MUKERNAS I PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA

MUKERNAS I

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 25-26 JANUARI 2019

Pengurus Besar

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Gd. PKBSI Jl. Harsono RM No. 10, Ragunan, Jakarta 12550

Telp/Fax : 021-78848462/021 7813359, Email : [email protected]

/[email protected]

Menuju Organisasi

Profesional

Transparan dan

Akuntable

Page 1 of 49

DAFTAR ISI

I. Daftar Isi ............................................................................................................................................. 1

II. Pengantar Ketua Umum PB PDHI ............................................................................................ 2

III. Latar Belakang ................................................................................................................................ 3

IV. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... 4

V. Agenda Acara Mukernas ............................................................................................................. 5

VI. Hasil Kesepakatan Mukernas I PDHI

1. SK Pengurus Besar PDHI No. Skep-11/KU-PBPDHI/I/2019

tentang Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI .................. 7


Tentang Tata Laksana Organisasi Pedoman Bagi Pengurus Besar,

Cabang Dan Organisasi Non Teritorial ......................................................................... 13


Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Anggota Pdhi Seumur Hidup ... 18


Tentang Tata Laksana Organisasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia:

Prosedur Penerbitan Sertifikat Kompetensi,

Surat Tanda Registrasi Veteriner, Dan Kartu Tanda Angota ............................... 20


Tentang Iuran Keanggotaan, Biaya Pembuatan Kartu Tanda Anggota,

Surat Tanda Registrasi Veteriner, Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan

Dan Biaya Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik ........................................ 31


Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bhakti Sosial Veteriner ............................ 34


Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan/

Continuing Professional Development ........................................................................ 36


Tentang Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan (BPHP) ............................. 39


Tentang Tim Redaksi Vetnesia ......................................................................................... 42

VII. Daftar Peserta Mukernas I PDHI .............................................................................................. 46

Page 2 of 49

PENGANTAR KETUA UMUM

PENGURUS BESAR

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA

Assalamualaikum wr wb

Mari kita panjatkan puji syukur kehadlirat Alloh SWT, atas rahmat dan karunianya kita

PDHI masa bhakti periode 2018 sd 2022 telah sukses menyekenggarakan Mukernas 1

dengan menghasilkan beberapa SK surat keputusan yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan Opersiaonal Organisasi.

Kami Pengurus Besar PDHI sangat berharap keputusan-keputusan ini segera di

sosialisasikan kepada seluruh kolega di seluruh Indonesia.

Dengan semangat Profesional Transparan dan Akuntable kita akan mewujudkan PDHI

menjadi organisasi yang lebih baik.

Kami yakin dengan bersatunya Dokter Hewan di dalam Rumah PDHI, profesi dokter

hewan mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan bangsa dan

negara dalam mensejahterakan masyarakat melalui kesejahteraan hewan.

Viva veteriner

Majulah dan Jayalah Dokter Hewan Indonesia

Wassalamualaikum wr wb

Ketua Umum

Drh M Munawaroh MM

Page 3 of 49

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL I TAHUN 2019


LATAR BELAKANG

Dokter Hewan adalah profesi strategis yang berperan penting dalam mensejahterakan

manusia melalui dunia hewan, dikenal dengan istilah Manusya Mriga Satwa Sewaka.

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dibentuk untuk menyatukan semangat,

arah aktualisasi profesi dan tekad agar perlindungan, pemeliharaan dan pembangunan

kesehatan hewan di Indonesia dapat didorong dan didampingi sehingga dapat

memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa.

Kongres PDHI ke-18 pada tanggal 1-3 November 2018 yang berlangsung di Bali telah

memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Besar PDHI (PB PDHI) yang baru. Setelah

pelaksanaan kongres, selanjutnya dilakukan penyusunan kepengurusan PB PDHI yang

baru dan ditetapkan pada tanggal 25 November 2018 melalui Surat Keputusan Nomor:

Skep-01/KU-PBPDHI/XI/2018 tentang Susunan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter

Hewan Indonesia masa bhakti 2018 – 2022 serta telah dilakukan pelantikan pengurus

pada tanggal 17 Desember 2018 dengan disaksikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan.

Visi PDHI adalah Mewujudkan citra profesi Dokter Hewan Indonesia yang profesional,

mandiri, tangguh dan berdaya saing global dan berwawasan kebangsaan yang luas dan

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guna mewujudkan visi tersebut, PDHI mengemban

7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Dokter Hewan) sebagai indIvidu

maupun sebagai bagian dari organisasi perhimpunan dan masyarakat

2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa veteriner menuju standar pelayanan jasa

yang memberikan kepuasan kepada pemakai jasa (client) dan kesejahteraan hewan

(patient)

3. Meningkatkan kualitas organisasi perhimpunan menuju organisasi yang

professional, mandiri dan progresif yang mampu berperan dalam pengembangan

profesi dan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat pada

umumnya.

4. Meningkatkan peran organisasi PDHI sebagai Statutory Body Veteriner bersama

Pemerintah NKRI

5. Meningkatkan kualitas komunikasi antar anggota dan profesi dengan masyarakat

6. Meningkatkan lingkaran pengarusutamaan dan kepedulian terhadap kesehatan

masyarakat veteriner, kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan

7. Membangun jejaring di tingkat nasional dan internasional.

Page 4 of 49

Era revolusi industri 4.0 telah bergulir dan mempengaruhi segala aspek kehidupan,

termasuk dunia kesehatan hewan dan keorganisasiannya. Oleh karena itu, tata laksana

dan aktualisasi PDHI dalam mengemban misi untuk mewujudkan visi harus

menyelaraskan diri dengan menggunakan berbagai pendekatan dan perangkat digital

sehingga keorganisasian dapat berjalan transparan, lebih efisien, memberikan

kemudahan dan manfaat yang lebih banyak kepada anggota, dan menjadi PDHI yang lebih

baik.

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PDHI pertama pada Tahun 2019 mutlak untuk

dilaksanakan agar penyelenggaraan keorganisasian mulai dari Pengurus Besar, Pengurus

Cabang, dan Organisasi Non Teritorial (ONT) dapat menyatukan tujuan dan

mensinergiskan gerak langkah dalam beraksi nyata membangun dunia kesehatan hewan

di Indonesia.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Membangun konsolidasi dan menyiapkan perangkat organisasi untuk merencanakan,

mempersiapkan dan merealisasikan Rencana Strategis (Renstra), Program dan Kegiatan

sesuai amanat Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Ketetapan

(TAP) Kongres PDHI

Ke-18.

Tujuan

1. Menyusun rencana strategis (Renstra) organisasi 2019-2022.

2. Menyusun program dan kegiatan PDHI Tahun 2019.

3. Menyusun tata hubungan organisasi yang harmonis dan produktif antara Pengurus

Besar, Pengurus Cabang dan Organisasi Non Teritorial.

4. Memetakan permasalahan strategis yang diprioritaskan penyelesaiannya pada Tahun

2019.

5. Menyusun kesekretariatan organisasi berbasis digital.

Page 5 of 49

AGENDA ACARA

Tanggal/

Waktu (WIB) Agenda Narasumber/Moderator Keterangan

25 Januari ‘19

07.30-08.30 Registrasi Ulang Peserta Panitia Samping Pintu Auditorium

08.30-09.00 Persiapan Pembukaan Panitia

09.00-10.30 Pembukaan Auditorium

- Pembacaan Doa

- Lagu Indonesia Raya dan Mars Dokter Hewan

Drh. Ayu

- Laporan Ketua Umum PB PDHI

Drh. Munawaroh, MM

- Sambutan Direktur Kesehatan Hewan

Drh. Fajar Sumping Tjaturasa, M.Sc. Ph.D.

- Sambutan dan Pembukaan Mukernas I

Dr. Drh. I Ketut Diarmitha, MP

Foto Bersama

10.30-10.45 BREAK s.d.a

10.45-12.00 Paparan dan Diskusi Renstra PDHI 2018-2022

Ketua Umum dan Sekjen

s.d.a

12.00-13.00 ISHOMA

s.d.a

13.00-15.30 Paparan dan Diskusi Program 2019

Bendahara, BPHP, Komisi Usaha,

s.d.a

15.30-17.00 BREAK s.d.a

17.00-19.00 ISHOMA s.d.a

19.00-19.30 Pemetaan Masalah Strategis dan Prioritasi Solusi di Tahun 2019

Sekjen

s.d.a

19.30 – 21.00 Platform Digital Organisasi Komisi Humas dan Publikasi, PT. HaloVet

Sda

21.00-21.30

Pembagian Komisi Komisi A: Pendidikan berkelanjutan Komisi B: Tata kelola organisasi

Sekjen s.d.a

21.30-

selesai

BREAK DAN ISTIRAHAT

s.d.a

Page 6 of 49

26 Januari ‘19

08.00-

11.00

Sidang Komisi Komisi A

Pendidikan

berkelanjutan

Komisi B

Tata kelola organisasi

Ruang 207

Ruang 307

11.00-

12.30

BREAK

12.30-

13.00

Pleno Hasil Sidang Komisi Ketua Umum dan

Sekjen

Auditorium

13.00-

13.15

Penutupan s.d.a

13.00- MAKAN SIANG Auditorium

PANITIA

Panitia Mukernas Ke-1 PDHI Tahun 2019 mengacu pada Surat Keputusan Ketua Umum

PB PDHI Nomor: Skep-02/KU-PBPDHI/XII/2018 tentang Susunan Panitia Musyawarah

Kerja Nasional Ke-1 PDHI Tahun 2019, sebagai berikut:

Ketua : Drh. Bonifasius Suli Teruli

Sekretaris : Drh. Raden Nurcahyo Nugroho, M.Si

Bendahara : Drh. Enny Pudjiwati, MM

Koordinator Sponsorship : Drh. Andi Widjanarko

Koordinator Materi : Drh. Sariyanti, M.Si

Koordinator Persidangan : Drh. Ruri Astuti Wulandari

Koordinator Konsumsi : Drh. Novi Wulandari

Koordinator Perlengkapan : Drh. Ambar Retnowati, M.Si

dan Transportasi

Koordinator Humas : Drh. Moch. Arif Cahyono, M.Si

Page 7 of 49

HASIL MUKERNAS I TAHUN 2019

Page 8 of 49

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA NOMOR: Skep-11/KU-PBPDHI/I/2019

TENTANG

USAHA PENGADAAN BANGUNAN KANTOR SEKRETARIAT PB PDHI

PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tata kelola kesekretariatan,

keperluan administrasi organisasi dan keanggotaan diperlukan kantor sekretariat tetap dan representatif.

b. bahwa sejak berdirinya tahun 1953 hingga hingga saat ini, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) organisasi profesi yang menaungi Dokter Hewan Indonesia belum memiliki bangunan kantor sekretariat tetap karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab X Administrasi dan Keuangan Pasal 16, Bab XIII Kewenangan Khusus Pasal 21;

2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab VI Administrasi Keuangan Pasal 35;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Komisi B Nomor 02/Mukernas/PBPDHI/01-2019 Tanggal 26 Januari 2019 tentang Komisi Organisasi Musyawarah Kerja Nasional PDHI;

2. Diskusi dan masukan dari peserta musyawarah kerja nasional ke-1 tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam berita acara Komisi B;

3. Mufakat sidang pleno Musyawarah Kerja Nasional ke-1 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI KEDUA : Usaha pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat

dilakukan melalui penghimpunan dana dengan cara sebagai berikut : 1. Iuran wajib dari anggota PDHI

2. Donasi dari sponsorship dan masyarakat

3. Melalui kegiatan-kegiatan keprofesian

4. Hibah

5. PT Veteriner Indonesia Sejahtera (VIS)

PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA

INDONESIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION Sekretariat Gd. Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt.2 Jl. Harsono RM No. 28 - Ragunan – Jakarta 12550

Telp/Fax: 021-78848462/7813359, Email: [email protected] atau [email protected]

mailto:[email protected]

Page 9 of 49

KETIGA : Besaran iuran wajib oleh anggota PDHI dan tata pembayarannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan dana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilakukan oleh Tim yang ditunjuk Pengurus Besar PDHI dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal, 26 Januari 2019

Pengurus Besar

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia

Periode 2018-2022

Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM

Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Page 10 of 49

Lampiran I : Surat Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia

Nomor : Skep-11/KU-PBPDHI/I/2019

Tentang : Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI

Besaran Iuran Wajib Anggota PDHI dan Tata Cara Pembayarannya

(1) Bahwa Iuran wajib untuk pengadaan gedung minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

per orang setiap tahun selama periode kepengurusan PB PDHI masa bhakti 2019 –

2022.

(2) Iuran wajib dapat dibayarkan sekaligus untuk 4 tahun senilai Rp 400.000 (empat ratus

ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali waktu pembayaran di awal, atau dibayarkan setiap 1

(satu) tahun sekali senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

(3) Penarikan iuran wajib oleh masing-masing Pengurus PDHI Cabang mulai tahun 2019

hingga tahun 2022.

(4) Bukti pembayaran iuran wajib diberikan dalam bentuk Kupon pada saat pembayaran

dilakukan secara tunai kepada petugas yang ditunjuk oleh pengurus cabang.

(5) Dana iuran wajib yang sudah dikumpulkan oleh pengurus cabang, langsung ditransfer

ke rekening khusus pengadaan bangunan yang akan ditentukan kemudian oleh

Bendahara Umum PB PDHI.

(6) Pengadaan Bangunan akan segera direalisasikan pada saat dana telah mencukupi.

(7) Laporan penerimaan dan penggunaan dana pengadaan bangunan akan disampaikan

kepada seluruh anggota PDHI di Indonesia melalui PDHI cabang setiap 3 (tiga) bulan

sekali.

(8) Sanksi administratif dikenakan terhadap setiap anggota PDHI Cabang maupun

terhadap Cabang yang tidak menunaikan iuran wajib pengadaan bangunan ini.

(9) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 8 (delapan) merujuk kepada Anggaran

Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan kepatutan organisasi secara umum.

Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 11 of 49

Lampiran II : Surat Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia


Tentang : Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI

A. Tim Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI

a. Ketua : Drh. Sudirman

b. Sekretaris : …drh. Sariyanti

c. Bendahara : …drh. Novi

d. Seksi-seksi :

- Seksi Perencanaan dan Survei : …

- Seksi Penggalangan Dana : …

- Seksi Pengadaan : …

- Seksi Pengawasan Internal : Drh. Martha

B. Tugas dan tanggungjawab Tim Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB

PDHI sebagai berikut:

Ketua

a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan pengadaan bangunan kantor

sekretariat dari awal sampai dengan terealisasinya bangunan kantor

b. Mengatur penerimaan dan pengeluaran dana pengadaan bangunan kantor

sekretariat agar dapat berjalan secara akuntabel dan transparan

c. Bertanggungjawab langsung kepada Ketua PB PDHI

Sekretaris

a. Melakukan administrasi umum kegiatan tim

b. Menyusun proposal penggalangan dana

c. Menyusun laporan pengadaan bangunan kantor sekretariat

Bendahara

a. Melakukan administrasi keuangan tim

b. Melakukan penerimaan dana pengadaan bangunan kantor sekretariat

c. Melakukan pengeluaran dana pengadaan bangunan kantor sekretariat

d. Menyajikan laporan penerimaan dan penggunaan dana secara periodik dan

transparan

e. Menyusun laporan keuangan pengadaan bangunan kantor sekretariat

Seksi Perencanaan dan Survei

a. Menyusun dokumen perencanaanan pengadaan bangunan kantor sekretariat

b. Melakukan survei terhadap calon bangunan kantor sekretariat

c. Menyusun laporan hasil survei sebagai bahan keputusan

d. Menyusun laporan kegiatan seksi

Page 12 of 49

Seksi Penggalangan Dana

a. Melakukan kegiatan penggalangan dana

b. Berkoordinasi dengan seluruh pengurus cabang dalam hal penggalangan dana

c. Mencari sponsor dan bentuk pendanaan lainnya yang bersifat sah, legal dan sesuai

dengan peraturan perundangan

d. Menyusun laporan kegiatan seksi

Seksi Pengadaan

a. Melakukan transaksi pengadaan bangunan kantor Sekretariat PB PDHI

b. Menyusun laporan kegiatan seksi

Seksi Audit Internal

a. Melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan tim sejak awal sampai

terealisasinya bangunan kantor secretariat

b. Melakukan audit keuangan

c. Menyajikan hasil audit kepada Ketua Umum PB PDHI

Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 13 of 49

SURAT KEPUTUSAN


TENTANG

TATA LAKSANA ORGANISASI

PEDOMAN BAGI PENGURUS BESAR, CABANG dan ORGANISASI NON TERITORIAL


Menimbang : a. bahwa Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia adalah satu-satunya wadah dokter hewan di Indonesia yang membuna kepentingan para anggota sesau perkembangan dan tuntan profesi kedokteran hewan

b.. bahwa anggota PDHI wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan keputusan organisasi, serta menjaga dan mempertahankan kehormatan PDHI

