Top Banner
PENGANTAR KLHS Modul
38

Modul Pengantar KLHS

Oct 24, 2015

Download

Documents

hamdanizul

Tentang KLHS
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Modul Pengantar KLHS

PENGANTAR KLHS

Modul

Page 2: Modul Pengantar KLHS

1

1. Mengapa KLHS?

2. Landasan Hukum KLHS

3. Definisi KLHS

4. Kaidah Pelaksanaan KLHS

5. Evolusi Paradigma KLHS

6. Ranah KLHS

7. Obyek KLHS

8. Muatan KLHS

9. Tipologi KLHS

10. Tahapan Pelaksanaan KLHS

Page 3: Modul Pengantar KLHS

1

Telah banyak upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan linkungan, namun laju pengrusakan lingkungan hidup di tingkat global justru meningkat.

AMDAL tidak mampu mengatasi semua permasalahan di atas.

Masalah lingkungan hidup bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, maka diperlukan kejasama antar berbagai pihak.

Maka perlu dikembangkan pendekatan baru yang mampu mendeteksi permasalahan pada tingkat hulu (kebijakan, rencana, program) - KLHS

Page 4: Modul Pengantar KLHS

1

KLHS telah diadopsi oleh banyak negara, diantaranya:

1. Uni-Eropa: 27 negara (EU Directive No. 2001/42/CE)

2. Afrika: Ghana, Kenya, Mesir, Botswana

3. Amerika Utara: Canada, USA

4. Amerika Latin: Brazil, Peru

5. Selandia Baru

6. Asia: China, Vietnam, Kamboja, Indonesia

Page 5: Modul Pengantar KLHS

KLHS telah dilaksanakan dalam penyusunan berbagai kebijakan,

rencana, dan program

Perjanjian internasional

Privatisasi

Program Operasi Terstruktur (Transportasi)

Anggaran Nasional

Rencana Investasi Jangka Panjang

Proposal Legislasi

Kebijakan Global dan Sektoral

Kebijakan Strategi Pengentasan Kemiskinan

Penataan Ruang dan Perencanaan Tata Guna Tanah

Perencanaan Sektoral (pertanian, pariwisata, pertambangan,

infrastruktur, dll.)

1

Page 6: Modul Pengantar KLHS

1

Page 7: Modul Pengantar KLHS

1

Page 8: Modul Pengantar KLHS

1

Sejak 1996, Pemerintah menyadari kelemahan AMDAL

Di Era Otda, kerusakan & pencemaran lingkungan justru meningkat.

2006, KLH – Bappenas – Kemendgri bersinergi mengembangkan & menerapkan KLHS pada Kebijakan, Rencana, Program

2007, KLH menyusun Konsepsi Arah Kebijakan KLHS di Indonesia.

2007, Ditjen Bina Bangda melakukan uji-coba penerapan KLHS di berbagai Daerah.

2009, UU No.32, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2011, KLH mengeluarkan Permen LH tentang Pedoman Umum KLHS 2012, Kemendagri mengeluarkan Permendagri tentang Tahapan & Tata Cara Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJPD & RPJMD.

Page 9: Modul Pengantar KLHS

BEBERAPA CONTOH KLHS DI INDONESIA

KLHS Kebijakan

o Penyusunan pokok-pokok kebijakan PSDA-LH bidang air (KLH 2004) o Penyusunan pokok-pokok kebijakan PSDA-LH bidang energi (KLH 2004)

KLHS Rencana

o Penyusunan RPJPD & RPJMD (Kemendagri) o Penyusunan RTRW Kabupaten dan Kota (Kemendagri)

KLHS Program

o Penyusunan pokok-pokok kebijakan PSDA- o National Urban Environmental Strategy (BAPPENAS 2005) o Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD [CEPP-SENRA] (BAPPENAS 2006)

KLHS Regional

o Kawasan Andalan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) o Kawasan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciayumajakuning)

(KLH 2007)

KLHS Sektor o Pengembangan Sumberdaya Air DAS Citarum o Pembangunan Jaringan Jalan Sumatera Barat

Sumber: KLH 2008

1

Page 10: Modul Pengantar KLHS

1

KLHS OLEH DITJEN BINA BANGDA

2007 1. Rencana Reklamasi Padang Bay City

2008 1. RTRW & RPJP Kota Serang 2. RTRW Kabupaten Kubu Raya

2009

1. RPJM Kota Serang 2. RPJM Kabupaten Kubu Raya 3. Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau 4. 3-Mega Proyek Kota Padang

2010

1. RTRW Provinsi Sumatra Barat 2. Rekonstruksi & Rehabilitasi Kota Padang 3. SD Air Provinsi Bali 4. Pengelolaan DAS Kapuas, Provinsi Kalbar 5. DAS Amandit Kab Hulu Sungai Selatan 6. RTRW Kota Banjarbaru

2011

1. RTRW Provinsi Jambi 2. Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Provinsi Kalimantan Barat 3. Evaluasi RJPM Provinsi Jawa Tengah 4. Pengembangan Metro Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat 5. RPJM-RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 6. RTRW Provinsi Sulawesi Utara

Page 11: Modul Pengantar KLHS

1

Page 12: Modul Pengantar KLHS

Pasal 15 ayat (1) dan (2), UU 32/2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah daerah wajib membuat KLHS dalam

penyusunan atau evaluasi:

• Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana

rincinya, rencana pembangunan jangka panjang

(RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah

(RPJM) nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota;

dan

• Kebijakan, rencana, dan/atau program yang

berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko

lingkungan

2

Page 13: Modul Pengantar KLHS

2

(1) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.

(2) Dalam melaksanakan KLHS, Gubernur dan Bupati/ Walikota mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan KLHS Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, Gubernur dan Bupati/Walikota mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.

Rancangan permen

dagri

Page 14: Modul Pengantar KLHS

Perubahan iklim;

Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;

Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir;

Longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;

Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;

Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau

Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

2

Page 15: Modul Pengantar KLHS

Pasal 1, UU 32/2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan

partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

kebijakan, rencana, dan/atau program”

3

Page 16: Modul Pengantar KLHS

3

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah

(kerangka logika dan

konsistensi)

Sistematis

menelaah seluruh aspek terkait Menyeluruh

Para pemangku kepentingan terlibat

sejak pengumpulan data/ informasi

proses pengambilan keputusan Partisipatif

Page 17: Modul Pengantar KLHS

saling ketergantungan/keterkaitan antar wilayah,

sektor, tingkat pemerintahan, pemangku kepentingan

Setidaknya meliputi prinsip:

3

Dirangkum dari berbagai sumber

Interdependency

Keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial

budaya, lingkungan

Equilibrium

Keadilan, anntar kelompok masyarakat dan generasi

Justice

Page 18: Modul Pengantar KLHS

1

2

3

Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan telah dimasukkan dalam proses

penyusunan RPJPD dan RPJMD

Meningkatkan kualitas RPJPD dan RPJMD sebagai

upaya meminimalkan potensi pengaruh negatif

dan/atau risiko pelaksanaannya terhadap kondisi

lingkungan hidup

Page 19: Modul Pengantar KLHS

Fokus pada tujuan

Decision relevant

Terpadu

Transparan

Partisipatif

Akuntabel

Iteratif

Evaluasi diri

4

Page 20: Modul Pengantar KLHS

5

KLHS Tahap Awal Pengembangan dan

Penggunaan

KLHS untuk Keberlanjutan

Pengelolaan SDA

KLHS sebagai Kajian Terpadu untuk

Jaminan Keberlanjutan

Menelaah dampak lingkungan dari

kebijakan, rencana atau program dgn

berorientasi analisis spt AMDAL

Plus telaah dampak akibat kelimpahan

SDA, jasa lingkungan &

konservasi

Plus telaah secara terpadu terhadap prospek & jaminan

keberlanjutan pembangunan

Dimensi Waktu

Page 21: Modul Pengantar KLHS

6

AMDAL

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS Kebijakan

KLHS Regional / Program

KLHS Sektor KLHS Tata Ruang

Partidario (2000, 2003)

Kebijakan Rencana Program Proyek

KAJIAN LINGKUNGAN

Perbedaan KLHS vs AMDAL Berdasarkan Ranah

Page 22: Modul Pengantar KLHS

6

RANAH KLHS Kebijakan ● Kebijakan Sumber Daya Air Pulau Bali

● Kebijakan Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau

● RPJP Nasional

● RPJP Daerah

Tata Ruang ● RTRW Nasional

● RTR Pulau (Sumatera, Jawa, dst.)

● RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota

● RDTR Kabupaten/Kota

● RTR Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten/Kota

Sektor ● Kebijakan & Program Pembangunan Sistem Transportasi

● Kebijakan & Program Pengelolaan Sumberdaya Air

Regional/Program ● Kebijakan & Program Pengembangan DAS

● Kebijakan Pengembangan Kawasan JABODETABEKJUR

● RPJM Nasional

● RPJM Daerah

Page 23: Modul Pengantar KLHS

6

ATRIBUT KLHS AMDAL Level Keputusan Kebijakan, Rencana & Program Proyek

Karakter/Sifat Strategik, visioner, konseptual Segera, operasional

Output Umum/garis besar Rinci/detil

Alternatif Alternatif regulasi, teknologi, fiskal, atau kebijakan ekonomi

Alternatif lokasi, disain, konstruksi, dan operasi

Dimensi Waktu Jangka menengah s/d panjang Jangka pendek s/d menengah

Dampak Makro, kumulatif Mikro, terlokalisir

Sumber Data Laporan pembangunan berkelanjutan, Neraca Lingkungan Hidup

Hasil survey lapang, analisis sampel

Kedalaman Kajian Lebar, tidak terlampau dalam Sempit, dalam, dan rinci

Tipe Data Lebih banyak bersifat kualitatif & sekunder Lebih banyak kuantitatif dan primer

Akurasi kajian Ketidakpastian lebih tinggi Lebih akurat

Fokus Agenda keberlanjutan, berupaya untuk memitigasi dampak dan/atau risiko lingkungan

Kajian dampak penting, pengelolaan & pemantauan dampak

lingkungan

Page 24: Modul Pengantar KLHS

Obyek KLHS Provinsi

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;

d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;

e. Kebijakan, rencana, dan/atau program sesuai dengan urusan pemerintah provinsi yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Objek KLHS Kabupaten/Kota

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

b. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;

d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota;

e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota;

f. Kebijakan, rencana, dan/atau program sesuai dengan urusan pemerintah kabupaten/kota yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

7

Page 25: Modul Pengantar KLHS

7

KLHS RPJPD RPJMD RTRW

KEB

IJA

KA

N

Visi dan Misi Sasaran Pokok

& Arah Kebijakan

• Visi dan Misi • Tujuan dan Sasaran • Strategi dan Arah

Kebijakan

Tujuan, Kebijakan dan Strategi (Ranperda)

REN

CA

NA

- -

Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang (Ranperda)

PR

OG

RA

M

-

• Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

• Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi program (Dokumen Teknis RTRW)

Page 26: Modul Pengantar KLHS

UU No. 25/2004 tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional Rencana

Pembangunan

Konsultasii

(Musrenbang)

UU No. 26/2007 tentang

Penataan Ruang

Hirarki Dokumen

Perencanaan Hirarki Penataan Ruang

Program-program Sektoral

Kebijakan Rencana Strategis Rencana Aksi Pemerintahan

Instrumen Pengontrol

Insentif/Disinsentif

Perpajakan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

Rencana Tata Ruang Nasional

(Permen No. 26/2008)

Rencana Tata Ruang Kepulauan (Perpres)

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata

Ruang Provinsi

Perpres tentang Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Nasional

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata

Ruang Daerah

Zonasi Peraturan

Page 27: Modul Pengantar KLHS

8

Pasal 16 UU No. 32/2009, muatan KLHS antara lain:

kapasitas daya dukung & daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

kinerja layanan/jasa ekosistem;

efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

tingkat kerentanan & kapasitas adaptasi thd perubahan iklim;

tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Page 28: Modul Pengantar KLHS

9

Tipologi Berdasarkan Metode

Pilihan Kajian

Deskripsi Umum Pertimbangan

Cepat/ Quick

Appraisal

Proses penilaian satu isu berdasarkan pertimbangan ahli; Umumnya cenderung kualitatif

K,R,P membutuhkan penilaian yg cepat;

Keterbatasan waktu dan sumberdaya;

Tekanan publik; Tidak tersedia data yang cukup;Situasi darurat.

Semi Detil Penilaian berdasar data dan informasi yang lebih akurat, dapat bersifat kuantitatif

• K, R,P memerlukan masukan segera; • Tersedia data dan informasi yang cukup; • Tekanan publik tidak besar

Detil

Penilaian menggunakan metode yang canggih/rumit dan hanya dapat dilakukan oleh para ahli

• K,R,P yang kompleks dan cukup waktu untuk menyusunnya;

• Tersedia data dan sumberdaya melimpah; • Tersedia ahli yang dapat mengerjakan; • Tidak ada tekanan publik untuk disusun

secara cepat

Page 29: Modul Pengantar KLHS

PERMEN LH NO. 9/2011

29 DESEMBER 2010

Menteri meminta Kepala Daerah untuk melaksanakan KLHS dalam RTRW dan RPJMD

1. RTRW

• RTRW yang sedang dalam proses penyusunan

• RTRW yang sudah diajukan ke BKPRN

• RTRW yang sudah diperdakan (pada waktu peninjauan kembali)

• Rencana Rinci Tata Ruang

2. RPJMD yang dalam proses penyusunan

SEB

NO. 660/51113/SJ

NO. O4/MENLH/12/2010

PERMEN LH NO. 27/2009

QUICK APPRAISAL

9 (SEMBILAN) PROVINSI

1. Sumatera Barat 2. Bengkulu 3. Kalimantan Tengah 4. Kalimantan Selatan 5. Banten 6. DKI Jakarta 7. Gorontalo 8. Jawa Timur 9. Nusa Tenggara Timur

Metode QUICK APPRAISAL tidak sesuai untuk KLHS RPJPD, RPJMD, RTRW

9

Page 30: Modul Pengantar KLHS

9

RPJPD/ RPJMD KLHS

KLHS dilakukan paralel dan terintegrasi dengan proses penyusunan RPJPD/RPJMD

RPJPD/ RPJMD

KLHS

KLHS dilakukan saat penyusunan RPJPD/RPJMD

sudah berjalan

RPJPD/RPJMD

KLHS

KLHS dilakukan menyatu dalam penyusunan

RPJPD/JPMD (embedded)

Terpadu (Integrated

)

Menyatu (Embedded)

Page 31: Modul Pengantar KLHS

10

Pelaksanaan dan Monitoring oleh Pemangku Kepentingan terkait.

Seminar Akhir /Rekomendasi KLHS

Pembuatan Keputusan

Laporan Kemajuan dan Lokakarya

Analisis Data

Pengumpulan Data dan Obervasi Lapangan

Konsultasi Isu Strategis hasil dari Pelingkupan

Seminar Awal

Pelingkupan (scoping)

Penapisan (screening)

PROTOKOL

INTERNASIONAL

Page 32: Modul Pengantar KLHS

UU No. 32/2009 Rincian Tahapan KLHS

Pengkajian pengaruh

kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah

Melakukan persiapan dengan: (a) membentuk Pokja Pengendalian Lingkungan; (b) menyusun KAK KLHS ; (c) Melakukan Pra Pelingkupan . Melakukan Pelingkupan Menyusun Baseline Data Melakukan Pengkajian: 1) RPJPD: - Mengkaji keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan terhadap Visi & Misi dan Arah Kebijakan; 2) RPJMD:- Mengkaji keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan terhadap Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; - Mengkaji pengaruh dampak dari Indikasi Rencana Program Prioritas (RPJMD) 3) Renstra SKPD: Mengkaji pengaruh rancangan Renstra SKPD

10

1

Page 33: Modul Pengantar KLHS

UU No. 32/2009 Rincian Tahapan KLHS

Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program

mengidentifikasi: a) langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau b) alternatif.

Tahap ini bertujuan untuk meminimalkan potensi dampak negatif yang timbul (intensitas, persebaran, lokasi, lamanya berlangsung dan akumulasi) dan/atau mengusulkan alternatif

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

merangkum hasil perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program

Tahap ini Pokja PL melakukan langkah-langkah: Merekomendasikan mitigasi dan/atau alternatif yang telah

disepakati melalui proses pengambilan keputusan Mengintegrasikan hasil pengambilan keputusan ke dalam

Rancangan Awal RPJPD/RPJMD Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pelaksanaan

KLHS dalam suatu sistematika laporan

10

2

3

Page 34: Modul Pengantar KLHS

Persiapan

Penyusunan RPJPD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Masukan dari SKPD

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Penelaahan RTRW Prov/ Kab/Kota &

Daerah Lainnya

Perumusan visi dan misi

daerah

Perumusan sasaran pokok

dan arah kebijakan

Analisis isu-isu strategis

Rancangan Awal RPJPD

Musrenbang RPJPD

Konsultasi rancangan

akhir RPJPD dengan

MENDAGRI

Rancangan Akhir RPJPD

Pembahasan dan

penetapan Perda RPJPD

Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya

Analisis Gambaran umum kondisi

daerah

Penyelarasan visi, misi dan arah

kebijakan RPJPD Prov

0

1

2: 2.1 2.2 2.3

3

0

0 0

1. Laporan Pra-Pelingkupan

2. Laporan Pelingkupan

3. Laporan Draf Akhir

4. Laporan Akhir

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD dan PELAPORAN 10

Page 35: Modul Pengantar KLHS

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD

Persiapan Penyusunan

RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Rancangan

Awal RPJMD

Musrenbang RPJMD

Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan KEMENDAGRI/

GUBERNUR

Rancangan Akhir RPJMD

Pembahasan dan penetapan Perda

RPJMD

Penelaahan RPJPD

Prov/Kab/Kota

Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan

kab/kota lainnya

Perumusan Tujuan dan

Sasaran

Perumusan Penjelasan

visi dan misi

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

Perumusan Indikasi rencana

program prioritas yang

disertai kebutuhan pendanaan

Perumusan Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah

Analisis pengelolaan

keuangan daerah serta

kerangka pendanaan

Analisis Gambaran

umum kondisi daerah

Hasil evaluasi capaian RPJMD

Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW

Prov/Kab/Kota lainnya

Penyusunan Rancangan

Renstra SKPD

Rancangan RPJMD

Analisis isu-isu strategis

Pembahasan dgn SKPD

Prov/Kab/Kota

Penetapan Indikator Kinerja

Daerah

VISI, MISI dan Program

KDH

Pembahasan dengan

DPRD utk memperoleh

masukan dan saran Penyelarasan

program prioritas dan kebutuhan

pendanaan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

0

0

0 0

0

1

2

2

3 0

2

2

10

Page 36: Modul Pengantar KLHS

Persiapan • Membentuk Pokja Pengendalian Lingkungan • Menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS • Menyiapkan pembiayaan pelaksanaan KLHS Pra-Pelingkupan • Mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL. • Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu di atas. • Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia.

0

1

Pelingkupan • Menapis daftar panjang isu-isu menjadi daftar pendek • Menyepakati daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial- budaya, dan isu-isu ekonomi • Menyusun baseline data

10

Page 37: Modul Pengantar KLHS

2

•Pengkajian Pengaruh •Perumusan mitigasi dan alternatif •Perumusan Rekomendasi digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD/RPJMD dalam melaksanakan forum konsultasi publik

Catatan: Setelah langkah 2, Pokja memastikan

mitigasi/alternatif yang direkomendasikan hingga mendapatkan prioritas

Pengambilan Keputusan dan Pengintegrasian • Mengintegrasikan mitigasi/alternatif yang direkomendasikan ke

dalam rancangan awal RPJMD • Memastikan mitigasi/alternatif yang direkomendasikan ke

dalam rancangan akhir RPJMD

3

LAPORAN KLHS: (i) Laporan Pelingkupan, (ii) Laporan Kajian, (iii) Laporan Akhir Sementara, (iv) Laporan Akhir

10

Page 38: Modul Pengantar KLHS

MODUL KLHS DALAM PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD/RPJPD