tenaga Kerjadan Produktivitas

Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas

Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan


Pendidikan di desa berbasis ketrampilan dan kewirausahaan

Program Penempatan dan Pemberdayaan TenagaKerja

Pengembangan dan Peningkatan PerluasanKesempatan Kerja

Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya

Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha baru

Peningkatanpartisipasimasyarakat dalamperencanaan dan pembangunan desatermasukperempuan, pemuda& penyandangdisabilitas

Program Penempatan dan Pemberdayaan TenagaKerja

Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri

Jumlah pembinaan bursa kerja provinsi dan kabupaten/kota

Jumlah Peningkatan Pemberdayaan Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja

59

Kementerian Pemuda dan Olahraga




Program Kepemudaan dan Keolahragaan

PengembanganKewirausahaan Pemuda

Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi

60

Kementerian Perindustrian

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator ChecklistPembangunan SDM, Keberdayaan, danModal Sosial BudayaMasyarakat Desatermasuk di Kawasan Transmigrasi

Pendidikan di desaberbasis ketrampilandan kewirausahaan

Program PengembanganSDM Industri dan DukunganManajemen KementerianPerindustrian

Peningkatan Kualitas SDM Industri

Jumlah SDM yang mengikuti Diklat 3 in 1

Peningkatan KualitasPendidikan Vokasi Industri

TerselenggaranyaPendidikan KejuruanIndustri di 9 SMK BerbasisSpesialisasi dan Kompetensi(jumlah lulusan)

PenanggulanganKemiskinan danPengembangan Usaha Ekonomi MasyarakatDesa termasuk di Kawasan Transmigrasi

Pembinaan, pendampingan dalampengembangan usahadan kewirausahaanterutama UMKM

Program Penumbuhan danPengembangan IndustriKecil dan Menengah

Penumbuhan danPengembangan IndustriKecil dan MenengahPangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur

Jumlah Wirausaha BaruIndustri Kecil yang tumbuh(WUB)

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan

Jumlah Wirausaha Baru Industri Kecil yang tumbuh (WUB)

Jumlah UPT yang mendapatkan FasilitasiPeningkatan Kemampuan

Penumbuhan danPengembangan IndustriKecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan AlatAngkut

Jumlah Wirausaha BaruIndustri Kecil yang tumbuh(WUB)

61

Kementerian Perindustrian (...lanjutan)Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator Checklist

Pengelolaan SumberDaya Alam danLingkungan HidupBerkelanjutantermasuk di KawasanTransmigrasi

Penguatan kapasitasmasyarakat desa danmasyarakat adat dalampemanfaatan sumberdaya alam, pengelolaanlingkungan hidup danteknologi tepat guna

Program Penumbuhan danPengembangan IndustriLogam, Mesin, AlatTransportasi, danElektronika

Penumbuhan danPengembangan IndustriMaritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan

Penguasaan Teknologi KBM Multiguna Pedesaan di bidangperakitan (merk dalam negeri)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan

Jumlah UPT yang mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan


Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan inovasi dan reatifitas lokal

Program PengembanganSDM Industri dan DukunganManajemen KementerianPerindustrian

Peningkatan Kualitas SDM Industri

Jumlah Paket Peralatan danMesin

Peningkatan KualitasPendidikan Vokasi Industri

Terselenggaranya PendidikanKejuruan Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi danKompetensi (jumlah lulusan)Jumlah Siswa yang mengikutiPendidikan Kejuruan Industri

Jumlah Mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Tinggi Vokasi

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur

Jumlah desa yang mengembangkan inovasi bioteknologi

62

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi




Program Penguatan Riset dan Pengembangan

Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat

Jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat

63

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)



Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna

Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Jumlah daerah penerapan teknologi tepat guna

Target 5 UKM, 6 daerah

64

Kementerian PertanianProgram Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator Checklist


Penguatan Permodalan dan Akses Pasar

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Jumlah fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Jumlah fasilitasi Kelembagaan Ekonomi Petani untuk Peningkatan Akses Petani terhadap modal dan pasar

Penguatan kapasitasmasyarakat desa danmasyarakat adat dalampemanfaatan sumber dayaalam, pengelolaan lingkunganhidup dan teknologi tepatguna

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

Jumlah pengembagan sentra peternakan Rakyat (paket)

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan

Targetsatuannya desa

Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruhlahan, dan nelayan


Dukungan Perlindungan Perkebunan

Jumlah Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan yang tertangani

PengembanganEkonomi Kawasantermasuk KawasanTransmigrasi untukMendorong PusatPertumbuhan danKeterkaitan Desa-Kota




Jumlah kelompok tani (KT) penerima alat pascapanen perkebunan

Penerapan Teknologi daninovasi untuk meningkatkannilai tambah dan daya saing



Jumlah bantuan alat pengolahan perkebunan

Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

Jumlah Teknologi Spesifik Lokasi

Jumlah Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri

Jumlah Teknologi yang Didiseminasikan ke Pengguna

65

Kementerian Pariwisata




Program PengembanganKepariwisataan

Pengembangan DestinasiWisata Budaya

Jumlah Destinasi Wisata Budaya yang Dikembangkan dan Memperkuat Nilai budaya Daerahnya

Program Pengembangan Kepariwisataan

Pengembangan DestinasiWisata Alam dan Buatan

Jumlah Destinasi Wisata Alam dan Buatan yang dikembangkan di Taman Nasional dan Kawasan Geo (Geopark)

66

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN



Penataan ruangkawasan perdesaanuntuk melindungilahan pertanian danmenekan alih fungsilahan produktif danlahan konservasi

Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Perencanaan tata Ruang Jumlah NSPK Bidang Perencanaan tata ruang

67

Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB)



Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim

Program Penanggulangan Bencana

PemberdayaanMasyarakat dalamKesiapan MenghadapiBencana

Jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana di desa dan kawasan pedesaan

Jumlah relawanpenanggulangan bencanaFaktor PenguranganResiko Bencana


Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa

Program Penanggulangan Bencana

PemberdayaanMasyarakat dalamKesiapan MenghadapiBencana

Jumlah kelompok mayarakat (desa) tangguh bencana di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan

68

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Pengelolaan SumberDaya Alam danLingkungan HidupBerkelanjutan termasukdi KawasanTransmigrasi

Penataan ruang kawasanperdesaan untuk melindungilahan pertanian dan menekan alihfungsi lahan produktif dan lahankonservasi

Program Planologi dan Tata Lingkungan

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan

Pemantapan Kawasan Hutan Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan sepanjang 9.010 km

Penguatan hak desa dalampengelolaan hutan dan kerjasamapengelolaan/ shareholding

Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat

Luas hutan yang bebas konflik tenurial

Penguatan kapasitas masyarakatdesa dan masyarakat adat dalampemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidupdan teknologi tepat guna

Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan

Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan

Jumlah desa di sekitar wilayah KPHP yang memiliki usaha ekonomi produktif

Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS,Pengelolaan Hutan Lindung, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Jumlah KPHL yang melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat desa setempat

Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi non-TN yang memiliki usaha ekonomi produktif

Pengelolaan Taman Nasional Jumlah desa di daerah penyangga TN yang memiliki usaha ekonomi produktifLuas zona tradisional pada taman nasional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan HIdup

Jumlah kader lingkungan hidup yang dilatih meningkat kapasitasnya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(...lanjutan)



Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Luas hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKM, HD, HTR dan kemitraan

Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat

Jumlah penerima penghargaan kalpataru yang melaksanakan kegiatan PPLHK didaerah sekitarnya (replikasi kegiatan) meningkatJumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP), jejaring/mitra, kanal komunikasi dan kepanduan yang berstatus aktif dalam pengelolaan SDA dan lingkungan berkelanjutan

Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat

Terverifikasinya masyarakat adat/setempat

Rehabilitasi kawasanperdesaan yang rusakdan tercemarlingkungan, terkenadampak bencanaserta perubahan iklim

Program Pengendalian Perubahan Iklim

Adaptasi Perubahan Iklim

Jumlah desa/kelurahan yang rentan perubahan iklim yang terfasilitasi pelaksanaan adaptasi perubahan iklim

Mitigasi Perubahan IklimJumlah desa/kelurahan yang rentan perubahan iklim yang terfasilitasi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim di bidang kehutanan, lahan gambut, termasuk REDD+ dan penurunan BPO

Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi

Jumlah desa/kelurahan yang rentan perubahan iklim yang memiliki informasi sumber emisi dan serapan GRK

Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim

Jumlah desa/kelurahan yang rentan perubahan iklim yang menerima dukungan pendanaan, peningkatankapasitas, teknologi terkait perubahan iklim

70

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(...lanjutan)


Rehabilitasi kawasanperdesaan yang rusakdan tercemarlingkungan, terkenadampak bencana sertaperubahan iklim

Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3

Lahan terkontaminasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut

Jumlah sekat kanal yang dibangun di lahan gambut

Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya MasyarakatDesa termasuk di KawasanTransmigrasi

Pengembangankapasitas lembagakemasyarakatan desadan lembaga adat dalamkebudayaan dan kearifanlokal


Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Jumlah kelompok usaha hutan adat

Penanggulangan Kemiskinandan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desatermasuk di KawasanTransmigrasi

Penguatan Permodalandan Akses Pasar


Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Jumlah alat ekonomi produktif perhutanan sosial dan hutan adat

71

Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program Kegiatan Indikator ChecklistPembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi


Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jumlah Community Watch/ Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat

Program PerlindunganAnak

Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi

Jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan model perlindungan ABH melalui Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum)

Peningkatan partisipasimasyarakat dalamperencanaan dan pembangunan desatermasuk perempuan, pemuda & penyandangdisabilitas


Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi

Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas

Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

Jumlah pejabat eselon I dan II kementerian desa dan Bapermas provinsi/kab/kota yang memperoleh advokasi tentang PUG/PPRG

Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG/PPRG di bidang pembangunan desa

Program PartisipasiLembaga Masyarakatdalam PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak

Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

Jumlah SDM lembaga adat dalam kebudayaan dan kearfian lokal yang responsif gender dan peduli anak




Pengarusutamaan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Jumlah kelompok bank sampah mendapatkan sosialisasi tentang penggunaan TIK untuk pemasaran sampah daur ulang

Jumlah kelompok perempuan di kawasan terluar yang mendapatkan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk meningkatkan akses informasi tentang PP dan PA

Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM)




Program Pengawasan Obat dan Makanan

Surveilan dan PenyuluhanKeamanan Pangan

Jumlah Desa Pangan Aman

PenanggulanganKemiskinan danPengembangan Usaha Ekonomi MasyarakatDesa termasuk di Kawasan Transmigrasi



Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Jumlah UMKM yang diintervensi Good Manufacturing Practice (10 UMKM/desa)Jumlah UMKM yang difasilitasi GMP (5 UMKM / Provinsi)



Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna ( 2 komunitas/desa)

73

Badan Kependudukan Dan KeluargaBerencana Nasional (BKKBN)


Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa

Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa

Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi

Jumlah penggerakan program KKBPK oleh PPKBD/sub PPKBD kepada masyarakat



Pengelolaan Program Kependudukan, KeluargaBerencana, dan Pembangunan KeluargaProvinsi

Jumlah Penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional


Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi

Jumlah penggerakan pelayanan KB di wilayah khusus dan galciltas


Pengelolaan Program Kependudukan, KeluargaBerencana, dan Pembangunan KeluargaProvinsi

Jumlah kampung KB yang mendapatkan penggerakan pelayanan KB MKJP

74

Kementerian Hukum dan HAM


Pembangunan SDM, Keberdayaan, danModal Sosial BudayaMasyarakat Desatermasuk di KawasanTransmigrasi

Peningkatanpartisipasi masyarakatdalam perencanaandan pembangunandesa termasukperempuan, pemuda& penyandangdisabilitas

Program PembinaanHukum Nasional

Peningkatan KesadaranHukum Masyarakat danPelaksanaan BantuanHukum

Jumlah Desa Sadar hukumyang terbentuk di setiap wilayah

75

Kementerian Koordinator Bidang PMK


Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Konsolidasi LintasKementerian/ Lembaga dalamPengawalan danPelaksanaan UU Desa

Program KoordinasiPengembangan KebijakanPembangunan Manusiadan Kebudayaan

Koordinasi KebijakanPemberdayaan kawasanperdesaan

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan kawasan perdesaan


Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan desa

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Desa


Koordinasi KebijakanPemberdayaan masyarakat

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang Pemberdayaan masyarakat

76

Kementerian Keuangan


PengawalanImplementasi UU Desa secaraSistematis, Konsisten, danBerkelanjutan


Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Perumusan Kebijakandan PembinaanPembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan

Persentase penyaluranDana Desa yang berbasispada kinerja penyerapan(90%)

77

Badan Informasi Geospasial (BIG)


PenguatanPemerintahan Desa

Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa

Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Pemetaan Batas Wilayah Jumlah Batas KesepakatanWilayah Administrasi DesaYang Didelineasi Secara Kartometrik

Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial

Jumlah NSPK pemetaan IG untuk penyusunan sistem informasi desa

Pengelolaan SumberDaya Alam danLingkungan HidupBerkelanjutantermasuk di KawasanTransmigrasi

Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi

Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Pemetaan Tata Ruang dan Atlas

Jumlah dokumen teknis NSPK pemetaan tata ruang kawasan perdesaan

78

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


PenanggulanganKemiskinan danPengembanganUsaha EkonomiMasyarakat Desatermasuk di KawasanTransmigrasi


Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Pengembangan SDM Usaha Mikro

Jumlah SDM koperasi,UMKM yang dilatih

PenguatanPermodalan dan AksesPasar

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Peningkatan Kerjasama Pembiayaan KUMKM

Jumlah Usaha mikro yang didampingi mengakses permodalan

PengembanganEkonomi Kawasantermasuk KawasanTransmigrasi untukMendorong PusatPertumbuhan danKeterkaitan Desa-Kota


Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Peningkatan Keanggotaan Koperasi dan Penerapan Tata Laksana KUMKM

Jumlah lembaga dan anggota koperasi yang meningkat

79

LAMPIRAN

80

Kabupaten, Desa, dan Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal

81

ProvinsiKabupaten Daerah

TertinggalDesa

Kawasan TransmigrasiKaw. Perdesaan

Tertinggal Berkembang Pusat PertumbuhanACEH 1 35 77

BANTEN 2 148 513 3BENGKULU 1 66 115 1GORONTALO 3 54 243 5 12JAWA TIMUR 4 87 690 3

KALIMANTAN BARAT 8 797 660 3 30KALIMANTAN SELATAN 1 51 161

KALIMANTAN TENGAH 1 49 47 1

KALIMANTAN TIMUR 1 34 16 1KALIMANTAN UTARA 1 205 27 4LAMPUNG 2 102 144MALUKU 8 555 342 9 9

MALUKU UTARA 6 496 255 9 22NUSA TENGGARA BARAT 8 36 917 11 30

NUSA TENGGARA TIMUR 18 1,347 1,084 13 9P A P U A 26 4,099 326 8 15PAPUA BARAT 7 687 83 5 17SULAWESI BARAT 2 57 140 2 12SULAWESI SELATAN 1 82

SULAWESI TENGAH 9 350 892 13 6SULAWESI TENGGARA 3 193 229 3

SUMATERA BARAT 3 31 61 2SUMATERA SELATAN 2 29 238 2SUMATERA UTARA 4 701 142TOTAL 122 10,209 7,484 92 168

Paparan hari ini dapat di download di musrenbangnas.bappenas.go.id

82

MULTILATERAL MEETING II - datacenter.bappedakaltim.comdatacenter.bappedakaltim.com/data/musrenbangnas/multilateral... · Tidak perlu semua tugas dan fungsi ... Penyampaian tentang

Documents