Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa Hutan (studi pada Perum Perhutani KPH Jombang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang). A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pengelolaan sumberdaya alam di indonesia memberikan peran yang besar kepada pemerintah atas nama negara untuk memnfaatkan demi kemakmuran rakyat. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu kekayaan alam indonesia adalah hutan, pengertian hutan adalah sumberdaya alam yang strategis, oleh karenanya hutan seharusnya dikelola secara berkelanjutan agar dapat memberi manfaat sebesar- besarnyabagi rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang- Undang Dasar 1945. Perhutani sebagai badan usaha milik negara (BUMN) mewakili negara dalam memegang peran dalam pengelolaan hutan sebagai bentuk implementasi pasal 33 UUD 1945 tersebut. Prasyarat menuju pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, tidak terlepas dari kebutuhan data dan informasi yang lengkap, terpercaya dan terkini. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah kondisi tutupan hutan dan
23
Embed
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa Hutan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya
pemberdayaan masyarakat Desa Hutan
(studi pada Perum Perhutani KPH Jombang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam
program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Jipurapah Kecamatan
Plandaan Kabupaten Jombang).
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pengelolaan sumberdaya alam di indonesia memberikan peran yang besar kepada
pemerintah atas nama negara untuk memnfaatkan demi kemakmuran rakyat. Hal tersebut
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu kekayaan alam indonesia adalah
hutan, pengertian hutan adalah sumberdaya alam yang strategis, oleh karenanya hutan
seharusnya dikelola secara berkelanjutan agar dapat memberi manfaat sebesar-
besarnyabagi rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Perhutani sebagai badan usaha milik negara (BUMN) mewakili negara dalam
memegang peran dalam pengelolaan hutan sebagai bentuk implementasi pasal 33 UUD
1945 tersebut. Prasyarat menuju pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, tidak
terlepas dari kebutuhan data dan informasi yang lengkap, terpercaya dan terkini. Salah
satu informasi yang dibutuhkan adalah kondisi tutupan hutan dan penggunaan lahan.
Informasi ini menjadi landasan ketika hendak merencanakan, memanfaatkan dan
melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumberdaya hutan, yang mampumenjamin
kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat.Kementerian Kehutanan sebagai
lembaga penyedia data resmi kehutanan mengatakan bahwa kelemahan tata kelola telah
menyebabkan tutupan hutan Indonesia terus berkurang. Di tahun 2004, tutupan hutan
diperkirakan sekitar 94 juta hektareatau 50 persen dari total luas lahan di Indonesia1dan
terus berkurang menjadi 90 juta hektare di tahun 20122. Sedangkan tahun 2007
Kementerian Lingkungan Hidup(KLH) melakukan interpretasi citra Landsat-7 ETM+, dan
memperlihatkan bahwatutupan hutan pada seluruh pulau di Indonesia berkurang menjadi
1Departemen Kehutanan: Statistik Kehutanan Indonesia, 2004, yang dikutip dalamPotret Keadaan Hutan Indonesia hlm 5,2Kementerian Kehutanan: Statistik Kehutanan Indonesia 2011, 2012, yang dikutip dalam Potret Keadaan Hutan Indonesia hlm 5.
sekitar 83 juta hektar3. Kondisi tersebut sebagaimana tergambar dari tabel data kondisi
tutupan hutan alam indonesia berikut:
Tabel 1.1 Kondisi Tutupan Hutan Alam Indonesia Tahun 2009 dan 2013 (ribu hektare)
Sumber: Analisis Citra Satelit ETM+7, 2014
Hutan Indonesia juga merupakan paru-paru dunia, yang dapat menyerap karbon dan
menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi ini. Fungsi hutan sebagai penyimpan
air tanah juga akan terganggu akibat terjadinya pengrusakan hutan yang terus-menerus.
Hal ini akan berdampak pada semakin seringnya terjadi kekeringan di musim kemarau dan
banjir serta tanah longsor di musim penghujan. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak
serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat secara umum.
Dari segi pemanfaatan hasil hutan, selama ini pemanfaatan hasil hutan untuk industri
perkayuan di Indonesia memiliki kapasitas produksi sangat tinggi dibanding ketersediaan
kayu. Pengusaha kayu melakukan penebangan tak terkendali dan merusak, pengusaha
perkebunan membuka perkebunan yang sangat luas, serta pengusaha pertambangan
membuka kawasan-kawasan hutan. Sementara itu rakyat digusur dan dipinggirkan dalam
pengelolaan hutan yang mengakibatkan rakyat tak lagi punya akses terhadap hutan
mereka. Hal ini juga diperparah dengan adanya oknum pemerintahan yang
menyalahgunakan kekuasaan dengan memanfatkan ijin pengelolaan hutan untuk
memperkuat ekonomi pribadi, dimana hutan dianggap sebagai sumber uang dan dapat
dikuras habis untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Berkaca pada berbagai permasalahan tersebut perlu perlu paradigma baru dalam
manajemen atau pengelolaan hutan yang baik. Perum Perhutani dengan segala
3Kementerian Lingkungan Hidup, Luas Penutupan Lahan Hasil Interpretasi Citra Satelit Landsat-7 ETM+2004-2006, 2007, yang dikutip dalam Potret Keadaan Hutan Indonesia hlm 5.
keterbatasannya membutuhkan pihak lain untuk mewujudkan tujuannya yakni memenuhi
hajat hidup orang banyak dalam beberapa bidang, misal dalam bidang pemberdayaan dan
pengembangan hutan di desa. Untuk merealisasikan tujuannya tersebut, organisasi ini
membutuhkan bantuan dalam hal sumber daya manusia (SDM), modal dan manajemen
yang profesional. Selain itu, perhutani juga ingin bekerjasama dengan masyarakat desa
untuk membangun masyarakat yang produktif sehingga mampu bersinergi dengan sumber
daya manusia lainnya dan Perum Pehutani dalam peningkatan mutu dan efektivitas
produksi (http://perumperhutani.com/).
Untuk mengelola fungsi tersebut, perhutani perlu menjalankan kerjasama dengan
masyarakat sekitar hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kebijakan pemerintah
melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang
Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan pasal 1 ayat 8 yang menerangkan tentang keharusan sebuah badan usaha
milik negara untuk melaksanakan kerjasama dalam program Bina Lingkungan (BL).
Untuk mendukun Program Kerjasama Bina Lingkungan (PKBL), perhutani
menggunakan pendekatan Triple Tracks yang mempunyai fokus pada 3 pilar, pilar
tersebut adalah Pro Job(pengurangan jumlah pengangguran), Pro Poor (pengurangan
jumlah penduduk miskin) dan Pro Growth (Peningkatan pertumbuhan ekonomi). Dari
pendekatan yang telah dijelaskan tadi diharapkan Perum Perhutani khususnya pada Perum
Perhutani KPH Jombang mampu menyelesaikan masalah utama yang layak untuk segera
di selesaikan untuk menuju kesejahteraan masyarakat desa hutan (Asdep PKBL, 2010:5).
Sejalan dengan permasalahan dan kosep penanganan masalah hutan tersebut, Perum
Perhutani KPH Jombang membentuk suatu badan khusus masyarakat desa yang bernama
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) agar bantuan kerjasama bisa langsung sampai
ditangan masyarakat desa dan sesuai dengan kapasitas hutan yang ada di lokasi desa. Setelah
terbentuk LMDH, Perum Perhutani KPH Jombang juga membentuk struktur organisasi yang
membidangi program pengelolaan hutan yaitu program Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM). Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam
mengembangkan pengetahuan yang dilakukan di bidang pengelolaan hutan. Untuk itu
penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor,
Pro Growth) sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. Kajan ini berfokus pada