MEWUJUDKAN JAKARTA YANG LEBIH BAIK · 1) Prov. DKI Jakarta diatur dengan UU tersendiri; 2) Prov. DKI Jakarta berstatus daerah otonom & di wilayahnya tidak dibentuk. daerah otonom.

Your Logo

Template for Microsoft PowerPointIr. Basuki Tjahaja Purnama, MM. (Ahok)

(Anggota Komisi II & Badan Legislasi DPR RI)

Jakarta, 14 April 2011

MEWUJUDKAN JAKARTA

YANG LEBIH BAIK

UU 32/2004:

►Pasal 227

1) Prov. DKI Jakarta diatur dengan UU tersendiri;

2) Prov. DKI Jakarta berstatus daerah otonom & di wilayahnya tidak dibentuk

daerah otonom

3) UU Prov. DKI Jakarta mengatur kekhususan tugas, hak, kewajiban, tanggung

jawab, tempat kedudukan perwkilan negara sahabat, keterpaduan RUTR dengan

daerah sekitar & pembentukan kawasan oleh Pemerintah Pusat

.

Here comes your footer Page 2

Kekhususan Provinsi DKI Jakarta

UU 29/2007:Pasal 4

Otonomi Prov. DKI Jakarta diletakkan di tingkat Provinsi

Pasal 7

1) Wilayah Provinsi dibagi dalam Kota Adm dan Kabupaten Adm

2) Wilayah Kota Adm dan Kabupaten Adm dibagi dalam KecamatanUU 29/2007

3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Kelurahan

Pasal 13 ayat (3) Pengecualian

Prov. DKI Jakarta dapat mempunyai jumlah dan atau jenis Dinas & LTD berbeda

dengan Daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah

Pasal 14

Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat dibantu sebanyak-banyak 4 Deputi Gubernur

Here comes your footer Page 3

Kekhususan Provinsi DKI Jakarta

Here comes your footer Page 4

Kekhususan Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR

Walikota Administratif

Camat

Lurah

RT/RW

Diangkat

Dipilih Langsung

Dipilih Langsung

Pelayanan Publik Jakarta Masih Masuk Kategori Buruk (Laporan Survei Integritas Sektor Publik KPK 2010 & Pengaduan publik ke Ombudsman RI)

Infrastruktur Kota masih belum memadai

Keamanan dan Ketertiban Kurang terwujud di masyarakat

Masalah Kependudukan & Ketimpangan Ekonomi

Here comes your footer Page 5

Kondisi Riil Jakarta Saat Ini

Masalah Di Jakarta

Peringkat Prov. DKI Jakarta dalam survei integritas sektor

publik KPK masih dibawah rata-rata

Here comes your footer Page 6

Layanan Publik :

Masalah Di Jakarta

Tingkat Pengaduan Masyarakat atas Layanan publik di Jakarta ke Komisi

Ombudsman RI tahun 2010:

Here comes your footer Page 7

Layanan Publik :

Tingkat Jumlah PengaduanPemerintah Kota 27Provinsi 17Kelurahan 10Kecamatan 2

TOTAL 56

Masalah Di Jakarta

Masalah utama terkait infrastruktur : Infrastruktur Jalan (Kemacetan

parah)

luas permukaan jaringan jalan DKI hanyalah sebesar 6,3 persen. Rata-

rata kota besar di dunia sekitar 20 persen

Sementara tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor jauh melampaui

pertumbuhan jalan raya

Here comes your footer Page 8

Infrastruktur:

Masalah Di Jakarta

Here comes your footer Page 9

Tingginya kasus-kasus konflik horizontal masyarakat

Masyarakat Jakarta yang beragam dan majemuk membuat tingginya

potensi konflik masyarakat

Implementasi peraturan daerah masih kurang memberi kepastian hukum.

Contoh kecilnya Perda larangan merokok di tempat umum masih sering

tidak ditegakkan

Here comes your footer Page 10

Masalah Di Jakarta

Keamanan & Ketertiban

Tingkat pengangguran di Jakarta didorong tingginya arus urbanisasi dan

pertumbuhan penduduk

Hasil sensus penduduk 2010 mencatat populasi Jakarta sebanyak

9.588.198 orang (tumbuh 1,39% setiap tahun) meningkat tinggi

dibandingkan hasil sensus penduduk 2000 (8.389.443 orang)

Dari populasi tersebut, 5.272.600 orang merupakan angkatan kerja

hingga Agustus 2010, meskipun persentase pengangguran menurun,

namun jumlah pengangguran justru meningkat, dari 569,34 ribu orang

menjadi 582,85 ribu orang

Here comes your footer Page 11

Masalah Di Jakarta

Kependudukan & Ketimpangan Ekonomi

Konsep Solusi bagi permasalahan Jakarta sesungguhnya telah

banyak dirumuskan oleh para ahli di bidangnya

Maka peran pemimpin Jakarta (Gubernur) adalah

Mengimplementasikan semua rumusan tersebut secara Konsisten

dan menerapkan kepemimpinan yang Bersih, Transparan dan

Profesional

Here comes your footer Page 12

SOLUSI BAGI JAKARTA

Here comes your footer Page 13

Gubernur Sesungguhnya telah memiliki jajaran SKPD yang mendukung Tugasnya

Here comes your footer Page 14

Gubernur Sesungguhnya telah memiliki jajaran SKPD yang mendukung Tugasnya

yfgy

Peran Penting Gubernur DKI

Intinya, Ahlinya Sudah Banyak, Tinggal Bagaimana menggunakannya Secara tepat guna

Fungsi Gubernur sebagai Pengarah (Directing), bagaimana mengoptimalkan sumber daya PNS DKI Pemprov & Pemkot Jakarta, serta Konsultan luar untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal bagi warganya

Peluang & Tantangan Kepemimpinan DKI kedepan:

Bentuk pemerintahan DKI Jakarta yang lebih sentralistik (Walikota Ditunjuk Gubernur), peran Gubernur sangat sentral

Kesuksesan Pembangunan DKI Jakarta membutuhkan sosok Gubernur yang Konsisten menerapkan konsep dari “Para Ahli” yang sudah banyak ada

Mekanisme mencari sosok Gubernur IdealCalon Independen ?

yfgy

KESIMPULAN:

Membangun Jakarta Yang Lebih Baik Membutuhkan Kerja

Keras dan Partisipasi Dari Setiap Stakeholder di dalamnya

Gubernur DKI Jakarta harus ahli dalam mengoptimalkan peran

para ahli di bidangnya masing-masing untuk membangun

Jakarta yang lebih baik

Here comes your footer Page 18

Sekian dan Terimakasih

- Basuki T Purnama -

email : [email protected] : http://ahok.org

www.cdt31.org

Gambaran keadaan Angkatan Kerja dan Pengangguran Jakarta 2010

Proporsi Pendapatan dan Belanja dalam APBD DKI Jakarta 2010

Gambaran Kemiskinan Jakarta 2010

Perbandingan IPM Jakarta dengan Nasional

Here comes your footer Page 23

Data kecelakaan lalu lintas di Jakarta:

Kota Madya Prmhan Industri Kantor Taman Kota

Lain-lain

Luas

Jakarta Selatan 10638,3 209,9 1578,3 154,5 1992,1 14573Jakarta Timur 13403,9 1102 1832,2 212,1 2222,7 18773Jakarta Pusat 2992,3 87,7 1008,2 164,8 537,0 4790Jakarta Barat 8899,9 508,4 1327,0 132,5 1747,2 12615Jakarta Utara 8117,9 2351,7 1597,1 137,1 3197,3 15401Total 44052,3 4259,6 7342,9 800,9 9696,2 66152

Persentase

Jakarta Selatan 73,0 1,4 10,8 1,1 13,7 100,0Jakarta Timur 71,4 5,9 9,8 1,1 11,8 100,0Jakarta Pusat 62,5 1,8 21,0 3,4 11,2 100,0Jakarta Barat 70,6 4,0 10,5 1,1 13,9 100,0Jakarta Utara 52,7 15,3 10,4 0,9 20,8 100,0Total 66,6 6,4 11,1 1,2 14,7 100,0

Tata Guna Tanah DKI

25

Here comes your footer Page 26

Gambaran foto udara:

Tata Kota DKI Jakarta Dibaandingkan Kota-kota Lain di Dunia

Jakarta : high density, mix of income and activities created by a buoyant informal real estate market. Road infrastructure is of a much lower standard than in Gauteng, but the mix of economic activities is more favorable to the poor

27

Mexico city, consolidated informal areas northern part of the city, mix of incomes and activities

28

Alexandra: the very low standard housing filling the vacant space within the older formal housing is a typical example of demand driven informal housing.

29

Gauteng:Sebokeng

Physical isolation and the pattern of streets make Sebokeng difficult to serve with a mass transit system that would be convenient to the user and financially viable for the transit operator.A BRT station in the middle of Sebokeng could generate a potential for economic activities and new jobs

30