MODUL 1 PKN

1. 1

MODUL I

PENGANTAR PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum

dan selama penjajahan kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan

mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan,

menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi

dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapai oleh bangsa Indonesia

berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan

berkembang. Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat

kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong

proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam wadah

Nusantara.

Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada

Perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa tersebut

dilandasi oleh keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai

perjuangan bangsa Indonesia.

Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat

melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan kekuatan,

kesanggupan, dan kemauan yang luar biasa. Semangat perjuangan bangsa inilah

yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Di

samping itu, nilai-nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan setiap

permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta sudah

terbukti keandalannya.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik merebut,

mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai

1. 2

dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat

perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini

disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan

internasional, Negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan,

perekonomian, sosial budaya serta pertahanan, dan keamanan global. Kondisi ini

akan menimbulkan berbagai konflik kepentingan, baik antara negara maju dan

negara berkembang, antara negara berkembang dan lembaga internasional,

maupun antar negara berkembang. Di samping itu, isu global yang meliputi

demokratisasi, hal asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi

keadaan nasional

Globalisasi yang juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi,

membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa

mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur global.

Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi pola pikir, sikap

dan tindakan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan

mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.

Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah

melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangakan

dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi

kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan non fisik dangan bidang profesi masing-

masing. Perjuangan ini pun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia,

sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku

yang cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam

rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI)

Perjuangan non fisik sesuai bidang profesi masing-masing tersebut

memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada

umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendikiawan pada khususnya, yaitu

melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

1. 3

B. KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Hakikat Pendidikan

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin

kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna

(berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan

kemampuan kognitif dan psikomotorik). Generasi penerus tersebut diharapkan akan

mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu

terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan

internasional. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global

yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks

dan ketidakterdugaan. Karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar

kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola

pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan

Pancasila. semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Kemampuan Warga Negara

Untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mangantisipasi

perkembangan, perubahan masa depannya, suatu negara sangat memerlukan

pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (iptek) yang berlandaskan nilai-

nilai Pancasila, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai perjuangan bangsa. Nilai-nilai

dasar tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan warga negara

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan

wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan

bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta Ketahanan Nasional

dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai iptek dan seni, Kualitas

warga negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping derajad penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang di pelajarinya.

Berkaitan dengan pemupukan nilai, sikap, dan kepribadian seperti tersebut

diatas, pembekalan kepada peserta didik di Indonesia dilakukan melalui Pendidikan

Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk Pendidikan

1. 4

Pendahuluan Bela Negara, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu

Alamiah Dasar- sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan-yang disebut kelompok

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam komponen kurikulum

Perguruan Tinggi.

3. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara

Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan,

tekhnologi, dan seni yang merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan

Kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal

persahabatan, pengertian antar bangsa, perdamain dunia, kesadaran bela negara,

dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa, wawasan

nusantara dan ketahanan nasional. Pendidikan Kewarganegaraan ini dilaksanakan

oleh Depdiknas di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

(Ditjen-Dikti)

Kualitas warga negara tergantung terutama pada keyakinan dan pegangan

hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disamping pada

tingkat serta mutu penguasaanya atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hak

dan Kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara, akan mewujud

dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi

dan Hak Asasi Manusia (HAM) sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling

sesuai dengan kehidupan sehari-hari.

4. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Rakyat Indonesia, melalui majelis perwakilanya (MPR), menyatakan bahwa:

Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan

untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan

manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan

Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu mambangun dirinya dan

masyarakat sekelilingnya serta memenuhi kebutuhan Pembangunan Nasional dan

bertangung jawab atas pembangunan bangsa

Selanjutnya mereka menyatakan bahwa: Pendidikan Nasional bertujuan untuk

meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri,

maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional,

1. 5

bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan

nasional harus menumbuhkan jiwa patriotic, mempertebal rasa cinta tanah air,

meningkatkan semangat kabangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada

sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke

masa depan.

Jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan

sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan

di kalangan mahasiswa hendak dipupuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Kehidupan kampus pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang

dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan, dan berkepribadian

Indonesia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat

Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus

ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Itu

berarti bahwa materi instruksional Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi

harus terus menerus ditingkatkan, metodologi pengajarannya dikembangkan

kecocokanya, dan efektifitas manajemen pembelajaranya, termasuk kualitas dan

prospek karier pangajarnya, dibenahi.

5. Kompetensi Yang Diharapkan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta

didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan

antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

(PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan

negara.

Kompetensi diartikan sebagai tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang

harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam

bidang pekerjaan tertentu.

1. 6

Kegiatan Belajar 1

PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG BANGSA DAN NEGARA

A. PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG BANGSA DAN NEGARA

Sebelum mempelajari tentang bangsa dan negara, kita perlu terlebih dahulu

menyepakati pengertian tentang bangsa dan negara agar tidak terjadi kesalahan

tafsir. Pengertian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengertian Bangsa

Konsep bangsa Indonesia dilandasi oleh pemikiran Ernest_Renan (1823-1842)

bahwa bangsa bukan berasal dari nenek moyang, tetapi melainkan merupakan satu

kesatuan solidaritas atau rasa kesetiakawanan satu sama lain. Dikatakan pula

bahwa bangsa adalah satu jiwa atau satu asas spiritual yang tercipta oleh rasa

pengorbanan yang telah dibuat pada masa yang lampau oleh mereka yang telah

bersedia berkorban demi masa depan generasi penerusnya. Bangsa (nation)

memilki masa lampau berlanjut pada masa kini dalam suatu realita yang jelas yaitu

melalui kesepakatan dan keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk hidup

bersama (Le desire dientre ensemble) dan akan berlanjut ke masa yang akan

datang.

Bangsa Indonesia mulai berproses menjadi satu (berintegrasi) mulai tampak

pada tahun 1908 ketika tumbuhnya kebangkitan nasional, yang kemudian

diikrarkannya Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Tekad hidup bersama secara

formal terwujud sejak dan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Di sini dapat kita

lihat faktor-faktor yang menyatukan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia

sebagai bangsa adalah adanya kesamaan latar belakang sejarah yang dijajah oleh

bangsa-bangsa lain.

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat,

bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan

manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di

muka bumi (Kamus besar bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, halaman 89).

Dengan demikian, Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai

1. 7

kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta

berproses di dalam satu wilayah, Nusantara/Indonesia.

2. Pengertian dan Pemahaman Negara

a. Pengertian Negara

1). Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok

manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya

satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau

beberapa kelompok manusia tersebut.

Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui

hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk

ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang

membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya

2). Teori Terbentuknya Negara

a). Teori Hukum Alam (Teori alamiah), teori ini menganggap bahwa negara adalah

hasil cipta alam, manusia adalah makhluk individu, sosial dan sekaligus

makhluk politik, oleh karena itu manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara.

Jadi dalam kondisi dan situasi setempat yang ada negara akan terbentuk

dengan sendirinya. Pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles;

Kondisi Alam, secara alamiah akan tumbuhnya manusia (manusia diciptakan

sebagai makhluk sosial dan makhluk politik), oleh karenanya manusia

ditakdirkan untuk hidup bernegara.

b). Teori Ketuhanan.

Teori ini menganggap bahwa terjadinya negara memang atas kehendak Tuhan

Yang Maha Kuasa. Angapan ini berawal dari determinisme religius, yaitu segala

sesuatu yang terjadi adalah sudah takdir Allah. Misalnya saudara dilahirkan ke

dunia adalah berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa, segala sesuatu adalah

ciptaan Tuhan

c). Teori Perjanjian/kontrak sosial, teori ini kekembangak oleh Thomas Hobbes

dimana manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia

akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya. Manusia pun bersatu untuk

1. 8

mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal

kebutuhan bersama.

d). Teori Penaklukan, teori ini menganggap bahwa negara itu terbentuk karena

adanya kelompok manusia yang mengalahkan kelompok manusia lainnnya, hal

ini dapat pula diartikan bahwa negara dapat terbentuk dengan proklamasi,

peleburan, penguasaan atau pembrontakan, dapat disebut juga sebagai teori

kekuatan (force theory), karena dalam teori ini adanya kekuatan untuk

membuat hukum dan kekuatan itu sendiri adalah pembenaran (raison detic)

buat negara.

e). Teori Patrilineal dan Matrilineal

Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul dari perkembangan kelompok

keluarga yang dikuasai oleh garis keturunan ayah (patrilineal) atau garis

keturuan ibu (matrilineal). Keluarga tersebut terus berkembang menurut garis

keturunan yang ada dan menjadi benih-benih negara sampai terbentuknya

pemerintahan yang terdesentralisasi.

3). Proses Terbentuknya Negara di zaman Modern

Proses tersebut dapat berupa penaklukan, peleburan (fusi), pemisahan diri, dan

pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

Ciri-ciri negara modern:

a) Tata hukum dan administrasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

b) Mempunyai pemerintah atau orang-orang yang menjalankan tugas-tugas

negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sewenang-

wenang.

c) Adanya wewenang yang terkait bagi seluruh warga termasuk pejabat dan

seluruh tindakan dan perbuatannya yang dilakukan di wilayah negara yang

bersangkutan. Jadi, negara adalah tatanan dari rakyat yang menduduki wilayah

yang dikuasai dan memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

4). Unsur Negara

a) Bersifat Konstitutif. Ini berarti bahwa dalam negara tersebut terdapat wilayah

yang meliputi udara, darat, dan perairan (dalam hal ini unsur perairan tidak

mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang beradaulat

1. 9

b) Bersifat Deklaratif. Sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang-

undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun de

facto dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya

PBB.

5). Syarat-syarat suatu negara

Eksistensi suatu negara sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 syarat utama,

yaitu : pemerintahan yang berdaulat, wilayah, warga negara dan pengakuatn dari

negara lain.

a) Adanya Pemerintahan yang Berdaulat

Pemerintah memperoleh kewenangan menata dan mengelola kehidupan

bersama dan berupaya mencipatakan kesejahteraan, keamanan, dan

ketertiban bagi warganya. Pemerintah dapat berganti-ganti tanpa diikuti

pergantian hak dan kewajiban. Pemerintah mendapat kedudukan istimewa

dalam negera melalui proses pemilu. Dalam negera yang kuat pemerintah

dapat berganti-ganti tanpa mengancam lembaga negara dan kehiusapan

bernegara. Mereka didaulat untuk menjadi penguasa (pemerintah), pimpinan

pemerintahan disebut kepala pemerintahan.

b) Adanya Wilayah

Yang dimaksud dgn wilayah adalah suatu area tertentu dengan segala

kandungan potemsi di dalam wilayah tersebut dan kekuatan-kekuatan yang

dapat dimanfaatkan mulai dari laut, darat dan udara baik yang bersifat fisik

maupun nonfisik

c) Adanya Warga Negara

Pengertian warga negara sering dicampur adukan dengan penduduk,

masyarakat dan rakyat sehingga menimbulkan kerancuan. Berikut ini akan

diuraikan perbedaannya.

Warga negara, dikaitkan dengan kehidupan bernegara yang mempunyai

peraturan perundang-undangan tentang pengakuan terhadap

kewarganegaraan seseorang. Individu-individu yang diakui sebagai warga

negara tadi disebut juga rakyat.

Masyarakat, adalah hubungan individu-individu yang luas dan terpola serta

khas, individu-individu ini terikat secara sosiologis (manusia adalah makhluk

sosial) yang mendiami suatu daerah atau lokasi tertentu.

1. 10

Penduduk, adalah mereka yang mendiami suatu daerah dalam suatu negara

yang kedudukannya hdari hasil pendataan (sensus penduduk), yang terdiri dari

warganegara dan bukan warganegara

Hubungan antara nagara, bangsa, masyarakat dan individu

Negara Daerah Individu

Bangsa/rakyat Masyarakat Kepribadian

d) Adanya Pengakuan

Pengakuan eksistensi suatu pemerintahan negara oleh negara tetangga dan

negara lainnya sangat penting karena merupakan kerelaan negara tersebut

untuk mengakui suatu negara merdeka yang sah dan berdaulat.

Bentuk Negara

Sebuah negara dapat berbentuk negara kesatuan (unitary state) dan negara

serikat (federation)

B. NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM KENEGARAAN

INDONESIA

Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya adalah

adanya masyarakat, wilayah, pemerintahan, penduduk sebagai warga negara, dan

pengakuan dari negara-negara lain sudah dipenuhi oleh Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). NKRI adalah negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan

dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. NKRI mempunyai kedudukan

dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta

memelihara dan menjaga perdamain dunia karena kehidupan di NKRI tidak dapat

terlepas dari pengaruh kehidupan dunia internasional (global). NKRI didirikan

berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap

warganya dan hak serta kewajiban warga terhadap negaranya dalam satu sistem

kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah

memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir bathin sesuai dengan sistem

demokrasi yang dianutnya. Negara juga wajib melindungi hak asasi warganya

sebagai manusia secara individual (HAM) berdasarkan ketentuan internasional,

1. 11

yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di

negara Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.

C. PROSES BANGSA YANG MENEGARA (Terbentuknya Bangsa)

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana

terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya

merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi

bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga

tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara

melalui upaya bela negara. upaya ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta

pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi

keinginan untuk membela negara, bangsa yang berbudaya, artinya bangsa yang

mau melaksanakan hubungan dengan penciptaanya/Tuhan disebut Agama;

bangsa yang mau berusaha, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut

Ekonomi; bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan, sesama, dan alam

sekitarnya disebut Sosial; bangsa yang mau berhubungan dengan kekuasaan

disebut politik; bangsa yang mau hidup aman tentram dan sejahtera dalam negara

disebut Pertahanan dan keamanan.

Pada zaman modern adanya negara lazimnya dibenarkan oleh anggapan atau

pandangan kemanusiaan. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia.

Alenia pertama Pembukaan UUD 1945 merumuskan bahwa adanya Negara

Kesatuan Republik Indonesia ialah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa

sehingga penjajahan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri

keadilan harus dihapuskan. Apabila dalil ini kita analisa secara teoritis, hidup

berkelompok baik masyarakat, berbangsa maupun bernegara seharusnya tidak

mencerminkan eksploitasi sesama manusia (penjajahan) melainkan harus

berperikemanusian dan berperikeadilan. Inilah teori pembenaran paling mendasar

dari bangsa Indonesia tentang bernegara. Hal yang kedua yang memerlukan suatu

analisis ialah bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Tetapi dalam

penerapannya sering timbul berbagai ragam konsep bernegara yang saling

bertentangan. Perbedaan konsep tentang negara yang dilandasi oleh pemikiran

ideologis adalah penyebab utamanya. Karena itu, kita perlu memahami filosofi

ketatanegaraan tentang makna kebebasan atau kemerdekaan suatu bangsa dalam

1. 12

kaitannya dengan ideologinya. Namun di zaman modern, teori yang universal ini

tidak diikuti orang. Kita mengenal banyak bangsa yang menuntut wilayah yang

sama dan banyak pemerintahan yang menuntut bangsa yang sama. Orang

kemudian beranggapan bahwa untuk memperoleh pengakuan dari bangsa lain,

suatu negara memerlukan mekanisme yang lazim disebut proklamasi kemerdekaan.

Perkembangan pemikiran seperti ini mempengaruhi perdebatan di dalam PPKI,

baik pada saat pembatasan wilayah negara maupun perumusan Pembukaan UUD

1945 yang sebenarnya direncanakan sebagai naskah Proklamasi. Karena itu,

merupakan suatu kenyataan bahwa tidak satu pun warga negara Indonesia yang

tidak menganggap bahwa terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945----sekalipun ada pihak-pihak (terutama

luar negeri) yang beranggapan berbeda dari teori yang universal.

Dengan demikian, sekalipun pemerintah belum terbentuk, bahkan hukum

dasarnya pun belum disahkan, bangsa Indonesia beranggapan bahwa Negara

Kesatuan Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Bahkan apabila kita kaji rumusan Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, bangsa

Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses atau

rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia

b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan

c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat,

adil dan makmur

Bangsa Indonesia menterjemahkan secara terperinci perkembangan teori

kenegaraan terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

Pertama : Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu

proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi. Perjuangan

kemerdekaan pun mempunyai peran khusus dalam pembentukan

ide-ide dasar yang dicita-citakan

Kedua : Proklamasi baru mengantar bangsa Indonesia sampai kepintu

gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita

telah selesai bernegara.

Ketiga : Keadaan bernegara yang kita cita-citakan belum tercapai hanya

dengan adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus

1. 13

kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan

makmur

Keempat : Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekedar

keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan

ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti

dalam teori kelasik.

Kelima : Religiusitas yang tampak terjadinya negara menunjukkan

kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Unsur kelima inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok-

pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam Pembukaan UUD

1945, yaitu bahwa Indonesia bernegara berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa yang (pelaksanaanya) didasarkan pada kemanusian

yang adil dan beradab.

Karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan

pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur

dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Demikianlah terjadinya

negara menurut bangsa Indonesia dan dampak yang diharapkan akan muncul

dalam bernegara

Proses bangsa yang menegara di Indonesia diawali dengan adanya pengakuan

yang sama atas kebenaran hakiki dan kesejarahan yang merupakan gambaran

kebenaran secara faktual dan otentik. Kebenaran hakiki dan kesejahteraan yang

dimaksud adalah:

Pertama : Kebenaran yang berasal dari Tuhan Pencipta Alam Semesta.

Kebenaran tersebut adalah sebagai berikut : Ke-Esa-an Tuhan;

Manusia harus beradab; Manusia harus bersatu; Manusia harus

memiliki hubungan sosial dengan lainnya serta mempunyai nilai

keadilan; Kekuasaan di dunia adalah kekuasaan manusia. kebenaran-

kebenaran ini kemudian dijadikan sebagai falsafah hidup yang harus

direalisasikan sebagai sebuah cita-cita atau ideologi. Di Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rumusan falsafah dan ideologi

tersebut disebut Pancasila. Lima kebenaran hakiki ini telah digali oleh

Bung Karno (Presiden RI pertama) dan dikemukakan oleh Badan

Pekerja Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1

1. 14

Juni 1945 pada saat sidang lanjutan yang membicarakan dasar

negara. Lima hal itu kemudian dituangkan dalam Pembukaan UUD

1945

Kedua : Kesejarahan. Sejarah adalah salah satu dasar yang tidak dapat

ditinggalkan karena merupakan bukti otentik. Berdasarkan sejarah

pula bangsa kita akan mengetahui dan memahami proses.

LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan negara, bangsa dan masyarakat serta

penduduk?

2. Apa yang dimaksud dengan bangsa yang menegara?

3. Teori apa yang sesuai dengan terbentuknya negara Indonesia?

4. Uraikan sejak kapan mulai terbentuknya bangsa Indonesia?

5. Apa yang dimaksud dengan kebenaran hakiki tentang kesejarahan bangsa

Indonesia ?

RANGKUMAN

Konsep bangsa Indonesia dilandasi oleh pemikiran Ernest_Renan (1823-

1842) bahwa bangsa bukan berasal dari nenek moyang, tetapi melainkan

merupakan satu kesatuan solidaritas atau rasa kesetiakawanan satu sama lain

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok

manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya

satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau

beberapa kelompok manusia tersebut.Pengertian lain bahwa negara adalah satu

perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat

masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial. Masyarakat

ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi

masyarakat lain di luarnya

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana

terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya

1. 15

merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi

bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga

tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara

melalui upaya bela negara. upaya ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta

pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi

keinginan untuk membela negara, bangsa yang berbudaya

Proses bangsa yang menegara di Indonesia diawali dengan adanya

pengakuan yang sama atas kebenaran hakiki dan kesejarahan yang merupakan

gambaran kebenaran secara faktual dan otentik.

TES FORMATIF 1.1

Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda (X) pada huruf di depannya:

1. Ciri-ciri sebuah negara adalah, kecuali :

a. Adanya bangsa

b. Adanya negara jajahan

c. Adanya pemerintahan yang sah dan berdaulat

d. Adanya pengakuan dari negara lain

2. Proses bangsa yang menegara adalah :

a. Syarat-syarat menjadi warganegara

b. Proses terbentuknya pemerintahan

c. Terbentuk bangsa dahulu baru terbentuk negara

d. Proses terbentuknya bangsa, bagiamana seharus bangsa terhadap negara

3. Yang dimaksud dengan bangsa Indonesia adalah, kecuali:

a. Satu kesatuan solidaritas

b. Rasa kesetiakawanan satu sama lain

c. Satu jiwa atau satu asas spiritual

d. Rasa pengorbanan yang telah dibuat pada masa kerajaan

4. Syarat-syarat suatu negara adalah, kecuali :

a. Adanya wilayah

b. Adanya Pemerintahan yang sah dan berdaulat

c. Adanya negara jajahan

d. Adanya rakyat yang mendiami negara tersebut

1. 16

5. NKRI mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara

lain di dunia, yaitu :

a. Menerima semua faham yang masuk ke Indonesia

b. Ikut serta memelihara dan menjaga perdamain dunia

c. Berhak menjajah negara lain dalam bentuk apapun

d. Menghomati dan memelihara HAM

1. 17

Kegiatan Belajar 2

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA , HUBUNGAN

WARGANEGARA DENGAN NEGARA ATAS DASAR DEMOKRASI,

A. PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Dalam amandemen UUD 1945 Bab X, pasal tentang Warga negara dan

penduduk telah diamanatkan pada pasal 26, 27,28 dan 30, sebagai berikut:

1. a. Pasal 26, Ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang - orang

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan

Undang-Undang sebagai warga negara.

b. Pasal 26, ayat (2), Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing

yang bertempat tinggal di Indonesia

c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang -

undang

2. a. Pasal 27, Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

itu dengan tidak ada kecualinya.

b. Pada ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Setiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

negara

3. Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

B. HUBUNGAN WARGA NEGARA DAN NEGARA

1. Siapakah Warga Negara?

Pasal 26 ayat (1) mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik

Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misalnya

1. 18

peranakan Belanda, peranakan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan

belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia,

mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, besikap setia kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara.

Syarat-syarat menjadi warga negara juga ditetapkan oleh undang-undangn (Pasal

26 ayat 2).

2. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga

negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini

adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal

27 ayat (1) menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam

hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga negara dalam menjujung hukum

dan pemerintahan tanpa perkecualian. Hal ini menunjukkan adanya kesimbangan

antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara

mengenai kedua hal ini. Pasal ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya,

menunjukkan kepedulian kita terhadap hak asasi.

3. Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaaan

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini

memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur hal ini-seperti yang terdapat dalam Undang-Undang

Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga

Kerja, Usaha Perasuransian, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perbankan, dan

sebagainya-bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh

penghidupan yang layak.

4. Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul

Pasal 28 UUD 1945 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis, dan

sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini

mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis. Pelaksanaan Pasal 28

telah diatur dalam undang-undang antara lain

1. 19

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1980

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,

dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1975

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu menyangkut sejarah yang panjang,

baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman Indonesia merdeka.

Sedangkan hak mengungkapkan pikiran secara lisan, tertulis, dan sebagainya

dalam Pasal 28 UUD 1945, tertutama untuk media pers, telah diatur dalam

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang

menentukan bahwa pers Indonesia pada dasarnya adalah bebas untuk

mengeluarkan pikirannya, namun harus bertanggung jawab. Pers ini lazimnya

disebut pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 28 UUD 1945 memuat frase dan sebagainya untuk menunjukkan

terbukanya kemungkinan bahwa seseorang mengeluarkan pikiran bukan

secara lisan atau tertulis, tetapi dengan cara lain.

5. Kemerdekaan Memeluk Agama

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan

Yang Maha Esa. Selanjutnya Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa ayat ini

menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat

(2) menyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan

kepercayaanya itu. Kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang

paling asasi di antara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu

langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak

atas kebebasan beragama bukan pemberian negara atau pemberian golongan.

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah berdasarkan

1. 20

keyakinan sehingga tidak dapat dipaksakan. Agama dan Keparcayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk

dan menganutnya.

6. Hak Dan Kewajiban Pembelaan Negara

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak dan kewajiban setiap warga

negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan ayat (2) menyatakan

bahwa pengaturannya lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang. Undang-

undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang

Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang antara lain mengatur Sistem

Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

7. Hak Mendapat Pengajaran

Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin

dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa Pemerintah Negara

Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat

(1) UUD 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat

pengajaran. Untuk itu, UUD 1945 mewajibkan Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-

undang (Pasal 31 ayat (2)

Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1989. Undang-undang ini menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan

dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah maupun jalur

pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang

diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang

dan berkesinambungan. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan

pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah. Pendidikan luar sekolah ini

mencakup pendidikan keluarga.

Pelaksanaan Undang-undang ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor

27, 28, 29 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, masing-

masing tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah

dan Pendidikan Tinggi. Peraturan pemerintah tersebut juga menetapkan

pelaksanaan wajib belajar 9 tahun secara bertahap.

1. 21

8. Kebudayaan Nasional Indonesia

Pasal 32 menetapkan bahwa Pemerintah hendaknya memajukan kebudayaan

nasional Indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan rumusan tentang

kebudayaan bangsa sebagai kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi

rakyat Indonesia seluruhnya. termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat

sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Penjelasan UUD 1945 itu juga menunjukkan arah kebudayaan tersebut, yaitu

menuju kearah kemajuan adab budaya dan persatuan, dengan tidak menolak

bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau

memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajad kemanusiaan

bangsa Indonesia: Salah satu unsur budaya yang penting yang ditunjukkan dalam

Penjelasan UUD 1945 (pasal 36) adalah bahasa daerah, yang akan tetap dihormati

dan dipelihara oleh negara.

9. Kesejahteraan Sosial

Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengatur kesejahteraan sosial, Pasal 33 yang

terdiri atas tiga ayat menyatakan:

1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

kekeluargaan

2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara

3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa produksi

dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-

anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan

kemakmuran satu orang atau kelompok orang saja. Karena itu perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun

perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian di negara

Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi di mana kemakmuran adalah bagi

semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak,

tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang tertentu yang berkuasa sementara

rakyat justru tertindas. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang

1. 22

banyak yang boleh berada ditangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat

sehingga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 ini merupakan pasal yang penting dan

esensial karena menyangkut pelaksanaan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial

Cukup banyak undang-undang sebagai pelaksana Pasal 33 UUD 1945 ini,

antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan. Semangat mewujudkan keadilan sosial terpancar

pula di dalam pasal berikutnya, yaitu Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur bahwa

fakir miskin dan anak-anak terlantar diperlihara oleh negara. Undang-undang

sebagai pelaksana Pasal 34 UUD 1945 ini misalnya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

C. PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI

1. Konsep Demokrasi

Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh/untuk

rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan

pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai

warga negara. Kenyataanya, baik dari segi konsep maupun praktek, demos

menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya

populous tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal

mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan

atas hak-hak prerogative dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan urusan publik atau pemerintahan.

Dalam perkembangan zaman modern, ketika kehidupan memasuki skala luas,

tidak lagi berformat lokal, dan demokrasi tidak mungkin lagi direalisasikan dalam

wujud partisipasi langsung, masalah diskriminasi dalam kegiatan politik tetap

berlangsung meskipun prakteknya berbeda dari pengalaman yang terjadi di masa

Yunani kuno. Tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan.

Hanya mereka yang karena sebab tertentu, seperti kemampuan membangun

pengaruh dan menguasi suara politik yang terpilih sebagai wakil. Sementara

1. 23

sebagian besar rakyat hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili. Mereka tak

memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan hak-hak

mereka sebagai warga negara.

2. Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara

a. Bentuk Demokrasi

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau

demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan,

kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Ada beberapa

bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara, antara lain:

1. Pemerintahan Monarki: monarki mutlak (absolute), monarki konstitusional, dan

monarki parlementer

2. Pemerintahan Republik: berasal dari bahasa latin Res yang berarti

pemerintahan dan Publicia yang berarti rakyat. Dengan demikian Pemerintahan

Republik dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk

kepentingan orang banyak (rakyat).

3. Kekuasaan dalam Pemerintahan

Kekuasaan dalam negara dipisahkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu:

kekuasaan legislative (kekuasaan untuk membuat undang-undang yang

dijalankan oleh parlemen); kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk

melaksanakan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan); dan

kekuasaan federative (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai,

membuat perserikatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang berkaitan dengan

pihak luar negeri). Kekuasaan yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari

kekuasaan eksekutif. (Teori Trias Politica oleh John Locke)

Kemudian Montesque menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan

dilaksanakan oleh tiga orang atau badan yang berbeda dan terpisah satu sama

lainnya. Masing-masing badan ini berdiri sendiri (independen) tanpa

dipengaruhi oleh badan yang lainnya. Ketiganya adalah: badan legislative yang

memegang kekuasaan membuat undang-undang; badan eksekutif yang

memegang kekuasaan menjalankan undang-undang; dan badan yudikatif yang

memegang kekuasaan untuk mengadili jalannya pelaksanaan undang-undang.

1. 24

b. Pemahaman Demokrasi di Indonesia

1. Dalam Sistem Kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem

multi partai (polyparty system), sistem dua partai (biparty system).

2. Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.

3. Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan

legislative

Mengenal Model Sistem-sistem Pemerintahan Negara, ada empat macam

sistem-sistem pemerintahan negara, yaitu: sistem pemerintahan diktator (diktator

borjuis dan proletar); sistem pemerintahan parlementer; sistem pemerintahan

presidential; dan sistem pemerintahan campuran.

c. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia

Pancasila sebagai landasan idiil bagi bangsa Indonesia memiliki arti bahwa

pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa; kepribadian bangsa;

tujuan dan cita-cita hukum bangsa dan negara; serat cita-cita moral bangsa

Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dalam hal ini ada dua hal

mendasar yang digariskan secara sistematis, yaitu Pancasila sebagai sumber dari

segala sumber hukum dan tata urut peraturan perundangan Republik Indonesia

yang terdiri dari UUD 1945; Ketetapan MPR; UU dan Perpu; PP, Keppres dan

Peraturan Pelaksanaan lainnya.

UUD 1945 sebagi sumber pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia

terdiri atas Hukum Dasar Tertulis; yaitu UUD 1945 (Pembukaan, Batang Tubuh dan

Penjelasan) dan Hukum Dasar Tidak Tertulis, yaitu perjanjian dasar yang dihormati,

dijunjung tinggi serta ditaati oleh segenap warga negara, alat, dan lembaga negara

dan diperlakukan sama seperti Hukum Dasar Tertulis.

d. Beberapa Rumusan Pancasila

Rumusan Mr. Muhammad Yamin yang disampaikan dalam pidato pada siding

BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 adalah sebagai berikut: (1) Peri Kebangsaan; (2) Peri

Kemanusiaan; (3) Peri Ketuhanan; (4) Peri Kerakyatan; dan (5)Kesejahteraan

Rakyat. Kemudian pada siding yang sama hari itu juga, Mr. M. Yamin

menyampaikan rancangan preambule UUD. Di dalamnya tercantum lima rumusan

1. 25

dasar negara, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kebangsaan Persatuan

Indonesia; (3) Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (4) Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan (5)

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang tercantum di dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni

1945 berbunyi sebagai berikut:

(1). Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya;

(2). Kemanusiaan yang adil dan beradab;

(3). Persatuan Indonesia;

(4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan; dan

(5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian Ir. Soekarno dalam siding BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945

mengusulkan adanya Lima dasar negara merdeka, yaitu:

(1) Kebangsaan Indonesia;

(2) Internasionalisme atau perikemanusiaan;

(3) Mufakat dan demokrasi;

(4) Kesejahteraan sosial; dan

(5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Rumusan yang tercantum dalam Preambule UUD (Konstitusi) RIS yang pernah

berlaku pada tanggal 29 Desember 1945 sampai 16 Agustus 1950 adalah sebagai

berikut: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa;

(2) Peri Kemanusiaan;

(3) Kebangsaan;

(4) Kedaulatan Rakyat;

(5) Keadilan Sosial.

Pada akhirnya tersusunlah rumusan Pancasila seperti yang terdapat di dalam

Pembukaan UUD 1945, yaitu:

1. 26

(1) Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

(3) Persatuan Indonesia

(4) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

Permusyawaratan Perwakilan

(5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna dalam Pembukaan UUD 1945 adalah bahwa bangsa Indonesia

mengakui kemerdekaan merupakan hak azasi manusia; bangsa Indonesia

berpendapat dan akan terus berusaha menentang dan menghapuskan segala

penjajahan, baik penjajahan fisik, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain. karena hal

tersebut tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam

UUD 1945 adalah bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum

(rechtstaat) dan sistem konstitusi, di mana kekuasaan negara yang tertinggi berada

di tangan MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di

bawah Majelis, Presiden tidak bertangung jawab kepada DPR, menteri negara ialah

pembantu Presiden, menteri negara tidak bertangung jawab kepada DPR, dan

kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai

berikut: warga negara Indonesia, telah berusia 40 tahun bukan orang yang sedang

dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, setia kepada cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945.

bersedia menjalankan halauan negara menurut GBHN yang telah ditetapkan oleh

MPR dan putusan-putusan Majelis, berwibawa, jujur, cakap, adil, tidak sedang

menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi

karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun, dan tidak

terganggu jiwa/ingatannya.

e. Struktur Pemerintahan Republik Indonesia

(1). Badan Pelaksana Pemerintahan (Eksekutif)

a. Pembagian berdasarkan tugas dan fungsi

1.Departemen/Kementerian beserta aparat di bawahnya

2.Lembaga pemerintahan bukan departemen

3.Badan usaha milik negara (BUMN)

1. 27

b. Pembagian berdasarkan kewilayahan dan tingkat pemerintahan:

1.Pemerintah pusat

2.Pemerintahan wilayah, yang terdiri dari propinsi, daerah khusus

ibukota/daerah istimewa, kabupaten, kota, kota administrative,

kecamatan, dasa/kelurahan.

3.Pemerintah daerah, yang terdiri dari pemerintahan daerah tingkat I dan

pemerintahan daerah tingkat II.

(2). Hal Pemerintahan Pusat

a. Organisasi Kabinet di bawah Menteri Koordinator (Menko). Jumlah dan

nama anggotanya tergantung kebutuhan. Saat ini terdapat tiga menko,

yaitu Menko Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsuskam), Menko

Bidang Perekonomian dan Menkokesra. Kemudian ada menteri negara

yang memimpin kementrian/departemen dan menteri negara yang tidak

memimpin departemen. Untuk memperlancar penyelenggaraan tugas

menteri negara, terdapat organisasi yang terdiri dari (1) Sekmeneg yang

juga merupakan pimpinan sekretaris kantor menteri dan membawahi biro

umum; (2) Asmen, yang membawahkan pembantu Asmen, dan (3) Staf

Ahli.

b. Badan Pelaksana Pemerintahan yang Bukan Departemen dan BUMN

1.Tentara Nasional Indonesia dan Kopolisian RI

2.Kejaksaan Agung RI

3.Lembaga-lembaga non Departemen yang secara administrative

dikoordinasikan oleh Setneg, yaitu: LAN, LAPAN, LIPI, LSN, BAKN,

BATAN, BULOG, Bakorsutanal, BKKBN, BAPPENAS, BKPM, BPPT,

BAKIN, BPKP. BPS, ARNAS, BPN, BMKG, dan BPIS.

Sedangkan dewan-dewan yang membantu Presiden dalam memberikan

pertimbangan, saran, nasihat dalam merumuskan kebijaksanaan tertinggi

pemerintahan yang menyangkut sesuatu bidang tertentu adalah Dewan

Telekomunikasi, Dewan Maritim, Dewan Penerbangan dan Antariksa

Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Pembina dan Pengelola Industri-

industri Strategis, dan lain-lain.

1. 28

c. Pola administrasi dan manajemen Pemerintahan RI menggunakan pola

musyawarah dan mufakat. Pelaksanaan pola ini berpedoman pada

pengutamaan kepentingan negara dan masyarakat, tidak adanya

pemaksaan kehendak kepada orang lain, semangat kekeluargaan, sikap

konsekuen dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah yang

dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur,

keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada

Tuhan Yang Maha Esa, dan sikap menjunjung tinggi martabat manusia

serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.Selain itu, terdapat pula pola

fungsional, yakni penjabaran tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh

suatu organisasi.

d. Tugas Pokok Pemerintahan Negara RI.

Tugas pokoknya meliputi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunaia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial. Sedangkan fungsinya adalah melaksanakan tugas pokok adalah:

menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, kehakiman dan peradilan,

urusan perekonomian, pembinaan demokrasi serta politik dalam dan luar

negeri; memelihara kesejahteraan, kesehatan, kehidupan sosial, dan

keuangan; melaksanakan pendidikan dan kebudayaan; membina agama

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

e. Hal Pemerintahan Wilayah

Wilayah dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Wilayah ini disebut

wilayah administrasi yang selanjutnya disebut wilayah. Wilayah-wilayah

disusun secara vertical dan merupakan lingkungan kerja perangkat

pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di

daerah. Urusan pemerintahan umum meliputi bidang-bidang ketentraman

dan ketertiban, politik koordinasi pengawasan, dan urusan pemerintahan

lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan urusan rumah

tangga daerah. Nomenklatur dan titelatur pada pemerintahan wilayah

1. 29

adalah propinsi. daerah khusus ibukota/daerah istimewa yang dipimpin

oleh seorang gubernur, kabupatan/kota yang dipimpin oleh seorang

bupati/walikota, kota administrative yang dipimpin oleh seorang walikota,

kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat, dan desa/kelurahan yang

dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah.

f. Hal Pemerintahan Daerah

Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi yang selanjutnya disebut

daerah otonomi. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk

memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan megurus rumah

tangganya sendiri agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pemberian wewenang

kepada daerha diberikan secara bertahap. Pemberian otonomi bisa dicabut

bila daerah yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan. Pemerintah

daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Nomenklatur dan titelatur

pemerintah daerah adalah pemerintah daerah tingkat I, selanjutnya disebut

Pemda Tk. I, yang dipimpin seorang kepala daerah dan pemerintah daerah

tingkat II, selanjutnya disebut Pemda TK.II, yang juga dipimpin seorang

kepala daerah.

D. PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA

Demokrasi dapat kita pandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup

berkelompok yang di dalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi dapat

dikatakan merupakan pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara, sesuai

dengan keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut. Keinginan orang-

orang (demos) yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan bangsa

(weltanschauung), falsafah hidup bangsa (filosfiche grondslag), dan ideology

bangsa yang bersangkutan.

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai

falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-

sila pancasila. Ini berarti bahwa:

1. 30

1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah

Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh

niali-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila)

2. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah

pancasila menjadi suatu bentuk sistem pemerintahan khas Pancasila.

3. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh niali-nilai Pancasila adalah

konsekuensi dan komitmen Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara

murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.

4. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dangan baik mensyararatkan pemahaman

dan penghayatan nilai-nilai falsafah pancasila

5. Pelaksanaan Demokrasi Indonseia dengan benar adalah pengamalan

Pancasila melalui politik pemerintahan.

Kita dapat membedakan Demokrasi Indonesia dengan jenis demokrasi lainnya,

terutama mengenai sikap dan perilaku pemerintah pada semua jenjang

pemerintahan.

Berdasarkan pengertian tentang Demokrasi Indonseia, kita dapat

menyimpulkan bahwa Demokrasi Indonesia adalah penting dan dapat

dipertangungjawabkan secara ilmiah popular. Semnetara itu, belum ada kesatuan

pendapat para ahli mengenai rumusan pengertia atau definisi Demokrasi Indonesia

yang definitif.

Demokrasi Indonesia atau pemerintahan rakyat yang berdasarkan kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan

memberi kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus pada satu prisnip dasar,

yaitu sila ke-4 dari pancasila. Padahal perlu diingat dan disadari bahwa kelima sila

Pancasila berkedudukan setara dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Selain pengertian diatas, ada pula rumusan lainnya, yaitu Demokrasi Indonesia

adalah sekaligus demokrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Maksudnya adalah

bahwa Demokrasi Indonesia merupakan satu sistem pemerintahan rakyat yang

mengandung nilai-nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Falsafah Pancasila sesungguhnya tidak hanya mengandung nilai politik,

ekonomi, sosial dan budaya, namun juga mengandung nilai religious. Jadi rumusan

pengertian di atas belum mencakup seluruh nilai Pancasila. Dengan kata lain,

rumusan tersebut hanya mencakup nilai-nilai sila kedua hingga sila kelima.

1. 31

Rumusan tersebut hanya mencakup aspek tangung jawab duniawi, sedangkan

menurut filsafat Pancasila tangung jawab itu meliputi tangung jawab kemanusiaan

sekaligus terhadap Tuhan Pencipta Alam Semesta atau tangung jawab Ilahi.

Kedua rumusan diatas memang masih mengandung banyak kelemahan,

namun keduannya dapat mendorong ditemukannya dan dirumuskannya suatu

pengertian Demokrasi Indonesia yang lebih lengkap, lebih sempurna, lebih ilmiah,

dan dapat dipertangungjawabkan secara menyeluruh.

(1). Menurut Prof. Dr. Hazairin, SH:

Demokrasi Pancasila, istilah yang digunakan oleh MPRS 1968, pada

dasarnya adalaha demokrasi sebagaimana telah dipraktekkan oleh bangsa

Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumapai sekarang ini dalam kehidupan

mesyarakat adat, seperti desa, Kerja, Marga, Nagari,dan Wanua yang telah

ditingkatkan ke taraf urusan negara dimana kini disebut Demokrasi Pancasila.

(Hazairin, 1981:35)

Rumusan diatas mengingatkan kita bahwa demokrasi kita adalah demokrasi

asli Indonesia atau sistem pemerintahan rakyat asli Indonesia yang tumbuh dari

kesatuan masyarakat adat Indonseai. Dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, demokrasi

berdasarkan hukum adat ini dikembangkan dan ditingkatkan menjadi Demokrasi

Indonesia, sehingga menjadi milik nasional

Dalam rumusanya, Prof. Hazairin menggunakan istilahditingkatkan yang

berarti:

1. Peningkatan status demokrasi adat menjadi Demokrasi Indonesia yang bertaraf

nasional dengan jangkauan yang lebih luas, yaitu seluruh Indonesia.

2. Peningkatan bobot materi demokrasi adat yang semula hanya mencakup aspek

kedaerahan manjadi lebih luas, yaitu mencakup aspek kebangsaan,

kemanusiaan dan keagamaan.

Rumusan Sri Soemantri adalah sebagai berikut:Demokrasi Indonesia adalah

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan yang Maha

Esa. kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan

sosial. (Soemantri, 1967:7)

1. 32

Rumusan ini dapat dipandang sebagai rumusan pengertian Demokrasi

Indonesia yang sangat lengkap meskipun sepintas lalu tampak sebagai rangkaian

kelima sila Pancasila. Kunci pemahaman rumusan tersebut terletak pada kata

kerakyatan atau Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Dengan demikian rumusan

Demokrasi Indonesiadar Sri Soemantri, SH bartalian secara fungsional dan material

dengan pasal I ayat (2) UUD 1945.

Pamudji menyatakan sebagai berikut:

Jadi dengan demikian Demokrasi Indonesia dapat dirumuskan secara agak

lengkap dan menyeluruh sebagai berikut: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalm permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan yang Maha

Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan

Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Pamudji,

1979:11)

Tampak jelas bahwa rumusan Drs. Pamudji, M.P.A. identik dengan rumusan Sri

Soemantri, S.H., sehingga dapat diduga bahwa kedua sarjana tersebut menyimak

pengertian itu dari sumber yang sama, yaitu karya Prof. Drs. Notonegoro, S.H. yang

berjudul Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila.

Ensiklopedi Indonesia, setelah member pendahuluan tentang pelaksanaan

Demokrasi Terpimpin pada saat UUD 1945 diberlakukan kembali berdasarkan

Dekrit Presiden 5 Juli 1955, menyebutkan bahwa Demokrasi terpimpin bertentangan

dengan Pancasila dan UUD 1945 meskipun ia mempunyai kekuatan hukum, yaitu

Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965. Karena bertentangan, ketetapan itu

kemudian dicabut dengan Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968. Dalam

Ketetapan itu tercantum bahwa Demokrasi Pancasila merupakan Pengganti

Demokrasi Terpimpin. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila diatur dan ditetapkan

lebih lanjut dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 tentang pengambilan

keputusan MPR.

Introduksi Ensiklopedi Indonesia berakhir dengan rumusan berikut: dalam

pola dasar pembangunan nasional, GBHN, asas demokrasi ialah demokrasi

berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi,

serta yang dalam pemyelesain masalh-masalah nasional berusaha sejauh mungkin

menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. (Sadely, 1980:784)

1. 33

Rumusan yang diangkat dalam Ensiklopedi Indonesia tersebut sesungguhnya

juga adalah rumusan dari naskah GBHN yang terlampir pada Ketetapan MPR No.

IV/1978.

Keseluruhan urain tentang demokrasi memberi kesan bahwa demokrasi lahir

sebagai hasil ciptaan manusia, bukan tanpa sebab dab tanpa tujuan. Demokrasi

muncul sebagai satu sistem pemerintahan (pemerintahan rakyat)karena adanya

pemerintahan diktaktor yang otoriter yang membawa akibat buruk bagi rakyat.

Akibat-akibat buruk tersebut antara lain:

1. Penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat, terutama eksploitasi tenaga dan

pikiran rakyat sehingga rakyat punya kewajiban tanpa hak. Sebaliknya,

penguasa atau pemerintah tampak solah-olah hanya punya hak tanpa

kewajiban

2. Kondisi kehidupan masyarakat seperti di atas selalu mengakibatkan timbulnya

konflik dengan korban yang lebih banyak di pihak rakyat

3. Kesejahteraan bertumpu pada para penguasa sedangkan rakyat dibiarkan

hidup melarat tanpa jaminan masa depan.

Faktor-faktor di atas melatarbelakangi ide pemerintahan yang demokratis untuk

menjamin kesejahteraan rakyat banyak secara merata.

Cita-cita kesejahteraan hidup setiap kelompok masyarakat senantiasa

tergambar dalam falsafah hidupnya. Misalnya, cita-cita kesejahteraan hidup bangsa

Indonesia tersurat dalam falsafah Pancasila yang biasanya diungkapkan dalam

rumusan masyarakat yang adil dan makmur dan merata secara material dan

spiritual. Dengan demikian Demokrasi Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

Demokrasi Indonesia adalah satu sistem pemerintah berdasarkan kedaulatan

rakyat dalam bentuk musyawarah dan mufakat untuk memecahkan masalah-

masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan

masyarakat yang adil dan makmur merata secara materiil dan spiritual.

Rumusan diatas menekankan:

1. Kedaulatan rakyat, karena Demokrasi Indonesia menolak niat memanipulasi

kekuasaan rakyat, seperti yang lazim berlangsung pada:

a. Demokrasi Liberal yang dijalankan oleh kelompok pemilik modal

b. Demokrasi rakyat yang dijalankan oleh kelompok yang karena kelihaiannya

berhasil merebut, menguasai, dan mengendalikan partai atau negara.

1. 34

2. Bentuk Musyawarah mufakat karena bentuk ini lebih berorientasi pada

kepentingan masyarakat secara umum dan bukan individu

3. Sosialisasi Demokrasi Indonesia akan terlihat dalam gerak langkah atau

mekanismenya.

Mekanisme Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah

pelaksanaan kekuasaan pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh niat-niat falsafah

pancasila dan yang berlangsung menurut hukum yang berakibat pada kepentingan,

aspirasi, dan kesejahteraan rakyat banyak. Hukum yang tertinggi ini selanjutnya

dijabarkan secara formal menjadi hukum dasar tertulis yang disebut UUD atau

konstitusi.

Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah

kesatuan/uni. United States Republic of Indonesia. Penyelenggara kekuasaan

adalah rakyat yang membagi kekuasaan menjadi enam yaitu:

1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) yang disebut Lembaga Konstituatif

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat Undang-undang disebut

Lembaga Legislatif

3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan disebut Lembaga Eksekutif

4. Dewan Perimbangan Agung (DPA) sebagai pemberi saran kepada

penyelenggara pemerintahan disebut Lembaga Konsultatif

5. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan dan penguji undang-

undang disebut Lembaga Yudikatif

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang mengaudit

keuangan negara disebut Lembaga Auditatif

Sistem demokrasi ini sebenarnya telah member gambaran tentang adanya

tujuan yang ingin dicapai oleh negara melalui hak-hak individual sesuai dengan

asasinya dalam koridor manajemen nasional.

Dalam sistem otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas luasnya wilayah dan asas

kewilayahan, yaitu daerah merupakan daerahnya pusat dan pusat merupakan

pusatnya daerah. Daerah terbagi dalam daerah besar dan daerah kecil.

Pemerintahan di daerah disebut pemerintahan daerah tingakt I yang sekaligus

berperan sebagai perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah besar atau

1. 35

propinsi. Pemerintah di daerah kecil disebut pemerintah daerah tingkat II sekaligus

sebagai perwakilan pusat di daerah kecil yang disebut kabupaten atau kota. Titik

berat otonomi berada di daerah tingkat II, kecuali urusan luar negeri, moneter,

pertahanan, dan keamanan.

LATIHAN

1. Jelaskan siapa yang dimaksud dengan warga negara Republik Indonesia?

2. Saudara jelaskan hubungan antara warga negara dan negara?

3. Dapat saudara jelaskan prinsip-prinsip dasar pemerintahan negara Indonesia?

4. Bagaimana sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia?

5. Anda jelaskan syarat-syarat menjadi seorang presiden, berdasarkan ketentuan

yang berlaku

RANGKUMAN

Dalam amandemen UUD 1945 Bab X, pasal tentang Warga negara dan

penduduk telah diamanatkan pada pasal 26, 27,28 dan 30,

Pasal 26 ayat (1) mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik

Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misalnya

peranakan Belanda, peranakan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan

belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia,

mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, besikap setia kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara.

Syarat-syarat menjadi warga negara juga ditetapkan oleh undang-undangn (Pasal

26 ayat 2).

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga

negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini

adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal

27 ayat (1) menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam

hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga negara dalam menjujung hukum

dan pemerintahan tanpa perkecualian.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

1. 36

Pasal 28 UUD 1945 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis, dan

sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan

Yang Maha Esa. Selanjutnya Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa ayat ini

menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat

(2) menyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan

kepercayaanya itu. Kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang

paling asasi di antara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu

langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak dan kewajiban setiap warga

negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan ayat (2) menyatakan

bahwa pengaturannya lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang. Undang-

undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang

Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang antara lain mengatur Sistem

Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin

dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa Pemerintah Negara

Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat

(1) UUD 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat

pengajaran. Untuk itu, UUD 1945 mewajibkan Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-

undang (Pasal 31 ayat (2).Pelaksanaan Undang-undang ini terdapat dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 29 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 1999, masing-masing tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan

Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Peraturan pemerintah

tersebut juga menetapkan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun secara bertahap.

Pasal 32 menetapkan bahwa Pemerintah hendaknya memajukan kebudayaan

nasional Indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan rumusan tentang

kebudayaan bangsa sebagai kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi

rakyat Indonesia seluruhnya. termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat

sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

1. 37

Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengatur kesejahteraan sosial, Pasal 33 yang

terdiri atas tiga ayat menyatakan:

1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

kekeluargaan

2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara

3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemahaman Tentang Demokrasi

Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh/untuk

rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan

pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai

warga negara. Kenyataanya, baik dari segi konsep maupun praktek, demos

menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya

populous tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal

mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan

atas hak-hak prerogative dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan urusan publik atau pemerintahan.

Bentuk Demokrasi

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat

atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan,

kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya.

Pemahaman Demokrasi di Indonesia

1. Dalam Sistem Kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem

multi partai (polyparty system), sistem dua partai (biparty system).

2. Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.

3. Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan

legislative

Mengenal Model Sistem-sistem Pemerintahan Negara, ada empat macam

sistem-sistem pemerintahan negara, yaitu: sistem pemerintahan diktator (diktator

borjuis dan proletar); sistem pemerintahan parlementer; sistem pemerintahan

presidential; dan sistem pemerintahan campuran.

1. 38

Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia

Pancasila sebagai landasan idiil bagi bangsa Indonesia memiliki arti bahwa

pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa; kepribadian bangsa;

tujuan dan cita-cita hukum bangsa dan negara; serat cita-cita moral bangsa

Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dalam hal ini ada dua hal

mendasar yang digariskan secara sistematis, yaitu Pancasila sebagai sumber dari

segala sumber hukum dan tata urut peraturan perundangan Republik Indonesia

yang terdiri dari UUD 1945; Ketetapan MPR; UU dan Perpu; PP, Keppres dan

Peraturan Pelaksanaan lainnya.

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai

falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-

sila pancasila. Ini berarti bahwa:

1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah

Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh

niali-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila)

2. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah

pancasila menjadi suatu bentuk sistem pemerintahan khas Pancasila.

3. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh niali-nilai Pancasila adalah

konsekuensi dan komitmen Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara

murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.

4. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dangan baik mensyaratkan pemahaman

dan penghayatan nilai-nilai falsafah pancasila

5. Pelaksanaan Demokrasi Indonseia dengan benar adalah pengamalan

Pancasila melalui politik pemerintahan.

TES FORMATIF 1.2

Pilih jawaban tang benar dengan memberi tanda (X) pada hruf di depannya:

1. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah :

a. Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang dinaturalisasi

b. WNA yang tinggal di Indonesia

c. Etnis keturunan

d. Bangsa lain yang bekerja di Indonesia

1. 39

2. Para mahasiswa AMG dapat mengikuti pendidikan di AMG, diatur dalam :

a. Pasal 33 ayat (1), UUD 1945

b. Pasal 29 ayat (2) , UUD 1945

c. Pasal 31 ayat (1), UUD 1945

d. Pasal 31 ayat (2), UUD 1945

3. Pengertian demokrasi adalah, kecuali:

a. Bentuk kekuasaan dari/oleh/untuk rakyat

b. Rakyat adalah warga negara

c. Kekuasaan adalah politik

d. Rakyat mempunyai hak untuk berdemontrasi

4. Demokrasi di Indonesia adalah satu sistem pemerintahan berdasarkan, kecuali:

a. Kepentingan politik

b. Kedaulatan rakyat

c. Muyawarah untuk mufakat

d. Masyarakat yang adil dan makmur

1. 40

Kegiatan Belajar 3

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. PEMAHAMAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah:

1. Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya

sebagai anugerah dari Allah,SWT.

2. Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan melekat dengan

potensinya sebagai makhlik dan wakil Tuhan.

3. Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak ia hiudp yang melekat pada

esensinya sebagai anugerah Allah, SWT.

4. John Locke, 1632-1704

- Natural right Hak-hak alamiah manusia ,hak untuk hidup, hak

kemerdekaan, hak milik

- Right of man

- Human right (Eleanor Roosevelt)

B. LANDASAN PENGAKUAN TERHADAP HAM

1. Landasan Pertama dan Langsung : Kodrat Manusia

2. Landasan Kedua dan lebih dalam : Tuhan Menciptakan manusia sama,

kecuali amalnya.

C. PERKEMBANGAN HAM

(1). Masa Sejarah

a. Nabi Musa (6000 SM) :bebaskan umat yahudi dr perbudakan

b. Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM) :jaminan keadilan bg WN

1. 41

c. Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM) :

Ajaran untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-

cita, kebijaksanaan.

d. Nabi Muhammad SAW (600 M) Membebaskan bayi wanita & wanita dari

penindasan bangsa Quraisy.

(2). Perkembangan HAM di Inggris

a. Magna Charta Piagam Agung (1215) batasi kekuasaan Raja John:

bertindak sewenang2 terhadap rakyat dan kelompok bangsawan.

b. Petition of Rights (1628) pertanyaan ttg hak2 rakyat dan jaminannya:

pajak dan pungutan harus dengan persetujuan, WN tidak boleh dipaksa

terima tentara di rumah, tentara tidak boleh gunakan hukum perang pada

masa damai.

c. Habeas Corpus Act (1679) UU mengatur ttg penahanan seseorang:

tahanan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah ditahan, alasan

penahanan harus disertai bukti sah menurut hukum

d. Bill of Right (1689) UU yang diterima parlemen Inggris untuk perlawanan

terhadap Raja James II: kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen,

kebebasan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak-uu-

pembentukan tentara seijin parlemen, hak warga negara memeluk agama

dan kepercayaan masing-masing, parlemen berhak mengubah keputusan

raja.

(3) Perkembangan HAM di Amerika Serikat

a. Didasari pemikiran John Locke :hak hidup (life), hak kebebasan (liberty),

hak milik (property) Declaration of Independence of The United States

b. (4 Juli 1776) Konstitusi negara.

c. Perjuangan sebagai emigran Inggris.

(4). Perkembangan HAM di Perancis

a. Naskah awal revolusi Perancis (1789) Declaration des Droits de L

homme et Du Citoyen (pernyataan ttg HAM & WN) : ketidakpuasan kaum

1. 42

borjuis dan rakyat thdp Raja Louis XVI HAM adalah hak alamiah sesuai

kodrat manusia dan tidak dapat dipisahkan, bersifat suci.

b. Revolusi Perancis perjuangan penegakan HAM di Eropa : Liberty,

Egality, Fraternity Konstitusi Perancis (1791)

(5). Atlantic Charter (1941)

PD II F.D. Roosevelt The Four Freedom ( f of religion, f of speech &

thought, f of fear, f of want)

D. PENGAKUAN HAM PBB

1. Deklarasi 10 Des 1948 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM.

2. Pasal 1 : Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan

hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal, budi dan hendaknya bergaul

satu sama lain dalam persaudaraan.

3. Sidang Majelis umum PBB 1966 covenants on Human rights dalam hukum

internasional diratifikasi negara-negara anggota PBB.

Piagam PBB ttg Deklarasi Universal of Human Rights 1948

a. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat

b. Hak memiliki sesuatu

c. Hak mendapatkan pendidikan & pengajaran

d. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama

e. Hak untuk hidup , UU 39/1999 ttg HAM

f. Hak berkeluarga

g. Hak mengembangkan diri

h. Hak keadilan

i. Hak kemerdekaan

1. 43

E. BIDANG-BIDANG HAM

1. Hak asasi pribadi (personal rights), Hak kemerdekaan, Hak menyatakan

pendapat, Hak memeluk agama.

2. Hak asasi politik (political rights),

~Hak untuk diakui sebagai warga negara

~Hak memilih dan dipilih, Hak berserikat, Hak berkumpul.

3. Hak asasi ekonomi (property rights)

~Hak memiliki sesuatu, Hak mengadakan perjanjian, hak bekerja,

hak mendapat hidup layak.

4. Hak asasi sosial dan kebudayaan (Social & cultural rights)

~Hak mendapatkan pendidikan, Hak mendapat santunan, Hak pensiun,

~Hak mengembangkan kebudayaan, Hak berekspresi.

5. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum & pemerintahan

(Rights of Legal Equality).

6. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan

perlindungan (Procedural rights)

F. PENGAKUAN BANGSA INDONESIA TENTANG HAM

1. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama Bahwa sesungguhnya

kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa

2. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat Kemudian daripada itu, ,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, landasan idiil pengakuan dan

jaminan HAM di Indonesia.

3. Batang Tubuh UUD 1945

- Pasal 28 A Hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan.

1. 44

- Pasal 28 B Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, Hak

kelangsungan hidup-tumbuh-berkembang untnk anak, Hak perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi.

- Pasal 28 C Hak mengembangkan diri, Hak mendapatkan pendidikan

dan memperoleh manfaat iptek dan seni budaya, Hak memajukan diri

dalam perjuangkan hak secara kolektif.

- Pasal 28 D Hak pengakuan-jaminan-perlindungan-kepastian hukum,

Hak perlakuan sama di hadapan hukum, Hak bekerja, Hak warga negara

memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan, Hak status warga

negara.

- Pasal 28 E Hak beragama dan beribadah, Hak memilih dikjar-pekerjaan

warga negara -tempat tinggal, Hak kebebasan meyakini kepercayaan, Hak

kebebasan berserikat-berkumpul-mengeluarkan pendapat.

- Pasal 28 F Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, Hak

mencari,memperoleh,memiliki,menyimpan,mengolah dan menyampaikan

informasi.

- Pasal 28 G Hak perlindungan, Hak rasa aman dan perlindungan dari

ancaman ketakutan, Hak bebas dari penyiksaan/perlakuan merendahkan

derajat martabat manusia, Hak memperoleh suaka politik .

- Pasal 28 H Hak hidup sejahtera, Hak mendapat kemudahan dan

perlakuan khusus utk peroleh kesempatan dan manfaat sama capai

persamaan dan keadilan, Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi

- Pasal 28 I Hak untuk hidup, Hak tidak disiksa, Hak kemerdekaan pikiran-

hati nurani, Hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, Hak

bebas dari perlakuan diskriminatif, Hak masyarakat tradisional dih