DAFTAR ISI 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .................................................. ...... 2 a. Dasar Hukum Pemungutan PBB ................................................. .. b. Terminologi, Subyek dan Obyek, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PBB ................................................. ........................... 2. Penilaian ............................................. ................................................. a. Penilaian Individu ............................................ .............................. b. Penilaian Massal .............................................. ............................. c. Sistem Penilaian dengan SISMIOP ............................................. . 3. Klasifikasi dan Penetuan Besarnya NJOP .......................................... 4. Pemetaan PBB ................................................... ................................ 5. Pengukuran PBB ................................................... ............................. a. Pemetaan Standar ............................................. ..........................
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DAFTAR ISI
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ........................................................ 2
a. Dasar Hukum Pemungutan PBB ...................................................
b. Terminologi, Subyek dan Obyek, Dasar Pengenaan dan Cara
Menghitung PBB ............................................................................
Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1
januari s/d 31 Desember
Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pada
tanggal 1 januari
Tempat Pajak terutang diwilayah kabupaten atau kota di mana objek pajak
tersebut berada.
10. Pendataan (pasal 9 UU No. 12 tahun 1994)
Dalam rangka pendataan Subjek Pajak Wajib mendaftarkan objek
pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani
11. Penetapan ( pasal 10 UU No. 12 tahun 1994)
Berdasarkan SPOP sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat (1) Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
12.Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB
(Pasal 11, 12, 13, dan 14 UU No. 12 tahun 1994)
SPPT harus dilunasi dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterima SPPT
tersebut. Dalam hal pajak terhutang yang tercantum pada SPPT pada saat
jatuh tempo tidak dibayar atau kurang bayar di kenakan denda administrasi
sebesar 2 % sebulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari
pembayaran paling lama 24 bulan. Pajak terutang dibayar di Bank, Kantor
Pos, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Pajak yang terhutang tidak dibayar dapat ditagih dengan :
- Surat Tagihan Pajak (STP) jatuh tempo 1 bulan
- Surat Tegoran Pajak (ST) jatuh tempo 21 hari
- Surat Paksa ( SP) jatuh tempo 2 X 24 jam
- Sita
- Lelang.
13. Keberatan dan Banding (pasal 15 dan 16 )
Keberatan diajukan atas
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
- Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Keberatan diajukan karena adanya kesalahan data pada SPPT dan SKP
Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah SPPT dan SKP
diterima oleh Wajib Pajak.
Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan WP
paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keberatan terhadap
keputusan direktur jenderal pajak ke Badan Peradilan Sengketa Pajak
(BPSP).
Pengajuan keberatan dan banding tidak menunda pembayaran.
14. Pengurangan (pasal 19 dan 20)
Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak terutang :
- Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.
- Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang
luar biasa.
P E N I L A I A N
I. PENILAIAN INDIVIDU
1. Pengertian
Penilaian :
Adalah suatu penaksiran dan pendapat atas nilai dasar suatu harta/kekayaan
oleh seorang penilai yang didasari interprestasi dari fakta-fakta dan keyakinan
pada waktu atau tanggal tertentu.
Nilai :
Adalah pendapat/opini terhadap sesuatu barang/harga yang sepatutnya dibayar
oleh pembeli atau diteima oleh penjual dalam suatu transaksi.
Ciri-ciri daripada nilai :
a. Kegunaan
b. Kelangkaan
c. Permintaan
d. Dapat dialihkan
Jenis-jenis nilai :
1. Nilai Modal
Adalah nilai yang ditetapkan untuk mendapatkan hak milik terhadap suatu
benda
2. Nilai Pasar Wajar
Adalah nilai yang diperoleh dari transaksi yang wajar diantara penjual dan
pembeli
3. Nilai Sewa
Adalah nilai yang ditetapkan untuk mendapatkan hak menggunakan sesuatu
harta dalan jangka waktu tertentu.
4. Nilai Penjualan
Adalah nilai yang telah ditetapkan oleh pihak penjual untuk tujuan penjualan
5. Nilai Potensi
Adalah nilai sesuatu barang berdasarkan potensi pendapatan yang dimiliki
oleh barang tersebut pada masa yang akan datang.
Harga :
Adalah sejumlah uang yang dibayar pada saat jual beli atau pertukaran yang
sebanding dan sesuai yang diberikan oleh si pembeli dan diterima oleh si
penjual
Biaya :
Adalah Sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau mengadakan
sesuatu.
Penilaian Individu :
Adalah penilaian terhadap Obyek Pajak dengan cara memperhitungkan semua
karakteristik dari setiap obyek pajak.
2. Obyek Pajak pada umumnya dibagi tiga yaitu :
a. Obyek Pajak Standar
yaitu obyek pajak yang memenuhi kriteria sbb :
Tanah : < 10.000 m2
Bangunan : Jml lantai < 4
Luas Bangunan : < 1.000 m2
b. Obyek Pajak Non Standar
yaitu obyek Pajak yang memenuhi salah satu kriteria-kriteria
Tanah : ≥ 10.000 m2
Bangunan : Jml lantai ≥ 4
Luas bangunan : ≥ 1.000 m2
c. Obyek Pajak Khusus
Adalah obyek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaanya
memiliki arti yang yang khusus seperti lapangan golf, pelabuhan udara,
pelabuhan laut, jalan tol, pompa bensin
3. Tiga Pendekatan dalam Penilaian
Ada 3 (tiga) Pendekatan yang dilakukan untuk melakukan Penilaian sebagai
dasar penentuan NJOP baik tanah dan/atau bangunan yaitu:
1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)
yaitu dilakukan dengan cara membandingkan obyek pajak yang akan dinilai
dengan obyek pajak yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan
melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Pendekatan data pasar
terutama diterapkan untuk penentuan NJOP bumi.
Langkah-langkah penerapan Pendekatan Data Pasar
1. Mengumpulkan data pembanding
a. Properti pembanding hendaknya berada pada lokasi yang sama dengan
properti yang dinilai.
b. Properti pembanding hendaknya mempunyai kegunaan yang sama
dengan properti yang dinilai
c. Telah terjadi transaksi terhadap properti pembanding tersebut
d. Jangka waktu terjadinya transaksi tersebut masih relatif baru
e. Karakteristik data pembanding hendaknya mempunyai kemiripan dengan
properti yang dinilai.
f. Jumlah data pembanding diusahakan sebanyak-banyaknya
2. Analisa data pembanding
Analisa data ini dengan memperhatikan lokasi, waktu transaksi, jenis properti
dan lain-lain
3. Adjustment (Penyesuaian)
Faktor–faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat penyesuaian ini
adalah :
a. Lokasi
b. Accessibility (Pencapaian)
c. Waktu
d. Karakteristik Properti
e. Kesimpulan Nilai
2. Pendekatan Biaya (Cost Approach)
Pendekatan ini digunakan utnuk penilaian bangunan yaitu dengan cara
memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu
bangunan baru obyek yang dinilai dikurangi penyusutan. Perkiraan biaya
dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap komponen utama
bangunan, material dan fasilitas lainnya.
Langkah-langkah penerapan Pendekatan Biaya
a. Menentukan biaya pembangunan baru bangunan
b. Memperkirakan besarnya penyusutan atau depresiasi bangunan
c. Mengurangi biaya pembangunan baru bangunan dengan
penyusutan(depresiasi, sehingga didapat Nilai Bangunan
d. Menentukan nilai tanah dimana bangunan itu didirikan
e. Menambahkan nilai bangunan dan nilai tanah sehingga diperoleh nilai
pasar wajar properti
Ada 3 (tiga) penyusutan (depresiasi) yang menentukan NJOP bangunan
1. Penyusutan Fisik
Penurunan nilai bangunan yang disebabkan oleh kerusakan
(kemorosotan/penurunan) kondisi fisik bangunan yang disebabkan oleh
penurunan kekuatan bangunan,retak, kerusakan struktur, kerusakan
bahan material.
2. Penyusutan Fungsi
Penurunan nilai bangunan yang disebabkan oleh penurunan fungsi
bangunan tersebut
3. Penyusutan Ekonomi
Penurunan nilai bangunan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang
berada di luar bangunan tersebut (faktor eksternal)
3. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
yaitu dilakukan dengan cara menghitung atau meproyeksikan seluruh
pendapatan sewa/penjualan dalam satu tahun dari obyek pajak yang dinilai
dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi dan/atau hak
pengusaha,selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi
tertentu. Pendekatan ini pada umumnya diterapkan untuk obyek-obyek
komersial, yang dibangun untuk usaha/menghasilkan pendapatan seperti
hotel, apartemen, gedung perkantoran yang disewakan, pelabuhan udara,
pelabuhan laut tempat rekreasi dan lain sebagainya.
Langkah-langkah Penerapan Pendekatan Pendapatan
1. Menentukan pendapatan kotor potensial pertahun
2. Mengurangi pendapatan kotor potensial pertahun dengan tingkat
kekosongan tertentu, untuk mendapatkan pendapatan kotor efektif
pertahun
3. Mengurangi pendapatan kotor efektif pertahun dengan biaya tahunan,
untuk mendapatkan pendapatan bersih pertahun
4. Mengalikan pendapatan bersih pertahun dengan suatu tingkat
kapitalisasi tertentu, untuk mendapatkan nilai pasar wajar properti
4. Administrasi Penilaian Individu
Setelah penilaian terhadap suatu properti/objek pajak selesai dilaksanakan,
dibuatkan laporan penilaian secara lengkap (narrative report) yang pada
umumnya berisi hal-hal pokok sebagai berikut :
1. Surat Laporan Hasil Penilaian
Surat ini memuat hal-hal sebagai berikut :
Tanggal surat, nomor surat dan .
Perihal, berisi nama obyek pajak, alamat dan NOP
Nama dan alamat pemberi tugas
Isi surat yang menerangkan :
- Nomor, tanggal dan perihal surat penugasan
- Kesimpulan akhir NJOP dan per tanggal penilaian
- Pernyataan penilai
Tanda tangan penilai
2. Sertifikasi Nilai
Yaitu suatu pernyataan yang menerangkan hubungan antara penilai
dengan nilai yang dihasilkan berdasarkan analisa yang obyektif, profesional
dan mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta kode etik penilai.
Contoh :
Bahwa nilai yang dihasilkan adalah :
- Berdasarkan pengetahuan penilai dan berdasarkan data yang dipercaya
penilai.
- Berdasarkan pada peninjauan langsung terhadap properti yang dinilai.
- Berdasarkan atas analisis, opini dan kesimpulan yang dibatasi oleh
asumsi dan kondisi yang membatasi.
3. Ringkasan Laporan Penilaian
Berisi tentang hal-jal sebagai berikut :
- Nama objek pajak / wajib pajak
- Alamat objek pajak
- Luas tanah
- Luas bangunan dan jumlah lantai serta jenis penggunaan bangunan
- Jenis hak tanah
- Kesimpulan atas NJOP berdasarkan metode yang digunakan
4. Pernyataan, Asumsi dan Syarat yang Membatasi
Di sini diterangkan hubungan antara penilai dengan hasil laporan penilaian
yang telah dibuat berupa surat pernyataan yang mendasari pembuatan
laporan dan asumsi yang membatasi penggunaan laporan penilaian.
Contoh :
Penilai menyatakan dan membuat asumsi sebagai berikut :
- Penilaian dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan
oleh wajib pajak.
- Keterangan yang diberikan oleh pihak lain dianggap layak selama
berdasarkan analisa obyektif yang dilakukan penilai.
- Diasumsikan tidak ada satupun hal yang berkaitan dengan obyek pajak
yang disembunyikan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya
nilai.
Laporan penilaian dibuat dengan syarat batasan umum sebagai berikut :
- Laporan bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan secara umum
tanpa ijin dari pemberi tugas.
- Penilai dapat dimintakan pendapatnya atau kesaksiannya apabila
semata-mata berkaitan dengan penentuan NJOP dalam laporan.
- Penilaian hanya ditujukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam
tujuan penilaian dalam laporan.
- Penilaian didasarkan pada kondisi pada saat dilakukan penilaian.
5. Tujuan Penilaian
Tujuan penilaian adalah untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP )
sebagai dasar pengenaan PBB tahun pajak, sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 12 tahun 1985 jo. UU No. 12 tahun 1994.
6. Tanggal Pemeriksaan dan Tanggal Penilaian.
Tanggal pemeriksaan adalah tanggal dilaksanakannya pemeriksaan
lapangan bergantung pada masing-masing keadaan objek pajak. Tanggal
penilaian didasarkan pada kondisi objek pajak per 1 Januari tahun pajak
berdasarkan pasal 8 ayat 2 UU No. 12 tahun 1985 jo. UU No. 12 tahun 1994.
7. Definisi Nilai
Menerangkan definisi Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) sebagaimana
dimaksud pasal 6 ayat 1 UU No. 12 tahun 1985 jo. UU No. 12 tahun 1994,
yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Data Wilayah dan Lingkungan
Di sini dijelaskan secara umum kondisi lingkungan atas objek pajak, antara
lain meliputi :
Aksessibilitas ke objek pajak.
Jarak dari pusat aktifitas ke lokasi objek pajak.
Keberadaan fasilitas umum dan sosial di sekitar objek pajak.
Properti lain yang sebanding di sekitar objek pajak.
9. Data Properti
Data properti meliputi :
Data Tanah
Menerangkan keluasan tanah, lokasi, karakteristik fisik tanah (bentuk,
elevasi, topografi) dan fasilitas yang tersedia.
Data Bangunan.
