Metodologi penyusnan RP3KP

BAB IIMETODOLOGI PELAKSANAAN RP3KP

LAPORAN PENDAHULUAN

RP3KP KOTA TANJUNGBALAI

|II-2

RP3KPKOTA

TANJUNGBALAIL A P O R A N PENDAHULUAN

2.1. PENDEKATAN

2.1.1. Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H mengamanatkan bahwa : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang PKP, Pasal 2, menyatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan PKP adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PKP.

Upaya untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2011 tersebut mengamanatkan supaya daerah menyusun RP3KP daerah, dimana hal ini telah dinyatakan dalam:

a. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang PKP pasal 14 huruf f yang mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi mempunyai tugas menyusun RP3KP lintas kabupaten/kota, sementara pasal 15 huruf c mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten mempunyai tugas menyusun RP3KP pada tingkat kabupaten/kota;

b. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pembangunan PKP adalah salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota/Kabupaten;

c. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penjelasan Pasal 97 Ayat (1) huruf f tentang Rencana Sektor;

d. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2, Pasal 9 ayat 1, yang menyatakan bahwa bidang Perumahan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya pengertian dan konsepsi RP3KP sesuai dengan Manual Penyusunan RP3KP diuraikan berikut ini.

2.1.2. Konsepsi RP3KP

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah:

a. Skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang PKP yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif;

b. Jabaran pengisian rencana pola ruang kawasan permukiman dalam RTRW, dalam bentuk rencana untuk peruntukan PKP, yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;

Prinsip RP3KP, yaitu:

a. Dokumen RP3KP merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

b. Mengintegrasikan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah : antar sektor, antara SKPD terkait, serta dunia usaha dan masyarakat;

c. Perencanaan dilakukan sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya daerah;

dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

|II-3

RP3KPKOTA


d. Terpasangnya seluruh peraturan dan perundang-undangan PKP di dalam dokumen.

Kedudukan RP3KP adalah sebagai berikut:

a. RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektoral (misal:rencana pengembangan pertanian, kepariwisataan dan lain-lain);

b. Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah berupa:

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

3) Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah Daerah (RPIJMD);

4) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara khusus ruang untuk PKP dan berbagai tindak lanjutnya.

Keluaran RP3KP:

Sebuah dokumen yang akan digunakan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan PKP di daerah.

Manfaat RP3KP:

a. Stakeholder daerah memperoleh gambaran prospek perkembangan PKP di wilayahnya;

b. Adanya acuan bagi para pelaku dalam melihat prioritas penanganan masalah PKP;

c. Tersedianya landasan kebijakan dan strategi penyelenggaraan dan pengelolaan PKP di daerah sesuai dengan kebutuhan terkini (prioritas) maupun proyeksi perkembangan penduduk dan angka backlog di daerah;

d. Adanya kebijakan penanganan PKP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat mengakomodir kebutuhan yang ada maupun potensi perkembangan kebutuhan di 15 tahun mendatang;

e. Adanya arahan bagi penyiapan program-program dan kegiatan terkait bidang PKP;

f. Diperolehnya dukungan stakeholder PKP yang dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasi, isu dan permasalahan PKP.

Muatan pokok RP3KP meliputi:

1) Muatan Khusus RP3KP Kota

Muatan pokok RP3KP Kota meliputi muatan umum, dan sekurang-kurangnya memuat:

i. Jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional di tingkat kabupaten/kota, dan arahan provinsi yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota;

ii. Jabaran kebijakan pembangunan PKP kabupaten/ kota yang bersangkutan;

iii. Rincian dukungan program dan kegiatan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan pengembangan PKP perkotaan dan perdesaan yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas kabupaten; dengan telah menyebutkan: Nama lokasi; Rincian nama dan jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi; Target dan sasaran yang akan dicapai oleh masing-masing sektor terkait,


|II-4

RP3KPKOTA


Sumber, besaran, dan alokasi pendanaan Rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam RP3KP Rincian rencana yang disusun dan dipersiapkan serta akan dilaksanaka noleh

masyarakat secara perorangan atau kelompok, serta Badan Usaha PKP lain dalam kurun waktu yang bersamaan.

iv. Memuat rencana pembangunan dan pengembangan PKP yang akan dilaksanakan pada :a. Kawasan kumuh,

b. Kawasan pembangunan baru,

c. Pembangunan PKP yang akan direvitalisasi fungsinya

d. Kota atau desa yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN),pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokasi (PKL), atau

e. Kantung-kantung kegiatan fungsional (kawasan industri, kawasan perdagangan, dan lain-lain)

f. Kawasan nelayan/perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, dandi kawasan lainnya yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi sebagaipusat kegiatan baru, dilengkapi Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sertarencana dan pentahapan tahun pelaksanaannya.

g. PKP strategis di daerah perdesaan yang mempunyai potensi sektor unggulan, perlu disertai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Community Action Plan(CAP).

h. Kawasan berskala kecil melalui bedah rumah, PKP swadaya, dan lain-lain.

i. Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan mulai dari tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, memanfaatkan kelembagaan pembangunan PKP yang ada;

j. Mekanisme penyaluran aspirasi dan peran serta, penggerakan, pemberdayaan masyarakat, dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan PKP.

2) Muatan pokok RP3KP Kota meliputi muatan umum dan muatan khususkabupaten/kota, serta memuat:

i. Lokasi dan kegiatan masing-masing sektor terkait yang mengacu pada RTRW kota yang bersangkutan;

ii. Mengakomodasi berbagai event lokal, regional maupun nasional di bidang PKP. Dalam pengaturan ini, pemerintah kota melalui RP3KP, dapat memberikan warna lokal yang dapat mengangkat citra sosial-budaya daerah.

2.2. METODOLOGI

2.2.1. LANGKAH PENYUSUNAN RP3KP

Untuk mencapai muatan RP3KP kabupaten/kota sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Konsultan merumuskan langkah penyusunan RP3KP sebagaimana ditunjukkan pada skema di bawah ini (Gambar 2.1).

Adapun tahapan penyusunan RP3KP adalah sebagai berikut :


|II-5

RP3KPKOTA



Gambar 2.1Skema Utama Langkah Penyusunan RP3KP

Langkah-12Perumusan persoalan dan

tantanganPembangunan dan pengembangan

perumahan dan permukiman.

MILESTONE

TAHAPAN

KEGIATAN

OUTPUT

Kesiapan tim kerja Sosialisasi dan workshop

PENYEPAKATAN DATA & ANALISA

PERUMUSAN KONSEPSI BUKU RP3KP

Persiapan pekerjaan Penyepakatan peran dan dukungan Infentarisasi data dan iformasi

Analisis sumber daya & kebutuhan

Perumusan konsepsi pembangunan dan

pengembangan

Penetapan RP3KP

PERSIAPAN PEKERJAAN PENYUSUNAN RP3KP

Rencana Kerja Peta permasalahan dan

potensi perumahan dan kawasan permukiman provnisi sumtera utara

Profil penyelenggaraan perumhan dan

kawasan permukiman

Persoalan dan tantangan pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman

Konsepsi pembangunan dan pengemangan

perumahan dan kawasan permukiman

Rencana pembangunan dan pengembanganperumhan dan kawassn permukiman

Prioritas kebutuhan dan idikasi program

1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 2 Bulan

Langkah-1 Koordinasi tim kerja

Langkah-3 Perispan dan

pelaksanaan survey

Langkah-6 Penyusunan profil kondisi sos-Ek-Bud

kabupaten/kota

Langkah-8Analisis implikasi kebijakan

tata ruang terhadap pembangunan &

pengembangan perumhan dan kawasan permukiman

Langkah-12 Perumusan konsep

pembanguna & pengembangan

perumahan & kawasan permukiman

Langkah-15 Perumusan rencana dan

pembangunan perumahan & kawasan

permukiman kabupaten/kotaLangkah-2

Kajian kebutuhan dan penajaman rencana

kerja

Langkah-4 Penyususnan profil

kebijakan dan program pembangunan dan

pengembangan kawasan perumahan kabupaten/

kota

Langkah-7 Penyusunan profil

kelembagaan & pembiayaan perumhan

& kawasan permukiman

kabupaten/kota

Langkah-9 Analisis daya dukung &

daya tampung kabupaten/kota

Langkah-13 Perumsan strategi

pelaksanaan pembangunan & pengembangan

perumahan & kawasan permukiman

Langkah-16 Perumusan rencana

pembangunan sumber daya perumahan dan kawasan

permukiman

Langkah-5 Penyusunan profil kondisi

sos-Ek-Bud kabupaten/kota

Langkah-14 Perumusan rencana

umum pembangunan & pengembangan

perumhan &kawsan permukiman

kabupaten/kota

Langkah-10 Proyeksi kebutuhan

pembangunan & pengembangan perumahan

& kawasan permukiman kabupten/kota

Langkah-1 Perumusan indikasi program

pembangunan & pengembangan perumhan &

kawasan permukiman kabupaten kota

Langkah-11 Diskusi/presentasi

Langkah-11 Diskusi/presentasi

|II-7

RP3KPKOTA


1. Koordinasi Tim Pekerjaan (Langkah 1)

a. Melakukan koordinasi antara Tim Pelaksana dengan Pemberi Kerja selaku Penanggung Jawab Operasional, meliputi kegiatan:

• Diskusi kesiapan Tim Pelaksana dalam menjalankan lingkup pekerjaan dan kebutuhan penyiapan pekerjaan

• Pemahaman lingkup tugas Tim Pelaksana dalam Penyusunan RP3KP

b. Melakukan koordinasi antara Pemberi Kerja dengan Calon Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) yang akan berfungsi sebagai Narasumber sekaligus Tim Pemantau Kegiatan, mencakup:

• Identifikasi kelembagaan/struktur koordinasi internal Pemda yang dapat dimanfaatkan sebagai Pokjanis.

• Kontak dengan instansi dan pelaku lainnya yang akan dilibatkan dalam Pokjanis terkait kesiapan untuk melakukan peran aktif dalam penyusunan RP3KP sesuai fungsi Pokjanis yang ditetapkan

c. Penyepakatan Peran dan Dukungan masing-masing Pelaku Penyusunan RP3KP yang terdiri dari:

• Pemberi Kerja selaku Penanggung Jawab Operasional• Tim Pelaksana Pekerjaan Operasional Pekerjaan• Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) selaku Narasumber dan Pemantau Kegiatan.

2. Kajian Kebutuhan Pekerjaan dan Penajaman Rencana Kerja (Langkah 2)

a. Kajian kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari:• Kebutuhan data minimum dan ketersediaan data yang ada• Kajian awal isu dan permasalahan mendasar PKP yang diperoleh dari masukan Pemberi

Kerja• Kebutuhan penyesuaian strategi pelaksanaan pekerjaan terkait ketersediaan dan

kendala sumber daya yang ada

b. Penajaman Rencana Kerja, dengan melakukan penyesuaian usulan rencana kerja terhadap hasil kajian kebutuhan pelaksanaan pekerjaan

c. Penyepakatan Rencana Kerja Bersama, mencakup: penyepakatan sasaran, tolok ukur, pembagian peran pelaku, serta kerangka waktu pekerjaan sebagai bagian dari Rencana Kerja.

3. Pelaksanaan Sosialisasi Pekerjaan dan Workshop Identifikasi Permasalahan PKP

a. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi dan Workshop Identifikasi Permasalahan PKP yang mencakup:• Penyiapan materi Sosialisasi mengenai RP3KP dan kebutuhan dukungan pelaksanaan

kegiatannya.• Penyiapan materi Workshop guna mengidentifikasi permasalahan PKP• Identifikasi stakeholder yang akan dilibatkan dalam Workshop• Penyiapan proposal dan undangan kegiatan Sosialisasi dan Workshop


|II-8

RP3KPKOTA


• Penyiapan perangkat pendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Workshop yang terdiri dari:o Tempat penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Workshopo Perangkat audio-visual sebagai alat peragao Seminar-kit bagi peserta kegiatan

b. Menyelenggarakan Sosialisasi dan Workshop dengan materi:• Pemahaman RP3KP• Rencana Kerja Penyusunan RP3KP• Kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan• Melakukan kajian bersama guna mengidentifikasi kondisi umum dan permasalahan

PKP.• Mendiskusikan peta permasalahan PKP yang memuat informasi mengenai:

o Lokasi permukiman bermasalaho Pokok permasalahan yang dihadapio Indikasi prioritas permasalahan yang perlu segera ditanganio Indikasi potensi permasalahan yang perlu diantisipasi

• Mendiskusikan alternatif penanganan permasalahan PKP yang telah dijabarkan peta permasalahannya

• Menyepakati bersama berbagai bentuk tindak lanjut hasil Workshop berupa:o Kesiapan masing-masing instansi/sektor dalam mendukung proses inventarisasi

informasi PKPo Kesiapan untuk dilibatkan kembali dalam proses Workshop selanjutnya.

c. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dan Workshop, sebagai bahan bagi penyiapan desain pelaksanaan survey inventarisasi data, dengan fokus:• Penajaman jenis data dan sumber data• Pemahaman lokasi yang akan menjadi fokus pendataan Keluaran Pelaksanaan

Sosialisasi:o Pemahaman stakeholder terhadap RP3KP dan proses penyusunannyao Kesediaan stakeholder untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan

RP3KP sesuai dengan kapasitasnya Keluaran pelaksanaan Workshop:

o Isu-isu terkait pembangunan sektor PKPo Lokasi-lokasi permukiman bermasalah yang perlu menjadi fokus studi dan

inventarisasi datao Ketersediaan data dan informasi sekunder di lingkungan instansi Pemda yang

dapat digunakan dalam penyusunan RP3KPo Kesediaan dukungan instansi dalam proses inventarisasi data PKP

d. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dan Workshop, sebagai bahan bagi penyiapan desain pelaksanaan survey inventarisasi data, dengan fokus:• Penajaman jenis data dan sumber data• Pemahaman lokasi yang akan menjadi fokus pendataan Keluaran Pelaksanaan

Sosialisasi.• Pemahaman stake holder terhadap RP3KP dan proses penyusunannya


|II-9

RP3KPKOTA


• Kesediaan stakeholder untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan RP3KP sesuai dengan kapasitasnya

Keluaran pelaksanaan Workshop:

• Isu-isu terkait pembangunan sektor PKP• Lokasi-lokasi permukiman bermasalah yang perlu menjadi fokus studi dan inventarisasi

data• Ketersediaan data dan informasi sekunder di lingkungan instansi Pemda yang dapat

digunakan dalam penyusunan RP3KP• Kesediaan dukungan instansi dalam proses inventarisasi data PKP

4. Persiapan dan Pelaksanaan Survey (Langkah 3)

a. Persiapan Survey

Prosedur yang dilakukan:1. Mengidentifikasi jenis data yang dibutuhkan 2. Membuat desain survey, dilengkapi dengan tabel check list data.

Langkah-langkah kegiatan persiapan survey antara lain:1. Langkah Kegiatan, antara lain memuat:

a. Persiapan Survey: Penyiapan perlengkapan survey, koordinasi dengan pihak terkait, pembagian tim survey dan persiapan keberangkatan tim (deployment)

b. Teknis Pelaksanaan Survey: langkah/ metode survey2. Organisasi Tim Survey: berisi penentuan dan pembagian tugas personil pelaksana

survey

3. Jadwal Survey: berisi kerangka waktu untuk kegiatan survey

4. Perangkat Penunjang Survey: berisi daftar perangkat penunjang survey yang perlu disediakan:

Surat pengantar survey dan permohonan izin pengambilan data Perangkat dokumentasi seperti kamera digital, video camera, dan perekam suara

(voice recorder). Perangkat kerja lainnya seperti alat tulis, komputer laptop, alat komunikasi, dll-

(jika diperlukan). Kuesioner dan checklist data berdasarkan jenis data, sumber data dan cara

survey yang akan dilakukan.

