Home >Documents >MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Date post:06-Jan-2020
Category:
View:15 times
Download:10 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 2017BIRO KOMUNIKASI PUBLIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT 2017

    LAPORAN AKHIR MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PUPR

  • 2

    Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2017

    DAFTAR ISI

    BAB I PENDAHULUAN 4

    A. Latar Belakang 4

    B. Maksud 6

    C. Tujuan 6

    D. Ruang Lingkup 6

    BAB II METODOLOGI 8

    A. Metodologi 8

    B. Tahap Persiapan 10

    C. Pelaksanaan Monitoring

    dan Evaluasi serta Survei 11

    D. Pengolahan Data 11

    E. Penyusunan Laporan 11

    BAB III HASIL SERTA

    PEMBAHASAN MONITORING

    DAN EVALUASI 12

    A. Cakupan Pelayanan PPID 12

    B. Laporan Monitoring

    dan Evaluasi PPID Pelaksana 18

    BAB IV HASIL SURVEI 114

    A. Indeks Kepuasan Masyarakat 114

    B. Hasil Survei 115

    BAB V KESIMPULAN DAN

    REKOMENDASI 136

    A. Kesimpulan 136

    B. Rekomendasi 141

    BAB VI PENUTUP

    A. Penutup 146

    B. Lampiran I 147

    C. Lampiran II 148

    D Lampiran III 149

    E. Lampiran IV 150

  • 3

    Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2017

  • 4

    Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2017

    BAB I PENDAHULUAN

    I.A. LATAR BELAKANG

    Pelayanan informasi publik merupakan wujud komitmen dan hubungan timbal balik antara negara (pemerintah) dan warga negara dalam rangka mendistribusikan keadilan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan informasi-informasi yang terkait dengan pemerintahan

    bersentuhan langsung dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

    Seiring dengan perubahan kehidupan politik yang semakin demokratis, tuntuntan masyarakat

    terhadap kesamaan akses terhadap informasi semakin meningkat. Apalagi kemajuan teknologi

    berimplikasi pada ruang publik yang semakin terbuka bagi masyarakat dalam mendapatkan

    informasi. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dituntut terus melakukan perbaikan pelayanan

    informasi untuk publik.

    Agar kualitas pelayanan informasi publik tetap terjaga, harus ada perbaikan dan peningkatan

    pelayanan. Untuk itu, dalam Pasal 10 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

    disebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelayanan

    informasi publik yang sudah diberikan tersebut.

    Apalagi penyelenggaraan layanan informasi kepada publik merupakan wujud penyelenggaraan

    pemerintahan yang terbuka dan hal ini sudah diatur pemerintah dalam pasal 13 Undang-Undang

    Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Ini artinya, pemerintah

    melalui aparaturnya harus terus melakukan adaptasi terhadap semua bentuk perubahan yang terjadi

    di masyarakat, khususnya terkait pelayanan informasi.

    Pemberian pelayanan informasi publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan

    implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur

    pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis. Aparatur pemerintah menjadi

    penentu sejauhmana pemerintah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan sejauhmana

  • 5

    Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2017

    PELAKSANA PPID PUSAT

    Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID Kementerian PUPR (Kepmen PUPR No. 674 Tahun 2015)

    PEMBINA PPID (MENTERI PUPR)

    ATASAN PPID (SEKRETARIS JENDERAL)

    PELAKSANA PPID SETJEN (Kabag. PIP dan Umum)

    PELAKSANA PPID ITJEN

    (Kabag. Hukum & Komunikasi Publik Itjen)

    PELAKSANA PPID BK

    (Kabag. Hukum & Komunikasi

    Publik Ditjen)

    PELAKSANA PPID BPPSPAM

    (Kabag. Hukum & Informasi BPPSPAM)

    PELAKSANA PPID CK

    (Kabag. Hukum & Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya)

    PELAKSANA PPID SDA

    (Kabag. Hukum & Komunikasi Publik

    Ditjen SDA

    PELAKSANA PPID PEMBIAYAAN PERUMAHAN

    (Kabag. Hukum & Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan perumahan

    PELAKSANA PPID BPJT

    (Kabag. Hukum & BPJT

    PELAKSANA PPID PENYEDIAAN PERUMAHAN

    (Kabag. Hukum & Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)

