Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007
Jan 12, 2016
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 11
MODUL PSAP NO. 01MODUL PSAP NO. 01
PENYAJIAN LAPORAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGANKEUANGAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
Agustus 2007
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 22
MATERIMATERI
Tujuan PernyataanTujuan Pernyataan Tujuan Laporan KeuanganTujuan Laporan Keuangan Tanggung jawab Pelaporan KeuanganTanggung jawab Pelaporan Keuangan Komponen-Komponen Laporan KeuanganKomponen-Komponen Laporan Keuangan Struktur dan Isi Laporan KeuanganStruktur dan Isi Laporan Keuangan
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 33
TUJUANTUJUAN
Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (umum (general purpose financial statementsgeneral purpose financial statements) dalam ) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.maupun antar entitas.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 44
TUJUAN LAPORAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Tujuan umum laporan keuanganTujuan umum laporan keuangan
adalah menyajikan informasi mengenai posisi adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. sumber daya.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 55
Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintahTujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:dengan: menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
dana pemerintah;dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas dana pemerintah;dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
ekonomi;ekonomi; menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kasnya;memenuhi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
TUJUAN LAPORAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 66
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGANTANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitaslaporan keuangan berada pada pimpinan entitas
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 77
KOMPONEN LAPORAN KEUANGANKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Komponen laporan keuangan pokok:Komponen laporan keuangan pokok:• Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Realisasi Anggaran; • Neraca;Neraca;• Laporan Arus Kas; dan Laporan Arus Kas; dan • Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan.
Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Daerah).Negara/Daerah).
Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitasakrual dan Laporan Perubahan Ekuitas
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
PERIODE PELAPORANPERIODE PELAPORAN
Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
Apabila laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut : Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan
tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
LAPORAN REALISASI ANGGARANLAPORAN REALISASI ANGGARAN
LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan
Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1010
LAPORAN REALISASI ANGGARANLAPORAN REALISASI ANGGARAN
LRA (Paragraf 32 s.d. 37)LRA (Paragraf 32 s.d. 37)
Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2
LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur :1. pendapatan;2. belanja;3. transfer; 4. surplus/defisit; 5. pembiayaan;6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
NERACA NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
NERACA SKPDNERACA SKPD
Neraca SKPD disusun oleh setiap SKPD menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah .
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1313
ISI SINGKAT NERACA DAERAHISI SINGKAT NERACA DAERAH
Aset LancarAset Lancar• Kas dan Setara KasKas dan Setara Kas• Investasi Jangka PendekInvestasi Jangka Pendek• PiutangPiutang• PersediaanPersediaan
Aset Non Lancar:Aset Non Lancar:• Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka Panjang• Aset TetapAset Tetap• Dana Cadangan Dana Cadangan • Aset LainnyaAset Lainnya
Kewajiban Jangka PendekKewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka PanjangKewajiban Jangka Panjang Ekuitas DanaEkuitas Dana
• Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana Lancar• Ekuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Investasi• Ekuitas Dana CadanganEkuitas Dana Cadangan
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1414
ISI SINGKAT NERACA SKPDISI SINGKAT NERACA SKPD
Aset LancarAset Lancar• Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran• Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan• PiutangPiutang• PersediaanPersediaan
Aset Non Lancar:Aset Non Lancar:• Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka Panjang
Dana BergulirDana Bergulir
• Aset TetapAset Tetap• Aset LainnyaAset Lainnya
Kewajiban Jangka PendekKewajiban Jangka Pendek• Uang Muka dari BUDUang Muka dari BUD• Pendapatan yang Pendapatan yang
DitangguhkanDitangguhkan
Ekuitas DanaEkuitas Dana• Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana Lancar• Ekuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Investasi
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1515
ASETASET
sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah. pemerintah.
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. masyarakat.
dapat diukur dalam satuan uang, dapat diukur dalam satuan uang, (termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk (termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya).daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya).
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1616
ASET LANCARASET LANCAR
Diharapkan segera untuk direalisasikan, Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atauatau
Berupa kas dan setara kasBerupa kas dan setara kas
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1717
ASET LANCARASET LANCAR
Aset lancar meliputi: kas, dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
Akuntansi Persediaan diatur dalam PSAP Nomor 05
Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1818
ASET NONLANCARASET NONLANCAR
Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud. berwujud.
Digunakan secara langsung atau tidak Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.digunakan masyarakat umum.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1919
ASET NONLANCARASET NONLANCAR
Aset non lancar meliputi: investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06
Akuntansi Aset Tetap diatur dalam PSAP Nomor 07
Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan diatur dalam PSAP Nomor 08
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2020
KEWAJIBANKEWAJIBAN
Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahkeluar sumber daya ekonomi pemerintah
Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Nomor 09Nomor 09
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2121
EKUITAS DANAEKUITAS DANA
Kekayaan bersih pemerintah yang Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. kewajiban pemerintah.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2222
EKUITAS DANAEKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.lancar dan kewajiban jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka penjang.dengan kewajiban jangka penjang.
Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2323
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2424
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2525
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2626
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2727
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2828
LAPORAN ARUS KASLAPORAN ARUS KAS
Menyajikan informasi mengenai sumber, Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.pada tanggal pelaporan.
Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas
diatur dalam PSAP 03diatur dalam PSAP 03
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2929
LAPORAN KINERJA KEUANGANLAPORAN KINERJA KEUANGAN
Disajikan oleh entitas pelaporan yang Disajikan oleh entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual.menerapkan basis akrual.
Laporan Kinerja Keuangan sekurang-Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:berikut:1.1. Pendapatan dari kegiatan operasional;Pendapatan dari kegiatan operasional;2.2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan
klasifikasi ekonomi;klasifikasi ekonomi;3.3. Surplus atau defisit. Surplus atau defisit.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3030
LAPORAN PERUBAHAN EKUITASLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-kurangnya harus disajikan pos-pos: kurangnya harus disajikan pos-pos: 1.1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;2.2. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta Setiap pos pendapatan dan belanja beserta
totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;dalam ekuitas;
3.3. Efek kumulatif atas perubahan kebijakan Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3131
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diatur pada diatur pada PSAP 04PSAP 04
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3232
SOAL LATIHAN 1SOAL LATIHAN 1
Pada Neraca Pemda B per 31-12-2005 diketahui bahwa:Pada Neraca Pemda B per 31-12-2005 diketahui bahwa: Kas Daerah Kas Daerah Rp 50 jutaRp 50 juta PersediaanPersediaan Rp 45 jutaRp 45 juta Piutang PajakPiutang Pajak Rp 60 jutaRp 60 juta Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka Panjang Rp100 jutaRp100 juta Aset TetapAset Tetap Rp200 jutaRp200 juta Aset LainnyaAset Lainnya Rp 85 jutaRp 85 juta Dana CadanganDana CadanganRp300 jutaRp300 juta Utang Jangka Pendek Utang Jangka Pendek Rp 30 juta (termasuk PFK Rp5 juta)Rp 30 juta (termasuk PFK Rp5 juta) Utang Jangka PanjangUtang Jangka Panjang Rp150 jutaRp150 juta
Berapakah Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Berapakah Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan yang disajikan dalam neraca Pemda B per 31-12-2005?Cadangan yang disajikan dalam neraca Pemda B per 31-12-2005?
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
JAWABAN 1JAWABAN 1 EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 50juta50jutaPendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan yang Ditangguhkan --Cadangan PiutangCadangan Piutang 60juta60jutaCadangan PersediaanCadangan Persediaan 45juta45jutaDana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka PendekDana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (30 juta)(30 juta)Jumlah Ekuitas Dana Lancar Jumlah Ekuitas Dana Lancar 125juta125juta
EKUITAS DANA INVESTASI EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka PanjangDiinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 100juta100jutaDiinvestasikan dalam Aset TetapDiinvestasikan dalam Aset Tetap 200 juta200 jutaDiinvestasikan dalam Aset LainnyaDiinvestasikan dalam Aset Lainnya 85juta85jutaDana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka PanjangDana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (150juta) (150juta) Jumlah Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Investasi 235juta235juta
EKUITAS DANA CADANGAN EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 300juta300jutaJumlah Ekuitas Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 300juta300jutaJUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH EKUITAS DANA 660juta660juta
3333
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3434
SOAL LATIHAN 2SOAL LATIHAN 2
Dari data pembukuan Pemda A ditemukan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2005 adalah Rp1.000 juta, setelah ditelusuri ternyata terdapat kas sebesar Rp 45 juta yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2005. Jumlah kas sebesar Rp 45 juta tersebut diketahui baru disetor ke Kas Daerah pada tanggal 6 Januari 2006. Selain itu dari laporan bendahara pengeluaran suatu SKPD ditemukan adanya sisa uang persediaan sebesar Rp50 juta yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2005. Jumlah tersebut baru disetor pada tanggal 5 Januari 2006. Laporan Keuangan Pemda A untuk TA 2005 baru diselesaikan dan diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2006.
Bagaimana penyajian kas Pemda A di neraca per 31 Desember 2005?
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
JAWABAN 2JAWABAN 2
ASET LANCAR ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah 1.000juta1.000jutaKas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran 50juta50jutaKas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan45juta45juta
3535
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
SOAL LATIHANSOAL LATIHAN 3 3
Dari data pembukuan PemkDari data pembukuan Pemkab ABSab ABS per 31 per 31 November November 2008 ditemukan2008 ditemukan data sbb: data sbb: Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban Jangka Panjang
Utang Dalam Negeri-Pemerintah PusatUtang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Rp 105 jutaRp 105 jutaUtang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah LainnyaUtang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya Rp 101 jutaRp 101 jutaUtang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan BankUtang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Rp 258 jutaRp 258 jutaUtang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan bukan BankUtang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan bukan Bank Rp 54 jutaRp 54 jutaUtang Dalam Negeri-ObligasiUtang Dalam Negeri-Obligasi Rp 111 jutaRp 111 juta
Dari data tersebut diketahui bahwa Dari data tersebut diketahui bahwa 15,75%15,75% dari jumlah masing-masing utang tersebut dari jumlah masing-masing utang tersebut akan jatuh tempo (harus dibayar) pada 31 Maret 2009.akan jatuh tempo (harus dibayar) pada 31 Maret 2009.
PertanyaanPertanyaan: Bagaimana penyajian posisi kewajiban Pemda ABS di neraca per 31 : Bagaimana penyajian posisi kewajiban Pemda ABS di neraca per 31 Desember 2008?Desember 2008?
3636
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
JAWABAN 3JAWABAN 3 KEWAJIBAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) --Utang Bunga Utang Bunga --Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 16.537.50016.537.500Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah LainnyaBagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 15.907.500 15.907.500 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 40.635.00040.635.000Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan BankBagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank 8.505.000 8.505.000 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi 17.482.50017.482.500Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya --Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya --Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 99.067.50099.067.500
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 88.462.50088.462.500Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 85.092.50085.092.500Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 217.365.000217.365.000Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan BankUtang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank 45.495.00045.495.000Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Dalam Negeri - Obligasi 93.517.50093.517.500Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Panjang Lainnya --Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 529.932.500529.932.500
JUMLAH KEWAJIBAN JUMLAH KEWAJIBAN 629.000.000629.000.000
3737
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
SOAL LATIHANSOAL LATIHAN 4 4 Dinas Dinas “Nano-Nano” membeli (dengan “Nano-Nano” membeli (dengan cashcash) 10 unit laptop ) 10 unit laptop
dan 4 unit printer dengan harga Rp 101,5 jt. Harga pasar 1 dan 4 unit printer dengan harga Rp 101,5 jt. Harga pasar 1 unit laptop tersebut Rp10 jt, sedangkan 1 unit printer Rp 3 unit laptop tersebut Rp10 jt, sedangkan 1 unit printer Rp 3 jt. Dari jumlah tersebut, 3 laptop dan 1 printer dihibahkan jt. Dari jumlah tersebut, 3 laptop dan 1 printer dihibahkan kepada kelompok masyarakat, sedangkan lainnya kepada kelompok masyarakat, sedangkan lainnya dipergunakan untuk kepentingan administrasi dinas.dipergunakan untuk kepentingan administrasi dinas.
PertanyaanPertanyaan: Berapa harga perolehan masing-masing : Berapa harga perolehan masing-masing laptop dan printer tersebut dicatat, dan bagaimana laptop dan printer tersebut dicatat, dan bagaimana jurnalnya? Bagaimana pengakuan barang-barang tersebut jurnalnya? Bagaimana pengakuan barang-barang tersebut di neraca?di neraca?
3838
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
JAWABAN 4JAWABAN 4
Harga perolehan 1 unit laptop = Rp10/112juta x 101,5juta = 9.062.500Harga perolehan 1 unit laptop = Rp10/112juta x 101,5juta = 9.062.500 Harga perolehan 1 unit printer = Rp3/112juta x 101.5juta = 2.718.750Harga perolehan 1 unit printer = Rp3/112juta x 101.5juta = 2.718.750 *) 3 laptop dan 1 printer yang dihibahkan kepada masyarakat dicatat sebagai *) 3 laptop dan 1 printer yang dihibahkan kepada masyarakat dicatat sebagai
persediaan, sedangkan lainnya dicatat dalam aset tetappersediaan, sedangkan lainnya dicatat dalam aset tetap
Persediaan-laptopPersediaan-laptop 27.187.50027.187.500 (3x9.062.500)(3x9.062.500)Persediaan-printerPersediaan-printer 2.718.7502.718.750 (1x2.718.750)(1x2.718.750)
KasKas 29.906.25029.906.250
Aset Tetap-laptopAset Tetap-laptop 63.437.500 63.437.500 (7x9.062.500)(7x9.062.500)Aset Tetap-printerAset Tetap-printer 8.156.2508.156.250 (3x2.718.750)(3x2.718.750)
KasKas 71.593.75071.593.750
3939
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 4040
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
Komite Standar Akuntansi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan
(KSAP)(KSAP)Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen
KeuanganKeuanganJl. Budi Utomo No. 6, JakartaJl. Budi Utomo No. 6, JakartaTelepon/Fax (021) 352 4551,Telepon/Fax (021) 352 4551,
website : www.ksap.org website : www.ksap.org Email: [email protected]: [email protected]