Metro Post Edisi 40

SETIAP KOTA PUNYA BERITA

Bersambung Ke Hal 11


Harga: Rp3500Luar Jabotabek tambah ongkos kirim

Edisi XXXX/TH-II/ 20 Agustus 2013 - 10 September 2013

www.metropostnewsonline.com

Baca hal 3

JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespon berbagai permasalahan rakyat yang menjadi sorotan publik. Terutama masalah ekonomi yang terkait langsung dengan keseharian warga negara.

”Secara kelembagaan, DPR tentunya berharap pidato kenegaraan Presiden RI yang akan disampaikan besok merespon berbagai masalah ekonomi rakyat seperti sembilan bahan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meyakini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Provinsi Aceh nantinya akan bersedia merubah Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun tentang lambang dan bendera Aceh, sehingga tidak lagi memuat lambang yang mirip dengan simbol-simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Keyakinan tersebut hadir karena

Mendagri : Bendera Aceh akan Berubah

Berharap Pidato SBY Respon Masalah

Menurut Basuki, indikasi pe nyim pa ngan erat hubungannya dengan proses uji KIR armada angkutan umum di ibu kota yang ditangani Dishub DKI. "Kita lihat saja kondisi Metromini yang beroperasi di jalanan, padahal ti dak layak jalan. Su dah pasti KIR-nya eng gak beres itu," tegasnya.

Tim Riset KPK Temukan Penyimpangan KIR


JAKARTA, MP—PT.Golden Ma rine kembali menggelar acara buka puasa bersama yang ditutup dengan pembagian santunan kepada 600 anak yatim, orang jompo dan warga tidak mampu lainnya.

H.Saiful Efendi Amin, selaku pimpinan perusahaan kepada Metro Post mengatakan bahwa acara terse -but me rupakan acara rutin tahunan ya ng sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya (alm.H.Amin) sebagai bentuk nyata kepedulian dan saling berbagi kepada mereka yang kurang beruntung.

Dalam kesempatan tersebut, H. Saiful Efendi Amin juga menambahkan bahwa komunitas Lamborghini, ko-munitas pemilik salah satu merk mobil mewah juga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemberian santunan tersebut.

Sebanyak 600 anak yatim, orang jompo dan warga tidak mampu deng-an antusias menghadiri acara social keagamaan tersebut, paket sembako yang berupa peralatan sekolah , sem-bako dan baju muslim tmereka terima dengan penuh suka cita.

Lurah Rawa Badak selatan yg

juga hadir, dalam sambutannya me-nga takan,” Acara saling berbagi ini sebaiknya menjadikan contoh kepada orang2 yang telah berhasil dan sukses seperti H.Saiful Efendi Amin ini untuk memberikan sebagian hartanya kepada saudara2nya yang kurang beruntung, karena hal tersebut juga telah ajarkan oleh agama islam.”ujarnya.

Andi Dirham, Sekretaris Kelu rahan Rawa Badak Selatan juga menam-bahkan, momen mulia seperti ini hendaknya tidak saja dilakukan pada

H.SAIFUL EFFENDI AMIN

Gelar Acara Santunan Kepada 600 Anak Yatim

Bersambung Ke Hal 11 Bersambung Ke Hal 11

Bersambung Ke Hal 11Bersambung Ke Hal 11

Petugas Kebersihan Ikut Libur, Makassar Menjadi Kota Sampah

JAKARTA, MP - Kualitas moral seseorang rupanya tak selalu sejalan dengan gelar akademik yang diraihnya. Siapa pun dia, bahkan para profesor sekalipun, tak aman dari godaan korupsi. Jika memang ditemukan bukti awal dugaan korupsi yang dilakukannya, siapa pun bisa dijemput oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebut saja Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

(SKK Migas) Rudi Rubiandini. Pria kelahiran Tasikmalaya, 9 Februari 1962 ini dikenal sebagai akademisi ulung di bidang perminyakan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini dibawa keluar dari Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2013). Rudi Rubiandini ditangkap Selasa (13/8/2013) malam karena diduga menerima suap

Ketua Konvensi Demokrat Bentuk Dewan Audit Survei

DIM RUU Perawat Masuk DPR

JAKARTA – Komite konvensi calon Presiden Partai Demokrat berencana membentuk Dewan Audit Survei guna memastikan kredibilitas lembaga survei yang akan dilibatkan menilai calon peserta konvensi.

Pembentukan dilakukan untuk menepis kekhawatiran publik terhadap kredibilitas lembaga survei yang disebut-sebut memiliki peran besar menentukan siapa calon Presiden yang akan diusung Partai Demokrat.

“Dalam waktu dekat komite akan membentuk Dewan Audit Survei. Dengan adanya dewan ini kami berharap kredibilitas dari masing-masing lembaga survei yang akan dilibatkan tetap akan terjamin,” ujar Juru Bicara Komite Konvensi, Hinca Pandjaitan, di Jakarta, Kamis (15/8) malam.

JAKARTA, MP- Pembahasan RUU Keperawatan di parlemen segera dimulai. Setelah rangkaian demonstrasi dari para perawat yang menuntut agar RUU segera disahkan, Kementerian Kesehatan akhirnya pada 13 Agustus 2013 mengirim daftar inventaris masalah (DIM) RUU tersebut ke DPR.

"Iya, sudah masuk ke komisi kami," kata Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf saat dihubungi kemarin (14/8). Dia menyatakan, DPR dan pemerintah sudah sama-sama berkomitmen untuk mempercepat pembahasan.

Rencananya, kata dia, rapat kerja (raker) pertama dengan pemerintah akan dilakukan pada 28 Agustus 2013. "Sesuai tatib, target kami maksimal dua masa sidang sudah tuntas. Nggak usah pakai perpanjangan lagi," kata politikus perempuan yang juga dokter spesialis jiwa itu. Hingga saat ini, DPR masih menjalani masa reses. Masa sidang I tahun 2013-2014 dimulai pada 16 Agustus 2013.

Noriyu "sapaan akrab Nova Riyanti"

MAKASSAR - Kota Makassar, Sulawesi Selatan tampak jorok sejak beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah di sudut-sudut jalan masih terlihat sejak Sabtu, 10 Agustus. Di sisi lain, sebagian petugas kebersihan masih menikmati suasana libur lebaran.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar berjanji akan segera bertindak secepat mungkin untuk mengangkut sampah-sampah yang berserakan di dalam kota.

Dari pantauan sepanjang jalan Ratulangi, tumpukan sampah telah menjadi pemandangan warga. Tak terkecuali di sejumlah pasar

PENERBIT : CV RISKI EKA MANDIRIAkte Notaris : Ediarti SH. MKn No : 01 Tanggal 04 Oktober 2012Pemimpin Umum/Perusahaan : Engkos Koswara. Dewan Pembina : Letkol (Purn) Nawawi Rambe, S.Chaerul, H.Saiful Amin Penasehat Hukum : Mahpud Rivai SH, Pardio SH, Arif Purwanto SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab : Chaerulsyah Hasibuan. Redaktur Pelaksana : Jainal Fatmi. Redaktur : Armen, Eko Widhi Dewan Redaksi : Chaerulsyah H, Engkos Koswara, Jainal Fatmi, H. Abidin, H Muhajar, S.Chaerul Staff Redaksi : Idris, M yossi, Rusli Barbara, Roni Awaludin, Armen, Juanda,Suraturrahman, Handi Marzuki, Robby, Slamet.R, Hadi Imanudin,Santoso, budiyono, Amdoro, Nurhasanah Polda Metro Jaya : D.Rantoanus Siringo ringo (Kabiro) Hasudungan F Hasibuan, Donny Manurung, Henry Sianturi,Toni Siburian, Samsat Jakarta Timur : Lius Pongo Siregar Samsat Jakarta Timur : Jhonny Manurung, Feber Faian Sitorus, Hendra Manurung Samsat Jakarta Barat : Gandi Manurung, Iwan Tobing Samsat Bekasi : Ramses Tambunan Tanggerang : Esron Manurung, Ferison Manurung Bekasi Kota: Alfian Siregar, Bekasi Kabupaten : Sunaryo Wibisono Bogor : Rahman Effendi (Kabiro), Ahdiat A Bagja, Ujang Sutisna Koordinator Liputan se Sulawesi: M. Arifin Sofyan Koordinator Lapangan se Sulawesi: Sulawesi : Herman S ( Ka.Perwakilan) DR.M.Yacub Siga (Wkl Ka.Perwakilan) M.Firdaus SE (Sekretaris) Pahala Sigalingging Biro Makasar dan Maros : Hamzah Jaya, Samsudin Serang, Baharudin SP (Kabiro), Bahar S, Syaifuddin, Ince Indralaya, Syaifuddin, M. Akram, Lena, M Syairozi, Pieter Gunawan Biro Gowa : Ramlan AZ, Boy Harifuddin, Alexander Sirua. SE, Biro Takalar : Sukri Rate, Johan SA Biro Barru : Taufik AAS.P Biro Bone dan Sinjai : Andi Sudarmi Biro Luwu : Yasmin Syamsuddin Biro Jeneponto : Budiman Dg Sijaya Biro Palopo dan Toraja : Gede Siwa, Donny Latuperissa Biro Mamasa : Andi Waris Tala, Andi Rusli Biro Sulawesi Tenggara : Rudia Biro Kendari : M.T Thayeb Biro Buton : Ir. Muh. Tafrin Biro Kolaka : Asdin Reni, Muliana Asdin Biro Kolaka Timur : Ardin Sardin (Kabiro), Nasrun P, Welly H, Nakean S.Sos Biro Konawe : Alfian Biro Konawe Selatan : Abd. Kadir, Sos Biro Sulawesi Tengah : Andi Baso Hery. S. Riky Nelson Biro Sulawesi Barat : Andi Irwan, Ashar Biro Sulawesi Utara : Robby Biro Gorontalo : Affandy Biro Sigi : Fadly H Yabi Biro Mamuju Utara : Taufik AA Sp (Ka Biro) Ardi Jafar Fotographer Sulawesi :Mansyur Hamzah Kepala Divisi Iklan : Jainal Fatmi No.HP: 081382294205 Lay Out : lineart. Sirkulasi : Amdoro, Purwadi, Pembayaran Iklan dan Langganan Koran dapat di transfer ke : No.Rek : 3218 01 002853 50 4 a/n Jainal BRI Kcp. Pisangan lama, Jakarta Timur Sekertaris Redaksi : Kartini. Manager Keuangan : Dra Siti Nurhajijah. Alamat Redaksi : Jl. Raya Sindang No. 11A Koja Jakarta Utara Telp : 021 51220948, Email : [email protected] website : www.metropostonline.com Taripf Iklan: Display (B/W) Rp. 3000/mmk, Berwarna Rp. 6.500/ mmk

Wartawan Metro Post dibekali tanda pengenal/identitas. Nama wartawan atau karyawan yang tidak tercantum dalam boks

susunan redaksi maupun perusahaan, segala tindakannya bukan tanggung jawab kami.

METRO POST Edisi XXXVIII/TH-II/ 20 Agustus -10 September 20132 JAKARTA

JAKARTA, MP—Untuk melancarkan upaya Pemprov DKI merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang ke dalam pasar Blok G Tanah Abang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menggratiskan biaya sewa kios di enam bulan pertama. Setelah itu, pedagang tetap harus bayar.

“Gratis enam bulan dulu, setelah itu bayar. PKL di tengah jalan saja dipungut biaya," kata Jokowi di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Tanjung Priok, Rabu (24/7/2013). Menurut Jokowi, Pemprov DKI tetap akan menata PKL Tanah Abang, meskipun para PKL itu meminta kerenggangan untuk berjualan di bahu jalan hingga hari raya Idul Fitri.

Sementara itu terkait adanya PKL yang enggan direlokasi ke Blok G Tanah Abang, dijelaskan olehnya, Pemprov DKI akan terus memperbaiki bangunan pasar Blok G Tanah Abang yang kotor dan terbengkalai. "Nanti kalau diperbaiki, ada tiga jalur yang arusnya ke sana. Kalau PKL tidak mau direlokasi, berarti mereka tidak mau jualan," kata Jokowi.

Masih ditambahkan Jokowi, pihaknya juga memberi target di tahun 2014, Jakarta telah terbebas dari PKL. Bagaimanapun caranya, kata dia, akan diupayakan untuk menertibkan PKL. Semua itu dilakukan untuk meminimalisasi kemacetan di Ibu Kota. Pemprov DKI memprioritaskan untuk menata PKL Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara, terang Jokowi. (rusli)

Jokowi : Sewa Kios Enam Bulan Gratis

JAKARTA, MP—Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, memberikan santunan kepada 60 anak yatim piatu saat melakukan Safari Ramadhan di Masjid Al-Musabbiin, Warakas, Ke-ca matan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (18/7). Disamping itu, Walikota juga menyerahkan bantuan berupa dana, sarung, dan Al Quran kepada pengurus Masjid Al-Musabbiin.

Dalam sambutannya, Bambang Sugiyono meminta masyarakat Warakas dapan menjaga kampungnya dari ga-ngguan keamanan dan menjaga ke-bersihan lingkungan. Menurut Bamba-ng, de ngan lingkungan yang kondusif tentunya masyarakat dapat lebih khusuk dalam menjalankan aktivitas ibadah maupun aktivitas lainnya di buan Ramadhan ini.

"Kami titip kampung ini (Warakas)

dari segala hal yang menganggu keter-tiban dan keamanan. Tingkatkan keber-samaan dan kerukunan sesama umat

beragama sehingga terjalin hubungan yang harmonis di tengah masyarakat," pesan Walikota.

Orang nomor satu di Jakarta Utara ini juga meminta kepada warga dan tokoh masyarakat untuk membimbing para remaja di lingkungannya agar tidak melakukan tawuran.

"Dari pada melakukan tawuran yang tidak ada untungnya lebih baik anak–anak di bimbing untuk melakukan kegiatan yang positif seperti tadarusan bersama. Apalagi ini bulan puasa, yang setiap kebaikan di lipatgandakan pahalanya," pungkas Bambang.

Seusai buka puasa bersama, Wali-kota melanjutkan Safari Ramadhan dengan melakukan tarawih keliling. Kali ini, Walikota menyambangi Masjid Kampung Bahari, Tanjung Priok. Disini, Bam bang sempat ikut menyalatkan salah satu warga yang meninggal di-mana jenazahnya kemudian akan di-bawa ke Jawa Timur. (Idris)

JAKARTA, MP—Menteri Per da-gangan, Gita Wirjawan meninjau pe-laksanaan Ramadhan Fair yang digelar Pemerintah Kota Jakarta Utara sejak 15 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Bahkan ia bersama Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, ikut me layani penjualan minyak goreng dan daging beku di Halaman Plaza Timur, Kantor Walikota Jakarta Utara, Rabu (24/7).

“Harga yang ditawarkan disini di bawah harga pasar sehingga bisa membantu masyarakat untuk me me-nuhi kebutuhan pokok menjelang le-baran. Kegiatan ini adalah tanggung ja wab sosial dari perusahaan untuk ma syarakat,” jelas Gita Wirjawan. Ia juga menghimbau kepada perusahaan yang ikut berpartisipasi di Ramadhan Fair seperti Sinar Mas dan Artha Graha untuk bisa menambah pasokannya.

“Kalau kegiatan seperti ini dilakukan setiap hari maka harga di pasaran akan turun. Animo masyarakat sangat besar ter hadap pasar murah,” harap Menteri Per-

dagangan. Sementara itu Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono me nuturkan, pasar murah itu akan ber langsung dari tanggal 15 sampai 2 Agustus 2013.

Selain menjual paket sembako mu rah, di pasar tersebut juga menjual ber bagai macam sembako, pakaian dan berbagai keperluan selama bulan Ramadan. "Di sini ada 83 kios yang menjual sembako dan berbagai kebu-tuhan dengan harga jauh di bawah pa-sar," kata Bambang.

Ia mencontohkan, seperti harga daging sapi yang saat ini dipasaran mencapai Rp 100 ribu, namun di pasar murah hanya dijual seharga Rp 70 ribu. Selain itu, tidak seperti paket sembako murah yang hanya dapat dibeli warga ber-KTP DKI, di kios-kios itu, siapapun dapat membeli tanpa terkecuali. "Dagi -ng sapi di luaran di atas Rp 100 ribu, di sini Rp 70 ribu. Kemudian minyak goreng dijual seharga Rp 9 ribu. di kios-kios ini siapapun bisa beli, tanpa kupon boleh beli," ungkapnya. (Budi)

Mendag Layani WargaPada Ramadhan Fair Jakut

Jalan rusak yang berlangsung selama bertahun-tahun di Jalan Sunter Metro dan Jalan Bisma Raya, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara mulai teratasi.

Karena saat ini jalan tersebut telah di beton oleh warga melalui swadaya murni masyarakat

"Jalan yang menuju Apartemen Sunter Metro dan sepanjang jalan Bisma Raya sudah dapat di manfaatkan baik masyarakat Papanggo maupun pengguna jalan umum tanpa susah payah lagi.

Sebelumnya kerusakan jalan tersebut sangat parah apalagi bila ada hujan jalan sangat menyulitkan aktivitas masyarakat," kata Harto Mulyono, tokoh pemuda RW 08 Papanggo, Rabu (24/07/2013). Masih diungkapkan olehnya, dulunya jalan tersebut hancur dan selalu tergenang 30 hingga 40 cm. Saya sendiri sering melintasi ja-lan tersebut, alhamdullilah sekarang ja lan tersebut sudah tidak rusak lagi

Se belumnya, kata dia, keluhan sudah sering ia dengar dan sudah disampaikan pada pengembang maupun pemda setempat namun hasilnya nihil hingga bertahun-tahun.

"Saya senang, warga setempat yang ambil alih dengan melakukan betonisasi pada jalan Sunter Metro dan Bisma Raya

melalui swadaya masyarakat murni, manfaatnya kami juga merasakan. Bila mengandalkan pemda sepertinya tidak mampu mengejar tanggung jawab pengembang," terangnya.

Sementara itu, Lurah Papanggo Arahap mengakui adanya swadaya murni masyarakat dalam melakukan betonisasi

pada jalan tersebut. "Sebelumnya kami cu kup prihatin dengan kondisi jalan na mun setelah ada beberapa pertemuan warga sepakat untuk menggalang swa-daya murni. Pihak kelurahan si fatnya men dukung rencana baik tersebut de ngan memfasilitasi warga," terang Arahap. (Idris/eko)

JAKARTA-MP,—Untuk mem-permudah akses jalan pengunjung mau pun warga di Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Pihak pengelolah Mall Of Indonesia (MOI) dan Mall Artha Gading (MAG) membuka jalan tembus di bantaran Kali Gendong, Kelapa Gading yang selama ini tertutup oleh tembok, Kamis (25/07/2013).