    PELAKSANA PPID BALITBANG

    (Kabag. Keuangan & Umum Balitbang)

    PELAKSANA PPID BPSDM

    (Kabag. Data & Informasi BPSDM)

    PELAKSANA PPID BPIW

    (Kabag. Hukum, Kerjasama & Layanan

    Informasi BPIW)

    PELAKSANA PPID BINA MARGA

    (Kabag. Hukum, Komunikasi Publik

    Ditjen BM)

    PELAKSANA PPID DAERAH (UPT/BALAI)

    PPID UTAMA (STAF AHLI BID. SOSBUD DAN

    PERAN MASYARAKAT)

    WAKIL PPID UTAMA I. KABIRO KOMUNIKASI PUBLIK II. KEPALA PUSPADIN III. KABIRO HUKUM

    Tim Pertimbangan PPID - Irjen - Ka. BPIW - Dirjen BK - Dirjen SDA - Ka. BPSDM - Ka. Balitbang - Dirjen Bina Marga - Ka. Balitbang - Ka. BPJT - Dirjen CK - Dirjen Pembiayaan Perumahan - Ka. BPPSPAM - Dirjen Penyediaan Perumahan

    Forum Konsultasi PPID - Sekretaris Irjen - Sekretaris Ditjen Pembiayaan Perumahan - Sekretaris Ditjen SDA - Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan - Sekretaris Ditjen Bina Marga - Sekretaris BPSDM - Sekretaris Ditjen Cipta Kaya - Sekretaris Balitbang - Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi - Sekretaris BPJT - Sekretaris BPIW - Sekretaris BPPSPAM

    SEKRETARIS PPID

    menjalankan peran sesuai dengan amanat konstitusi.

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu Badan Publik,

    telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri

    Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur

    Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan

    Umum dan Perumahan Rakyat.

    Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik tersebut Kementerian PUPR melakukan

    monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi terhadap kegiatan yang sudah

    dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pusat di Daerah.

    Selain itu, dilakukan pula survei kepuasan pengguna layanan informasi publik. Survei ini

    dilakukan dengan pedoman Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

    KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit

    Pelayanan Instansi Pemerintah. Kemudian ditegaskan lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri

    Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

    2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

    Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

  • 6

    Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2017

    I.B. MAKSUD Ada dua maksud diselenggarakannya kegiatan ini, antara lain:

    1. Monitoring dan Evaluasi • Untuk mengetahui efisiensi dan efekivitas penyelenggaraan kegiatan PPID

    Pelaksana serta komintmen pimpinan di masing-masing unit organisasi.

    • Mengindentifikasi sumber daya, baik manusia, anggaran serta sarana dan prasarana

    di setiap PPID Pelaksana

    • Seperti apa proses pengelolaan informasi oleh PPID Pelaksana

    • Apa saja kendala dan harapan untuk perbaikan

    2. Survei Kualitas dan Kepuasan Layanan • Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja

    penyelenggara pelayanan

    • Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

    • Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam

    menyelenggarakan pelayanan informasi publik.

    I.C. TUJUAN Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik

    Kementerian PUPR adalah :

    1. Melakukan evaluasi internal terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi pada

    masing- masing PPID Pelaksana

    2. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing PPID Pelaksana

    3. Memberikan rekomendasi untuk PPID Pelaksana atas hasil monitoring dan evaluasi

    internal

    4. Melakukan pemetaan profil PPID Pelaksana

    5. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan kualitas

    penyelenggaraan pelayanan informasi publik

    6. Menyusun rekomendasi untuk PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

    Rakyat atas hasil survei

    I.D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup monitoring, evaluasi dan survei kepuasaan pelayaan infomasi publik

    dilakukan terhadap pengguna layanan unit organisasi di Kementerian PUPR, yang terdiri dari :

  • 7

    Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2017

    I.D.1. Monitoring dan Evaluasi 1. PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal

    2. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

    3. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga

    4. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Cipta Karya

    5. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

    6. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

    7. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

    8. PPID Pelaksana Balai Pengembangan Infrastruktur Wilay

of 150

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended