Top Banner
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007
40

MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Jan 12, 2016

Download

Documents

lynley

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN. Agustus 200 7. MATERI. Tujuan Pernyataan Tujuan Laporan Keuangan Tanggung jawab Pelaporan Keuangan Komponen-Komponen Laporan Keuangan Struktur dan Isi Laporan Keuangan. TUJUAN. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 11

MODUL PSAP NO. 01MODUL PSAP NO. 01

PENYAJIAN LAPORAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGANKEUANGAN

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHANPEMERINTAHAN

Agustus 2007

Page 2: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 22

MATERIMATERI

Tujuan PernyataanTujuan Pernyataan Tujuan Laporan KeuanganTujuan Laporan Keuangan Tanggung jawab Pelaporan KeuanganTanggung jawab Pelaporan Keuangan Komponen-Komponen Laporan KeuanganKomponen-Komponen Laporan Keuangan Struktur dan Isi Laporan KeuanganStruktur dan Isi Laporan Keuangan

Page 3: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 33

TUJUANTUJUAN

Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (umum (general purpose financial statementsgeneral purpose financial statements) dalam ) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.maupun antar entitas.

Page 4: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 44

TUJUAN LAPORAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum laporan keuanganTujuan umum laporan keuangan

adalah menyajikan informasi mengenai posisi adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. sumber daya.

Page 5: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 55

Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintahTujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:dengan: menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas

dana pemerintah;dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,

dan ekuitas dana pemerintah;dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya

ekonomi;ekonomi; menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan

memenuhi kebutuhan kasnya;memenuhi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

TUJUAN LAPORAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Page 6: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 66

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGANTANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitaslaporan keuangan berada pada pimpinan entitas

Page 7: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 77

KOMPONEN LAPORAN KEUANGANKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen laporan keuangan pokok:Komponen laporan keuangan pokok:• Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Realisasi Anggaran; • Neraca;Neraca;• Laporan Arus Kas; dan Laporan Arus Kas; dan • Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Daerah).Negara/Daerah).

Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitasakrual dan Laporan Perubahan Ekuitas

Page 8: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PERIODE PELAPORANPERIODE PELAPORAN

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Apabila laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut : Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan

tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Page 9: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

LAPORAN REALISASI ANGGARANLAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD

Page 10: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1010

LAPORAN REALISASI ANGGARANLAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA (Paragraf 32 s.d. 37)LRA (Paragraf 32 s.d. 37)

Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2

LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur :1. pendapatan;2. belanja;3. transfer; 4. surplus/defisit; 5. pembiayaan;6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Page 11: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

NERACA NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Page 12: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

NERACA SKPDNERACA SKPD

Neraca SKPD disusun oleh setiap SKPD menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah .

Page 13: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1313

ISI SINGKAT NERACA DAERAHISI SINGKAT NERACA DAERAH

Aset LancarAset Lancar• Kas dan Setara KasKas dan Setara Kas• Investasi Jangka PendekInvestasi Jangka Pendek• PiutangPiutang• PersediaanPersediaan

Aset Non Lancar:Aset Non Lancar:• Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka Panjang• Aset TetapAset Tetap• Dana Cadangan Dana Cadangan • Aset LainnyaAset Lainnya

Kewajiban Jangka PendekKewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka PanjangKewajiban Jangka Panjang Ekuitas DanaEkuitas Dana

• Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana Lancar• Ekuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Investasi• Ekuitas Dana CadanganEkuitas Dana Cadangan

Page 14: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1414

ISI SINGKAT NERACA SKPDISI SINGKAT NERACA SKPD

Aset LancarAset Lancar• Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran• Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan• PiutangPiutang• PersediaanPersediaan

Aset Non Lancar:Aset Non Lancar:• Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka Panjang

Dana BergulirDana Bergulir

• Aset TetapAset Tetap• Aset LainnyaAset Lainnya

Kewajiban Jangka PendekKewajiban Jangka Pendek• Uang Muka dari BUDUang Muka dari BUD• Pendapatan yang Pendapatan yang

DitangguhkanDitangguhkan

Ekuitas DanaEkuitas Dana• Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana Lancar• Ekuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Investasi

Page 15: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1515

ASETASET

sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah. pemerintah.

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. masyarakat.

dapat diukur dalam satuan uang, dapat diukur dalam satuan uang, (termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk (termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya).daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya).

Page 16: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1616

ASET LANCARASET LANCAR

Diharapkan segera untuk direalisasikan, Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atauatau

Berupa kas dan setara kasBerupa kas dan setara kas

Page 17: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1717

ASET LANCARASET LANCAR

Aset lancar meliputi: kas, dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Akuntansi Persediaan diatur dalam PSAP Nomor 05

Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06

Page 18: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1818

ASET NONLANCARASET NONLANCAR

Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud. berwujud.

Digunakan secara langsung atau tidak Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.digunakan masyarakat umum.

Page 19: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1919

ASET NONLANCARASET NONLANCAR

Aset non lancar meliputi: investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06

Akuntansi Aset Tetap diatur dalam PSAP Nomor 07

Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan diatur dalam PSAP Nomor 08

Page 20: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2020

KEWAJIBANKEWAJIBAN

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahkeluar sumber daya ekonomi pemerintah

Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Nomor 09Nomor 09

Page 21: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2121

EKUITAS DANAEKUITAS DANA

Kekayaan bersih pemerintah yang Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. kewajiban pemerintah.

Page 22: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2222

EKUITAS DANAEKUITAS DANA

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.lancar dan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka penjang.dengan kewajiban jangka penjang.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Page 23: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2323

Page 24: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2424

Page 25: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2525

Page 26: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2626

Page 27: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2727

Page 28: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2828

LAPORAN ARUS KASLAPORAN ARUS KAS

Menyajikan informasi mengenai sumber, Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.pada tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas

diatur dalam PSAP 03diatur dalam PSAP 03

Page 29: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2929

LAPORAN KINERJA KEUANGANLAPORAN KINERJA KEUANGAN

Disajikan oleh entitas pelaporan yang Disajikan oleh entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual.menerapkan basis akrual.

Laporan Kinerja Keuangan sekurang-Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:berikut:1.1. Pendapatan dari kegiatan operasional;Pendapatan dari kegiatan operasional;2.2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan

klasifikasi ekonomi;klasifikasi ekonomi;3.3. Surplus atau defisit. Surplus atau defisit.

Page 30: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3030

LAPORAN PERUBAHAN EKUITASLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-kurangnya harus disajikan pos-pos: kurangnya harus disajikan pos-pos: 1.1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;2.2. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta Setiap pos pendapatan dan belanja beserta

totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;dalam ekuitas;

3.3. Efek kumulatif atas perubahan kebijakan Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

Page 31: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3131

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diatur pada diatur pada PSAP 04PSAP 04

Page 32: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3232

SOAL LATIHAN 1SOAL LATIHAN 1

Pada Neraca Pemda B per 31-12-2005 diketahui bahwa:Pada Neraca Pemda B per 31-12-2005 diketahui bahwa: Kas Daerah Kas Daerah Rp 50 jutaRp 50 juta PersediaanPersediaan Rp 45 jutaRp 45 juta Piutang PajakPiutang Pajak Rp 60 jutaRp 60 juta Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka Panjang Rp100 jutaRp100 juta Aset TetapAset Tetap Rp200 jutaRp200 juta Aset LainnyaAset Lainnya Rp 85 jutaRp 85 juta Dana CadanganDana CadanganRp300 jutaRp300 juta Utang Jangka Pendek Utang Jangka Pendek Rp 30 juta (termasuk PFK Rp5 juta)Rp 30 juta (termasuk PFK Rp5 juta) Utang Jangka PanjangUtang Jangka Panjang Rp150 jutaRp150 juta

Berapakah Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Berapakah Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan yang disajikan dalam neraca Pemda B per 31-12-2005?Cadangan yang disajikan dalam neraca Pemda B per 31-12-2005?

Page 33: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

JAWABAN 1JAWABAN 1 EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA LANCAR

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 50juta50jutaPendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan yang Ditangguhkan --Cadangan PiutangCadangan Piutang 60juta60jutaCadangan PersediaanCadangan Persediaan 45juta45jutaDana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka PendekDana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (30 juta)(30 juta)Jumlah Ekuitas Dana Lancar Jumlah Ekuitas Dana Lancar 125juta125juta

EKUITAS DANA INVESTASI EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka PanjangDiinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 100juta100jutaDiinvestasikan dalam Aset TetapDiinvestasikan dalam Aset Tetap 200 juta200 jutaDiinvestasikan dalam Aset LainnyaDiinvestasikan dalam Aset Lainnya 85juta85jutaDana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka PanjangDana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (150juta) (150juta) Jumlah Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Investasi 235juta235juta

EKUITAS DANA CADANGAN EKUITAS DANA CADANGAN

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 300juta300jutaJumlah Ekuitas Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 300juta300jutaJUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH EKUITAS DANA 660juta660juta

3333

Page 34: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3434

SOAL LATIHAN 2SOAL LATIHAN 2

Dari data pembukuan Pemda A ditemukan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2005 adalah Rp1.000 juta, setelah ditelusuri ternyata terdapat kas sebesar Rp 45 juta yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2005. Jumlah kas sebesar Rp 45 juta tersebut diketahui baru disetor ke Kas Daerah pada tanggal 6 Januari 2006. Selain itu dari laporan bendahara pengeluaran suatu SKPD ditemukan adanya sisa uang persediaan sebesar Rp50 juta yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2005. Jumlah tersebut baru disetor pada tanggal 5 Januari 2006. Laporan Keuangan Pemda A untuk TA 2005 baru diselesaikan dan diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2006.

Bagaimana penyajian kas Pemda A di neraca per 31 Desember 2005?

Page 35: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

JAWABAN 2JAWABAN 2

ASET LANCAR ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah 1.000juta1.000jutaKas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran 50juta50jutaKas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan45juta45juta

3535

Page 36: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

SOAL LATIHANSOAL LATIHAN 3 3

Dari data pembukuan PemkDari data pembukuan Pemkab ABSab ABS per 31 per 31 November November 2008 ditemukan2008 ditemukan data sbb: data sbb: Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban Jangka Panjang

Utang Dalam Negeri-Pemerintah PusatUtang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Rp 105 jutaRp 105 jutaUtang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah LainnyaUtang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya Rp 101 jutaRp 101 jutaUtang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan BankUtang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Rp 258 jutaRp 258 jutaUtang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan bukan BankUtang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan bukan Bank Rp 54 jutaRp 54 jutaUtang Dalam Negeri-ObligasiUtang Dalam Negeri-Obligasi Rp 111 jutaRp 111 juta

Dari data tersebut diketahui bahwa Dari data tersebut diketahui bahwa 15,75%15,75% dari jumlah masing-masing utang tersebut dari jumlah masing-masing utang tersebut akan jatuh tempo (harus dibayar) pada 31 Maret 2009.akan jatuh tempo (harus dibayar) pada 31 Maret 2009.

PertanyaanPertanyaan: Bagaimana penyajian posisi kewajiban Pemda ABS di neraca per 31 : Bagaimana penyajian posisi kewajiban Pemda ABS di neraca per 31 Desember 2008?Desember 2008?

3636

Page 37: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

JAWABAN 3JAWABAN 3 KEWAJIBAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) --Utang Bunga Utang Bunga --Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 16.537.50016.537.500Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah LainnyaBagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 15.907.500 15.907.500 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 40.635.00040.635.000Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan BankBagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank 8.505.000 8.505.000 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi 17.482.50017.482.500Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya --Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya --Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 99.067.50099.067.500

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 88.462.50088.462.500Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 85.092.50085.092.500Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 217.365.000217.365.000Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan BankUtang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank 45.495.00045.495.000Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Dalam Negeri - Obligasi 93.517.50093.517.500Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Panjang Lainnya --Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 529.932.500529.932.500

JUMLAH KEWAJIBAN JUMLAH KEWAJIBAN 629.000.000629.000.000

3737

Page 38: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

SOAL LATIHANSOAL LATIHAN 4 4 Dinas Dinas “Nano-Nano” membeli (dengan “Nano-Nano” membeli (dengan cashcash) 10 unit laptop ) 10 unit laptop

dan 4 unit printer dengan harga Rp 101,5 jt. Harga pasar 1 dan 4 unit printer dengan harga Rp 101,5 jt. Harga pasar 1 unit laptop tersebut Rp10 jt, sedangkan 1 unit printer Rp 3 unit laptop tersebut Rp10 jt, sedangkan 1 unit printer Rp 3 jt. Dari jumlah tersebut, 3 laptop dan 1 printer dihibahkan jt. Dari jumlah tersebut, 3 laptop dan 1 printer dihibahkan kepada kelompok masyarakat, sedangkan lainnya kepada kelompok masyarakat, sedangkan lainnya dipergunakan untuk kepentingan administrasi dinas.dipergunakan untuk kepentingan administrasi dinas.

PertanyaanPertanyaan: Berapa harga perolehan masing-masing : Berapa harga perolehan masing-masing laptop dan printer tersebut dicatat, dan bagaimana laptop dan printer tersebut dicatat, dan bagaimana jurnalnya? Bagaimana pengakuan barang-barang tersebut jurnalnya? Bagaimana pengakuan barang-barang tersebut di neraca?di neraca?

3838

Page 39: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

JAWABAN 4JAWABAN 4

Harga perolehan 1 unit laptop = Rp10/112juta x 101,5juta = 9.062.500Harga perolehan 1 unit laptop = Rp10/112juta x 101,5juta = 9.062.500 Harga perolehan 1 unit printer = Rp3/112juta x 101.5juta = 2.718.750Harga perolehan 1 unit printer = Rp3/112juta x 101.5juta = 2.718.750 *) 3 laptop dan 1 printer yang dihibahkan kepada masyarakat dicatat sebagai *) 3 laptop dan 1 printer yang dihibahkan kepada masyarakat dicatat sebagai

persediaan, sedangkan lainnya dicatat dalam aset tetappersediaan, sedangkan lainnya dicatat dalam aset tetap

Persediaan-laptopPersediaan-laptop 27.187.50027.187.500 (3x9.062.500)(3x9.062.500)Persediaan-printerPersediaan-printer 2.718.7502.718.750 (1x2.718.750)(1x2.718.750)

KasKas 29.906.25029.906.250

Aset Tetap-laptopAset Tetap-laptop 63.437.500 63.437.500 (7x9.062.500)(7x9.062.500)Aset Tetap-printerAset Tetap-printer 8.156.2508.156.250 (3x2.718.750)(3x2.718.750)

KasKas 71.593.75071.593.750

3939

Page 40: MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 4040

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Komite Standar Akuntansi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan

(KSAP)(KSAP)Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen

KeuanganKeuanganJl. Budi Utomo No. 6, JakartaJl. Budi Utomo No. 6, JakartaTelepon/Fax (021) 352 4551,Telepon/Fax (021) 352 4551,

website : www.ksap.org website : www.ksap.org Email: [email protected]: [email protected]