Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa Hutan

Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya

pemberdayaan masyarakat Desa Hutan

(studi pada Perum Perhutani KPH Jombang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam

program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Jipurapah Kecamatan

Plandaan Kabupaten Jombang).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya alam di indonesia memberikan peran yang besar kepada

pemerintah atas nama negara untuk memnfaatkan demi kemakmuran rakyat. Hal tersebut

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu kekayaan alam indonesia adalah

hutan, pengertian hutan adalah sumberdaya alam yang strategis, oleh karenanya hutan

seharusnya dikelola secara berkelanjutan agar dapat memberi manfaat sebesar-

besarnyabagi rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Perhutani sebagai badan usaha milik negara (BUMN) mewakili negara dalam

memegang peran dalam pengelolaan hutan sebagai bentuk implementasi pasal 33 UUD

1945 tersebut. Prasyarat menuju pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, tidak

terlepas dari kebutuhan data dan informasi yang lengkap, terpercaya dan terkini. Salah

satu informasi yang dibutuhkan adalah kondisi tutupan hutan dan penggunaan lahan.

Informasi ini menjadi landasan ketika hendak merencanakan, memanfaatkan dan

melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumberdaya hutan, yang mampumenjamin

kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat.Kementerian Kehutanan sebagai

lembaga penyedia data resmi kehutanan mengatakan bahwa kelemahan tata kelola telah

menyebabkan tutupan hutan Indonesia terus berkurang. Di tahun 2004, tutupan hutan

diperkirakan sekitar 94 juta hektareatau 50 persen dari total luas lahan di Indonesia1dan

terus berkurang menjadi 90 juta hektare di tahun 20122. Sedangkan tahun 2007

Kementerian Lingkungan Hidup(KLH) melakukan interpretasi citra Landsat-7 ETM+, dan

memperlihatkan bahwatutupan hutan pada seluruh pulau di Indonesia berkurang menjadi

1Departemen Kehutanan: Statistik Kehutanan Indonesia, 2004, yang dikutip dalamPotret Keadaan Hutan Indonesia hlm 5,2Kementerian Kehutanan: Statistik Kehutanan Indonesia 2011, 2012, yang dikutip dalam Potret Keadaan Hutan Indonesia hlm 5.

sekitar 83 juta hektar3. Kondisi tersebut sebagaimana tergambar dari tabel data kondisi

tutupan hutan alam indonesia berikut:

Tabel 1.1 Kondisi Tutupan Hutan Alam Indonesia Tahun 2009 dan 2013 (ribu hektare)

Sumber: Analisis Citra Satelit ETM+7, 2014

Hutan Indonesia juga merupakan paru-paru dunia, yang dapat menyerap karbon dan

menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi ini. Fungsi hutan sebagai penyimpan

air tanah juga akan terganggu akibat terjadinya pengrusakan hutan yang terus-menerus.

Hal ini akan berdampak pada semakin seringnya terjadi kekeringan di musim kemarau dan

banjir serta tanah longsor di musim penghujan. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak

serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat secara umum.

Dari segi pemanfaatan hasil hutan, selama ini pemanfaatan hasil hutan untuk industri

perkayuan di Indonesia memiliki kapasitas produksi sangat tinggi dibanding ketersediaan

kayu. Pengusaha kayu melakukan penebangan tak terkendali dan merusak, pengusaha

perkebunan membuka perkebunan yang sangat luas, serta pengusaha pertambangan

membuka kawasan-kawasan hutan. Sementara itu rakyat digusur dan dipinggirkan dalam

pengelolaan hutan yang mengakibatkan rakyat tak lagi punya akses terhadap hutan

mereka. Hal ini juga diperparah dengan adanya oknum pemerintahan yang

menyalahgunakan kekuasaan dengan memanfatkan ijin pengelolaan hutan untuk

memperkuat ekonomi pribadi, dimana hutan dianggap sebagai sumber uang dan dapat

dikuras habis untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Berkaca pada berbagai permasalahan tersebut perlu perlu paradigma baru dalam

manajemen atau pengelolaan hutan yang baik. Perum Perhutani dengan segala

3Kementerian Lingkungan Hidup, Luas Penutupan Lahan Hasil Interpretasi Citra Satelit Landsat-7 ETM+2004-2006, 2007, yang dikutip dalam Potret Keadaan Hutan Indonesia hlm 5.

keterbatasannya membutuhkan pihak lain untuk mewujudkan tujuannya yakni memenuhi

hajat hidup orang banyak dalam beberapa bidang, misal dalam bidang pemberdayaan dan

pengembangan hutan di desa. Untuk merealisasikan tujuannya tersebut, organisasi ini

membutuhkan bantuan dalam hal sumber daya manusia (SDM), modal dan manajemen

yang profesional. Selain itu, perhutani juga ingin bekerjasama dengan masyarakat desa

untuk membangun masyarakat yang produktif sehingga mampu bersinergi dengan sumber

daya manusia lainnya dan Perum Pehutani dalam peningkatan mutu dan efektivitas

produksi (http://perumperhutani.com/).

Untuk mengelola fungsi tersebut, perhutani perlu menjalankan kerjasama dengan

masyarakat sekitar hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha

Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kebijakan pemerintah

melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan pasal 1 ayat 8 yang menerangkan tentang keharusan sebuah badan usaha

milik negara untuk melaksanakan kerjasama dalam program Bina Lingkungan (BL).

Untuk mendukun Program Kerjasama Bina Lingkungan (PKBL), perhutani

menggunakan pendekatan Triple Tracks yang mempunyai fokus pada 3 pilar, pilar

tersebut adalah Pro Job(pengurangan jumlah pengangguran), Pro Poor (pengurangan

jumlah penduduk miskin) dan Pro Growth (Peningkatan pertumbuhan ekonomi). Dari

pendekatan yang telah dijelaskan tadi diharapkan Perum Perhutani khususnya pada Perum

Perhutani KPH Jombang mampu menyelesaikan masalah utama yang layak untuk segera

di selesaikan untuk menuju kesejahteraan masyarakat desa hutan (Asdep PKBL, 2010:5).

Sejalan dengan permasalahan dan kosep penanganan masalah hutan tersebut, Perum

Perhutani KPH Jombang membentuk suatu badan khusus masyarakat desa yang bernama

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) agar bantuan kerjasama bisa langsung sampai

ditangan masyarakat desa dan sesuai dengan kapasitas hutan yang ada di lokasi desa. Setelah

terbentuk LMDH, Perum Perhutani KPH Jombang juga membentuk struktur organisasi yang

membidangi program pengelolaan hutan yaitu program Pengelolaan Hutan Bersama

Masyarakat (PHBM). Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam

mengembangkan pengetahuan yang dilakukan di bidang pengelolaan hutan. Untuk itu

penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor,

Pro Growth) sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. Kajan ini berfokus pada

kajian studi pada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa

Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

2. Rumusan Masalah

Batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama

Perum Perhutani KPH Jombang dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam

pengelolaan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan

model pendekatan Triple Tracks di kabupaten Jombang Jawa Timur.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama Perum

Perhutani KPH Jombang dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam

pengelolaan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyaraka tdengan

pendekatan Triple Tracks.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian terkait kerjasama yang dilakukan Perum Perhutani KPH Jombang dan LMDH

Wana Ayu Lestari melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat kabupaten

Jombang diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pilihan pendekatan dalam model

kerjasama BUMN dengan masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pengelolaan Hutan

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebenarnya bukan hal baru di

Indonesia. Keragaman masyarakat, kondisi geografis serta melalui proses panjang

pengalaman empirik telah mendorong masyarakat membangun cara dan aturan (adat) yang

khas khususnya dalam pengelolaan hutan. Hal tersebut juga menunjukkan hubungan yang

khas antara masyarakat dan alam lingkungannya baik secara jasmani maupun rohani.

Sejarah terbentuknya PHBM (Prambudianto,2007) diwarnai oleh:

a. Kebijakan pemerintah

b. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

c. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

d. Permasalahan dari UU otonomi daerah

Melalui PHBM Perhutani bekerjasama dengan masyarakat desa hutan dan pihak-

pihak lainnya melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan bersama. Kegiatan telah

berlangsung sejak tahun 2001, sebagai keberlanjutan dari program program sosial

perusahaan sejak dicanangkannya kebijakan Forest for People tahun 1978 di Indonesia.

Tidak kurang dari 5.403 desa hutan di pulau Jawa dan Madura berada di sekitar kawasan

hutan Perhutani. Sejak tahun 2005 sampai tahun 2010, Perhutani tercatat 5.054 desa hutan

atau sekitar 94% dari total desa hutan di Pulau Jawa dan Madura bekerjasama melalui

program PHBM.

Program PHBM yang dilaksanakan Perhum Perhutani KPH Jombang dengan

LMDH Wana Ayu Lestari yang diangkat untuk dijadikan penelitian sehingga memperoleh

deskripsi tentang konsep kerjasama Perum Perhutani KPH Jombang dengan Lembaga

Masyarakat Desa Hutan dalam pengelolaan hutan melalui program Pengelolaan Hutan

Bersama Masyarakat dan manfaat pendekatan Triple Tracks dalam program PHBM agar

tercapai tujuan dasar dari program tersebut.

Gambar 1. Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Jombang

Sumber : Humas Perum Perhutani KPH Jombang

2. Gambaran Penelitian Terdahulu

Peneliti ingin memberikan gambaran yang hampir sama dengan mengkaji kembali

penelitian terdahulu yang berjudul Kemitraan Antara KPH Perhutani Dan LMDH Dalam

Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglungharjo Kecamatan

Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung) oleh Mohamad Rizal Nur Zain, di dalam

penelitian tersebut menerangkan bahwa dalam pengelolaan hutan dibutuhkan kerjasama

yang dibuktikan melalui dibangun kemitraan antara KPH Perhutani dengan LMDH

(Lembaga Masyarakat Desa Hutan), oleh karena itu kemitraan dirasa telah mampu

dijadikan sebagai jalan keluar untuk mengelola hutan dengan baik. Disamping itu dengan

adanya kemitraan antara KPH Tulungagung dengan LMDH dapat memberikan efek

bahwa masyarakat telah dipercaya kembali untuk mengelola hutan dengan tetap mendapat

pantauan dari pihak KPH Tulungagung sehingga pengelolaan hutan lebih maksimal dan

tetap memenuhi kaedah 4K yang ada dalam buku panduan PHBM.

Kemudian dapat kita lihat pada penelitian terdahulu yang kedua berjudul Kebijakan

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan dalam Pengelolaan Hutan

Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Bersama Masyarakat oleh Arief Budiono, di dalam penelitian tersebut menerangkan

bahwa dengan menerapkan pola kerjasama antara Perum Perhutani KPH Saradan dengan

Masyarakat Desa Hutan (MDH) melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

setelah beberapa tahun dilaksanakan maka tujuan yang berhasil dicapai : 1) PHBM

berhasil meningkatkan pendapatan MDH, 2) Meredanya konflik yang terjadi antara

Perhutani KPH Saradan dan masyarakat sekitar hutan, 3) Berhasil menurunkan angka

illegal logging, 4) Berhasil menselaraskan PHBM dengan pembangunan wilayah oleh

Pemda melalui Forum Komunikasi PHBM. Hal demikian semakin menguatkan bahwa

untuk mencapai tujuan Perum Perhutani dalam mengelola hutan tentu akan lebih baik jika

juga melibatkan masyarakat sekitar hutan agar terbentuk kerjasama yang harmonis antara

Pemerintah yang diwakili oleh Perum Perhutani dengan pihak Swasta yang diwakili oleh

Masyarakat Desa Hutan.

Berdasarkan ringkasan penelitian sebelumnya maka penting untuk mengkaji pola

kerjasama yang dilakukan antara pihak Perum Perhutani KPH Jombang dengan

masyarakat desa dengan pendekatan kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro

Growth). Pendekatan tersebut merupakan sebuah upaya mencapai tujuan bersama yakni

mewujudkan masyarakat desa hutan yang makmur dengan tetap menjaga dan

mengembangkan hutan, lahan kosong di desa. Selain itu memberi dapat membantu pola

produksi hasil hutan oleh perusahaan (perhutani) yang terus menerus lebih efisien dan

efektif dalam pengelolaan hutan.

3. Gambaran Proses Kerjasama yang Dilakukan Perum Perhutani KPH Jombang

dengan LMDH Wana Ayu Lestari melalui Program PHBM

Kerjasama Perum Perhutani KPH Jombang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan

(LMDH) Wana Ayu Lestari mengelola hutan di desa Jipurapah yang wujudkan dalam

program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tidak hanya sebagai konservasi

saja. Program tersebut juga untuk mendukung terciptanya kawasan produksi dan

pengolahan dengan skala tertentu disektor pertanian-kehutanan dalam arti luas, penelitian,

alih teknologi, ekspose, pendidikan dan latihan serta kerjasama bisnis dengan sektor

swasta maupun masyarakat. Pola itu dapat disebut dengan pola PHBM Plus (Dephut,

2006).

Pada awal mula pencanangan, program PHBM belum banyak diketahui oleh banyak

pihak. PHBM dianggap sama saja dengan program-program keproyekan dari pemerintah.

Hal ini menjadikan munculnya sikap apatis pada masyarakat desa hutan. Perum Perhutani

KPH Jombang melakukan sosialisasi mengenai PHBM kepada masyarakat secara lebih

rinci. Setelah sosialisasi, kemudian dibentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan

(LMDH). LMDH adalah perwakilan masyarakat desa yang berperan sebagai wadah yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan PHBM di desa masing-masing. Pembentukan dan

penyusunan pengurusnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. LMDH kemudian

dibentuk sebagai badan hukum sebagai atas nama masyarakat dalam rangka melakukan

perjanjian atau kesepakan-kesepakatan dengan perhutani atau pihak lain yang terkait.

Status badan hukum LMDH penting agar dapat dibuat perjanjian (MoU) antara

masyarakat dengan perhutani mengenai pelaksanaan PHBM. MoU memuat antara lain

mengenai pemaparan tentang PHBM (termasuk istilah yang dipakai dalam MoU), hak dan

kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin

muncul di antara kedua pihak. Mengenai pembagian hasil (sharing) hasil tebangan, Perum

Perhutani KPH Jombang menggunakan rumus yang terdapat dalam SK Direksi PT

Perhutani (Persero) No. 001/KPTS/Dir/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Pedoman

Berbagi Hasil Hutan Kayu. LMDH berfungsi sebagai eksekutif dalam masyarakat. Dengan

demikian perlu dibentuk lembaga kontrol (fungsi legislatif) berupa Forum PHBM. Forum

PHBM terdapat di desa, kecamatan, dan kabupaten yang masing-masing diketuai oleh

Sekretaris Desa, Sekretaris Kecamatan, dan Assisten bidang Kesra.

Program PHBM secara yuridis tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama

Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM). Kegiatan PHBM meliputi beberapa tahap kegiatan yaitu:

a) Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilakukan sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat tentang

hutan, kehutanan, dan penjelasan program-program PHBM kepada masyarakat dan

jajaran petugas Perum Perhutani. Sosialisasi ini dilakukan oleh tim PHBM

(beranggotakan petugas dari KPH, BKPH) maupun TPM (Tenaga Pendamping

Masyarakat) yaitu LSM pendamping. Kegiatan ini memanfaatkan kegiatan rutin desa

seperti pengajian, majelis taklim.

b) Dialog

Dialog dilaksanakan untuk membicarakan hal-hal yang mengarah pada kerjasama

mengelola hutan antara pihak Perum Perhutani dan masyarakat. Pembicaraan ini

bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan PHBM dan mendesain

teknis pelaksanaan PHBM. Dalam tahap ini terjadi proses tawar menawar

pendahuluan dalam pelaksanaan PHBM yang masing-masing berusaha

mengakomodasi kebutuhannya (Perhutani dan masyarakat). Pada tahap dialog ini,

masyarakat diwakili oleh para pemimpin lokal.

c) Kelembagaan/Pembentukan KTH

Pembentukan kelembagaan adalah pembentukan organisasi Kelompok Tani Hutan

(KTH) sebagai wadah kegiatan masyarakat desa hutan terkait dengan pengelolaan

kawasan hutan. Struktur organisasi pada prinsipnya terdiri dari ketua, wakil ketua,

sekretaris, bendahara, dan seksi keamanan. Pengurus biasanya adalah orang-orang

yang dipandang sebagai tokoh masyarakat (pemimpin nonformal). Organisasi ini

dibentuk disaksikan para pemimpin formal, nonformal baik dari pemerintah desa,

Perum Perhutani maupun masyarakat.

d) Negosiasi

Setelah lembaga dibentuk selanjutnya KTH membentuk AD & ART, menyusun

ketentuan-ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban pengurus anggota. Negosiasi

merupakan proses tawar menawar tentang lokasi kawasan dan ketentuan ketentuan

pengaturan pengelolaan dan bagi hasil. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari

kegiatan dialog. Dalam negosiasi ini dihasilkan kesepakatan antara pihak masyarakat

dan Perum Perhutani.

e) Perjanjian Kerjasama

Kontrak Kerjasama atau Perjanjian kerjasama merupakan ketentuan yang mengikat

pihak LMDH dan Perum Perhutani secara tertulis dan berkekuatan hukum. Perjanjian

kerjasama ini merupakan naskah tertulis dan berkekuatan hukum tentang hasil

negosiasi. Penandatanganan naskah ini dihadiri oleh masyarakat (pemimpin

nonformal, pengurus KTH), Perum Perhutani dan Pemerintah Desa serta LSM

Pendamping disaksikan oleh pejabat notaris.

f) Pelaksanaan

PHBM dilakukan dengan proses penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan,

pemanfaatan hasil, peliharaan keamanan, dan monitoring evaluasi. Pelaksanaan

PHBM ini dilakukan oleh masyarakat dan Perum Perhutani sesuai hak dan kewajiban

dalam naskah perjanjian. Dalam pelaksanaan ini masyarakat sebagai pelaksana dan

Perum Perhutani sebagai regulator. Namun demikian, dalam pelaksanaannya

masyarakat belum sepenuhnya dapat memerankan sebagai operator, penanaman

tanaman pokok masih dilakukan bersama dengan mandor.

4. Penerapan Pendekatan Triple Tracks dalam PHBM

Pendekatan Triple Tracks adalah pendekatan yang di usung oleh Badan Usaha Milik

Negara sebagai dasar pendekatan kerjasama BUMN yang disampaikan Asisten

Departemen PKBL pada acara rapat koordinasi “Penguatan Kerjasama Pengelolaan

Peluang Kerja dan Peluang usaha” di Bandung, 14-15 November 2015 dan mengacu

Peraturan Menteri BUMN No.Per-05MBU2007 Tentang Program Kemitraan BUMN

dengan Usaha Kecil Bina Lingkungan. Maka dalam konteks pengelolaan hutan, kerjasama

antara perhutani dan masyarakat yang dinaungi lembaga semakin kuat dan jelas arah

tujuannya, maka pendekatan Triple Tracks menjadi salah satu pilihan dalam kegiatan

pengelolaan hutan berbasis masyarakat desa.

Penerapan pendekatan kerjasama Triple Tracks bagi perhutana diharapkan dapat

mencapai tujuan dari program pengelolaan hutan yang produktif. Berdasarkan data yang

diperoleh dari LMDH Wana Ayu Lestari, jumlah hasil produksi masih belum maksimal.

Selama ini di hutan desa Jipurapah masih ditemui permasalahan dalam penanaman,

pemeliharaan dan pendistribusian hasil tanaman hutan dan tanaman pangan sehingga hal

tersebut menghambat tercapainya tujuan dari dilaksanakan program Pengelolaan Hutan

Bersama Masyarakat. Adapun tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam program

Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat tentu juga menjadi bagian dari pendekatan

kerjasama Triple Tracks.

Mengingat permasalahan yang terjadi di desa Jipurapah, maka disini perlu perhatian

khusus dari Perum Perhutani KPH Jombang sebagai BUMN yang wajib mengawal dan

menjalankan program Bina Lingkungan yang memiliki enam fokus bantuan pada aspek

bantuan bencana alam, pendidikan atau pelatihan, kesehatan, sarana dan prasarana umum,

sarana ibadah, pelestarian lingkungan alam sehingga pengelolaan hutan bisa maksimal dan

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Jipurapah. Untuk mampu mengatasi

permasalahan yang ada, maka peneliti melakukan pendekatan dengan Triple Tracks

(Asdep PKBL, 2010:5) yang berisi Pro Job, Pro Poor, Pro Growth. Lebih jelasnya 3

pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pro Job

a. Pilar yang pertama adalah Pro Job yang berarti pengurangan jumlah

pengangguran. Pilar pertama merupakan pendekatan yang wajib ditempuh karena

berdasarkan observasi peneliti, sebagian penduduk masih belum memiliki

pekerjaan dan bekerja serabutan. Upaya yang dilakukan Perum Perhutani KPH

Jombang dan LMDH Wana Ayu Lestari dalam pengurangan pengangguran adalah

dengan memberikan permodalan melalui kontrak kerjasama yang disepakati oleh

kedua belah pihak untuk melaksanakan proses pengelolaan hutan sehingga

masyarakat desa Jipurapah yang tidak memiliki pekerjaan dilibatkan dalam

program PHBM.

b. Disisi lain, masyarakat desa yang dituntut aktif melalui LMDH dengan menggali

peluang dan potensi apa saja yang dapat memajukan ekonomi desa Jipurapah.

Hasil dari upaya tersebut adalah pengembangan sektor wisata Dung Cinet yang

pada tahun 2013 telah diresmikan sebagai wisata alam desa Jipurapah dan mampu

menarik wisatawan lokal dan sekitarnya. Dengan adanya kemajuan di sektor wisata

tentu akan memerlukan sumber daya manusia untuk ikut merawat dan menjaga

area wisata. Pengembangan sektor wisata membuat masyarakat desa Jiprapah

optimis bahwa akan ada sektor lain yang mampu menjadi salah satu kegiatan

mengurangi pengangguran di desa Jiprapah dan dijadikan pertimbangan dalam

kontrak kerjasama periode yang akan datang.

2) Pro Poor

Pilar yang kedua adalah Pro Poor yang berarti pengurangan jumlah penduduk miskin.

Pilar yang kedua tentu dapat direalisasikan jika pilar pertama telah sukses menyerap

jumlah pengangguran yang ada di wilayah kerja Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Wana Ayu Lestari. Selain dengan adanya penyerapan pengangguran yang

mengakibatkan pengurangan jumlah penduduk miskin, namun Kontrak Kerjasama

yang disepakati oleh Perum Perhutani KPH Jombang dengan Lembaga Masyarakat

Desa Hutan juga berisi tentang perjanjian bagi hasil (sharing) yang sangat

menguntungkan masyarakat desa. Didalam Perjanjian Kerjasama antara Perum

Perhutani KPH Jombang dengan LMDH Wana Ayu Lestari desa Jipurapah

Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Nomor 46/052.1/PSDH/JBG/II Nomor

01WAL/TEB./2014 pasal 8 dan pasal 9 terdapat kontrak yang menjelaskan hak dan

kewajiban sebagai berikut :

a) Hak para pihak

1. Pihak pertama berhak untuk :

a. Meminta pertanggung jawaban pihak kedua dalam pelaksanaan periode

pembayaran s/d penyelesaian oekerjaan sebagaimana dalam pasal 4

b. Mengevaluasi hasil kerja yang dilaksanakan oleh pihak kedua

c. Menunjuk dan menentukan petugas mandor tebang sebagai pelaksana

teknis penebangan sesuai Surat Keputusan Administratur

d. Menyelenggarakan pembinaan kepada pihak kedua

e. Memberikan ketentuan eknis dan sesuai keterampilan sesuai standard

pihak pertama terkait penyelenggaraan Tebangan Habis

f. Memutuskan perjanjian dan mengenakan sanksi yang disepakati jika

dipandang pihak kedua tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan.

2. Pihak kedua berhak untuk :

a. Menerima biaya pekerjaan sesuai pasal 6

b. Menerima pembinaan teknis, ketrampilan dan administrasi oleh pihak

pertama

c. Memungut limbah tebangan kayu yang sudah dimanfaaatkan sesuai

ketentuan pihak pertama

b). Kewajiban para pihak

1. Pihak pertama berkewajiban untuk :

a. Membayar atas pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan yang dilakukan

pihak kedua

b. Menyetorkan PPh yang dipungut dari pihak kedua

2. Pihak kedua berkewajiban untuk :

a. Menyiapkan regu kerja tenaga pelaksanaan tebangan pada wilayah kerja

yang dikerjasamakan

b. Membuat laporan hasil pekerjaan kepada pihak pertama mengenai

kemajuan pekerjaan tersebut secara periodik

c. Mengikuti aturan tata cara penebangan termasuk pembagian batang dari

petugas / mandor tebang yang ditunjuk sesuai aturan yang berlaku di

pihak pertama

d. Melaksanakan tebangan sesuai dengan target pencapaian produksi yang

telah disepakati

e. Berperan aktif mengamankan hutan dari pencurian / perambahan yang

berada di dalam maupun di sekitar lokasi tebangan

f. Melakukan koordinasi dengan petugas mandor tebang yang ditunjuk

terkait teknis penyelenggaraan tebang habis hutan jati

3). Pro Growth

Pilar ketiga adalah Pro Growth yang berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pro

Growth merupakan hasil akhir dari realisasi pada pilar pertama dan kedua. Salah satu

Indikator bertumbuhnya kegiatan ekonomi adalah dengan berkurangnya jumlah

pengangguran dan penduduk miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota

LMDH, peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penghasilan LMDH

Wana Ayu Lestari yang mampu berkembang hingga sektor wisata dan menjadi salah

satu LMDH terbaik karena sanggup berkembang cepat dibanding LMDH lainnya

(wawancara, 3 Juni 2015).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa model kerjasama dengan

pendekatan Triple Tracks yaitu Pro Job, Pro Poor, Pro Growth.yang dilakukan Perum

Perhutani KPH Jombang dengan LMDH Wana Ayu Lestari dalam proses pengelolaan

hutan melalui program PHBM dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat

bagi masyarakat desa Hutan.

Pada tujuan pro job, terjadi pengurangan jumlah pengangguran. Solusi nyata yang

diberikan oleh Perum Perhutani KPH Jombang yaitu mengajak LMDH Wana Ayu Lestari

untuk bekerjasama dalam program PHBM dengan menawarkan kontrak kerjasama yang

berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak agar terwujud

masyarakat yang sejahtera. Setelah kontrak kerjasama telah disepakati, bantuan didapat

oleh LMDH Wana Ayu Lestari. Pihak Perhutani membutuhkan tenaga penduduk

setempat untuk memenuhi target hasil hutan kayu maupun non kayu.

Pada pelaksanaan pilar kedua pro poor yaitu pengurangan penduduk miskin.

Dengan disepakati kontrak kerjasama tadi, kemudian dimulainya pelaksanaan

pengelolaan hutan yang menyerap tenaga kerja dari penduduk desa Jipurapah. hal ini

memberikan keuntungan bagi penduduk desa Jipurapah karena bekerja sebagai Kelompok

Tani Hutan yang mendapatkan upah sendiri dari LMDH Wana Ayu Lestari. Upah akan

meningkat seiring target tanaman kayu dan non kayu yang meningkat juga. Jika

penduduk desa mempunyai pendapatan sendiri, maka jumlah penduduk miskin yang ada

di desa Jipurapah juga akan berkurang.

Pada pilar ketiga pro growth, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di desa Jipurapah meningkat karena pola hidup dan kegiatan

ekonomi penduduk desa mulai dinamis. Perjanjian kontrak kerjasama menjadi salah satu

motivasi untuk semakin meningkatkan produksi dan menggali sektor lain yang mampu

meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk desa hutan jipurapah.

2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini antara lain:

a) Pada pilar Pro Job, diharapkan akan ada tindak lanjut dari Perum Perhutani KPH

Jombang terkait lapangan kerja dan program terbaru agar penyerapan tenaga lebih

banyak lagi.

b) Pada pilar Pro Poor, diharapkan LMDH dan Perum Perhutani KPH Jombang terus

memberi motivasi kepada masyarakat untuk aktif dan produktif dan upaya atau

penghargaan bentuk lain selain pemberian upah.

c) Pada pilar Pro Growth, diharapkan LMDH wana Ayu Lestari dan Perum Perhutani

KPH Jombang terus menggali dan menemukan peluang terkait dengan potensi hutan

yang dapat di eksplorasi, diekspos sehingga memberikan dampak yang kuat bagi

peningkatan kegiatan perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 1999. Undang-undang Republik Indonesia no.41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan. Kopkar Hutan.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT

Rineka Cipta.

Awang, San Afri et al. 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan

(LMDH). Harapan Prima. Jakarta.

CIFOR. 2003. Perhutanan Sosial. Menuju kesejahteraan dalam Masyarakat Hutan.

Dephut. 2006. Promosi Hasil Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM).

Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia

Indonesia, Bogor, 2002. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah.

Humas PHBM. 2015. Pedoman PHBM Plus. Direksi Perum Perhutani. Surabaya.

Humas Perum Perhutani KPH Jombang. 2014. Profil Perum Perhutani KPH Jombang.

Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS).

Purba, P.P Cristian dkk. 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013.

Forest Watch Indonesia. Bogor.

Perhutani, Perum. Profil Perusahaan. http://perumperhutani.com/csr/phbm/

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang

Prambudianto. 2007. Rancangan Program Penguatan Kapasitas LMDH Dan Peningkatan

Efektivitas PHBM. IPB. Bogor.

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan.

PKBL, Asdep. 2010. Kebijakan Kementrian BUMN tentang Program Corporate Social

Responsibility (CSR). Bandung.

Sugiyono.2014. Metode Penelitian Pendidikan:pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, da

R&D. Bandung : Alfabeta.

SK Dewan Pengawas No. 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM).