Home >Documents >Mohammad Singgih: Perlu Standarisasi Informasi LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #2 Website...

Mohammad Singgih: Perlu Standarisasi Informasi LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #2 Website...

Date post:10-Aug-2019
Category:
View:221 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Informasi geospasial memiliki peran penting sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Oleh karena itu, informasi geospasial yang dibuat harus memenuhi standar, baik dari aspek subyek, obyek maupun produk. Perluanya standarisasi itu untuk menjamin data yang dihasilkan lebih akurat dan presisi. “Jadi bukan data abal-abal,” kata Mohammad Singgih kepada The President Post di Jakarta, Senin (8/9/2014).

    Menurut Singgih, hampir tidak ada kegiatan dalam kehidupan manusia tanpa informasi geospasial. Substansi dari informasi geospasial selalu terkait dengan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

    Informasi geospasial terdiri atas informasi geospasial dasar (IGD) maupun informasi geospasial tematik (IGT). IGD sekurang-kurangnya memuat data tentang garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan. Dengan demikian IGD memuat data tentang batas wilayah, prasarana fisik untuk perpindahan manusia/barang dari satu tempat ke tempat lain, serta fasilitas umum yang berwujud bangunan.

    Sedangkan pada IGT, data yang termuat didalamnya sesuai dengan sifat dan jenis tema dari IGT tersebut. Beberapa instansi pemerintah sudah memiliki IGT sesuai dengan kepentingannya. Terkait dengan IGT yang sudah dimiliki oleh masing-masing lembaga/ kementerian, maka tugas BIG adalah melaksanakan pengintegrasian informasi geospasial tematik itu.

    Dalam tugas pengintegrasian tersebut, BIG dapat mengintegrasikan lebih dari satu IGT yang di- selenggarakan oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah menjadi satu IGT baru. “IGT ini yang harus diperbanyak. Misalnya IGT tentang sentra ekonomi sehingga membantu dunia bisnis,” jelas Singgih. Pembuatan IGT wajib mengacu pada IGD, dan dilarang mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD atau membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya.

    “Harus ada standarisasi, baik dari segi subyek, obyek maupun produknya,” tambah alumni Geodesi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta itu. Subyek menyangkut pihak yang melaksanakan kegiatan penyelanggaraan informasi geospasial, bisa berupa perorangan, kelompok orang atau badan usaha. Subyek ini harus memenuhi standar khusus sebelum mereka melakukan survey. “Harus ada semacam sertifikasi untuk pelaksana survey,” jelas Sekretaris Umum Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultasi Indonesia (Intakindo) itu.

    Sedangkan obyek menyangkut seluruh atau sebagian dari sebuah kegiatan dalam upaya menetapkan atau menentukan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Harus ada kesamaan pandang dalam melihat obyek tersebut.

    Sementara itu, aspek produk yaitu seluruh perolehan baik berupa data geospasial yakni data tentang lokasi geografis,dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia, maupun

    informasi geospasial yakni data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Melalui standarisasi pada aspek subyek, obyek dan produk maka informasi geospasial yang dihasilkan memiliki keakuratan dan tingkat presisi yang sama. “Tumpang tindih data akan hilang,” tambah Singgih. Dia menambahkan, kebijakan satu peta (one map policy) harus segera diwujudkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UUIG).

    Terkait dengan konsep Tol Laut yang dikemukakan oleh presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla maka BIG perlu segera membuat Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN). “Keduanya merupakan peta dasar dalam IGD,” lanjutnya. Dalam peta LPI dan LLN, hipsografi digambarkan dalam bentuk garis kontur muka bumi, titik ketinggian di darat, batimetri, dan titik kedalaman di laut. (jok)

    LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #2

    The President Post T H E S P I R I T O F I N D O N E S I A

    Sekretaris Redaksi: Nourul Ulfah

    Redaktur: Inggit Agustina Joko Harismoyo

    Reporter: Heros Barasakti

    Desainer Grafis: Nike Andriana

    Marketing dan Event: Putri Kenanga Ronni Ferdy

    Account Executive: Achmad Iqbal Ike Mayasari

    Sirkulasi dan Distribusi: Maman Panjilesmana Rifki Amiroedin

    Penanggung Jawab Website: Reza Partakusuma Irawan Bambang Sugeng

    Alamat Redaksi dan Sirkulasi: Menara Batavia 2nd Floor Jl. K. H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Ph. (021) 57930347 Fax (021) 57930347 Email Redaksi: ulfah@thepresidentpost.com

    Diterbitkan oleh PT. Media Prima Nusa www.readtpp.com www.thepresidentpost.com www.thepresidentpostindonesia.com

    Didukung Oleh:

    Riset dan Sumber Daya Manusia Bekerja Sama Dengan:

    Mohammad Singgih: Perlu Standarisasi Informasi Geospasial

    PRESIDENT UNIVERSITY

    Editorial Staff

    Editor In Chief: Rachmat Wirasena Suryo

    Penasihat: Samsul Hadi Kunto Hernansaputro Ali Basyah Suryo

    LEMBAGA KAJIAN NUSANTARA

    www.readtpp.comWebsite Twitter @TPP_Indonesia Facebook The President Post Indonesia

  • LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #2h a l . 2 www.readtpp.comWebsite Twitter @TPP_Indonesia Facebook The President Post Indonesia

    Pemimpin Harus Memiliki Kecerdasan Spasial Selain memiliki Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Emosional yang baik, seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan Spasial (Spatial Intelligence). Kecerdasan Spasial sangat penting bagi setiap orang, terutama pemimpin, untuk membuat sebuah kebijakan agar tepat sasaran.

    Menurut Howard Gardner, Kecerdasan Spasial adalah kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan gambar di dalam kepala (dibayangkan) atau menciptakannya dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Melalui kecerdasan spasial, seseorang bisa membuat atau membaca peta yang berisi informasi geospasial.

    Informasi geospasial (IG), baik Informasi Geospasial Dasar (IGD) maupun Informasi Geospasial Tematik (IGT) adalah alat bantu untuk pembuatan kebijakan. Namun, peran informasi geospasial belum dimanfaat- kan dengan baik oleh pembuat kebijakan. “Kalau kita lihat peta ini, Wonosobo adalah daerah pertanian. Banyak tanaman tembakau di sana. Tapi tidak ada SMK Pertanian, yang ada SMK Pembangunan. Ini tidak nyambung,” kata Henny Lilywati, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Geomatika, kepada The President Post di Jakarta, Selasa (9/9/2014).

    Keberadaan IG yang lengkap akan memberikan gambaran yang lebih konprehensif dari suatu wilayah dan akan menghasilkan perencanaan yang lebih tepat tidak hanya dengan memperhatikan potensi yang ada di wilayahnya namun bagaimana mengintegrasikan dengan wilayah di sekitarnya agar terjadi saling mengisi atau melengkapi atau bersinergi satu dengan yang lain.

    HENNY LILYWATI

    Dengan Kecerdasan Spasial yang baik, lanjut Henny, seorang pemimpin bisa membuat kebijakan yang efektif dan efesien. Oleh karena itu, dia yakin kebijakan satu peta (One Map Policy) adalah solusi atas permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini.

    Menurut mantan Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) itu, kebijakan satu peta sudah diatur dalam Undang Undang tentang Informasi Geospasial (UU No. 4 tahun 2011). Meski UU IG itu sudah berusia tiga tahun tetapi sampai saat ini pemerintah, dalam hal ini Badan Informasi Geospasial, belum mempunyai Informasi Geospasial Dasar (IGD) seperti yang diamanatkan konstitusi. “Perlu terobosan-terobosan untuk mempercepat ketersediaan IGD itu,” lanjut perempuan kelahiran Padang, 16 Juli 1949 itu.

    Langkah yang bisa diambil pemerintah, dari sisi kelembagaan, adalah dengan meningkatkan status Badan Informasi Geospasial (BIG) ke level kementeri- an atau digabung dengan kementerian lain agar memiliki kewenangan yang lebih luas ketika melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga lain yang mempunyai Informasi Data Tematik (IGT). Dari aspek data, sebaiknya BIG tidak hanya fokus kepada kemampuan intern namun perlu melirik data yang telah tersedia di instansi lain untuk saling menukar data kemudian memverifikasi untuk menjadikannya ke dalam standar nasional.

    Selain itu, pemerintah diminta membangun geoportal Informasi Geospasial. “Semua data tematik di-

    integrasikan melalui geoportal di kantor presiden dan wakil presiden,” ujar Henny. Geoportal tersebut terhubung dengan semua Kementerian, Lembaga Negara, Pemda yang berisi data sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain yang diisi oleh masing-masing instansi sesuai tugas dan ke- wenangannya.

    Tentunya, untuk membangun IG dan geoportal dibutuhkan tenaga surveyor yang mencukupi. Sayangnya, tenaga surveyor di Indonesia masih sangat terbatas. Tugas pemerintah adalah menyiapkan tenaga surveyor yang professional dan berlisensi nasional.

    Langkah lain yang harus diambil pemerintah adalah membuat pemetaan desa. Setiap desa harus memiliki data atau peta sederhana yang berisi informasi apa saja yang dimiliki desa, baik infrastruktur (bangunan fisik) maupun non fisik (ekonomi) berdasarkan pada potensi unggulan di masing-masing wilayah. “Peta seperti ini memudahkan investor untuk membuka usaha,” jelasnya.

    Untuk menumbuhkan kesadaran terhadap Kecerdasan Spasial, Henny meminta pemerintah untuk menata ulang pelajaran Geografi di kurikulum sekolah dasar dan menengah serta melengkapinya dengan sarana praktek yang memadai. “Geog

Embed Size (px)
Recommended