Muatan Teknik Substansi Lembaga Kemendikbud & Ristekdikti

1

PUSDIKLAT ,Oktober - 2015

DASAR HUKUM1.Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara2.UU NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional3.UU NO.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi4.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah5.Nawa Cita (Agenda Prioritas Nomor 6)6.PP No 4 thn 2014 ttg Penyeleng. Pddk Tinggi dan

Pengelolaan PT7.Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara8.Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi9.Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan10.Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019

DASAR HUKUM (KEBIJAKAN KELEMBAGAAN)

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi lainnya yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja.

Tugas KementerianTUGAS: MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM

PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA (UU 39/2008)

KEMENDIKBUD: MENYELENGGARAKAN URUSAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA PENGELOLAAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA (PERPRES NO 14 TAHUN 2015)

KEMENRISTEKDIKTI: MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA (PERPRES NO. 13 TAHUN 2015)

FUNGSI KEMENDIKBUD (Perpres No 14 tahun 2015)

a. PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA PENGELOLAAN KEBUDAYAAN;

b. PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA PENGELOLAAN KEBUDAYAAN;

c. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENINGKATAN MUTU DAN KESEJAHTERAAN GURU DAN PENDIDIK LAINNYA, SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN;

FUNGSI KEMENDIKBUD (Perpres No 14 tahun 2015)d. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, PEMBINAAN,

DAN PEMBERIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH UNSUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

e. PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

f. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

g. PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI ATAS PELAKSANAAN URUSAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI DAERAH

FUNGSI KEMENDIKBUD (Perpres No 14 tahun 2015)h. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN,

DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA;i. PELAKSANAAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA KEBUDAYAAN;

j. PELAKSANAAN DUKUNGAN SUBSTANTIF KEPADA SELURUH UNSUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019

“TERBENTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sbg terwujudnya dgn baik apa yg disebut sbg 7 elemen ekosistem.

Penyebutan insan secara terpisah adalah untuk menekankan arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem

TUJUH ELEMEN EKOSISTEM PENDIDIKAN: SEKOLAH YANG KONDUSIF: sangat diperlukan dlm membuat sekolah yg efektif.

Sekolah adalah tempat terjdnya hub saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya. Sek yg kondusif menjdkan tempat yg menyenangkan bg manusia yg berinteraksi di dalamnya

GURU SEBAGAI PENYEMANGAT: Guru yg baik mempunyai 4 kompetensi yaitu komp pedagogk, profesional, sosial dan kepribadian. Guru juga hrs punya naluri yg sensitif/peka thd kemampuan dan pengembangan siswanya.

ORANGTUA YANG TERLIBAT AKTIF. Sbg pendidk bagi anak2nya dan trs berlanjut meskipun mrk sdh masuk sekolah. Berfungi membentuk kepribadian anak, melaksanakan pddk anak di rumah, dan mendukung pddk anak di sekolah. Sekolah memiliki hak dan kewajiban dlm memilih satuan pddk, memperoleh informsi ttg perkemb pddk anaknya dan memberi masukan kpd sekolah

8

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019

TUJUH ELEMEN EKOSISTEM PENDIDIKAN: MASYARAKAT YANG SANGAT PEDULI: Penyelengg pddk membutuhkan

partisipasi dan kepedulian masy berupa menyelenggarakan sat pddk sendiri atau mendukung sat pddk milik Pemerintah.

INDUSTRI YANG BERPERAN PENTING. Ditunjukkan dgn kerjasama program, dukungan finansial unt penelitian dan beasiswa. Dunia usaha bisa berfungsi sbg tempat praktik, magang kerja, belajar mnj industri dan wawasan dunia kerja bagi siswa.

ORGANISASI PROFESI YANG BERKONTRIBUSI BESAR. Pemberian masukan arah kebijakan pendidikan melalui jalur komunikasi dan aspirasi.

PEMERINTAH YANG BERPERAN OPTIMAL, bentuk dukungan pendd a.l neg memprioritaskan anggaran pddk 20% APBN/APBD unt memenuhi kebut pddk. Pem memegang peran penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pddk, serta daya saing anak2 Indonesia terutama dlm penyediaan sarpras, bantuan operasional sekolah dan pemberian beasiswa.

9

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LIMA MISI UNTUK MENCAPAI VISI KEMENDIKBUD 2019 :

MEWUJUDKAN PELAKU PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG KUAT MEWUJUDKAN AKSES YANG MELUAS DAN MERATA MEWUJUDKAN PEMBELAJARAN YANG BERMUTU MEWUJUDKAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

BAHASA MEWUJUDKAN PENGUATAN TATA KELOLA SERTA PENINGKATAN

EFEKTIVITAS BIROKRASI DAN PELIBATAN PUBLIK(PERMENDIKBUD NO 22 THN 2015 TTG RENSTRA KEMENDIKBUD 2015-2019)

10

TATA NILAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

( RENSTRA KEMENDIKBUD 2015-2019)

MEMILIKI INTEGRITAS KREATIF DAN INOVATIF INISIATIIF PEMBELAJAR MENJUNJUNG MERITOKRASI TERLIBAT AKTIF TANPA PAMRIH

11

SALINANLAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 11 TAHUN 2015TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.ANIES BASWEDAN

MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSA

T

DATA

DAN

ST

ATIS

TIK

PEND

IDIK

AN D

AN

KEBU

DAYA

AN

PUSA

T

PEND

IDIK

AN D

AN

PELA

TIHA

N PE

GAW

AI

PUSA

T TE

KNOL

OGI

INFO

RMAS

I DAN

KO

MUN

IKAS

I PE

NDID

IKAN

DAN

KE

BUDA

YAAN

DITJEN. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKATDITJEN. GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

STAF AHLI

SEKRETARIAT JENDERAL

BI

RO K

EUAN

GAN

BIRO

HU

KUM

DAN

OR

GANI

SASI

BIRO

K

EPEG

AWAI

AN

BIRO

PE

RENC

ANAA

N DA

N KL

N

DI

REKT

ORAT

PE

MBI

NAAN

KUR

SUS

DAN

PELA

TIHA

N

DIRE

KTOR

AT

PEM

BINA

AN

PEND

IDIK

AN

KELU

ARGA

DIRE

KTOR

AT

PEM

BINA

AN

PEND

IDIK

AN

KEAK

SARA

AN D

AN

KESE

TARA

AN

DIRE

KTOR

AT

PEM

BINA

AN

PEND

IDIK

AN A

NAK

USIA

DIN

I

DIRE

KTOR

AT

PEMB

INAA

N GU

RU

PEND

IDIK

AN

MENE

NGAH

DIRE

KTOR

AT

PEMB

INAA

N TE

NAGA

KE

PEND

IDIK

AN

PEND

IDIK

AN D

ASAR

DA

N M

ENEN

GAH

DIR

EKTO

RAT

PEM

BINA

AN

GURU

DAN

TEN

AGA

KEPE

NDID

IKAN

PE

NDID

IKAN

ANA

K US

IA

DINI

DAN

PEN

DIDI

KAN

MAS

YARA

KAT

DIRE

KTOR

AT

PEM

BINA

AN G

URU

PEND

IDIK

AN D

ASAR

SEKRETARIAT DITJENGURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DIRE

KTOR

AT

PEMB

INAA

N SE

KOLA

H M

ENEN

GAH

ATAS

DIRE

KTOR

AT

PEMB

INAA

N PE

NDID

IKAN

KH

USUS

DAN

LA

YANA

N KH

USUS

DIR

EKTO

RAT

PE

MBI

NAAN

SE

KOLA

H DA

SAR

DIRE

KTOR

AT

PEM

BINA

AN

SEKO

LAH

MEN

ENGA

H PE

RTAM

A

INSP

EKTO

RAT

II

INSP

EKTO

RAT

INVE

STIG

ASI

INSP

EKTO

RAT

I

INSP

EKTO

RAT

III

SEKRETARIAT DITJENPENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN

PENDIDIKAN MASYARAKATSEKRETARIAT DITJEN

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DITJENKEBUDAYAAN

DIRE

KTOR

ATKE

SENI

AN

DIRE

KTOR

AT S

EJAR

AH

DIRE

KTOR

AT

KEPE

RCAY

AAN

TERH

ADAP

TUH

AN

YANG

MAH

A ES

A DA

N TR

ADIS

I

DIRE

KTOR

AT

PELE

STAR

IAN

CAGA

R BU

DAYA

DA

N

PERM

USEU

MAN

SEKRETARIAT DITJENKEBUDAYAAN

DIRE

KTOR

AT

WAR

ISAN

DAN

DI

PLOM

ASI B

UDAY

A

UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSA

T

PE

NGEM

BANG

AN

PERF

ILMAN

SEKR

ETAR

IAT

LEM

BAGA

SE

NSOR

FILM

LEMBAGA SENSOR FILM

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PUSA

T PE

NELIT

IAN

KEBI

JAKA

N PE

NDID

IKAN

DA

N KE

BUDA

YAAN

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PUSA

T

KU

RIKU

LUM

DA

N PE

RBUK

UAN

PUSA

T

PE

NILA

IAN

PE

NDID

IKAN

PUSA

T

PE

NELIT

IAN

ARKE

OLOG

I NA

SION

AL

SEKRETARIAT BADANPENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

PUSA

T

PE

NGEM

BANG

AN

DAN

PE

LINDU

NGAN

PUSA

T

PE

NGEM

BANG

AN

STRA

TEGI

DA

N DI

PLOM

ASI

KEBA

HASA

AN

PUSA

T

PE

MBI

NAAN

BIRO

K

OMUN

IKAS

I DAN

LA

YANA

N M

ASYA

RAKA

T

BIRO

U

MUM

DIRE

KTOR

AT

PEM

BINA

AN

SEKO

LAH

MEN

ENGA

H KE

JURU

AN

PUSA

T AN

ALIS

IS D

AN

SINK

RONI

SASI

KE

BIJA

KAN

STAF AHLI

STAF AHLI BIDANG INOVASI DAN DAYA SAING;STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN PUSAT DAN

DAERAH;STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN

KARAKTER; DANSTAF AHLI BIDANG REGULASI PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

Pembentukan Kementerian1. Efisiensi dan efektivitas2. Cakupan tugas dan proporsionalitas

beban tugas3. Kesinambungan, keserasian, dan

keterpaduan pelaksanaan tugas4. Perkembangan lingkungan global (a.l

perkembangan teknologi, perkembangan/pergantian kepemimpinan)

SEKRETARIAT JENDERALTUGAS:MELAKSANAKAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, PEMBINAAN, DAN PEMBERIAN

DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH UNIT ORGANISASI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

FUNGSI:1. KOORDINASI KEGIATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN2. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA , PROGRAM, DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN3. PEMBINAAN DAN PEMBERIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI YANG MELIPUTI:

KETATAUSAHAAN, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, KERUMAHTANGGAAN, KERJA SAMA, HUBUNGAN MASYARAKAT, ARSIP, DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

4. PEMBINAAN DAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA;5. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA

PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM;6. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DAN

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA; DAN7. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI

SEKRETARIAT JENDERALTERDIRI ATAS:1.BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA

LUAR NEGERI2.BIRO KEUANGAN3.BIRO KEPEGAWAIAN4.BIRO HUKUM DAN ORGANISASI5.BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN

MASYARAKAT 6.BIRO UMUM

16

DIREKTORAT JENDERALTUGAS:MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBINAAN..................FUNGSI:1. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG ......................2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG ....................3. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG ........4. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG ...............5. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG ...........6. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL ..............7. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERICATATAN:KHUSUS DITJEN GTK ADA PENAMBAHAN FUNGSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI, PEMINDAHAN LINTAS DAERAH PROVINSI, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KEPENDIDIKAN ( SESUAI UU NO 23 TAHUN 2015)

DIREKTORAT JENDERAL GTKTUGAS:MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG DI BIDANG PEMBINAAN GURU, PENDIDIK LAINNYA, DAN TNG KEPENDIDIKAN

FUNGSI:1. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG BIN GURU, PENDIDIK LAINNYA, DAN TNG

KEPENDDK2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENYUSUNAN REN KEBUTUHAN DAN

PENGENDALIAN FORMASI, PENGEMBANGAN KARIR, PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI, PEMINDAHAN, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU DAN PENDIDIK LAINNYA;

3. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENYUSUNAN RENC KEBUTUHAN, PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI, PEMINDAHAN LINTAS DAERAH PROVINSI, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KEPENDIDIKAN;

4. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PEMBINAAN GURU, PENDIDIK LAINNYA, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;

DIREKTORAT JENDERAL GTKFUNGSI:

5. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG PEMBINAAN GURU, PENDIDIK LAINNYA, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;

6. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PEMBINAAN GURU, PENDIDIK LAINNYA, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;

7. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; DAN

8. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI.

DIREKTORAT PEMBINAAN GTK PAUD DAN DIKMAS

DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR

DIREKTORAT PEMBINAAN GURU

PENDIDIKAN MENENGAH

DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DIKDASMEN

DIREKTORAT JENDERALGURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SubbagianTata Usaha

Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan,

Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi

SubdirektoratPenilaian Kinerja dan Pengembangan Karir

SubdirektoratKesejahteraan,

Penghargaan dan Pelindungan

SeksiPerencanaan Kebutuhan

SeksiPenngkatan Kualifikasi

dan Kompetensi

SeksiPenilaian Kinerja

SeksiPengembangan Karir

SeksiKesejahteraan

SeksiPenghargaan dan

Pelindungan

SubdirektoratPendidikan Khusus, Pendidikan Layanan

Khusus, dan SILN

SeksiPendidikan Khusus

SeksiPendidikan Layanan

Khusus dan SILN

Dok. Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi20

SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAGIAN PERENCANAAN

DAN PENGANGGARANBAGIAN

KEUANGAN DAN BMN

BAGIAN HUKUM, TATA LAKSANA, DAN

KERJA SAMA BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Subbagian Data dan Informasi

Subbagian Program dan

Anggaran

Subbagian Evaluasi

Pelaksanaan Program dan

Anggaran

Subbagian Keuangan

Subbagian Barang Milik

Negara

Subbagian Akuntansi dan

Pelaporan Subbagian

HukumSubbagian

Tata Laksana SubbagianKerjasama dan Humas

SubbagianTata Usaha

SubbagianRumah Tangga

Subbagian Kepegawaian

SeksiProgram

SeksiEvaluasi

SubdirektoratProgram dan Evaluasi

SubbagianTata Usaha

SubbagianTata Usaha

SubbagianTata Usaha








dan Kompetensi



SeksiKesejahteraan


Pelindungan


Khusus, dan SILN



Khusus dan SILN

SeksiProgram

SeksiEvaluasi









dan Kompetensi



SeksiKesejahteraan


Pelindungan


Khusus, dan SILN



Khusus dan SILN

SeksiProgram

SeksiEvaluasi









dan Kompetensi



SeksiKesejahteraan


Pelindungan


Khusus, dan SILN



Khusus dan SILN

SeksiProgram

SeksiEvaluasi


DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

21

No. Tugas Unit Kerja1 a. Rekomendasi pemindahan guru (amanat UU No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)b. Rekomendasi pengendalian formasi guru

Seksi Perencanaan Kebutuhan

2 a. Peningkatan kualifikasib. Pemetaan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG)c. Peningkatan kompetensi GTK

Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi

3 a. Penilaian Kinerja Guru (PKG), pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan

b. Penilaian angka kredit guru, pengawas, penilik, pamong belajar

Seksi Penilaian Kinerja

4 a. Pengembangan sistem karirb. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Lampiran Permenpan No. 16 Tahun 2009 tentang Jafung Guru dan Angka Kreditnya

Seksi Pengembangan Karir

5 a. Urusan sertifikasib. Tunjangan dan insentif

Seksi Kesejahteraan

6 a. Penghargaan GTKb. Pelindungan GTK

Seksi Penghargaan dan Pelindungan

7 Pemindahan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi Subdit. Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi (Ditbin. Tendik Dikdasmen)

PENEMPATAN TUGAS TERTENTU SESUAI STRUKTUR BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 11 TAHUN 2015

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALTUGAS:MELAKSANAKAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF SERTA

KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FUNGSI:1. KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN,

DAN ANGGARAN DI BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;2. KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN,

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DI BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;

3. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DI BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;

4. KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DI BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;

5. KOORDINASI PENGELOLAAN DAN LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL;

22

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALFUNGSI:6.PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KAJIAN DAN FASILITASI BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; 7.PELAKSANAAN URUSAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; 8.PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; 9.KOORDINASI DAN PENYUSUNAN BAHAN PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DI BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; 10.PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; DAN11.PELAKSANAAN URUSAN KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

23

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALTERDIRI ATAS:1.BAGIAN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN; 2.BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK

NEGARA; 3.BAGIAN HUKUM, TATA LAKSANA, DAN

KERJA SAMA; DAN4.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

24

DIREKTORATPEMBINAAN SD

DIREKTORAT PEMBINAAN SMP

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

SubbagianTata Usaha

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK

DIREKTORAT JENDERALPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS

DAN LAYANAN KHUSUS

SUBDIREKTORAT KURIKULUM

SUBDIREKTORATKELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA

SeksiPembelajaran

SeksiPenilaian

Seksi Kelembagaan

SeksiSarana & Prasarana

SUBDIREKTORATPESERTA DIDIK

SeksiBakat danPrestasi

SeksiKepribadian

SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI

Dok. Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi 25

SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BAGIAN PERENCANAAN

DAN PENGANGGARANBAGIAN

KEUANGAN DAN BMNBAGIAN

HUKUM, TATA LAKSANA, DANKERJA SAMA

BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN

Subbagian Data dan Informasi


Anggaran

Subbagian Evaluasi

Pelaksanaan Program dan

Anggaran

Subbagian Keuangan

Subbagian Barang Milik

Negara


Pelaporan Subbagian

HukumSubbagian

Tata Laksana SubbagianKerjasama dan Humas

SubbagianTata Usaha



SubbagianTata Usaha

SubbagianTata Usaha

SubbagianTata Usaha



SeksiPembelajaran

SeksiPenilaian

Seksi Kelembagaan




SeksiKepribadian


SubbagianTata Usaha

SUBDIREKTORATPENYELARASAN KEJURUAN DAN KERJA SAMA INDUSTRI



SeksiPembelajaran

SeksiPenilaian

Seksi Kelembagaan




SeksiKepribadian




SeksiPembelajaran

SeksiPenilaian

Seksi Kelembagaan




SeksiKepribadian




SeksiPembelajaran

SeksiPenilaian

Seksi Kelembagaan




SeksiKepribadian


DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALTUGAS:MELAKSANAKAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF SERTA KOORDINASI

PELAKSANAAN TUGAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

FUNGSI:1. KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN

ANGGARAN DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH; 2. KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, RENCANA,

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH;

3. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH;

4. KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH;

5. KOORDINASI PENGELOLAAN DAN LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL;

26

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALFUNGSI:6.PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KAJIAN DAN FASILITASI BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; 7.PELAKSANAAN URUSAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; 8.PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL;9.KOORDINASI DAN PENYUSUNAN BAHAN PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH; 10.PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; DAN11.PELAKSANAAN URUSAN KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

27


TUGAS:MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FUNGSI:1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;2. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TERHADAP KINERJA DAN KEUANGAN MELALUI AUDIT, REVIU, EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA;

3. PELAKSANAAN PENGAWASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAS PENUGASAN MENTERI;

4. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI INSPEKTORAT JENDERAL6. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH ATASAN

INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III

SubbagianTata Usaha

INSPEKTORAT INVESTIGASI


SEKRETARIATINSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

BAGIAN HUKUM, TATA LAKSANA,

DAN KEPEGAWAIANBAGIAN

PENGOLAHAN LAPORAN PENGAWASAN BAGIAN UMUM

Subbagian Perencanaan Program

dan Anggaran

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan

Program dan Anggaran

SubbagianRumahTangga

Subbagian Keuangan

Kelompok jabatan fungsional

Subbagian Hukum dan Tata Laksana


Subbagian Pengolahan

Laporan Pengawasan I

Subbagian Pengolahan

Laporan Pengawasan II

SubbagianTata Usaha


SubbagianTata Usaha


SubbagianTata Usaha




TUGAS:MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN DI BIDANG BAHASA DAN SASTRA

FUNGSI:1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS, RENCANA, PROGRAM, DAN ANGGARAN

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA; 2. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN

SASTRA;3. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN,

PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA; 4. PELAKSANAAN ADMINISTRASI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

BAHASA; DAN5. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI

BAGAN ORGANISASIBADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

PUSAT PENGEMBANGAN

DAN PELINDUNGANPUSAT

PEMBINAANPUSAT

PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN

SubbagianTata Usaha

SubbagianTata Usaha

SubbagianTata Usaha


SEKRETARIATBADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BAGIAN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN,

DAN KEUANGAN

SubbagianHukum dan Tatalaksana


BIDANG PENGEMBANGAN

BIDANG PELINDUNGAN

SubbidangKosakata

SubbidangPedoman dan

Acuan

SubbidangKonservasi

SubbidangRevitalisasi

BIDANG PEMASYARAKATAN

BIDANG PEMBELAJARAN

Subbidang Penyuluhan

SubbidangBantuan Teknis

SubbidangModul danBahan Ajar

SubbidangTenaga

Kebahasaan

BIDANG PENGEMBANGAN

STRATEGI KEBAHASAAN

BIDANG DIPLOMASI KEBAHASAAN

SubbagianKerja Sama

Subbagian Evaluasi

PelaksanaanProgram dan

Anggaran

SubbagianInformasi dan

Publikasi

Subbagian HubunganMasyarakat

BAGIAN UMUM

SubbagianTata Usaha


BAGIAN KERJA SAMA DAN

HUBUNGAN MASYARAKAT

SubbagianPenyusunan

Program dan Anggaran

Subbagian Barang

Milik Negara

Subbagian Keuangan

BIDANG PENGENDALIAN DAN

PENGHARGAAN

SubbidangPengendalian

SubbidangPenghargaan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANTUGAS:MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA KEBUDAYAAN.

FUNGSI:1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS, PROGRAM, DAN ANGGARAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA KEBUDAYAAN;

2. PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA KEBUDAYAAN;

3. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA KEBUDAYAAN;

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANFUNGSI:

4. PELAKSANAAN ADMINISTRASI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA; DAN

5. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT KURIKULUMDAN PERBUKUAN

PUSATPENILAIAN PENDIDIKAN

BagianTata Usaha

PUSAT PENELITIANARKEOLOGI NASIONAL


SEKRETARIATBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SubbagianKeuangan danRumah Tangga

SubbagianPerencanaan, Kepegawaian,

dan Tatalaksana

BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJA SAMA

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN HUKUM, TATA LAKSANA,

DAN KEPEGAWAIANBAGIAN UMUM


Anggaran

Subbagian Kerja Sama

dan Publikasi

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan

Program danAnggaran

Subbagian VerifikasiAnggaran

Subbagian Perbendaharaan


Pelaporan Subbagian

HukumSubbagian

KepegawaianSubbagian

Tata LaksanaSubbagianTata Usaha


Subbagian Barang

Milik Negara

BidangKurikulum

BidangPembelajaran

BidangPerbukuan


SubbagianTata Usaha

BidangPenelitian Guru dan

Tenaga Kependidikan

BidangPenelitian Kebudayaan


BagianTata Usaha



dan Tatalaksana

Bidang FasilitasiPenelitian

BidangKonservasi

dan Arkeometri


BagianTata Usaha

Bidang Penilaian Akademik

BidangPenilaian Non-akademik

Bidang Analisis dan Sistem

Penilaian


BidangPenelitian PAUD, Dikdas,

Dikmen, dan Dikmas

BidangPendayagunaanHasil Penelitian




dan Tatalaksana

PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKANTUGAS:MELAKSANAKAN ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN, PENGELOLAAN ISU DAN MASALAH STRATEGIS KEMENTERIAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI TARGET RENCANA KERJA KEMENTERIAN

FUNGSI 1. PELAKSANAAN ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;2. PENGELOLAAN ISU DAN MASALAH STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN;3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI TARGET RENCANA KERJA KEMENTERIAN

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;4. FASILITASI KEGIATAN MENTERI; DAN 5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUSAT

PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANGSINKRONISASI KEBIJAKAN

BIDANGPEMANTAUAN DAN EVALUASI

KINERJA KEMENTERIAN

BIDANGPENGELOLAAN STRATEGIS

Dok. Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi

Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

36

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUGAS:MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FUNGSI 1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; 2. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN UNTUK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BERBASIS RADIO, TELEVISI, FILM, MULTIMEDIA, DAN WEB;3. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JEJARING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; 4. PENGELOLAAN DAN PENGINTEGRASIAN E-LAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;5. FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; 7. PELAKSANAAN KERJA SAMA DI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;8. PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; 9. PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN; DAN 10. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUSAT

BIDANG PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI PEMBELAJARAN BERBASIS

MULTIMEDIA DAN WEB

SUBBIDANGPERANCANGANDAN PRODUKSI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBIDANG PENGKAJIAN

DAN PERANCANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN

JEJARING

BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN BERBASIS RADIO,

TELEVISI, DAN FILM

UPT

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUBBIDANG PENYIARAN

DAN PENGENDALIAN

SUBBIDANG APLIKASI DAN

PENGENDALIAN

SUBBIDANGPERANCANGAN DAN PRODUKSI


SUBBIDANGPENGEMBANGAN

DAN PEMELIHARAAN

38

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan

BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIANKEUANGAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN,TATA LAKSANA,

DAN KEPEGAWAIAN

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUGAS:MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FUNGSI 1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;2. PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, DAN PENYAJIAN DATA PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN;3. PENDAYAGUNAAN DAN PELAYANAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN; 4. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; DAN5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUSAT

PUSAT DATA DAN STATISTIK

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANGPENDAYAGUNAANDAN PELAYANAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBIDANGKETENAGAAN

SUBBIDANG PESERTA DIDIK, DAN

WARISAN BUDAYA BENDA

BIDANGKETENAGAAN, PESERTA DIDIK, DAN WARISAN BUDAYA BENDA

BIDANGPEMBELAJARAN, WARISAN BUDAYA

TAK BENDA, DAN KELEMBAGAAN

SUBBIDANGPENDAYAGUNAAN DAN

PELAYANAN DATAPENDIDIKAN

SUBBIDANGPENDAYAGUNAAN DAN

PELAYANAN DATAKEBUDAYAAN

SUBBIDANGPEMBELAJARAN DAN WARISAN BUDAYA

TAK BENDA

SUBBIDANGKELEMBAGAAN

Dok. Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi40

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN KEUANGAN DANRUMAH TANGGA

SUBBAGIANTATALAKSANA DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAITUGAS:MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

FUNGSI 1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEGAWAI; 2. PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEGAWAI;3. PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI;4. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; 5. FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;6. PELAKSANAAN KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; 7. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAN PASCA PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN;8. PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;

DAN 9. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUSAT.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEGAWAI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBIDANGPROGRAM

DAN EVALUASISUBBIDANG

PELAKSANAAN

BIDANGDIKLAT PRAJABATAN DAN

STRUKTURAL

BIDANGDIKLAT TEKNIS DAN

FUNGSIONAL


SUBBIDANGPROGRAM

DAN EVALUASISUBBIDANG

PELAKSANAAN

42

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIANKEUANGAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN,TATA LAKSANA,

DAN KEPEGAWAIAN

PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN TUGAS:MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN PERFILMAN

FUNGSI 1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGEMBANGAN PERFILMAN; 2. PEMBERIAN IZIN KEGIATAN DAN USAHA PERFILMAN;3. FASILITASI PENGEMBANGAN PERFILMAN;4. PENGENDALIAN KEGIATAN DAN USAHA PERFILMAN; 5. FASILITASI DAN PELAKSANAAN APRESIASI DI BIDANG PERFILMAN;6. PEMBERIAN PENGHARGAAN DI BIDANG PERFILMAN;7. PELAKSANAAN PENGARSIPAN FILM;8. PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DI BIDANG PERFILMAN; DAN9. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUSAT

PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBIDANGPERIZINANPERFILMAN

SUBBIDANGPENGENDALIAN

PERFILMAN

BIDANGPERIZINAN DAN

PENGENDALIAN FILM

BIDANGAPRESIASI

DAN TENAGA PERFILMAN

SUBBIDANGAPRESIASI DANPENGHARGAAN

SUBBIDANGTENAGA

PERFILMAN


BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN KEUANGAN DANRUMAH TANGGA

SUBBAGIANTATA LAKSANA DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

SUBBIDANGPENGARSIPAN

FILM

SUBBIDANGFASILITASI

PENGEMBANGANPERFILMAN

Pusat Pengembangan Perfilman

44

UNIT PELAKSANA TEKNISTUGAS:UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL DAN/ATAU TUGAS TEKNIS PENUNJANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, DAPAT DIBENTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS.(PERPRES NO. 7 DAN 14 TAHUN 2015 DAN PERMENDIKBUD NO. 11 TAHUN 2015 PASAL 869)

KEPALA UPT ADALAH JABATAN STRUKTURAL SETINGGI-TINGGINYA ESELON III.a

BAGI UPT YANG PADA SAAT BERLAKUNYA PERPRES NO. 7 TAHUN 2015 (21 JANUARI 2015) TELAH DITETAPKAN SEBAGAI JABATAN STRUKTURAL ESELON II.a ATAU ESELON II.b TETAP BERLAKU DAN AKAN DILAKUKAN EVALUASI

46

BIDANG PENDIDIKAN

1.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) = 12 unit

2.Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (P2-PAUDNI) = 2 unit

3.Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI) = 6 unit

4.Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) = 1 unit

5.Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan PTK Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK) = 1 unit

6.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) = 33 unit

7.Balai Bahasa = 17 unit

8.Kantor Bahasa = 13 unit

9.Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan (BPMTP) = 1 unit

10.Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) = 1 unit

11.Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan (BPMP) = 1 unit

47

BIDANG KEBUDAYAAN1. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) / Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai

Tradisional (BPSNT) = 11 unit2. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)/Balai Pelestarian Peninggalan

Purbakala (BP3) = 12 unit3. Balai Konservasi Borobudur/ Balai Konservasi Peninggalan Borobudur (BKPB)

= 1 unit4. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (BPSMPS) = 1 unit5. Balai Arkeologi (BA) = 10 unit6. Museum Nasional (MUS.NAS) = 1 unit7. Museum Sumpah Pemuda (MUS.SP) = 1 unit8. Museum Perumusan Naskah Proklamasi (MUS.PNP) = 1 unit9. Museum Kebangkitan Nasional (MUS.KN) = 1 unit10. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta (MUS.BVY) = 1 unit11. Museum Basoeki Abdullah (MUS.BS) = 1 unit12. Museum Kepresidenan Balai Kirti = 1 unit13. Galeri Nasional (GNI) = 1 unit14. Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF)

Biro Hukum dan Organisasi 48

NO. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA1 Manajemen

Pendidikana. Penetapan standar nasional

pendidikan.b. Pengelolaan pendidikan

tinggi

a. Pengelolaan pendidikan menengah.

b. Pengelolaan pendidikan khusus

a. Pengelolaan pendidikan dasar.

b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2 Kurikulum Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.

Penetapan kurikulummuatan lokal pendidikandasar, pendidikan anak usiadini, dan pendidikannonformal

3 Akreditasi Akreditasi perguruan tinggi,pendidikan menengah,pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

-- --

4 Pendidik dan TenagaKependidikan

a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.

b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan

lintas Daerah provinsi.

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Pemindahan pendidik dantenaga kependidikan dalamdaerah kabupaten/kota.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

49

No. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAHKABUPATEN/KOTA

5. Perizinan Pendidikan

a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.

b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.

a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

6. Bahasa dan Sastra Pembinaan bahasa dansastra Indonesia.

Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pembinaan bahasa dansastra yang penuturnyadalam daerahkabupaten/kota.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

FUNGSI KEMENRISTEKDIKTI (Perpres No 13 tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015)

a. PERUMUSAN, PENETAPAN, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG STANDAR KUALITAS SISTEM PEMBELAJARAN, LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI, SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI, DAN KETERJANGKAUAN LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI;

b. PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DI BIDANG STANDAR KUALITAS LEMBAGA PENELITIAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA RISET DAN TEKNOLOGI, PENGUATAN INOVASI DAN RISET SERTA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, PENGUASAAN ALIH TEKNOLOGI, PENGUATAN KEMAMPUAN AUDIT TEKNOLOGI TEKNOLOGI, PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PERCEPATAN PENGUASAAN, PEMANFAATAN, DAN PEMAJUAN RISET DAN TEKNOLOGI;

c. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA, PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENGUATAN INOVASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI;

d. PEMBERIAN IZIN TERTULIS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;

e. PEMBERIAN IZIN TERTULIS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

f. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, PEMBINAAN, DAN PEMBERIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH UNSUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI;

51


g. PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI;

h. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI; DAN

i. PELAKSANAAN DUKUNGAN SUBSTANTIF KEPADA SELURUH UNSUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

52


VISI DAN MISI KEMENRISTEKDIKTIVISI:

“TERWUJUDNYA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU SERTA KEMAMPUAN IPTEK DAN INOVASI UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING BANGSA”

MISI:MENINGKATKAN AKSES, RELEVANSI, DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI UNTUK MENGHASILKAN SDM YANG BERKUALITAS;

DAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN IPTEK DAN INOVASI UNTUK MENGHASILKAN NILAI TAMBAH PRODUK INOVASI.

53

SUSUNAN ORGANISASI KEMENRISTEKDIKTI SEKRETARIAT JENDERAL; DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARANDAN KEMAHASISWAAN; DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,

TEKNOLOGI,DAN PENDIDIKAN TINGGI; DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN,

TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI; DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN

PENGEMBANGAN; DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI; INSPEKTORAT JENDERAL; STAF AHLI BIDANG AKADEMIK; STAF AHLI BIDANG INFRASTUKTUR; STAF AHLI BIDANG RELEVANSI DAN PRODUKTIVITAS; PUSAT DATA DAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,

DAN PENDIDIKAN TINGGI; PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI; DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

54

SEKRETARIAT JENDERAL

TERDIRI ATAS:1.BIRO PERENCANAAN; 2.BIRO SUMBER DAYA MANUSIA; 3.BIRO KEUANGAN DAN UMUM; 4.BIRO HUKUM DAN ORGANISASI; DAN 5.BIRO KERJA SAMA DAN KOMUNIKASI

PUBLIK.

55

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

TERDIRI ATAS:1.SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL; 2.DIREKTORAT PEMBELAJARAN; 3.DIREKTORAT KEMAHASISWAAN; DAN 4.DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU.

56

DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,DAN PENDIDIKAN TINGGI

TERDIRI ATAS:1.SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL; 2.DIREKTORAT LEMBAGA PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN; 3.DIREKTORAT KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

DAN LEMBAGA PENUNJANG LAINNYA; 4.DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

PERGURUAN TINGGI; DAN 5.DIREKTORAT PEMBINAAN KELEMBAGAAN

PERGURUAN TINGGI.

57

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TERDIRI ATAS:1.SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL; 2.DIREKTORAT KARIER DAN KOMPETENSI

SUMBER DAYA MANUSIA; 3.DIREKTORAT KUALIFIKASI SUMBER DAYA

MANUSIA; DAN 4.DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA.

58

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

TERDIRI ATAS:1.SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL;2.DIREKTORAT SISTEM RISET DAN

PENGEMBANGAN; 3.DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN

MASYARAKAT; 4.DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

INDUSTRI; DAN 5.DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN

INTELEKTUAL.

59

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI TERDIRI ATAS:1.SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

PENGUATAN INOVASI; 2.DIREKTORAT SISTEM INOVASI; 3.DIREKTORAT INOVASI INDUSTRI; DAN 4.DIREKTORAT PERUSAHAAN PEMULA

BERBASIS TEKNOLOGI.

60

BENTUK PERGURUAN TINGGI (JUMLAH PTN 125)

UNIVERSITAS ( negeri : 65 ) pddk akademik, vokasi dlm berbagai

rumpun ilmu pengeth dan/atau teknologi pddk profesi (jika memenuhi syarat)

INSTITUT ( negeri : 11) Pddk akademik, vokasi dlm sejumlah

rumpun ilmu pengeth dan/atau teknologi pddk profesi (jika memenuhi syarat)

61


SEKOLAH TINGGI ( negeri : 1) pddk akademik, vokasi dlm satu

rumpun ilmu pengeth dan/atau teknologi tertentu

pddk profesi (jika memenuhi syarat) POLITEKNIK ( negeri : 43) pddk vokasi dlm berbagai rumpun bid

pengeth dan/atau teknologi pddk profesi (jika memenuhi syarat)