Menerangkan data bangunan meliputi jenis penggunaan bangunan, luas
bangunan dan basement ( jika ada ), jumlah lantai, tahun dibangun,
tahun direnovasi, jenis konstruksi, jenis material, fasilitas bangunan dan
kondisi bangunan pada umumnya.
Peruntukan.
Menerangkan peruntukan tanah ( zoning ) dari objek pajak, yang
didasarkan pada peraturan yang berlaku. Dalam menganalisa
peruntukan tanah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain :
- Penggunaan tanah pada saat penilaian dilakukan.
- Kebijaksanaan atas perubahan zoning masa datang.
- Potensi pembangunan atas perubahan zoning yang telah ditetapkan.
10. Status Kepemilikan/Penguasaan
Menjelaskan status kepemilikan/penguasaan atas tanah yang meliputi
jenis hak, nama pemegang hak, luas, nomor hak, tahun perolehan hak dan
masa berakhirnya hak serta status kepemilikan bangunan sesuai dengan
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Penggunaan Bangunan (IPB).
11. Metode Penilaian
Menerangkan metode penilaian yang digunakan untuk menentukan
NJOP, yaitu :
Pendekatan data pasar untuk penilaian tanah.
Pendekatan biaya
Pendekatan pendapatan (jika ada)
12. Penilaian
Berisi hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan
yang telah ditetapkan. Bisa hanya menggunakan satu pendekatan, bisa
menggunakan 2 pendekatan atau lebih.
13. Rekonsiliasi Nilai
Rekonsiliasi nilai perlu dijelaskan aoabila penilai menggunakan beberapa
pendekatan penilaian dalam laporan penilaian. Di sini penilai harus
membuat keputusan nilai yang paling sesuai dan berdasarkan argumentasi
yang paling signifikan menentukan nilai yang digunakan.
14. Konversi Nilai Objek Pajak
Dari hasil penilaian, penilai mengkonversikan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan No. 523 / KMK.04 / 1998 tanggal 18 Desember 1998
tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar
Pengenaan PBB untuk menetapkan besarnya NJOP.
15. Perbandingan NJOP
Menerangkan perbandingan NJOP hasil penilaian dengan penetapan
NJOP sebelum diadakan penilaian.
16. Kesimpulan Nilai
Berisi kesimpulan nilai dari objek pajak dengan menjelaskan secara
singkat nama objek pajak / wajib pajak, alamat objek pajak, tanggal
penilaian serta ditandatangani oleh penilai.
17. Lampiran-lampiran
Berisi tentang :
Rincian perhitungan :
- Perincian perhitungan nilai bangunan
- Perincian perhitungan nilai fasilitas
- Analisa nilai tanah
Foto dari setiap unit bangunan yang dinilai.
Peta lokasi yang memberikan gambaran posisi objek pajak dengan
jalan utama.
Denah tapak dan bangunan.
Data-data lain yang mendukung, seperti :
- Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( SPOP )
- Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( LSPOP )
- Sertifikat tanah
- Bestek bangunan
- IMB / IPB dll.
II. PENILAIAN MASAL
Dalam sistem ini Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dihitung berdasarkan Nilai
Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zone Nilai Tanah (ZNT),
sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen
Bangunan (DBKB).
Perhitungan penilaian masal dilakukan terhadap objek pajak dengan menggunakan
program komputer konstruksi umum (Computer Assisted Valuation /CAV).
Untuk penilaian tanah massal, penetuan NIR yang terdapat dalam setiap
ZNT dilakukan dengan membuat analisa ZNT/NIR dengan cara pengumpulan data
harga jual tanah, mengelompokkan menurut jenis penggunaan dan lokasi,
mengadakan penyesuaian terhadap waktu dan jenis data, membaginya dengan luas
tanah sehingga diperoleh nilai tanah per meter persegi.
Sedangkan untuk penilaian bangunan, DBKB disusun dengan menggunakan
metode survey kuantitas terhadap model bangunan yang dianggap paling mewakili
bangunan tersebut dan dinilai dengan dasar penghitungan analisa BOW.
Dengan metode survey kuantitas terhadap nilai bangunan dan dasar
penghitungan analisa BOW yang merupakan perhitungan dengan pendekatan biaya
akan diperoleh biaya pembuatan baru/biaya penggantian baru dari bangunan.
I. Administrasi Penilaian Masal
1. Pembuatan konsep sket/peta ZNT dan penentuan NIR.
a. Batasan-batasan dalam pembuatan sket/peta ZNT.
- ZNT dibuat perkelurahan / desa.
- Pengisian NIR tanah ditulis dalam ribuan rupiah
- Garis batas setiap ZNT diberi warna yang berbeda sehingga jelas batas
antara ZNT
b. Bahan-bahan yang diperlukan
- Peta kelurahan / desa yang telah ada batas-batas bloknya
- Peta dicopy 2 lembar - satu lembar untuk konsep peta ZNT
- satu lembar untuk pembuatan peta ZNT akhir.
- File data terakhir serta DHKP, data ini diperlukan untuk standarisasi
nama jalan.
- Buku Klasifikasi NJOP (Kep.Kakanwil DJP tahun terakhir, data ini
digunakan untuk pembanding dalam penentuan NIR tanah dan sebagai
bahan stanrisasi nama jalan
- Alat alat tulis termasuk pewarna (spidol warna)
Proses Pembuatan sket /peta ZNT
a. Tahap persiapan
Tahap persiapan meliputi kegiatan-kegiatan :
1. Menyiapkan peta yang diperlukan dalam penentuanNIR dan
pembuatan ZNT,meliputi peta wilayah,peta desa/kelurahan,peta Zone
Nilai Tanah.
2. Menyiapkan data-data yang diperlukan seperti data dari laporan
Notaris/PPAT, data NIR dan ZNT lama, SK Kakanwil tentang klasifikasi
dan penggolongan NJOP Bumi.
3. Menyiapkan data data yang berhubungan dengan teknik penentuan
nilai tanah, seperti data jenis penggunaan tanah dari Bappeda dan
data potensi pengembangan wilayah berdasarkan rencana kota.
4. Pembuatan rencana pelaksanaan (meliputi personil,biaya serta jadwal
kegiatan dengan mengacu pada keputusan ini).
b. Pengumpulan data harga jual1. Data harga jual adalah informasi mengenai harga transaksi dan/atau
harga penawaran tanah dan / atau bangunan.
2. Sumber data berasal dari PPAT, Notaris, Lurah / Kepala Desa, Agen
Properti, penawaran penjualan properti baik melalui media cetak,
brosur, pameran dan sebagainya.
3. Data lapangan yaitu data harga jual yang diperoleh di lapangan
merupakan data yang dianggap paling dapat dipercaya akurasinya.
Oleh karena itu pencarian data langsung ke lapangan harus
dilakukan baik untuk memperoleh data -data baru maupun mengecek
data data yang diperoleh dikantor.
4. Semua data harga jual yang diperoleh harus ditulis dalam formulir 1
(DataTransaksi Properti ).
5. Dalam rangka pengumpulan data harga jual, juga diadakan
inventarisasi nama-nama jalan yang ada disetiap desa / kelurahan.
c. Kompilasi data1. Data yang terkumpul dalam masing-2 desa/kelurahan harus
dikelompokkan menurut jenis penggunaannya karena jenis
penggunaan tanah / bangunan merupakan variable yang signifikan
dalam menentukan nilai tanah.
2. Kompilasi juga diperlukan berdasarkan lokasi data untuk
memudahkan tahapan analisa data.
d. Rekapitulasi data dan ploting data transaksi pada peta kerja ZNT1. Semua data yang diperoleh harus dimasukkan dalam formulir 2
(Analisa Penentuan Nilai Pasar Wajar ).
Nomor data yang tertulis pada form 1 harus sama persis dengan
nomor yang tertulis pada form 2, selanjutnya nomor ini akan
berfungsi lebih lanjut sebagai alat untuk mengidentifikasi lokasi data
pada peta taburan data.
2. Penyesuaian terhadap waktu dilakukan dengan membandingkan
waktu transaksi dengan keadaan per 1 Januari tahun pajak yang
bersangkutan.
Penyesuaian terhadap faktor waktu dilakukan dengan mengacu pada
faktor- faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai properti dalam kurun
waktu yang dianalisis, seperti keadaan ekonomi, tingkat inflansi,
tingkat suku bunga dan faktor lain yang berpengaruh. Perubahan nilai
tanah itu perlu dibuat penyesuaian dengan menambah prosentase
antara 2 % s/d 10% pertahun.
Penyesuaian terhadap jenis data diperlukan untuk memenuhi
ketentuan Nilai Pasar sebagaimana prinsip-2 penilaian berlaku.
Misalnya :
Data hipotik/agunan data penawaran dari PPAT/Notaris yang tidak
sepenuhnya mencerminkan nilai pasar maka perlu penyesuaian.
Penyesuaian jenis data :
Jual beli ---------------> 0% s/d 25%
Penawaran ---------------> -5% s/d -20%
Hipotik ---------------> 10% s/d 35%
Penyesuaian lokasi ---------------> 2% s/d 15%
(Sesuai hasil rapat pembahasan pengenaan, pendataan dan
penilaian tahun 1999/2000 di Kanwil IX Jatim)
e. Menentukan Nilai Pasar Tanah Permeter persegi
1. Tanah kosong : nilai pasar dibagi luas tanah dalam satuan meter
persegi
2. Tanah dan bangunan :
a. Menentukan nilai bangunan dengan menggunakan DBKB
setempat
b. Nilai Pasar dikurangi nilai bangunan diperoleh nilai pasar tanah
kosong dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi.
f. Membuat batas imajiner ZNT.
Batas imajiner dituangkan dalam konsep peta ZNT yang telah berisi
taburan data transaksi.
Pembuatan batas imajiner ZNT adalah :
- Mengacu pada peta ZNT lama bagi wilayah yang telah ada peta
ZNTnya
- Mempertimbangkan data transaksi yang telah dianalisis dan telah
diplot pada peta kerja ZNT.
Penglompokan tanah dalam satu ZNT dengan mempertimbangkan hal-
hal sbb.
a. Nilai pasar tanah yang hampir sama
b. Mempunyai akses fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sama
c. Aksesibilitas yang tidak jauh berbeda
d. Mempunyai potensi nilai yang sama.
g. Analisa Data Penentuan NIR
Analisa data dilakukan berdasarkan Zona Nilai Tanah pada form 3, data
yang dianalisis untuk memperoleh NIR dalam satu ZNT harus memenuhi
kriteria sbb :
- Data relatif baru
- Data Transaksi/penawaran yang wajar
- Lokasi yang relatif berdekatan
- Jenis penggunaan tanah dan bangunan yang relatif sama.
- Memperoleh fasilitas yang sama.
h. Pembuatan Peta ZNT
Dilaksanakan setelah pengukuran bidang milik selesai dalam satu
desa/kelurahan. Garis batas imajiner ZNT dipertegas dengan mengikuti
batas milik, dengan mencantumkan NIR dan kode ZNTnya serta
memberi warna yang berbeda dalam setiap kode ZNT.
i. Penyusunan DBKB
Untuk menyusun/membuat DBKB digunakan metode survai kuantitas
terhadap model bangunan yang diangggap dapat mewakili kelompok
bangunan tersebut dan dinilai dengan dasar perhitungan analisa BOW
dengan bantuan komputer.
Dengan metode survai kuantitas dan dasar perhitungan analisa BOW
yang merupakan perhitungan dengan pendekatan biaya,akan diperoleh
biaya pembuatan baru/biaya pengganti baru dari bangunan.
Komponen bangunan dapat dikelompokkan dalam 3 bagian :
- Komponen Utama
- Komponen Material
- Komponen Fasilitas
Keseluruhan komponen tersebut disusun dalam suatu daftar yang
disebut Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). Penerapannya
dikelompokkan berdasarkan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB)
Data yang diperlukan untuk penyusunan DBKB adalah :
- Daftar harga bahan bangunan setempat
- Daftar upah pekerja setiap unit pekerjaan
- Faktor-faktor lain mempengaruhi biaya diantaranya adalah :
- Jasa pemborong, jasa konsultan dan pengawas,biaya perijinan,biaya
tak terduga, koreksi BOW dan suku bunga kredit selama
pembangunan.
Dari hasil ramuan seluruh data dan faktor-2 tersebut dengan bantuan
komputer didapatlah biaya dasar setiap komponen bangunan permeter
persegi.
III. SISTEM PENILAIAN PBB DENGAN SISMIOP
Pada saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan suatu system
manajemen informasi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikenal
dengan nama Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP), SISMIOP
berintikan pembentukan basis data yang bersifat data atributik maupun data grafis,
oleh karena itu maka pola pelayanan kepada Wajib Pajak perlu disesuaikan dengan
pengembangan system tersebut.
Sistim penilaian Pajak Bumi dan Bangunan khususnya untuk objek pajak
bangunan menggunakan program Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
(SISMIOP) yang dibuat oleh kantor pusat DJP dan telah digunakan sejak tahun
1991, sedangkan untuk penilaian Bumi menggunakan Zona Nilai Tanah (ZNT). ZNT
dibentuk dari data yang kita peroleh melalui Brosur-brosur perumahan, Harga
transaksi secara wajar, dan Laporan Bulanan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).
Sismiop adalah sistim administrasi PBB dengan menggunakan bantuan
computer untuk mengolah keseluruhan informasi/data obyek/subyek pajak serta
membentuk basis data yang benar, lengkap dan jelas, sehingga diharapkan
pelaksanaannya dapat lebih seragam sederhana, cepat dan efisien. Adapun
prosedur penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dari SPOP/LSPOP sampai
terbentuknya SPPT, STTS dan DHKP dapat dilihat pada bagan dibawah ini.
BAGAN SISTEM PENILAIAN PBB DENGAN SISMIOP
MENGGUNAKAN KOMPUTER
PROGRAM CAV
MEMASUKKAN DATAKE DALAM KOMPUTER
SELEKSI OBJEK PAJAK
ZNT
DBKB
SPOP +LSPOP
OBJEK PAJAKKONSTRUKSI UMUM
OBJEK PAJAKKONSTRUKSI KHUSUS
PROSES CAV L K O K
NILAI OBJEK
NILAI CAV NILAI ABSOLUT
PENILAIANINDIVIDUAL
NILAI JUAL OBJEK PAJAK
KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 523/KMK.04/1998
TENTANG
PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan kembali klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
2. Nilai Jual Objek Pajak meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta wilayah Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya, dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.
3. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.
4. Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau penanaman, dan/atau penggalian jenis sumberdaya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan, dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan.
5. Objek pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak, bentuk, peruntukan dan atau penggunaannya mempunyai sifat dan karakteristik khusus.
Pasal 2
(1) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa tanah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan IB Keputusan ini.
(2) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan IIB Keputusan ini.
(3) Dalam hal ada objek pajak yang nilai jual per M2 nya lebih besar dari ketentuan Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Nilai Jual Objek Pajak yang terjadi di lapangan tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
(4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi dan/atau bangunan di daerah-daerah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia sebagaimana diatur pada ayat (1), (2), dan (3).
Pasal 3
Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.
Pasal 4
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak pada sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta usaha bidang perikanan, peternakan, dan perairan untuk areal produksi dan/atau areal belum produksi, ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), ditambah dengan nilai standar investasi atau nilai jual pengganti, atau dihitung secara keseluruhan berdasarkan nilai jual pengganti.
Pasal 5
Objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajak dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual.
Pasal 6
Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 7
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 273/KMK.04/1995 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 1999.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 Desember 1998
Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dana sehubungan dengan
pelaksanaan pendataan :
- Pembelian barang
- Pembayaran Honor dan upah
B. Petugas Pendataan
1. Persiapan
Pembuatan konsep kerangka Peta Blok
Sebelum melangkah ke lapangan untuk melakukan pengukuran, para
petugas terlebih dahulu membuat konsep kerangka peta blok sebagai
peta kerja untuk melakukan pengukuran lapangan. Kerangka peta
blok disalin dari peta desa yang telah disesuaikan skalanya.
Persiapan konsep Peta ZNT
Konsep Peta ZNT telah disiapkan oleh Tim KPP Pratama. Guna dari
peta ini adalah untuk menentukan kode znt dari masing-masing
bidang tanah yang diukur.
2. Lapangan
a. Penggambaran ophdracht (sket) peta blok lapangan
Setiap melakukan pengukuran bidang tanah dan atau bangunan,
hasil pengukurannya langsung diplot ke dalam peta kerja beserta
ukurannya, dan pada bidang bersangkutan dicantumkan nomor urut
pengukuran. Usahakan selalu untuk langsung menggunakan skala
yang diwajibkan pada plotting hasil ukuran, untuk memudahkan
kontrol terjadinya kesalahan.
b. Pengisian SPOP dan LSPOP
Setelah diukur, setiap bidang objek pajak dicatat di dalam form SPOP
untuk tanah dan LSPOP untuk bangunan (Perhatikan penjelasan
petunjuk pengisian)
3. Basecamp (PR)
a. Penggambaran konsep peta blok pada kertas HVS plano
Hasil plotting pengukuran bidang di lapangan langsung dipindahkan
ke dalam konsep peta blok dengan skala dan ukuran yang benar
pada hari itu juga. Ini penting dilakukan setiap hari untuk
menghindarkan terjadinya lupa, dan memperkecil kemungkinan
terjadinya kesalahan.
b. Pembuatan Nomor Objek Pajak (NOP) pada konsep peta
blok
NOP perlu disusun lagi sesuai dengan pola spiral. Ada kemungkinan
nomor urut pengukuran tidak/belum sesuai dengan urutan NOP ;
maka perlu dilakukan pembetulan.
c. Penghitungan Luas Tanah dan Bangunan
Luas tanah dan bangunan langsung dihitung agar bisa langsung
dicantumkan pada SPOP dan LSPOP untuk menghindarkan
penumpukan pekerjaan.
d. Melengkapi pengisian SPOP dan LSPOP (NOP, Nama,
Luas, Kode ZNT, dll)
e. Pembuatan Daftar Himpunan Objek Pajak (DHOP)
Data objek dan subjek pajak dicatat dalam DHOP yang merupakan
kumpulan data objek/subjek pajak per blok per desa/kelurahan.
f. Penyetoran SPOP dan LSPOP ke Pengawas Lapangan
setiap hari Senin
Sebelum disetorkan ke Pengawas Lapangan SPOP dan LSPOP
dibundel (diikat) per 100 Objek Pajak.
g. Penyetoran konsep peta blok dan DHOP setelah satu blok
selesai didata ke Pengawas Lapangan.
C. Pengawas Lapangan
a. Menerima hasil pendataan (SPOP dan LSPOP, konsep peta blok,
DHOP) dari Petugas Lapangan
b. Memeriksa dan melakukan koreksi hasil pendataan yang telah diterima
c. Melakukan penyetoran SPOP dan LSPOP kepada Koordinator Lapangan
(KORLAP)
d. Melakukan Kodifikasi (pengumpulan) konsep peta blok dan DHOP per
desa/kelurahan
e. Melakukan penyetoran konsep peta blok dan DHOP yang telah
dikodifikasi kepada Koordinator Lapangan (KORLAP)
D. Koordinator Lapangan
a. Melakukan pencatatan hasil-hasil pendataan
b. Menyetorkan SPOP dan LSPOP ke Petugas Data Entry untuk
direkam
c. Melakukan pembuatan laporan pelaksanaan pendataan.
E. Petugas Data Entry
a. Melakukan perekaman data SPOP dan LSPOP
b. Melaporkan hasil perekaman data.
PROSEDUR PELAYANAN PBB
ARUS BERKAS PELAYANAN SATU TEMPAT
Wewenang KPPBB dan Pemerintah Kabupaten / Kota
Dalam lingkup administrasi dan pengelolaan PBB, KPPBB menerima
pelimpahan wewenang secara hirarki struktural dari Menteri Keuangan melelui
Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun salah satu wewenang tersebut adalah
menyediakan pokok ketetapan PBB di wilayah Kabupaten / Kota yang menjadi
wilayah kerjanya untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota guna
dilakukan pemungutan.
Pemerintah Kabupaten / Kota menerima kewengan pemungutan PBB dari Menteri
Keuangan melalui DJP dan KP PBB berdasarkan Kep. Menkeu No. 1008 tahun
1985 yang selanjutnya didelegasikan kepada Camat dan Kades / Kep. Kelurahan.
KPP PRATAMA
SEKSI TEKNISLAINNYA
KOORDINATORWAJIB
PAJAK
KETERANGAN :
Alur berkas, diproses pada Tempat Pelayanan
Alur berkas, diproses pada Seksi terkait
PENERIMABERKAS PEMROSES
URUSAN
SEKSIPDI PENYAMPAI
HASILKELUARAN
1. Pendaftaran Obyek Pajak Baru.
- Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya.
- Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani WP.
- Surat Kuasa dalam hal SPOP di isi dan ditanda tangani oleh kuasa WP.
- Bukti pendukung yang perlu di lampirkan :
a. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari WP.
b. Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
- Sertifikat;
- Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris;
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.
2. Mutasi Obyek/Subyek Pajak.
- Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya.
- Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani WP
- Surat Kuasa dalam hal SPOP di isi dan ditanda tangani oleh kuasa WP.
- Bukti pendukung yang perlu di lampirkan :
a. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari WP.
b. Asli SPPT tahun yang bersangkutan.
c. Foto copy bukti pembayaran ( STTS ) tahun sebelumnya.
d. Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
- Sertifikat;
- Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris;
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.
3. Pembetulan SPPT.
- Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya.
- Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani WP
- Surat Kuasa dalam hal SPOP di isi dan ditanda tangani oleh kuasa WP.
- Bukti pendukung yang perlu di lampirkan :
a. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari WP.
b. Asli SPPT tahun yang bersangkutan.
c. Foto copy bukti pembayaran ( STTS ) tahun sebelumnya.
d. Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
- Sertifikat;
- Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris;
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.
4. Pembatalan SPPT.
- Permintaan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya.
- Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain.
- Asli SPPT tahun yang bersangkutan.
- Surat Pengantar Lurah/Kepala Desa untuk pengajuan secara kolektif.
5. Pembuatan Salinan SPPT.
- Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya.
- Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain.
- Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
- Foto copy SPPT tahun sebelumnya.
- Bukti pembayaran PBB ( STTS ) tahun terakhir.
6. Keberatan atas Pajak Terhutang.
- Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya.
- Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain.
- Asli SPPT tahun yang bersangkutan.
- Bukti pendukung yang perlu di lampirkan :
a. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari WP.
b. Foto copy STTS tahun sebelumnya.
c. Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
- Sertifikat;
- Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris;
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.
7. Pengurangan atas Pajak Terhutang.
- Permohonan secara tertulis dari WP atau kuasanya.
- Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain.
- Foto copy SPPT tahun yang bersangkutan.
- Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari WP.
- Foto copy bukti pembayaran PBB ( STTS ) tahun terakhir.
- Foto copy SPT PPh tahun terakhir dan Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang
sudah diaudit oleh Akuntan Publik, bagi Wajib Pajak Badan.
- Bukti pendukung yang perlu di lampirkan :
a. Foto copy Surat Keputusan Pensiun;
b. Foto copy Surat Pernyataan dari Lurah/Kepala Desa;
c. Foto copy Tanda Penerimaan Uang Pensiun;
8. Restitusi / Kompensasi
Persyaratan Restitusi dan Kompensasi :
1. Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasannya dengan mengisi
formulir permohonan.
2. Surat Kuasa dalam hal dikuasakan.
3. Asli SPPT / SKP / ATP dan Tanda Bukti Pelunasan (SPPT) PBB tahun yang
bersangkutan.
4. Asli Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan atau Banding
5. Foto copy SPPT tahun berikutnya dalam hal kompensasi
6. Foto copy tanda pembayaran / STTS PBB minimal 3 tahun terakhir
7. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari Wajib Pajak
CONTOH PENGAJUAN :
Pengajuan : Data Baru
Kepada :
Yth. Kepala KPP Pratama MojokertoJl. Gajah Mada No. 145Mojokerto
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :…………………………………………………………
Alamat :…………………………………………………………
Dengan ini mengajukan permohonan Data Baru atas obyek pajak :
Nama Jalan :…………………………………………………………
Kel / Desa :…………………………………………………………
Kecamatan : ………..……………………………………………
Kota :…………………………………………………………
Karena sampai saat ini obyek pajak tersebut belum pernah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan / PBB ( Belum pernah diterbitkan SPPT PBB-nya )Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :
1. Foto copy KTP/KK2. Surat Kuasa ( dalam hal permohonan ditandatangani pihak lain)3. SPOP dan LSPOP4. Foto Copy sertifikat / Akte Jual – beli5. Surat Keterangan dari Kepala Desa /Lurah yang menyatakan :
…………………………………………………………………..Demikian permohonan kami. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Mojokerto, …………..... 2009
Pemohon .
……………………
Keterangan :*) Coret yang tidak perlu
Pengajuan : Permohonan Mutasi/Pembetulan Kepada Yth. Kepala KPP Pratama MojokertoJln. Gaja Mada No. 143 Mojokerto
Perihal : Permohonan Mutasi/Pembetulan *)Objek / Subjek PBB Tahun …….....
Sehubungan dengan terjadinya : Jual Beli/Hibah/Waris/……*)
Kami mohon untuk diadakan perubahan data Objek/Subjek PBB Lama :
Nomor SPPT : ……………………………………..…………………..
Nama Wajib Pajak : ………………………….……………………………..
A l a m a t : ……………….………………………………………..
Letak Objek Pajak : ………..………………………………………………..
Luas Tanah : …..………………....…………..m2
Luas Bangunan : ……………..…………………..m2
Baru : Menjadi
Nomor SPPT : ………..………………………………………………..
Nama Wajib Pajak : ………..………………………………………………..
A l a m a t : ………..………………………………………………..
Letak Objek Pajak : ………………………………………………………….
Luas Tanah : ………………………………….m2
Luas Bangunan : ………………………………….m2
Untuk kelengkapan dan proses lebih lanjut bersama ini kami sertakan :
1. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya ……….*)
2. Foto copy SPPT dan tanda bukti pembayaran (STTP) PBB tahun terakhir
3. SPOP dan LSPOP
4. Foto copy salah satu surat tanah dan bangunan, antara lain :
- Sertifikat
- Akta Jual Beli
- Akta Hibah
- Akta Waris
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Surat Keterangan Lain
- ………………………………….
Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.
Mengetahui
( ...................................... )
Mojokerto, ............................... 2009
Pemohon
( ............................................. )
*) Coret yang tidak perlu
Pengajuan : Keberatan atas SPPT PBB (Perorangan)
Lampiran : 1 (satu) setHal : Keberatan atas SPPT/SKP PBB
Yang diajukan secara perseoranganTahun Pajak ……….
Yth. Direktur Jendral Pajak u.p. Kepala KPP Pratama MojokertoJln. Gajah Mada No. 143 Mojokerto
Yang bertanda di bawah ini :
N a m a : …………………………………………………………………..NPWP : ……………………………………………………………………Alamat : …………………………………………………………………..Nomor telepon : ……………………………………………………………………Sebagai Wajib Pajak atas Objek Pajak :NOP : …………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………….PBB terutang : Rp ……………... (………………………………………………)Tanggal SPPT/SKP PBB*) diterima : …………………………………………….Dengan ini mengajukan keberatan dengan alasan :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut :1. Bumi : ……... m2 x Rp ……... /m2 = Rp …………………2. Bangunan : ... …... m2 x Rp………./m2 = Rp …………………3. NJOP ( 1+2 ) = Rp …………………4. NJOPTKP = Rp …………………5. NJOP untuk perhitungan PBB ( 3+4 ) = Rp …………………6. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 20 % atau 40 % x (5) = Rp …………………7. PBB yang terhutang 0,5 % x NJKP = Rp …………………
Bersama ini dilampirkan :
1. Asli SPPT yang diajukan keberatan2. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas
kainnya*)4. Foto copy SPPT dan tanda bukti pembayaran (SPPT) PBB tahun
terakhir. 5. SPOP dan LSPOP5 Foto copy surat tanah/bangunan,
(sertifikat/Akta Jual Beli/IMB/Surat Keterangan Kepala Desa*)6. Surat Kuasa (dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh
Wajib Pajak)
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
………………, ……………………
Wajib Pajak
(……………………………)
*) Coret yang tidak perlu
Pengajuan : Keberatan atas SPPT PBB (Kolektif)
(KOP SURAT DESA/KELURAHAN)
Nomor : ....................
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Keberatan atas SPPT
Yang diajukan secara kolektif tahun .......
Yth. Direktur Jendral Pajak u.p. Kepala KPP Pratama MojokertoJln. Gajah Mada No. 143 Mojokerto
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Kepala Desa/ Lurah : .......................................................
Kecamatan : .......................................................
Kota : .......................................................
Nomor Telepon : .......................................................
Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB yang
terutang Tahun Pajak .............. sejumlah ............... SPPT yang terletak di
desa/kelurahan *) ............................. dengan alasan keberatan dan perhitungan
PBB yang terutang menurut Wajib Pajak sebagaimana terlampir.
Bersama ini dilampirkan :
1. Asli SPPT tahun pajak ........ sejumlah ...... lembar
2. Lampiran daftar keberatan PBB yang diajukan secara kolektif dan/atau
Untuk kelengkapan dan proses lebih lanjut bersama ini kami sertakan :
1. Fotokopi KTP atau identitas
lainnya
2. Fotokopi SPPT tahun
sebelumnya
3. Fotokopi tanda bukti
pembayaran PBB tahun tarakhir
4. Lain-lain .......................
Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.
....................., ................. 20...
Pemohon
...................................
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
I. Pengertian
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak (WP)
untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk
menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang.
II. Hak Wajib Pajak
1. Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada setiap Kantor Pelayanan
PBB, Kantor Penyuluhan Pajak, atau tempat lain yang ditunjuk.
2. Memperoleh penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian maupun
penyampaian kembali SPOP pada Kantor Pelayanan PBB/Kantor
Penyuluhan Pajak.
3. Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dari Kantor Pelayanan
PBB/Kantor Penyuluhan Pajak.
4. Memperbaiki/mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian
dengan melampirkan foto kopi bukti yang sah (sertifikat tanah, akta jual beli
tanah, dan lain-lain).
5. Menunjuk orang/pihak lain selain pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan
surat kuasa khusus bermeterai, sebagai kuasa Wajib Pajak untuk mengisi
dan menandatangani SPOP.
6. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP
sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang
sah.
III. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
1. Mendaftarkan Objek Pajak dengan cara mengisi SPOP.
2. Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap:
- Jelas berarti dapat dibaca sehingga tidak salah tafsir;
- Benar berarti data yang diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Lengkap berarti terisi semua dan ditandatangani.
3. Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi WP ke Kantor Pelayanan
PBB atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat selambat-lambatnya 30 hari
setelah formulir SPOP diterima.
4. Melaporkan perubahan data Objek Pajak/WP kepada Kantor Pelayanan
PBB atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat dengan cara mengisi SPOP
sebagai perbaikan/pembetulan SPOP sebelumnya.
IV. SANKSI
a. Sanksi Administrasi
1). Dalam hal WP tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari PBB yang
terutang.
2). Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar
(lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP degan sanksi berupa denda
administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terutang.
b. Sanksi Pidana
1). Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau
mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian
bagi negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)
bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang;
2). Barang siapa karena dengan sengaja:
- tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat
Jenderal Pajak;
- menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap
dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
- memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen yang palsu
atau dipalsukan seolah-olah benar;
- tidak memperlihatkan data atau tidak meminjamkan surat atau dokumen
lainnya;
- tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang
diperlukan;
sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali
pajak yang terutang. Sanksi pidana tersebut dilipatkan dua apabila seseorang
melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun,
terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang
dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.
PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PBB
Penagihan adalah Sebuah upaya untuk memungut pajak yang telah jatuh
tempo pembayarannya.
I. Dasar Hukum UU No.12 Th 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah
dengan UU No.12 Th 1994.
1. UU No.21 Th 1997 tentang BPHTB sebagaimana telah diubah dengan UU
No.20 Th 2000.
2. UU No.19 Th 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Th 2000.
3. Peraturan Pemerintah :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tanggal 20 Desember
2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tanggal 20 Desember
2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari
Penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan Surat
Paksa.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 tanggal 20 Desember
2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama
Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka
penagihan pajak dengan Surat Paksa.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-01/PJ.75/2005 tanggal 3 Maret
2005 tentang Kebijaksanaan Penagihan Pajak Tahun 2005, meliputi 21
point, pada point 21 Kebijaksanaan Penagihan yang telah diatur dalam Surat
Edaran tentang Kebijaksanaan Penagihan tahun-tahun sebelumnya,
termasuk penerbitan Reward, sepanjang tidak bertentangan dengan surat
edaran ini, antara lain :
a. Melaksanakan Penagihan secara persuasif (Soft Collection), antara lain:
1) Menghubungi WP/Penanggung Pajak melalui telepon.
2) Mengundang WP/Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan
penyelesaiannya.
3) Mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunsan utang
pajak.
4) Meminta WP/Penanggung Pajak agar secara sukarela menyerahkan
harta kekayaannya untuk pelunasan pajak.
b. Dari hasil Penagihan Persuasif ditetapkan WP/Penanggung Pajak yang
Kooperatif dan Non Kooperatif.
1) WP/Penanggung yang kooperatif dapat diberikan reward
sesuai ketentuan perpajakan :
Penghapusan sanksi administrasi ,
Pembetulan SKP/STP,
Penjadwalan kembali pembayaran utang pajak, dsb.
2) WP/Penanggung yang non kooperatif dilaksanakan
tindakan keras (hard collection) :
Penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak
Seketika dan Sekaligus.
Surat Paksa
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
Pengumuman ke media masa
Pencegahan ke luar negeri
Pelelangan harta WP/Penanggung yang disita.
II. Penerbitan STP PBB dan STB BPHTB
Penerbitan STP :
Terhadap jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, setelah lewat jatuh
tempo pembayaran sesuai dengan SPPT atau SKP, pembayarannya ditagih
dengan Surat Tagihan PBB. Pajak terhutang berdasarkan STP PBB harus
dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya STP PBB tersebut
oleh Wajib Pajak.
Dengan terbitnya STP PBB, maka SPPT atau SKP yang menjadi dasar
penerbitan STP tidak lagi menjadi dasar penagihan PBB setelah terbitnya STP
PBB.
Penerbitan STB :
Surat Tagihan BPHTB diterbitkan apabila BPHTB kurang dibayar akibat salah
tulis atau salah hitung pada SSB.
Untuk Menagih sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
STB merupakan dasar penagihan BPHTB disamping dasar penagihan lainnya
seperti SKBKB, SKBKBT serta SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan
Banding yang menyebabkan perintah pajak yang harus dibayar bertambah. STB
harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya STB tersebut oleh
WP.
Pelaksanaan Penagihan
1. Surat Teguran
Sebagai langkah awal pelaksanaan penagihan diterbitkan Surat Teguran
setelah 7 hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran STP
PBB/STB/SKBKB/SKBKBT atau SK Keberatan/SK Pembetulan/Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah pajak bertambah.
Dalam jangka waktu paling lama 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran
PBB atau BPHTB harus sudah dilunasi.
2. Surat Paksa
Diterbitkan apabila :
- WP tidak melunasi hutang pajak s/d tanggal jatuh tempo dn
kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
Surat lain yang sejenis.
- WP tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan
angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
SURAT PAKSA HARUS DILUNASI JANGKA WAKTU 2 X 24 JAM.
- Penyampaian Surat Paksa disertai dengan
Pemberitahuan Surat Paksa kepada WP dan dituangkan dalam Berita
Acara Penyampaian Surat Paksa.
3. Penyitaan
- Dilakukan berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan jika WP
tidak melunasi hutang pajak setelah lewat 2 X 24 jam sejak Surat Paksa
diberitahukan.
- Disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.
- Jika WP tidak hadir penyitaan dapat dilakukan asalkan disaksikan oleh
salah seorang saksi yang berasal dari Pemda.
- Penyitaan disertai Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani
oleh Juru Sita, WP dan saksi-saksi.
- Atas barang yang disita ditempel SEGEL SITA.
4. Lelang
a. Sebelum lelang dilaksanakan, didahului dengan Pengumuman
Lelang sekurang-kurangnya 14 hari setelah penyitaan.
b. Pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya 14 hari setelah
pengumuman lelang.
c. Sebelum barang sita dilelang, WP diberi kesempatan menentukan
barang-barang yang akan dilelang.
d. Pelaksanaan lelang dapat dibatalkan :
- Apabila WP telah melunasi utang pajak dengan biaya penagihannya.
- Berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak
ketiga atas kepemilikan barang yang disita.
- Berdasarkan putusan BPSP yang mengabulkan gugatan WP
terhadap pelaksanaan penagihan pajak.
- Apabila objek sita yang akan dilelang musnah karena bencana alam.
TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN,
PELIMPAHAN, DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,DEPARTEMEN KEUANGAN
DANDIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM,
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAHDEPARTEMEN DALAM NEGERI
NOMOR :KEP-54/A/2003,
KEP-47/PJ./2003, KEP-973-011 TAHUN 2003,
No.973-012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN, PELIMPAHAN,DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DEPARTEMEN KEUANGAN DAN
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH, DEPARTEMEN DALAM NEGERI,
Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam
melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menunjuk bank-bank swasta untuk menjadi bank persepsi Pajak Bumi dan Bangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan, dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
Mengingat :1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum (SKU) Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM, DAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN, PELIMPAHAN, DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).
Pasal 1Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:
a. Bank/Kantor Pos Operasional V PBB adalah Bank Pemerintah/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dan melakukan pembagian hasil penerimaan PBB ke instansi yang berhak;
b. Bank/Kantor Pos Persepsi PBB adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP-PBB, TP-PBB On-line dan melimpahkan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Operasional V PBB;
c. Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik adalah Bank Pemerintah/ Bank Swasta Nasional/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP?PBB Elektronik dan melimpahkan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB;
d. DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran; e. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) atau unit kerja sejenis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kota, atau Dinas Pendapatan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas menangani pendapatan daerah;
f. DPH adalah Daftar Penerimaan Harian; g. DRPM adalah Daftar Rincian Pembayaran Mingguan; h. KPKN adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bertindak
sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN); i. KPPBB adalah Kantor Pelayanan PBB; j. LBP adalah Laporan Bulanan Penerimaan; k. LMP adalah Laporan Mingguan Penerimaan; l. LPPM adalah Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan; m. NOP adalah Nomor Objek Pajak atau nomor SPPT; n. Pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan secara elektronik adalah
pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine) atau fasilitas perbankan elektronik lainnya;
o. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB sektor Pedesaan dan atau sektor Perkotaan dan menyetorkannya ke TP-PBB atau TP-PBB On-line;
p. RLMP adalah Rekap Laporan Mingguan Penerimaan; q. SKP adalah Surat Ketetapan PBB; r. SPPg adalah Surat Pengantar Pengiriman; s. SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; t. SSP adalah Surat Setoran Pajak; u. STPPBB adalah Surat Tagihan Pajak PBB; v. STTS adalah Surat Tanda Terima Setoran; w. Tempat Pembayaran PBB yang selanjutnya disebut TP-PBB adalah Bank
Pernerintah/Bank Swasta Nasional/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pernbayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP/STPPBB;
x. Tempat Pernbayaran PBB Elektronik yang selanjutnya disebut TPPBB Elektronik adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan secara elektronik dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik;
y. Tempat Pernbayaran PBB On-line yang selanjutnya disebut TP-PBB On-line adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Mented Keuangan untuk menerima pernbayaran PBB sektor Pedesaan clan Perkotaan secara on-line dan mernindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB;
z. TTS adalah Tanda Terima Setoran.
Pasal 2Tata cara pembayaran, pemindahbukuan dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan melalui TP-PBB adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan Bersama ini.
Pasal 3Tata cara pembayaran, pemindahbukuan dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan melalui TP-PBB On-line adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan Bersama ini.
Pasal 4Tata cara pembayaran, pemindahbukuan dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan melalui TP-PBB Elektronik adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Bersama ini.
Pasal 5Tata cara pembayaran dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Non Migas adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Keputusan Bersama ini.
Pasal 6Tata cara pembayaran dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran V Keputusan Bersama ini.
Pasal 7Tata cara pembagian hasil penerimaan PBB adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Keputusan Bersama ini.
Pasal 8Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama ini diatur dengan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal
Pajak, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.
Pasal 9Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku,
1. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor SE-143/A 1987, Nomor SE-33/PJ.7/1987 dan Nomor 973/1277/PUOD tanggal 26 Maret 1987 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Bank Pemerintah (Kecuali Bapindo dan BTN) dan Pembagian Hasil Penerimaannya Serta Pembayaran Biaya Pemungutan Kepada Petugas Pemungut;
2. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor SE111/A/51/1293, Nomor SE-64/PJ.6/1993 dan Nomor 973/4708/PUOD tanggal 22 Desember 1993 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor SE-68/A/66/0595, Nomor SE-29/PJ.6/1995 dan Nomor 973/1505/PUOD tanggal 17 Mei 1995 tentang Perubahan Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan (Migas);
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, peraturan pelaksanaan dan bentuk formulir yang telah ada di bidang penerimaan, pelimpahan, dan pembagian hasil penerimaan PBB, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bersama ini.
Pasal 11Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 10 Maret 2003
DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd ttd.HADI POERNOMO A. ANSHARI RITONGANIP 060027375 NIP 060027032
TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN,DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB SEKTOR PEDESAAN
DAN PERKOTAAN MELALUI TP-PBB
1. WAJIB PAJAK 1.1. Pembayaran melalui TP-PBB. a
.Wajib Pajak membayar PPB terutang melalui TP-PBB.
b.
Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
c. Wajib Pajak menerima 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB dari TP-PBB.
d.
Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/transfer, Wajib Pajak menerima 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB disertai dengan SPPg dari TP-PBB.
1.2 Pembayaran melalui Petugas Pemungut. a Dalam hal tempat tinggal Wajib Pajak jauh dan sulit sarana dan prasarana ke
TP-PBB, TP-PBB On-line, dan TP-PBB Elektronik, Wajib Pajak dapat membayar PBB terutang melalui Petugas Pemungut dan selanjutnya Petugas Pemungut menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB ke TP-PBB.
b Wajib Pajak menerima TTS lembar ke-1 dari Petugas Pemungut sebagai tanda bukti sementara penerimaan pembayaran PBB.
c. Setelah Petugas Pemungut menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB ke TP-PBB, Wajib Pajak menerima 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah.
2 PETUGAS PEMUNGUT 2.1 Menerima TTS dan DPH dari Dipenda/Kepala Desa/Lurah dengan Berita Acara. 2.2 Menerima pembayaran PBB terutang dari Wajib Pajak dan menyerahkan TTS
lembar ke-1 kepada Wajib Pajak serta mencatat hasil penerimaan PBB ke dalam DPH dalam rangkap empat.
2.3. Menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari Wajib Pajak ke TP-PBB dengan menggunakan DPH dalam rangkap empat dilampiri dengan TTS lembar ke-2, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.
untuk daerah yang sulit sarana dan prasarana ke TP-PBB, penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sekali;
b.
untuk daerah yang mudah sarana dan prasarana ke TP-PBB tetapi berdasarkan pertimbangan perlu ditunjuk Petugas Pemungut, pembayaran dilakukan setiap hari.
2.4 Menerima 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' serta DPH dan TTS lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB.
2.5. Menyampaikan 'STTS lembar untuk Wajib Pajak'kepada Wajib Pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah selambat-lambatnya tujuh hari sejak penyetoran sebagaimana dimaksud butir 2.3. di atas.
2.6. Menyampaikan DPH yang telah diregistrasi oleh TP-PBB, masing-masing sebagai berikut :
a.
lembar ke-1 kepada Kepala Desa/Lurah bersamaan dengan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud butir 2.7.a;
b.
lembar ke-2 ke Dipenda;
c. lembar ke-3 kepada Camat; d lembar ke-4 sebagai pertinggal. 2.7. Membuat laporan kepada Kepala Desa/Lurah minimal tujuh hari sekali,
mengenai : a
.jumlah penerimaan pembayaran PBB dari Wajib Pajak dan setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari Wajib Pajak ke TP-PBB dilampiri dengan DPH lembar ke-1 dan TtS lembar ke-2 yang masing-masing telah diregistrasi oleh TP-PBB;
b.
penggunaan TTS sewaktu mengajukan permintaan TTS baru disertai penyerahan bonggol TTS lama.
3 KEPALA DESA/LURAH 3.1. Menerima laporan dari Petugas Pemungut mengenai :
a.
hasil penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB ke TP-PBB dilampiri dengan DPH lembar ke-1 dan TTS lembar ke-2 yang masing-masing telah diregistrasi oleh TP-PBB;
b.
penggunaan TTS.
3.2. Membuat dan menyampaikan LMP PBB sehubungan dengan butir 3.1. di atas kepada Camat dan menyampaikan tembusannya ke Dipenda.
4 CAMAT 4.1 Menerima DPH lembar ke-3 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB dari Petugas
Pemungut. 4.2 Menerima LMP PBB dari Kepala Desa/Lurah. 4.3 Menerima tembusan LMP PBB dari TP-PBB. 4.4 Membuat dan menyampaikan LBP PBB sehubungan dengan butir 4.2. dan 4.3. ke
Dipenda.
5 DIPENDA 5.1. Menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari a Petugas Pemungut, berupa DPH lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP?
PBB; b Kepala Desa/Lurah, berupa tembusan LMP PBB; c Camat, berupa LBP PBB; d TP-PBB, berupa 'STTS lembar untuk Dipenda' yang PBB-nya telah dibayar
oleh Wajib Pajak. e Bank/Kantor Pos Persepsi PBB, berupa : 1
)Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP-PBB;
2)
RLMP PBB;
3)
Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB;
4)
Rekening Koran mingguan dan Rekening Koran sampai dengan akhir bulan;
f) Bank/Kantor Pos Operasional V PBB, berupa : 1
)Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB;
2)
Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak;
3)
Rekening Koran mingguan dan Rekening Koran sampai dengan akhir bulan.
5.2. Membuat dan menyampaikan LBP PBB sehubungan dengan butir 5. 1. di atas kepada Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta khusus untuk wilayah DKI Jakarta dan menyampaikan tembusannya ke KPPBB.
5.3 Menerima laporan pembukuan Rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dan Operasional V PBB.
5.4 Mencocokkan jumlah uang hasil penerimaan PBB yang telah dilimpahkan ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB minggu ini pada RLMP PBB dan Rekening Koran mingguan dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB sebagaimana dimaksud butir 5.1.e.2) dan 5.1.e.4) dengan jumlah uang pada Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/ Kantor Pos Operasional V PBB sebagaimana dimaksud butir 5.1.f.1.)
6 TP-PBB 6.1 Menerima STTS dan DHKP PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dengan
Berita Acara. 6.2 Menerima pembayaran PBB terutang dari Wajib Pajak. 6.3. Menyerahkan STTS lembar untuk Wajib Pajak' yang PBB-nya telah dibayar oleh
Wajib Pajak kepada Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/transfer, TP-PBB berkewajiban mengirimkan 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' dengan SPPg kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
6.4 Menerima setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari Petugas Pemungut yang dilampiri dengan DPH dalam rangkap empat dan TTS lembar ke-2.
6.5 Meregistrasi DPH dan TTS lembar ke-2 sebagaimana butir 6.4. yang diserahkan oleh Petugas Pemungut.
6.6 Menyerahkan 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' serta DPH dan TTS lembar ke-2
yang telah diregistrasi kepada Petugas Pemungut. 6.7. Menyampaikan 'STTS lembar untuk KPPBB' dan 'STTS lembar untuk Dipenda'
yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak masing-masing ke: a KPPBB; b Dipenda. 6.8. Membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB pada hari kerja yang
bersangkutan. 6.9 Memindahbukukan saldo penerimaan PBB ke Bank/Kantor Persepsi PBB pada
hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur. 6.1
0Menyusun LMP PBS yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan Perkotaan dan mengirimkannya ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB selambat-lambatnya hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur dan menyampaikan tembusannya kepada Camat dan KPPBB
7 BANK/KANTOR POS PERSEPSI PBB 7.1 Menerima STTS dan DHKP PBB dari KPPBB dan mendistribusikannya ke
masing-masing TP-PBB dengan Berita Acara. 7.2 Membuka rekening Kas Negara q.q. PBB secara otomatis dan melaporkannya ke
KPKN, KPPBB, dan Dipenda. 7.3 Menerima pemindahbukuan saldo penerimaan PBB dari TP-PBB setiap hari
Jurnat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur. 7.4 Membukukan setiap pemidahbukuan saldo penerimaan PBB dari TP-PBB pada
hari kerja bersangkutan. 7.5 Menerima LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/ Perkotaan dari
TP-PBB selambat-lambatnya hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur.
7.6 Membuat Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pemindahbukuan saldo penerimaan PBB dari TP-PBB sebagaimana dimaksud pada butir 7.3. dan mengirimkannya selambat lambatnya hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke :
a.
KPKN;
b.
KPPBB;
c. Dipenda. 7.7 Melimpahkan saldo penerimaan PBB sehubungan dengan butir 7.3. di atas ke
Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur pada minggu berikutnya.Mutasi (kredit/debet) Rekening Kas Negara q.q. PBB Pada Bank/Kantor Pos Persepsi PBB PBB agar dibulatkan dalam rupiah, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No 67/KMK.01/1990 tanggal 15 Januari l990.
7.8. Membuat Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pelimpahan saldo penerimaan PBB ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB sebagaimana dimaksud pada butir 7.7. di atas.
7.9 Menyusun RLMP PBB dan Rekening Koran mingguan dan mengirimkannya disertai dengan Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pelimpahan saldo penerimaan PBB ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB selambat-lambatnya hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke :
a KPKN; b
.KPPBB;
c. Dipenda 7.1
0Menyusun Rekening Koran sampai dengan akhir bulan dan mengirimkannya selambat-lambatnya satu hari kerja setelah hari kerja akhir bulan ke :
a KPKN; b
.KPPBB;
c. Dipenda.
8 BANK/KANTOR POS OPERASIONAL V PBB. 8.1 Membuka Rekening Kas Negara q.q. PBB secara otomatis dan melaporkannya ke
KPKN, KPPBB, dan Dipenda. 8.2 Menerima pelimpahan saldo penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi
PBB setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur.
8.3 Membukukan setiap pelimpahan penerimaan PBB dari Bank/ Kantor Pos Persepsi PBB ke dalam rekening Kas Negara q.q. PBB pada hari kerja bersangkutan.
8.4 Membuat Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan saldo penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB sebagaimana dimaksud pada butir 8.2. serta Rekening Koran mingguan dan mengirimkannya selambat-lambatnya pada hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke:
a KPKN; b
.KPPBB;
c Dipenda, Pada Nota Kredit/Berita Tambah pelimpahan penerimaan PBB dari Bank/Kantor
Pos Persepsi PBB diberi uraian keterangan "Pelimpahan penerimaan PBB . dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB .. sebanyak .STTS".
8.5 Membagi saldo penerimaan PBB sehubungan dengan butir 8.2. ke rekening instansi yang berhak setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur pada minggu berikutnya.
8.6 Membuat Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak serta Rekening Koran mingguan dan mengirimkannya selambat-lambatnya pada hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke :
a KPKN; b
.KPPBB;
c Dipenda. 8.7 Menyusun Rekening Koran sampai dengan akhir bulan dan mengirimkannya
selambat-lambatnya satu hari kerja setelah hari kerja akhir bulan ke : a
.KPKN;
b.
KPPBB;
c. Dipenda.
9 KPPBB 9.1 Menyerahkan STTS dan DHKP PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dengan
Berita Acara. 9.2 Menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari : a TP-PBB, berupa tembusan LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan,
Pedesaan/Perkotaan dan 'STTS lembar untuk KPPBB yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak.
b.
Bank/Kantor Pos Persepsi PBB, berupa :
1)
Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP-PBB;
2)
RLMP PBB;
3)
Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB.
4)
Rekening Koran mingguan dan Rekening koran sampai dengan akhir bulan.
c Bank/Kantor Pos Operasional V PBB, berupa : 1
)Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB
2)
Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak;
3)
Rekening Koran mingguan dan Rekening Koran sampai dengan akhir bulan.
d.
KPKN, berupa LMP PBB beserta pernbagian hasil penerimaan dan pengembalian PBB (D.A.08.03) setiap hari Selasa atau hari kerja berikutnya apabila hari Selasa libur.
e Dipenda, berupa tembusan LBP PBB,
9.3. Membuat daftar pengawasan penerimaan dokumen sehubungan dengan butir 9.2. sebagaimana mestinya.
9.4. Menerima laporan pembukaan Rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dan Operasional V PBB.
9.5 Melakukan penelitian dokumen pembayaran PBB dengan cara sebagai berikut :
a Mencocokkan jumlah penerimaan dan jumlah transaksi penerimaan PBB minggu ini pada RLMP PBB dengan Rekening Koran mingguan dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB;
b.
Mencocokkan jumlah penerimaan PBB yang telah dilimpahkan ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB minggu ini pada RLMP PBB dan Rekening Koran mingguan dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dengan jumlah uang pada Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB.
10
KPKN
10.1
Bendaharawan Umum Pemegang Rekening Kas Negara A (Seksi Bank Tunggal) menerima dokumen penerimaan PBB dari :
a Bank/Kantor Pos Persepsi PBB, berupa : 1
)Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dan TP-PBB;
2)
RLMP PBB;
3)
Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB;
4)
Rekening Koran mingguan dan Rekening Koran sampai dengan akhir bulan.
b Bank/Kantor Pos Operasional V PBB berupa : 1
)Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB;
2)
Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak;
3)
Rekening Koran mingguan dan Rekening Koran sampai dengan akhir bulan.
10.2
Membuat daftar pengawasan penerimaan dokumen, sehubungan dengan butir 10.1 sebagaimana mestinya.
10.3
Menerima laporan pembukaan Rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dan Operasional V PBB.
10.4
Melakukan penelitian dokumen penerimaan PBB dengan cara sebagai berikut:
a Mencocokkan jumlah penerimaan dan jumlah transaksi penerimaan PBB minggu ini pada RLMP PBB dengan Rekening Koran mingguan dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB;
b Mencocokkan jumlah penerimaan PBB yang dilimpahkan ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB minggu ini pada RLMP PBB dan Rekening Koran mingguan dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dengan jumlah uang pada Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB.
10.5
Membukukan dokumen penerimaan PBB yang dilakukan oleh Seksi BankTunggal berupa Nota Kredit/Berita Tambah dari Bank/ Kantor Pos Operasional V PBB ke dalam :
a Buku Bank/Kantor Pos Operasional V PBB (DA.05.03) di kolom penerimaan; b Buku Kas Pembantu Penerimaan (DA.05.01) dengan kode Sub Kelompok
MAP (BKPP) 0140 MAP 0141 s.d. 0146; c Buku Bank Tunggal/Buku Pos Umum (DA.05.05). 10.
6Membuat LMP PBB beserta Pembagian Hasil Penerimaan dan Pengembalian PBB (DA.08.03) dan mengirimkannya ke KPPBB yang bersangkutan setiap hari Selasa atau hari kerja berikutnya apabila hari Selasa libur.
LAMPIRAN II
TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN,DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB SEKTOR PEDESAAN
DAN PERKOTAAN MELALUI TP-PBB ON-LINE
1.
WAJIB PAJAK
1.1.
Pembayaran melalui TP-PBB On-line Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line.
1.2.
Pembayaran melalui Petugas Pemungut Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB Online.
2. PETUGAS PEMUNGUT
Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line.
3 KEPALA DESA / LURAH
Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line.
4 CAMAT
Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line.
5 DIPENDA
Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line
6 TP-PBB On-Line
Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan dan penyesuaian sebagai berikut :
6.1 Tidak menerima STTS clan DHKP PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB. 6.2 Mencetak 'STTS lembar untuk Bank, 'STTS lembar untuk Wajib Pajak', 'STTS
lembar untuk KPPBB, dan 'STTS lembar untuk Dipenda', pada saat Wajib Pajak membayar PBB terutang.
6.3 Membatalkan STTS yang telah dicetak jika Wajib Pajak membatalkan pembayaran PBB terutang pada saat pembayaran tersebut;
6.4 Membuat dan mengirimkan LPPM dilampiri dengan STTS yang telah dibatalkan ke KPPBB setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur.
7. BANK/KANTOR POS PERSEPSI PBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian
sebagai berikut : 7.1 TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line. 7.2 Tidak menerima STTS dan DHKP PBB dari KPPBB dan tidak mendistribusikannya
ke masing-masing TP-PBB On-line. 7.3 Melimpahkan saldo penerimaan PBB ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada
BanK/Kantor Pos Operasional V PBB untuk setiap wilayah Kota/Kabupaten setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur pada minggu berikutnya.
8 BANK/KANTOR POS OPERASIONAL V PBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini. 9 KPPBB
Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan dan penyesuaian sebagai berikut :
9.1.
TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line.
9.2.
Menerima LPPM dilampiri dengan STTS yang telah dibatalkan dari TP-PBB On-line setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnva apabila hari Jumat libur.
10
KPKN
Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line.
LAMPIRAN III
TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN,DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB SEKTOR PEDESAAN
DAN PERKOTAAN MELALUI TP/PBB ELEKTRONIK
1.
WAJIB PAJAK
1.1 Pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai TP-PBB Elektronik : a
.Wajib Pajak yang telah memiliki kartu ATM bank penyedia fasilitas pembayaran elektronik membayar PBB terutang melalui ATM bank ditunjuk;
b.
Wajib Pajak menerima resi/struk dari ATM yang dimaksud sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB sebagai pengganti STTS;
c. Apabila resi/struk sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.b. di atas hilang, Wajib Pajak dapat meminta salinan STTS ke KPPBB yang bersangkutan.
1.2 Pembayaran melalui Internet Banking sebagai TP-PBB Elektronik : a
.Wajib Pajak yang telah memiliki nomor identitas untuk mengakses Intemet Banking bank penyedia fasilitas pembayaran elektronik membayar PBB terutang melalui Intemet Banking bank yang ditunjuk;
b.
Wajib Pajak mencetak print out Internet banking dari fasilitas Internet Banking sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB sebagai pengganti STTS;
c. Apabila print out Internet Banking sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.b. di atas hilang, Wajib Pajak dapat meminta salinan STTS sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB di KPPBB yang bersangkutan.
1.3 Pembayaran melalui teller sebagai TP-PBB Elektronik : a
.Wajib Pajak membayar PBB terutang melalui teller bank penyedia fasilitas pembayaran elektronik yang ditunjuk;
b.
Wajib Pajak menerima 'bukti pembayaran' dari bank penyedia fasilitas pembayaran elektronik sebagai pengganti STTS;
c. Apabila bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.b. di atas hilang, Wajib Pajak dapat meminta salinan STTS sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB di KPPBB yang bersangkutan.
2.
TP-PBB ELEKTRONIK
2.1 Menerima daftar nama Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik berikut nomor Rekening Kas Negara q.q. PBB dari Kantor Pusat Ditjen Pajak u.p. Direktorat PBB dan BPHTB sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB melalui TP?PBB Elektronik dimaksud.
2.2 Menerima pernbayaran PBB clan Wajib Pajak. 2.3 Mengeluarkan resi/struk ATM, print out internet bank, atau 'bukti pembayaran'
kepada Wajib Pajak. 2.3 Melakukan komunikasi data dengan Kantor Pusat Ditjen Pajak u.p. Direktorat PBB dan BPHTB untuk setiap transaksi pembayaran PBB, dengan : a
.Meminta data PBB terutang yang akan dibayar Wajib Pajak dan informasi terkait lainnya melalui NOP;
b.
Menerima data PBB terutang dan informasi terkait lainnya;
c. Mengirimkan data konfirmasi pembayaran. 2.4 Membukukan semua pembayaran PBB. 2.5 Memindahbukukan saldo penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB
Elektronik paling lambat pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur.
2.6 Melakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB secara harian dengan Kantor Pusat Ditjen Pajak u.p. Direktorat PBB dan BPHTB;
3.
DIPENDA
Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan dan penyesuaian sebagai berikut :
3.1.
TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB Elektronik.
3.2 Bank/Kantor Pos Persepsi PBB diartikan sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik.
3.3 Tidak menerima DPH lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB dari Petugas Pemungut.
3.4 Tidak menerima tembusan LMP PBB dari Kepala Desa/Lurah.
. 3.5
.Tidak menerima LBP PBB dari Camat.
3.6.
Tidak menerima 'STTS lembar untuk Dipenda' yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak dari TP-PBB Elektronik.
3.7 Menerima DRPM PBB dari KPPBB sebagai pengganti STTS lembar untuk Dipenda yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak
3.8 Menerima LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/ Perkotaan dari KPPBB.
4.
BANK/KANTOR POS PERSEPSI PBB ELEKTRONIK
Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian sebagai berikut :
4.1 TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB Elektronik. 4.2 Tidak menerima STTS dan DHKP PBB dari KPPBB. 4.3 Tidak menerima LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/Perkotaan
dari TP-PBB Elektronik. 5 BANK/KANTOR POS OPERASIONAL V PBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian
Bank/Kantor Pos Persepsi PBB diartikan sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik.
6 KANTOR PUSAT DITJEN PAJAK U.P. DIREKTORAT PBB DAN BPHTB 6.1 Melakukan komunikasi data dengan TP-PBB Elektronik untuk setiap transaksi
pembayaran PBB, dengan : a
.Mengirimkan data PBB terutang dan informasi terkait lainnya atas permintaan TP-PBB Elektronik;
b.
Menerima data konfirmasi pembayaran.
6.2 Berdasarkan usulan dari KPPBB, menyampaikan daftar nama Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik berikut nomor Rekening Kas Negara q.q. PBB ke TP-PBB Elektronik dalam rangka pemindahbukuan hasil penerimaan PBB melalui TP-PBB Elektronik.
6.3 Melakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB secara harian dengan TP-PBB Elektronik.
6.4 Mengirimkan data pembayaran PBB secara elektronik ke KPPBB. 6.5 Mengirimkan LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/Perkotaan
secara elektronik ke KPPBB 6.6 Mengirimkan DRPM PBB secara elektronik ke KPPBB. 7 KPPBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan
dan penyesuaian sebagai berikut : 7.1 TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB Elektronik. 7.2 Bank/Kantor Pos Persepsi PBB diartikan sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi PBB
Elektronik. 7.3 Tidak menyerahkan STTS dan DHKP PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB
Elektronik. 7.4 Tidak menerima LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/Perkotaan
dan STTS lembar untuk KPPBB yang PBBnya telah dibayar oleh Wajib Pajak dari TP-PBB Elektronik.
7.5 Menerima LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/ Perkotaan dan DRPM PBB secara elektronik sebagai pengganti STTS dari Kantor Pusat Ditjen Pajak u.p. Direktorat PBB dan BPHTB.
7.6 Mencetak LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/ Perkotaan dan DRPM berdasarkan data elektronik yang dikirim oleh Kantor Pusat Dijen Pajak u.p. Direktorat PBB dan BPHTB.
7.7 Sehubungan dengan butir 7.6. di atas, mengirimkan LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/Perkotaan dan DRPM PBB sebagai pengganti 'STTS lembar untuk Dipenda' yang PBBnya telah dibayar oleh Wajib Pajak ke Dipenda.
7.8 Mencetak salinan STTS berdasarkan permintaan Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PBB melalui TP-PBB Elektronik.
7.9.
Menyampaikan usulan daftar nama Bank/Kantor Pos Persepsi PBB berikut nomor Rekening Kas Negara q.q. PBB yang akan ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak u.p. Direktorat PBB dan BPHTB sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB melalui TP-PBB Elektronik, dengan ketentuan satu Bank/ Kantor Pos Persepsi PBB untulk setiap kabupaten/kota. Dalam hal satu kabupaten/kota terdapat 2 KPPBB atau
lebih, maka setiap KPPBB mengusulkan satu nama Bank/ Kantor Pos Persepsi PBB berikut nomor Rekening Kas Negara q.q. PBS di wilayah kerjanya untuk ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik.
8 KPKN Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian
TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB Elektronik dan Bank/Kantor Pos Persepsi PBB diartikan sebagai Bank/Kantor Persepsi PBB Elektronik.
LAMPIRAN IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBBSEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, DAN
PERTAMBANGAN NON MIGAS
1.
WAJIB PAJAK
1.1. Membayar PBB terutang dengan mengisi SSP PBB rangkap 5 (lima) sebagaimana terlampir ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB yang ditunjuk.
1.2. Menerima SSP PBB lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah diregistrasi oleh Bank/Kantor Pos Persepsi PBB.
1.3. Menyampaikan SSP PBB lembar ke-3 ke KPPBB setempat.
2. BANK/KANTOR POS PERSEPSI PBB 2.1 Menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak dengan menggunakan SSP PBB
dalam rangkap 5 (lima). 2.2 Menerima SSP PBB lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah diregistrasi kepada
Wajib Pajak. 2.3 Menyampaikan SSP PBB lembar ke-2 ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB
bersamaan dengan pengiriman Nota Debet/Berita Kurang sebagaimana butir 2.9. di bawah ini.
2.4 Menyimpan SSP PBB lembar ke?4 sebagai pertinggal. 2.5 Mengirimkan SSP PBB lembar ke-5 ke Dipenda setempat bersamaan dengan
pengiriman Nota Kredit/Berita Tambah sebagaimana butir 2.7. di bawah ini. 2.6 Membukukan setiap pembayaran PBB pada hari kerja bersangkutan. 2.7 Membuat Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pembayaran
sebagaimana butir 2.1. di atas dan mengirimkannya selambat-lambatnya hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke :
a.
KPKN;
b.
KPPBB;
c. Dipenda. 2.8 Melimpahkan saldo penerimaan PBB ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada
Bank/Kantor Pos Operasional V PBB setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur pada minggu berikutnya.
2.9 Membuat Nota Debet/berita kurang sehubungan pelimpahan saldo penerimaan PBB ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB sebagaimana dimaksud pada butir 2.7. di atas.Pada Nota Debet/Berita Kurang pelimpahan saldo penerimaan PBB tersebut diberi uraian keterangan: "Pelimpahan Penerimaan PBB sebanyak . SSP PBB".'
2.10 Menyusun RLMP dan Rekening Koran Mingguan dan mengirimkannya disertai Nota Debet/Berita Kurang selambat-lambatnya hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke :
a.
KPKN;
b.
KPPBB;
c. Dipenda. 2.11 Menyusun Rekening Koran sampai dengan akhir bulan dan mengirimkannya
selambat-lambatnya satu hari kerja setelah hari kerja akhir bulan ke : a
.KPKN;
b KPPBB;
c. Dipenda.
3 BANK/KANTOR POS OPERASIONAL V PBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian
sebagai berikut : 3.1 Menerima SSP PBB lembar ke-2 dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB. 3.2 Mengirimkan SSP PBB lembar ke-2 ke KPPBB bersamaan dengan pengiriman
Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan saldo penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB.
3.3 Pada Nota Kredit/Berita Tambah pelimpahan saldo penerimaan PBB diberi uraian keterangan "Pelimpahan Penerimaan PBB. dari Bank/Kantor Persepsi PBB ... sebanyak... SSP PBB"
4 KPPBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan
dan penyesuaian sebagai berikut : 4.1 Memberikan nomor rekening Bank/Kantor Pos Persepsi PBB yang ditunjuk
kepada Wajib Pajak sehubungan dengan pembayaran PBB. 4.2 Tidak menyerahkan STTS dan DHKP PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB. 4.3 Tidak menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari TP-PBB
dan atau TP-PB On-line, berupa tembusan LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/Perkotaan dan 'STTS lembar untuk KPPBB' yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak.
4.4 Menerima Nota Kredit/Berita Tambah dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB sehubungan dengan pembayaran PBB.
4.5 Menerima SSP PBB lembar ke-3 dari Wajib Pajak. 4.6 Menerima SSP PBB lembar ke-2 dari Bank/Pos Operasional V PBB.
5 DIPENDA Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan
dan penyesuaian sebagai berikut: 5.1 Menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos
Persepsi PBB, berupa : a
.Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pembayaran PBB dari Wajib Pajak;
b.
SSP PBB lembar ke-5.
5.2 Tidak menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari TP-PBB, berupa STTS lembar untuk Dipenda' yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak.
5.3 Tidak menerima LBP PBB dari Camat. 5.4 Tidak menerima tembusan LMP PBB dari Kepala Desa/Lurah.
6 KPKN Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan
dan penyesuaian sebagai berikut : 6.1 Menerima dokumen pembayaran /laporan penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos
Persepsi PBB berupa Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pembayaran PBB dan Wajib Pajak
SURAT SETORAN PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(SSP PBB)
DEPARTEMEN KEUANGAN R.IDIREKTORAT JENDERAL KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN DANGUNAN
PAJAK SURAT SETORAN PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(SSP PBB)
Lembar ke-1Untuk Wajib Pajak sebagai buktipembayaran
A. 1. Nama Wajib Pajak :________________________________________
D Uraian Pembayaran : _________________________________________________ : _________________________________________________ E. Jumlah
Pembayaran : Terbilang : ___________________
Pokok Pajak : Rp :___________________________
Denda Administrasi
: Rp :___________________________
==========================
Jumlah :___________________________ Untuk disetor/dipindahkan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank/Kantor Pos Persepsi/Operasional V PBB *)pada Bank.................................................Nomor rekening.................................................... Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Nama jelas.............................................................
Nama jelas .................................................
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
*) Coret yang tidak perlu
Catatan :
Formulir ini terdiri dari 5 rangkap masing-masing :
Lembar ke-1 Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaranLembar ke-2 Untuk KPPBB melalui Bank/Kantor Pos Operasional V PBBLembar ke-3 Untuk KPPBB disampaikan oleh Wajib PajakLembar ke-4 Untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank/Kantor Pos Persepsi PBB)Lembar ke-5 Untuk Dipenda
LAMPIRAN V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELIMPAHANHASIL PENERIMAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS
1. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 1.1. Direktur PBB dan BPHTB atas nama Direktur Jenderal Pajak mengajukan
permintaan pembayaran PBB Pertambangan Migas ke Direktur Jenderal Lembaga Keuangan per triwulan dan pada akhir tahun untuk pelunasan/ketetapan rampung agar menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan/konversi valuta asing atas beban rekening VA Departemen Keuangan ke Bank Indonesia sehubungan dengan pembayaran PBB Pertambangan Migas dimaksud.
1.2 Menerima tembusan permintaan pemindahbukuan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan ke Bank Indonesia dan memberitahukannya ke KPPBB yang bersangkutan.
1.3 Menerima Nota Kredit/Berita Tambah lembar 3 dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB melalui KPPBB yang bersangkutan.
2. DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN 2.1 Sehubungan dengan adanya permintaan pembayaran PBB Pertambangan Migas
dari Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan meminta Bank Indonesia untuk memindahbukukan/mengkonversi valuta asing atas beban rekening VA Departemen Keuangan ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB di setiap kabupaten/ kota.
2.2 Dalam hal yang ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Operasional V PBB di Kabupaten/Kota yang bersangkutan adalah Kantor Pos, maka pemindahbukuan/konversi valuta asing atas beban rekening VA Departemen Keuangan pada Bank Indonesia ditujukan ke Rekening KPPBB pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh KPPBB.
2.3 Mengirim tembusan permintaan pemindahbukuan pernbayaran PBB Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud butir 2.1. dan 2.2. tersebut di atas ke Direktorat Jenderal Pajak dan KPPBB yang bersangkutan.
2.4 Menerima Nota Kredit/Berita Tambah Lembar 2 dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB melalui KPPBB yang bersangkutan.
3 BANK INDONESIA 3.1 Atas permintaan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Bank Indonesia
memindahbukukan/mengkonversi valuta asing atas beban rekening VA Departemen Keuangan ke :
a. Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBS di setiap Kabupaten/Kota atau;
b. Rekening KPPBB pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh KPPBB, dalam hal yang ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Operasional V PBB di Kabupaten/Kota yang bersangkutan adalah Kantor Pos.
4 BANK/ KANTOR POS OPERASIONAL V 4.1 Membuka Rekening Kas Negara q.q. PBB secara otomatis dan melaporkannya
ke KPKN, KPPBB, dan Dipenda. 4.2 Menerima pemindahbukuan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas dari : a. Bank Indonesia, dalam hal yang ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos
Operasional V PBB adalah Bank Pemerintah. b. Bank Pernerintah yang ditunjuk oleh KPPBB, dalam hal yang ditunjuk sebagai
Bank/Kantor Pos Operasional V PBB di Kabupaten/Kota yang bersangkutan adalah Kantor Pos.
4.3 Membukukan setiap penerimaan pernbayaran PBB sektor Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud pada butir 4.2. di atas ke dalam rekening Kas Negara q.q. PBB pada hari kerja bersangkutan.
4.4 Membuat Nota Kredit/Berita Tambah sebanyak 5 (lima) lembar sehubungan dengan penerimaan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud pada butir 4.2. di atas dan mengirimkannya selambat-lambatnya pada hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke :
a KPKN (Lembar ke-1) b KPPBB (Lembar ke-2 s.d. 4) c. Dipenda (Lembar ke-5) Pada Nota Kredit/Berita Tambah diberi uraian "Pemindahbukuan Penerimaan
PBB Pertambangan Migas (diisi : Triwulan I/II/III/IV/Pelunasan) dari . (diisi : Bank Indonesia atau KPPBB).
4.5 Membagi saldo penerimaan PBB sehubungan dengan butir 4.2. ke rekening instansi yang berhak setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur pada minggu berikutnya.
4.6 Membuat Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak serta Rekening Koran
mingguan dan mengirimkannya selambat-lambatnya pada hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke :
a KPKN; b. KPPBB; c Dipenda 4.7 Menyusun Rekening Koran sampai dengan akhir bulan dan mengirirnkannya
selambat-lambatnya satu hari kerja setelah hari kerja akhir bulan ke : a. KPKN; b. KPPBB; c. Dipenda. 5 KPPBB 5.1 Menerima laporan pembukaan Rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor
Pos Operasional V PBB. 5.2 Membuka Rekening KPPBB pada Bank Pemerintah yang tempat
kedudukannya sekota dengan KPPBB untuk menampung pemindahbukuan pembayaran PBB Pertambangan Migas dalam haI yang ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Operasional V PBB di Kabupaten/Kota yang bersangkutan adalah Kantor Pos.
5.3 Mengirim Nomor Rekening KPPBB pada Bank Pemerintah yang tempat keduclukannya sekota dengan KPPBB sehubungan dengan butir 5.2. di atas ke Direkturlenderal Lembaga Keuangan dengan tembusan ke :
d. Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur PBB dan BPHTB; e KPKN setempat. 5.4 Menerima tembusan permintaan pemindahbukuan/konversi valuta asing atas
beban rekening VA Departemen Keuangan pada Bank Indonesia untuk pembayaran PBB Pertambangan Migas ke Bank Indonesia dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.
5.5 Membuat "Surat Kuasa" yang memberi wewenang kepada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh KPPBB untuk memindahbukukan secara otomatis penerimaan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas sehubungan clengan butir 3.1.b. di atas ke Rekening Kas Negara q.q. PBB selambat-lambatnya hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur, dalam hal yang ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Operasional V PBB di Kabupaten/Kota yang bersangkutan adalah Kantor Pos.
5.6 Menerima Nota Kredit/Berita Tambah dan fotocopi bukti pemindahbukuan pembayaran PBB Pertambangan Migas dari Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh KPPBB sehubungan dengan penerimaan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud butir 3.1.b. di atas.
5.7 Menerima Nota Kredit/Berita Tambah dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB sehubungan dengan penerimaan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.b. di atas.
5.8 Menerima Nota Debet/Berita Kurang dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak berikut Rekening Koran mingguan sebagaimana dimaksud pada butir 4.6.b. di atas.
5.9 Menerima Rekening Koran sampai dengan akhir bulan dari Bank/ Kantor Pos Operasional V PBB.
5.10 Mengirimkan Nota Kredit/Berita Tambah yang diterima dari Bank/ Kantor Pos Operasional V PBB ke Direktorat Jenderal Pajak dan ke Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.
5.11 Mencocokkan jumlah penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas berdasarkan tembusan permintaan pemindahbukuan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud butir 5.4. di atas dengan Nota Kredit/Berita Tambah dari Bank/ Kantor Pos Operasional V PBB maupun dengan fotocopi bukti pemindahbukuan yang diterima dari Bank Pemerintah yang ditunjuk.
6 DIPENDA 6.1 Menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos
Operasional V berupa : a Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan penerimaan pembayaran
PBB sektor Pertambangan Migas; b. Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan
PBB ke rekening instansi yang berhak; c. Rekening Koran. 6.2 Menerima laporan pembukaan Rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor
Pos Operasional V PBB. 7 KPKN Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini.
LAMPIRAN VI
TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB
1.
KPPBB
1.1 Berdasarkan pelimpahan wewenang yang diterima dari Menteri Keuangan, Kepala KPPBB menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB untuk melakukan pembebanan secara otomatis pada rekening Kas Negara q.q. PBB pada :
a
.setiap permulaan tahun anggaran; atau
b
.setiap awal masa kerja Bank/Kantor Pos Operasional V PBB tidak dimulai pada awal tahun anggaran.
1.2 Menerima pemberitahuan dari Gubernur, nama bank dan nomor rekening Kas
Daerah Provinsi.
1.3 Menerima pemberitahuan dari Bupati dan atau Walikota, nama bank dan nomor
rekening Kas Daerah Kabupaten dan atau Kota.
1.4 Melalui SKU sebagaimana dimaksud pada butir 1.1., Kepala KPPBB memberi kuasa kepada Pimpinan Bank/Kantor Pos Operasional V PBB untuk membebani langsung rekening Kas Negara q.q. PBB dalam rangka pelaksanaan pembagian hasil penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah jo. Keputusan Menteri Keuangan No.82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ke instansi yang berhak, yaitu :
a 10% (sepuluh persen) dari saldo penerimaan PBB ke rekening Kas Negara
sebagai bagian penerimaan Pemerintah Pusat;
b
.16,2% (enam belas koma dua persen) dari saldo penerimaan PBB ke rekening Kas Daerah Provinsi sebagai bagian penerimaan Pemerintah Provinsi, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebesar 81% (delapan puluh satu persen);
c. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) dari saldo penerimaan PBB
ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sebagai bagian penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota;
d.
9% (sembilan persen) dari saldo penerimaan PBB ke rekening Kas Negara sebagai Biaya Pemungutan PBB.
1.5 Menerima tembusan Nota Debet/Berita Kurang atas pembebanan rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB untuk selanjutnya mencocokkannya dengan jumlah yang termuat dalam DA. 08.03 yang diterima dari KPKN.
1.6 Berdasarkan tembusan Nota Debet/Berita Kurang atas pembebanan rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB, Kepala KPPBB setiap akhir bulan berkenaan menerbitkan Keputusan Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan PBB (KP-PHP-PBB).
1.7 Berdasarkan KP-PHP-PBB sebagaimana dimaksud pada butir 1.6. Kepala
KPPBB menerbitkan :
a Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan PBB (SPM?PHP?
PBB) untuk masing?masing Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang berhak;
b
.Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan PBB (SPM-BP-PBB) bagian Kabupaten/Kota yang berhak.
1.8 Untuk keperluan penerbitan KP-PHP-PBB, SPM-PHP-PBB, dan SPM-BP-PBB, Kepala KPPBB menyampaikan speciment tanda tangan dan stempel yang digunakan kepada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB dan KPKN yang bersangkutan
1.9 Menyampaikan KP-PHP-PBB yang terdiri dari : a Lembar ke-1 ke KPKN;
b.
Lembar ke-2 sebagai pertinggal;
c. Lembar ke-3 ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB;
d.
Lembar ke-4 kepada Gubernur u.p. Kepala Dipenda Provinsi;
e.
Lembar ke-5 kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dipenda Kabupaten/Kota;
f Lembar ke-6 Kepada Direktur 3enderal Pajak u.p. Kepala Kanwil DJP;
g Lembar ke-7 kepada Bank Operasional II. 1.10 Menyampaikan SPM-PHP-PBB yang terdiri dari :
a Lembar ke-1 dan lembar ke-5 ke KPKN (lembar ke-5 untuk diteruskan ke
Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran (KASIPA));
b.
Lembar ke-2 sebagai pertinggal;
c Lembar ke-3 ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB; d Lembar ke-4 kepada Gubernur u.p. Kepala Dipenda Provinsi; e Lembar ke-6 kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dipenda Kabupaten/Kota; f Lembar ke-7 Kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kanwil DJP 1.11 Menyampaikan SPM-BP-PBB yang terdiri dari :
a.
Lembar ke-1, lembar ke-2, dan lembar ke-3 ke Bank Operasional I/II (lembar ke-1 dikembalikan KPKN, dan lembar ke-2 dikembalikan ke KPPBB);
b.
Lembar ke-4 ke KPKN;
c. Lembar ke-5 sebagai pertinggal;
d.
Lembar ke-6 ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB;
e.
Lembar ke-7 kepada Gubernur u.p. Kepala Dipenda Provinsi;
f. Lembar ke-8 kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dipenda Kabupaten/Kota;
g.
Lembar ke-9 Kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kanwil DJP.
1.12 Melaporkan ke KPKN adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bank/Kantor Pos Operasional V PBB sehubungan dengan kewajiban Pembagian dan Pembebanan rekening Kas Negara q.q. PBB sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.
2. BANK / KANTOR POS OPERASIONAL V PBB
2.1Menerima pemberitahuan dari Gubernur, nama bank dan nomor rekening Kas Daerah Provinsi.
2.2Menerima pemberitahuan dari Bupati/Walikota, nama bank dan nomor rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
2.3 Setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya jika hari Jumat libur, Bank/Kantor Pos
Operasional V PBB menerima pelimpahan penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB.
2.4 Pada minggu berikutnya, setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya jika hari Jumat libur, Bank/Kantor Pos Operasional V melakukan pembagian hasil penerimaan PBB dengan membebani rekening Kas Negara q.q. PBB dengan rincian sebagai berikut :
a
.untuk rekening Kas Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari saldo penerimaan PBB sebagai bagian penerimaan Pemerintah Pusat;
b.
untuk rekening Kas Daerah Provinsi sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen) dari saldo penerimaan PBB sebagai bagian penerimaan Provinsi yang bersangkutan, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebesar 81% (delapan puluh satu persen);
c. untuk rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 64,8% (enam puluh
empat koma delapan persen) dari saldo penerimaan PBB sebagai bagian penerimaan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
d
.untuk rekening Kas Negara sebesar 9% (sembilan persen) dari saldo penerimaan PBB sebagai Biaya Pemungutan PBB.
2.5 Membuat Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil
penerimaan PBB dan menyampaikannya ke KPKN dan ditembuskan ke KPPBB yang bersangkutan.
2.6 Apabila kewajiban melakukan pembagian hasil penerimaan PBB melalui pembebanan pada rekening Kas Negara q.q. PBB sebagaimana dimaksud pada butir 2.4. tidak dilakukan atau dilakukan pembagian dan pembebanan kurang dari saldo rekening Kas Negara q.q. PBB, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibagi/ dibebankan tersebut.
3. KPKN 3.1 Menerima pemberitahuan dari Gubernur, nama bank dan nomor rekening Kas
Daerah Provinsi. 3.2 Menerima pemberitahuan dari Bupati/Walikota, nama bank dan nomor rekening
Kas Daerah Kabupaten/Kota. 3.3 Menerima tembusan SKU dari KPPBB.
3.4 Menerima asli Nota Debet/Berita Kurang sehubungan pembagian hasil penerimaan PBB melalui pembebanan rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB.
3.5 Menerima KP-PHP-PBB lembar ke-1, SPM-PHP-PBB lembar ke-1 dan lembar ke-5, dan SPM-BP-PBB lembar ke-4 dari KPPBB untuk dicocokkan dengan asli Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB.
3.6 Membukukan KP-PHP-PBB lembar ke-1, SPM-PHP-PBB lembar ke-1, dan SPM-BP-PBB lembar ke-4 dari KPPBB dan asli Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB dari bank/Kantor Pos Operasional V PBB dan mengirimkan SPM-PHP-PBB lembar ke-5 ke KASIPA.
3.7 Melaporkan ke Bank Indonesia adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bank/Kantor Pos Operasional V PBB berdasarkan pemeriksaan dan atau laporan KPPBB sehubungan dengan kewajiban pembagian hasil penerimaan PBB melalui pembebanan rekening Kas Negara q.q. PBB sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.
4. PEMERINTAH PROVINSI 4.1 Menyampaikan nama bank dan nomor rekening Kas Daerah Provinsi ke KPKN,
KPPBB, dan Bank/Kantor Pos Operasional V PBB. 4.2 Menerima KP-PHP-PBB lembar ke-4, SPM-PHP-PBB lembar ke-4, dan SPM-BP-
PBB lembar ke-7 dari Kepala KPPBB untuk bahan penatausahaan penerimaan PBB dalam pelaksanaan APBD Daerah Provinsi.
5 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 5.1 Menyampaikan nama bank dan nomor rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota ke
KPKN, KPPBB, dan Bank/Kantor Pos Operasional V PBB. 5.2 Menerima KP-PHP-PBB lembar ke-5, SPM-PHP-PBB lembar ke-6, dan SPM-BP-
PBB lembar ke-8 dari Kepala KPPBB untuk bahan penatausahaan penerimaan PBB dalam pelaksanaan APBD Daerah Kabupaten/Kota.
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB
Penerimaan adalah kegiatan administrasi PBB yang berkaitan dengan
pembayaran, pemungutan, penyetoran, penagihan, pelimpahan dan pembagian hasil
penerimaan PBB.
Pembayaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melunasi
PBB terutangnya ke Tempat Pembayaran. Mekanisme lain yang dapat dilakukan Wajib
Pajak adalah melalui Petugas Pemungut dan saat ini pembayaran dapat juga dilakukan
melalui ATM ( BCA, BII dan BPD Jatim). Jadi dalam melakukan pembayaran PBB
sekarang sudah tidak mengalami kesulitan lagi, sebab struk ATM merupakan tanda
bukti pelunasan PBB. Apabila melalui petugas pemungut maka hasil pemungutannya
tersebut akan disalurkan ke Tempat Pembayaran, dokumen yang digunakan Wajib
Pajak sebagai bukti pembayaran adalah Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
Mekanisme pembayaran PBB akan diikuti dengan mekanisme pelimpahan dari
Tempat Pembayaran ke Bank Persepsi dan dari Bank Persepsi ke Bank Operasional III,
pelimpahan dilakukan setiap hari Jum’at atau hari berikutnya apabila hari Jum’at libur.
Bank Persepsi adalah Kantor Cabang Bank yang ditetapkan untuk menerima
pelimpahan penerimaan PBB dari tempat pembayaran dan melimpahkannya ke Bank
Operasional III-nya. Atas pelimpahan tersebut Bank Operasional III membagi hasil
penerimaan PBB dengan rincian :
- 10 % untuk Pemerintah Pusat dan disalurkan ke Rekening Kas Negara,
- 16,2 % untuk Daerah Propinsi disalurkan ke Rekening Kas Daerah Propinsi,
- 64,8 % untuk Daerah Kabupaten / Kota disalurkan ke Rekening Kas Daerah
Kabupaten / Kota dan,
- 9 % merupakan Biaya Pemungutan yang disalurkan ke Kas Negara
(sebagaimana diatur melalui PP No. 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000).
Dalam rangka memantapkan penerimaan Daerah sejak tahun 1994-1995
penerimaan PBB sebesar 10 % bagian Pemerintah Pusat didistribusikan kembali
kepada seluruh Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia dengan pola 6,5 % dibagikan
secara merata dan 3,5 % dibagikan sebagai insentif untuk Kabupaten / Kota yang
berhasil mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan untuk
sektor Pedesaan dan Perkotaan.
BAGAN PEMBAYARAN, PELIMPAHAN DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB
Sedangkan Biaya Pemungutan sebesar 9 % sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor : 82/KMK.04/2000 dibagi sebagai berikut :
Sektor Perkotaan :
1. 20 % Bagian Direktorat Jenderal Pajak
2. 5 % Pemerintah Propinsi
3. 75 % Pemerintah Kabupaten / Kota
Sektor Pedesaan :
1. 10 % Bagian Direktorat Jenderal Pajak
2. 5 % Bagian Pemerintah Propinsi
3. 85 % Bagian Pemerintah Kabupaten / Kota
Pembagian BPHTB dengan rincian sebagai berikut :
20 % untuk Pemerintah Pusat dan disalurkan ke rekening Kas Negara,
16 % untuk Daerah Propinsi, dan
64 % untuk Daerah Kab/ Kota yang disalurkan ke rekening kas Daerah Kab /
Kota.
Dengan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebesar
20 % didistribusikan kembali secara merata kepada seluruh Kabupaten / Kota di
Indonesia.
WajibPajak
Petugas Pemungut
TempatPembayaran
BankPersepsi
BankOperasional
III
10 %Pemerintah
Pusat
9 %Biaya
Pemungutan
64,8 %Kabupaten/
Kota
16,2 %DaerahPropinsi
3,5 %Insentif
6,5 %Dibagi
rata
ATMBCA, BII,
BPD
PERKIRAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PBB KOTA
MOJOKERTO TAHUN 2009
A. Pokok Ketetapan PBB Kota Mojokerto Tahun 2009
NoKECAMATAN Golongan I dan II Golongan III, IV dan V Golongan I s/d V
Desa/Kelurahan OP PBB OP PBB OP PBB
1 KECAMATAN PRAJURIT KULON
1. SURODINAWAN 2.865 182.712.
450 33 38.010.
741 2.898 220.723.191
2. KRANGGAN 3.106 317.214.
983 175 812.017.
135 3.281 1.129.232.118
3. MIJI 1.863 169.131.
262 92 233.392.
934 1.955 402.524.196
4. PRAJURITKULON 2.000 139.112.
810 33 53.174.
385 2.033 192.287.195
5. BLOOTO 2.531 101.456.
643 6 6.169.
136 2.537 107.625.779
6. MENTIKAN 1.229 114.676.
668 41 53.580.
081 1.270 168.256.749
7. KAUMAN 882 73.364.
279 46 69.743.
165 928 143.107.444
8. PULOREJO 2.197 123.444.
193 11 9.418.
653 2.208 132.862.846
JUMLAH 16.673 1.221.113.288 437 1.275.506.230 17.110 2.496.619.518
2 KECAMATAN MAGERSARI
1. MERI 2.884 195.038.
913 20 81.590.
189 2.904 276.629.102
2. GUNUNG GEDANGAN 2.619 178.006.
098 28 135.415.
446 2.647 313.421.544
3. KEDUNDUNG 4.314 270.359.
186 38 132.452.
834 4.352 402.812.020
4. BALONGSARI 2.069 202.431.
826 115 208.318.
961 2.184 410.750.787
5. JAGALAN 1.027 87.114.
853 69 117.813.
471 1.096 204.928.324
6. SENTANAN 600 87.550.
478 105 168.711.
153 705 256.261.631
7. PURWOTENGAH 412 62.898.
859 100 160.560.
727 512 223.459.586
8. GEDONGAN 501 66.333.
266 50 85.975.
466 551 152.308.732
9. MAGERSARI 1.251 138.241.
851 57 81.103.
057 1.308 219.344.908
10. WATES 5.629 469.870.
083 32 155.940.
041 5.661 625.810.124
JUMLAH 21.306 1.757.845.413 614 1.327.881.345 21.920 3.085.726.758
JUMLAH TOTAL 37.979 2.978.958.701 1.051 2.603.387.575 39.030 5.582.346.276
B. Perkiraan Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah tahun
2009
(Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 23/
PMK.07/2009)
No Daerah DBH PBB Bagian Daerah
1. Propinsi Jawa Timur Rp. 380.199.883.630,-
2. Kota Mojokerto Rp. 8.173.941.761,-
C. Perkiraan Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pusat yang
dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota tahun 2009
(Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160.3/ PMK.07/2008)
No Daerah DBH PBB Bagian Daerah
1. Kota Mojokerto Rp. 3.899.501.037,-
Dana Bagi hasil tersebut merupakan bagian pemerintah pusat (10 %) dibagi
secara merata kepada Kabupaten/Kota se-Indonesia sebesar 6,5 %, sedangkan
3,5% dibagikan sebagai insentif untuk Kabupaten / Kota yang berhasil mencapai
atau melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan untuk sektor Pedesaan
dan Perkotaan.
D. Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan PBB Bagian Kota
Mojokerto tahun 2009
(Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25/ PMK.07/2009)
No Daerah DBH PBB Bagian Daerah
1. Kota Mojokerto Rp. 449.925.191,-
Penyaluran Perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian
Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun