Top Banner
1 .~--.--- ...---.--.~--.~ "-" .~ C) Senin Selns» Rabu '~' K.amis Jumat Sabtll C) Minggu 15 16 30 31: ........................ / Nov Q9!.3,/ " 17 \"----" ..•... ,-. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 ... (~ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Jan Peb .Mar . Apr Mei . ....... --.. ~ .. -...-.-- ...-...... -..~ ....... --..... . ...- ----_..._-_._ ...... Misteri Penegakan Hukum Pencucian Uang Romli Atmasasmita Guru Besar Emeritus Unpad S UNGGUH menarik analisis ekonomi A Tony Prasentiantono (Kompas, 12 Maret 2012),yang meyakinkan pem- baca bahwa kekhawatiran pencederaan rahasia bank oleh langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Ke- uangan (PPATK) tidak akan menimbulkan keguncangan dunia perbankan dengan ala- san perbankan Indonesia te- lah mencatat rekor tertinggi laba Rp75 triliun per akhir 2011 dengan aset total Rp3.652 triliun. Bahkan Prasentiantono menegaskan, "Taruhlah 10% DPK(dana pihak ketiga) kabur dari bank, itu tidak masalah!" Harapan masyarakat luas saat ini terletak pada kepiawaian PPATKmelacak aliran dana, baik kasus Century maupun kasus Wisma Atlet dan kasus 'rekening gendut' PNSkhusus- nya PNSDitjen Pajak. Kewenangan PPATKtelah diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Pence- gahan dan Pemberantasan Tin- dak Pidana Pencucian Uang. Keunggulan UUtersebut terle- tak pada kewenangan PPATK menembus kerahasiaan bank dan pernbuktian terbalik asal usul harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan termasuk korupsi. Sejak pem- bentukan PPATKsampai 2010, perkara tindak pidana pencu- cian uang (TPPU)yang diputus pengadilan hanya 35 perkara, dan 3 perkara di antaranya telah diterapkan dengan pem- buktian terbalik. Sejak 2011 sampai akhir [anuari 2012 terdapat 86.264 laporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM). Dari jumlah tersebut, yang dilapor- kan secara terbuka kepada publik dan DPR RI yakni ter- banyak hasil analisis rekening PNS (707), anggota Polri (89), anggota legislatif (65), jaksa (12), hakim (17), dan KPK(1). [ustru yang masih menjadi misteri ialah tidak ada sama sekali hasil analisis yang ber- asal dari rekening korporasi nasional dan asing. Adapun analisis ekonomi Prasentiantono menunjukkan kemajuan keuangan Indone- sia pada tahun yang sama merupakan jaminan bahwa tidak akan terjadi DPKyang signifikan dibawa kabur. Mungkin berbeda akibatnya jika seluruh penyedia jasa keuangan (PJK) dan penye- dia barang dan jasa (PB}) diwajibkan rnelaporkan TKM berkaitan dengan aktivitas korporasi--jumlah PJK per- bankan mencapai 193 dari 493 PJKyang mematuhi kewa- jiban pelaporan TKM. Di era globalisasi saat ini juga di masa lalu, korporasi na- sional d~orporasi asing tu- I{ lip i n g Hum a 5 Unp Cl d2012 rut membantu perkembangan ekonomi suatu negara, teru- tama dalam bidang investasi yang memerlukan modal dan pembiayaan sangat besar. Memelihara iklim investasi dan stabilitas ekonomi ke- uangan nasional sangatlah " Kita bersama- sama harus meninggalkan 'sikap mental kacung tuan besar' yang merupakan pewarisan sifat akibat pengaruh penjajahan Belanda dan Jepang di Tanah Air." penting. Itu telah terbukti dengan beberapa ketentuan UU Perpajakan dan UU Pe- nanaman Modal yang sangat memanjakan dunia usaha, termasuk korporasi nasional
2

Misteri Penegakan Hukum Pencucian Uang - pustaka.unpad.ac.idpustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/mediaindonesia-20120320... · analisis ekonomi A Tony Prasentiantono (Kompas,

Sep 10, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Misteri Penegakan Hukum Pencucian Uang - pustaka.unpad.ac.idpustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/mediaindonesia-20120320... · analisis ekonomi A Tony Prasentiantono (Kompas,

1

.~--.---...---.--.~--.~"-" .~C) Senin • Selns» Rabu '~'·K.amis Jumat Sabtll C) Minggu

15 1630 31:

........................ /Nov Q9!.3,/

" 17\"----"

..•...,-.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1418 19

... (~ 21 22 23 24 25 26 27 28 29Jan Peb .Mar . Apr Mei

........ --..~..-...-.-- ...-...... -..~....... --..... .... - ----_ ..._-_._ ......

Misteri Penegakan Hukum Pencucian UangRomli AtmasasmitaGuru Besar Emeritus Unpad

SUNGGUH menarikanalisis ekonomi ATony Prasentiantono(Kompas, 12 Maret

2012), yang meyakinkan pem-baca bahwa kekhawatiranpencederaan rahasia bankoleh langkah Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Ke-uangan (PPATK) tidak akanmenimbulkan keguncangandunia perbankan dengan ala-san perbankan Indonesia te-lah mencatat rekor tertinggilaba Rp75 triliun per akhir2011 dengan aset total Rp3.652triliun. Bahkan Prasentiantonomenegaskan, "Taruhlah 10%DPK(dana pihak ketiga) kaburdari bank, itu tidak masalah!"Harapan masyarakat luas sa atini terletak pada kepiawaianPPATKmelacak aliran dana,baik kasus Century maupunkasus Wisma Atlet dan kasus'rekening gendut' PNSkhusus-

nya PNSDitjen Pajak.Kewenangan PPATK telah

diatur dalam UU RI Nomor 8Tahun 2010 ten tang Pence-gahan dan Pemberantasan Tin-dak Pidana Pencucian Uang.Keunggulan UUtersebut terle-tak pada kewenangan PPATKmenembus kerahasiaan bankdan pernbuktian terbalik asalusul harta kekayaan yangdiduga berasal dari kejahatantermasuk korupsi. Sejak pem-bentukan PPATKsampai 2010,perkara tindak pidana pencu-cian uang (TPPU)yang diputuspengadilan hanya 35 perkara,dan 3 perkara di antaranyatelah diterapkan dengan pem-buktian terbalik.Sejak 2011 sampai akhir

[anuari 2012 terdapat 86.264laporan transaksi keuanganmencurigakan (TKM). Darijumlah tersebut, yang dilapor-kan secara terbuka kepada

publik dan DPR RI yakni ter-banyak hasil analisis rekeningPNS (707), anggota Polri (89),anggota legislatif (65), jaksa(12), hakim (17), dan KPK (1).[ustru yang masih menjadimisteri ialah tidak ada samasekali hasil analisis yang ber-asal dari rekening korporasinasional dan asing.Adapun analisis ekonomi

Prasentiantono menunjukkankemajuan keuangan Indone-sia pada tahun yang samamerupakan jaminan bahwatidak akan terjadi DPK yangsignifikan dibawa kabur.Mungkin berbeda akibatnyajika seluruh penyedia jasakeuangan (PJK) dan penye-dia barang dan jasa (PB})diwajibkan rnelaporkan TKMberkaitan dengan aktivitaskorporasi--jumlah PJK per-bankan mencapai 193 dari493 PJKyang mematuhi kewa-jiban pelaporan TKM.Di era globalisasi saat ini

juga di masa lalu, korporasi na-sional d~orporasi asing tu-

I{ lip i n g Hum a 5 U n p Cl d 2 0 1 2

rut membantu perkembanganekonomi suatu negara, teru-tama dalam bidang investasiyang memerlukan modal danpembiayaan sangat besar.Memelihara iklim investasi

dan stabilitas ekonomi ke-uangan nasional sangatlah

"

Kita bersama-sama harus

meninggalkan 'sikapmental kacung tuanbesar' yang merupakanpewarisan sifat akibatpengaruh penjajahanBelanda dan Jepang diTanah Air."

penting. Itu telah terbuktidengan beberapa ketentuanUU Perpajakan dan UU Pe-nanaman Modal yang sangatmemanjakan dunia usaha,termasuk korporasi nasional

Page 2: Misteri Penegakan Hukum Pencucian Uang - pustaka.unpad.ac.idpustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/mediaindonesia-20120320... · analisis ekonomi A Tony Prasentiantono (Kompas,

ada ketidakadHan dan sikaptidak proporsional lembagaPPATKdan Komite KoordinasiNasional Pencegahan danPemberantasan TPPUsehinggamenimbulkan kesari 'diskrimi-natif'.

Berdasarkan pengalamanmengikuti konferensi interna-sional pemberantasan korupsidan pencucian uang, saya tidakpernah menemukan 'kejujurandan keterbukaan' negara-ne-gara maju, begitu pula negaratetangga, tentang 'keburu-kan dan kegagalan' merekamenuntaskan perkara korupsidan pencucian uang. Intinyamereka sangat protektif dantertutup daripada lembaga pe-negak hukum Indonesia.

Dalam konteks ini tampak-nya kita telah terbiasa denganpepatah 'buruk muka cermindihelah', dan bangga jika da-pat mengungkap kebobrokanpenyelenggara negara lebihbesar daripada mencari danmenemukan solusi yang ber-'daya guna bagi pembangunankemajuan bangs a ini. Apakahhanya dengan cara yang tidakproporsional dan tanpa malu-malu tersebut ada di antarakit a yang menangguk keun-

tungan dari hibah jutaan dolar,dari negara maju yang jugadikenal munafik dan serakah,atau dari bantuan lembaga in-ternasional.

Jika benar demikian, sangatdisesalkan sikap amatiran danavonturisme mereka yangmenamakan anak bangsa ge-nerasi penerus ini. Para ahlihukum, ahli ekonomi, dan ahlisosial politik diimbau untukduduk bersama merenungkandan mendalami kenyataantersebut agar jalannya kehi-dupan berbangsa dan berne-gara sungguh-sungguh sudahberjalan di atas jalan yangbenar dan menjanjikan bagi250 juta rakyat Indonesia.

Kita bersama-sama harusmeninggalkan 'sikap mentalkacung tuan besar' yang me-rupakan pewarisan sifat akibatpengaruh penjajahan Belandadan [epang di Tanah Air. Sa-lah satu sikap mental tersebutterbukti masih ada, yaitu adarancangan undang-undangyang diberi titel UU RI, tapiberjiwa individualistis dankapitalistis liberal serta jelasbertentangan dengan Pan-casila sebagai ideologi bangsaIndonesia.

dan asing. Tindakan yangsama juga dilakukan di ne-gara-negara maju, termasuknegara yang sangat konservatifdalam melakukan proteksiterhadap rahasia bank. Per-tanyaan mendasar dari uraianfakta tersebut ialah mengapalaporan PPATKtidak memuatlaporan hasil analisis TKMyang berasal dari rekening kor-porasi nasional dan asing yangberoperasi di Indonesia. Punmengapa justru rekening PNSdan aparatur penegak hukumdipandang lebih penting dari-pada korporasi. tersebut.

Konteks ini patut dipersoal-kan apakah pemberantasanpencucian uang hasil korupsiatau tindak pidana lainnyasengaja dibidikkan kepada pe-nyelenggara negara sehinggamental penyelenggara ne-gara terkesan sangat bobrokjika dibandingkan denganmental pengusaha korporasiitu sendiri, terutama di ha-dapan publik dalam dan luarnegeri. Jelas bagi saya bahwa--------~----------~----~--~~--~----------