Top Banner
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masyarakat madani, konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Menurut Quraish Shibab, masyarakat Muslim awal disebut umat terbaik karena sifat-sifat yang menghiasi diri mereka, yaitu tidak bosan-bosan menyeru kepada hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Allah (al-ma’ruf) dan mencegah kemunkaran. Selanjutnya Shihab menjelaskan, kaum Muslim awal menjadi “khairu
43

Modal Sosial Dan Civil Society 1

Jan 02, 2016

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Modal Sosial Dan Civil Society 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat madani, konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari

konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar

Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium Nasional dalam rangka forum

ilmiah pada acara festival istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep

yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa

masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban

maju. Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada

prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan

dengan kestabilan masyarakat.

Menurut Quraish Shibab, masyarakat Muslim awal disebut umat

terbaik karena sifat-sifat yang menghiasi diri mereka, yaitu tidak bosan-bosan

menyeru kepada hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat selama sejalan

dengan nilai-nilai Allah (al-ma’ruf) dan mencegah kemunkaran. Selanjutnya

Shihab menjelaskan, kaum Muslim awal menjadi “khairu ummah” karena

mereka menjalankan amar ma’ruf sejalan dengan tuntunan Allah dan rasul-

Nya. (Quraish Shihab, 2000, vol.2: 185).

Perujukan terhadap masyarakat Madinah sebagai tipikal masyarakat

ideal bukan pada peniruan struktur masyarakatnya, tapi pada sifat-sifat yang

menghiasi masyarakat ideal ini. Seperti, pelaksanaan amar ma’ruf nahi

munkar yang sejalan dengan petunjuk Ilahi, maupun persatuan yang kesatuan

yang ditunjuk oleh ayat sebelumnya (lihat, QS. Ali Imran [3]: 105). Adapun

cara pelaksanaan amar ma’ruf nahi mungkar yang direstui Ilahi adalah

dengan hikmah, nasehat, dan tutur kata yang baik sebagaimana yang

tercermin dalam QS an-Nahl [16]: 125. Dalam rangka membangun

Page 2: Modal Sosial Dan Civil Society 1

“masyarakat madani modern”, meneladani Nabi bukan hanya penampilan

fisik belaka, tapi sikap yang beliau peragakan saat berhubungan dengan

sesama umat Islam ataupun dengan umat lain, seperti menjaga persatuan umat

Islam, menghormati dan tidak meremehkan kelompok lain, berlaku adil

kepada siapa saja, tidak melakukan pemaksaan agama, dan sifat-sifat luhur

lainnya.

Kita juga harus meneladani sikap kaum Muslim awal yang tidak

mendikotomikan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mereka tidak

meninggalkan dunia untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan akhirat untuk

dunianya. Mereka bersikap seimbang (tawassuth) dalam mengejar

kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika sikap yang melekat pada masyarakat

Madinah mampu diteladani umat Islam saat ini, maka kebangkitan Islam

hanya menunggu waktu saja.

Konsep masyarakat madani adalah sebuah gagasan yang

menggambarkan maasyarakat beradab yang mengacu pada nila-inilai

kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi

sosial yang kondusif bagi peneiptaan tatanan demokratis dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari makalh

ini adalah sebagai berikut :

1. Apa konsep dari masyarakat madani ?

2. Apa pengertin Masyarakat Madani ?

3. Bagaimana sejarah perkembangan masyarakat madani?

4. Apa saja ciri-ciri dari Masyarakat Mdani ?

5. Bagaimana karakterstik masyarakat madani?

6. Bagaimana pilar penegak masyarakat madani?

Page 3: Modal Sosial Dan Civil Society 1

C. Tujuan

Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui konsep dari masyarakat madani.

2. Untuk mengetahui pengertian masyarakat madani .

3. Untuk mengetahui sajarah masyarakat madani.

4. Untuk mengetahui ciri-ciri masyarakat madani.

5. Untuk mengetahui karakteristik masyarakat madani.

6. Untuk mengetahui pilar penegak masyarakat madani.

Page 4: Modal Sosial Dan Civil Society 1

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Masyarakat Madani

Konsep “masyarakat madani” merupakan penerjemahan atau

pengislaman konsep “civil society”. Orang yang pertama kali

mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di

Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society sebagai

masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah

yang dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai

legitimasi historis ketidakbersalahan pembentukan civil society dalam

masyarakat muslim modern.

Makna Civil Society “Masyarakat sipil” adalah terjemahan dari civil

society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan

masyarakat. Cicero adalah orang Barat yang pertama kali menggunakan kata

“societies civilis” dalam filsafat politiknya. Konsep civil society pertama kali

dipahami sebagai negara (state). Secara historis, istilah civil society berakar

dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes. Ketiga

orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu

mencairkan otoritarian kekuasaan monarchi-absolut dan ortodoksi gereja

(Larry Diamond, 2003: 278).

Antara Masyarakat Madani dan Civil Society sebagaimana yang telah

dikemukakan di atas, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk

menerjemahkan konsep di luar menjadi “Islami”. Menilik dari subtansi civil

society lalu membandingkannya dengan tatanan masyarakat Madinah yang

dijadikan pembenaran atas pembentukan civil society di masyarakat Muslim

modern akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya.

Page 5: Modal Sosial Dan Civil Society 1

Perbedaan lain antara civil society dan masyarakat madani adalah civil

society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari

gerakan Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan.

Sehingga civil society mempunyai moral-transendental yang rapuh karena

meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian

dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini Maarif mendefinisikan

masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan

toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari

wahyu Allah (A. Syafii Maarif, 2004: 84).

Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah:

memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang beda-beda.

Bila merujuk kepada Bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau

masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut

Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani sering digunakan untuk

menjelaskan “the sphere of voluntary activity which takes place outside of

government and the market.” Merujuk pada Bahmueller (1997).

B. Pengertian Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung

tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu

pengetahuan, dan teknologi. Itu tadi pengertian umum dari masyarakat

madani, berikut ini ada beberapa pengertian masyarakat madani menurut para

ahli :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah

masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang

ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu.

Menurut Syamsudin Haris, masyarakat madani adalah suatu lingkup

interaksi sosial yang berada di luar pengaaruh negara dan model yang

tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga,

Page 6: Modal Sosial Dan Civil Society 1

asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan dan berbagai bentuk

lingkungan komunikasi antar warga masyarakat.

Menurut Nurcholis Madjid, masyarakat madani adalah masyarakat yang

merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad

SAW di Madinah, sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban

dengan ciri antara lain : egaliteran(kesederajatan), menghargai prestasi,

keterbukaan, toleransi dan musyawarah.

Menurut Ernest Gellner, Civil Society atau Masyarakat Madani merujuk

pada mayarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang

otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi Negara.

Menurut Cohen dan Arato, Civil Society atau Masyarakat

Madani adalah suatu wilayah interaksi sosial diantara wilayah ekonomi,

politik dan Negara yang didalamnya mencakup semua kelompok-

kelompok sosial yang bekerjasama membangun ikatan-ikatan sosial diluar

lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengejar

kebaikan bersama (public good).

Menurut Muhammad AS Hikam, Civil Society atau Masyarakat

Madani adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan

bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-

generating), keswadayaan (self-supporing),dan kemandirian yang tinggi

berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma dan

nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Menurut M. Ryaas Rasyid, Civil Society atau Masyarakat

Madani adalah suatu gagasan masyarakat yang mandiri yang

dikonsepsikan sebagai jaringan-jaringan yang produktif dari kelompok-

kelompok sosial yang mandiri, perkumpulan-perkumpulan, serta lembaga-

lembaga yang saling berhadapan dengan negaram.

Page 7: Modal Sosial Dan Civil Society 1

C. Ciri-ciri Masyarakat Madani

Ciri-ciri masyarakat madani yaitu sebagai berikut.

1. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan

teknologi

2. Mempunyai peradaban yang tinggi ( beradab ).

3. Mengedepankan kesederajatan dan transparasi ( keterbukaan ).

4. Free public sphere (ruang publik yang bebas)

Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai

warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, warga

negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan

pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan pendapat,

berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

5. Demokratisasi

Menurut Neera Candoke, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana

kritik rasional masyarakat yang secara ekspisit mensyaratkan tumbuhnya

demokrasi., dalam kerangka ini hanya negara demokratis yang mampu

menjamin masyarakat madani. Demokratisasi dapat terwujud melalui

penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi : 1) Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) 2) Pers yang bebas 3) Supremasi hokum 4) Perguruan

Tinggi 5) Partai politik

6. Toleransi

Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-

pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan

sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukan

sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang

dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang lain yang berbeda.

7. Pluralisme

Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap

tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif

dan merupakan rahmat tuhan.

8. Keadilan Sosial (Social justice)

Page 8: Modal Sosial Dan Civil Society 1

Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang

proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang

mencakup seluruh aspek kehidupan.

9. Partisipasi social

Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal

yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang

bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memunkinkan otonomi

individu terjaga.

10. Supermasi hokum

Penghargaan terhadap supermasi hukum merupakan jaminan terciptanya

keadilan, keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada

pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum.

D. Masyarakat Madani Dalam Sejarah

Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi

sebagai masyarakat madani, yaitu:

1. Masyarakat Saba’, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman.

2. Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, perjanjjian Madinah antara

Rasullullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang

beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj.

Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling

menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-

Qur’an sebagai konstitusi, menjadikan Rasullullah SAW sebagai pemimpin

dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan

kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai

dengan ajaran agama yang dianutnya.

Wacana masyarakat madani merupakan konsep yang berasal dari

pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses

trasnformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri

kapasitas jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana

Page 9: Modal Sosial Dan Civil Society 1

masyarakat madani dapat diruntut mulai dari Ciero sampai Antonio Gramsci

dan de’Tocquiville. Bahkan menurut Manfred Ridel, Cohen dan Arato serta M.

Dawam Rahardjo, wacana masyarakat madani sudah mengemukakan pada masa

Aristoteles. Pada masa Aristoteles, 384-322 SM, masyarakat madani dipahami

sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni

sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai

percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah koinonia

politike yang dikemukakan oleh Aristoteles ini degunakan untuk

menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis dimana warga negara di

dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Hukum sendiri dianggap etos,

yakni seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur

politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebajikan (virtue) dari berbagai

bentuk interaksi di antara warga negara.

Konsepsi Aristoteles ini diikuti oleh Marcus Cicero (106-43 SM) dengan

istilah societies civilies, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas

yang lain. Terma yang dikedepankan oleh Cicero ini lebih menekankan pada

konsep negara kota (city-state), yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota dan

bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi. Konsepsi

masyarakat madani yang aksentuasinya pada sistem kenegaraan ini

dikembangkan pula oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan Jhon Locke

(1632-1704). Menurut Hobbes, masyarakat madani harus memiliki kekuasaan

mutlak, agar mampu sepenuhnya mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-

pola interaksi (prilaku politik) setiap warga negara. Sementara menurut Jhon

Locke, kehadiran masyarakat madani dimaksudkan untuk melindungi

kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Konsekuensinya adalah,

masyarakat madani tidak boleh absolut dan harus membatasi perannya pada

wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat dan memberikan ruang yang

manusiawi bagi setiap warga negara untuk memperoleh haknya secra adil dan

proporsional.

Page 10: Modal Sosial Dan Civil Society 1

Pada tahun 1767, wacana masyarakat madani ini dikembangkan oleh

Adam Ferguson dengan mengambil konteks sosio-kultural dan politik

skotlandia. Ferguson menekankan masyarakat madani pada sebuah visi etis

dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk

mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan

munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan

individu. Dengan konsepnya ini, Ferguson berharap bahwa publik memiliki

spirit untuk menghalangi munculnya kembali despotisme, karena dalam

masyarakat madani itulah solidaritas sosial muncul dan diilhami oleh sentimen

moral dan sikap saling menyayangi serta saling mempercayai antar warganegara

secara alamiah.

Kemudian pada tahun 1792, munculnya wacana masyarakat madani

yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan sebelumnya. Konsep ini

dimunculkan oleh Thomas Paine (1737-1803) yang menggunakan istilah

masyarakat madani sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara

diametral dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai anti tesis dari negara.

Dengan demikian maka negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia

merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat

demi terciptanya kesejahteraan umum. Dengan demikian, maka masyarakat

madani menurut Paine ini adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan

kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas

dan tanpa paksaan. Paine mengidealkan terciptanya suatu ruang gerak yang

menjadi domain masyarakat, dimana interpensi negara di dalamnya merupakan

aktivitas yang tidak sah dan tidak dibenarkan. Oleh karenanya, maka

masyarakat madani harus lebih kuat dan mampu mengontrol negara demi

kebutuhannya.

Perkembangan civil society selanjutnya dikembangkan oleh .G.W.F.

Hegel (1770-1831 M), Karl Marx (1818-1883 M) dan Antonio Gramsci (1891-

1837 M). Wacana masyarakat madani yang dikembangkan oleh ketiga tokoh ini

menekankan pada masyarakat madani sebagai elemen ideologi kelas domain.

Page 11: Modal Sosial Dan Civil Society 1

Pemahaman ini lebih merupakan reaksi dari model pemahaman yang dilakukan

Paine (yang menganggap masyarakat madani sebagai bagian terpisah dari

negara). Menurut Hegel masyarakat madani merupakan kelompok subordinatif

dari negara. Pemahaman ini, menurut Ryas Rasyid erat kaitannya dengan

fenomena masyarakat borjuasi Eropa (burgerlische gessellschaft) yang

pertumbuhannya ditandai dengan perjuangan melepaskan diri dari dominasi

negara.

Hegel mengatakan bahwa struktur sosial terbagi atas 3 (tiga) entitas,

yakni keluarga, masyarakat madani, dan negara. Keluarga merupakan ruang

sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan.

Masyarakat madani merupakan lokasi atau tempat berlangsungnya percaturan

berbagai kepentingan pribadi dan dan golongan terutama kepentingan ekonomi.

Sementara negara merupakan representasi ide universal yang bertugas

melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi

terhadap masyarakat madani. Oleh karenanya, maka intervensi negara terhadap

wilayah masyarakat bukanlah tindakan illegitimate, karena negara sekali lagi

merupakan pemilik ide universal dan hanya pada tataran negara politik bisa

berlangsung murni serta utuh. Selain itu, masyarakat madani pada kenyataannya

tidak mampu mengatasi kelemahannya sendiri serta tidak mampu

mempertahankan keberadaannya bila tanpa keteraturan politik dan

ketertundukan pada intuisi yang lebih tinggi, yakni negara. Karenanya, negara

dan masyarakat madani merupakan 2 (dua) entitas yang saling memperkuat satu

sama lain.

Sedangkan Karl Marx memahami masyarakat madani sebagai

“masyarakat borjuis” dalam konteks hubungan produksi kapitalis,

keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan.

Karenanya, maka ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa

kelas. Sementara Antonio Gramsci tidak memahami masyarakat madani sebagai

relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Bila Marx menempatkan

masyarakat madani pada basis material, maka Gramsci meletakkan pada

Page 12: Modal Sosial Dan Civil Society 1

superstruktur, berdampingan dengan negara yang ia sebut sebagai political

society. Masyarakat madani merupakan aparat hegemoni mengembangkan

hegemoni untuk membentuk konsensus dalam masyarakat.

Pemahaman Gramsci memberikan tekanan pada kekuatan cendekiawan

yang merupakan aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik.

Gramsci dengan demikian melihat adanya sifat kemandirian dan politis pada

masyarakat madani, sekalipun pada instansi terakhir ia juga amat dipengaruhi

oleh basis material (ekonomi).

Periode berikutnya, wacana masyarakat madani dikembangkan oleh

alexis de ‘Tocqueville (1805-1859 M) yang berdasarkan pada pengalaman

demokrasi Amerika, dengan mengembangkan teori masyarakat madani sebagai

entitas penyeimbang kekuatan negara. Bagi de ‘Tocqueville, kekuatan politik

dan masyarakat madani-lah yang menjadikan demokrasi di Amerika

mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan

kapasitas politik di dalam masyarakat madani, maka warga negara akan mampu

mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.

Tidak seperti yang dikembangkan oleh Hegelian, paradigma Tocqueville

ini lebih menekankan pada masyarakat madani sebagai sesuatu yang tidak

apriori subordinatif terhadap negara. Ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas

politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang

(balancing force) untuk menahan kecenderungan intervensionis negara. Tidak

hanya itu, ia bahkan menjadi sumber legitimasi negara serta pada saat yang

sama mampu melahirkan kritis reflektif (reflektive-force) untuk mengurangi

frekuensi konflik dalam masyarakat sebagai akibat formasi sosial modern.

Masyarakat madani tidak hanya beriorentasi pada kepentingan individual, tetapi

juga sensitif terhadap kepentingan publik.

Dari berbagai model pengembangan masyarakat madani di atas, model

Gramsci dan Tocqueville-lah yang menjadi inspirasi gerakan prodemokrasi di

Eropa Timur dan Tengah pada sekitar akhir dasawarsa 80-an. Pengalaman

Page 13: Modal Sosial Dan Civil Society 1

Eropa Timur dan Tengah tersebut membuktikan bahwa justru dominasi negara

atas masyarakatlah yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka. Hal ini berarti

bahwa gerakan membangun masyarakat madani menjadi perjuangan untuk

membangun harga diri sebagai warga negara. Gagasan tentang masyarakat

madani kemudian menjadi semacam landasan ideologis untuk membebaskan

diri dari cengkeraman negara yang secara sistematis melemahkan daya kreasi

dan kemandirian masyarakat.

E. Karakteristik Masyarakat Madani

Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya:

1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif

kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.

2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang

mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan

alternatif.

3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh

negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

4. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena

keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-

masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.

5. Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-

rejim totaliter.

6. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-

individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak

mementingkan diri sendiri.

7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial

dengan berbagai ragam perspektif.

8. Bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang

beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan

sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial.

Page 14: Modal Sosial Dan Civil Society 1

9. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu

maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil.

10. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang

dapat mengurangi kebebasannya.

11. Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah

diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa

terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut.

12. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.

13. Berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan

terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan

untuk umat manusia.

14. Berakhlak mulia.

Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat

madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari

akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan

kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang

seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program

pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah

masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat

madani adalah onsep yang cair yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan

perjuangan yang terus menerus. Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju

yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa

prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya

democratic governance (pemerintahan demokratis) yang dipilih dan berkuasa

secara demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup

menjunjung nilai-nilai civil security; civil responsibility dan civil resilience).

Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat

madani sbb:

Page 15: Modal Sosial Dan Civil Society 1

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam

masyarakat.

2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (socail

capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-

tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.

3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata

lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-

lembaga swadayauntuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu

kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.

5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap

saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.

6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga

ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.

7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan

kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi

antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Tanpa prasyarat tesebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti

pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme”

yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi

dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-

rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (lihat

DuBois dan Milley, 1992).

Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring

masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat

negara-bangsa:

1. Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti

prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang

terjadi kemudian malah terjebak ke dalam faham lokalisme yang

Page 16: Modal Sosial Dan Civil Society 1

mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip

nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial.

2. Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan

antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum

mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka

mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan.

Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya

berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari

penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), “…penyeragaman adalah

kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap

potensi manusia.” Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang

membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya.

Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas

secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi

ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada

tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada

tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan

perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara

struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial

memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga

lainnya.

3. Elitisme dan communalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan

terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise.

Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian

dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau

sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam

masyarakat.

Konsep Masyarakat Madani semula dimunculkan sebagai jawaban atas

usulan untuk meletakkan peran agama ke dalam suatu masyarakat Multikultural.

Multikultural merupakan produk dari proses demokratisasi di negeri ini yang

Page 17: Modal Sosial Dan Civil Society 1

sedang berlangsung terus menerus yang kemudian memunculkan ide pluralistik

dan implikasinya kesetaraan hak individual. Perlu kita pahami, perbincangan

seputar Masyarakat Madani sudah ada sejak tahun 1990-an, akan tetapi sampai saat

ini, masyarakat Madani lebih diterjemahkan sebagai masyarakat sipil oleh

beberapa pakar Sosiologi. Untuk lebih jelasnya, kita perlu menganalisa secara

historis kemunculan masyarakat Madani dan kemunculan istilah masyarakat Sipil,

agar lebih akurat membahas tentang peran agama dalam membangun masyarakat

bangsa.

Masyarakat Sipil adalah terjemahan dari istilah Inggris Civil Society yang

mengambil dari bahasa Latin civilas societas. Secara historis karya Adam

Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil

(civil society), yang kemudian diterjemahkan sebagai masyarakat Madani.

Gagasan masyarakat sipil merupakan tujuan utama dalam membongkar masyarakat

Marxis. Masyarakat sipil menampilkan dirinya sebagai daerah kepentingan diri

individual dan pemenuhan maksud-maksud pribadi secara bebas, dan merupakan

bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik (dalam konteks tatanan

sosial) atau berbeda dari negara. Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang

berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara

moral netral dan instumental (lih. Gellner:1996).

Seperti Durkheim, pusat perhatian Ferguson adalah pembagian kerja dalam

masyarakat, dia melihat bahwa konsekuensi sosio-politis dari pembagian kerja jauh

lebih penting dibanding konsekuensi ekonominya. Ferguson melupakan

kemakmuran sebagai landasan berpartisipasi. Dia juga tidak mempertimbangkan

peranan agama ketika menguraikan saling mempengaruhi antara dua partisipan

tersebut (masyarakat komersial dan masyarakat perang), padahal dia memasukan

kebajikan di dalam konsep masyarakatnya. Masyarakat sipil dalam pengertian

yang lebih sempit ialah bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik

dalam konteks tatanan sosial di mana pemisahan seperti ini telah terjadi dan

mungkin.

Page 18: Modal Sosial Dan Civil Society 1

Selanjutnya sebagai pembanding, Ferguson mengambil masyarakat feodal,

dimana perbandingan di antara keduanya adalah, pada masyarakat feodal strata

politik dan ekonomi jelas terlihat bahkan dijamin secara hukum dan ritual, tidak

ada pemisahan hanya ada satu tatanan sosial, politik dan ekonomi yang saling

memperkuat satu sama lain. Posisi seperti ini tidak mungkin lagi terjadi pada

masyarakat komersial. Kekhawatiran Ferguson selanjutnya adalah apabila

masyarakat perang digantikan dengan masyarakat komersial, maka negara menjadi

lemah dari serangan musuh. Secara tidak disadari Ferguson menggemakan ahli

teori peradaban, yaitu Ibnu Khaldun yang mengemukakan spesialisme

mengatomisasi mereka dan menghalangi kesatupaduan yang merupakan syarat

bagi efektifnya politik dan militer. Di dalam masyarakat Ibnu Khaldun militer

masih memiliki peran dan berfungsi sebagai penjaga keamanan negara, maka tidak

pernah ada dan tidak mungkin ada bagi dunianya, masyarakat sipil.

Pada kenyataannya, apabila kita konsekuen dengan menggunakan

masyarakat Madani sebagai padanan dari Masyarakat Sipil, maka secara historis

kita lebih mudah secara langsung me-refer kepada “masyarakat”nya Ibnu Khaldun.

Deskripsi masyarakatnya justru banyak mengandung muatan-muatan moral-

spiritual dan mengunakan agama sebagai landasan analisisnya. Pada kenyataannya

masyarakat sipil tidak sama dengan masyarakat Madani. Masyarakat Madani

merujuk kepada sebuah masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama,

sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di luar negara. Syed Farid

Alatas seorang sosiolog sepakat dengan Syed M. Al Naquib Al Attas (berbeda

dengan para sosiolog umumnya), menyatakan bahwa faham masyarakat Madani

tidak sama dengan faham masyarakat Sipil. Istilah Madani, Madinah (kota) dan din

(diterjemahkan sebagai agama) semuanya didasarkan dari akar kata dyn.

Kenyataan bahwa nama kota Yathrib berubah menjadi Medinah bermakna di

sanalah din berlaku (lih. Alatas, 2001:7). Secara historispun masyarakat Sipil dan

masyarakat Madani tidak memiliki hubungan sama sekali. Masyarakat Madani

bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadapi kondisi jahiliyyah

masyarakat Arab Quraisy di Mekkah. Beliau memperjuangkan kedaulatan, agar

Page 19: Modal Sosial Dan Civil Society 1

ummatnya leluasa menjalankan syari’at agama di bawah suatu perlindungan

hukum.

Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang ekslusif dan dipandang

sebagai dokumen usang. Ia merupakan konsep yang senantiasa hidup dan dapat

berkembang dalam setiap ruang dan waktu. Mengingat landasan dan motivasi

utama dalam masyarakat madani adalah Alquran.

Meski Alquran tidak menyebutkan secara langsung bentuk masyarakat yang

ideal namun tetap memberikan arahan atau petunjuk mengenai prinsip-prinsip

dasar dan pilar-pilar yang terkandung dalam sebuah masyarakat yang baik. Secara

faktual, sebagai cerminan masyarakat yang ideal kita dapat meneladani perjuangan

rasulullah mendirikan dan menumbuhkembangkan konsep masyarakat madani di

Madinah.

Prinsip terciptanya masyarakat madani bermula sejak hijrahnya Nabi

Muhammad Saw. beserta para pengikutnya dari Makah ke Yatsrib. Hal tersebut

terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan

sebuah sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk yang

madaniyyah (beradab).

Selang dua tahun pascahijrah atau tepatnya 624 M, setelah Rasulullah

mempelajari karakteristik dan struktur masyarakat di Madinah yang cukup plural,

beliau kemudian melakukan beberapa perubahan sosial. Salah satu di antaranya

adalah mengikat perjanjian solidaritas untuk membangun dan mempertahankan

sistem sosial yang baru. Sebuah ikatan perjanjian antara berbagai suku, ras, dan

etnis seperti Bani Qainuqa, Bani Auf, Bani al-Najjar dan lainnya yang beragam

saat itu, juga termasuk Yahudi dan Nasrani.

Dalam pandangan saya, setidaknya ada tiga karakteristik dasar dalam

masyarakat madani.

Page 20: Modal Sosial Dan Civil Society 1

Pertama, diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi

sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau, pluralitas

telah menjadi suatu kaidah yang abadi dalam pandangan Alquran. Pluralitas juga

pada dasarnya merupakan ketentuan Allah SWT (sunnatullah), sebagaimana

tertuang dalam Alquran surat Al-Hujurat (49) ayat 13.

Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (given) dalam

kehidupan. Dalam ajaran Islam, pluralisme merupakan karunia Allah yang

bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis. Ia

(pluralitas) juga merupakan sumber dan motivator terwujudnya vividitas

kreativitas (penggambaran yang hidup) yang terancam keberadaannya jika tidak

terdapat perbedaan (Muhammad Imarah:1999).

Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban

yang kosmopolit akan tercipta manakala umat Islam memiliki sikap inklusif dan

mempunyai kemampuan (ability) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar.

Namun, dengan catatan identitas sejati atas parameter-parameter autentik agama

tetap terjaga.

Kedua, adalah tingginya sikap toleransi (tasamuh). Baik terhadap saudara

sesama Muslim maupun terhadap saudara non-Muslim. Secara sederhana toleransi

dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan

pendirian orang lain.

Senada dengan hal itu, Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa tujuan

Islam tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama.

Namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup,

berdampingan seiring dan saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana hal itu

pernah dicontohkan Rasulullah Saw. di Madinah. Setidaknya landasan normatif

dari sikap toleransi dapat kita tilik dalam firman Allah yang termaktub dalam surat

Al-An’am ayat 108.

Page 21: Modal Sosial Dan Civil Society 1

Ketiga, adalah tegaknya prinsip demokrasi atau dalam dunia Islam lebih

dikenal dengan istilah musyawarah. Terlepas dari perdebatan mengenai perbedaan

konsep demokrasi dengan musyawarah, saya memandang dalam arti membatasi

hanya pada wilayah terminologi saja, tidak lebih. Mengingat di dalam Alquran

juga terdapat nilai-nilai demokrasi (surat As-Syura:38, surat Al-Mujadilah:11).

Ketiga prinsip dasar setidaknya menjadi refleksi bagi kita yang

menginginkan terwujudnya sebuah tatanan sosial masyarakat madani dalam

konteks hari ini. Paling tidak hal tersebut menjadi modal dasar untuk mewujudkan

masyarakat yang dicita-citakan.

F. Pilar Penegak Masyarakat Madani

Yang dimaksud dengan pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-

insitusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi

kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan

aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakan masyarakat madani, pilar-

pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat

madani. Pilar-pilar tersebut antara lain:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah intstuisi sosial yang dibentuk oleh

swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan

memperjuankan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain

itu LSM dalam konteks masyarakat madani juga bertugas mengadakan

empowering (pemberdayaan) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang

signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, pelatihan dan

sosialisasi program-program pembangunan masyarakat.

2. Pers

Pers merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani,

karena memungkinkannya dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari social

control yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan

pemerintah yang berkenaan dengan warganegaranya. Hal tersebut pada

Page 22: Modal Sosial Dan Civil Society 1

akhirnya mengarah pada adanya independensi pers pers serta mampu

menyajikan berita secara objektif dan transparan.

3. Supermasi Hukum

Setiap warga negara, baik yang duduk dalam formasi pemerintah maupun

sebagai rakyat, harus tunduk kepada (aturan) hukum. Hal tersebut berarti

bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara

dan antar warga negara dengan pemerintah haruslah dilakukan dengan cara-

cara yang damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, supermasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan

terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar

norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia,

sehingga terpola bentuk kehidupan yang civilized

4. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yakni di mana civitas akademiknya (dosen dan mahasiswa)

merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak

pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan

mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, dengan catatan gerakan yang

dilancarkan oleh mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar dan

memposisikan diri pada rel dan realitas yang betul-betul objektif,

menyuarakan kepentingan masyarakat (public).

Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka Perguruan

Tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide alternatif dan

konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh

masyarakat. Di sisi lain Perguruan Tinggi memiliki “Tri Dharma Perguruan

Tinggi” yang harus dapat diimplementasikan berdasarkan kebutuhan

masyarakat.

Menurut Riswanda Immawan, Perguruan Tinggi memiliki 3 (tiga)

peran yang strategis dalam mewujudkan masyarakat madani, yakni :

Pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarisme yang menjadi dasar

kehidupan politik demokratis.

Page 23: Modal Sosial Dan Civil Society 1

Membangun political safety net, yakni dengan mengembangkan dan

memenuhi kebutuhan mereka terhadap informasi.

Melakukan tekanan terhadap ketidak adilan dengan cara yang santung, saling

menghormati, demokratis serta meninggalkan cara-cara yang agitatif dan

anarkis.

5. Partai Politik

Partai politik merupakan wahana nagi warga negara untuk menyalurkan

aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan

hegemoni negara, tetapi bagaimanapun sebagai sebuah tempat ekspresi politik

warganegara, maka partai politik ini menjadi prasyarat bagi tegaknya

masyarakat madani.

Page 24: Modal Sosial Dan Civil Society 1

BAB III

PENUTUP

A . Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari makalah tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Konsep “masyarakat madani” merupakan penerjemahan atau pengislaman

konsep “civil society”. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah

ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh

Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani

merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun

Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi

historis ketidakbersalahan pembentukan civil society dalam masyarakat

muslim modern.

2. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi

nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan,

dan teknologi

3. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan

teknologi,mempunyai peradaban yang tinggi ( beradab ),Mengedepankan

kesederajatan dan transparasi ( keterbukaan ),Free public sphere (ruang

publik yang bebas) dan ruang publik yang diartikan sebagai wilayah

dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap

setiap kegiatan publik, warga negara berhak melakukan kegiatan secara

merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta

mempublikasikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan

informasi kepada public demokratisasi,dan menurut Neera Candoke,

masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat

yang secara ekspisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi., dalam

kerangka ini hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat

Page 25: Modal Sosial Dan Civil Society 1

madani. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar

demokrasi yang meliputi : 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 2)

Pers yang bebas 3) Supremasi hokum 4) Perguruan Tinggi 5) Partai

politik.

4. Masyarakat Saba’, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman dan asyarakat

Madinah setelah terjadi traktat, perjanjjian Madinah antara Rasullullah

SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama

Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian

Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling

menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan

Al-Qur’an sebagai konstitusi, menjadikan Rasullullah SAW sebagai

pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap.

5. Yang dimaksud dengan pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-

insitusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi

mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu

memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakan

masyarakat madani, pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi

terwujudnya kekuatan masyarakat madani.

Page 26: Modal Sosial Dan Civil Society 1

DAFTAR PUSTAKA

http://dani3ldant3.blogspot.com/2012/03/pengertian-masyarakat-madani.html

http://www.disukai.com/2013/01/pengertian-dan-ciri-ciri-masyarakat-madani.html

Page 27: Modal Sosial Dan Civil Society 1

TUGAS

MODAL SOSIAL DAN CIVIL SOCIETY

(Masyarakat Madani)

OLEH

KELOMPOK 1

1. WA ODE MULIANA ( DIAI II 260 )

2. AGNES DAUBA ( DIAI II 255 )

3. MUH. ALUDIN ( DIAI II 261 )

4. MASTURA ( DIAI II 256 )

5. ARIF SUTRISNO ( DIAI II 254 )

6. ANDI ARYANTOPAN ( DIAI II 273 )

7. RESCHAYANTI . Y ( DIAI II 272)

PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERTAMBANGAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS HALUOLEO

KENDARI

2013

KATA PENGANTAR

Page 28: Modal Sosial Dan Civil Society 1

Pertama-tama tiada kata yang patut penulis ucapakan selain ucapan puja

dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan

kesempatan kepada penulis sehingga makalah ini dapat selesai sesuai dengan

waktu yang telah ditentukan makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas

mata kuliah MODAL SOSIAL DAN CIVIL SOCIETY. Makalah ini berjudul

Masyarakat Madani.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak dosen

modal sosial dan civil society yang telah memberi tugas makalah serta sampai

pada pembuatan makalah ini, sehingga penulis dapat lebih memahami dan

mengetahui lebih dalam tentang Masyarakat Madani . Terimah kasih pula kepada

teman-teman sosek khususnya kelompok 3 yang telah membantu dalam mencari

materi sampai pada penyusunan makalah.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa pemnyusunan makalah ini masih

jauh dari kesempurnaan. Oleh karana itu penulis sangat mengharapkan adanya

kritik dan saran yang sifatnya membangun, agar penyusunan selanjutnya akan

jauh lebih sempurna dari sekarang.

Kendari, Maret 2013

Penyusun

DAFTAR ISI

Page 29: Modal Sosial Dan Civil Society 1

KATA PENGANTAR.................................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..............................................................

B. Rumusan Masalah.........................................................

BAB II PEMBAHASAN

A. Konsep Masyarakat Madani...........................................

B. Pengertian Masyarakat Madani......................................

C. Ciri-Ciri Masyarakat Madani.........................................

D. Masyarakat Madani Dalam Sejarah...............................

E. Karakteristik Masyarakat Madani..................................

F. Pilar Penegak Masyarakat Madani.................................

BAB II PENUTUP........................................................................

A.Kesimpulan.....................................................................

DFTAR PUSTAKA