Dalam pembukaan jalan tembus tersebut, Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono didamping pejabat MOI dan MAG dan Ca mat Kelapa Gading Juvan R. Tam pu-bolon, secara resmi membuka ak ses jalan tersebut ditandai dengan pe-nguntingan pita. "Dibukanya akses jalan alternative ini sudah lama kami minta sejak dua tahun lalu untuk dibuka. Dengan difungsikan jalan ini dapat mengurangi kemacetan di kawasan Kelapa Gading" kata

Bambang Sugiyono. Selain mem-permudah solusi mengatasi ke-macetan, masih kata Bambang, de ngan adanay jalan ini, juga di-harapkan sebagai jalan alternatif. Saya juga berharap kedepan, saya meminta kepada pihak Pertamina dan PT Mandom Indonesia, dapat pula membuka akses jalan tembus guna mengurangi kemacetan di kawasan Jalan Danau Sunter Se la-tan. Sehingga akses jalan tembus itu dibuka akan mencairkan kendaraan yang akan menuju ke Jalan Yos Sudarso, harap Bambang.

Sementara itu, Comunication Manager PT. Agung Sedayu Group, Troy Jefferson menjelaskan, de-ng an dibukanya akses jalan ini me mudahkan pengunjung yang akan menikmati wisata kulinernya di kawasan MOI atau MAG tanpa terhalang kemacetan. (Idris)

Walikota Buka Jalan Tembus Ke MOI

TAK KUNJUNG DI PERBAIKI

Warga Papanggo Swadaya Beton Jalan

Walikota Jakut Santuni 60 Anak Yatim di Kec.Tanjung Priok

METRO POST Edisi XXXVIII/TH-II/ 20 Agustus -10 September 2013 JAKARTA 3RIBUAN warga memadati lokasi pemberian

sembako dan pengobatan gratis yang digelar oleh jajaran Kostrad TNI AD.

Antrian warga yang didominasi kaum lanjut usia rela mengantri di halaman masjid Al Muttaqien di Jalan Ancol Selatan, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (30/7).

Menurut Juru Bicara Kostrad Kolonel Buchori, pihanya sengaja memilih kawasan Tanjung Priok karena diwilayah ini banyak dihuni oleh mereka yang membutuhkan bantuan sembako dan pengobatan.

Masyarakat Tanjung Priok pun menyambut baik kegiatan sosial ini. Mereka merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup di tengah melambungnya harga bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri. (idris/nur)

Ratusan Warga Serbu Sembako dan Pengobatan Gratis

"Tim riset KPK melaporkan ada te muan soal Dinas Perhubungan, trans-portasi, soal jalan. Ini kan bagian research-nya KPK," kata Basuki, Selasa (30/7).

Menurut Basuki, indikasi pe nyim pa-ngan erat hubungannya dengan proses uji KIR armada angkutan umum di ibu kota yang ditangani Dishub DKI. "Kita lihat saja kondisi Metromini yang beroperasi di jalanan, padahal ti dak layak jalan. Su dah pasti KIR-nya eng gak beres itu," tegasnya.

Ia mengaku, pihaknya juga tidak me miliki data pasti perihal jumlah buku KIR yang diterbitkan sebagai panduan uji kelaikan bagi kendaraan bermotor dan keasliannya. Pasalnya, Dishub DKI masih menerapkan sistem manual sehingga pemantauan uji KIR sulit diterapkan.

"Apakah kita tahu berapa buku KIR yang diterbitkan oleh Dishub? Nggak

tahu. Tapi yang dipegang sama orang itu (perusahaan angkutan umum) asli? Asli. Jadi siapa yang tanda tangan, siapa yang terbitkan? Kita nggak ada data karena belum online," tuturnya

Sementara itu dari hasil investigasi dilapangan pelaksanaan KIR banyak terlihat adanya penyimpangan baik da ri pelaksanaannya maupun proses pem-buatannya. Banyak kendaraan yang se-ha rusnya tidak layak jalan tapi masih tetap beroperasi, "Yang penting kami su dah melewati proses KIR, kalau udah diproses dan dinyatakan selesai yang kami operasikan kendaraan ini", ungkap Edwar pengemudi angkot dipasar Minggu.

Temuan KPK tersebut harus segera dtindak lanjuti agar tidak ada lagi penyim-pangan dalam proses pembuatan KIR di masa yang akan datang. (handi)

Tim riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hasil temuan penyimpangan terkait uji kendaraan bermotor atau KIR di Dinas Perhubungan (Dishub) DKI kepada Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama, belum lama ini.

TIM RISET KPK

TEMUKAN PENYIMPANGAN KIR

JAKARTA, MP—Penyebaran penyakit De-mam Berdarah Dengue (DBD) di daerah Jakarta Utara kian mengkhawatirkan. Tercatat, ada 11 Ru kun Warga (RW) yang menjadi daerah rawan pe nyebaran penyakit DBD.

Menurut Kepala Suku Dinas Kesehatan (Ka su-dinkes) Jakarta Utara, Bambang Suheri, sebelas RW yang masih rawan penyebaran penyakit DBD itu diantaranya RW 07 dan 012 Kelurahan Pegangsaan Dua, RW 08 Kelurahan Sunter Jaya, RW 012 dan 016 Kelurahan Sunter Agung.

Selain itu, RW 04 dan 09 Kelurahan Papanggo, RW 07 dan 012 Kelurahan Kelapa Gading Timur, serta RW 04 dan 12 Kelapa Gading Barat.

Menurut Bambang, untuk bisa dikatakan aman dari DBD, harus memenuhi kriteria AJB (Angka Be bas Jentik) yaitu pada angka 95. Sedangkan AJB pada 11 RW tersebut masih pada kisaran 70 hingga 80. "Kalau dari angka AJB, potensi DBD masih tinggi," kata Bambang, Jakarta, Sabtu (27/7).

Bambang menyatakan, faktor cuaca memang mempengaruhi penyebaran jentik di wilayah Jakarta Utara. Namun dengan kontrol dan pengendalian se harusnya masalah DBD di Jakarta Utara bisa di-atasi. "Dibanding wilayah lain, Jakarta Utara masih terbilang aman. Namun, kami tidak mau mengambil risiko. Naiknya angka penderita DBD pada bulan Juli 2013 ini harus segera di carikan solusinya," kata Bambang.

Karena itu, pihak Sudinkes Jakarta Utara secara rutin terus memantau warganya melalui lapor an yang didapatkan dari seluruh rumah sakit di Jakar-ta Utara. Hal ini dilakukan untuk mencari data ala mat tempat warga terserang DBD sehingga bisa lang sung menurunkan tim untuk membasmi sarang nya muk di lokasi tersebut. (idris/nur)

Sebelas RW di JakutRawan DBD

JAKARTA, MP—Sejak Kembali ma raknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Pasar Mi nggu sempat membuat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo geram. Ter lebih, sebelumnya para PKL di Pa sar Minggu telah ditertibkan se-jak beberapa pekan lalu. dan di jaga pu luhan anggota SatPol PP, ta pi te tap saja para PKL menjajakan da ga-ngannya dibahu jalan,

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso mengatakan, pi haknya telah menginstruksikan ja jarannya untuk kembali mener tib -kan para PKL di Pasar Minggu yang berjualan di badan jalan. Temuan dari Jokowi, kata Kukuh, merupakan koreksi bagi dirinya. "Ini sebuah ma-su kan, koreksi untuk kita, untuk tidak mengulangi yang dilakukan oleh pe tugas, kami sudah menegur," ujar Kukuh, di Balaikota, Selasa (30/7).

Dikatakan Kukuh, apa yang terjadi di Pasar Minggu hanyalah ke salahpahaman dari pernyataan Gu-bernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang menyebutkan para PKL diberi kesempatan untuk berjualan hi ngga lebaran nanti. "Ini hanya ke-salahpahaman membaca koran. Gu-

bernur memberi toleransi dua minggu untuk pedagang. Padahal, itu hanya untuk PKL di Pasar Tanah Abang, bukan semuanya," kata Kukuh.

Ditegaskan Kukuh, pihaknya te -lah memberikan teguran lisan kepada para petugas yang justru membiarkan pedagang berjualan di bahu jalan di

Pasar Minggu tersebut. Sesuai de -ng an Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, jika ada pegawai yang melanggar maka akan diberikan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemecatan. "Kami sudah lakukan teguran lisan," tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Jo-kowi sempat kecewa dengan ki ner ja Sat pol PP di kawasan Pasar Mi nggu. Se bab, para anggota Satpol PP hanya terlihat berbincang tanpa me ngiraukan PKL yang berjualan di sekitarnya. Pa-dahal, beberapa waktu lalu lokasi ter-sebut telah bersih dari PKL. Arus lalu lintas di kawasan itu pun sudah lancar.

Sejak Pemda DKI Dibawah Pim -pinan Gubernur Sutiyoso PKL Pasar Minggu memang sulit ditertibkan, Karena Mereka selalu main kucing-kucingan dengan Petugas dilapangan "Hari ini ditertibkan seminggu kemu -dian mereka berjualan lagi", ujar se orang petugas.

Keberadaan PKL Pasar Minggu memang dikeluhkan para pengendara karena sangat mengganggu kelan -car an jalan, "Saya juga kesal dengan PKL yang ada disitu menjajakan da -ga ngannya seenaknya aja tanpa me-mikirkan orang lain" ungkap Ridwan warga Pejaten.

Dalam menghadapi Para PKL di Pasar Minggu seharusnya Aparat ber-tindak tegas sehingga Pedagang akan benar-benar mematuhi Perda, sehingga pengguna jalan tidak lagi terganggu dengan kehadiran PKL itu. (handi/eko)

Sat Pol PP Akan Kembali Tertibkan PKL Pasar Minggu

JAKARTA, MP—Kelurahan Semper Timur, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, gelar acara santunan ke pada Warganya yang kurang mampu, seprti anak Yatim Piatu, ora ng Jompo dan anak terlantar lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil camat Cilincing, Hariadi me ngatakan pemberian santunan ter sebut terselenggara berkat par-tisipasi masyarakat sekita.UNtuk itu,diharapkan kedepannya ba gi masyarakat yang mampu un tuk memberikan sebagian har ta nya

buat saudaranya yang ku ra ng beruntung yang berada di se -kitarnya, harap Hariadi.

Edi Santoso, Ketua RW 01 kepada Metro Post mengatakan, bah wa tahun lalu kita menargetkan 20 juta untuk santunan namun al ham dulilah kita mendapatkan 27 juta dan untuk tahun ini kita menargetkan 30 juta untuk san-tunan dan di luar dugaan karena makin banyak nya antusias warga mulai RT 01 sampai RT 011 dewa kembar, makin banyak warga

dan pihak sponsor yang ternyata pe duli dengan anak2 yatim dan kaum duafa sehingga terkumpul dana menjadi 50 juta, mudah- mu dahan tahun depan kita bias mengumpulkan lebih banyak lagi dana santunan buat anak yatim dan kaum duafa, harap Edi Santoso.

Hadir dalam acara santunan tersebut, Wakil Camat Cilincing, Hariadi, Lurah semper Timur, Dharmawan, Ketua RW 01, Edi Santoso, Para Ketua Rt, warga kecamatan Cilincing.(idris/nur)

Kelurahan Semper Timur Gelar Acara Santunan Bagi Anak Yatim dan Kaum Dhuafa

Kukuh Hadi Santoso

Sahyuddin : Mengharapkan Adanya Pasar Tradisional Di Kec.Besulutu

KONAWE MP - Sebagai kades Onembute yang telah menjabat 2 periode, Sahyuddin tidak berbangga diri, justru beliau tidak habis-habisnya berfikir tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Onembute.

Selama beliau menjabat”silahkan lihat serndiri biar masyarakat yang menilai”ujarnya merendah.Sahyuddin juga berterima kasih pada pemerintah pusat,provinsi,dan kabupaten yang selama ini telah selama ini telah banyak memerikan bantuannya guna pembangunan serta peningkatan kesejahteraandan laju pertumbuhanekonomidi desa Onembute.

Namun belum sampai di sini saja,desa Onembute saat ini terus berbenah diri dan senantiasa mengharapkaqbantuan pemerintah.Sebab saat ini desa Onembuteminim draenase,kurangnya sarana air bersih,di beberapa dusun,dan yang paling menyentuh adalah pasar tradisional di wilayah kec.besulutu tidak ada,padahal pasar tempat transaksi jual beli masyarakat tentunya jadi titik peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Inilah yang sangat di harapkan Sahyuddin semoga dapat terealisasi. (ASDIN)

Hakim Agung Diberi Waktu Tiga Bulan Putuskan Perkara Sejak Berkas Diterima

JAKARTA MP - Hakim agung di Mahkamah Agung (MA) tidak bisa lagi santai-santai dalam menangani perkara. Mulai 1 Agustus 2013 lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu menetapkan deadline maksimal tiga bulan sejak berkas diterima tim majelis perkara sampai dengan putusan.

Ketua MA Hatta Ali, merilis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung" (SK MA) Nomor 119 /KMA/SK/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada MA Republik Indonesia. Di dalamnya mengatur berbagai urusan teknis supaya ada regulasi ketat dan teratur terkait jalur perkara sampai dengan lahirnya vonis.

Dalam memeriksa berkas, hakim agung tidak lagi melakukannya secara bergiliran seperti terjadi selama ini. Berubah total sehingga masing-masing hakim agung yang menangani satu perkara yang sama diberikan berkas secara serentak untuk dibaca dan diberikan pendapat. Kemudian pendapat itu akan dimusyawarahkan di hari musyawarah atau ucapan.

Untuk memperlancar sistem itu Hatta memerintahkan masing-masing Ketua Kamar Perkara baik Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, maupun Militer, menetapkan majelis tetap dan jadwal hari tetap musyawarah dan ucapan yang berlaku untuk periode tertentu pada lingkungan Kamar yang dipimpinnya. "Kepaniteraan menggandakan bundel B dari setiap berkas perkara sesuai dengan jumlah anggota majelis hakim dalam bentuk cetak (atau elektronik sesuai kebutuhan) setelah proses registrasi perkara diselesaikan," kata Hatta seperti dipublikasi website resmi MA, kemarin.

Setelah Ketua Kamar menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara, kata Hatta, kepaniteraan harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Majelis dalam waktu paling lama tiga hari kerja. "Ketua Majelis membuat Surat Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan (putusan, Red.) paling lama tiga hari kerja sejak berkas perkara tersebut diterimanya," terangnya.jef

Peras PNS, 3 Wartawan Gadungan Dibekuk Polisi

METRO POST Edisi XXXVIII/TH-II/ 20 Agustus -10 September 20134 JAKARTA

JAKARTA, MP—Jajaran Polsek Kebayoran Baru menangkap tiga pria yang mengaku sebagai ok num wartawan. Hal tersebut di lakukan karena ketiganya me la ku kan pemerasan terhadap seorang pria PNS berusia 50 tahun.

Menurut Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Anom Seyadji, ketiga oknum wartawan tersebut dibekuk dengan mengaku sebagai wartawan dari media cetak Siasat Kota, Warta Indonesia, dan Berita Mandiri.

"Ketiganya ditangkap Sabtu ke marin dengan inisial ZS, AS dan RS," ungkap Anom di Mapolsek Ke bayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 9 Juli 2013.

Lebih lanjut, Anom menga ta kan, para pelaku memeras korban yang berinisial GZ, dengan mo dus

memiliki bukti-bukti per selingkuhan berupa foto dan video. "Pelaku memeras korban de ngan meminta uang imbalan Rp70 juta untuk tutup mulut, namun itu tidak disanggupi korban, dan ak hirnya disepakati Rp10 juta secara bertahap," ucapnya.

Dalam penangkapan tersebut, Polsek Kebayoran Baru juga menyita barang bukti berupa uang tunai Rp3,5 juta, satu unit smart phone, serta tiga lembar kartu pers. "Para tersangka berasal dari Bekasi, sedangkan korban berdomisili di Jakarta Selatan," tuturnya.

Atas perbuatanya, ketiga pelaku akan dijerat Pasal 368 junto pasal 369 KUHP mengenai pemerasan dengan ancaman penjara 5 tahun penjara. (Robi)

JAKARTA, MP—Proses lelang Rp. 12.8 Miliar di Dinas Perindustrian dan Energi DKI Diduga Sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dugaan korupsi itu adalah da lam pro ses lelang untuk pekerjaan pem-bangunan PJU (Jl. Layang Non Tol Kp. Melayu – Tn. Abang Jakarta Selatan) dengan harga penawaran sebesar Rp. 5.642.378.940;-, pembangunan Lampu Tunnel (Jl. Non Tol Kp. Melayu – Tn. Aba ng Jakarta Selatan, Seksi 2 dengan harga penawaran Rp. 3.649.561.300;-, pembangunan Lampu Tunnel (Jl. Layang Non Tol Kp. Melayu – Tn Aba ng Jakarta Selatan) Seksi 3 dengan har ga penawaran Rp. 3.540673.400;- ke tiga pekerjaan itu dimenangkan oleh PT. Gemavirta Abadi yang beralamat di bilang Cipinang Cempedak, Jakarta Timur.

Hasil investigasi dan dokumen yang diterima terungkap, PT Gemavirta Abadi yang beralamat tersebut diatas, ternyata kantornya hanya merupakan ru mah tinggal, di alamat tersebut ti dak ada kegiatan kantor. Hal ini ter bukti dengan tidak adanya plang nama perusahaan maupun kegiatan operasional kantor.

Sementara berdasarkan Intruksi Gubernur nomor 135 tahun 1988 ten-tang Pelaksanaan ketentuan Larangan Penggunaan Rumah Tinggal untuk kantor atau Tempat Usaha dan ju ga sesuai Surat Gubernur nomor 444/1.785.2 tertanggal 14 Februari 2005 tentang Tindakan Penertiban Ter hadap Bangunan Berubah Fungsi, se buah rumah tinggal dinyatakan di larang diubah fungsinya menjadi tempat usaha atau perkantoran.

Karenanya, kuat dugaan bahwa panitia pengadaan barang/jasa pada Dinas Perindustrian dan Energi DKI telah melanggar peraturan Intruksi Gubernur tersebut.

Selain itu, sesuai Perpres nomor 54

tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagimana telah diubah dengan Perpres nomor 25 tahun 2011, panitia seharusnya melakukan eva luasi administrasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pe-ng adaan, dan evaluasi adminisrtasi meng hasilkan dua kesimpulan, yaitu me menuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

Dalam hal ini PT. Gemavirta Aba di diduga tidak memenuhi sya rat ad mi -nistrasi, lantaran domisili per usa ha an menyalahi ketentuan hu kum yang ber-laku. Namun panitia peng adaaan barang /jasa di Dinas Per industrian dan Energi DKI tetap menetapkan PT. Gemavirta Abadi sebagai pemenang lelang.

Untuk diketahui, sebelumnya war-tawan yang tergabung dalam Per -satuan Wartawan Liputan DPRD DKI, melalui surat resmi bernomoor 24/WPLDDJ/X/12, perihal konfirmasi KKN proyek TA’ 2012 senilai lebih kurang Rp. 12.8 miliar, tertanggal 22 Oktober 2012 silam, sudah mela yang-kan surat konfirmasi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Andi Baso, namun sampai berita ini diturunkan tidak ada tanggapan.

Sejumlah kalangan masyarakat mengharapkan Gubernur Provinsi DKI yang baru Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi, mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Termasuk dalam penggunaan dana APBD DKI yang transparan dan bebas dari korupsi. “Jokowi harus mampu mnembersihkan jajarannya dari korupsi, terutama dalam hal penggunaan dana APBD DKI yang nilainya tidak kecil”, kata warga Jakarta yang enggan disebut namanya. (Roby)

Proses lelang Rp. 12.8 Miliar di Dinas Perindustrian dan Energi Diduga Sarat KKN

JAKARTA, MP—Keinginan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, untuk men-ciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tam paknya belum sepenuhnya didukung oleh anak buahnya.

Seperti misalnya, dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Dra. Hj. Sri Indrastuti, M.Si, selaku Sekretaris Di nas Koperasi UMKM dan Perdagangan Pro-vinsi DKI Jakarta, dengan menetapkan SPT (surat perintah tugas) nomor 113/-082-74 kepada Bambang Eko Warso, SH,M.Si, NIP 196405031986031009/128079 Ja-batan Kepala Seksi Kemetrologian Bidang So sial, Dinas Koperasi UMKMP Provinsi DKI Jakarta, dan kepada Syamsu Rizal, S.Sos,NIP 195807281981031006/130112 Ja batan Kepala Seksi Koperasi, Suku Dinas Ko perasi UMKMP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengikuti kegiatan Asesor dan Fasilitator SKKNI Bidang UKM Ekspor tanggal 30 April sampai 5 Mei 2012 di Hotel Bidadari Jakarta Selatan.

Padahal yang berhak menandatangani SPT, seperti diatur oleh Permendagri (pe-raturan menteri dalam negeri) No. 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di ling ku ng an pemerintah daerah, khususnya pasal 27 ayat 1 butir F, dikatakan yang ber hak menan-datangani SPT adalah kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) alias kepala dinas.

Sementara dalam pasal 47 ayat 1 Per -mendagri No. 54 tahun 2009, ke ten tuan mengenai pendelegasian pe nan da ta ngani naskah dinas diatur dalam pe ra turan Gu bernur, sedangkan peraturan Gubernur yang mengatur pendelagasian pe nan da tangani naskah dinas, seperti diketahui ber sama tidak ada.

Dari data yang dimiliki format SPT tersebut langsung ditandatangani oleh Sri

Indrastuti, selaku Sektretaris Dinas Koperasi UMKMP DKI tidak atas nama Kepala Dinas Kooperasi UMKMP DKI. Hal itu jelas tidak sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2009 Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan, Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf h.

Selain itu berdasarkan data yang dimiliki, yaitusurat laporan Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bernomor LHP 12/1.9226/VII/2012 tanggal 17 Juli 212, kesimpulan surat tersebut me nyatakan Sekretaris Dinas Koperasi UMKMP DKI, yaitu Dra. HJ. Sri Indrastuti, M.Si yang menandatangani SPT telah melampui kewenangannya dan disarankan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Anehnya, dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh sri Indrastuti tersebut, tidak ada tindakan ataupun sanksi apapun dari pihak Inspektorat. Padahal, sesuai pasal 3 ayat 1 Permendagri No. 64 tahun 2007 tentang pedoman teknis or ganisasi dan tata kerja inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota, dikatakan Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi. Ada apa dengan pihak Inspektorat yang “tidak berani” mengambil apa-apa ?.

Sumber menyatakan, pihak Inspektorat Provinsi DKI DKI Jakarta telah “main mata’ dengan Sri Insdrastuti”. Kalau tidak ada sanksi yang diberikan oleh pihak Inspektorat kepada Ibu Sri, jelas ada permainan diantara mereka”, kata sumber yang tak bersedia disebut namanya.

Sejatinya pihak Inspektorat membentuk panitia khusus dan memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan

oleh Sri Indrastuti itu sesuai tugas pokok dan fungsinya seperti diatur dalam Permendagri No. 64 tahun 2007 tersebut. Dan ketika panitia khusus itu bekerja, maka yang ber-sangkutan harus di berhentikan sementara dari jabatannya, seperti diatur dalam PP (peraturan pemerintah) No. 53 tahun 2010 tentang sanksi disiplin PNS. Dan berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP No 53 tahun 2010 tentang saksi PNS, setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang, bagi yang menyalahgunakan wewenang akan dijatuhi sanksi berupa hukuman di siplin berat. Seperti diatur dalam PP ter sebut pasal 13, hukuman disiplin berat se bagaimana dimaksud dalam pasal 7 ang ka 4 bagi pelanggaran terhadap larangan me-nyalahgunakan wewenang.

Sedangkan jenis hukuman disiplin be rat sesuai PP No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 4 ter diri dari, penurunan pangkat se tingkat le bih rendah selama 3 (tiga) tahun, pe min-dah an dalam rangka penurunan jabatan se-tingkat lebih rendah, dan pembebasan dari ja batan, serta pemberhentian tidak dengan hor mat sebagai PNS. Namun Sekretaris Di nas Koperasi UMKMP DKI yang diduga menyalahgunakan wewenang itu sampai saat ini “lolos” dari sanksi.

Dari data yang dimilii, surat pende-le gasian penandatanganan naskan dinas ber nomor 98/-086./ yang ditandatangani oleh Kepala Dinas UMKMP DKI, Dra. Hj. Ratnaningsih, AK, M.Si, tertanggal 20 Januari 2012 diduga palsu.

Sementara itu kepala Dinas Koperasi UMKMP DKI, Ratnaningsih tidak bersedia dikonfirmasi. Dihubungi melalui telepon se lularnya, pihaknya berharap pihak ins-pektorat menuntaskan persoalan itu. “untuk su paya selesai, saya mita putusan bawasda apa, saya ikut”, kata Ratnaningsih singkat melalui SMS. (Roby)

ISPEKTORAT “TIDAK BERANI” BERI SANKSI

Sekretaris Dinas Koperasi UMKMP DKI Diduga salahgunakan Wewenang Langgar Permendagri 54 Tahun 2009

JAKARTA, MP—Proyek senilai lebih kurang Rp. 41.5 miliar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ta-hun anggaran 2012, lalu diduga sarat korupsi. Be ta pa tidak, selain kantor pemenang lelang sudah me nyalahi aturan karena merupakan rumah tinggal, vo lume/bo bot pekerjaan rehab sekolah juga diduga di ko rupsi. Pa-salnya, pekerjaannya melewati batas waktu yang su dah ditentukan, yakni dikerjakan sampai bulan Ja nuari 2013. Padahal batas akhir pekerjaan setiap ta hun anggaran adalah sampai bulan Desember setiap tahunnya.

Dugaan KKN itu terungkap dari hasil investigasi, yaitu dalam hal penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan yang tersebut di bawah ini. Dimana kantor per usahaan pemenang lelang merupakan rumah ting -gal. selain itu, kantor dari pemenang lelang itu hanya menumpang di alamat tersebut dan tidak pernah ada operasional kantornya (diduga kantornya fiktf).

Berikut ini adalah penetapan pemenang lelang senilai Rp. 41.5 miliar yang kantornya merupakan rumah tinggal untuk pekerjaan yang tersebut diatas :

1. F 03 pengadaan kursi siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Pemenang lelang adalah PT. Betania Prima dengan harga penawaran Rp. 4.537.995.000;-.

Kantor PT. Betania Prima, yang beralamat di jl. Tam-bora III No. 1 Rt 004 Rw 008, kelurahan Jati Pulo Ga dung Jakarta Timur, merupakan rumah tinggal.

2. Pengadaan KIT Matematika SMP Kompetensi. Pemenang lelang adalah PT. Sarana Cipta Karya harga penawaran Rp. 2.658.571.630;-.

Kantor PT. Sarana Cipta Karya yang beralamat di Jl. Siaga II No. 1 Rt 02 Rw 05 kelurahan Pejaten Ba rat Pasar Minggu Jakarta Selatan, merupakan rumah tinggal.

3. Penyelesaian pembangunan gedung SMAN Olah Ra ga Ragunan. Pemenang lelang adalah PT Cilu-ngup Indah Serasi dengan harga penawaran Rp. 1.118.579.000;-

Kantor PT Cilungup Indah Serasi yang beraamat di Jl. Benda Java III No. 16 Duren Sawit Jakarta Ti mur,

merupakan rumah tinggal. Di alamat tersebut ti dakada plang nama perusahaan dan kegiatan kantor.

4. D 05 Seri Matematika menyenangkan- 8 buku untuk SD. Pemenang lelang adalah PT Maxindo Bintang Teknika dengan harga penawaran Rp. 3.518.500.000;-.

Kantor PT Maxindo Bintang Teknika yang ber-ala mat di Jl. Amil Wahab No. 13 Rt 004 Rw 009 kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur selain me-rupakan rumah tinggal berdasarkan keterangan pe-milik rumah, PT. Maxindo Bintang Teknika sudah pin dah kantor sejak awal tahun 2012. Sementara ber dasarkan pengumuman lelang di LPSE Provinsi DKI Jakarta pekerjaan tersebut baru di umumkan pada tanggal 16 sampai 24 Juli 2012

5. Rehabilitasi Total Gedung SMPN 169. Pemenang lelang adalah adalah PT Utomo Ladju dengan harga penawaran Rp. 11.660.067.540;-

Kantor PT Utomo Ladju yang beralamat di Jl. Ci pinang Cempedak III/15C Cipinang Cempedak Ja karta Timur, selain merupakan rumah tinggal, di alamat tersebut juga merupakan kantor notaris Felicitas Sri Maniarti, SH. M.Kn.Selain itu dari data yang diperoleh, diduga Direktur

PT Utomo Ladju merangkap sebagai Notaris, yakni Felicitas Sri Maniarti, SH. M.Kn. apakah dibenarkan seorang Notaris yang merupakan pejabat negara me-rang kap sebagai Direktur Utama sebuah perusahaan yang melaksanakan pekerjaan menggunakan anggaran negara (APBD DKI).

Berdasarkan Intruksi Gubernur No. 135 tahun 1988 tentang pelaksanaan ketentuan larangan penggunaan ru mah tinggal untuk kantor atau tempat usaha, dan juga sesuai Surat Gubernur No. 444/1.785.2 tanggal 14 Februari 2005 tentang tindakan penertiban terhadap bangunan berubah fungsi, penggunaan rumah tinggal sebagai kantor/tempat usaha tidak diperbolehkan.

Selain itu. Sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pe ng adaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana telah di ubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012, panitia le lang

seharusnya melakukan evaluasi administrasi ke lengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang di tetapkan dalam dokumen pengadaan. Dan evaluasi ad ministrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu me me nuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

Sementara, perusahaan pemenang leleng yang ter-se but diatas diduga tidak memenuhi syarat administrasi, ka rena domisili perusahaannya merupakan rumah ting-gal. Jelas hal itu menyalahi Intruksi Gubernur No. 135 tahun 1988 dan Surat Gubernur No. 444/1.785.2, na mun panitia lelang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Ja karta tetap menetapkan sebagai pemenang lelang.

Diduga panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan KKN dengan mengabaikan aturan hukum tersebut.

Selain dugaan KKN dalam penetapan pemenang lelang yang kantornya rumah tinggal, terungkap juga dugaan korupsi dalam penetapan volume/bobot pekerjaan senilai Rp. 18 miliar untuk pekerjaan yang tersebut di bawah ini :

1. Rehabilitasi total gedung SMPN 226. Pelaksana pekerjaan adalah PR Surya Manunggal Wisesa, yang beralamat di Jl. Raya Pondok Kelapa No. 3 Rt 003 Rw 001 Pondok Kelapa Jakarta Timur, dengan harga penawaran Rp. 13.261.085.000;-

Pekerjaan rehabilitasi total gedung SMPN 226 diduga terjadi korupsi penetapan besaran volume/bobot pekerjaan. Pasalnya, hasil investigasi terungkap sampai tanggal 13 Januari 2013 pekerjaan ma sih terlihat berlangsung dan diperkirakan vo-lume/bobot pekerjaan baru mencapai sekitar 85%.

Sementara volume/bobot pekerjaan yang ditetapkan da lam berita acara oleh pihak terkait, termasuk oleh Di nas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta diduga men capai 100% dari nilai pekerjaan. Hal itu jelas ti dak sesuai fakta yang terjadi di lapangan (Foto terdokumentasi).

2. Penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Maka-sar 05. Pelaksana pekerjaan adalah PT Ferdian Putra

Sejati yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono No. 41 Rt 014 Rw 02 kelurahan Duren Sawit Ja kar ta Timur, dengan harga penawaran Rp. 4.821.550.000;-.

Pekerjaan penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Makasar 05 juga diduga terjadi korupsi penetapan besaran volume/bobot pekerjaan. Hasil investigasi terungkap sampai tanggal 1 Januari 2013 pekerjaan masih terlihat berlangsung dan diperkirakan volume/bobot pekerjaan belum mencapai 100%.Seharusnya pada 20 Desember 2012 atau ber -

akhirnya masa kontrak dilakukan Cut Off (penghentian) pe kerjaan. Selanjutnya, volume/bobot pekerjaan di tetapkan sesuai pekerjaan yang telah diselesaikan.

Namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak terkait, termasuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan lampiran III C angka 2 huruf j 2 b Perpres No 54 tahun 2010 tenang pengadaan ba rang/jasa pemerintah sebagaimana diubah menjadi Perpres No. 70 tahun 212, dikatakan pekerjaan yang me lewati batas akhir yang ditentukan di dalam kontrak men-dapatkan denda/penalty.

Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. Dan dalam lampiran III C angka 2 huruf M 5 Perpres No. 54 tahun 2012, dikatakan bila terjadi persetujuan perpanjangan waktu kelaksanaan pekerjaan harus dituangkan dalam adendum kontrak.

Diduga denda/penalty tidak dilaksanakan, apalagi denda itu di bayar ke kas daerah.selain itu adendum kon trak untu perpanjangan waktu pelaksanaan pe -kerjaan diduga juga tidak ada. Dari fakta dan kro-nologis yang disebutkan diatas, diduga kuat telah ter jadi korupsi APBD, khususnya dalam hal penetapan vo lume/bobot pekerjaan untuk proyek penyelesaian re habilitasi total gedung SMPN 226 dan penyelesaian re habilitasi total gedung SDN Makasar 05.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. (Robi)

Proyek Senilai Rp. 41.5 Miliar TA 2012 Dinas Pendidikan DKI Sarat Korupsi

METRO POST Edisi XXXVIII/TH-II/ 20 Agustus -10 September 2013 5DAERAH

Berdasarkan investigasi dan verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh tim

pe merintah daerah kabupaten mo -rowali pada 7-9 februari 2013 di-temukan fakta fakta tentang ke giatan penambangan yang ti dak sesuai dengan peraturan per tambangan.

Sharir ishak yang saat itu men-ja bat sebagai sekretaris daerah ka bupaten morowali yang dalam ka pasitasnya sebagai ketua tim investigasi dan verifikasi men-jelaskan ada tujuh aspek pe nam-

bangan yang dilanggar oleh ke 11 perusahaan itu, diantaranya ada lah metode penambangan yang ti dak teratur,dimana seharusnya me-nggunakan back filling yaitu mineral yang tergali pada back froun depan digunakan untuk menutup front selanjutnya.selain itu fit bekas penambangan tidak segera di-tu tup, jalan houling berdebu yang se harusnya dilakukan penyiraman se cara rutin namun enyiraman itu ti dak dilakukan,jelas’ sharir ishak.

Menurutnya pelanggaran lain -

nya yaitu perusahaan belum me -lengkapi administrasi seperti ti dak ada jaminan kesungguhan, lan-drant, rkab, laporan bulanan, fs, ren canana reklamasi, rencana pasca tam bang, laporan produksi dan izin jasa pertambangan pihak ketiga. “jadi berdasarkan kondisi itu maka ke 11 perusahaan itu ditegaskan un tuk menghentikan sementara wak tu aktivitas penambangan, pe-ng angkutan dan eksport ore” tegas sharir ishak.

Namun hal itu meski mendapat teguran pemberhentian dari pihak pemerintah daerah sama sekali tidak menjadi penghalang oleh salah satu perusahaan “nakal” PT.Tri Daya Jaya dan CV.Reski Utama se but saja ke dua perusahaan itu “satu bendera” yang baru-baru ini telan korban seorang warga tewas akibat tertimbun tanah longsor di kolonedale kecamatan petasia morowali,akibat cara penambangan yang “amburadul”...

Bupati morowali. Anwar Hafid

telah menandatangani surat pe -r ingatan pertama bernomor 540/103/desdm-pu/v1/2013 yang ditujukan kepada 11 perusahaan “nakal” itu. “tak main main pe me-rintah akan melakukan penutupan lokasi tambang yang melakukan penambangan tidak sesuai dengan aturan” tegas anwar hafid kepada sejumlah wartawan media di morowali.

Selain dari laporan masyarakat dan pemberitaan di media massa, terkait pelanggaran yang di lakukan oleh 11 perusahaan maka dari itu pemerintah daerah kabupaten morowali akan terus menindak tegas oleh perusahaan tambang yang “nakal“ tak terkecuali.. sejumlah narasumber menilai,langkah yang diambil oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk memperbaiki teknik pertambangan oleh sejumlah perusahaan tambang. namun demikian, pemerintah juga harus memperhatikan beberapa aspek yang berdampak negatif pada masyarakat di lingkar tambang khususnya di kabupaten morowali. (Andi Baso Hery)

11 Perusahaan Tambang Di Morowali “Langgar Aturan”

KOLAKA TIMUR, MP—Pro gram pemerintah melalui ban tuan stimulan kemenpera sa-ngat di rasakan mampaatnya oleh masyarakat kalangan bawah di mana mereka yang sebagian ta-di nya beratapkan rumbia dengan ada nya bantuan tersebut mereka su dah bisa beratapkan seng.

Program tersebut juga mem-bantu untuk merenovasi rumah yang tadinya tidak layak untuk di huni menjadi layak huni,akan te tapi dalam pelaksanaan program tersebut masih ada saja oknum

oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan mo-ment tersebut untuk melakukan hal hal yang tidak terpuji.

Ini sungguh ironis yang mana seharusnya dana bantuan tersebut di terimah utuh oleh masyarakat akan tetapi pada pelaksanaanya dana tersebut di sunat oleh pihak pengurus setempat dengan alasan alas an yang tidak masuk akal.

Pencairan dana tersebut ber-lang sung melalui.dua tahapan di mana tahapan pertama dana cair se banyak 3 juta rupiah di situ

di kenakan potongan sebanyak 500 ribu dan tahapan selanjutnya se besar 3 juta rupiah di situpun di kenakan potongan yg sama jadi total potongan sebanyak 1 juta rupiah dari yg seharusnya ma syarakat menerimah dana tsb sebanyak 6 juta.

Hal demikian terjadi di desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur. Sultra berdasarkan ha sil komfirmasi MP dengan ke tua TPM desa orawa beliau me nga -takan bahwa memang pihak me reka melakukan pemotongan atas bisikan

dari seseorang dan potongan tersebut harus merata ucapnya.

Hal ini sangat bertentangan dengan panduan juknis di mana suda jelas di terangkan bahwa ti dak adanya potongan dalam ban tuan tersebut karna bukan saja merugikan masyarakat penerimah akan tetapi juga merusak moral bangsa pola pola seperti inilah yang saat ini terjadi dan tidak me-nutup kemungkinan cara tersebut di atas masih akan di gunakan pada bantuan bantuan pemerintah yang lainya. (ardin. S/weli h)

Bantuan Stimulan Kemenpera Untuk Desa Orawa Disinyalir Di Sunat Pengurus

KOLAKA, MP—Menanggapi adanya isu yg berkembang me-nge nai konflik internal di tubuh DPD Lira Kolaka selaku sekertaris daerah. (sekda) Lira kolaka Yuswin Spd mengklarifikasi hal tersebut.

Pada prinsipnya konflik in ternal ada lah merupakan dinamika dalam berorganisasi jadi bagi saya hal itu biasa dalam proses pen de wasaan, prilaku berorganisasi yang penting masalah internal se yogyanya di bahas dalam lingkaran internal.tidak untuk jadi komsumsi publik.

Di sisi lain ada yg mengaitkan pembekuan bupati lira kolaka M Nasrul Massi sebagai dampak dari kom plik internal tersebut perlu saya te gaskan bahwa secara eksplisit konplik tersebut hanya menjadi

motipasi bagi DPD dan DPW untuk melakukan check and balace di lapangan dan bukan sebagai dasar hukumnya dan ternyata mereka secara objektip menemukan fakta fakta yang kuat secara organisatoris untuk di adakan pembekuan.

M Nasrul Massi. Di bekukan dari jabatanya sebagai bupati Lira kolaka melalui SK DPP LIRA NO 226A/AI/KEP/WA-DT-DT7 /VI/2013 yang di tandatangani oleh Drs HM Jusuf Rizal se,msi selaku presiden Lira dan sekjen DPP Ir HM Nurcahyo riswanto terhitung sejak tanggal 27 juni2013 dan di gantikan oleh YOJI SIDUPA SE. Selaku pelaksana tugas (plt) bupati lira.

Kemudian pada poin 3 di je las-

kan selambat lambatnya 2 bulan se-telah penunjukan dan pengurus baru di wajibkan menyusun formasi pe-

ngurus DPD Lira Kolaka ini berarti da lam hal ini kami di beri hak dan wewenang untuk melakukan

Reor ganisasi pengurus baik secara totalitas maupun sebahagian yang ini tergantung kinerja dan loyalitas.

Kami punya kriteria siapa pe-ngu rus yang akan kami keluarkan dari formasi kepengurusan baru dan siapa yang akan kami ma sukan, me ngenai kesiapan kami un tuk melakukan perubahan struk tur di tubuh Lira Kolaka kami me ngu-payakan sebelum ahir juli 2013 suda rampung.kami tinggal me -nyusun agenda dan beberapa pro-gram kerja yg merupakan terobosan untuk mengarahkan organisasi ini sesuai dengan asas perjuangan Lira sebagai mana mestinya.

Pelaksana tugas (plt) bupati lira kolaka Yoji Sidupa. SE me-nam bahkan bahwa sehubungan

de ngan pembekuan tsb maka di minta kepada seluruh jajaran pe-merintahan,swasta,dan seluruh lapisan masarakat kolaka agar me-ngabaikan dan bila perlu melaporkan segala tindakan yg di lakukan ole oknum yg mengatas namakan lira kolaka.untuk mengantisipasi kami akan melakukan konsolidasidan sosialisasi di tiap tiap sektor yg di anggap perlu.

Meski demikian kami segenap.pengurus mengucapkan terimah kasi banyak dan penghargaan se-tinggi tingginya kepada saudara M Nasrul massi atas atensi dan ke bersamaanya serta selaku salah satu starter dalam mengawali lira di kabupaten.kolaka ini. (ardin sardin)

Pembekuan Lira Kolaka

PENERIMA bantuan dana BLSM di kabupaten mo-rowali, sulawesi tengah, di prio-ritaskan bagi orang yang ku rang mampu, namun di ke camatan petasia sejumlah war ga miskin mengeluh dan ke cewa karena namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.

Hal tersebut terjadi di kan tor pos cabang kabupaten mo rowali pada senin siang, se-jumlah warga miskin me ngeluh dan merasa kecewa karena sejak pagi menunggu na mun belum di panggil na manya oleh pihak petugas kan tor pos.

Merasa tidak puas salah satu warga sempat bersitegang

dengan petugas kantor pos karena namanya belum juga di panggil untuk menerima bantuan tersebut.

Sementara itu kepala desa tanauge kecamatan petasia, mengakui sejumlah perangkat desanya sebagai penerima dana BLSM, namun rencananya dana bantuan tersebut akan di berikan kepada orang yang tidak mampu, kilahnya.

sementara itu sejumlah warga yang tidak bisa datang ka rena sakit, dapat di wakili oleh kepala desanya dan mem-bawa surat kuasa untuk da-pat menerima dana bantuan tersebut. (andi baso hery)

Sejumlah Perangkat Desa Tanauge Terdaftar Sebagai Penerima BLSM

UNJUK rasa ricuh pu luh-an karyawan yang di phk oleh perusahaan tambang nikkel, pt.sulawesi resources di desa bahomoahi, kecamatan bungku timur, kabupaten morowali, sulawesi tengah, selasa siang (2/07/13)karyawan juga me-nyegel kantor perusahaan dan menyandera 4 unit mobil milik perusahaan tersebut.

Sebanyak 80 orang kar-yawan yang telah di ber hen ti-kan oleh perusahaan tambang nikkel pt.sulawesi resources (pt. sr ) berunjuk rasa menuntut janji-janji perusahaan terkait pembayaran pesangon, sisa ga ji dan tunjangan hari raya (thr).

Unjuk rasa berlangsung ri cuh antara karyawan dengan se curity yang berjaga akibat pu luhan karyawan berusaha un tuk menerobos masuk ke

da lam kantor perusahaan, Sa-yang nya jumlah security tidak sebanding dengan banyaknya karyawan sehingga puluhan kar yawan berhasil masuk ke dalam kantor perusahaan itu, sejumlah fasilitas kantor milik perusahaan di rusak oleh karyawan.

Selain menyegel kantor per usahaan itu/karyawan juga menyandera empat (4 unit) mobil milik perusahaan serta membakar ban bekas di halaman kantor pt.sulawesi resources (pt.sr).

Karyawan mengancam akan menduduki kantor per-usahaan sampai hak mereka di selesaikan oleh pihak per-usahaan, sementara itu pim-pinan atau penanggung jawab perusahaan sedang berada di jakarta. (andi baso hery)

Karyawan PT Sulawesi Resources Segel KantorTuntut THR

PULUHAN warga pe-ker ja nelayan di kolonodale ke camatan petasia, kabupaten mo rowali, sulawesi tengah, senin, (17/06/13) berunjuk ra sa di depan kantor polsek pe tasia dan berlanjut ke per-usa haan PT.Prima Sentosa Alam Lestari sebagai pemilik SPBU di korolama. Unjuk rasa berlangsung ricuh, warga menuntut pihak kepolisian agar segera melepaskan BBM me reka yang di tangkap ser ta menuntut pihak SPBU agar pelayanan di SPBU di prio-ritaskan untuk nelayan.

Dalam aksinya, para nela-yan melakukan unjuk rasa de-ngan berjalan kaki dan mem-bawa sejumlah jerigen kosong se bagai tanda sulitnya para ne layan mendapatkan bahan ba kar minyak. Kericuhan ter-jadi saat para nelayan mulai

me lemparkan jerigen-jerigen ko song di jalan dan berusaha un tuk mendobrak pintu per-usahaan pemilik SPBU itu.

Sebelumnya puluhan war-ga pekerja nelayan men da-ta ngi polsek petasia, warga ke cewa akibat bahan bakar me reka yang akan di pakai para nelayan di tangkap oleh polisi. Polisi yang sedang apel pagi itu akhirnya bubar akibat pu luhan warga nelayan masuk dan menerobos kantor polsek.

Setelah bernegosiasi de-ngan pemilik SPBU dan di-per oleh kata sepakat bahwa para nelayan di prioritaskan da lam pengambilan bbm ak-hirnya warga pekrja nelayan mem bubarkan diri, BBM yang telah di tangkap oleh polisi ak hir nya di serahkan kembali kepada para nelayan. (andi baso hery)

BBM NYA DISITA

Puluhan Nelayan Pekerja di Morowali Terobos Polsek Petasia

Sebanyak 11 perusahaan tambang di kabupaten morowali provinsi sulawesi tengah terancam akan ditutup akibat sejumlah pelanggaran serius yang dilakukan oleh 11 perusahaan yaitu:pt tridaya jaya, PT.pingxiang mini industri, pt. total prima indonesia, PT sinar bahodopi, PT. Fadlan Mulia Jaya, PT. Maligai Artha Sejahtera, PT. Pam Mineral, PT.Bumi Morowali Utama, PT. Bimacakara Perkasa Mineralindo, dan PT. Nusa Sentosa.

KOLAKA, MP—Maraknya penjualan petasan dan kembang api jelang hari raya idul fitri sangat di rasakan dampaknya oleh se bagian masyarakat hampir di setiap sudut jalan kita temui para penjual yang menjajakan petasan kembang api.bukan saja dari ka langan anak anak akan tetapi kaum muda dan orang tua juga pa da ikutan membeli petasan serta kem bang api tersebut.

Akibat bebasnya penjualan tersebut maka hampir setiap malam kita sering mendengarkan suara letusan letusan yang membuat kita merasa jengkel menurut sa-lah seorang warga watuliandu se but saja AWING. Mengatakan sua ra letusan petasan sanggat me-ng gangu, apalagai ketika ora ng sedang melakukan ibadah tara-wih ini jelas saja suara tersebut menggangu konsentrasi orang yg lagi menjalani ibadah.

Kami sangat berharap agar pihak-pihak yang berwenang me-lakukan tindakan penertiban kep-ada para penjual agar supaya suara

petasan tidak lagi menggangu orang yang lagi menjalankan iba-dah sholat tarwih. Karna bukan saja membahayakan para pengguna akan tetapi juga menjaga jangan

sampai ada jatuh korban yang di akibatkan dari petasan itu sendiri.

Di sisilain dampak dari bermain petasan dan kembang api bisa saja menimbulkan kebakaran, sudah

banyak contoh yg terjadi di daerah lain nah kalau sampai hal ini terjadi siapa yang akan bertanggung jawab ini jelas sangat merugikan ucapnya. (ardin/gerzon)

Petasan dan Kembang Api di Kolaka Resahkan Warga

METRO POST Edisi XXXVIII/TH-II/ 20 Agustus -10 September 20136 PENDIDIKAN

MELAHIRKAN insan yang cerdas berprestasi adalah salah satu visi-misi ibu Hasna,S.pd,M.pd dalam memimpin SDN 07 Kendari Barat.Selaku kepala sekolah ibu Hasna senantiasa berfikir guna memajukan dan meningkatkan kesadaran dan dorongan untuk senantiasa menumbuhkan semangat belajar serta disiplin dalam menjalankan rutinitas belajar agar memperoleh hasil terbaik di masa yang akan datang.

Menciptakan peserta didik yang baik tentulah memerlukan dukungan oleh seluruh komponen baik tenaga pengajar,orang tua murid maupun di lingku ngan sekolah itu sendiri,namun yang paling penting adalah campur tangan pemerintah dalam hal penyediaan sarana yang komplit guna memicu dorongan belajar tiap-tiap pribadi siswa.

Ketika MP bertandang ke SDN 07 Kendari Barat sekolah ini memiliki siswa 570 orang dengan 18 rombel ,sedangkan ruang kelas belajar yang tersedia saat ini hanya 12,jadi masih sangat jauh berkurang.di tambah pula dari tingkat keamanan sekolah yang belum memadai sebab pagar di sekolah ini hanya tersedia di bagian halaman depan saja.

Lagi-lagi peran pemerintah pusat dan provinsi menjadi tumpuan dan harapan guna memberikan kontribusi penyediaan sarana yang memadai agar tercapai peningkatan mutu pendidikan yang berkwalitas. (Asdin Remi)

HASNA,S.PD,M.PD:

Menciptakan Pembelajaran Yang Kondusif

SARANA dan perasarana pendidikan merupakan salah satu unsur yang menunjang keberhasilan atau tercapainya suatu tujuan pendidikan namun acap kali kita temui dengan masih adanya beberapah sekolah yang masih serba kekurangan fasilitas fasilitas pendukung lainya.

Untuk melahirkan siswa siswi yang handal dan berkualitas di bidang pendidikan dalam hal ini yang menjadi salah satu kunci utama adalah sarana dan perasarana yg memadai.agar tujuan dan cita cita mereka dapat tercapai dengan maksimal.

Salah satu contoh kecil sekolah yang masih kekurangan sarana adalah SMPN 2 Poli Polia Dimana sekolah tersbut berada di wilayah salah satu kabupaten yg baru mekar yaitu kab.kolaka timur.dan sampai saat ini sekolah tersebut masih kekurangan ruang kelas untuk belajar.

Menurut kepala sekolah SMPN NEGERI 2 poli polia bapak Kaharuddin S.Ag. Saat di temui MP mengatakan bahwa pihak sekolah sangat berharap akan bantuan dari pemerintah.agar supaya di buatkan lagi 2 ruang kelas untuk menunjang kegiatan proses belajar di sekolah tersebut.

Selain itu, rumah dines untuk kepalah sekolah agar di adakan perenopasian sebab rumah terebut suda tidak layak untuk di pakai/di huni berhubung rumah tersebut atap dan temboknya suda pada rusak. (Ardin/ Nasrun P)

SMPN 2 Poli Polia Butuh Perhatian

KONAWE, MP—Menjadi kepala sekolah memang butuh perjuangan, karena bukan Cuma sekedar menerapkan sistem be-la jar mengajar, namun banyak tan tangan dan problem yang mesti bias di selesaikan, serta berupaya agar sekolah yang di pimpinnya bias lebih maju dan menjadi tau la-dan bagi sekolah lain.Begitu pula dengan ibu Suharni Samsu,S.pd, sejak dilantik tahun 2010 banyak PR yang mesti di kerjakan. Beliau ber upaya bagaimana caranya agar SDN 2 Wawolemo bias le bih maju, baik itu dari segi pem-bangunan maupun kualitas dan kuantitas sekolah.

Ibu Suharni Samsu juga ingin mewujudkan ling ku ngan sekolah yang nya man, bersih, sehat dan

indah.Me nye lenggarakan pen-didiakn yang berkarakter, men-ciptakan warga sekolah yang di siplin, menjalin hubungan ker jasama yang harmonis dan kon dusif baik di dalam sekolah mau pun di luar lingkungan se-kolah, melaksanakan manajemen yang partisifatif, transparan dan akuntabel, mewujudkan ke ter-sediaan sarana dan pra sarana se-kolah yang cukup me madai, semua ini tentunya secara bertahap.

Saat ini ibu Suharni Samsu sudah bias melesaikan pagar se-kolah, penambahn mobile dari swdaya, sarana dan pra sa ra na, bah-kan rehabilitasi lantai yang sudah ter lalu parah seperti kubangan me-lalui dana pribadi. Namun semua itu belumlah mem buat saya merasa

puas, masih ba nyak yang mesti saya selesaikan ke depan ”ucapnya”.Terutama pe nambahan guru PNS yaitu guru agama islam serta guru olahraga. Sebab semenjak se ko-lah ini di dirikan sampai saat ini belum pernah punya guru olahraga khusus yang sesuai ju rusannya, rehabilitasi berat untuk RKB unit 1 mengingat tiangnya pilarnya juga masih kayu, rehabilitasi rinagn untuk unit 2 yaitu atap dan lantai, ruang guru, dan kami juga masih kekurangan mo biler.

Saat ini murid kelas satu dan dua ada yang duduk hingga empat orang ”tambahnya”. Inilah yang masih sangat di harapkan ibu Suharni Samsu kepada pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat agar segera di realisasikan.(Muliana Asdin)

Rehabilitasi RKB,Guru Olahraga dan Guru Agama Di Harapkan SDN 2 Wawolemo

KENDARI, MP—Sejak di lan tik guna memimpin SDN 18 Man do nga Hj.Tuti Sumarni,S.pd te lah me-nanamkan visi–misinya akan se l alu berupaya semaksimal mu ngkin me-ngedepankan kualitas dan kuantitas pendidikan SDN 18 Man donga agar dapat di percaya di te ngah-tengah ma-syarakat dan unggul da lam prestasi.

Da lam kesempatan kepala SDN 18 Mandonga ini juga me maparkan ba gaimana pentingnya menjaga ke ber sihan di dalam ling kungan sekolah agar tercipta ling kungan sehat sebagai tingkat aktifitas belajar.

“Namun yang menjadi per ma sa-lah an saat ini kurangnya transportasi Dinas kebersihan guna mengangkat

sampah yang terkadang menggunung di sekitar lingkungan sekolah,apalagi di sekolah kami belum mempunyai pagar.Terkadang hewan ternak se-perti kambing,sapi masuk ke dalam halaman dan melahap bunga yang ada di taman sekolah.Kadang juga pot-pot yang ada di pecahkan,di mana juga saat ini SD N 18 Mandonga ma-

sih membutuhkan rua ng belajar baru, wc sekolah” tuturnya.

Semoga saja pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih jeli me-lihat sekolah yang patut men da patkan ban tuan, agar dunia pen didikan kita dapat membentuk manusia ber pres-tasi, te rampil, dan berakhlak mulia. (Asdin Remi)

HJ.TUTI SUMARNI,S.PD:

Lingkungan Sehat Sebagai Tingkat Aktifitas Belajar

CAIRKAN DANA BOS

Kepsek SD Kalongsawah IV Palsukan Tandatangan Bendahara

Diperoleh keterangan, ketika tu-runnya pencairan Dana BOS yang di intruksikan oleh UPT

Pendidikana Kecamatan Ja singa masing-masing sekolah untuk me nge cek turunnya dana BOS, saat itu kepala Sekolah meminjam KTP "SR" (Bendahara) untuk

mengecek turunnya di rekening sekolah. Tanpa Curiga bendahara terse but

meminjamkan KTPnya dan mena war-kan untuk berangkat bersama-sama tapi kepala Sekolah menolak dengan alas an untuk mengecek saja. Hari Se lasa 23/7/2013 salah seorang guru

yang masih di SD Kalong Sawah IV mengembalikan KTP kepada ben-dahara, ada kecurigaan waktu pe-ng ambilan dana BOS tandatangan ben dahara dipalsukan. dan informasi dari guru disekolah tersebut bahwa dana BOS sudah diambil oleh Kepala Sekolah yang ditemani oleh guru yang bukan bendahara yang berinisial "SH".

Dengan telah diambilnya dana BOS oleh Kepala Sekolah yang ditemani bu kan oleh bendahara, " SR " merasa ti dak dihargai dan marah karena tan da-tangannya diduga dipalsukan.

Dengan Kasus ini Kepala Sekolah bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena menyalahi kewengan ja-batan yang memalsukan tandatangan ora-ng lain di salah satu institusi per ban kan dan menyalahi pasal 263 Undang-undang KUHP dan akan dikenakan sanksi hukuman paling lama 5 tahun. Dibuatnya MOU dari Kementrian Pendidikan dengan lembaga lain untuk pemudahan pelaksanaan Pendidikan melalui Dana BOS Bisa dikeluarkan dengan adanya tandatangan Pengelola (Kepala Sekolah dan Bendahara). (Ujang/Rahman)

Diturunkannya Dana BOS Kita Kabupaten Bogor, Kepala Sekolah SD Kalong Sawah IV Kecamatan Jasinga/Kab. Bogor yang berinisian "B" diduga palsukan tandatangan Bendahara "SR" ketika cairkan Dana BOS, di BJB Unit Gajrug Banten.

Pembangunan Jembatan Beai Menuai Protes Warga

PASANGKAYU- Pembagunan Jembatan Beai tepatnya dijalan trans Sulawesi Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabpaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat menuai protes warga dari sejumlah Desa yang berada di Kecamatan Lariang dan Bulu Taba belum lama ini.

Menurut keterangan warga setempat, Protes warga bermula disaat pihak rekanan mulai mengerjakan pembangunan jembatan dengan memasang tiang tengah sehingga diprediksi hasil bangunan tersebut bakal sama dengan bangunan sebelumnya.

"Untuk apa dibangun jembatan baru kalau hasilnya juga sama dengan jembatan sebelumnya, kan mubassir,” sebut Mansur salah satu warga setempat.

Mansur menjelaskan, salah satu yang menjadi penyebab meluapnya sungai Beai akibat diameter lubang jembatan tidak ideal dengan luas aliran sungai sehingga tidak maksimal menampung debit air saat musim penghujan.

Yang ironinya tambah mansur, “ justru pembangunan jembatan yang berada diwilayah Majene dibangun dengan diameter yang lebih besar, padahal disana Cuma ada, sebuah anak sungai,” ujarnya.

Secara terpisah Kepala Dusun Beai Haris Jalil membenarkan protes warga belum lama ini, Ia mengatakan, sebaiknya pembangunan jembatan Beai itu disetarakan dengan ukuran sungai tersebut sehingga tidak lagi terjadi pendangkalan pada muara jembatan yang mengakibatkan terjadinya luapan.

"Bayangkan saja sejumlah desa yang ada di wilayah bantaran sungai tergenang sejak lama akibat pembunagan tidak maksimal termasuk Boskalver yang ada disungai beai, olehnya perlu pembangunan jembatan yang lebih besar lagi,” terangnya.

Selain itu, tambah Haris, juga perlu pelebaran sungai serta normalisasi.(Ardi Jafar)

METRO POST Edisi XXXVIII/TH-II/ 20 Agustus -10 September 2013 DAERAH 7KERJA keras para aparat

pe negak hukum di jajaran sa-tu an Polresta Takalar selama ini khususnya satnarkoba, ak-hir nya kembali membuahkan hasil, beberapa hari yang lalu dua orang pengedar shabu sha bu berhasil ditangkap di Desa Patani kecamatan Map-pa kasunggu. Ke dua orang ini yang sudah lama menjadi tar get operasi ditangkap saat me nghampiri calon pembeli un tuk melakukan transaksi.

Ke dua tersangka adalah penduduk Makassar, tersangka per tama adalah Hendra alias Bolang 22 tahun alamat jalan swadaya Kelurahan Batuaraya Kecamatan Manggala Ma kas-sar, sedangkan tersangka ke dua adalah Bambang Setiawan beralamat di Perumahan grand Sejahte ra Blok C No 24 Kelurahan Batuaraya.

Penangkapan ke dua ter-sang ka ini dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP Su-prapto bersama tiga orang ang gotanya, ke dua tersangka da pat di bekuk berkat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang yang mencurigakan yang kemungkinan akan melakukan transaksi jual beli narkoba.

Men dapat informasi seperti itu, kasat narkoba langsung me mimpin anggotanya untuk me lakukan penangkapan di lokasi ke dua orang tersebut me nunggu pembelinya.

Menurut AKP Suprapto ke dua orang tersebut, diancam pasal berlapis yakni pasal 114 junto pasal 112 dan junto pa sal 132 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan an-caman kurungan paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 ta hun, denda paling sedikit 1 mi liar dan paling banyak 10 miliar.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi peningkatan yang sangat tajam, karena selama kurum waktu satu tahun pada 2012 yang lalu hanya Empat kasus saja, sedangkan pada tahun ini baru semester pertama sudah ada Sembilan ka sus dengan tersangka dua be las orang, kasat Narkoba me nghimbau kepada semua ma syarakat agar jangan pernah mau bersentuhan dengan yang namanya Narkoba apalagi me-ng gunakannya karena dam pak yang ditimbulkan sangat besar. Bravo untuk Satnarkoba Polres Takalar. (Sukri)

Polres Takalar Ringkus Pengedar Narkoba

MENJADI seorang kepala desa merupakan tugas yang sa ngat fital dalam satu daerah itulah yang dirasakan ibu HJ. Idayanti, S. ip sebagai kades Wu nggolok kec.Ladongi,sebab so rotan dan keluhan masyarakat adalah menu keseharian.Na-mun sebagai kepala desa ibu Ida yanti terus berusaha menata dan membangun desanya agar dapat bersaing dengan desa-desa yang lain.

Sekalipun beliu seorang wa nita tapi dalam masa ja ba-tan dua tahun beliau mam pu dapat me nunjukkan ki nerjanya da lam membangun desa Wu-ng goloko. Antara Lain jalan usa ha tani sepanjang 1000m, kan tor, lanjutan pembangunan masjid, dan 20 KK bantuan per baikan rumah penduduk dari Kemenpera. itu semua tidak lepas dari bantuan dan du kungan dari pemerintah,baik itu pemerintah daerah,maupun pemerintah pusat

Dibalik semua itu desa Wu nggoloko ini masih sangat me ngharapkan bantuan pe me-rintah yaitu, agar adanya ban tuan jaringan listrik di desa kami, dan

juga bantuan hand traktor karena sebagian besar masyarakat Wunggoloko adalah petani sekalipun desa Wunggoloko adalah desa pe me karan dari kel. Ladongi pada tahun 2005. Namun desa Wu nggoloko siap mengikuti lom ba desa se kab. Kolaka ta hun 2013 mewakili kec. La do ngi dan desa kami akan te rus melakukan pembenahan wi layah dan terutama kami te-rus berupayah meningkatkan ke sejejateraan kami” ungkap ibu kades” saat di jumpai MP di ke diamanya. (Muliana Asdin)

HJ.IDAYANTI,S.IP:

Desa Wunggoloko Siap Bertarung Di Lomba Desa 2013

Seonggok kasus di Luwu, ma-sih tanda Tanya? Bahkan ter-kesan dibiarkan serta tak ter-

sentuh Hukum. Kita ketahui semua, Reformasi Hukum tidak pandang bulu dan tak menundah-nundah, bila diduga terbukti bersalah siapa pun dia segera dijebloskan Kebui. Kabupaten Luwu kiranya dapat ber cermin dengan Pemerintahan tetangganya yaitu Pemerintahan Kota Palopo dan Pemerintahan Luwu Utara. Sudah banyak oknum pejabat yang dijebloskan Kebui

karena diduga melakukan korupsi.Berbagai permasalahan di Ka-

bupaten Luwu, belum di te mukan titik terangnya dan tak da pat diketahui siapa “Aktor” di balik kasus tersebut yang hi ng ga kini menjadi pertanyaan ma syarakat Luwu itu sendiri. Apa -kah kasus demi kasus yang me lilit Pemerintahan disana bisa dise-lesaikan aparat penegak hukum dan pucuk pemimpin pemerintahan Bupati Luwu A. Mudzakkar.

Kasus-kasus yang mengemuka di Luwu yang hingga kini ke-

pas tian hukumannya belum jelas di antaranya pembangunan Rumah Sakit Batara Guru menelan dana milyaran, kasus Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan keempat pada tahun 2012 yang mana sekitar 146 (seratus empat puluh enam) desa tidak menerima ADD senilai se kitar Rp. 2,7 Milyar, sertifikasi Guru anggaran tahun 2013 dan Pe ngangkatan 32 SEKDES (Sek re-taris Desa) yang bermasalah.

Persolan-persoalan diatas men-jadi catat tersendiri bagi masyarakat di Luwu pada umumnya dan tentu menjadi Krikil-Krikil tajam Roda Pemerintahan A. Mudzakkar yang akan mengakhiri masa jabatannya yang tidak lama lagi. Selama hampir kurung waktu lima tahun ini serta bakal menjadi Preseden Buruk bagi pencalonannya kembali bertarung sebagai Incumbent pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Luwu yang akan di Helat pada tanggal 18

September 2013 mendatang.Sorotan-sorotan pun mulai

bermunculan dari para kritisi, sa lah satunya dari presidium Bakil Modi. A. Borang, SH yang kita kenal selama ini, Getol menyoroti bila ada oknum pejabat yang di duga terindikasi melakukan Ko rupsi di Luwu Raya (Red) Modi me-ngatakan Bupati Luwu, di nilai tutup mata dengan rangkaian kasus tindak pidana korupsi yang bergulir diaparat hukum luwu.

Selaku pejabat tertinggi di bi-rokrasi politik Luwu, Bupati A. Mudzakkar harus memberi sansi setiap pejabat Birokrasi mau pun politik dengan mencopot ke dudukan atau jabatan yang di pe gang ketika terbukti dengan sah ter jadinya tin-dak pidana korupsi atau pa ling tidak memahami per aturan pe-merintah (PP) 30 tahun 1980 me-ngenai penyalahgunaan tugas dan wewenang. (Doni Lp Metropos)

Kurung waktu hampir Lima Tahun Usia Pemerintahan Bupati Luwu A. Mudzakkar (CAKKA), masih banyak permasalah-permasalahan yang belum bisa dituntaskan. Padahal masyarakat dan para kritis berharap dengan waktu yang cukup lama dalam memimpin Kabupaten Luwu, hingga akhir masa jabatannya dapat diselesaikan secara tuntas.

SEONGGOK KASUS DILUWU, MASIH TANDA TANYA?

PALOPO, MP—Ada kesan di kalangan ma-syarakat seolah-olah A.Hasbi Alias H alias Dju alias Opu TM kebal hukum. Oknum mantan napi ini pernah meringkuk beberapa bulan. Oknum ini di jebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan lantaran laporan mantan isterinya di Balandai seorang ibu guru karena ia ditipu puluhan juta rupiah. Oknum Opu TM kemudian mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Gempar. LSM seakan-akan menjadi momok di Luwu Utara, sebuah daerah yang dipimpin Bupati Drs. H. Arifin Djunaid (Arjuna). Rupanya Bupati belum mengetahui secara mendetail siapa sebenarnya Opu itu sehingga gampang memberikan rekomendasi untuk menjual kalender ke sejumlah Kepala Desa dan sebagaian SKPD. Harganya tidak tanggung antara Rp. 150 ribu sampai Rp. 200 ribu.

Hasil penjualan kalender itu kemudian digunakan untuk berleha-leha dengan seorang wanita KK Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Masamba. Perbuatan Opu ini sempat ke pergok, bukan hanya berdua-duaan di salah satu kios tetapi juga ditemukan dalam kamar sebuah rumah. Bahkan Opu dan KK sempat diangkut ke polres Masamba, Luwu Utara dengan alat bukti sebuah sarung.

Laporan isteri atas perbuatan suaminya OPU TM alias AH Aliah Dju. Laporan istrinya ke Polres Luwu Utara No. LP/205/VI/2013/SKPT tanggal 21 Juni 2013. Laporan itu segera ditindak lanjuti dan kabarnya berkasnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Konon Opu TM ini sulir dijerat hukum, karena ia banyak kenalan dan banyak uang.

Sulit Dijerat HukumOpu TM alias AH pernah dijatuhi hukuman

percobaan satu tahun oleh Pengadilan Negeri Palopo, tak ada tindakan penahanan padahal sudah melakukan perbuatan pelanggaran lagi. Seharusnya ketika melakukan lagi pelanggaran pidana ia harus ditahan. Karena tidak ada penahanan, timbul kesan seolah-olah ia kebal hukum.

Konon kabarnya, ini mungkin disebabkan karena yang bersangkutan kini memimpin LSM bernama Gempar. Padahal AH sudah lama dipecat oleh Pimpinan Gempar Makassar di bawah pimpinan Saleh Situju. (Doni Lp)

Opu TM, Mantan Napi yang Kebal Hukum

LUWU, MP—Sebagai aparat penegak hukum, seperti kepolisian sudah merupakan pilihan harga mati memberikan rasa keamanan bagi masyarakat di wilayah kerja masing-masing (KAMTIBMAS). Kita ketahui polisi dituntut sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan kepada siapa saja masyarakat yang membutuhkan, tanpa pilih-pilih.

Begitu pun dalam soal Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Polisi tidak boleh terlibat ikut mendukung mengkampanyekan salah satu Balon Kandidat yang maju ber-tarung dalam PILKADA tersebut. Jelas sekali telah diamanatkan dalam Undang-Undang Kepolisian harus bersikap netral dalam menghadapi PILKADA.

Di Sulawesi Selatan ini, akan dilaksanakan beberapa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), seperti di Kabupaten Luwu yang akan di Helat, 18 September 2013 mendatang yang dipastikan Cuma diikuti tiga pasang Cabup-Cawabup yaitu Kolonel (PURN) Ir. Basri Sali M. Magr - Ir Thomas Toba, Ir. H.A. Mudzakkar, Mh - H .Amru Saher, ST dan H. Basmin Mattayang, M.Pd - Syukur Bijak, SE.

Kapolres Luwu AKBP. Alan.G.Abast dalam menghadapi Pilkada, jauh ia telah memberikan harahan kepada bawahannya dijajaran Polres Luwu, utamanya Polsek-Polsek yang berada di wilayah kerjanya agar selalu berada dikoridor tokposinya sebagai polisi, tidak ikut mengkampanyekan salah satu calon Cabup-Cawabup, karena tak ada untungnya bagi kita Polisi, ungkapnya kepada Media ini.

Kita ketahui, bahwa setiap Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Polisi tidak boleh berpolitik, itu sudah perintah Undang-Undang, polisi harus netral dalam pilkada, kalau toh nanti ada oknum yang di lapor terlibat memihak salah satu calon saya akan periksa sepanjang ada bukti dan saksi yang kuat.

Mengenai sansi yang diberikan bila ada oknum Polisi Polres Luwu terbukti terlibat, kita akan berikan Hukuman Ringan dan Berat sesuai hasil pemeriksaan sejauh mana kertelibatan oknum tersebut. Sansi yang ringan adalah Teguran keras dan Sansi yang berat adalah Tindak Hukuman Disiplin serta pelanggaran Kode Etik. (Doni Lp Metropos)

AKBP ALAN. G. ABAST :

Polisi Harus Netral Dalam Pilkada

Warga Beyai Minta Normalisasi Sungai

PASANGKAYU – Warga Beyai Desa Singgani Kecamatan yakni Kecamatan Lariang meminta normalisasi dan pelebaran sungai Beai. Permintaan warga ini didasari oleh karakter sungai tersebut yang kerap meluap disetiap musim penghujan" Disepanjang sungai beai suda terjadi pendangkalan sehingga tidak

lagi maksimal menampung debit air disaat musim penghujan, “ Kata Haris Jalil dikediamannya awar pekan lalu.

Lebih jauh Haris menjelaskan, sungai Bei adalah salah satu sungai yang hulunya terpaut dengan sungai Lariang sehingga memiliki potensi banjir, ini terbukti sejak tahun 1994 hingga saat ini, desa yang berada dibantaran sungai tersebut jadi langganan banjir termasuk yang terkena imbasnya adalah Dusun Beai Desa Singgaani.

“Sekira tahun1994 hingga saat ini Semua Desa yang berada dibantaran sungai tersebut jadi langganan banjir akibat luapan sungai beai termasuk yang terkena imbasnya adalah dusun Beai,” pungkasnya. (Ardi Jafar)***

Ribuan Masyarakat Kolaka Banjiri Pesta Deklarasi Aspirasi (Amir Sahaka-Parmin Dasir)

Bastian : Bekerja Demi Kemajuan Desa Asao

KONAWE MP - Menjadi pemimpin desa mempunyai tantangan tersendiri bagi Bastian. Di lantik agustus 2012, sebagai kepala desa Asao, Bastian berusaha untuk membangun desa ini sesuai amanah dari masyarakat. Beliau mulai memperlihatkan apa yang di percayakan oleh masyarakat kepadanya dapat di wujudkan dengan visi dapat mengembangkan pembangunan.dan sasaran yang paling utama adalah mensejahterakan masyarakat.

Namun semua ini tidak dapat di lakukannya sendirian,” Peran serta, bantuan dan dukungan masyarakat sangat saya harapkan juga dukungan dari pemerintah pusat” ujarnya kepada MP. Saat ini desa kami sangat membutuhkan bantuan handtraktor bagi petani sawah,pengembangan jalan bagi usaha tani 2 jalur,pembenahan sekolah TK,perbaikan rumah penduduk yang tidak layak huni,pembangunan mesjid,serta penambahan raskin.

Kiranya harapan kami ini segera mendapat tanggapan dari pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat”ungkapnya mengakhiri pembicaraannya.(MULIANA ASDIN)

KOLAKA MP - Dengan di dukung dari beberapa partai,pesta deklarasi DR.H.Amir Sahaka yang selaku PLT.bupati Kolaka dan pasangannya H.Parmin Dasir,SE selaku ketua DPRD kab Kolaka yang maju dalam pilkada kab.Kolaka periode 2014-2019 yang akan di laksanakan pada tanggal 20 oktober 2013 optimis lolos satu putaran saja.Ini dapat di lihat dari antusias ribuan masyarakat kab.Kolaka yang membanjiri lapangan 19 november pada pesta deklarasi ASPIRASI(Amir Sahaka-Parmin Dasir)yang juga turut di meriahkan artis ibu kota Ashanti.

Dalam deklarasinya bapak DR.Amir Sahaka menyampaikan visi dan misinya,yaitu meningkatkan ke sejahteraan masyarakat,memperbaiki inf-

rastruktur khususnya pengaspalan jalan pedesaan(ASJANDES),meningkatkan mutu pendidikan di kab.Kolaka,serta meningkatkan pembangunan di kab.Kolaka.

Inilah yang di paparkan oleh pasangan calon pemimpin kab.Kolaka,dan beliau meyakinkan

masyarakat bahwa ini bukan sekedar janji tapi akan di buktikan.Dan dan ini di sambut gemuruh tepuk tangan masyarakat kolaka yang menghadiri deklarasi ASPIRASI(ASDIN REMI)

METRO POST Edisi XXXVIII/TH-II/ 20 Agustus -10 September 20138 DAERAH

Terbongkarnya kasus ini ber awal ketika Khairul dan Ak bar kedapatan warga di

hutan samping kompleks BTN Safira Indah, Poasia, Kota Kendari, Rabu (31/7). Warga mencurigai ke dua pemuda ini merupakan kom-plotan pencuri sapi karena akhir-akhir ini marak kehilangan ternak.

Berkat laporan warga setempat, ke duanya kemudian ditangkap dan digelandang ke kantor Polsek Poa-sia. Setelah diinterogasi oleh polisi, sang kaan pencuri sapi tak terbukti

dan Khairul diizinkan pulang.Esoknya, warga menemukan

gundukan tanah galian baru, tak jauh dari tempat ditangkapnya Khairul. Setelah dibongkar, dite-mu kan sesosok bayi. "Tapi, tiba-tiba masyarakat da tang lagi bahwa menemukan gun dukan tanah, setelah digali ter nyata kuburan seorang bayi pe rempuan,” jelas Kapolsek Poasia, AKP Baharuddin.

Baharuddin menjelaskan bayi yang ditemukan hanya diselimuti dengan sarung warna coklat. "Tapi, di

sini hanya datang dikuburkan un tuk menghilangkan jejak, tapi kejadian oborsinya di wilayah Wua wua, di tempat perempuan. Se hingga kami limpahkan kasus dan tersangka itu pada Polres Ken dari untuk proses penyelidik selanjutnya," katanya.

Akbar yang menemani Khairul mengubur bayi itu masih sebagai saksi. Kepolisian masih lakukan pe nyelidikan, sejauh mana ke ter li-ba tannya dalam praktek aborsi dan penguburan itu.

“Termasuk Dian Fadlia juga masih akan dilakukan visum di Bha yangkara, setelah itu dilakukan pe rawatan. Sebab tersangka baru selesai melahirkan. Kalau su dah pulih, baru ditahan. Kedua ter-sangka melanggar pasal 346 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara,” katanya. (jpnn/Aam)

Disangka Pencuri Sapi, Ternyata Kubur BayiSepasang kekasih, Khairul Iksan (22) dan Dian Fadlia (20) kini berurusan dengan polisi. Dua warga Kendari, Sulawesi Tenggara yang sama-sama masih tercatat di salah satu perguruan tinggi ini disangka mengubur bayi hasil hubungan gelapnya.

SEBAGAI salah satu upa ya meningkatkan pela-yan an kepada masyarakat dalam hal kepemilikan hak atas tanah, Kantor Pertanahan Jakarta Utara melaksanakan Program Percepatan (Quick Wins) One Day Service (Pe la yanan Satu Hari).

Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Gabriel Tri Wibawa menjelaskan pro gram One Day Service mem berikan pelayanan, yang meliputi pe-ngecekan sertifikat, peralihan hak (jual-beli, hibah, waris, dan lelang) tanpa dikuasakan.

"Dengan program ini, pe layanan yang biasanya me makan waktu hingga lima hari dapat diselesaikan dalam waktu sehari. Dengan catatan, semua persyaratan yang diperlukan lengkap," jelasnya.

Program One Day Ser vi-ce merupakan salah satu ko-mitmen Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk memberikan pe la yanan prima kepada ma syarakat dalam hal kepe-mi likan tanah meskipun de ng an dukungan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, tambahnya.

"Meski dengan SDM ter batas, program tersebut me ru pakan salah satu bentuk komitmen kami untuk mem-berikan pelayanan prima ke pada masyarakat, selain pro gram Prona dan Larasita, yang selama ini sudah digulirkan secara nasional," katanya.

Sejak digulirkannya pro gram tersebut mulai awal Mei lalu, merupakan salah satu wujud dari reformasi bi rokrasi yang tengah di de ngung-dengungkan pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Disamping pelayanan One Day Service, Kantor Per tanahan Jakarta Uta ra telah memberikan ke ri-nganan para pemohon de ng an menggratiskannya Stop Map Permohonan dan memudahkan setiap pemohon atau kuasa untuk dapat meng akses informasi status/posisi berkas melalui KIOSK yang ada di sekitar loket pe layanan atau dengan cara me lalui SMS dengan format “Berkas#(nomor_berkas)/(tahun_berkas)” kirim ke nomor 0813-827-75007. (Ar’S)

BPN Jakut Laksanakan Program Quick Wins One Day Service

JAKARTA , MP—Dalam rangka Program Pembinaan pem-ber dayaan Masyarakat Rawan pangan usaha kecil, anggota bi-na usaha pedangang kecil telah men dapat bantuan pangan usaha dari Dinas Kelautan, Perikanan dan pertaniaan Provinsi DKI Jakarta, pada hari kamis (4/7), yang telah dilaksanakan di kelu-rah an semper timur Cilincing jakarta utara, sebanyak 100 KK, dan enam kelompok untuk ber-dagang pada waktu menjelang bulan suci Rohmadan.

Sementara Ketua pembina Pemberdayaan Masyarakat Ra-wan Pangan Usaha kecil DKI Jakarta Hadi “Mengatakan da-lam program pemerintah ter-sebut, yang kita bina selama ini kepada anggota ibu rumah tang ga usaha pangan kecilyang berada dikelurahan semper timur cilincing jakarta utara, maksud dan tujuannya progaram ini ada-lah untuk menambah penghasil-an keluarga dan mengurangi angka kemiskinan di DKI Ja -karta, program pemerintah ter-sebut sudah berjalan pada ta hun 2007 pada kepemerintahan Gu-

bunur DKI Jakarta Fauzi bowo hingga sekarang.

Bahwa hal itu juga dalam program pembinaan tersebut yang kami bina usaha kecil dari tahun 2007 sudah banyak yang berasil salah satunya war ga kelurahan kali baru , ibu mariyati Rt10/08 menjual ke ru puk palembang yang selama ini sudah mendapat pelangan taru ke warung mencapai 150 warung,’’ maka dari bina pratek 3 bulan bidang usaha kami bina, menda pat ban tuan dari pe-merintah 3 bulan secara bertahap buat praktek usaha sampai berasil dari usaha tersebut.’’ Dalam bi-na an tidak sampai disitu tetapi terus kamibina untuk menjadi pengusaha standarisasi produksi yang berbeda–beda usaha ter sebut kami ibina sampai men dapat ijin usaha dari pemerintah menjadi hak paten usaha tutur Hadi

Sementara lurah semper ti-mur Darmawan A.P, berharap agar bantuan dari Dinas kelautan dan Perikanan dan pertanian ke pada para ibu-ibu rumah ta-ng ga yang ikut menjadi anggo ta pemberdayaan masyarakat ra-wan pangan usaha kecil, dapat

dikelola dengan baik . Sementara anggota bina

pemberdayaan usaha kecil Susi-lah wati dari Rt 08 / 04 kelurahaan sem per timur mengaku sangat sen ang dan merasakan manfaat dari program pembinaan usaha yang diperolehnya, berharap agar pro gram pemberdayaan rawan pangan tersebut terus berlanjut.

Kepala seksi perekonomian Kelurahan semper timur Hj. Sulis

Herlina Ekawati, kesempatan tersebut berpesan kepada para anggota untuk tekun mengikuti pembinaan yang diberikan oleh Ketua Pembina, Hadi, agar da-pat memahami cara membuat bahan pangan yang mudah dan murah agar usaha pangan para anggota berhasil dan smoga proram tersebut mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, ujarnya. (SR)

Dinas Kelautan dan Pertanian Bantu Usaha Kecil di Kelurahan Semper Timur

Lurah Semper Timur Bpk. Darmawan, AP., Babinsa KORAMIL 05/Cil Bpk. Serda Ibrahim, Kasie Perekonomian Semper Timur dan Ketua Tim Pembinaan pemberdayaan Masyarakat Rawan pangan usaha kecil beserta warga masyarakat Semper timur.

KOLAKA MP - K e l u r a h a n t o s i b a a d a l a h kaelurahan yang terletak di kec.Samaturu kab.Kolaka yang di pimpin oleh Amir Rasyid. Di lantik sebagai lurah sejak tahun 2011 Amir Rasyid mulai melakukan pembenahan baik itu pembangunan maupun meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat.

Membenahi kedua hal tersebut bukanlah perkara yang mudah,namun dengan komitmen dan semangat berupaya,hal i n i d a p a t l a k u k a n s e c a r a bertahap”ungkap saat di jumpai MP”.Bukti dalam kurun waktu satu tahun bapak Amir Rasyid sudah bisa menunjukkan kinerja yang baik kepada masyarakat Tosiba,sekalipun belum semua

dapat teratasi.Saat ini jalan menuju kantor sudah ada perbaikan melalui swadaya,pembenahan kantor,deuker 4 unit,dan sarana kantor.

Namun di ungkapkan pula oleh bapak Amir semua ini dapat berjalan dengan baik karena adanya jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena Amir juga selalu berupaya dekat dengan warganya,agar dapat mengetahui keluhan-keluhan mereka.Karena saya berprinsip sebagai pemimpin yang baik harus bisa melayani dan mengayomi warganya”ungkapnya”. Dan menurut Amir Rasyid dukungan dan bantuan pemerintah sangat penting demi kemajuan suatu daerah.(MULIANA ASDIN)

KONAWE MP - Maju sebagai seorang bukan perkara yang mudah,kepercayaan dan amanah rakyat harus di jalankan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga halnya dengan Amrin,S.sos, semenjak dia terpilih sebagai kades Rawua kec.Uepai kab.Konawe sudah berkomitmen akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

D a n s e m u a i t u b u k a n c u m a d i ucapkan semata,melainkan beliau dapat merealisasikannya.Dan ketika MP bertanding ke desa Rawua,semua itu dapat di buktikan sesuai fakta yang ada di lapangan. Salah satubdesa pemekaran tentunya bapak Amrin memulai semuanya dari awal, namun semuanya dari awal semua itu dapat di atasi secara bertahap.Dan hal inilah yang menjadi

suatu tantangan bagi Amrin untuk bekerja kedepannya.

Tentunya Amrin butuh bantuan, dukungan,dan perhatian dari pihak pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,dan paling penting adalah kerjasama yang baik dengan warganya.Ketika di jumpai MP di kediamannya,

Amrin mengungkapkan saat ini kami masih banyak harapn kepada pemerintah, antara lain perbaikan jembatan permanen 1 unit, tambahan pengaspalan jalan desa, batas-batas dusun/desa, pembukaan jalan baru, draenase, rehab saluran sekunder, b antuan modal usaha mikro kepada masyarakat, bantuian pertanian berupa handtraktor , somel kaya, perbaikan DAS, bronjong

guna mengatasi bencana banjir yang masih sering terjadi”ungkapnya” serta rencana pembangunan sekolah dasar dan tunjangan untuk kami para kepala desa,kiranya dapat di tingkatkan,juga rencana pemerintah yaitu program 1 milyar dapat segera terealisasin untuk percepatan pembangunan desa”tambahnya.

Namun bukan berart i belum ada pembangunan di desa ini,saat ini bapak Amrin sudah menyelesaikan kantor,rehab posyandu,jalan usaha tani,pengaspalan jalan desa,MCK 1unit,sumur gali 5 titik.Kiranya apa yang di harapkan bapak Amrin dan warga desa Rawua dapat segera mendapat tanggapan dari pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.(muliana asdin)

Amir Rasyid: Inginkan Kelurahan Tosiba Lebih Maju

Amrin,S.Sos :Kepercayaan Dan Amanah Harus Di Jalankan

METRO POST Edisi XXXVIII/TH-II/ 20 Agustus -10 September 2013 BOGOR 9

BOGOR, MP—Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) menebar penghargaan lewat Tegar Beriman Award 2013, kepada sejumlah to-koh yang dianggap paling berjasa dalam pembangunan di Kabupaten Bogor. Penghargaan TBA tersebut diberikan saat kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bogor ke-531 di Sen-tul Internationla Convention Center (SICC), Kecamatan Babak an Ma -dang, Minggu (9/5.) Di gedung berkelas internasional tersebut RY mengundang sedikitnya ribuan RT dan RW se-Kabupaten Bogor.

Pada Tegar Beriman Award ter-sebut terdapat beberapa kategori penghargaan diantaranya adalah, kategori keamanan, pendidikan, ke sehatan, lingkungan hidup, ke-ma syarakatan dan pemerintahan. Beberapa peraih penghargaan ada lah orang yang sebelumnya juga meraih Tegar Beriman Award tahun 2012, yakni Ismail Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung.

RY mengatakan ini adalah ben-tuk apresiasi kepada mereka yang telah berjasa berjuang ber sama da lam pembangunan. Mereka pada bidangnya masing-masing adalah contoh bahwa masyarakat bisa ber-peran aktif dalam pembang ungan.

“Sudah sepatutnya apa yang

telah mereka perbuat kita berikan penghargaan, bagaimanapun me reka berjuang dengan sukarela. Karena mereka bebuat untuk ma sya rakat, maka seaya sebagai Bu pati Bogor memberikan apre sia si setinggi-tingginya. Mereka me lakukannya untuk ibadah maka saya berikan paket umrah untuk ber ibadah ke tanah suci”, terang RY.

Beberapa diantara peraih Te-gar Beriman Award 2013 adalah Kapten inf. Dwi Bambang M Dan ramil Gunung Putri, Danramil Gunung Putri. Hendra Gunawan SIK, Kapolsek Gunung Putri. Serda Mamat Rahmat, Babinsa terbaik Kecamatan Ciomas. Aipda Yayan Sofyansuri, Babinkamtibmas ter -baik Kecamatan Citereup. Bi bin, Linmas Cipayung Girang, Me-gamendung. Poskamdes Gunu ng Sari, Poskamdes terbaik Kecama tan Pamijahan. Dini Kurniani, Guru teladan SMP Negeri 1 Babakan Madang. Gilbran Kalamul Firdaus, Siswa teladan SMP 2 Cibinong. Paud Wijaya Kusumah, Paud Ber prestasi Kecamatan Taman Sari. Leny Asyita, Dokter Teladan Upf Puskesmas Situ Udik. Anita Yuli Kurniawati, Perawat Teladan UPF Puskesmas Cijeruk. Sriwijayanti, Bidan Teladan UPF Puskesmas Cileungsi.

Kemudian Eko Maryuningsih, Tenaga Nutrisionis UPF Puskesmas Sukamakmur. Budi Candra Kirana, Sanitarian Teladan UPF Puskesmas Ciawi. Dra. Ai Setiawaningsih, Penyuluh KB Kecamatan Dramaga. M.Sarifudin, Pendonor Darah

terbanyak PT.Indocement. Agus Setiadi, Penyuluh pertanian BP3K Cigudeg. Yusuf bachtiar Penyuluh perikanan Bp3k Cibinong. Atta Hardja Sumantri, Pnyuluh Peter-nakan BP3K Cibungbulang. Heru Husodo, Penyuluh Kehutanan BP3K

Cibinong. Endang Suprihatini, Pelaku Lingkungan Hidup. Ukm Azka, UKM Berprestasi Desa Ciomas Kecamatan Ciomas. Budi Aksomo, Satgas Penanggulangan Bencana Terbaik. Wawan M.Sidik Camat berprestasi kecamatan Jong-

gol. Ismail dan istri, Kepala Desa berprestasi Desa Sukamanah.

Sementara untuk Para Ketua RT yang mendapat penghargaan diantaranya, Ace Darmawan, Ke-ma catan Megamendung. Al muhajir dari Ciawi Desa Citapen. Cepy Saepul dari Jasinga. Ismail Marjuki dari Citerep, Rusdi dari Bojonggede, Dedi Hermawan dari Parung Pan-jang. Jajang dari Leuwiliang. Eti Susilawati dari Ciomas, Sadan dari Tajurhalang. Ahmad Andreani dari Caringin. Dan RW Teladan diantaranya, Sutrisno dari Citereup. Sri widodo daro Bojong Gede, selanjutnya Nardi dari Jasinga. Seluruh peraih penghargaan Tegar Beriman Award 2013 mendapatkan piala, piagam, dan paket umroh.

Tak hanya itu, Bupati RY juga memberikan penghargaan kepada tiga bocah heroik asasl Kecamatan Ciawi. Ketiganya adalah bocah yang berhasil menolong temannya dari tindakan pemerkosaan. Ketiganya adalah, Azis , Abdurahman, Ilham dari MTS Fathamubina Ciawi. Dan penghargaan pun diberikan kepada Hajah Sri Roehmani Raharto yang telah menghibahkan tanahnya berhektar-hektar di Ciawi untuk dibangun Puskesmas rawat inap.(Rahman/Ujang)

HUT BOGOR KE-531

Rachmat Yasin Menebar Penghargaan Tegar Beriman Award 2013

MENJADI calon bupati Bo gor dengan kekayaan paling ba nyak dari pasangan calon lainnya, Rachmat Yasin (RY) me nganggapnya sebagai hal yang wajar. Pasalnya, sebelum menjadi orang penting nomor satu di Ka bupaten Bogor, dirinya sudah me miliki usaha sendiri sehingga memiliki kekayaan lebih.

“Saya menjadi anggota de wan, bukan berasal dari peng-angguran. Saya dulu developer, dan saat krisi moneter tahun 1998, saya bantingstir ke dunia politik,” kata RY.

Selain menjadi pengusaha, ujar RY, saat dirinya menjabat se bagai anggota dewan, juga

ber bisnis tanah. Karena itulah, setiap tahun nilai kekayaannya selalu bertambah.

Demikian pula saat menjadi bupati Bogor yang memiliki APBD hingga Rp 3 triliun, pen dapatannya juga bertambah. Mes ki diakuinya jika gajinya se bagai bupati hanya Rp 6,3 juta, tetapi dia mendapatkan tunjangan kehormatan, dan mendapatkan biaya operasional sebesar Rp 75 juta perbulan. Selain itu, sumber pendapatan atau ke ka ya an lainnya didapatkan dari tun jangan insentif pajak daerah tujuh kali gaji pokok perbulan. “Uang itu saya gunakan untuk membeli tanah,” tandasnya. (Bo/Aam)

Jadi Cabup Terkaya, RY Nilai Wajar

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Cibinong masih dikeluhkan warga. Pasalnya, birokrasi yang menyulitkan membuat warga pemilik Jampesehat dipingpong untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Seperti yang dialami Dewi (29) warga Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, lebih dari satujam bolak-balik antar unit untuk mendapatkan pertolongan.

“Saya masuk ke RSUD Ci bi nong sekitar jam 10.00 WIB, dibagian poliklinik tapi disuruh kebagian UGD. Sudah sampe di UGD disuruh ke poli lagi untuk di ronsen,” kata Dewi, saat ditemui di RSUD Cibinong, sambil meringih kesakitan.

Sudah dua minggu Dewi me-ngalami rasa sakit yang amat di bagian alat vitalnya. Dengan se-gala keterbatasannya wanita pe-milik rambut sebahu itu mencoba memeriksakan penyakitnya ke RSUD dengan menggunakan fa si-litas program bupati Bogor.

“Saya sudah dua jam mas di -

si ni (rumah sakit, red), belum juga mendapatkan pertolongan. Ala-sannya, administrasi belum leng-kap lah, harus kebagian yang je las lah. Padahal saya sudah gak ta han kesakitan,” tuturnya sambil meringis.

Pihak rumah sakit tidak ing in disalahkan. Menurutnya, pe nya kit yang diderita tidak terlalu mem-

bahayakan. “Tentunya semua pa-sien pasti akan kami layani pak. Tapi, harus mengikuti prosedur yang berlaku,” kata salah satu perawat RSUD Cibinong.

Dijelaskannya, pihak rumah sakit bukan menolak ataupun mem persulit pasien yang meng-gu nakan kartu Jampesehat. Setiap

pa sien rujukan atau tidak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum pemeriksaan. “Inikan bukan korban laka yang koma, atau pasien yang akan melahirkan maupun pasien yang benar-benar kritis. Kalau ibu ini (Dewi) terkena penyakit Kista Bakterini saja,” tukasnya. (Bo/Aam)

RSUD Cibinong Abaikan Pasien Jampesehat

TAKALAR- Seorang mantan narapidana tindak pidana narkotika, Muhammad Ridwan Nur, menduduki jabatan strategis di lingkup pemerintahan kabupaten (Pemkab) Takalar yakni sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Takalar.

Itu setelah, Ridwan Nur yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Takalar ini, dilantik bersama 44 pejabat lainnya dari eselon II, III dan IV, beberapa pekan lalu.

Acara pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan berlansung di ruang pola kantor bupati Takalar. Para pejabat tersebut dilantik langsung oleh Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin.

Ridwan yang juga mantan staf ahli Bupati Takalar periode sebelumnya ini, pernah tersandung kasus narkotika jenis sabu-sabu pada Mei 2011 lalu. Kendati demikian, pejabat eselon dua ini diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepala

Bappeda Kabupaten Takalar.Dalam sambutannya, Burhanuddin

mengatakan pergeseran pejabat ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperkuat kinerja pemerintahan ke depannya. "Jabatan di struktural yang diberikan bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan baik dan profesional," kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengharapkan pejabat yang diberikan kepercayaan harus membuktikan dengan mengeluarkan seluruh kemampuan, pengetahuan dan pengabdian dalam kedinasan. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengetahui visi dan misi pemerintahan Takalar.

"Setiap pejabat harus menguasai jabatan yang dijabatnya. Dan, meningkatkan pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga, kepercayaan masyarakat pada SKPD dapat terbentuk," ujar mantan

Mantan Napi Narkoba Jadi Pejabat Bappeda Takalar

Kabel Dicuri, 9 Ribu Sambungan Telepon dan Internet Terputus

MEDAN - Sebagian pelanggan telepon di Medan tidak bisa menikmati pelayanan kemarin (15/8). Sebanyak 9.000 sambungan telepon terputus karena adanya pencurian kabel telepon. Kemarin manajemen PT Telkom Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melaporkan kejadian tersebut ke Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin di Balai Kota.

''Kami sampaikan ke Pak Wali Kota bahwa sudah terjadi pencurian kabel sambungan telepon di Jalan Gatot Subroto. Jadi, kalau warga bertanya, pemkot bisa membantu menjelaskan,'' ujar Manajer Komunikasi PT Telkom Sumbangut Syaiful Hadi kepada wartawan.

Dia menjelaskan bahwa secara materi, Telkom tidak rugi besar atas pencurian tersebut. Kerugian yang sangat besar adalah terlambatnya layanan ke masyarakat.

Selama 2013, pencurian itu merupakan

yang ke-37. ''Kami memang sudah sering kehilangan kabel. Tapi, ini paling besar. Sebanyak tujuh polongan kabel berukuran besar diambil,'' jelasnya. Menurut Syaiful, sambungan telepon yang terputus itu akan terhubung kembali paling lambat 25 Agustus.

Deputi EGM Telkom Barat Stanislaus Susatyo mengungkapkan, terjadi beberapa kali pencurian di lokasi berbeda yang mengakibatkan terputusnya jaringan telepon dan internet selama Idul Fitri. Pertama, pencurian pada Minggu (11/8) di Km 20 ruas jalan Medan-Belawan. Kemudian, terjadi pencurian di kawasan Petisah (Jalan Gatot Subroto) Minggu malam di dua lokasi yang berbeda dan hanya berjarak 200 meter.

Saat ditanya kawasan layanan yang terputus, Susatyo menyatakan bahwa umumnya terjadi di kawasan Kecamatan Medan Petisah dan Medan Baru. ''Atas musibah itu, kami menyampaikan

permohon maaf kepada semua pelanggan telepon dan internet (Speedy) yang layanannya terganggu karena vandalisme ini,'' kata Susatyo. pri

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sudah merasa percaya diri memimpin DKI Jakarta. Terlebih setelah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung kebijakannya, seperti merelokasi pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang.

Untuk diketahui, dalam akun Facebook resminya, Prabowo mendukung penuh sikap Ahok

yang dianggap berjuang mewujudkan pemerintahan yang membela rakyat.

“Selama saudara Basuki Tja-haja Purnama (Ahok) berjuang me-wujudkan pemerintahan yang membela rakyat, pemerintahan yang tidak tun duk dan melawan para koruptor, para perampok, para penjahat, dan para penjebol uang rakyat, maka se-lama itulah saya, Prabowo Subianto, bersedia pasang badan mendukung per juangan Ahok,” ujar Prabowo.

Ahok pun makin berbesar hati mendapat sokongan moril itu. Ahok bahkan mengaku sejak awal Prabowo telah mendukungnya. "Pak Prabowo dari dulu dukung saya. Saya kan kader Gerindra. Gi mana enggak dukung.

Dari dulu me mang mendukung. Kalau enggak dukung, enggak mungkin ngajak saya dong," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (1/8/2013).

Ahok menceritakan, ketika diri nya masuk menjadi kandidat wa kil gubernur DKI, dia sudah mem pertaruhkan nama partai. "Berani enggak Pak Ahok masuk?

Nanti dipecat dari partainya. Padahal waktu itu Partai Gerindra belum tentu bisa mencalonkan juga karena kursinya belum cukup," kenang Ahok. (*)

METRO POST Edisi XXXVIII/TH-II/ 20 Agustus -10 September 201310 RAGAM

JAKARTA ,MP—Bekas Bendahara Korlantas Polri, Kompol Legimo mengaku pernah ditampar Irjen (Pol) Djoko Susilo yang kini menjadi terdakwa korupsi proyek driving simulator. Djoko pun mengakui pernah menampar Legimo.

Namun, Djoko membantah tindakannya menampar Legimo terkait uang dalam kardus yang disimpan di ruangan anak buahnya itu. "Itu beda substansi. Saya marah kepada Legimo, tidak berkaitan dengan uang yang ada di kardus," ungkap Djoko dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/8).

Djoko menegaskan, dirinya menampar Legimo karena sulit ditemui. Apalagi, lanjut mantan Gubernur Akpol itu, dirinya tak bisa menerima alasan yang disodorkan Legimo.

"Saudara Legimo dicari susah. Dia selalu bilang di Mabes Polri. (Penamparan, red) bukan berkaitan uang di kardus," bantah Djoko.

Sebelumnya Legimo saat bersaksi dalam persi da-ngan di Pengadilan Tipikor Jakarta, menyebut Djoko menerima uang Rp 4 miliar dan empat kardus yang juga berisi uang dari direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), Budi Susanto. Legimo mengaku ditampar Djoko lantaran tak menunggu kiriman uang yang diantar anak buah Budi. (Jpnn/Kol)

Djoko Bantah Gampar Anak Buah Demi Uang

JAKARTA, MP—Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mengaku tidak mengenal Direktur Utama PT Metro Mini saat ini, T Halomoan Panjaitan. Salah satu pengusaha metromini itu mengatakan, sejak pecah kepengurusan, banyak orang yang mengaku sebagai pengurus PT Metro Mini. Hal itu menyebabkan pengelolaan metromini kedodoran.

"Saya tidak kenal (Dirut PT Metro Mini). Metromini sekarang jadi ajang permainan orang-orang tidak bertanggung jawab, mengaku pengurus, padahal bukan," katanya saat dihubungi.

Azas mengatakan, pecahnya kepengurusan juga membuat para pemilik dan sopir metromini tidak lagi ada yang menaungi. Hal itu membuat pemilik bus dan sopir harus mengurus izin trayek dan uji kir sendiri.

Menurut Azas, tidak adanya manajemen yang menaungi juga menyebabkan pemilik dan sopir metromini gampang digerakkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. "Selama ini para pemilik dan sopir metromini tidak ada yang mengurus dan keteteran. Jadi mudah saja kalau mau menggerakkannya dengan isu keterancaman bisnis atau kerja mereka," katanya.

Siang tadi, ratusan sopir metromini melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota Jakarta. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencopot Udar Pristono dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI.

Setelah itu, para sopir mendatangi kantor PT Metro Mini di Rawamangun, Jakarta Timur. Di tempat tersebut, para sopir mengamuk dengan melakukan aksi perusakan dengan memecahkan kaca dan membakar sebuah kendaraan yang ada di area kantor. Para sopir itu merasa kesal dengan keberadaan preman yang menguasai kantor tersebut. (Kom/Kol)

Sengketa Kepengurusan Sebabkan Metromini Kedodoran

SIDANG kasus pembalakan liar (illegal logging) di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi dengan terdakwa Muhamad Yunus Wahyudi, 41, dan enam orang lain berlangsung kisruh kemarin (31/7). Tak terima ka rena pengajuan penangguhan

pe nahanan ditolak majelis hakim, Yunus mengamuk di ruang sidang.

Terdakwa langsung berdiri dan menendang meja jaksa penuntut umum (JPU) Elseus Slakory yang ber ada tak jauh dari kursi terdakwa. ''Jaksa apa kamu. Saya bunuh kamu,''

ancam Yunus sambil menendang meja jaksa.

Bukan hanya jaksa yang men-jadi sasaran kemarahan warga Du-sun Kaliboyo, Desa Kradenan, Ke camatan Purwoharjo, itu. Meja majelis hakim juga ditendang.

Terdakwa yang menjabat ketua Kelompok Pejuang Jalanan (KPJ) Laskar Putih tersebut juga menghujat majelis hakim yang dipimpin Siyoto dan beranggota Jamuji dan Imam Santoso. ''Di mana hati nuranimu, Pak Hakim,'' ucapnya. (Jpnn/Kol)

Sidang Kisruh, Terdakwa Tendang Meja Hakim-JPU

JAKARTA, MP—Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali atau lebih dikenal Denny JA, mengaku turut menyumbang sejumlah dana untuk Anas Urbaningrum, dalam memenangi pemilihan Ketua Umum di kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat pada 2010.

"Saya dipanggil selaku konsultan politik yang ikut membantu Anas menang di Munas Demokrat tahun 2010. Saya membantu Anas memberi dana. Dana itu adalah dana saya pribadi karena Anas datang kepada

saya selaku teman," kata Denny usai diperiksa selama hampir delapan jam di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Namun, Denny menolak mengungkap lebih detail dana yang diberi ke Anas. Ia menegaskan jumlahnya memang tidak besar namun efektif memenangkan Anas bersaing dengan Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie.

"Jumlahnya tidak besar, tapi cukup efektif. Di situ seninya, saya sudah katakan kepada KPK berapa jumlahnya," ujar Denny.

Anas Urbaningrum disangka menerima gratifikasi, antara lain, mobil Harrier dari PT Adhi Karya selaku Kontraktor proyek Hambalang. Mobil itu sudah disita penyidik KPK.

Sebagai Anggota DPR, Anas diduga menyalahgunakan wewenang penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Anas disebut melanggar pasal 12 a, b atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. (*)

Direktur LSI Sumbang Dana untuk Anas di Kongres PD

Prabowo Pasang Badan, Ahok Makin Pede

TA K A L A R - M P - P e n y i d i k Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar akhirnya menetapkan pengawas dana bantuan operasional sekolah (BOS) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Takalar, Sugianto sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana BOS yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Sanur Takalar, Andi Ika Sahriana Dwi.

Dia dianggap gagal menjalankan tugasnya sebagai pengawas dana pemerintah tersebut sehingga mengakibatakan terjadinya kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.

"Pengawas BOS sudah kami tingkatkan dari saksi menjadi tersangka," kata Kepala Seksi Intel Kejari Takalar, Muhammad Yusuf, saat ditemui MP dikantornya,beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan peran Sugianto yakni menyetujui dan menandatangani berkas pengajuan jumlah siswa penerima dana BOS oleh Andi Ika Sahriana Dwi, tanpa melakukan pengecekan langsung di SMP Sanur guna mensinkronkan database total siswa sebenarnya. "Kasus ini masih terus kami kembangkan," kata Yusuf.

Andi Ika sendiri sebelum telah

terlebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka. Dia diduga kuat selewengkan dana sosial dari pemerintah itu dengan modus menggelembungkan jumlah siswa penerima dana BOS di sekolah yang dipimpinnya, demi mendapat jatah tambahan.

Itu dilakukan selama tiga tahun berturut-turut yakni 2010, 2011, dan 2012. Pada tahun 2010, tersangka mengajukan setidaknya 60 siswa penerima dana BOS, sementara berdasarkan data absensi total siswa di sekolah tersebut hanya 13 orang. Dana BOS yang cair saat itu RP8.6 Juta per

triwulan.Sedangkan, tahun 2011, tersangka

kembali mengajukan setidaknya 73 siswa sebagai penerima bantuan biaya dari pemerintah tersebut. Sementara, total murid saat itu hanya 14 orang. Anggaran BOS yang dikucurkan pemerintah saat itu sebesar Rp10.4 Juta per triwulan.

Di tahun 2012, jumlah siswa yang digelembungkan lebih besar dibandikan tahun 2010 dan 2011 yakni 89 siswa. Sementara, siswa di absensi hanya 10 orang. Dana yang cair kala itu sekitar Rp15 juta per triwulan.(sukri)

Kejari Takalar Tetapkan Pengawas Dana BOS Jadi Tersangka

“Apa pun acaranya, Pas Bangett..dengan Kenny Catering”

Kami terima pesanan catering berbagai jenis makanan untuk berbagai acara seperti acara

pribadi,pernikahan,perusahaan, makan siang perusahaan, peresmian, dan lain-

lain.

Untuk keterangan lebih lanjut Hubungi : Kenny Catering

(021) 982 3312 - 43930677

METRO POST Edisi XXXVIII/TH-II/ 20 Agustus -10 September 2013 11SAMBUNGAN

Aceh

Gelar Acara Kota Sampah

sam hal ..1

sambungan hal ..1

sambungan hal ..1

sambungan hal ..1

sambungan hal ..1 sambungan hal ..1

sambungan hal ..1

PidatoKonvensi Perawat

menurutnya dari sejumlah pertemuan yang telah digelar, kesepakatan ke arah tersebut mulai terlihat.

“Saya yakin akan ada perubahan dalam bendera Aceh. Prinsipnya harus berubah dan tidak boleh sama persis atau mirip dengan bendera GAM. Konten pada pokoknya jangan sama dengan bendera separatis atau menyerupai. Ini yang harus kita koreksi karena itu bunyi kesepakatan Helsinski yang hari ini kita peringati. Saya harapkan semua pihak hendaknya memahami hal tersebut,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/8).

Mendagri juga yakin penyelesaian masalah tersebut masih akan dibahas kembali pada pertemuan 15 Oktober mendatang. Menurut Gamawan, pada pertemuan tersebut nantinya akan turut dibahas penyelesaian terkait Rancangan Peraturan

Pemerintah (RPP) tentang kewenangan pemerintahan di Aceh yang bersifat nasional, RPP tentang pengelolan minyak dan gas di Aceh serta Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pertanahan.

Mantan Gubernur Sumatera Barat mengatakan, jika beberapa waktu lalu dirinya memimpin langsung rapat dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait. Dan dalam rapat tersebut telah disepakati semua hal terkait masalah minyak, hutan, kewenangan daerah Aceh, pertanahan, agama dan lain sebagainya.

“Hal-hal tersebut juga sudah kita sepakati dan sudah dikirim draftnya ke Aceh. Sekarang kita minta apa masih ada yang akan diusulkan yang baru lagi di luar itu. Kalau tidak kita akan usulkan ke presiden untuk ditandatangani. Jadi pemerintah pusat sangat konsen,”

ujarnya.Sementara itu menanggapi

seruan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah yang meminta agar masyarakat tidak mengibarkan bendera Aceh pada peringatan delapan tahun perjanjian Helsinski, Gamawan menyambutnya dengan sangat positif.

“Masyarakat seyogyanya tidak menaikkan bendera aceh tersebut apalagi ini dalam rangka hari kemerdekaan RI dan pada hari ini (Kamis) mereka memeringati hari perjanjian Helsinski. Seyogyanya pikiran kita tidak kepada masa lalu lagi dan berpikir ke depan dimana peringatan perdamaian Helsinski yang ditandatangani ini adalah menyatunya kembali Negara kesatuan RI dengan menghilangkan emblem-emblem dan tanda-tanda lain di luar yang pernah dipakai,” ujarnya. (red)

pokok," kata Marzuki Alie, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (15/8).

Pentingnya Presiden RI merespon masalah sembako menurut Marzuki Alie karena ada sejumlah kebutuhan rakyat yang dulunya diprediksi akan turun harganya setelah lebaran ternyata itu tidak jadi kenyataan.

"Harga daging misalnya, disejumlah daerah termasuk DKI Jakarta masih bertahan di angka 120 ribu rupiah per kilonya. Bahkan harga bawang di wilayah tengah Indonesia setelah lebaran mengalahkan harga daging yakni 140 ribu per kilo," ungkapnya.

Dikatakannya, harga dibentuk berdasarkan mekanisme pasar. "Tapi dalam prakteknya, mekanisme pasar ini terkontaminasi oleh intervensi kepentingan pengusaha. Sesuai

dengan amanat konstitusi, pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari permainan pengusaha,” ujar.

Menurut Marzuki, tidak sulit melindungi rakyat dari permainan pengusaha. ”Pemerintah kan tinggal panggil pemilik importir. Audit harga impor dan bandingkan dengan harga jual. Kalau keuntungannya tidak masuk akal, selesaikan menurut peraturan yang berlaku. Tidak sulitkan?," ujar dia.

Demikian juga halnya terhadap isu yang merebak saat ini yang menuding daging impor Bulog dari India berkualitas buruk. "Malaysia dan sejumlah negara Asia lainnya juga mengimpor daging dari India karena kualitasnya telah teruji. Bisa jadi isu daging tersebut tidak berkualitas secara sengaja diendus oleh impotir daging,” ungkapnya. (fas)

bulan suci Ramadhan namun juga di kesempatan lainnya, smoga menjadi salah satu momen ya ng dapat mengurangi angka kemis -kinan di Jakarta, khususnya di

Ke lurahan Rawa Badak Selatan, jelasnya.

Hadir dalm acara tersebut, Lurah Rawa Badak Selatan, H. Tarjo, Dandim 0502, Letkol (Kav)

Joko Setiawan Pribadi, sekkel Rawa Badak Selatan, Andi Dirham, para tokoh masyarakat Koja, dan alim ulama dan warga sekitar kediaman H.Saiful . (idris/nur)

dari pihak swasta. Dari rumah mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa 400.000 dollar AS yang disimpan dalam tas hitam dan motor berkapasitas mesin besar merek BMW.

Rudi menyelesaikan jenjang sarjananya di Institut Teknologi Bandung Jurusan Perminyakan pada 1985. Kemudian melanjutkan studi pascasarjananya di Technische Universitat Clausthal, Jerman, dan meraih gelar doktor pada 1991. Ia meraih penghargaan sebagai dosen ITB teladan pada 1994 dan 1998. Gelar guru besar kemudian diraihnya pada 2010.

Namun kini, Rudi harus berurusan dengan KPK lantaran kasus suap yang menjeratnya. Dia tertangkap tangan penyidik KPK di kediamannya, di Jalan Brawijaya, Jakarta, pada Selasa (12/8/2013) dengan barang bukti pecahan dollar AS dan dollar Singapura yang nilainya lebih dari Rp 4 miliar, termasuk sebuah

motor gede klasik keluaran BMW.

Keesokan harinya, Rudi beserta pelatih golfnya, Deviardi dan seorang pengusaha trader minyak mentah, Simon Gunawan Tanjaya, ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Bukan satu-satunyaRudi bukan satu-satunya

akademisi yang masuk dalam pusaran korupsi. Beberapa bulan lalu publik dikejutkan dengan ditetapkannya Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia Tafsir Nurchamid sebagai tersangka.

Guru besar FISIP UI ini diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan dan instalasi teknologi informasi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011. Selama berkarier di UI, Tafsir pernah menjabat beberapa posisi penting. Sebelum jadi wakil rektor, dia pernah menjabat Wakil Kepala Program Diploma (1997-

2004) FISIP UI dan Wakil Dekan untuk Urusan Non Akademik (2003-2007) FISIP UI.

Di luar kehidupan akademisnya, Tafsir juga menjadi akuntan terdaftar yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi periode 1985-2003 dan Komisaris Konsil pada PT JIEP Jaya antara tahun 1997 sampai 2000.

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom, terdakwa kasus dugaan suap cek perjalanan kepada anggota DPR periode 1999-2004 menjalani sidang vonis di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2012). Majelis hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara, denda Rp 100 juta, dan susbsider 3 bulan.

Sebelum Tafsir, ada tokoh akademisi UI lainnya yang juga terjerat korupsi. Miranda S Goeltom misalnya. Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu kini mendekam di

penjara lantaran kasus suap cek perjalanan yang menjeratnya.

Miranda mengawali kariernya sebagai dosen pada tahun 1973 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia hingga menjadi guru besar di fakultas tersebut sampai sekarang. Wanita kelahiran Jakarta, 19 Juni 1949, ini meraih gelar sarjananya di Fakultas Ekonomi UI. Kemudian, dia meraih gelar Master Ekonomi Politik di Boston University, Amerika Serikat dan gelar Ph.D di universitas yang sama.

Selanjutnya, ada nama Emir Moeis. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga politikus PDI-Perjuangan ini ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung.

Sebelum menjadi anggota DPR sejak 1999, Emir dikenal sebagai pengajar di UI. Dia menyelesaikan gelar sarjana di ITB, kemudian menamatkan pendidikan pascasarjananya di UI, dan meraih

gelar doktoral di Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat.

Meskipun tidak dikenal sebagai pengajar, nama Andi Mallarangeng juga dikenal di kalangan "orang-orang pintar" lulusan luar negeri. Andi meraih gelar doktornya di di Nothern Illinois University, AS sebelum diangkat menjadi menteri pemuda dan olahraga. Namun kini, Andi berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang dan menanggalkan jabatan menterinya.

Orang pintar dan korupsiTerjeratnya orang-orang

pintar dalam kasus korupsi seolah menjadi hal yang lumrah. Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui, rata-rata mereka yang terlibat korupsi adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Mereka yang berasal dari kalangan pendidikan tinggi yang kemudian menjabat di kursi Pemerintahan atau legislatif.

"Kalau enggak pintar, ya enggak bisa korupsi. Kalau di KPK memang sudah ada beberapa dokter yang jadi koruptor," kata Johan, Kamis (15/8).

Dia juga mengatakan, KPK tak akan pandang bulu. Siapapun orang itu, bergelar profesor ataupun doktor, jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, KPK tetap memprosesnya secara hukum. "Jadi enggak ada hubungannya, ya bagaimana moral dia, ini bukan soal gelar profesor atau doktor," kata Johan.

Siapapun bisa terjerat

Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai, terlibatnya akademisi dalam pusaran korupsi semakin menunjukkan kekuatan korupsi di Indonesia semakin sistemik dan semakin menggerogoti profesionalisme, apa pun jenis profesinya. “Kalau tidak dibongkar dari akarnya, siapa pun bisa saja terjebak dalam korupsi,” ujar Arie

Orang Pintar

Namun Hinca belum bersedia menjelaskan lebih rinci siapa saja yang akan duduk di dewan tersebut. Demikian juga saat ditanya terkait nama-nama calon peserta konvensi, Hinca hanya menyebut kemungkinan akan terdapat sekitar 10-12 nama calon.

“Soal nama mungkin ada sekitar 10,11 atau 12 nama. Tapi nanti sajalah, sekarang ini kita masih melakukan penjaringan sambil menunggu usulan yang akan disampaikan Majelis Tinggi Partai,” ujarnya.

Komite kata Hinca berencana mengumumkan nama-nama calon peserta pada Minggu (18/8)

mendatang. “Rencananya Minggu besok kami akan umumkan. Ini kami masih mencari tempat yang tepat untuk mengumumkannya,” ujar pria yang juga menjabat sebagai salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat ini.

Sementara itu saat ditanya terkait transparansi dana konvensi, Hinca menyatakan komite konvensi tidak melakukan penggalangan dana untuk penyelenggaraan konvensi. Dana sepenuhnya berasal dari Partai Demokrat dan komite konvensi hanya bertugas menjalankan proses konvensi untuk memilih kandidat calon presiden (capres) hasil konvensi.(gir)

menambahkan bahwa pihaknya juga menargetkan pembahasan RUU Keperawatan berjalan selaras dengan pembahasan RUU Tenaga Kesehatan. Sebab, dua RUU tersebut dianggap saling berkaitan. "Dibahas tandem antara RUU Keperawatan yang lex specialis dan RUU Tenaga Kesehatan yang lex generalis," imbuhnya.

Pembahasan itu beriringan, lanjut dia, untuk meminimalkan pengaturan-pengaturan yang tumpang tindih. "Agar tidak ujung-ujungnya mudah dibawa ke MK (Mahkamah Konsitusi, Red) untuk di-judicial review," tandas Noriyu.

Sebelumnya, para perawat lewat sejumlah aksi demo terus mendesak agar RUU ini segera disahkan. Sebab, sebagai tenaga medis profesional seperti halnya dokter, hingga saat ini profesi perawat belum memiliki payung hukum. (red)

tradisional, seperti Pasar Pabaeng-baeng dan Jalan Landak Baru serta pasar Terong dan pasar-pasar tradisional lainnya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar, M Kasim yang dikonfirmasi, mengatakan, kebersihan kota Makassar akan kembali normal paling lambat Senin besok. Meski demikian, Kasim mengaku sebagian besar sampah yang ada di titik produksi sampah terbanyak di Makassar sudah diangkut menggunakan armada yang ada. Di antaranya, ungkap Kasim, Jalan Hertasning, Jalan Daeng Eppe dan Jalan Kakatua 2.

Kasim mengaku, je lang hingga pasca lebaran tahun ini, memang terjadi peningkatan volume sampah yang signifikan h i n g g a k i s a r a n 2 0 0 t o n . Untuk menuntaskan sampah-

sampah tersebut pihaknya akan menurunkan semua petugas dan mengerahkan sebanyak 21 armada.

"Armada yang ada sebanyak 28 unit, kalaupun ke 21 armada yang diturunkan juga belum belum cukup maka kita akan tambah lagi 7 armada," jelas Kasim

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk sampah yang masih bertumpuk di jalan Landak Baru, Sabtu malam (Kemarin, red) akan dilakukan pengangkutan. Sementara di wilayah lain, kata dia, dirinya akan melakukan konfirmasi kepada masingmasing stakeholder terkait agar secepat mungkin melakukan tindakan, termasuk sampah yang berserakan di sepanjang jalan Ratulangi.

"Sebentar saya telpon camat Ratulangi agar secepatnya melakukan tindakan, karena saya

masih di daerah ini ndi, saya baru bergegas ke Makassar," tegasnya.

Dia menyebut, di beberapa pasar tradisional sudah dilakukan pembersihan pada malam hari jelang hari raya Idulfitri. Hanya saja pasar kembali beroperasi sehingga sampah kembali berserakan. Namun dia mengakui memang ada keterlambatan penindakan sebab, petugas kebersihan melakukan sistem shift kerja. Tapi ia berjanji, 1 hingga 2 hari ini sampah-sampah yang ada akan segera diatasi.

Terlepas dari itu, beberapa w a rg a m a u p u n p e d a g a n g menyayangkan lambannya penindakan ini. "Biasanya setelah lebara sampah-sampah yang ada di sini sudah mulai dibersihkan tapi entah kenapa kali ini belum ada tindakan," sebut salah satu pedagang di pasar Pabaeng-baeng. (m02/kas)

Penyelam mengibarkan bendera Merah Putih untuk memperingati HUT Ke-68 Kemerdekaan RI di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu (17/8). Pengibaran bendera Merah Putih tersebut untuk menunjukkan semangat nasionalisme serta mengajak masyaralkat untuk menjaga ekosistem bawah laut, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan laut. ANTARA FOTO/Yudhi

Advertorial 12METRO POST

Edisi XXXVIII/TH-II/ 20 Agustus -10 September 2013

Setelah sekian lama dinanti akhirnya pihak ahli waris Mbak Priok dan PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC mencapai kesepakatan terkait proyek pengembangan pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Direktur Utama IPC, RJ Lino, IPC sa-ngat menyadari ke ber-

adaan makam Mbah Priok bagi masyarakat dan menghargai ke-inginan masyarakat untuk tetap dapat melakukan ziarah.

"IPC menghargai keberadaan makam Mbah Priok dan berupaya memfasilitasi peziarah yang ber-kunjung ke area tersebut. Na mun disisi lain, Pelabuhan Tan jung Priok harus secepatnya me menuhi seluruh persyaratan ISPS Code. Maka

kesepakatan de ngan ahli waris makam Mbah Priok ini menjadi jembatan kedua ke pentingan tersebut," tutur Lino, Jakarta, Selasa (9/7).

Dalam kesepakatan tersebut, keberadaan makam Mbah Priok akan tetap dipertahankan dengan konsep cluster yang dibatasi deng an tembok tinggi lebih kurang 3 meter. Nantinya, lokasi makam Mbah Priok akan memiliki area parkir dengan daya

tampung hing ga 80 bus peziarah.Selain itu, akan dibangun pula

akses khusus jalan ke area makam Mbah Priok yang terintegrasi de-ngan pembangunan jalan bebas hambatan akses Tanjung Priok.

Disisi lain, untuk wilayah eks-TPU Dobo yang berada di luar wilayah makam Mbah Priok akan dibangun dan digunakan oleh IPC sebagai pintu masuk pelabuhan

kontainer JICT serta pembangunan ramp on dan ramp off Koja.

Sementara para ahli waris ma-kam Mbah Priok akan memberikan jaminan terhadap kelancaran pro-ses pembangunan dan penataan pelabuhan yang dilakukan oleh JICT. Para ahli waris juga men-jamin pembangunan jalan bebas hambatan akses Tanjung Priok oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Disamping itu, kuasa hukum ahli waris Mbah Priok menjamin tidak akan ada pihak lain yang me ngklaim sebagai ahli waris ma kam Mbah Priok. "Kesepakatan ini merupakan langkah yang tepat ka rena tidak ada yang saling diru gikan. Disisi lain, pihak pelabuhan da pat melanjutkan pembangunan dan pengembangan. Sedangkan di sisi lain masyarakat masih dapat berziarah ke makam tersebut" kata Lino.

Penandatanganan kesepakatan ini disaksikan langsung oleh Wali-kota Jakarta Utara, Bambang Sugi-yono serta Forum Koordinasi

PT. Pelindo Tetap Pertahankan Makam Mbah Priok Buat Para Peziarah

Pim pinan Kota Jakarta Utara. Turut hadir pula, Kapolres Jakarta Utara,

Kapolres Pelabuhan Tanjung Pruik, Direktur IPC, Kementrian PU, dan

DINAS PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KAB.KOLAKA

Mengucapkan

DINAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN KOLAKAMengucapkan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KAB.KOLAKA

Mengucapkan

SEGENAP KARYAWAN PT ( DLM ) DAMAI LESTARI MANDIRI

Mengucapkan

SEGENAP STAF KELURAHAN LAMOKATO

Mengucapkan

SEGENAP STAF KELURAHAN MANGOLO

Mengucapkan

DINAS KEHUTANAN KAB.KOLAKAMengucapkan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA

Mengucapkan

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB.KOLAKA Mengucapkan

SYAHBANDAR KABUPATEN KOLAKAMengucapkan

TTD Ir. SUTI AMIN.MS

Drs.ZAINUDDIN BONI,M.si, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Kolaka

ACHMAD LAKAY,SH,MH, Kadis Kehutanan Kabupaten Kolaka

FIRMAN S.SH, Lurah Lamokato Kab.Kolaka

ANDI.MUH SAPTAH BASO.SH , Lurah Mangolo

Drs.MUH JASAR DJAFAR, KADIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOLAKA

ZAINUDDIN,S.sos, Kepala Syahbandar Kabupaten Kolaka

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB.KOLAKA

IR.H.ISMAIL LAWASA,MT, Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka

TTD . D I R E K S I.

Metro Post Edisi 40

Documents