62


AKADEMI pddk vokasi dlm satu atau bbrp cabang

ilmu pengeth dan/atau teknologi tertentu AKADEMI KOMUNITAS ( negeri 5 ) pddk vokasi setingkat diploma satu

dan/atau diploma dua dlm satu atau bbrp cabang ilmu pengeth dan/atau teknologi tertentu yg berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

63

ORGANISASI PERGURUAN TINGGI NEGERI

TERDIRI ATAS (PP No 4 thn 2014, ps. 28)

penyusun kebijakan

pelaksana akademik

pengawas dan penjaminan mutu

penunjang akademik atau sumber belajar

pelaksana administrasi atau tata usaha64

65

KOPERTIS

MERUPAKAN PELAKSANA TUGAS DI BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI DI SUATU WILAYAH

TUGAS: MERUMUSKAN KEBIJAKAN DAN MELAKSANAKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBINAAN PTS DI WILAYAH KERJANYA BERDASARKAN KEBIJAKAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TERDIRI ATAS TIPE A ( 2 bidang dan 1 bagian ) DAN TIPE B ( 1 bidang dan 1 bagian )

66

KOPERTIS (14) A. Sekretariat Pelaksana Kopertis Tipe A (5):

1. Wilayah I Medan2. Wilayah III Jakarta 3. Wilayah IV Bandung4. Wilayah VII Surabaya5. Wilayah IX MakassarB. Sekretariat Pelaksana Kopertis Tipe B (9):1. Wilayah II Palembang2. Wilayah V Yogyakarta 3. Wilayah VI Semarang4. Wilayah VIII Denpasar5. Wilayah X Padang6. Wilayah XI Banjarmasin7. Wilayah XII Ambon8. Wilayah XIII Banda Aceh9. Wilayah XIV Biak

Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan PERMENPAN&RB No.

67/2011, evaluasi kelembagaan mencakup dimensi struktur organisasi

Evaluasi terhadap dimensi struktur organisasi merupakan langkah awal untuk mencapai kinerja organisasi

Dimensi Struktur Organisasi (PERMENPAN&RB 67/2011)

INDIKATOR DIMENSI STRUKTUR ORGANISASI

DIMENSI KOMPLEKSITASKOMPLEKSITAS STRUKTUR ORGANISASITINGKAT SPESIALISASI ATAU JABATANTATA HUBUNGAN ANTAR SPESIALIS ATAU

PEJABATTINGKAT PEMBAGIAN PELAYANAN

BERDASARKAN TEMPAT (DAERAH/WILAYAH)

INDIKATOR DIMENSI STRUKTUR ORGANISASI DIMENSI FORMALISASI

TINGKAT KEJELASAN DAN KETEGASAN PERATURAN MENGENAI PELAKSANAAN TUGAS MASING-MASING UNIT KERJA DAN BAGAIMANA CARA KERJASAMANYA

TINGKAT KEJELASAN PROSEDUR KERJA SECARA PRAKTIS

TINGKAT KEJELASAN KEBIJAKAN KERJA TINGKAT PEMBAKUAN PROSES KERJA TINGKAT PEMBAKUAN DIMENSI PRODUK/PELAYANAN

YANG HARUS DIHASILKAN TINGKAT PEMBAKUAN KETERAMPILAN KERJA

INDIKATOR DIMENSI STRUKTUR ORGANISASI

DIMENSI SENTRALISASITINGKAT KESEIMBANGAN ANTARA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI ATAU TINGKAT KEJELASAN KEBIJAKAN KERJA SEHINGGA PEJABAT ATAU PEGAWAI MEMPEROLEH KEBEBASAN MEMUTUSKAN MENURUT PENDAPAT SENDIRI TANPA MELANGGAR PRINSIP PERATURAN ATAU HUKUM YANG BERLAKU DALAM PELAKSANAAN TUGAS MASING-MASING UNIT KERJA


PERSYARATAN PEMBENTUKAN/PENATAAN ORGANISASI

NASK AH AKADEMIK PEMBENTUKAN/PENATAAN

ORGANISASI


BAB IPENDAHULUAN


BAB IIKEADAAN SAAT INI


BAB IIIRENCANA PENGEMBANGAN


BAB IVUSULAN ORGANISASI/PENATAAN ORGANISASI





BAB IV PENUTUP



MEKANISMEPEMBENTUKAN/PENATAAN

ORGANISASI



Upt/Unit utama/PTMENDIKBUD/

MENRISTEKDIKTI

MENPAN & RB

PENYUSUNAN DOKUMEN

a.Naskah Akademik

b.data pendukung

c.rekomendasi instansi terkait

EVALUASI DAN

VERIFIKASI USUL

SETUJU

PERSETUJUAN MENTERI

EVALUASI , VERIFIKASI, DAN

KOORDINASI PEMBAHASAN

USUL DG KEMKEU,BKN, &

LAN

SURAT PERSETUJUAN

DITOLAK

SETUJU

DITOLAK

PENETAPAN PEMBENTUKAN/

PENATAAN ORGANISASI.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan disusun mengacu

pada:Tugas dan fungsi

(Permendikbud/Permenristekdikti yang mengatur ttg organisasi dan tata kerja, serta rincian tugas unit kerja)

Rencana strategis (Permendikbud No.22 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015)

TERIMA KASIHTERIMA KASIH84

Muatan Teknik Substansi Lembaga Kemendikbud & Ristekdikti

Documents