Home >Documents >modul pkn kelas 10 -2

modul pkn kelas 10 -2

Date post:20-Jul-2015
Category:
View:156 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

BAB I DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI A. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi a. Hubungan antara Dasar Negara dan Konstitusi di Indonesia yaitu Penjabaran pancasila ke dalam pasal-pasal UUD1945. b. Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi di Amerika Serikat Penjabaran Ideologi Liberalisme dalam pasal-pasal konstitusi Amerika Serikat. c. Hubungan antara Dasar Negara dan Konstitusi di Negara KomunisPenjabaran ideology Komunisme dalam pasal-pasal Konstitusi Uni Soviet. B. Dasar Negara : Pengertian , Substansi, dan Fungsinya 1. Pengertian Dasar Negara Yaitu ajaran atau teori yang merupakan hasil pemikiran yang mendalam (pemikiran filsafati) mengenai dunia dan kehidupan di dunia, termasuk kehidupan bernegara di dalamnya, yang dijadikan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam suatu negara. Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata dasar (filsafat) berarti asal yang pertama. Bila dihubungkandengan negara (dasar negara), kata dasar berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang dianut adalah Pancasila. Dalam tinjauan yuridiskonstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum sebagaimana tertuang di dalamTAP.MPRS No. XX/MPRS/1966,jo.TAP.MPR No.V/MPR/1973,jo.TAP.MPR No.IX/MPR/1978.Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar Negara tercantum dalam TAP.MPRNo.XVIII/MPR/1998. 2. Substansi Dasar Negara Terdapat bermacam-macam dasar negara seperti liberalisme, sosialisme, komunisme. Bangsa Indonesia menjadikan pancasila sebagai dasar negaranya. Di antara dasar-dasar negara itu ada persamaan dan ada perbedaannya. 3. Fungsi Dasar Negara Pada umumnya dasar negara dipergunakan oleh bangsa pendukungnya sebagai berikut: a. Dasar berdiri dan tegaknya negara Pemikiran yang mendalam tentang dasar negara lazimnya muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan negara. Oleh karena itu, dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. b. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara Negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa yang bersangkutan, di bawah pimpinan para penyelenggara negara. c. Dasar Partisipasi Warga Negara Semua warga negara mempinyai hak dan kewajiban sama untuk mempertahankan negara dan berpatisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. d. Dasar pergaulan antar warga negara Dasar Negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antara warga negara dengan negara, melainkan juga dasar bagi perhubungan antarwarga negara. C KONSTITUSI: Pengertian, Kedudukan, Sifat, Fungsi, dan Substansinya

1. Pengertian Konstitusi Dalam arti yang paling luas berarti Hukum Tata Negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Contoh: istilah Contitutional Law dalam bahasa Inggris berarti Hukum Tata Negara. Dalam arti sempit, berarti Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok. 2. Kedudukan Konstitusi Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar dan sekaligus hukum tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi menjadi dasar dan sumber bagi peraturan perundangan lain yang ada dalam suatu negara. Konstitusi berkedudukan paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundangan satu negara. 3. Sifat Konstitusi Konstitusi atau UUD ada yang bersifat supel (bisa diubah oleh badan pembuat undangundang), ada pula yang bersifat kaku (tidak diubah oleh badan pembuat undangundang, karena memerlukan prosedur khusus yang lebih berat. Contoh: UUD 1945 adalah konstitusi yang kaku , karena hanya dapat diubah oleh MPR, bukan oleh lembaga legislatif sehari-hari di Indonesia, yaitu DPR bersama Presiden. 4. Fungsi Konstitusi Konstitusi atau UUD mempunyai dua fungsi utama, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara dan penjamin hak-hak asasi manusia. Melalui pembagian kekuasaan negara, konstitusi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa, sedangkan melalui aturan tentang hak asasi, konstitusi memberi perintah agar penguasa negara melindungi hak-hak asasi manusia warga negara atau penduduknya. 5. Substansi konstitusi Pada umumnya kontitusi atau UUD berisi: a.Pernyataan tentang ideologi dasar negara atau gagasan-gagasan moral kenegaraan b. Ketentuan tentang struktur organisasi Negara c. Ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia d. Ketentuan tentang prosedur mengubah undang-undang dasar e. Larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar

D. Substansi Konstitusi Negara a. Unsur-unsur Konstitusi Negara Konstitusi atau UU adalah instrumen of goverment yaitu seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai pegangan untuk memerintah dalam suatu negara. Negara yang berdasarkan konstitusi adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya, dan hubungan antara kekuasaan pemerintah serta hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Substansi konstitusi suatu negara secara umum meliputi: a) Bentuk negara, b) Bentuk pemerintahan, c) Alat-alat kelengkapan negara, d) Tugas alat kelengkapan negara, e) Hubungan tata kerja alat perlengkapan negara, f) Hak dan kewajiban warga negara, g) Pembagian kekuasaan negara, h) Sistem pemerintahan negara,

Menurut Sri Sumantri, konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu: 1) Adanya jaminan terhadap HAM dan warga negara, 2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, 3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. b.Klasifikasi Konstitusi Dalam pengklasifikasian konstitusi dikenal banyak banyak ahli yang mencobamengklasifikasikannya. Salah satunya adalah K.C Wheare yang berpendapat tentang macam-macam klasifikasi konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Wheare mengungkapkan banyak macam konstitusi yang ada di beberapa negara, pada intinya sebagai berikut: 1.Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis 2.Konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid 3.Konstitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi 4.Konstitusi serikat dan konstitusi persatuan 5.Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi system pemerintahan parlementer. Menurut C.F Strong, konstitusi diklasifikasikan atas 1.konstitusi yang luwes flexible) dan konstitusi yang kaku (rigid) 2. konstitusi tertulis (written constitution) dankonstitusi tidak tertulis (unwritten constitution) c.Sifat danFungsi Konstitusi a.Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan rigit (kaku). 1.Konstitusi negara memiliki sifat fleksibel / luwes apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan jaman /dinamika masyarakatnya. 2. Konstitusi negara dikatakan rigit / kakuapabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun. b. Fungsi pokok konstitusi Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehinggapenyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulankegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, terkait oleh beberapa pembatasan dalam konstitusi negara sehigga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintahitu tidak disalahgunakan. Dengan demikian diharapkan hak-hak warganegara akan terlindungi.Sesuai dengan istilah konstitusi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diarti kan sebagai : 1. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan; 2. Undang-undang Dasar suatu negara.Berdasarkan pengertian tersebut,. Konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatunegara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara. Oleh sebab itu, konstitusi menempatiposisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi juga menjaditolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan parapendahulu sekaligus memuat ide-ide dasar yang digariskan oleh pendiri negara ( the foundingfathers ). Konstitusi memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikannegara menuju tujuannya. d.Kedudukan Konstitusi UUD merupakan salah satu syarat berdirinya suatu Negara serta penyelenggaraan Negara yang baik. Di era globalisasi dunia dewasa ini mutlak ada sebab dengan adanya UUD baik penguasa maupun masyarakat dapat mengetahui aturan atau ketentuan yang pokok atau

mendasar mengenai ketatanegaraan. Jadi kedudukan UUD dalam suatu Negara sangat penting. UUD sebagai hokum tertinggi ( supremasi hukum ) harus di taati baik oleh rakyat maupun alat-alat perlengkapan Negara. Untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan UUD yang benar-benar diselenggarakan dengan benar, maka setiap negar membentuk lembaga/badan yang berwewnang terhadapUUD. Konstitusi mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan Negara yaitu: 1. konstitusi sebagai hukum dasar yaitu dasar adanya sumber kekuasaan bagi lembaga Negara. 2. Konstitusi sebagaihukum tertinggi (superior) terhadap aturan lain. 3. implementasi dasar Negara ke dalam konstitusi atau UUD1945. Sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga semua peraturan hokum/ketatanegaraan yang bertengtangan dengan Pancasila harus dicabut. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat ( imperative ) bagi penyelenggaraan Negara, lembaga negar, lembaga kemasyarakatan, serta warga Negara Republik Indinesia. Selain hal di atas, keterkaitan antara dasar Negara dan konstitusi nampak pada dasar, cita-cita, dan tujuan Negara yang tertuang dalam mukadimah UUD suatu Negara. Dari dasar Negara inilah kehidupan Negara yang dituagkan dalam bentuk peraturan perundangundangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dann menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu Negara adalah bentuk konstitusi atau undang-undang dasar. E. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang terdapat dalam NKRI. 1. Kedudukan Pembukaan UUD 1945. Pembukaan U

Embed Size (px)
Recommended