Top Banner
MODUL PEMBELAJARAN KTSP 2006 SMA KELAS XII PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS Pendidikan Kewarganegaraan Akhdi Kumaeni
40

Modul pkn kelas 12 sma pers

Jul 17, 2015

Download

Education

akhdi romli
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Modul pkn kelas 12 sma pers

MODUL PEMBELAJARAN

KTSP 2006SMA KELAS XII

P E R SDALAM MASYARAKAT

DEMOKRATIS

PendidikanKewarganegaraan

Akhdi Kumaeni

Page 2: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT serta

dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak

akh i r nya penu l i s menyusun bahan

p e m b e l a j a r a n m a t a p e l a j a r a n P e n d i d i k a n

Kewarganegaraan dengan Standar Kompetensisemester 2

Peranan Pers dalam Masyaakat Demokratis yang sesuai

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

2006 Modul ini pun disusun sebagai tugas. dari mata kuliah

Desain Pembelajaran dapat diselesaikan tepat waktu.

Anda tentu sudah sering mendengar istilah Pers

dalam kehidupan sehari-hari. maka dalam bahan

pembelajaran ini dimulai dari definisi,akan membahasnya

tujuan , fungsi dan kode etik jurnalistik

Semoga penyusunan bahan pembelajaran ini dapat

menjadi media untuk menambah pengetahuan dan

wawasan dikalangan pendidik dan pihak lainpeserta didik,

yang terkait. Modul ini tentunya jauh dari kesempurnaan,

maka segala kritik dan saran yang membangun amat

dibutuhkan dalam penyempurnaan modul ini diwaktu

mendatang

Akh i rnya kami ucapkan te r imakas ih dan

penghargaan yang tinggi kepada Bapak Uwes Chaeruman

selaku Dosen mata kuliah Desain Pembelajaran Program

Studi Teknologi Pe Program Pascasarjana dimbelajara

Universitas , serta semua pihak yangSultanAgeng Tirtayasa

telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan

bahan pembelajaran ini.

Serang, Desember 2014

PENULIS

.

KATA PENGANTAR

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

i

Page 3: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

DAFTAR ISI

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

ii

KATA

PENGANTARi

DAFTAR

ISIii

DAFTAR

GAMBARiii

PENDAHULUAN1

PETUNJUK PEMBELAJARAN2

GLOSARIUM28

TES

EVALUASI29

KUNCI JAWABAN

EVALUASI

DAFTAR

PUSTAKA36

34

KEGIATAN

PEMBELAJARAN 1

URAIAN

MATERI

LATIHAN

RANGKUMAN

3

5

13

14

KEGIATAN

PEMBELAJARAN 2

MATERI

LATIHAN

RANGKUMAN

15

17

26

27

Page 4: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

PENDAHULUAN

Anda mungkin sudah sering mendengar istilah

P e r s K e m u d i a n b a g a i m a n a a n d a.

mengartikan istilah Pers tersebut. Mungkin

anda memiliki pemahaman yang berbeda mengenai definisi

Pers, Dewasa ini pers merupakan lembaga yang sangat

berperan dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis

dalam penyebaran informasi, baik di dalam negeri maupun

di luar negeri. Lalu Sejauh mana pers dibutuhkan oleh

masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat demokrat is

keberadaan pers memiliki peran penting maka dari itu

jaminan kebesan pers mutlak diperlukan, Pers bertindak

sebagai saluran informasi, opini publik, sarana investigasi,

saluran kebijakan politik, dan wahana mencerdaskan

k e h i d u p a n b a n g s a . D a l a m m e l a k s a n a k a n

profesionalitasnya, maka Pers mememiliki suatu kode etik.

Dalam modul ini akan dibahas mengenai pengertian,

p , fungsi, dan Kerkembangan peranan pers, serta ode Etik

Jurnalistik. Setelah memahami hal-hal tersebut, semoga

saudara dapat lebih mudah mempelajari modul ini dan

m e m p e r o l e h h a s i l y a n g m a k s i m a l . b u k u i n i

mengembangkan tiga aspek dalam diri anda, yaitu, Kognitif,

Psikomotorik, dan afektif. Selamat Belajar, Semoga

Sukses,Yakin Usaha Sampai Untuk Kemajuan.

Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang.

PANCASILA..... ABADI.....!!!

DESKRIPSI SINGKAT

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

1

Page 5: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Untuk memudahkan Anda mempelajari bahan

ajar ini serta memperluas wawasan, baca pula

buku-buku lain yang berkaitan dengan materi

ini. Selesaikanlah tugas-tugas yang diberikan dan jangan

ragu untuk bertanya kepada teman-teman sejawat, apabila

Anda mengalami kesulitan. Untuk memudahkan memahami

keseluruhan isi bahan ajar ini maka ikutilah petunjuk di

bawah ini dengan seksama.

1. Bacalah setiap penjelasan yang diberikan dengancermat. Anda jangan tergesa-gesa agar dapatmemahami isi modul ini dengan benar.

2. Dalam uraian materi terdapat latihan soal untukmenguji lebih jauh pemahaman Anda, makakerjakanlah sesuai arahan.

3. Kerjakanlah evaluasi proses pembelajaran yang

terdapat dalam modul ini, Cocokan dengan kunci

jawaban yang terdapat pada halman akhir modul ini.

Bila Jawaban Anda masih banyak yang tidak sesuai

dengan kunci jawaban maka bacalah kembali bagian-

bagian tersebut sampaiAnda benar-benar paham

4. Bila anda mengalami kesulitan silahkan diskusi

bersama rekan anda yang anda anggap memahami

materi ini dan atau berkonsultasi dengan fasilitator di

kelas anda.

5.. Proses pembelajaran saudara dalam materi ini akan

berhasil bila saudara lebih sungguh-sungguh dalam

memahami bahan ajar ini sehingga saudara dapat

mengerjakan soal evaluasi dengan baik dan benar,

Setelah saudara mengerjakan petunjuk penggunaan

modul ini Anda dapat memperoleh sukses yang

diharapkan.

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

2

Page 6: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Pers telah berkembang sejak dimulainya

revolus i inda mungk in sudah ser ing

mendengar istilah Pers Kemudian bagaimana.

anda mengartikan istilah Pers tersebut. Mungkin anda

memiliki pemahaman yang berbeda mengenai definisi Pers.

Setelah memahami pengertian pers, maka materi akan

berlanjut mengenai p yangerkembangan pers di Indonesia

mengalami perubahan dari masa ke masa, dimulai dari

masa penjajahan sampai pasca reformasi saat ini.

Selanjutnya modul akan membahas mengenai

f dan peranan p masyarakat yangungsi ers dalam kehidupan

demokratis di Indonesia menurut peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia.

Dalam mempelajari modul ini, anda diharapkan akan

dapat menguasai konsep yang menjadi standar kompetensi

dalam modul ini yaitu mengevaluasi peranan pers dalam

masyarakat demokrasi

Modul ini memiliki kompetensi dasar sebagai berikut,

yaitu: Medeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta

perkembangan pers di Indonesia.

DESKRIPSI SINGKAT

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

3

PEMBELAJARAN

KEGIATAN1

Page 7: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Indikator dalam modul ini adalah sebagai berikut, yaitu:1. Menguraikan pengertian dan fungsi pers dalam

masyarakat demokratis.2. Mendeskripsikan perkembangan pers di Indonesia.3. Menguraikan Peranan pers dalam masyarakat

demokratis.

1. Mendeskripsikan pengertian pers2. Menguraikan fungsi pers di Indonesia3. Menguraikan perkembangan pers di Indonesia4. Menganalisis peranan pers di Indonesia

1. Pengertian pers.2. Fungsi pers.3. Perkembangan pers di Indonesia.4. Peranan pers dalam masyarakat Demokratis.

INDIKATOR

TUJUAN PEMBELAJARAN

MATERI POKOK

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

4

Page 8: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

URAIAN MATERI

FUNGSI & PERAN

PERS

secara etimologis Pers, berasal dari bahasa

Belanda yaitu yang berarti mesindukpers

cetak, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah

press yang berarti “menekan” yang merujuk pada alat cetak

kuno yang digunakan dengan menekan secara keras untuk

menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pers

diartikan sebagai berikut, yaitu: 1) Alat cetak untuk

mencetak buku atau surat kabar. 2). Alat untuk menjepit,

memadatkan. 3) Surat kabar dan majalah yang berisi berita.

4) Orang yang bekerja di bidang persuratkabaran.

Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia

seperti tercantum dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang

pers,mengartikan pers sebagai lembaga sosial dan

wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan

jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik

dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar,

serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan

menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala

jenis saluran yang tersedia.

Dari pengertian pers menurut UU No. 40 Tahun 1999,

pers memiliki dua arti, arti luas dan sempit. Dalam arti luas,

pers menunjuk pada lembaga sosial atau pranata sosial

yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat akan informasi. Sedangkan dalam

arti sempit, pers merujuk pada wahana / media komunikasi

massa baik yang lektronik dan cetak.

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

5

Page 9: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

setelah memahami pengertian pers sebagaimana

dijelaskan pada subbab sebelumnya, selanjutnya

anda di ajak untuk memahami perkembangan pers

yang terjadi di Indonesia, Periode perkembangan pers di

Indonesia menjadi lima, menurut Dr. Krisna Harahap, yaitu :

1). Era Kolonial sampai dengan tahun 1945.

2). Era demokrasi Liberal, tahun 1949 - 1959.

3). Era Demokrasi terpimpin, tahun 1959 - 1966.

4). Era Orde Baru, tahun 1966 - 1998.

5). Era reformasi, tahun 1998 - Sekarang.

Sebelumnya, cobalah simak uraian tentang sejarah

singkat pers di Indonesia, sebagaimana berikut ini.

Belanda membuat UU untuk membendung pengaruh

pers, antara lain , yang memberikanPersbreidel Ordonantie

hak kepada pemerintah penjajah Belanda untuk

menghent ikan penerbi tan surat

kabar /ma ja lah Indones ia yang

dianggap berbahaya. Kemudian

Haatzai Atekelen, adalah pasal yang

memberi ancaman hukuman terhadap

s i a p a p u n y a n g m e n y e b a r k a n

permusuhan, kebenc ian , ser ta

penghinaan terhadap pemerintah

Belanda dan Hindia Belanda atau

sejumlah kelompok penduduk di Hindia

Belanda.

aman pendudukan Jepang yang totaliter danPada z

fasistis, orang-orang surat kabar (pers) Indonesia banyak

yang berjuang tidak dengan ketajaman penanya tetapi

melalui organisasi keagamaan, pendidikan, politik, sebab

kehidupan pers pada zaman Jepang sangat tertekan

2.1. Era Kolonial Sampai Dengan Tahun 1945

Gambar 6.Gambar surat kabar masa kolonial

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

6

Page 10: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Beberapa hari setelah proklamasi di kumandangan

oleh Bung Karno, telah terjadi perebutan terhadap

perusahaan Koran Jepang, di Surabaya,yaitu Soeara Asia

Tjahaja Sinar Baroedi Bandung, dan di . Koran-Semarang

koran tersebut pada tanggal 19Agustus 1945 memuat berita

sekitar Kemerdekaan Indonesia, Teks Proklamasi,

Pembukaan UUD, Lagu Indonesia Raya. Sejak saat itu

Koran dijadikan alat mempropagandakan kemerdekaan

Indonesia, walaupun masih mendapat ancaman dari tentara

Jepang.

Di era demokrasi liberal, landasan kemerdekaan

pers adalah Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950.

Pada pasal 19 Konstitusi RIS 1949, disebutkan “Setiap

orang bethak atas kebebasan mempunyai dan

mengeluarkan pendapat”. Kemudian pasal ini juga di

cantumkan di dalam UUD Sementara 1950.

Awal pembatasan terhadap kebebasan pers adalah

efek samping dari keluhan wartawan lokal terhadap pers

Belanda dan Cina, oleh karena itu Negara mencari cara

untuk membatasi penerbitan asing di Indonesia, sebab

pemerintah tidak ingin membiarkan ideologi asing

merongrong UUD, sehingga pemerintah mengadakan

pembreidelan pers namun tidak hanya kepada pers asing

saja.Tindakan pembatasan pers terbaca dalam artikel

Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan, Ruslan

Abdulgani, antara lain….”khusus di bidang pers beberapa

pembatasan perlu dilakukan atas kegiatan-kegiatan

kewartawanan orang-orang asing….”

Beberapa hari setelah Dekrit Presiden yang

menyatakan kembali ke UUD 1945, tindakan penekanan

pers terus berlangsung, yaitu penutupan Kantor Berita PIA,

Surat kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia, dan Sin

Po yang dilakukan oleh penguasa perang Jakarta.

2.2. Era demokrasi Liberal, tahun 1949 - 1959.

2.3. Era demokrasi Terpimpin 1959 - 1966.

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

7

Page 11: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Upaya dalam membatasi kebebasan pers tercermin

dalam pidato Menteri Muda Penerangan yaitu Maladi dalam

sambutan ketika HUT Kemerdekaan RI ke – 14,

menyatakan “…Hak kebebasan individu disesuaikan

dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan

kedaulatan rakyat. Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan

memperoleh penghasilan sebagaimana yang dijamin UUD

1945 harus ada batasnya: keamanan Negara, kepentingan

bangsa, moral, dan kepribadian Indonesia, serta tanggung

jawab kepada Tuhan YME”.

Pada awal tahun 1960, penekanan pers diawali

dengan peringatan Menteri Muda Penerangan Maladi,

bahwa akan dilakukan langkah-langkah tegas terhadap

surat kabar, majalah-majalah, kantor-kantor berita yang

tidak mentaati peraturan yang diperlukan dalam usaha

menerbitkan pers nasional. Para wartawan harus

mendukung politik pemerintah dan pengambil alihan

percetakan oleh pemerintah.

Pemerintahan Orde Baru mencetuskan Pers

Pancasila dengan membuang jauh praktik penekanan pers

di masa Orde Lama. Pemerintah orde baru sangat

mementingkan pemahaman tentang Pers Pancasila.

Hakekat Pers Pancasila, adalah pers yang sehat dan

bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai

penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur

aspirasi rakyat, kontrol sosial yang konstruktif.

Kebebasan ini di dukung dengan lahirnya UU Pokok

Pers No. 11 tahun 1966, yang menjamin tidak ada sensor

dan pembreidelan dan setiap warga Negara punya hak

untuk menerbitkan pers yang bersifat kolektif dan tidak

diperlukan surat ijin usaha penerbitan Pers (SIUPP).

Kebebasan pers ini hanya berlangsung sekitar 8

tahun, sebab dengan terjadinya “Peristiwa Malari”

(Peristiwa Lima Belas Januari 1974) disinyalir disebabkan

berita-berita yang terlalu bebas tanpa sensor yang

2.4. Era Orde Baru ( 1966 – 1998)

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

8

Page 12: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

menyiarkan berbagai hal. Upaya dalam membatasi

kebebasan pers tercermin dalam yang dapat menyulut

emosi mahasiswa untuk melakukan demontrasi pada

pemerintah orde baru. Oleh karena itu beberapa surat kabar

dilarang terbit termasuk Kompas dan di ijinkan terbit kembali

setelah permintaan maaf. Para wartawan diingatkan untuk

mentaati kode etik jurnalistik.

Pers setelah peristiwa malari cenderung pers yang

mewakili penguasa, pemerintah atau Negara, pers tidak

menjaankan fungsi kontrol sosialnya dengan kritis, mirip

dengan di masa demokrasi terpimpin, hanya bedanya di

masa Orde Baru, pers dipandang sebagai institusi politik

yang harus diatur dan dikontrol.

Kalangan pers dapat bernafas lega ketika di era

reformasi ini mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang

HakAsasi Manusia dan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers.

Dalam UU pers tersebut dijamin bahwa kemerdekaan pers

sebagai hak asasi warga Negara (pasal 4). Jadi tidak perlu

surat ijin usaha penerbitan pers (SIUPP). Dalam UU ini juga

dijamin tidak ada penyensoran, pembreidelan, dan

pelarangan penyiaran sebagaimana bunyi pasal 4 (ayat 2).

Pada masa ini pers berada dalam masyarakat yang

sedang menuju demokratisasi. Pers menjadi media

penyaluran aspirasi, saran, pendapat, reformasi, atau

evaluasi dari suatu informasi kebijakan pemerintah.

Kondisi pada masa reformasi yang berpengaruh

terhadap perkembangan pers di Indonesia adalah sebagai

berikut,

1. Pers tumbuh sebagai pengawal jalannya reformasi

2. Pencabutan Kebijakan Surat Izin Usaha Penerbitan

Pers

3. Lahirnya peraturan perundang-undangan Pers yang

baru, yaitu UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

4. Pembubaran Departemen Penerangan pada masa

Pemerintahan Presiden KH.Abdurachman Wahid

2.5. Era reformasi (1998 – sekarang ).

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

9

Page 13: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Setelah anda memahami pengertian pers yang

terdapat dalam modul ini, berikutnya hal yang

perlu anda ketahui adalah mengenai fungsi

pers yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Pers diberbagai negara dikenal sebagai “ ”watchdog

yaitu mata dan telinga, pemberi isyarat, pemberi tanda-

tanda dini, pembentuk opini atau pendapat, dan mengarah

agenda masa depan.

Sedangkan di Indonesia fungsi pers diatur dalam

Pasal 3 UU. RI. No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang

menyebutkan bahwa fungsi pers adalah sebagai berikut,

yaitu:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media

informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

2. Disamping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat

berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Penjelasan mengenai fungsi dalam Undang-undang

tersebut akan dijelaskan dibawah ini, yaitu:

Fungsi Informasi , ya i tu

menyajikan informasi karena

masyaraka t memer lukan

informasi tentang berbagai hal

yang terjadi di masyarakat, dan

Negara.

Fungsi Pendidikan yaitu

sebagai sarana pendidikan

massa ( ), makamass education

pers perlu memuat tulisan-

tulisan yang mengandung

p e n g e t a h u a n s e h i n g g a

m a s y a r a k a t b e r t a m b a h

pengetahuan dan wawasan

3. FUNGSI PERS

Gambar 1.

Kondisi studio siaran beritahttp://cdn-media.viva.id

Gambar 2.Gambar siaran Tv Edukasi Kemendiknas

https://i1.ytimg.com

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

10

Page 14: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Fungsi Hiburan : hal-hal yang bersifat hiburan sering

dimuat pers untuk mengimbangi

berita-berita berat ( ) danhard news

artikel-artikel yang berbobot.

Hiburan dapat berupa cerpen,

c e r i t a b e r g a m b a r , c e r i t a

bersambung, teka-teki silang,

pojok, karikatur.

Fungsi Kontrol Sosial: adalah sikap pers dalam

melaksanakan fungsinya yang ditujukan terhadap

perorangan atau kelompok dengan

maksud memperbaiki keadaan

melalui tulisan. Tulisan yang

dimaksud memuat kritik baik

langsung atau tidak langsung

te rhadap apara tu r Negara ,

lembaga masyarakat.

Unsur-unsur yang terdapat dalam

Fungsi Kontrol Sosial antara lain adalah, social partisipation,

social resposibility, social support, social control

Fungsi Lembaga Ekonomi: Pers adalah sebuah

perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan. Pers

memiliki bahan baku yang diolah

sehingga menghasilkan produk

yang namanya “ber i ta” yang

diminati masyarakat dengan nilai

jual tinggi. Semakin berkualitas

beritanya maka semakin tinggi nilai

jualnya. Pers juga menyediakan

k o l o m u n t u k i k l a n . P e r s

m e m b u t u h k a n b i a y a u n t u k

kelangsungan hidupnya

Gambar 3.Gambar Siaran Sitkom Opera Van Java

http://ts2.mm.bing.net

Gambar 4.Gambar Siaran Sitkom Opera Van Java

http://cover.korantempo.com

Gambar 5.Gambar Klasika KOMPAS

http://print.kompas.com

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

11

Page 15: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

4

Pers memiliki kedudukan pendting dalam

masyarakat dan kehidupan bernegara karena

dianggap salah satu sebagai pilar demokrasi

dalam menuju masyarakat madani. Pers sebagai salah satu

media baik elektronik maupun non elektronik yang

memberikan informasi kepada masyarakat.

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, maka

pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut, yaitu:

1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan informasi.

2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong

terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi

manusia, serta menghormati kebhinekaan.

3) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan

umum.

4) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan

informasi yang tepat, akurat, dan benar.

5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

4. PERANAN PERS

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

12

Page 16: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

LATIHAN

Lat ihan in i bukan Tes, a tau mengukur

penguasaan Anda terhadap kegiatan belajar 1

dari modul Peranan Pers dalam Masyarakat

Demokratis. Latihan ini sebagai pengayaan agar Anda lebih

mendalami konsep ,pengertian, peranan dan fungsi pers

yang didasarkan dengan berbagai pertimbangan, diluar

pertimbangan utama yaitu untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Perhatikan tugasAnda!

pers menurut UU1. Anda diminta untuk membuat definisi

No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

2. Cobalah untuk mengidentifikasi peranan dan fungsi

pers yang anda dapatkan dari artikel di Internet

3. Diskusikan bersama rekan sebangku anda, apakah

pers saat ini di Indonesia sudah melakukan peran dan

fungsinya, Kemudia tuliskan hasil diskusi tersebut

da lam Mic roso f t Power po in t un tuk anda

presentasikan di depan rekan-rekan anda di kelas

pada pertemuan selanjutnya.

4. Apabila Anda dapat melakukan hal tersebut dengan

baik, Anda sudah berada pada jalur yang benar dalam

memahami konsep peranan dan fungsi pers.

.

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

13

Page 17: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

PENUTUP

Pers sebagai sebuah lembaga sosial dan

wahana komunikasi bagi masyarakat dengan

pemerintah, mengalami perkembangan

dimulai sejak masa kolonialisme, serta selama masa

pemerintahahan orba, orla, dan reformasi telah mengalami

pasang surut serta dinamika perubahan.

Fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan,

hiburan, dan kontrol sosial serta lembaga ekonomi. Dengan

fungsi yang strategis ini maka pers dituntut untuk profeional,

jujur, objektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan kode

etik jurnalistik maupun Peraturan perundang-undangan

yang berlaku dalam masyarakat.

Pers memiliki peranan penting yaitu menanamkan

pengertian sekaligus sarana pengaduan masyarakat

tentang penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan

pemerintah, maka dari itu peran kontrol pers terhadap

penyelenggara negara dapat menjadi pemberitaan yang

berpijak pada kebenaran.

RANGKUMAN

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

14

Page 18: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

PEMBELAJARAN

KEGIATAN

secara umum tiap profesi tentunya memiliki kode

etik yang menjadi norma atau asas yang diterima

oleh kelompok tersebut sebagai pedoman

tingkah laku. Namun, kode etik berlainan dengan hukum

walaupun keduanya bersifat mengatur serta menjadi

pedoman dalam bertingkah laku.

Untuk itu perlu diketahui apakah Kode etik Jurnalistik

memiliki ciri-ciri sebuah kode etik seperti berikut ini:

a. Kode etik dibuat dan disusun oleh organisasi

profesi.Sesuai dengan aturan organisasi dan bukan

dari pihak luar.

b. Sanksi bagi yang melanggar kode etik bukan pidana,

bersifat moral atau mengikat secara moral pada

anggota kelompok tersebut

c. Daya jangkau suatu kode etik hanya berlaku pada

anggota organisasi yang memiliki kode etik tersebut

bukan pada organisasi lain

Profesi pers dan jurnalis juga membentuk kode etik

sesuai dengan kelompok organisasinya yang menjadi suatu

pedoman bagi insan pers dalam menjalankan tugas, peran

dan fungsinya. Kode etik menjadi landasan moral/ etika

profesi untuk menjamin kebebasan pers dan terpenuhinya

hak-hak masyarakat, serta pedoman operasional dalam

rangka menegakkan profesionalime para insan pers.

Dalam mempelajari modul ini, anda diharapkan akan

dapat menguasai konsep yang menjadi standar kompetensi

dalam modul ini yaitu mengevaluasi peranan pers dalam

masyarakat demokrasi

DESKRIPSI SINGKAT

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

15

2

Page 19: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Dalam mempelajari modul ini, anda diharapkan akan

dapat menguasai konsep yang menjadi standar kompetensi

dalam modul ini yaitu mengevaluasi peranan pers dalam

masyarakat demokrasi

STANDAR KOMPETENSI

Anda diharapkan akan dapat menguasai konsep yang

menjadi kompetensi dasar dalam modul ini yaitu Pers yang

bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

a. Menguraikan pengertian Kode Etik jurnalistik

b. Menganalisis kode etik jurnalistik dalam masyarakat

demokratis di Indonesia

c. Menunjukkan contoh-contoh penyimpangan kode etik

jurnalistik dari berbagai media

d. M e n g u r a i k a n u p a y a p e m e r i n t a h d a l a m

mengendalikan kebebasan pers

1. Menguraikan pengertian Kode Etik Jurnalistik

2. Menganalisis Kode Etik Jurnalistik dalam masyarakat

demokratis di Indonesia

3. Menunjukkan contoh penyimpangan Kode Etik oleh

berbagai media

4. Menguraikan upaya-upaya pemerintah dalam

mengendalikan kebebasan Pers di Indonesia

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kode Etik Jurnalistik

2. Hak dan Kewajiban Pers

MATERI POKOK

16

Page 20: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Menurut UU Pers No. 40 tahun 1999, pada

pasal 7 ayat 2 bahwa yang dimaksud

dengan Kode etik jurnalistik adalah kode

etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan

oleh Dewan Pers. Dewan Pers, menurut pasal 15 ayat 1 dan

2 UU Pers, adalah sebuah dewan yang bersifat independen,

yang terdiri dari wartawan, pimpinan perusahaan pers,

tokoh masyarakat ahli bidang pers atau komunikasi, dan

bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan, dan

organisasi perusahaan pers.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kode etik

jurnalistik adalah sebagai aturan tata susila kewartawanan,

norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata

karma penerbitan

Dari hal tersebut, maka diketahui bahwa sebenarnya

fungsi dari kode etik jurnalistik itu adalah: , AlatPertama

kontrol sosial yang tidak mengatur hubungan sesama

anggota satu organisasi profesi melainkan dapat mengatur

hubungan antar anggota profesi dengan masyarakat.

Kedua, Mencegah adanya kontrol dan campur tangan pihak

lain, termasuk pemerintah atau kelompok masyarakat

tertentu.

1. DEFINISI KODE ETIK JURNALISTIK

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

17

URAIAN MATERI

JURNALISTIKKODE ETIK

Page 21: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Menurut M. Alwi Dahlan, Ph.D, Pelaksanaan Kode Etik

Jurnalistik di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

a. Etik Institusional yaitu sistem aturan, peraturan,

kebijaksanaan yang dikembangkan oleh institusi.

b. Etik Personal : sistem nilai dan moralitas perorangan

yang merupakan hati nurani wartawan, didasarkan

pada keyakinan pribadi yang menimbang tindakan

yang hendak dilakukan.

c. Etik Profesional : menentukan cara pemberian yang

paling tepat sehingga informasi itu mudah diterima

oleh khalayak, dalam proporsi yang wajar.

Terdapat sejumlah kode etik yang dirumuskan

dan diberlakukan oleh organisasi wartawan

seperti PWI, AJI, dan kode etik yang dibuat

bersama yaitu KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).

Selain itu Dewan Pers juga merumuskan dua kode etik yaitu

kode praktik dan kode bisnis, Dengan demikian terdapat tiga

mode kode etik yaitu kode etik wartawan indonesia, kode

praktik media pers, dan kode edtik jurnalistik.

Bila terdapat pelanggaran atas kode etik tersebut,

Dewan Kehormatan PWI sebagai satu-satunya lembaga

yang berwenang untuk menetapkan telah terjadinya

pelanggaran kode etik jurnalistik dan sanksi terhadap

pelakunya dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai

berikut, yaitu, a). Peringatan biasa; b). Peringatan keras; c).

Skorsing keanggotaan PWI untuk selama-lamanya 2 (dua)

tahun. Namun bagi anggota yang terkena hukuman tersebut

diberikan kesempatan membela diri di kongres.

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk kode etik bagi

insan pers/ jurnalistik yang berlaku sejak disusunnya Kode

Etik Jurnalistik yang baru menggantikan KEWI tahun 1999.

kode etik tersebut akan disajikan dalam paparan berikut di

bawah ini.

3. BENTUK KODE ETIK JURNALISTIK

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

18

Page 22: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalahhak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak AsasiManusia PBB. Kemerdekaan pers adalah saranamasya raka t un tuk mempero leh in fo rmas i danberkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki danmeningkatkan kualitas kehidupan manusia..Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawanIndonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa,tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dannorma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban danperanannya, pers menghormati hak asasi setiap orang,karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untukdikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hakpublik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawanIndonesia memerlukan landasan moral dan etika profesisebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaanpublik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan danmenaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkanberita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsirana. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta

sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan,paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasukpemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektifketika peristiwa terjadi.

c. Ber imbang berar t i semua pihak mendapatkesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secarasengaja dan semata-mata untuk menimbulkankerugian pihak lain.

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

19

Page 23: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional

dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah

a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

b. Menghormati hak privasi;

c. Tidak menyuap;

d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas

sumbernya;

e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran

gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan

tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber

dalam penyajian gambar, foto, suara;

g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil

liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbang-

kan untuk pel iputan beri ta invest igasi bagi

kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indones ia se la lu menguj i in formasi ,

memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan

fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas

praduga tak bersalah.

Penafsiran

a. Menguji informasi berarti melakukan check and

recheck tentang kebenaran informasi itu.

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu

pemberitaan kepada masing-masing pihak secara

proporsional.

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi

wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif,

yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan

atas fakta

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

20

Page 24: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak

menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah,

sadis, dan cabul..

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui

sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak

sesuai dengan fakta yang terjadi.

b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan

secara sengaja dengan niat buruk.

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara

erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan

yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip,

wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar

dan suara

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan

identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan

identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang

menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang

lain untuk melacak.

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16

tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan

tidak menerima suap

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

21

Page 25: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Penafsiran

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan

yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi

yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi

tersebut menjadi pengetahuan umum.

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang,

benda atau fas i l i t as dar i p ihak la in yang

mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan ndonesia memiliki hak tolak untuk melindungiI

narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun

keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi

latar belakang, dan off the record sesuai dengan

kesepakatan.

Penafsiran

a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan

identi tas dan keberadaan narasumber demi

keamanan narasumber dan keluarganya.

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau

penyiaran berita sesuai dengan permintaan

narasumber.

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau

data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan

tanpa menyebutkan narasumbernya.

d. Off the record adalah segala informasi atau data dari

narasumber yang tidak boleh disiarkan atau

diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita

berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap

seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit,

agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan

martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat

jasmani.

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

22

Page 26: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik

mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang

kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan

diri dan berhati-hati.

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan

seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan

kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan

memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai

dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan

atau pemirsa.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat

mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran

dari pihak luar.

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan

terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi

secara proporsional.

Penafsiran

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok

orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan

terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan

nama baiknya.

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

23

Page 27: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk

membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan

oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang

lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang

perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik

dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik

jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau

perusahaan pers.

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008

Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor

03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai

Peraturan Dewan Pers)

Kode Etik merupakan nilai-nilai dasar yang disepakati

secara universal sehingga kode etik jurnalistik disebut-cita-

cita yang didambakan manusia atas kinerja jurnalisme. Atas

dasar hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan dari

kode etik jurnalisme adalah :

1. Melindungi hak dasar masyarakat memperoleh

informasi yang objektif di media massa

2. Memayungi kinerja wartawan dari segala macam

resiko kekerasan

Hal tersebut merupakan suatu upaya dalam

mengembang pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam mempertanggungjawabkan suatu berita, pers wajib

memberikan pengertian dan opini dengan menghormati

norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta

asas praduga tak bersalah, selain itu, pers juga memiliki

kewajiban melayani hak jawab, hak koreksi, dan hak tolak

sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

4. HAK & KEWAJIBAN PERS

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

24

Page 28: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Hak Jawab merupakan suatu hak yang dimiliki oleh

seseorang maupun badan hukum yang merasa dirugikan

oleh tulisan atau pemuatan informasi di pers. Hak jawab

ditujukan kepada pers apabila memuat berita yang

erugikan. Pemberitaan pers yang cenderung kurang objektif

dan terkadang jauh dari kejadian sebenarnya bisa saja

terjadi karena adanya salah mengutip ataupun salah

menginterpretasikan pernyataan dari narasumber.

Apabila setelah pemberitaan tersebut merugikan

salah satu atau beberapa pihak. Solusi dari hal tersebut

biasanya berupa berita ralat maupun penarikan berita atas

kesadaran dari wartawan itu sendiri. Selain itu pihak yang

dirugikan wajib pula diberikan kesempatan untuk menjawab

atau memperbaiki berita tersebut secepat mungkin dan

dilakukan secara wajar.

D a l a m p e l a k s a n a a n n y a b i a s a n y a b e r u p a

penyampaian ralat dalam boks atau inisiatif pihak redaksi.

Namun adapula hak jawab tersebut muncul berupa

bantahan melalui kolom “surat pembaca” atau pemuatan

berbentuk berita lagi yang ditulis oleh wartawan, baik

wartawan yang merugikan atau wartawan lainnya.

Hak tolak merupakan salah satu hak wartawan untuk

menyimpan rahasia dari narasumbernya bila terdapat pihak

yang ing in menge tahu i sumber ber i ta . Da lam

pelaksanaannya, hak tolak ini dapat berupa kata-kata

“menurut sumber yang dapat dipercaya” maupun “menurut

kalangan berwajib”. Belakangan hak ini digunakan secara

tidak selektif dan bertendensi untuk menutupi kelemahan

pemeberitaan. Namun hak tolak akan tidak berlaku bila

berkai tan dengan hal-hal yang membahayakan

kepentingan negara.

A. Hak Jawab

C. Hak Tolak

B. Hak Koreksi

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

25

Page 29: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

LATIHAN

Lat ihan in i bukan Tes, a tau mengukur

penguasaan Anda terhadap kegiatan belajar 2

dari modul Pers dalam Masyarakat Demokratis

dengan Materi Kode Etik Jurnalistik. Latihan ini sebagai

pengayaan agar Anda lebih mendalami konsep bahasan.

Perhatikan tugasAnda!

1. Anda diminta untuk membuat definisi Kode Etik

Jurnalistik menurut UU No. 40 Tahun 1999 Tentang

Pers.

2 mencari tiga buah artikel mengenai hak. Cobalah untuk

tolak, hak jawab, dan hak koreksi yang terdapat di

artikel koran, majalah, maupun porta berita di internet,

kemudian tempelkan klipingnya ke tabel yang anda

buat di kertas A4 dengan format di bawah ini, lalu

diskusikan dengan rekan anda apakah jawaban anda

sudah benar

3 Kumpulkan tugas tersebut kepada fasilator pada.

pertemuan berikutnya.

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

NO MACAM HAK CONTOH

1 HAK JAWAB 1

2

2 1

2

3 1

2

26

Page 30: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

PENUTUP

Menurut UU No. 40 Tahun 1999, Kode Etik

Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati

organisasi wartawan dan ditetapkan oleh

Dewan Pers. Terdapat sejumlah kode etik yang dirumuskan

dan diberlakukan oleh organisasi wartawan seperti PWI,

AJI, dan kode etik yang dibuat bersama yaitu KEWI (Kode

Etik Wartawan Indonesia) yang sesuai dengan ciri-ciri dan

fungsi sehingga menjadi suatu faktor yang mendukung

pelaksanaan dari kode etik tersebut.

Dalam pelaksanaan Kode Etik tersebut disusun

suatu Kode Etik Jurnaistik yang memuat antara lain tentang

hak, kewajiban, norma-norma bagi insan pers dalam

menjalankan profesionalitas dan kebebasan yang

bertanggung jawab, sanksi bagi yang melanggar serta cara

penyelesaian konflik media.

Hak dan kewajiban yang melekat pada tiap kegiatan

jurnalistik wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat

dalam pemberitaan seperti hak tolak, hak jawab, dan hak

koreksi.

RANGKUMAN

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

27

Page 31: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

GLOSARIUM

Era : Kurun waktu dalam sejarah atau

sejumlah tahun dalam jangka waktu

antar peristiwa penting

dalam sejarah

Etika : Nilai yang benar dan salah

Fiktif : Tidak nyata, berdasar hayalan,

bersifat fiksi

Ilustrasi : Gambaran, penjelasan, lukisan,

pembuatan agar lebih jelas

Intepretasi : Penafsiran, pendapat, pandangan

teoritis terhadap sesuatu

Jurnalistik : Menyangkut kewartawanan

Kredibilitas : Kepercayaan, dapat dipercaya

Narasumber : Pemberi keterangan, informasi

Peristiwa MALARI : Peristiwa Lima Belas Januari

SIUP : Surat Izin Usaha Penerbitan

Wartawan : Orang yang pekerjaannya mencari

dan menyusun berita

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

28

Page 32: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

EVALUASI(1 Jam Pelajaran)

Pilihlah jawaban yang anda anggap paling tepat.!.

1. Undang-undang yang mengatur tentang Persadalah...A. UU No. 39 Tahun 1999B. UU No. 40 Tahun 1999C. UU No. 20 Tahun 2003D. UU No. 40 Tahun 2009E. UU No. 41 Tahun 1999

2. Pers yang memuat tulisan tentang pengetahuan bagipembaca menjalankan fungsi...A. HiburanB. InformasiC. PendidikanD. EkonomiE. Kontrol Sosial

3. Unsur yang terdapat dalam fungsi kontrol sosial persadalah sebagai berikut, kecuali....A. social partisipationB. social resposibilityC. social reportD. social supportE. social control

4. Yang bukan merupakan media komunikasi modernadalah....A. TelevisiB. InternetC. RadioD. KentonganE. Film

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

PILIHAN GANDA

29

Page 33: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

EVALUASI

5. pada masa kemerdekaan indonesia, kebebasan padatahun 1959 terbelenggu akibat penerapan sistem ....A. Demokrasi PresidensialB. Demokrasi PancasilaC. Demokrasi LiberalD. Demokrasi TerpimpinE. Demokrasi Parlementer

6. Pers berperan menjembatani komunikasi antarapemerintah dengan masyarakat, jadi media massaberfungsi sebagai komunikasi dari atas ke bawah. al iniberarti medaia menjalankan fungsi sebagai...A. Menyampaikan beritaB. Menginvestigasi kasusC. Menyampaikan opini masyarakatD. Mensosialisasikan kebijakanE. Arena debat politik

7. Media cetak dalam bahasa inggris dikenal denganistilah....A. PresseB. PressC. PersD. Mass MediaE. Dukpres

8. Fungsi Pers termuat dalam UU Pers yaitu pada ......A. Pasal 1B. Pasal 2C. Pasal 3D. Pasal 4E. Pasal 5

9. Orang yang berprofesi untuk mencari dan menyusunberita adalah....A. RedakturB. CameramanC. Anchor newsD. WartawanE. Editor

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

30

Page 34: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

EVALUASI

10. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan hal berikutkecuali...A. Hal yang bersifat destruktifB. Hal yang merugikan negaraC. Hal yang menimbulkan kekacauanD. Hal yang menyinggung nama baik seseorangE. Hal Mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak

berpihak pada rakyat

11. Sistem nilai dan moralitas perorangan yangmerupakan hati nurani wartawan yang didasarkanpada keyakinan pribadi disebut dengan...A. Etika FormalB. Etika PersonalC. Etika ProfesionalD. Etika ManajemenE. Etika Institusional

12. Sistem atura peraturan, kebijaksanaan yangdikembangkan baik oleh lembaga pers disebut denganA. Etika FormalB. Etika PersonalC. Etika ProfesionalD. Etika ManajemenE. Etika Institusional

13. Yang merupakan media komunikasi modern yangsangat sulit untuk di saring pemberitaannya adalah...A. TelevisiB. InternetC. RadioD. MajalahE. Film

14. Seluruh Wartawan Indonesia merupakan anggota....A. AJIB. Dewan PersC. PWID. AWIE. KEWI

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

31

Page 35: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

EVALUASI

15. Salah satu kode etik jurnalistik wartawan Indonesiaadalah ....A. Mencabut dan meralat pemberitaan serta

melayani hak jawab bila terdapat kesalahanB. Menampilkan nama pelaku kejahatan yang

masih dibawah umurC. Mengabaikan asas praduga tak bersalah agar

mendapat informasi berita secara cepatD. Menempuh cara apapun agar berita subjektifE. M e m b e r i t a k a n m e n g e n a i h a l y a n g

membahayakan kepentingan negara.

16. Hak yang dimiliki oleh seseorang maupun badanhukum yang merasa dirugikan oleh tulisan ataupemuatan informasi di pers disebut dengan .A. Hak KonsultasiB. Hak KoreksiC. Hak TolakD. Hak JawabE. Hak Bertanya

17. Hak yang dimiliki oleh wartawan untuk merahasiakannarasumbernya disebut dengan ...A. Hak KonsultasiB. Hak KoreksiC. Hak TolakD. Hak JawabE. Hak Bertanya

18. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesidan tidak menerima suap merupakan salah satu isikode etik jurnalistik yang terdapat pada ...A. Pasal 2B. Pasal 4C. Pasal 6D. Pasal 8E. Pasal 10

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

32

Page 36: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

EVALUASI

19. Media dan Pers bagi masyarakat dan negara adalahwahana untuk mewujudkan hak.....A. Menyatakan pendapatB. Memiliki KeyakinanC. Jaminan HukumD. KesejahteraanE. Kehidupan yang layak

20. Mencegah adanya kontrol dan campur tangan pihaklain, termasuk pemerintah atau kelompok masyarakattertentu merupakan fungsi dari...A. Dewan PersB. PWIC. PersD. Kode Etik JurnalistikE. Redaksi

1. Tu l iskan 2 (dua) Landasan Konst i tus iona lpelaksanaan Pers di Indonesia.!

2. Tuliskan Fungsi Pers nasional lalu uraikan fungsi-fungsi tersebut.

3. Pers tidak boleh memberitakan sesuatu yangmembahayakan kepentingan negara, jelaskanmaksud pernyataan tersebut.

4. Berdasarkan Kode etik, sikap apakah yangseharusnya tercermin dari seorang wartawan.

5. Sebutkan 3 (t iga) hal yang mempengaruhipelaksanaan kode etik jurnalistik menurutAlwi Dahlan.

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

B. SOAL URAIAN

33

Page 37: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

KUNCI JAWABAN

EVALUASI

1. Landasan Konstitusional Pelaksanaan Pers adalahA. UUD RI 1945 Pasal 28B. UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAMC. UU RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

2. , yaitu menyajikan informasi karenaFungsi Informasimasyarakat memerlukan informasi tentang berbagaihal yang terjadi di masyarakat, dan Negara.

Fungsi Pendidikan yaitu sebagai sarana pendidikanmassa ( ), maka pers perlu memuatmass educationtulisan-tulisan yang mengandung pengetahuansehingga masyarakat bertambah pengetahuan danwawasan

Fungsi Hiburan : hal-hal yang bersifat hiburan seringdimuat pers untuk mengimbangi berita-berita berat( ) dan artikel-artikel yang berbobot. Hiburanhard newsdapat berupa cerpen, cerita bergambar, ceritabersambung, teka-teki silang, pojok, karikatur.

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

B. JAWABAN SOAL URAIAN

A. JAWABAN PILIHAN GANDA

1 B 6 D 11 B 16 D

2 C 7 B 12 E 17 C

3 C 8 C 13 B 18 C

4 D 9 D 14 C 19 A

5 D 10 E 15 A 20 D

34

Page 38: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Fungsi Kontrol Sosial: adalah sikap pers dalammelaksanakan fungsinya yang ditujukan terhadapperorangan atau kelompok dengan maksudmemperbaiki keadaan melalui tulisan. Tulisan yangdimaksud memuat kritik baik langsung atau tidaklangsung terhadap aparatur Negara, lembagamasyarakat.

Fungsi Lembaga Ekonomi: Pers adalah sebuahperusahaan yang bergerak di bidang penerbitan baikberupa berita maupun iklan.

3. Pe rs t i dak bo leh member i t akan ha l yangmembahayakan kepentingan negara karena Dalammewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawanIndonesia juga menyadari adanya kepentinganbangsa

4. Menurut pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, WartawanIndonesia bersikap independen, menghasilkan beritayang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

5. Ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaannyamenurut M.Alwi Dahlan, Ph.D• Etik Institusional yaitu sistem aturan, peraturan,

kebijaksanaan yang dikembangkan olehinstitusi.

• Etik Personal : sistem nilai dan moralitasperorangan yang merupakan hati nuraniwartawan, didasarkan pada keyakinan pribadiyang menimbang tindakan yang hendakdilakukan.

• Etik Profesional : menentukan cara pemberianyang paling tepat sehingga informasi itu mudahditerima oleh khalayak, dalam proporsi yangwajar.

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

KUNCI JAWABAN

EVALUASI

35

Page 39: Modul pkn kelas 12 sma pers

Modul Pembelajaran Pkn | Kelas XII SMAPeranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

DAFTAR PUSTAKA

Chot ib, Djazul i , Suharno, Suardi , Cat io. 2007.Kewarganegaran 3, Menuju Masyarakat Madani.Jakarta: Yudhistira

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat.2009. Jurnalistik Teori dan Praktik. Bandung: PTRemaja Rosdakarya Offset.

Suhandang, Kustadi. 2004. Pengantar Jurnalistik : seputarorganisasi, produk & Kode Etik. Bandung: NuansaCendekia.

Sularto, 2001. Jakarta:Humanisme dan Kebebasan Pers,Kompas Gramedia

http://cdn-media.viva.id

http://cover.korantempo.com

http://dewanpers.or.id/page/kebijakan/peraturan/?id=513

https://i1.ytimg.com

http://halil-materipkn.blogspot.com

http://kbbi.web.id

http://print.kompas.com

http://ts2.mm.bing.net

Modul Pembelajaran

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

36

Page 40: Modul pkn kelas 12 sma pers