MEWUJUDKAN PENGELOLAAN DAS TERPADU UNTUK … · KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN DAS • Kelemahan pembangunan sektoral spesialisasi efisiensi, tapi bersifat ... dari UU 32 Tahun 2009

Oleh:

Sulistya Ekawati,

MEWUJUDKAN PENGELOLAAN DAS TERPADU UNTUK

MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM:

TINJAUAN DARI SISI KELEMBAGAAN

INDONESIA DAN PERUBAHAN IKLIM

Indonesia negara kepulauan rentan terhadap dampak Perubahan Iklim

TREN PENINGKATAN BENCANA

P

E

N

D

A

H

U

L

U

A

N

Pendahuluan

Tren Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Meninggal dan Hilang

Selama 10 Tahun Terakhir

BENCANA BANJIR DAN LONGSOR • Tahun 2003 ada 266 kejadian dan tahun 2013 meningkat menjadi 822 kejadian • Tahun 2003-2013 sebanyak 6.288 kejadian atau 572 per tahunnya.

FAKTOR MANUSIA

FAKTOR ALAM : PERUBAHAN

IKLIM

TREND PENINGKATAN

BENCANA

PENGELOLAAN DAS

TERPADU

adaptasi dan mitigasi

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAS

TERPADU DI INDONESIA

SEJARANG PENGELOLAAN DAS DI INDONESIA

• Jaman Belanda : praktek pengelolaan hutan satuannya DAS

• 1961 PPN di Gunung Mas, Bogor

• 1981 pengelolaan DAS terpadu di DAS Citanduy

Prinsip prinsip one river, one plan and one management

Implementasi one river, multi plan and multi management

Ada 16 institusi yang terkait dalam pengelolaan DAS yang tugas pokok dan

fungsinya saling bersinggungan.

Bentuk kelembagaan pengelolaan DAS bermacam-macam : Forum, Sekretariat

Bersama dsb

KONSEP KOORDINASI

Faktor koordinasi

• Komunikasi

• Tindakan bersama

• Pembagian kerja

• Disiplin

Azas koordinasi: scalar principle (hierarki)

Sumber : Pulzl, 2008 Sumber : Pulzl, 2008 Sumber : Pulzl, 2008

Ciri koordinasi

• Berkelanjutan

• Pengaturan oleh kelompok bukan individu

• Kesatuan tindakan

• Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama

• Tanggungjawab koordinasi terletak pada

pimpinan

KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN DAS

• Kelemahan pembangunan sektoral spesialisasi efisiensi, tapi bersifat

reductionist

• Koordinasi sebagai masalah utama pengelolaan DAS terpadu

• Pengelolaan DAS di Indonesia : koordinasi negatif (bilateral)

Sumber : Pulzl, 2008 Sumber : Pulzl, 2008 Sumber : Pulzl, 2008

Sumber : Pulzl, 2008

PENGATURAN KOORDINASI DALAM

PENGELOLAAN DAS

Sumber : Pulzl, 2008 Sumber : Pulzl, 2008 Sumber : Pulzl, 2008

• Keppres no 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan

Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai

• Kepres No.123 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

• PP 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS mengatur

tentang Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

PEMBIAYAAN PENGELOLAAN DAS

• Banyak contoh mekanisme imbal jasa lingkungan di Indonesia

(hulu Barugae, Kabupaten Maros; Telaga Remis, Kabupaten

Kuningan; kompensasi PT INALUM untuk konservasi Danau Toba;

DAS Segara, NTB; Sumberjaya, Lampung Barat, dsb.

• Sebagian responden belum bersedia membayar jasa lingkungan

• Implementasi imbal jasa lingkungan perlu aturan pendukung

dari UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

• Finalisasi RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

BAGAIMANA MEMBANGUN KELEMBAGAAN

DAS DI INDONESIA ?

• Peningkatan bencana apakah menjadi kebutuhan untuk membangun

kelembagaan DAS ?

• Hambatan membangun kelembagaan DAS: sulitnya merumuskan tujuan

sosial, belum terwakilinya keanggotaan DAS dan belum disepakatinya

aturan main yang jelas dsb

• Alternatif bentuk kelembagaan pengelolaan DAS, yaitu : 1) Badan

Koordinasi, 2) Badan Otorita, 3) Badan Usaha (dalam bentuk BUMN atau

BUMD), 4) Forum DAS dan bentuk kelembagaan lainnya

• Tindakan kolektif lebih berhasil pada skala yang lebih kecil, tetapi

permasalah hidrologi akan lebih baik hasilnya bila menggunakan

pendekatan pada level skala yang lebih besar (Kerr, 2007)

• Pengelolaan sumberdaya alam berbasis lokal dalam skala kecil jauh lebih

berhasil (Easterly, 2006)

BAGAIMANA MEMBANGUN KELEMBAGAAN

DAS DI INDONESIA ?

• Selama ini pendekatan macro watershed, pendekatan micro

watershed-nya kurang begitu diperhatikan

• Harus ada pendekatan bersarang (nested) /berjenjang (hierarkhi)

dalam kelembagaan pengelolaan DAS, dari tingkat sub DAS

sampai ke tingkat DAS

• Koordinasi (coordination ) adalah suatu istilah yang mengandung

pengertian kerjasama (cooperation)

• Cooperation ada unsur kesukarelaan (voluntary attitude),

• Coordination bersifat kewajiban (compulsory)

COLLABORATIVE

COMPLIMENTARY

COORDINATIVE

CONSULTATITIVE

CRITICAL

CO MANAGEMENT

Sumber : Fernandez, 2000

Penggabungan pendekatan polycentric dan monocentric

BAGAIMANA MEMBANGUN KELEMBAGAAN

DAS DI INDONESIA ?

• Masing-masing mempunyai kedudukan setara

• Ada role sharing

• Kontrol pusat : perencanaan dan monev;

kebijakan imbal jasa lingkungan

monocentric polycentric

• One river,one plan, multi

management

• Terlalu kompleks

perlu arahan pusat

• Banyak pihak yang

terlibat

• Keterkaitan hulu - hilir