Money laundering

Pencegahan & Pencegahan & PemberantasanPemberantasanTindak Pidana Pencucian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010Tahun 2010

RIONO BUDISANTOSORIONO BUDISANTOSOKetua Kelompok HukumKetua Kelompok Hukum

Direktorat Hukum dan RegulasiDirektorat Hukum dan Regulasi

Disampaikan pada Disampaikan pada Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang bagi Penegak HukumSosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang bagi Penegak Hukum

Jogjakarta, 29 November 2011Jogjakarta, 29 November 2011

“Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money Laundering”

Upaya untuk mengaburkan Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas berasal dari aktivitas

yang sahyang sah. .

PENCUCIAN UANGPENCUCIAN UANG

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 angka 1 UU No. 8/2010)

DEFINISI YANG SPESIFIK AKAN MENYULITKAN DALAM PENERAPAN HUKUM TERHADAP SUATU DELIK DI DALAM UNDANG-UNDANG

PlacementPenempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan

LayeringMemindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana

IntegrationMengembalikan dana yang telah tampak sah kepada si pelaku sehingga dapat digunakan dengan aman

PROSES PENCUCIAN UANG PROSES PENCUCIAN UANG BERDASARKAN TEORIBERDASARKAN TEORI

6

KONSEP DASAR DAN MEKANISME KERJA KONSEP DASAR DAN MEKANISME KERJA REZIM ANTI PENCUCIAN UANGREZIM ANTI PENCUCIAN UANG

8

Hasil kejahatan as “Hasil kejahatan as “Blood of the CrimeBlood of the Crime”” Harta kekayaan adalah titik terlemah dari Harta kekayaan adalah titik terlemah dari

rantai kejahatanrantai kejahatan EfektiEfektivvitas penegakan hukum/pencegahan itas penegakan hukum/pencegahan

tindak pidana (menambah tindak pidana (menambah sanksi/penghukumansanksi/penghukuman))..

Kesulitan membuktikan perbuatan pidana Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor intelektual dan pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan kekayaan hasil kejahatan ((“follow the “follow the money”money”))..

Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya.Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya.

PARADIGMA BARU PARADIGMA BARU Follow the MoneyFollow the Money

Pihak Pelapor Lembaga Pengawas dan

Pengatur Ditjen Bea dan Cukai PPATK

Penyidik Penuntut Umum Hakim Lembaga eksternal, baik

domestik maupun internasional

PELAKU UTAMA REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

Sektor Keuangan

Presiden DPR MasyarakatKomite KoordinasiNasional TPPU

KerjasamaDomestik

KejahatanAsal

HasilKejahatan

KerjasamaInternasional

PenuntutUmum Pengadilan

Sektor Penegakan Hukum dan Peradilan

Bea & Cukai

Lmbg Pengawas

dan PengaturPihak Pelapor

Bea & Cukai

Penyidik TP Asal

REZIM ANTI PENCUCIAN UANG INDONESIA

ASPEK-ASPEK PENEGAKAN HUKUM ASPEK-ASPEK PENEGAKAN HUKUM DALAM UU NO. 8 TAHUN 2010 DALAM UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN TENTANG PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGPENCUCIAN UANG

PASAL 3UU NO. 8 TAHUN 2010

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KRIMINALISASI TPPU

Actus Reus : menempatkan mentransfer mengalihkan membelanjakan membayarkan menitipkan

Mens ReaMenyembunyikan asal usul

Menyamarkan asal usul

Mens Rea Diketahui,

Patut Didugadari hasil tindak pidana

Actus Reus : membawa ke luar negeri mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau

surat berharga menghibahkan perbuatan lain

Subyek:Orang perseorangan

korporasi

Obyek : Harta Kekayaan

TPPU Pasal 3

PASAL 4UU NO. 8 TAHUN 2010

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

KRIMINALISASI TPPU

• asal usul, • sumber, • lokasi, • peruntukan,

Perbuatan (Actus Reus) : -Menyembunyikan

-Menyamarkan

Mens Rea Diketahui,

Patut Didugadari hasil tindak pidana


korporasi


• pengalihan hak-hak,• kepemilikan yang

sebenarnya

TPPU Pasal 4

PASAL 5UU NO. 8 TAHUN 2010UU NO. 8 TAHUN 2010

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KRIMINALISASI TPPU

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,

Mens Rea Diketahui,

Patut Diduga,dari hasil tindak pidana


korporasi


sumbangan, penitipan, penukaran

Actus Reus (Perbuatan)

Menggunakan (Commision)

Menerima atau Menguasai (Ommision)

TPPU Pasal 5

1. korupsi;2. penyuapan;3. narkotika;4. psikotropika;5. penyelundupan tenaga

kerja;6. penyelundupan imigran;7. di bidang perbankan;8. di bidang pasar modal;9. di bidang perasuransian;10. kepabeanan;11. cukai;12. perdagangan orang;13. perdagangan senjata gelap;14. terorisme;15. penculikan;16. pencurian;

17. penggelapan;18. penipuan;19. pemalsuan uang;20. perjudian; 21. prostitusi;22. di bidang perpajakan;23. di bidang kehutanan; 24. di bidang lingkungan hidup; 25. di bidang kelautan dan

perikanan; atau 26. tindak pidana lainnya yang

diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

TINDAK PIDANA ASALPASAL 2 UU NO. 8 TAHUN 2010

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 68 UU TPPU)

HUKUM ACARA PENANGANAN TPPU

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” (Pasal 69 UU TPPU)

HUKUM ACARA … (lanjutan)

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau; b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima,

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

(Pasal 73 UU TPPU)

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.(Pasal 1 Angka 16 UU TPPU)

ALAT BUKTI

“Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU ini.” (Pasal 74 UU TPPU)

Penjelasan Pasal 74 UU TPPU:

Penyidik Tindak Pidana Asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:-Polri-Kejaksaan -KPK-BNN-Ditjen Pajak-Ditjen Bea dan Cukai

PENYIDIKAN

“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK”. (Pasal 75 UU TPPU)

PENYIDIKAN

“Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.” (Pasal 76 ayat (1) UU TPPU)

“Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut”. (Pasal 76 ayat (2) UU TPPU)

PENUNTUTAN

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.“ (Pasal 77 UU TPPU)

‘PEMBUKTIAN TERBALIK’

“Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).“ (Pasal 78 ayat (1) UU TPPU)

Adanya pembebanan pembuktian pada terdakwa mengenai harta benda/kekayaannya

Namun pada dasarnya beban pembuktian tetap berada pada penuntut umum – JPU tidak dapat mengajukan dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti

Hanya unsur ‘Harta Benda/Kekayaan’ yang wajib dibuktikan terdakwa

‘PEMBUKTIAN TERBALIK’

PENYITAAN TAMBAHAN

“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.“ (Pasal 81 UU TPPU)

“Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.” (Pasal 83 ayat (1) UU TPPU)

PELINDUNGAN BAGI PIHAK PELAPOR, PELAPOR, DAN SAKSI

Pasal 16 UU TPPU: Pelanggaran ketentuan kerahasiaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

GAKKUM MEMERINTAHKAN PJK UNTUK SUSPEND TRANSACTION MAX 5 HARI

$

PJK

Penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;

b. identitas setiap orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;

c. alasan penundaan Transaksi; dand. tempat Harta Kekayaan berada.

PENYIDIK TINDAK ASAL :1. KEPOLISIAN2. KEJAKSAAN3. KPK4. BNN5. DITJEN PAJAK6. DITJEN BEA CUKAI

PENUNTUT UMUM

HAKIM

Pihak Pelapor melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima, dan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.

PENUNDAAN TRANSAKSI OLEHPENEGAK HUKUMPASAL 70 UU NO. 8 TAHUN 2010

PEMBLOKIRAN

Perintah kepada Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

• orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;

• tersangka; atau • terdakwa.

Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

Yang berwenang memerintahkan: • Penyidik, • Penuntut umum, atau • Hakim.

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

•orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;

•tersangka; atau •terdakwa.

Tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

Tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

PERMINTAAN KETERANGAN OLEHPENEGAK HUKUM

Permintaan keterangan harus disertai dengan:a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atauc. surat penetapan majelis hakim

(Pasal 72 ayat (4) UU TPPU)

TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN

Surat permintaan keterangan harus ditandatangani oleh:a. Kapolri atau kapolda ... dst;b. Pimpinan instansi/lembaga/komisi ... dst; c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi … dst; d. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara.

(Pasal 72 ayat (5) UU TPPU)

34

FIU CORE BUSINESSFIU CORE BUSINESS

TUGASTUGAS

FUNGSIFUNGSI

KEWENANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN KEWENANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANPEMBERANTASAN

KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN KEPATUHAN PIHAK PELAPORKEPATUHAN PIHAK PELAPOR

KEWENANGAN DALAM ANALISIS DAN KEWENANGAN DALAM ANALISIS DAN PEMERIKSAAN LAPORAN DAN INFORMASIPEMERIKSAAN LAPORAN DAN INFORMASI

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN DATA KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASIDAN INFORMASI

SUMBER LAPORAN DAN INFORMASISUMBER LAPORAN DAN INFORMASI

INQUIRY

STRSTR/CTR

STR

Inisiatif oleh Pihak Pelapor Inisiatif oleh Peminta Informasi

identifikasi

PEMINTA INFORMASI

PENYIDIK/ APGAKKUM

BAGAIMANA PROSES ANALISIS DIMULAI?BAGAIMANA PROSES ANALISIS DIMULAI?

PPATK

STATISTIK per Oktober 2011

Jumlah Kumulatif Hasil Analisis ***) yang Disampaikan ke Penyidik danLaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan TerkaitTahun 2003 – 2011*)

Jumlah Kumulatif Hasil Analisis ***) yang Disampaikan ke Penyidik danLaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan TerkaitTahun 2003 – 2011*)

Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sampai 2011*)Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sampai 2011*)

Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana AsalTahun 2003 - 2011*)

Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana AsalTahun 2003 - 2011*)

KKaassuuss TTiinnddaakk PPiiddaannaa PPeennccuucciiaann UUaanngg

Sampai saat ini terdapat 42 putusan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

48

4949

49

Website: http://www.ppatk.go.idE-mail: [email protected] or [email protected]

Phone: +62-21-3853922; 3850455Fax: +62-21-3856809

Money laundering

Documents