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang tata laksana organsasi

Mengingat : 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab VII

Susunan dan Kelengkapan Organisasi pasal 9, Bab IX Keanggotaan, hak dan kewajiban pasal 13,14, Bab X Administrasi dan Keuangan pasal 15, 16,17

2 Anggaran Rumah Tangga Bab II Keanggotaan pasal 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Bab III Kepengurusan pasal 11, 12, 13 dan 14 Bab IV Kelengkapan Organisasi pasal 21,22, 23, bab VI pasal 34,35.








Page 14 of 49

MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU : Tata Laksana Organisasi Pedoman Pengurus Besar, Pengurus

Cabang PDHI dan Organisasi Non Teritorial

KEDUA : Tata Laksana Organisasi sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tata Laksana organisasi ini wajib ditaati dan disosialisasikan kepada seluruh anggota

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.



Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 15 of 49

Lampiran : Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia


Tentang : Tata Laksana Organisasi: Pedoman Bagi Pengurus Besar, Cabang dan

Organisasi Non Teritorial

A. Pedoman Bagi Pengurus Besar

1. Setiap Kegiatan yang akan dilaksanakan PB PDHI harus bersifat Nasional dan

Internasional.

2. Kegiatan yang dilaksanakan Oleh PB PDHI dapat bekerja sama dengan PDHI

Cabang dan atau dengan ONT sebagai pelaksana kegiatan.

3. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa kegiatan Seminar, Workshop atau

kegiatan yang bersifat Sosial.

4. Dalam pelaksanaan Kegiatan PB PDHI dapat bekerja sama dengan Organisasi

Tingkat Nasional atau Tingkat Internasional.

5. Narasumber Kegiatan dapat berasal dari Para Dosen Fakultas Kedokteran

Hewan, Praktisi atau narasumber dari perusahaan, instansi, atau organisasi

lain atau ONT atau personil PB PDHI yang telah mendapat persetujuan dari PB

PDHI.

6. Setiap narasumber berhak mendapatkan fasilitas akomodasi, tiket perjalanan,

dan honor sebagai narasumber dengan besaran honor minimal Rp 1.000.000

(Satu juta rupiah).

7. Peserta Kegiatan yang dilaksanakan oleh PB PDHI adalah Anggota PDHI dan

atau Masyarakat Umum.

8. Setiap peserta kegiatan peningkatan kompetensi berhak mendapatkan SKPB.

Nilai SKPB sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh PB PDHI

9. Panitia kegiatan mengajukan SKPB kepada PB PDHI.

10. Setiap SKPB yang diajukan untuk setiap kegiatan yang dilaksakanan oleh PB

PDHI wajib membayar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada PB PDHI

sebelum ketetapan SKPB dikirimkan.

11. Panitia Pelaksana wajib memberikan laporan pelaksanaan Kegiatan kepada

PB PDHI maksimal 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan, dengan mengisi Form

Online yang disediakan oleh PB PDHI.

12. Sertifikat Kegiatan yang diberikan ke peserta minimal ditanda tangani oleh

Ketua Panitia dan Ketua Umum PB PDHI.

13. Seluruh pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PB PDHI menjadi

tanggung jawab sepenuhnya oleh PB PDHI.

B. Pedoman Bagi Pengurus Cabang

1. Setiap Kegiatan yang akan dilaksanakan di cabang wajib diajukan dan

disetujui oleh PB PDHI.

2. Setiap Cabang wajib melaksanakan Kegiatan untuk meningkatkan Komptensi

Anggota Cabang minimal 3 ( tiga ) kali dalam satu tahun berjalan.



4. Peserta Kegiatan diutamakan anggota PDHI cabang, namun bila diperlukan

dapat berasal dari PDHI Cabang lainnya dan ONT.

Page 16 of 49

5. Pelaksanaan Kegiatan dapat bekerja sama dengan PDHI Cabang Lainnya atau

ONT.

6. Materi Kegiatan yang dilaksanakan harus merujuk kepada Modul Kegiatan

yang telah disusun oleh ONT kecuali bila materi yang akan dilaksanakan tidak

tercantum dalam Modul ONT, maka cabang diperkenankan menentukan

materi sesuai kebutuhan.


Hewan, Para Praktisi, atau para narasumber dari perusahaan, instansi, atau

organisasi lain atau ONT atau personil PB PDHI yang telah mendapat

persetujuan dari PB PDHI.

8. Setiap narasumber berhak mendapatkan fasilitas akomodasi, tiket perjalanan,

dan honor sebagai Narasumber dengan besaran honor minimal Rp 1.000.000

(Satu juta rupiah)

9. Setiap Kegiatan peningkatan kompetensi untuk anggota yang dilaksanakan

oleh Cabang, maka cabang Berhak mendapatkan SKPB. Nilai SKPB sesuai

dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh PB PDHI

10. Setiap SKPB yang diajukan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh

Cabang, Cabang wajib membayar Rp 500.000 ( ima ratus ribu rupiah) kepada

PB PDHI sebelum ketetapan SKPB dikirimkan ke cabang.

11. Setiap SKPB yang diajukan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh

cabang yang mendapat sponsor tunggal oleh salah satu perusahaan, maka

perusahaan yang menjadi sponsor wajib membayar Rp 1.000.000 (Satu juta)

kepada PB PDHI sebelum ketetapan SKPB dikirim ke cabang.

12. Setiap SKPB yang diajukan wajib melampirkan CV Narasumber dan materi

yang akan disampaikan oleh Narasumber

13. Setiap Sertifikat Kegiatan yang dilaksanakan minimal ditanda tangani oleh

Ketua Panitia dan Ketua PDHI cabang.

14. Cabang wajib memberikan laporan pelaksanaan Kegiatan kepada PB PDHI

maksimal 7 hari setelah pelaksanaan Kegiatan, dengan mengisi Form Online

yang disediakan oleh PB PDHI.

15. Seluruh pembiayaan Kegiatan yang dilaksanakan cabang menjadi tanggung

jawab sepenuhnya oleh cabang.

C. Pedoman bagi Organisasi Non teritorial

1. Setiap Kegiatan yang akan dilaksanakan di ONT wajib diajukan dan disetujui

oleh pengurus PB PDHI.

2. Setiap ONT wajib melaksanakan Kegiatan untuk meningkatkan Kompetensi

Anggota ONT minimal 3 (tiga ) kali dalam satu tahun.



4. Dalam pelaksanaan Kegiatan ONT dapat bekerja sama dengan PDHI Cabang

dimana tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan.


Hewan, Para Praktisi , atau Para narasumber dari perusahaan, instansi, atau

organisasi lain atau ONT atau personil PB PDHI yang telah mendapat

persetujuan dari PB PDHI.

Page 17 of 49

6. Setiap narasumber berhak mendapatkan fasilitas akomodasi, tiket perjalanan

dan honor sebagai Nara sumber dengan besaran honor minimal Rp 1.000.000

(Satu juta rupiah).

7. Peserta Kegiatan yang dilaksanakan oleh ONT diutamakan adalah anggota

ONT.

8. Setiap Kegiatan peningkatan kompetensi untuk anggota yang dilaksanakan

oleh ONT berhak mendapatkan SKPB. Nilai SKPB sesuai dengan ketetapan

yang telah ditetapkan oleh PB PDHI.

9. SKPB yang diajukan oleh ONT kepada PB PDHI wajib diajukan melalui PDHI

Cabang setempat.

10. Setiap SKPB yang diajukan untuk setiap kegiatan yang dilaksakanan oleh ONT,

maka ONT wajib membayar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada PB

PDHI sebelum ketetapan SKPB dikirimkan ke Cabang.

11. Setiap SKPB yang diajukan oleh Cabang untuk setiap kegiatan yang

dilaksanakan oleh ONT yang mendapat sponsor tunggal oleh salah satu

perusahaan, maka perusahaan yang menjadi sponsor wajib membayar Rp

1.000.000 (Satu juta rupiah) kepada PB PDHI sebelum ketetapan SKPB

dikirim ke Cabang.

12. ONT wajib memberikan laporan pelaksanaan Kegiatan kepada PB PDHI

maksimal 7 hari setelah pelaksanaan Kegiatan, dengan mengisi Form Online

yang disediakan oleh PB PDHI.

13. Sertifikat Kegiatan yang diberikan ke peserta minimal ditanda tangani oleh

Ketua Panitia dan Ketua ONT.

14. Seluruh pembiayaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh ONT menjadi tanggung

jawab sepenuhnya oleh ONT.

Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 18 of 49

SURAT KEPUTUSAN


TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA ANGGOTA PDHI SEUMUR HIDUP


Menimbang : a. bahwa Dokter Hewan wajib teregistrasi dan memenuhi ketentuan

untuk menjadi anggota serta memperoleh kartu tanda anggota (KTA) sebagai identitas keanggotaan PDHI.

b. bahwa kartu tanda anggota sebagai bukti keanggotaaan dalam PDHI perlu lebih ditingkatkan manfaatnya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Anggota Seumur Hidup.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab IX Keanggotaan, Hak dan Kewajiban Pasal 13.

2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab II Keanggotaan Pasal 2, 3, 4 dan 5.




MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU : Pedoman penerbitan Kartu Tanda Anggota PDHI seumur hidup. KEDUA : Persyaratan penerbitan kartu tanda anggota sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut : 1. Surat pernyataan mematuhi Kode etik Profesi bermaterai

Rp.6.000; 2. Surat pernyataan tentang kebenaran dan keabsahan data

bermaterai Rp 6.000; 3. Fotocopy Berita Acara Pengucapan Sumpah dan Janji Akan

Mematuhi Kode Etik Dokter Hewan;





Page 19 of 49

4. Fotocopy Ijasah Dokter Hewan yang dilegalisir; 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 6. Foto ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar dengan rincian

latar belakang biru untuk wanita dan latar belakang merah untuk pria.

KETIGA : Permohonan penerbitan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan secara daring/ online

KEEMPAT : Ketentuan – ketentuan KTA PDHI sebagai berikuti: 1. KTA PDHI mencantumkan nama, gelar, nomor induk anggota,

dan kode elektronik. 2. Masa berlaku KTA PDHI seumur hidup tetapi dapat ditinjau

ulang jika pemilik KTA melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi yang berlaku atau meninggal dunia.

3. KTA PDHI akan dikirim sesuai alamat yang tercantum dalam aplikasi KTA online kepada PDHI Cabang yang dipilih oleh anggota.

4. KTA PDHI akan diterbitkan paling lambat bulan Januari 2020. 5. Dalam hal KTA PDHI hilang maka anggota wajib melapor

kepada PDHI Cabang dan wajib membayar pembuatan kartu baru senilai Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada rekening PB PDHI.

6. KTA PDHI yang baru akan dikirimkan kepada anggota paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah disahkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan apabila dipandang perlu.



Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 20 of 49

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA

NOMOR: Skep-14/KU-PBPDHI/I/2019

TENTANG

TATA LAKSANA ORGANISASI PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA: PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI, SURAT TANDA REGISTRASI

VETERINER, DAN KARTU TANDA ANGOTA


Menimbang a. bahwa Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) merupakan organisasi dokter hewan Indonesia yang membina kepentingan para anggota memiliki peraturan organisasi yang wajib dipatuhi oleh anggotanya.

b. bahwa dalam rangka kelancaran tata kelola organisasi dan menjamin kepentingan anggota serta menjaga dan mempertahankan kehormatan PDHI.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Tata Laksana Organisasi Perhimpunan Dokter Indonesia.

Mengingat 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab VII pasal 9, Bab IX pasal 13,14, Bab X pasal 15, 16,17

2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan IndonesiaBab II pasal 2.s.d. 10, Bab IV pasal 21,22, 23, bab VI pasal 34,35.




MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Tata Laksana Organisasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia:

Prosedur Penerbitan Sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi Veteriner, dan Kartu Tanda Angota:.

KEDUA : Tata Laksana Organisasi Pedoman Bagi Anggota PDHI ini merupakan pedoman bagi seluruh Anggota PDHI yang menjadi kewajiban untuk ditaati setiap anggota





Page 21 of 49

KETIGA : Tata Laksana organisasi ini wajib disosialisasikan kepada seluruh

anggota KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi Pada tanggal, 26 Januari 2019

Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 22 of 49

Lampiran : Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor : Skep-14/KU-PBPDHI/I/2019 Tentang : Tata Laksana Organisasi Perhimpunan Dokter Indonesia

A. Prosedur Penerbitan Sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi Veteriner,

dan Kartu Tanda Angota:

1. Mengisi Formulir Riwayat Hidup/Curriculum Vitae/CV sehingga menjadi jelas

kategori Dokter Hewan Praktik nya sesuai definisi hukum yang berlaku yaitu :

1) praktik KONSULTASI KESEHATAN HEWAN dan/atau 2) praktik TRANSAKSI

TERAPETIK ataupun 3) BIDANG LAINNYA (LIHAT CONTOH FORMAT

FORMULIR)

2. Menyertakan 1(satu) lembar fotocopy Berita Acara telah melakukan Pengucapan

Sumpah dan janji mematuhi Kode Etik Dokter Hewan dari FKH asal dan bagi yang

tidak memilikinya agar membuat pernyataan di atas meterai (LIHAT CONTOH

FORMAT FORMULIR). Catatan : hal ini adalah amanat UU 18/2009 pasal 71 ayat

4.

3. Menyertakan 1 (satu) lembar fotocopy ijazah Sarjana Kedokteran Hewan yang

dilegalisir FKH asal.

4. Menyertakan 1 (satu) lembar fotocopy ijazah Dokter Hewan yang dilegalisir FKH

asal.

5. Menyertakan 2 (dua) lembar fotocopy KTP yang masih berlaku

6. Menyertakan 4 (empat) lembar pasfoto berwarna ukuran 4X6 terkini dengan

ketentuan untuk laki-laki dengan latar belakang MERAH dan untuk perempuan

dengan latar belakang BIRU MUDA yang tidak dirusak /terlubangi stapler

7. Melampirkan bukti transfer biaya pembuatan Sertifikat Kompetensi Dokter

Hewan Indonesia, STRV, dan KTA sejumlah Rp. 600.000,- dengan rinican :

Sertifikat kompetensi Rp 200.000 Surat Tanda Registrasi Veteriner (STRV) RP 350.000 Kartu Tanda Anggota (hingga 31 Desember 2019), mulai 1 januari 2020 tidak dikenakan biaya (Gratis)

Rp 50.000

Total Hingga 31 Desember 2019 Rp 600.000

Total Mulai Januari 2020 Rp 550.000

Pembayaran dilakukan melalui PDHI Cabang masing-masing yang kemudian

oleh pengurus cabang dibayarkan secara kolektif ke PB PDHI ke rekening PB

PDHI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Tebet Supomo, atas nama PB Perhimpunan

Dokter Hewan Indonesia dengan no rekening 124-00-0420134-0. Bukit setoran

oleh cabang dilampirkan dalam surat pengantar berkas yang dikirimkan

ke PB PDHI.

8. Bagi dokter hewan lulusan setelah 07 Juni 2010 yang telah mengikuti Ujinas

KDHI dan memiliki Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan Indonesia, membayar

Page 23 of 49

Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan STRV dan

KTA, dan biaya pengiriman berkas yang bersangkutan. Pembayaran ke PDHI

Cabang masing-masing yang kemudian oelh pengurus cabang dibayarkan secara

kolektif ke PB PDHI ke rekening PB PDHI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Tebet

Supomo, atas nama PB Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dengan no

rekening 124-00-0420134-0. Bukti setoran oleh cabang dilampirkan dalam surat

pengantar berkas yang dikirimkan ke PB PDHI.

