Home >Documents >Millennium Challenge Account-Indonesia Mengentaskan ... Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah

Millennium Challenge Account-Indonesia Mengentaskan ... Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah

Date post:06-Aug-2019
Category:
View:214 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Millennium Challenge Account-IndonesiaMengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

  • Studi Penyusunan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan di Indonesia

  • 4

    ST

    UD

    I PE

    NY

    US

    UN

    AN

    DE

    FIN

    ISI R

    ES

    MI U

    SA

    HA

    MIL

    IK P

    ER

    EM

    PU

    AN

    DI I

    ND

    ON

    ES

    IA

    KATA PENGANTAR

    Upaya peningkatan keadilan dan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan di Indonesia telah menjadi komitmen pemerintah sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Untuk itu, kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 diarahkan kepada berbagai upaya untuk memastikan laki-laki dan perempuan memiliki akses, kontrol, partisipasi, serta memperoleh manfaat yang adil dan setara dari berbagai kebijakan dan program pembangunan.

    Secara khusus, sasaran pengarusutamaan gender (PUG) dalam RPMJN 2015-2019 antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dinilai dari status kesehatan ibu, rasio Angka Melek Huruf laki-laki dan perempuan, rasio rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, rasio partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan, sumbangan pendapatan penduduk perempuan di sektor non pertanian, serta persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk mencapai sasaran tersebut, tentu saja diperlukan ketersediaan data terpilah dan sumber daya manusia yang terlatih tentang PUG dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

  • 5 S

    TU

    DI P

    EN

    YU

    SU

    NA

    N D

    EF

    INIS

    I RE

    SM

    I US

    AH

    A M

    ILIK

    PE

    RE

    MP

    UA

    N D

    I IN

    DO

    NE

    SIA

    Walaupun saat ini sudah ada data terpilah mengenai angkatan kerja serta jumlah pengusaha, namun Pemerintah Indonesia belum memiliki data nasional terkait jumlah usaha milik perempuan serta konsep baku untuk mendefinisikan kepemilikan usaha, terutama yang dibuat dengan mempertimbangkan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat perempuan pemilik usaha terhadap berbagai program pemerintah, termasuk keterlibatan perempuan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk itu, Bappenas sangat mendukung inisiatif MCAIndonesia dalam meningkatkan ketersediaan data melalui penyusunan definisi resmi usaha milik perempuan. Definisi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya mendokumentasikan partisipasi dan kontribusi usaha milik perempuan dalam perekonomian Indonesia sehingga peran perempuan dalam pembangunan akan dapat lebih terukur. Kami berharap definisi ini dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh Pemerintah Indonesia tetapi juga berbagai pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wirausaha milik perempuan di Indonesia.

    DR. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc

    Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan KebudayaanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

  • 6

    ST

    UD

    I PE

    NY

    US

    UN

    AN

    DE

    FIN

    ISI R

    ES

    MI U

    SA

    HA

    MIL

    IK P

    ER

    EM

    PU

    AN

    DI I

    ND

    ON

    ES

    IA

    KATA PENGANTAR

    Kami sangat bersyukur Publikasi Studi Penyusunan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Studi ini merupakan bagian dari komitmen MCAIndonesia untuk mengintegrasikan sosial dan gender ke dalam program Compact Indonesia sekaligus sebagai kegiatan lanjutan dari Survei Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilaksanakan pada tahun 2014.

    Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyusun definisi resmi usaha milik perempuan yang inklusif dan mampu menggambarkan situasi terkini perempuan pemilik usaha di Indonesia. Diharapkan definisi ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam pengumpulan data mengenai jumlah dan dinamika usaha milik perempuan di Indonesia serta dapat membantu berbagai pihak dalam mengidentifikasikan usaha milik perempuan dalam program, kebijakan serta penelitian terkait. Ketersediaan data lebih jauh lagi akan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai partisipasi dan kontribusi perempuan sebagai pelaku

  • 7 S

    TU

    DI P

    EN

    YU

    SU

    NA

    N D

    EF

    INIS

    I RE

    SM

    I US

    AH

    A M

    ILIK

    PE

    RE

    MP

    UA

    N D

    I IN

    DO

    NE

    SIA

    bisnis, sehingga peran perempuan dalam bisnis dan wirausaha dapat lebih terlihat dan terdokumentasikan.

    Kami berharap secara khusus studi ini dapat memberikan informasi yang mendalam untuk program-program pemberdayaan perempuan pemilik bisnis di berbagai area seperti misalnya partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami berharap dengan disusunnya publikasi ini, informasi mengenai penyusunan definisi usaha milik perempuan akan dapat tersampaikan dengan baik kepada semua pihak terkait serta memberikan kontribusi positif bagi pemikiran tentang pemberdayaan perempuan di Indonesia.

    Bonaria SiahaanDirektur EksekutifMillennium Challenge Account - Indonesia

  • 8

    ST

    UD

    I PE

    NY

    US

    UN

    AN

    DE

    FIN

    ISI R

    ES

    MI U

    SA

    HA

    MIL

    IK P

    ER

    EM

    PU

    AN

    DI I

    ND

    ON

    ES

    IA

    Kata Pengantar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

    Kata Pengantar Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia)

    Daftar Isi

    Daftar Gambar dan Tabel

    Ringkasan Eksekutif

    I. Latar Belakang

    II. Tujuan

    III. Kegiatan

    IV. Hasil

    a. Permasalahan yang Dihadapi Perempuan Pengusaha

    b. Ketersediaan Program Pendukung

    dan Data Terpilah

    c. Definisi Usaha Milik Perempuan

    d. Penggunaan Definisi Usaha Milik Perempuan

    V. Kesimpulan

    VI. Rekomendasi

    Referensi

    Lampiran 1: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Nasional dan Daerah

    Lampiran 2: Daftar Ahli dan Pakar dalam Konsultasi Strategis

    DAFTAR ISI

    4

    689

    1013202024

    3637

    3941

    44

  • 9 S

    TU

    DI P

    EN

    YU

    SU

    NA

    N D

    EF

    INIS

    I RE

    SM

    I US

    AH

    A M

    ILIK

    PE

    RE

    MP

    UA

    N D

    I IN

    DO

    NE

    SIA

    Gambar 1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha, 2013

    Gambar 2. Persentase Pengusaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Kelamin, 2013

    Gambar 3. Dasar Permasalahan dari Penyusunan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan

    Gambar 4. Alur Kegiatan Studi Penyusunan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan

    Gambar 5. Aspek/Kriteria dari Kepemilikan Usaha oleh Perempuan di Indonesia

    Gambar 6. Penggunaan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan di Indonesia

    Tabel 1. Rata-Rata Upah Pekerja Menurut Jenis Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013

    Daftar Gambar dan Tabel

    14

    15

    18

    20

    29

    34

    17

  • 10

    ST

    UD

    I PE

    NY

    US

    UN

    AN

    DE

    FIN

    ISI R

    ES

    MI U

    SA

    HA

    MIL

    IK P

    ER

    EM

    PU

    AN

    DI I

    ND

    ON

    ES

    IA

    Ringkasan Eksekutif

    Studi penyusunan definisi resmi usaha milik perempuan merupakan kegiatan lanjutan dari survei Gender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, yang telah dilakukan oleh MCA-Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2014.

    Studi ini bertujuan untuk menyusun sebuah definisi resmi usaha milik perempuan yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam pengumpulan data mengenai partisipasi dan kontribusi perempuan dalam ekonomi, bisnis dan wirausaha. Pada akhirnya, data tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun nonpemerintah dalam menyusun program dan kebijakan terkait penguatan ekonomi dan pengembangan wirausaha perempuan, khususnya sebagai mitra pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.

    Hasil dari studi ini antara lain menggambarkan ciri khas usaha milik perempuan yang biasanya lebih banyak bergelut pada skala mikro dan kecil. Hal ini terutama disebabkan perempuan memiliki kecenderungan untuk memilih jenis usaha yang mudah dijalankan, tidak berisiko, serta tidak membutuhkan modal besar agar mereka dapat dengan mudah membagi waktu antara mengelola usaha dan mengurus keluarga. Tantangan internal yang kerap dihadapi perempuan pengusaha yaitu kurangnya rasa percaya diri dan motivasi dalam mengembangkan usahanya. Hal ini pada akhirnya berakibat pada kurangnya kapasitas perempuan dalam pengelolaan dan perencanaan bisnis walaupun disebutkan bahwa pada dasarnya perempuan memiliki potensi bisnis yang seimbang dengan laki-laki. Kendala

  • 11 S

    TU

    DI P

    EN

    YU

    SU

    NA

    N D

    EF

    INIS

    I RE

    SM

    I US

    AH

    A M

    ILIK

    PE

    RE

    MP

    UA

    N D

    I IN

    DO

    NE

    SIA

    lain yang sering ditemukan oleh perempuan pengusaha dalam mengembangkan usahanya adalah kesulitan mendapatkan pasar dan permodalan serta perizinan usaha.

    Untuk itu, berbagai pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah telah melak

Embed Size (px)
Recommended