9. Biaya KTA mulai Januari 2020 adalah gratis.

10. Melampirkan rekomendasi dari PDHI Cabang setempat.

Page 24 of 49

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : ................................................................................................. (dengan gelar akademik)

Nama Panggilan : .................................................................................................

Tempat/Tanggal Lahir : .................................................................................................

Jenis Kelamin : .................................................................................................

Nama Suami/Isteri : .................................................................................................

Alamat Rumah : .................................................................................................

Telpon /Fax : .................................................................................................

Alamat Email : .................................................................................................

HP : ................................................................................................

Nama & Alamat Tempat Kerja : .................................................................................................

.................................................................................................

Telpon/Fax : .................................................................................................

Alamat Surat : .................................................................................................

.................................................................................................

Anggota PDHI Cabang : ............................. Tahun....................s/d ...........................

Anggota PDHI Cabang : ............................. Tahun ...................s/d ...........................

Anggota PDHI Cabang : ............................. Tahun ...................s/d ...........................

Riwayat Pendidikan

SLTA/Kejuruan dari : ........................................../ Tahun Kelulusan ................

SKH dari : ........................................../ Tahun Kelulusan ................

Drh dari : ........................................../ Tahun Kelulusan ................

Spesialis bidang : ........................................../ Tahun Kelulusan ................

Spesialis dari : ........................................../ Tahun Kelulusan .................

S2 bidang : ........................................../ Tahun Kelulusan ................

S2 dari : ........................................../ Tahun Kelulusan .................

S3 bidang : ........................................../ Tahun Kelulusan ................

S3 dari : ........................................../ Tahun Kelulusan .................

Guru Besar bidang : .................................................................................................

Page 25 of 49

Guru Besar di : ................................................./ Tahun .................................

AnggotaONT : ….……………………………../ sejak tahun .......................

Anggota ONT lainnya : ….……………………………../ sejak tahun .......................

Riwayat Pekerjaan Veteriner/ non Vet

Di………………………………………………………………………… Tahun ...................................................

Di………………………………………………………………………… Tahun ...................................................

Di………………………………………………………………………… Tahun ...................................................

PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

Pendidikan profesional berkelanjutan/ Continuing Profesional Development (Pelatihan/Seminar/Worksop/kursus dll) yang pernah diikuti dengan mencantumkan tempat, tanggal, tahun dan penyelenggara . Karena umumnya cukup banyak, mohon diuraikan dalam lembar tersendiri dengan melampirkan copy sertifikat-sertifikatnya.

Khusus untuk Pengalaman Magang Profesi:

1. Bidang …………………………………di…………………………………….Tahun……………… ............. 2. Bidang …………………………………di…………………………………….Tahun……………… ............. 3. Bidang …………………………………di…………………………………….Tahun……………… .............

IJIN PRAKTEK

Pernah memiliki Ijin Praktek Dokter hewan : Pernah /Tidak pernah *

Bila menjawab Pernah, mohon melengkapi informasi berikut ini :

1. Foto kopi surat ijin praktek

2. Data tentang layanan praktek yang meliputi : jenis praktek (praktik drh mandiri/klinik bersama/rumah sakit hewan atau lainnya), alamat, no tel, faksimili, email, dll

Page 26 of 49

2. PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH SUMPAH DAN

MEMATUHI KODE ETIK DOKTER HEWAN INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………………

Alumni dari : FKH……………………………………………………...

Tanggal/tahun : ……………………………………………………………

Anggota PDHI Cabang : sejak tahun……………………s/d….…………………

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan memegang teguh sumpah Dokter

Hewan serta mematuhi segala nilai mulia yang terkandung dalam Kode Etik

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

……………….., …………………..2019

Drh………………………………..

MATERAI Rp.6000,-

Page 27 of 49

3. SURAT REKOMENDASI

Tim Verifikasi PDHI Cabang…………………………dengan ini merekomendasikan nama-

nama berikut ini :

1. Drh………………………………… No. Urut Anggota……………………….




5. Dts

Untuk memperoleh :

1. Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan Indonesia

2. Surat Tanda Registrasi Veteriner

3. Kartu Tanda Anggota

……………………..,…………………..

Mengetahui Ketua Tim Verifikasi PDHI Ketua PDHI Cabang………… Cabang…………... Drh……………………………. Drh…………………………

Page 28 of 49

B. Prosedur Perpanjangan STRV dan KTA

Setiap anggota PDHI di seluruh Indonesia harus memperbaharui masa berlaku

(perpanjangan) STRV dan KTA apabila telah habis masa berlakunya (4 tahun).

Perpanjangan STRV dan KTA perlu mendapatkan surat rekomendasi dari PDHI Cabang

anggota tersebut terdaftar dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi formulir dan melampirkan copy sertifikat CPD (Continuing Proffesional

Development) untuk memperoleh perhitungan SKPB (20 SKPB)

2. Memberikan pasfoto terkini ukuran 4x6 sejumlah 3 (tiga) lembar, dengan latar

belakang warna bagi perempuan adalah BIRU dan latar belakang bagi laki-laki

adalah MERAH.

3. Melampirkan fotocopy SERTIFIKAT KOMPETENSI, STRV dan KTA yang habis

masa berlakunya

4. Membayar biaya perpanjangan hingga Desember 2019 sebesar Rp. 400.000,-

(empat ratus ribu rupiah) per anggota dan mulai Januari 2020 sebesar Rp.

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran ke PDHI Cabang

masing-masing yang kemudian oleh pengurus cabang dibayarkan secara kolektif

ke rekening PB PDHI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Tebet Supomo, atas nama

PB Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dengan no rekening 124-00-0420134-

0. Bukti setoran oleh cabang dilampirkan dalam surat pengantar berkas yang

dikirimkan ke PB PDHI.

Sedangkan bagi para dokter hewan yang terkategori pemutihan (lulus sebelum Juni

2010) dan hingga saat ini karena satu dan lain hal belum memiliki Sertifikat Kompetensi,

STRV dan KTA, berlaku ketentuan yang lama dan bagi dokter hewan yang sudah

mengikuti ujian dan memiliki SKDHI juga berlaku ketentuan yang lama.

Page 29 of 49

FORMULIR PERPANJANGAN STRV DAN KTA

Data Pribadi

Nama Lengkap dengan gelar : .....................................................................................................

Tempat/Tanggal Lahir : .....................................................................................................

Pekerjaan : .....................................................................................................

Alamat sesuai KTP : .....................................................................................................

Alamat Tempat Kerja : .....................................................................................................

Telp/HP : .....................................................................................................

Email : .....................................................................................................

Data Keanggotaan PDHI

Nomor Sertifikat Kompetensi : .....................................................................................................

Nomor STRV : .....................................................................................................

Nomor KTA : .....................................................................................................

Anggota PDHI Cabang : ....................................................................................................

No. SIP bagi yang memiliki izin Praktek : .................................................................................................

...............................,2019

(Nama Lengkap)

Catatan :

1. Pas Foto 4X6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna biru bagi

perempuan dan merah bagi laki-laki.

2. Fotocopy SERKOM, STRV dan KTA PDHI

3. Fotocopy SIP bagi yang memiliki izin praktek

4. Fotocopy Sertifikat untuk bukti jumlah SKPB yang telah dikumpulkan

5. Surat pengantar dari PDHI Cabang tempa anggota terdaftar

Page 30 of 49

DAFTAR KEGIATAN YANG MEMPEROLEH SKPB

(dapat dibuat dalam lembar tersendiri)

NO Jenis Kegiatan Nama Kegiatan

Jumlah SKPB

Keterangan/Dokuman Bukti

1 Seminar Fotocopy Sertifikat 2 Workshop/Training Fotocopy Sertifikat 3 Pengabdian

Masyarakat Fotocopy

Sertikat/surat tugas/absen kesertaan

4 Menjadi Pengurus PDHI (PB atau Cabang) dan/atau Pengurus ONT

SK Pengurus atau surat keterangan Ketua Organisasi

5 Menulis pada Jurnal Ilmiah

Fotocopy Jurnal Ilmiah

Page 31 of 49

SURAT KEPUTUSAN



TENTANG

IURAN KEANGGOTAAN, BIAYA PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA, SURAT

TANDA REGISTRASI VETERINER, SERTIFIKAT KOMPETENSI DOKTER HEWAN DAN

BIAYA PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTIK


Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Pasal 10 ayat (1) Setiap anggota wajib membayar uang pendaftaran (registration fee) dan iuran anggota (membership fee).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Iuran Keanggotaan, Biaya Pembuatan Kartu Tanda Anggota, Surat Tanda Registrasi Veteriner, Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan dan Biaya Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab X Administrasi Keuangan Pasal 16;

2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab II Keanggotaan Pasal 10;


2. Diskusi dan masukan dari peserta Musyawarah Kerja Nasional ke-1 tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam berita acara Komisi B;






Page 32 of 49

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Iuran Keanggotaan, Biaya Pembuatan Kartu Tanda Anggota, Surat Tanda Registrasi Veteriner, Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan dan Biaya Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik pada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia sebagai berikut :

No Iuran / Biaya Nilai

Lama Usulan Perubahan

1 Iuran Anggota Nasional

Belum ada ketetapan

Rp.10.000/bulan

2 Kartu Tanda Anggota

Rp. 300.000

(ke PB Rp.250.000

Ke Cabang Rp.50.000)

Masa transisi hingga Desember

2019

Rp 50.000

Mulai Januari 2020 Gratis

3 Surat Tanda Registrasi Veteriner

Rp. 350.000

(Rp 250.000 ke PB dan Rp 100.000 ke

Cabang)

4 Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan

Rp. 200.000

5 Rekomendasi Izin Praktek

Belum diatur Rp 100.000 –

Rp 1.000.000

KEDUA : Iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

7. Besaran Iuran Anggota Nasional menjadi dasar perhitungan kontribusi iuran anggota PDHI Cabang yang disetorkan kepada PB PDHI sebesar 10%.

8. Pengurus Cabang diperkenankan menerapkan iuran anggota dengan besaran melebihi iuran anggota nasional sesuai dengan kesepakatan masing-masing Cabang.

Page 33 of 49

9. Memberikan konfirmasi dan menyerahkan bukti pembayaran kepada Bendahara PB PDHI.

10. Bagi anggota yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan secara rutin setiap tahun maka iuran tersebut akan diakumulasikan dan ditagihkan kepada anggota yang bersangkutan dan/atau saat anggota mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada PDHI Cabang.

11. Anggota PDHI Cabang yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran dapat dikenakan sanksi administratif dengan merujuk kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kepatutan Organisasi secara umum.

KETIGA : Iuran keanggotaan dan Biaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan secara Non Tunai melalui mekanisme transfer ke Rekening PB PDHI.

KEEMPAT : PDHI Cabang wajib menyetorkan 10% dari uang iuran anggota nasional kepada PB paling lambat dalam kurun waktu 10 hari setelah menerima seluruh iuran anggota, dengan periode transfer ke Bendahara PB setahun sekali.

KELIMA : Iuran Keanggotaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan ketentuan pada Diktum KEDUA tidak berlaku bagi pengurus aktif PDHI.




Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 34 of 49

SURAT KEPUTUSAN


TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BHAKTI SOSIAL VETERINER


Menimbang : a. Bahwa perhimpunan dokter hewan Indonesia memiliki kewajiban sosial memberikan sumbangan pemikiran, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesehatan hewan serta menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan, khususnya lingkungan yang berkaitan dengan sumberdaya hewan;

b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kegiatan sosial veteriner, kewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah dan kode etik dokter hewan Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Bhakti Sosial Veteriner.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab V Azas, Tujuan dan Fungsi Pasal 7

2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab I Kegiatan Pasal 1 Bab II Keanggotaan Pasal 10

Memperhatikan : Diskusi dan masukan dari peserta Musyawarah Kerja Nasional Ke – 1 Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Komisi A Nomor 03/Mukernas/PBPDHI/01/2019 Tanggal 26 Januari 2019 tentang Pedoman Pedoman Penyelenggaraan Bhakti Sosial Veteriner

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Pedoman penyelenggaraan Bhakti sosial veteriner KEDUA : Bhakti sosial veteriner dapat diselenggarakan oleh :

1. Pengurus Besar 2. Pengurus Cabang 3. Organisasi Non Teritorial 4. Perguruan Tinggi 5. Pemerintah 6. Swasta





Page 35 of 49

KETIGA : Bentuk kegiatan Bhakti sosial veteriner dapat berupa penyuluhan,

seminar, pelatihan, pelayanan medis veteriner dan donasi

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan Bhakti sosial veteriner wajib memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 1. Menerapkan kode etik veteriner 2. Berkoordinasi dengan pengurus PDHI Cabang dan

memperoleh izin penyelenggaraan dari Dinas yang menangani fungsi kesehatan hewan di lokasi kegiatan dilaksanakan

3. Kegiatan dilaksanakan oleh Dokter Hewan yang memiliki STRV dan Surat Izin Praktik Dokter Hewan di wilayah tersebut

4. Dokter hewan pelaksana Bhakti sosial yang berasal dari luar wilayah dari tempat pelaksanaan wajib melapor kepada PDHI Cabang dan Dinas setempat

5. Bhakti sosial tidak bersifat komersial dan tidak diperkenankan memasang tarif layanan kepada klien

6. Memenuhi kaidah-kaidah pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT : Biaya operasional penyelenggaraan Bhakti sosial veteriner

menjadi tanggung jawab penyelenggara dan dapat diperoleh dari sumbangan, sponsor dan kerja sama dengan Dinas setempat

KELIMA : Dalam hal dokter hewan yang terlibat dalam kegiatan Bhakti sosial tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dikenakan sanksi sesuai peraturan perhimpunan yang berlaku.




Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 36 of 49



TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN / CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA;

Menimbang :

a. bahwa Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia berkewajiban meningkatkan kompetensi dan keterampilan anggota melalui kegiatan pendidikan berkelanjutan yang bersertifikat dan berstandar kompetensi;

b. bahwa kegiatan pendidikan bekelanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perhimpunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Pedoman penyelenggaraan pendidikan professional berkelanjutan / continuing professional development.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab V Azas, Tujuan dan Fungsi Pasal 7;

2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab I Kegiatan Pasal 1;

Memperhatikan : Diskusi dan masukan dari peserta Musyawarah Kerja Nasional Ke

– 1 Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Komisi A Nomor 01/Mukernas/PBPDHI/01/2019 Tanggal 26 Januari 2019 tentang Pedoman penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan / continuing professional development

MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU : Pedoman penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan /

continuing professional development (CPD)





Page 37 of 49

KEDUA : Pendidikan profesional berkelanjutan / CPD dapat diselenggarakan oleh:

1. Pengurus Besar 2. Pengurus Cabang 3. Organisasi Non Teritorial 4. Perguruan Tinggi 5. Pemerintah 6. Swasta

KETIGA : Materi pendidikan profesional berkelanjutan / continuing

professional development harus sesuai dengan kompetensi kedokteran hewan (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) dan hal lain yang berkaitan

KEEMPAT : Narasumber pendidikan profesional berkelanjutan / continuing professional development wajib memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 1. Untuk bidang kompetensi kedokteran hewan harus memiliki

keahlian yang diakui sesuai dengan bidangnya sebagaimana terlampir

2. Untuk bidang kompetensi non-kedokteran hewan harus memiliki keahlian yang sesuai dengan bidangnya

3. Narasumber melampirkan daftar riwayat hidup (CV)

KELIMA : Penentuan besaran Satuan Kredit Pendidikan Berkelanjutan untuk CPD didasarkan pada peraturan yang sudah berlaku

KEENAM : Dalam hal Obyek CPD mempergunakan hewan hidup wajib melalui kajian etik kesejahteraan hewan oleh Komisi Penilai Kelayakan Implementasi Kesejahteraan Hewan untuk CPD

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.


Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 38 of 49

Lampiran : Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor : Skep-17/KU-PBPDHI/I/2019 Tentang : Pedoman penyelenggaraan pendidikan professional berkelanjutan / continuing professional development

1. Penyelenggara CPD Non PDHI (Pemerintah dan Swasta)

b. Adalah insititusi/lembaga berbadan hukum dan terdaftar di kementerian

terkait, memiliki tujuan secara eksplisit mendidik/melatih/meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan dokter hewan.

c. Penyelenggara CPD Non PDHI wajib memiliki kerjasama secara tertulis

dengan PB PDHI, PDHI Cabang dan atau ONT

2. Kajian etik kesejahteraan hewan

a. Apabila di lokasi penyelenggaraan sudah memiliki Komisi Etik Kesejahteraan

Hewan, maka dapat menggunakan Komisi Etik setempat

b. Apabila di lokasi penyelenggaraan tidak memiliki Komisi Etik Kesejahteraan

Hewan, maka wajib dilakukan oleh Komisi Penilai Kelayakan Implementasi

Kesrawan untuk CPD PB PDHI


Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 39 of 49



TENTANG

BADAN PERLINDUNGAN HUKUM PERHIMPUNAN (BPHP)

PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA;

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Pasal 7 perhimpunan bertujuan mewujudkan misi perhimpunan membina kepentingan para anggota sesuai dengan perkembangan dan tuntutan profesi kedokteran hewan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab II Keanggotaan Pasal 6 huruf e dan Pasal 7 huruf d Hak memperoleh advokasi dan perlindungan hukum dari perhimpunan atas pertimbangan majelis kehormatan dan etika profesi veteriner;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Pembentukan Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab V Azas, Tujuan dan Fungsi Pasal 5 dan 7;

2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab I Kegiatan Pasal 1 dan 6, Bab II Keanggotaan Pasal 6 dan 7;

Memperhatikan : Diskusi dan masukan dari peserta Musyawarah Kerja Nasional Ke

– 1 Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Komisi A Nomor 04/Mukernas/PBPDHI/01/2019 Tanggal 26 Januari 2019 tentang Pembentukan Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Membentuk Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan (BPHP)

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.





Page 40 of 49

KEDUA : Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan sebagaimana dimaksud

Diktum KEDUA memberikan pendapat dan pertimbangan hukum atas kasus hukum pelayanan kesehatan berupa tuntutan atau somasi yang dilakukan oleh klien terhadap dokter hewan atau sebaliknya.

KETIGA

:

Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan bertanggung jawab kepada Ketua Umum PB PDHI

KEEMPAT : Hal yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur dalam pedoman tersendiri

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.


Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 41 of 49

Lampiran : Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor : Skep-18/KU-PBPDHI/I/2019 Tentang : Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERLINDUNGAN HUKUM PERHIMPUNAN

Ketua : Letkol Kes. Drh. Martha Mangapulina, SH

Sekretaris : Drh. Bilqisthi Ari Putra

Anggota : Drh. Kemaz Aditya Dewangga, SH., M.Kn

Drh. Budi Prasetyo, SH

Drh. Jack Ruben Simatupang

Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 42 of 49

SURAT KEPUTUSAN


TENTANG

TIM REDAKSI VETNESIA


Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab V Azas, Tujuan dan Fungsi pasal 7 Perhimpunan bertujuan mewujudkan misi perhimpunan membina kepentingan para anggota sesuai dengan perkembangan dan tuntutan profesi Kedokteran Hewan dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdiannya kepada masyarakat, Bangsa dan Negara.

b.. bahwa anggota PDHI memerlukan informasi tentang dunia kesehatan hewan dalam suatu media yang mudah diakses dengan kandungan berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Tim Redaksi Vetnesia

Mengingat : 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab V Azas, Tujuan dan Fungsi pasal 7, Bab V Kegiatan pasal 8

2 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab I Kegiatan Pasal 1, Bab VI Administrasi dan Keuangan Pasal 36.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Menunjuk Tim Redaksi Vetnesia dengan susunan sebagai berikut :

1. Pimpinan Redaksi : Drh. M.Arief Ervana 2. Wakil Pimpinan Redaksi : Drh. Ruri Astuti Wulandari 3. Sekretaris Redaksi : Drh. Aprilia Maharani 4. Bendahara Redaksi : Drh. Shinta Rizanti Binol 5. Digital dan IT Expert

Redaksi : Drh. Wikrama Satyadarma

6. Editor : Drh. Muhammad Sutarsah





Page 43 of 49

KEDUA : Tugas Tim Redaksi sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut : 1. Pimpinan Redaksi

a. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan b. Bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan c. Memimpin rapat redaksi d. Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang

berita yang akan dimuat pada setiap edisi. e. Menentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain

untuk sebuah penerbitan f. Mengadakan koordinasi dengan bagian lain seperti Ketua

Umum untuk mensinergikan jalannya roda organisasi g. Menjalin lobi-lobi dengan nara sumber penting di

pemerintahan, dunia usaha, dan berbagai instansi h. Bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang karena merasa

dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan. Sesuai aturan, tanggung jawab oleh Pemimpin Redaksi bila dilimpahkan kepada pihak lain yang dianggap melakukan kesalahan tersebut.

2. Wakil Pimpinan Redaksi a. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan. b. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto. c. Mewakili Pemred dalam berbagai acara baik ditugaskan atau

acara mendadak. d. Mengembangkan, membina, menjalin lobi dengan sumber-

sumber berita. e. Mengedit naskah, data, judul, foto para redaktur f. Mengarahkan dan mensupervisi kerja editor g. Memberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif

kepada editor secara periodik.

3. Sekretaris Redaksi a. Menata dan mengatur undangan dari instansi,

perusahaan, atau lembaga yang berkaitan dengan pemberitaan

b. Menghubungi sumber berita atau instansi untuk pendaftaran, konfirmasi, atau pembatalan undangan, wawancara, dan kunjungan kerja

c. Menyediakan peralatan kerja redaksi d. Mengatur jadwal rapat redaksi: rapat perencanaan, rapat

cheking, rapat final

4. Bendahara Redaksi a. Menata keperluan keuangan redaksi

b. Menyimpan dan mengeluarkan uang

Page 44 of 49

c. Membukukan segala pengeluaran dan menerima dan

mencatat tanggal uang masuk beserta sumber dan jumlah

dana

d. Mengeluarkan uang serta mencatat jumlah (banyaknya

uang), tanggal, penerima, serta kegunaan uang tersebut

e. Menyediakan nota (kwitansi) uang masuk dan dan meminta

nota pembelian atas kegunaan dana

f. Membuat laporan keuangan, dan membukukan keuangan

iuran pokok, wajib maupun sumbangan sukarela anggota

g. Meminta persetujuan ketua sebelum mengeluarkan uang,

dan dapat berkoordinasi dengan anggota

5. Digital dan IT Expert Redaksi

a. Merancang cover atau kulit muka b. Membuat dummy atau nomor contoh sebelum produk di

cetak dan dijual ke pasar c. Mendesain dan membuat lay out setiap halaman dengan

naskah, foto, dan angka-angka d. Mengatur peruntukan halaman untuk naskah e. Menulis judul berita, anak judul, caption foto, nama penulis

pada setiap naskah f. Menulis nomor halaman, nama rubrik/desk, nomor volume

terbit, hari terbit, dan tanggal terbit pada setiap edisi

6. Editor a. Memeriksa,mengedit, dan menyempurnakan naskah sesuai

dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar b. Menyesuaikan naskah yang sudah diedit dalam bahasa

Indonesia ke dalam Bahasa Jurnalistik c. Mengubah pengulangan kata-kata yang sama dalam satu

tulisan, sehingga kalimat dalam naskah menjadi bervariasi. d. Mengedit penggunaan logika bahasa, alur naskah e. Menyeragamkan style penulisan masing-masing redaktur,

sehingga gaya penulisan seluruh naskah menjadi sama f. Memeriksa naskah kata per kata, penggunaan titik, koma,

tanda seru, titik dua. g. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing,

bahasa daerah, bahasa slank sehingga mudah dimengerti pembaca.

h. Mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat untuk edisi mendatang

i. Berkoordinasi dengan fotografer dan riset foto dalam pengadaan foto untuk setiap penerbitan

j. Memberikan laporan perkembangan kepada atasannya

KETIGA : Tim Redaksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Ketua Umum PB PDHI.

Page 45 of 49

KEEMPAT Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PB PDHI dan sumber lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 26 Januari 2019

Pengurus Besar


Periode 2018-2022



Page 46 of 49

DAFTAR PESERTA

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL I


NO CAB/ONT/PB NAMA LENGKAP

1 ACEH Drh. Rahmandi

2 ACEH Drh. T. Munazar

3 SUMUT Drh. Adhona Bhajana W.N, Msi

4 SUMUT Drh. Wesi Prayudha SS

5 SUMBAR Drh. Iis Irawanti M.Sc

6 RIAU Drh. Agus Shafiq Ryadi

7 RIAU Drh. Hamria

8 KEPRI Drh. Ana Dela

9 KEPRI Drh. Iwan Beri Prima

10 SUMSEL Drh. Aris Sudianan

11 SUMSEL Dr. Drh. Jafrizal, MM

12 BENGKULU Drh. Hafli Hasibuan, MM

13 BENGKULU Drh. Jananta

14 LAMPUNG Drh. Nanang Purus Subendro

15 BANTEN 2 Drh. I Nyoman Wacika

16 BANTEN 2 Drh. Dhany Rosnaedy

17 JABAR I Drh. Pranyata Tangguh Waskita

18 JABAR I Drh. Fauzi Rohman

19 JABAR 2 Drh. Soenarti Daroendio

20 JABAR 2 Drh. Dodi Irwan Suparno

21 JABAR 3 Drh. Dian Daju

22 JABAR 3 Drh. Agus Hari Susanto

23 JABAR 4 Drh. Teguh Budi Wibowo

24 JABAR 5 Drh. Rudi H Panggabean

25 JABAR 5 Drh. Vici Imshar

26 JABAR 6 Drh. Budina Eka P

27 JABAR 6 Drh. Riki Barata

28 DKI JAKARTA Drh. M. Th. Widiastuti

29 DKI JAKARTA Drh. Sukirno

30 JATENG 1 Drh. Riyanto, MM

31 JATENG 1 DRh. Andreas Iwan Suseno

32 JATENG 2 Drh. Pranata Sadewa

33 JATENG 3 Drh. Fidelis Sumantri

34 JATENG 3 Drh. Heru Trisusila

35 JATENG 4 Drh. Haryono, Msi

36 JATENG 4 Drh. Agus Sasmito

Page 47 of 49

37 JATENG 6 Drh. Arif Rahman

38 D.I. YOGYAKARTA Drh. Aniq Sihabuddin

39 JATIM 1 Drh. Doni Catur Agus P

40 JATIM 1 Drh. Asri Budi Utami

41 JATIM 2 Drh. H. Deddy Fachrudin

42 JATIM 2 Drh. Dodik Prasetyo, M.Vet

43 JATIM 3 Drh. Suhartono

44 JATIM 3 Drh. Magdalena Yuke Margaretha

45 JATIM 4 Drh. Wir Yeni Hasanah

46 JATIM 6 Drh. Malik Choirul Rachman

47 JATIM 7 Drh. Rifki Nugroho

48 JATIM 7 Drh. Hendry Kurniawan

49 JATIM 8 Drh. Nanang Miftahuddin

50 JATIM 9 Drh. Didik Isdianto

51 JATIM 10 Drh. M. Ilham Akbar Husni

52 JATIM 10 Drh. Istar Abadi, M.Agr

53 NTB 1 Drh. Dwi Iswanto

54 NTT Drh. Aji Winarso, Msi

55 KATIM 1 Drh. Subagya

56 KATIM 1 Drh. Pradipta Hendra Saputra

57 KALSEL Drh. Edi Santoso

58 KALBAR Drh. Nur Hidayatullah

59 SULSEL Drh. A. Agung PJ. Wahyuda, Msi

60 SULTENG Drh. Erwin Hurudji MP

61 SULTENG Drh. Gigih Ikhtiari, M.Si

62 SULUT Drh. Hanna Olly Tioho

63 SULTRA Drh. La Ode M. Aswad Salam

64 GORONTALO Drh. Indra Dewa

65 GORONTALO Drh. Firman Kristianto S.

66 IDHKI Drh. Mulyanto

67 IDHKI Drh. Iswan, H

68 ASKESMAVETI Drh Sri Hartati

69 ASKESMAVETI Drh Novia Priyana

70 ADHPHKI Drh. Siti Komariah

71 ADHPHKI Drh Ivan S

72 APVI Prof. Bambang Pontjo

73 APVI Dr. Yulvian Sani

74 ADHPHLI Drh. Fitriya Nur Annisa Dewi, PhD, Cert. LAM

75 ADHPHLI Drh. Permanawati

76 ADHPI Drh. Muhammad Azhar

77 AFFAVETI Min Rahminiwati

78 AFFAVETI Huda K S

Page 48 of 49

79 ADBVI Drh. Albiruni Haryo

80 ADBVI Drh. Dhirgo Adji

81 AKTIVI Drh Wismo Aji Nugroho

82 AKTIVI Drh. Silfiana G Kesuma

83 ADHKI Drh Chaindraprasto

84 ADHKI Drh. Rendra Gustiar

85 ADHMI Drh. Paulus Mbolo Maranata

86 AMVI Prof. Dr. Drh. A.E.T.H. Wahyuni, Msi

87 AMVI Drh. Rahmat Hidayat

88 ADHPTCI Drh Tatang Cahyono

89 ADHPTCI drh. Zita Okarina

90 ADHMAI Drh. Fidry Rahmanda Ikhwan

91 PB PDHI Drh. Makmun, M.Sc

92 PB PDHI Drh. Muhammad Munawaroh, MM

93 PB PDHI Prof. Dr. Suwarno, drh. M.Si

94 PB PDHI Drh. Bonifasius Suli Teruli

95 PB PDHI Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP

96 PB PDHI Drh. Sariyanti, M.Si

97 PB PDHI Drh. Andi Wijanarko

98 PB PDHI Drh. Raden Nurcahyo Nugroho, M.Si

99 PB PDHI Drh. Suhartono, CAT,CSA

100 PB PDHI Drh. Enny Pudjiwati, MM

101 PB PDHI Drh. Novi Wulandari

102 PB PDHI Prof. Dr. Drh. Ida Tjahajati , MS

103 PB PDHI Drh. I Putu Gede Yudhi Arjentinia, M.Si

104 PB PDHI Drh. Dita Dharmayanti

105 PB PDHI Drh. Shinta Rizanti Binol

106 PB PDHI Drh. Arief Ervana

107 PB PDHI Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP

108 PB PDHI Drh. Wahyu Suhadji

109 PB PDHI Drh. Sugeng Dwi Hastono

110 PB PDHI Drh. Okta Wismandanu, M,Epid

111 PB PDHI Drh Agung Budiyanto , MP, Ph.D

112 PB PDHI Drh. Apris Beniawan, M.Si

113 PB PDHI Drh. Joko Daryono

114 PB PDHI Drh. Ambar Retnowati, M.Si

115 PB PDHI Drh. Haryono, M.Si

116 PB PDHI Drh Wahyu Setiawan Yuwana

117 PB PDHI Drh. Dewi Ratnawati

118 PB PDHI Drh H. Puput Ridjalu Widjaya

119 PB PDHI Drh. Ismanto

120 PB PDHI Drh. Ani Juwita Handayani

Page 49 of 49

121 PB PDHI Drh. Sunardi Sukowardi, MM

122 PB PDHI Drh. Mirjawal

123 PB PDHI Drh. Desak Putu Suryaningsih

124 PB PDHI Letkol. Kes .Drh. Martha Mangapulina,SH

125 PB PDHI Drh. Budi Prasetyo, SH

126 PB PDHI Drh. Jack Ruben Simatupang

127 PB PDHI Drh. Bilqisthi Ari Putra

128 PB PDHI Drh. Syafrison Idris

129 PB PDHI Drh. Moh. Sukmanadi

130 Penasehat Drh. Fadjar Sumping Tjarurasa, PhD

131 PB PDHI Drh. Wahyu Suhadji

132 PB PDHI Drh. Moh. Sukmanadi, M. Kes

MUKERNAS I PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA

Documents