5. Kebutuhan Tindak Lanjut Hasil Survey: berisi rencana metode analisis dan kajian yang akan dilakukan terhadap data hasil survey, dan bentuk keluaran analisis data.


|II-10

RP3KPKOTA


Tabel II.1Tabel Check List Data

Sumber Data Jenis InformasiMetode

InventarisasiData

Sasaran Responden

Cheklist Ketersediaan

Data

AdaTidak ada

Produk-produk kebijakan daerah

(RPJP, RPJM, Renstra)

Data & Peta Daya Dukung Lingkungan

bagi Kawasan Terbangun

Survey Sekunder

Bappeda X

Data & Peta Guna Lahan Eksisting

Survey Sekunder

Bappeda X

Data & Peta Sumber Mata Air Baku

Survey Sekunder

Bappeda X

Rencana Struktur (Arahan Fungsi BWK)

Survey Sekunder

Bappeda X

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang (Arahan Guna Lahan

Permukiman)

Survey Sekunder

Bappeda X

b. Pelaksanaan Survey

Prosedur yang dilakukan melakukan survey primer maupun sekunder untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, sesuai dengan desain survey yang telah dibuat sebelumnya.

5. Penyusunan Kebijakan Makro Pembangunan Kabupaten (Langkah 4)

a. Penyusunan Kebijakan Makro Pembangunan Kabupaten Prosedur yang dilakukan:

1. Gunakan data kebijakan makro pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil langkah, dengan rincian data sbb:• Data Kebijakan Makro Pembangunan/ Produk-produk Kebijakan Daerah (RPJM):

- Visi, Misi, Renstra Pembangunan Kabupaten.- Latar belakang, tujuan, sasaran pembangunan Daerah, serta keterkaitan lintas

sektor dalam pembangunan daerah.- IPM Kabupaten.

• Prioritas-prioritas Pembangunan Daerah .

2. Identifikasi-uraikan latar belakang, tujuan, sasaran visi, misi, dan strategi pembangunan Kabupaten.


|II-11

RP3KPKOTA


3. Identifikasi-uraikan keterkaitan lintas sektor dalam pembangunan daerah.4. Buat uraian data pendukung yang terkait dengan potensi penyelenggaraan PKP daerah

(IPM, Renstra Sektoral terkait PKP, dsb).

b. Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah KabupatenProsedur yang dilakukan:1. Gunakan data kebijakan penataan ruang daerah yang diperoleh dari hasil langkah,

dengan rincian data sbb:- Data dan Peta Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten- Data penetapan kawasan-kawasan khusus dan pusat pengembangan/ kegiatan

Kabupaten dengan fungsi strategis2. Identifikasi-uraikan fungsi dan kedudukan wilayah Kabupaten dalam lingkup Provinsi,

kota dan nasional. 3. Identifikasi-uraikan rencana struktur tata ruang Kabupaten, yang meliputi:

- Struktur Sistem Pusat Pengembangan/ Pusat Kegiatan Kabupaten dengan fungsi strategis

- Pembagian wilayah pengembangan- Struktur Guna Lahan dan Pola pemanfaatan ruang

4. Memetakan arahan struktur tata ruang kabupaten/kota.

c. Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan dan Pengembangan PKP KabupatenProsedur Identifikasi Kebijakan PKP Kabupaten/Kota:1. Gunakan profil kebijakan penataan ruang Kabupaten/kota yang diperoleh dari

kegiatan, Peta Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang, sebagai dasar identifikasi kebijakan PKP.

2. Identifikasi-uraikan rencana Struktur Permukiman dan Jaringan infrastruktur pendukung permukiman di Kabupaten/kota

3. Identifikasi-uraikan arahan kebijakan dan lokasi pengembangan kawasan khusus PKP Kabupaten/kota

4. Peta-kan arahan lokasi pengembangan PKP Kabupaten/kota.

Prosedur Identifikasi Program Pembangunan dan Pengembangan PKP Kabupaten/kota:5. Gunakan data terkait Program Pembangunan dan Pengembangan PKP

Kabupaten/kota, yang diperoleh dari hasil langkah, dengan rincian data sbb:• Program-program Pembangunan Rumah Baru• Program-program Peningkatan Kualitas Permukiman• Program-program PKP pada Kawasan Khusus

6. Identifikasi-uraikan Program Jangka Menengah (PJM) sektor PKPpada Kabupaten/kota yang bersangkutan, untuk mengidentifikasi program-program pembangunan dan pengembangan PKP yang ada di tingkat Kabupaten/kota

7. Gunakan Peta program pengembangan PKP untuk mendukung pemaparan Profil Program PKP ini.

8. Jika Peta program pengembangan PKPbelum tersedia, lakukan pencatatan ulang dan tabulasikan data Program Pembangunan dan Pengembangan PKP yang ada di tingkat tersebut, (meliputi: program, kegiatan, pembiayaan, arahan lokasi program, dst).


|II-12

RP3KPKOTA


Setelah itu, dipetakan program pengembangan PKP untuk mendukung pemaparan Profil Program PKP.

6. Penyusunan Profil Kondisi Sosial - Kependudukan (Langkah 5)

a. Penyusunan Profil Kondisi Sosial – Kependudukan Prosedur yang dilakukan:1. Gunakan data terkait kondisi sosial dan kependudukan (unit data Kecamatan), dengan

rincian data sbb:• Jumlah dan persebaran penduduk berdasarkan usia dan pendidikan• Jumlah KK (Kepala Keluarga/ rumah tangga) berdasarkan mata pencaharian, dan

segmentasi pendapatan• Kepadatan penduduk dan data jumlah Penduduk 5 tahun terakhir

(Laju Pertumbuhan Penduduk)2. Buat tabulasi data (pembuatan tabel untuk kompilasi dan penjumlahan data)

kependudukan3. Sosial dan kependudukan yang diperoleh.4. Uraikan juga beberapa trend/ kecenderungan (kualitatif) terkait faktor pemicu

migrasi,karakteristik dan preferensi bermukim migran.

b. Penyusunan Profil Perekonomian dan Budaya DaerahProsedur yang dilakukan:1. Gunakan data terkait kondisi ekonomi di tingkat Kabupaten/kota, yang diperoleh dari

hasil langkah, dengan rincian data sbb:• PDRB dan Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten• Jumlah Tenaga Kerja/ Sektor• Jenis Pekerjaan dan Segmentasi Pendapatan Penduduk

2. Buat tabulasi data (pembuatan tabel untuk kompilasi dan penjumlahan) data perekonomian

3. Buat deskripsi/ uraian yang diperlukan dan dapat menunjang penyajian tabel data, dari masingmasing data perekonomian daerah yang diperoleh

4. Uraikan kecenderungan budaya bermukim penduduk, yang antara lain terkait dengan lokasi, jenis konstruksi/ karakteristik bahan bangunan lokal dan kebiasaan bermukim penduduk.

Kawasan Khusus berdasarkan Permenpera RI No. 14/PERMEN/M/2006, tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, terdiri dari PKP pada :• Kawasan industri• Kawasan perbatasan• Kawasan nelayan• Kawasan pertambangan• Kawasan pertanian – agropolitan• Kawasan pariwisata• Kawasan pelabuhan• Kawasan cagar budaya• Kawasan rawan bencana• Kawasan dan kawasan lainnya yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk

pekerja informal di sektor khusus, kekumuhan, serta adanya isu lingkungan terjadi


|II-13

RP3KPKOTA


terutama pada kawasan di mana ketersediaan prasarana dan sarana umum belum memadai.

Kawasan khusus lain di luar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri di atas, dapat ditetapkan sesuai dengan karakter dan kebutuhan Kabupaten terkait, misal kawasan khusus PKP berdasarkan adat budaya lokal.* Jenis Kawasan Khusus berbeda antar daerah, tergantung ada / tidaknya kawasan Khusus di daerah terkait.

7. Penyusunan Profil Umum PKP Wilayah Kabupaten/kota (Langkah 6)

a. Penyusunan Profil Umum PKP Wilayah Kabupaten/kotaProsedur yang dilakukan:1. Gunakan profil pada kegiatan 5b, peta guna lahan dan peta arahan struktur PKP

Kabupaten, untuk menyusun profil umum Permukiman wilayah Kabupaten/kota (terkait tata ruang) di tingkat Kabupaten/kota.

2. Identifikasi kondisi kawasan PKP berdasarkan karakteristiknya (kawasan perkotaan atau perdesaan), dengan cara membuat peta sebaran kawasan PKP eksisting yang dilengkapi dengan foto dan keterangan.

3. Identifikasi-uraikan peta sebaran tersebut, dengan penjabaran profil yang antara lain menunjukkan:• Karakteristik kawasan perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten/kota• Identifikasi kawasan PKP yang sesuai peruntukan lahannya• Identifikasi kawasan PKP bermasalah, dan tidak sesuai peruntukan lahannya.

b. Penetapan Wilayah Perencanaan RP3KP Prosedur yang dilakukan:1. Gunakan profil kebijakan penataan ruang yang diperoleh dari kegiatan dan peta

arahan struktur PKP Kabupaten/kota, sebagai dasar penetapan wilayah Perkotaan sebagai wilayah perencanaan RP3KP Kabupaten/kota.

2. Tentukan wilayah Kabupaten/kota yang merupakan wilayah perencanaan RP3KP (lakukan delineasi) berdasarkan pertimbangan bahwa: wilayah perkotaan yang telah berkembang wilayah perdesaan yang cepat berkembang wilayah perdesaan yang diarahkan berkembang menjadi wilayah perkotaan permukiman kawasan khusus: kawasan pesisir, nelayan, transmigrasi, dsb

3. Uraikan wilayah perencanaan RP3KP tersebut dalam lingkup (unit data) kabupaten/kota untuk memudahkan proses analisis pada tahap selanjutnya.

c. Penyusunan Profil PKP di Wilayah Perencanaan RP3KP Prosedur yang dilakukan:1. Gunakan profil penetapan wilayah perkotaan dalam Kabupaten/kota dari hasil

kegiatan, untuk mengidentifikasi kondisi PKP di kawasan berkarakteristik perkotaan dalam wilayah Kabupaten/kota

2. Gunakan data terkait Kondisi Umum PKP pada wilayah perkotaan dalam Kabupaten/kota yang diperoleh dari hasil langkah, dengan rincian data sbb:• Jumlah/Stok Perumahan yang tersedia• Kepadatan Rumah (Tingkat Hunian, Kepadatan Bangunan)• Sebaran PKP berdasarkan kategorinya (Perumahan Formal, Swadaya dan

Perumahan di kawasan khusus)


|II-14

RP3KPKOTA


• Kondisi Fisik Rumah (Permanen, Semi-Permanen, Non-Permanen)• Kepemilikan Lahan dan Bangunan Rumah (Kepemilikan Lahan, Kepemilikan

Bangunan)3. Padukan hasil survey sekunder dengan hasil observasi/ kunjungan lokasi

4. Identifikasi kondisi umum perumahan, dengan cara membuat peta sebaran perumahan yang dilengkapi dengan foto dan keterangan.

5. Buat pengolahan dan tabulasi data (pembuatan tabel untuk kompilasi dan penjumlahan data) PKP eksisting yang diperoleh,

6. Buat deskripsi yang diperlukan dan dapat menunjang penyajian tabel data kondisi PKP eksisting yang diperoleh.

d. Inventarisasi Rencana Pembangunan PerumahanProsedur yang dilakukan:1. Gunakan data terkait yang diperoleh dari hasil langkah (4b), dengan rincian data sbb:

• Rencana Pembangunan PKP oleh Pengembang (IMB/ Izin Prinsip untuk Developer)

• Rencana Pembangunan PKP Non-Developer (IMB perorangan)

2. Buat tabulasi data (pembuatan tabel untuk kompilasi dan penjumlahan data)3. Buat deskripsi yang diperlukan dan dapat menunjang penyajian tabel data, dari

masing-masing data yang diperoleh.

e. Penyusunan Profil Layanan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) PKP.Prosedur yang dilakukan:1. Gunakan data terkait layanan PSU Permukiman tingkat Provinsi (PSU Wilayah), yang

diperoleh dari hasil langkah, yang dirinci berdasarkan kategorisasi PSU*, terkait:• Data dan informasi tentang layanan sarana dan prasarana PKP (jaringan air bersih,

jaringan air kotor, jaringan drainase, jaringan listrik, jaringan jalan, Fasos dan Fasum) , terkait :- Struktur jaringan dan sistem PSU yang menunjang kegiatan sektor PKP- Jumlah, Sebaran, dan Kapasitas layanan (Jumlah Rumah Tangga yang terlayani)

2. Gunakan peta sistem jaringan PSU, dan buat deskripsi yang diperlukan dan dapat menunjang informasi data PSU PKP yang diperoleh.

*Kategorisasi PSU berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 34 /Permen /M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan.

Tabel 2.2Kategori PSU Kawasan

No Komponen Kawasan Skala Besar Kawasan Khusus

I Prasarana

1. Jalan Jalan lokal primer/ sekunder kawasan Jalan/primer/ sekunder kawasan, jalan diatas air

2. Drainase Drainase Primer dan Sekunder kawasan Primer dan sekunder kawasan

3. Air limbah Terpusat, setempat Terpusat, setempat


|II-15

RP3KPKOTA


4. Persampahan Tempat pengolahan sementara/akhir, komposter

Komposter,tempat pengolahan sementara.

5. Air Minum PDAM/ Artesis PDAM/ Artesis

II Sarana

1. Tempat Pendidikan

TK, SD, SLTP dan SMU SD, SLTP

2. Layanan Kesehatan

Klinik, Puskesmas, RS C, B dan A Klinik, Posyandu, puskemas pembantu.

3. Layanan Perdagangan

Warung, Restoran, pujasera, Pasar tradisonal, minimarket, perkantoran.

Warung pujasera, pasar, temapt pelelangan ikan.

4. Fasos dan fasum Rumah ibadah, balai pertemuan, kantor.

Rumah ibadah, balai pertemuan

5. Temapat olah raga

Gedung, lapangan olah raga. Lapangan olah raga

6. Pemakaman Pemakaman ---

7. Ruang terbuka hijau

Taman Taman, temapt penjemuran ikan.

8. Terminal Halte Dermaga

III Utilitas Umum

1. Jaringan air minum

Distribusi Distribusi, terminal air, HU

2. Jaringan Listrik Gardu dan jaringan (PLN), genset. Gardu dan jaringan (PLN), genset.

3. Jaringan telpon Jaringan (telkom) Jaringan (telkom)

4. Jaringan gas Jaringan (migas) Jaringan (migas)

5. Transportasi Angkutan Umum Angkutan Umum

6. Pemadam Kebakaran

Perlengkapan pemadanm kebakaran Perlengkapan pemadam kebakaran

8. Penyusunan Profil Kelembagaan PKP Kabupaten/kota (Langkah 7)

a. Penyusunan Profil Kelembagaan PKP Kabupaten/kota

Prosedur yang dilakukan:

1. Gunakan data terkait Kelembagaan Penyelenggara PKP ditingkat Kabupaten/kota yang diperoleh dari hasil langkah (4b),

2. Identifikasi-uraikan Lembaga/Institusi Penyelenggara PKP (Pemda, Swasta, Kelompok Swadaya Masyarakat)

3. Identifikasi-uraikan Fungsi dan Peran/Tupoksi Kelembagaan Daerah (dalam perencanaan pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian pembangunan PKP).


|II-16

RP3KPKOTA


b. Penyusunan Profil Pembiayaan PKP Kabupaten/kotaProsedur yang dilakukan:1. Gunakan data terkait Pembiayaan PKP Kabupaten/kota di yang diperoleh dari hasil

langkah, dengan rincian data sbb:

• Lembaga/ Institusi Pembiayaan PKP Pemerintah dan Non Pemerintah

• Sumber-sumber dan Skema Pembiayaan PKP oleh Lembaga/Institusi Pembiayaan Pemerintah dan Non Pemerintah

2. Identifikasi-uraikan Lembaga/Institusi Pembiayaan PKP (Pemerintah dan Non Pemerintah)

3. Identifikasi-uraikan fungsi dan peran/Tupoksi Lembaga/institusi Pembiayaan PKP

4. Identifikasi-uraikan sumber-sumber dan skema pembiayaan PKP oleh lembaga/ institusi pembiayaan pemerintah dan non pemerintah

9. Analisis Implikasi Kebijakan Tata Ruang Terhadap Struktur Permukiman Wilayah Kabupaten/kota (Langkah 8)

a. Analisis Implikasi Kebijakan Tata RuangTerhadap Struktur Permukiman Wilayah Kabupaten/kota


1. Gunakan data mengenai : Peta Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten,yang tercantum dalam RTRW

Kabupaten, dari Profil Kebijakan Tata Ruang Daerah Kebijakan pengembangan kawasan khusus dan struktur permukiman di

Kabupaten/kota, Data penetapan pusat pengembangan/kegiatan kabupaten dengan fungsi strategis

(kawasan agropolitan, perkebunan, pesisir, lindung, dan kawasan lainnya; beserta fungsi khususnya), berupa uraian dan peta, yang diperoleh dari profil kebijakan penataan ruang, RTRW Kabupaten/kota,

2. Analisis, melalui penguraian, implikasi rencana struktur tata ruang Kabupaten/kota yang menetapkan pusat pengembangan kegiatan kabupaten pada kawasan-kawasan tertentu (perdagangan, industri, pelabuhan, dll) terhadap struktur permukiman di wilayah Kabupaten/kota, atas :

Permasalahan permukiman yang mungkin timbul akibat penetapan pusat pengembangan kegiatan Kabupaten/kota

Kebutuhan program pembangunan dan pengembangan PKP yang diperlukan untuk mendukung pusat pengembangan kegiatan Kabupaten/kota, serta menyelesaikanpermasalah yang timbul.

3. Analisis, melalui penguraian, implikasi rencana struktur tata ruang Kabupaten/kota yang menetapkan pusat pengembangan kegiatan Kabupaten/kota pada kawasan-


|II-17

RP3KPKOTA


kawasan tertentu (perdagangan, industri, pelabuhan, dll) terhadap permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten/kota, atas :

Permasalahan permukiman yang mungkin timbul akibat penetapan pusat pengembangan kegiatan Kabupaten/kota.

Keluaran:Implikasi kebijakan tata ruang terhadap:- Permasalahan permukiman- Program pembangunan dan pengembangan PKP

Implikasi Kebijakan Tata ruang terhadap permukiman perdesaan Kabupaten/kota difokuskan pada kawasan khusus, misalnya kawasan pesisir, nelayan, transmigrasi, dsb, dan ditetapkan arahan umumnya.

Kebutuhan program pembangunan dan pengembangan PKP yang diperlukan untuk mendukung pusat pengembangan kegiatan Kabupaten/kota, serta menyelesaikan permasalah yang timbul.

b. Implikasi Kebijakan Tata Ruang Terhadap Pembangunan dan Pengembangan PKP Wilayah Perkotaan Kabupaten/kota

Prosedur yang dilakukan:1. Gunakan data mengenai :

Peta Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten, yang tercantum dalam RTRW Kabupaten/kota, dari Profil Kebijakan Tata Ruang Daerah yang diperoleh.

Kebijakan pengembangan kawasan khusus dan struktur permukiman di Kabupaten/kota,

Data penetapan pusat pengembangan/kegiatan kabupaten dengan fungsi strategis (kawasan agropolitan, perkebunan, pesisir, lindung, dan kawasan lainnya; beserta fungsi khususnya), berupa uraian dan peta, yang diperoleh dari profil kebijakan penataan ruang, RTRW Kabupaten,

Penetapan wilayah perkotaan Kabupaten/kota, Data mengenai profil umum PKP wilayah Kabupaten/kota, Data mengenai profil PKP wilayah perkotaan Kabupaten/kota,

2. Analisis, melalui penguraian, implikasi rencana struktur tata ruang Kabupaten/kota yang menetapkan pusat pengembangan kegiatan kabupaten pada kawasan-kawasan tertentu (perdagangan, industri, pelabuhan, dll) terhadap permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten/kota, atas :

Permasalahan permukiman yang mungkin timbul akibat penetapan pusat pengembangan kegiatan Kabupaten/kota

Kebutuhan program pembangunan dan pengembangan PKP yang diperlukan untuk mendukung pusat pengembangan kegiatan kabupaten, serta menyelesaikan permasalah yang timbul.

Prosedur kegiatan 9 ini secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 3.3


|II-18

RP3KPKOTA


Gambar 2.2 Prosedur 9, Analisa Implikasi Tata Ruang Terhadap Pembangunan dan Pengembangan PKP

10. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Perkotaan Kabupaten/kota merupakan kajian atas kemampuan fisik wilayah perkotaan kabupaten dalam menampung perkembangan permukiman (Langkah 9)

a. Analisis wilayah terlarang untuk pembangunan perumahan (negative list)

Prosedur yang dilakukan :

1. Gunakan hasil kompilasi data atas peta kesesuaian lahan Kabupaten/kota, profil kebijakan tata ruang kabupaten (RTRW Kabupaten/kota) dari langkah 5.

2. Buat daftar negatif list pengembangan permukiman yang terdiri dari :

guna lahan/kawasan lindung pada peta tersebut, yang termasuk dalam kawasan negative list yang terlarang bagi pengembangan kawasan permukiman.(kriteria kawasan lindung *)

kawasan yang telah ditetapkan dalam peraturandaerah, RTRW, sebagai kawasan dengan fungsi khusus dan strategis, seperti : kawasan agropolitan, kawasan militer, kawasan industri besar,dan lahan dengan penguasaan besar.

3. Sebutkan sebaran lokasi/tempat negative list tersebut.

4. Tunjukkan kawasan/guna lahan negative list dan sebaran lokasinya.


|II-19

RP3KPKOTA


Kriteria kawasan lindung yang menjadi negative list pengembangan permukiman, mengacu pada Keppres No. 32 Tahun 1990, mengenai Penetapan Kawasan Lindung, dengan jenis kawasan lindung berikut:1. Kawasan Hutan Lindung2. Kawasan Suaka Alam & Cagar Budaya (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman

Nasional)3. Kawasan rawan bencana alam (rawan letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor,

gelombang pasang dan banjir)4. Waduk/ danau/ bendungan dan sekitar mata air5. Sungai & sempadannya6. Kawasan pesisir

b. Analisis Daya Tampung PKP Wilayah Perkotaan Provinsi


1. Gunakan data mengenai :a) Data luas dan sebaran (peta) permukiman eksisting;b) Data luas dan sebaran (peta) kesesuaian lahan permukiman yang dapat

dikembangkan berdasarkan ketentuan kesesuaian lahan;c) Ketentuan perbandingan antara luas lahan permukiman dengan PSU, yang

terdapat dalam RTRW (bila terdapat ketentuan);d) Hasil penetapan delineasi wilayah Kabupaten/kota.

2. Luas Lahan bagi PKP di lahan yang sesuai untuk peruntukan permukiman dan masih belum terbangun per kecamatan, berdasarkan rumus berikut.

3. Petakan wilayah yang disediakan lahan PKP bagi kawasan permukiman baru dan PSU baru di wilayah perkotaan Provinsi. kemudian hitung perbandingan luas lahan bagi permukiman dan PSU dengan ketentuan komposisi perbandingan, dapat dilakukan dengan asumsi berikut : Menggunakan ketentuan proporsi perbandingan sesuai yang ditetapkan dalam

RTRW Provinsi seperti pada gambar berikut ini.


Luas Lahan PKP = Luas lahan yang sesuai untuk permukiman – Luas lahan pemukiman terbangun yang terletak dikawasan yang sesuai untuk permukiman…………(rumus I)

|II-20

RP3KPKOTA


Gambar 2.3Ketentuan Proporsi Perbandingan Luas Lahan Permukiman Baru dan Luas Lahan PSU dengan Asumsi

Perbandingan Sesua Ketetapan RTRW x% ; y%

Bila pada RTRW Kabupaten/kota tidak ditentukan asumsi proporsi tersebut, maka dapat menggunakan proporsi 70 % : 30 % (luas permukiman : luas PSU), seperti pada diagram berikut :

Gambar 2.4Ketentuan Proporsi Perbandingan Luas Lahan Permukiman Baru dan Luas Lahan PSU dengan Asumsi

Perbandingan 70% : 30%

Langkah selanjutnya adalah menghitung daya tampung PKP, dengan menghitung jumlah rumah yang dapat dibangun pada lahan yang dapat dikembangkan menjadi permukiman baru dengan asumsi luas lahan berdasarkan proporsi 1 : 3 : 6 sebagai berikut : type kecil 200 m2 (proporsi “6”), menengah 400


|II-21

RP3KPKOTA


m2 (proporsi “3”) dan type besar 600 m2 (proporsi “1”). Kemudian tabulasikan hasil hitungan luas lahan dan daya tampung (jumlah rumah baru) tersebut.

Gambar 2.5Analisis Daya Tampung PKP pada Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota

11. Proyeksi Kebutuhan berdasarkan pertumbuhan rumah tangga/ KK dan Backlog (Langkah 10)

a. Proyeksi Kebutuhan berdasarkan pertumbuhan rumah tangga/ KK dan Backlog

Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut ;1. Perhitungan Laju Pertumbuhan Rumah Tangga / KK

Gunakan data sebagai berikut :

a) data jumlah rumah tangga 5 tahun terakhir s.d tahun ke-x (tahun terakhir), pada kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah perkotaan;

b) Laju pertumbuhan rumah tangga/KK, bila tidak terdapat dapat gunakan laju pertumbuhan penduduk;

c) Bila laju pertumbuhan rumah tangga/KK tidak tersedia, maka hitung laju pertumbuhan rumah tangga/KK dalam 5 tahun (gunakan data 10 tahun terakhir, bila data tersedia), dengan rumus berikut : Bila pertumbuhan rumah tangga/ KK tetap Pertumbuhan rumah tangga/ KK

tetap Bila setiap tahun, pertambahan rumah tangga/KK memiliki jumlah relatif sama.

b = Pn – P0Keterangan :

b = Jumlah pertambahan rumah tangga/ KK per tahun


|II-22

RP3KPKOTA


Pn = Jumlah rumah tangga/ KK pada akhir tahun perhitunganPo = Jumlah rumah tangga/ KK pada akhir tahun perhitungan

Catatan :− Pertumbuhan rumah tangga/ KK linier, bila pertambahan rumah tangga/KK

per tahun tidak relative sama, tapi tidak menunjukkan lonjakan perkembangan rumah tangga;

− Pertumbuhan rumah tangga/ KK eksponensial, bila setiap tahun, pertambahan rumah tangga/KK memiliki jumlah yang makin lama meningkat, misal 2 kali lipat, 3 kali lipat, dst.

Bila pertumbuhan rumah tangga/KK linier Pn – P0

b = n

b r = x k

½ (P0 + Pn)

Keterangan :

b = Jumlah pertambahan rumah tangga/ KK per tahunPn = Jumlah rumah tangga/ KK pada akhir tahun perhitunganPo = Jumlah rumah tangga/ KK padaawal tahun perhitungann = jumlah tahun, 5 atau 10 (tergantung ketersediaan data)k = konstanta (100)r = laju pertumbuhan per tahun

Catatan Perhitungan Tahun Perencanaan:

Tahun Terakhir = tahun penyusunan analisis RP4D = th ke XTahun awal perencanaan = th ke X + 1Tahun akhir perencanaan = th ke X + 10

2. Hitung Proyeksi Jumlah Rumah Tangga/KKa) Gunakan hasil laju pertumbuhan rumah tangga/KK dari data yang tersedia atau

dari perhitungan di atas;

b) Hitung proyeksi jumlah rumah tangga/KK dari th-x, saat ini, s.d th-x + 10, akhir tahun perencanaan, dengan rumus berikut :

Bila pertumbuhan rumah tangga/KK tetap

Pti = Po + b

Keterangan :Pt = Jumlah Rumah Tangga pada tahun t


|II-23

RP3KPKOTA


Po = Jumlah Rumah Tangga pada tahun 0 (tahun dasar = th-X)b = pertambahan rumah tangga / KKi = tahun ke 1, 2,....., 10

Bila pertumbuhan rumah tangga/KK linier

Pti = Po (1+nir)

Keterangan :Pt = Jumlah Rumah Tangga pada tahun tPo = Jumlah Rumah Tangga pada tahun 0 (tahun dasar = th-X)n = jumlah tahun proyeksir = laju pertumbuhan rumah tangga / KKi = tahun ke 1, 2,....., 10

3. Perhitungan Backlog Kebutuhan Rumah1. Gunakan data jumlah rumah tangga tahun ke-X (tahun terakhir), dan jumlah

rumah tahun ke-X, untuk kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan/kota Provinsi.

2. Hitung backlog kebutuhan rumah dengan rumus berikut :

Backlog = Jumlah Rumah Tangga / KK tahun ke-X – Jumlah Rumah tahun ke-X

Keluaran:a) Laju pertumbuhan rumah tangga/KK;b) jumlah rumah tangga/KK sampai dengan 10 tahun di muka, akhir tahun

perencanaan;c) backlog kebutuhan rumah Kebutuhan Rumah Akibat.

4. Perhitungan Kebutuhan Rumah Akibat Pertumbuhan Penduduka) Gunakan data jumlah rumah tangga/KK tahun ke-X, hasil perhitungan hasil

proyeksi jumlah rumah tangga/KK tahun ke-X s.d tahun ke-X+10, untuk kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan/kota di Provinsi;

b) Hitung jumlah kebutuhan rumah sampai th ke x+10, akhir tahun perencanaan, dengan rumus berikut.

Kebutuhan Rumah th ke i = Proyeksi Jumlah Rumah Tangga/KK th ke i – Jumlah Rumah Tangga / KK tahun ke-X

5. Perhitungan Kebutuhan Rumah Totala) Gunakan hasil perhitungan kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk dan

backlog, untuk kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan/kota di Provinsi, dari hasil perhitungan di atas.

b) Hitung jumlah kebutuhan rumah total (di th ke x+10), akhir tahun perencanaan, dengan rumus berikut.


|II-24

RP3KPKOTA


Kebutuhan Rumah Total (Th ke X+10) = Kebutuhan Rumah Akibat Pertumbuhan Penduduk + Backlog

c) Hitung jumlah demand/kebutuhan rumah berdasarkan proporsi rumah berimbang1 : 3 : 6.

b. Proyeksi Kebutuhan Berdasarkan Segmentasi Pendapatan

Kegiatan yang dilakukan:1. Gunakan data jumlah penduduk berdasarkan segmentasi pendapatan (Miskin,

MBR, berpendapatan menengah - atas) tahun ke-x (tahun terakhir), untuk kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan/kota di Provinsi;

2. Hitung proporsi segmentasi pendapatan penduduk tersebut untuk tiap kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan/kota.

3. Hitung demand rumah di akhir tahun perencanaan pada kawasan perkotaan dan perdesaan berdasarkan segmentasi pendapatan penduduk (miskin, MBR, menengah – atas, yang telah dihitung proporsinya), Catatan ;

Penentuan Segmentasi Pendapatan Penduduk dapat diperoleh dengan pendekatan berikut :• Jumlah Penduduk Miskin = Jumlah Penduduk Pra Sejahtera I• Jumlah Penduduk MBR = Jumlah Penduduk Pra Sejahtera II• Jumlah Penduduk berpendapatan menengah – atas = Jumlah Penduduk Sejahtera

c. Estimasi Kebutuhan Peningkatan Kualitas Permukiman

Prosedur yang dilakukan:Perhitungan Jumlah Penduduk pada Kawasan Bermasalah1. Gunakan data permukiman yang bermasalah berdasarkan jenisnya (padat, kumuh,

pesisir, bencana, dll tergantung pada kondisi Provinsi) pada wilayah perkotaan/kota di Provinsi.

2. Delineasi (batas) kawasan permukiman yang bermasalah tersebut, kemudian petakan;

3. Hitung kebutuhan luas penanganan kawasan permukiman yang bermasalah dengan menghitung luas kawasan tersebut dari peta yang telah dibuat tersebut.

4. Hitung jumlah penduduk yang bisa dilayani per kawasan permukiman bermasalah, dengan alternatif cara sebagai berikut :a) Perhitungan jumlah penduduk pada kawasan permukiman bermasalah.b) Perhitungan jumlah penduduk dengan menggunakan pendekatan luas

kawasan berdasarkan peta : hitung jumlah rumah yang terdapat pada kawasan tersebut hitung jumlah penduduk dengan menggunakan asumsi jumlah penduduk

per rumah/KK, seperti pada rumus berikut.


|II-25

RP3KPKOTA


Jumlah Penduduk = Jumlah Rumah / KK X Asumsi Jumlah Jiwa per Rumah/KK

5. Perhitungan Jumlah PSU pada Kawasan Bermasalah

Langkah-langkah dengan menggunakan prosedur sebagai berikut : hasil perhitungan jumlah penduduk pada kawasan bermasalah dari

perhitungan di atas; Standar pelayanan prasarana dan sarana umum; Hitung kebutuhan PSU yang diperlukan dengan rumus sebagai berikut

. Jumlah Jiwa

Jml PSU = Standar Jml Penduduk Layanan

d. Proyeksi Kebutuhan Penyediaan Rumah BaruKegiatan yang dilakukan:1. Gunakan hasil proyeksi kebutuhan rumah total akibat pertumbuhan rumah tangga/KK dan

backlog pada tahun ke x + 10, kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan/kota di Provinsi;

2. Bagi jumlah total rumah ke dalam proporsi hunian berimbang 1 : 3 : 6.a) Jumlah rumah pada proporsi “1” = 10 % x jumlah total kebutuhan rumahb) Jumlah rumah pada proporsi “3” = 30 % x jumlah total kebutuhan rumahc) Jumlah rumah pada proporsi “6” = 60 % x jumlah total kebutuhan rumah

3. Hitung jumlah rumah baru untuk proporsi “1”, “3”, dan “6” yang akan dibangun secara swadaya dan oleh pengembang dengan proporsi 60 % (secara swadaya), dan 40% (oleh pengembang).

e. Proyeksi Kebutuhan Layanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Pengembangan Rumah Baru

Kegiatan yang dilakukan: Perhitungan kebutuhan tambahan sarana umum

1. Gunakan :a) Hasil perhitungan jumlah tambahan kebutuhan rumah di akhir tahun perencanaan

pendudukb) Pada wilayah perkotaan/kota di Provinsi, c) Standar pelayanan sarana umum seperti pada tabel di atas

2. Hitung jumlah penduduk yang dapat ditampung untuk tambahan rumah tersebut;3. Hitung kebutuhan tambahan sarana berdasarkan tambahan jumlah penduduk tersebut;

Perhitungan kebutuhan tambahan prasarana-utilitas umum 1. Gunakan :

a) Jumlah penduduk tambahan dan kk atau rumah tangga tambahan yang dapat ditampung dari perhitungan di atas;

b) Standar pelayanan prasarana – utilitas umum


|II-26

RP3KPKOTA


2. Hitung kebutuhan tambahan prasarana-utilitas umum berdasarkan tambahan jumlah penduduk tersebut.

Asumsi kebutuhan pelayanan prasarana – utilitas air minum :a) Kebutuhan air minum untuk kegiatan perumahan / rumah tangga = 200 liter/harib) Tingkat kebocoran = 15%

Asumsi kebutuhan pelayanan prasarana – utilitas air limbah :a) Pelayanan air limbah menggunakan sistem on-site dengan septic tank dan truk tangki tinja

untuk mengangkut lumpur tinja ke instalasi IPLT;b) Volume tinja domestik (perumahan) = 65 ltr/jiwa/thn atau 0,000015 ltr/jiwa/hari;c) Daya tampung 1 unit truk tinja = 8 m3;

d) Tingkat pelayanan = 80%

Asumsi kebutuhan pelayanan prasarana – utilitas persampahan :

a) Pola menggunakan pola pengumpulan dan pengangkutan secara komunalb) Timbulan sampah domestik = 2,28 ltr/jiwa/hari;c) Daya Tampung TPS dengan menggunakan container dengan kapasitas 10 m³.d) Kapasitas gerobak

Asumsi kebutuhan pelayanan prasarana – utilitas jaringan drainase : Kebutuhan saluran drainase untuk daerah permukiman didasarkan pada prediksi kebutuhan

jaringan jalan; Jaringan drainase direncanakan di kedua sisi jalan (2 kali panjang jalan), dengan dimensi yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi setempat (curah hujan, pasang surut, dll).

Asumsi kebutuhan pelayanan prasarana – utilitas jaringan listrik :Kebutuhan listrik untuk kegiatan permukiman dihitung berdasarkan standar kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana perumahan perkotaan di Indonesia sebagaimana berikut:

a) Permukiman sederhana (kaveling kecil) membutuhkan daya 450 watt - 900 watt.

b) Permukiman menengah (kaveling sedang) membutuhkan daya 900 watt - 1.300 watt.

c) Permukiman besar (kaveling besar) membutuhkan daya lebih dari 1.300 watt.

Asumsi kebutuhan pelayanan prasarana – utilitas jaringan telepon :Kebutuhan peningkatan pelayanan telepon akibat meningkatnya pertumbuhan permukiman dapat ditentukan dengan cara mengasumsikan bahwa tingkat pelayanan yang diharapkan mencapai 80%,sehingga kebutuhan penambahan sambungan telepon di permukiman baru dapat diperkirakan.

f. Analisa Kebutuhan Kelembagaan dan PembiayaanProsedur yang dilakukan:1. Gunakan data mengenai :

a) profil kelembagaan dan pembiayaan PKP Provinsi;b) Hasil analisis implikasi kebijakan daerah terhadap pengembangan permukiman;c) Hasil workshop1.

2. Identifikasi kebutuhan pembentukan forum dan atau peningkatan dan penguatan kelembagaan sesuai kebutuhan;


|II-27

RP3KPKOTA


3. Gunakan data hasil proyeksi kebutuhan rumah;4. Identifikasi pola-pola pembiayaan yang mungkin dilakukan.

Kebutuhan pengembangan kelembagaan dapat terdiri dari :

1. Pembentukan lembaga baru, dengan jenis forum atau lembaga lainnya, yang berfungsi sebagai:a) wadah berkoordinasi penyelesaian permasalahan;b) wadah penyampaian aspirasi;c) wadah untuk memberikan rekomendasi program.

2. Penguatan lembaga yang sudah ada.

12. Perumusan Persoalan dan Tantangan Pembangunan dan Pengembangan PKP (Langkah 11)


1. Gunakan :a) Hasil Workshop Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan PKP.b) Hasil analisis Kebutuhan Pengembangan PKP.

2. Rumuskan permasalahan yang mendesak ditangani, merupakan permasalahan kabupaten yang memerlukan penangangan secara cepat dan dalam jangka pendek, dengan kriteria sebagai berikut :a) Permasalahan yang dianggap oleh kabupaten dan hasil workshop termasuk prioritas

penanganan cepat/mendesak untuk diselesaikan;b) Permasalahan-permasalahan pada kawasankawasan bermasalah.

3. Rumuskan permasalahan yang perlu diantisipasi, bersifat preventif, dan jangka panjang, dengan kriteria sebagai berikut :a) Permasalahan yang dianggap oleh kabupaten dan hasil workshop termasuk prioritas

penanganan preventif untuk jangka panjang;b) Permasalahan-permasalahan yang merupakan akibat logis dari perkembangan penduduk

dan terkait dengan penyediaan perumahan baru.

13. Workshop Tantangan dan Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan PKP

Prosedur yang dilakukan:1. Gunakan hasil analisis sebagai bahan masukan workshop;2. Gunakan metode FGD (Focus Group Discussion) untuk pelaksanaan workshop ini;3. Undang stakeholder yang terkait dengan pengembangan PKP dari pihak pemerintah, swasta,

LSM, akademis, forum pengembangan PKP, dan pihak lain yang terkait;

4. Selenggarakan workshop, dengan agenda kegiatan :

a) Sosialisasi hasil penyusunan profil dan analisis kebutuhan pengembangan PKP yang telah disusun;

b) Pemberian tanggapan dan masukan atas: Persoalan pembangunan dan pengembangan PKP Konsepsi pembangunan dan pengembangan permukiman yang dapat diterapkan Pemilihan program dan prioritas program pembangunan dan pengembangan PKP

yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pengembangan PKP


|II-28

RP3KPKOTA


Arahan lokasi bagi prioritas program terpilih.

2.2.2. TEKNIK ANALISIS

i. Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan Publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Analisis seperti ini sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, peneliti, dan pengambil keputusan di pemerintahan. Analisis Kebijakan dilakukan dengan menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan (yang relevan dengan kebijakan) dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang waktu. Dan terdapat sejumlah cara di mana penerapan analisis kebijakan dapat memperbaiki proses pembuatan kebijakan.

Salah satu aspek penting dalam analisis kebijakan adalah penciptaan pengetahuan (informasi) yang relevan dengan kebijakan. Informasi, pengetahuan, data dan kebijakan merupakan unsur-unsur yang dibedakan dalam proses kognitif. Informasi adalah data yang telah ditafsirkan dan diorganisir untuk tujuan tertentu yang dapat mengubah pikiran atau tindakan para pembuat kebijakan. relevan dengan kebijakan, berupa; nota kebijakan, paper isyu kebijakan, ringkasan eksekutif, Untuk mengkomunikasikan pengetahuan tersebut, analis menciptakan berbagai dokumen yang lampiran, atau bahkan bahan siaran berita.

Catatan: dokumen-dokumen tersebut pada gilirannya juga berguna sebagai bahan untuk berbagai strategi komunikasi interaktif dalam percakapan, misalnya konferensi, pertemuan, briefing, dengar pendapat, dan berbagai bentuk presentasi lain. Tujuan penciptaan dokumen-dokumen tersebut, dan presentasi lisan, adalah untuk meningkatkan prospek pemanfaatan pengetahuan dan diskusi terbuka antara pelaku kebijakan dalam tahap-tahap proses pembuatan kebijakan. Menurut Dunn, dalam penciptaan pengetahuan, dan dokumen yang dipilihnya, ada beberapa prinsip teknis yang harus diterapkan :

Pertama, Sintesis. Analis sebaiknya mampu membuat sintesa dari berbagai informasi yang telah terkumpul itu, ke dalam suatu naskah yang singkat misalnya N3 halaman dalam bentuk nota kebijakan, 10-20 halaman dalam bentuk paper isyu kebijakan. Semuanya dikemas dalam tulisan yang singkat dan jelas.

Kedua, Organisasi. Analis harus dapat mengorganisir informasi secara koheren, konsisten dan ekonomis. Meskipun dokumen kebijakan bisa saja sangat beragam dalam gaya dan panjang tulisan, tetapi ada kesamaannya, yaitu mancakup diagnosis masalah, ringkasan, identifikasi, evaluasi dan alternatif pemecahan masalah.

Ketiga, Terjemahan. Terminologi dan prosedur analisis kebijakan harus dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pelaku kebijakan. Ini berarti harus ada kemampuan analis untuk mentransformasikan konsep-konsep teoretik yang abstrak ke dalam ungkapan-ungkapan atau argumen-argumen yang lazim digunakan oleh orang awam.

Keempat, Penyederhanaan. Solusi-solusi masalah potensial kebanyakan ruang lingkupnya luas, saling bergantung dan kompleks. Karena itu, analisis [informasi] yang rumit harus dihindari, dan menjadikannya sebuah naraasi yang sederhana.


|II-29

RP3KPKOTA


Kelima, Penyajian Visual. Penyajian visual informasi kuantitatif, semisal dalam bentuk grafik balok, histogram, grafik lingkaran, grafik garis, bisa jadi sangat bermanfaat dalam komunikasi kebijakan.

Keenam, Ringkasan. Pengambil Kebijakan umumnya bekerja dengan agenda yang sangat padat, di bawah tekanan keterbatasan waktu. Karena itu, di bawah keterbatasan waktu, pengambil kebijakan lebih mungkin membaca ringkasan eksekutif atau nota ringkas dibanding misalnya, paper isyu kebijakan yang lengkap. Ketrampilan menyiapkan ringkasan menjadi sangat penting bagi komunikasi kebijakan.

ii. Analisis Kebutuhan (Need Analysis)

Kebutuhan (Need) menurut Briggs adalah ketimpangan atau gap antara “apa yang seharusnya” dengan “apa yang senyatanya”. Gilley dan Eggland menyatakan bahwa kebutuhan adalah kesenjangan antara seperangkat kondisi yang ada pada saat sekarang ini dengan seperangkat kondisi yang diharapkan. Bradshaw mengidentifikasi adanya 5 (lima) jenis kebutuhan yaitu kebutuhan normatif, kebutuhan yang dirasakan, kebutuhan yang diekspresikan, kebutuhan komparatif dan kebutuhan masa datang. Penjelasan masing-masing kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan normatif (normative need) adalah kebutuhan yang ada karena dibandingkan dengan norma tertentu,

b. Kebutuhan yang dirasakan (felt need) dapat disebutkan pula sebagai kebutuhan keinginan. Kebutuhan jenis ini biasanya disampaikan seseorang kalau kepadanya ditanyakan apa yang diperlukan atau diinginkan.

c. Kebutuhan yang diekspresikan/dinyatakan (expressed need). Dapat disamakan dengan pemikiran ekonomi bahwa bila seseorang memerlukan sesuatu maka akan menimbulkan permintaan (demand).

d. Kebutuhan komparatif (comparative need) adalah kebutuhan yang muncul kalau kita membandingkan dua kondisi atau lebih yang berbeda.

e. Kebutuhan masa yang akan datang (anficipated/future need) adalah kebutuhan hasil proyeksi atau antisipasi atas apa yang terjadi dimasa yang akan datang.

Kebutuhan dari hasil analisis ini harus dapat dilaksanakan, diukur, diuji, terkait dengan kebutuhan bisnis yang teridentifikasi, serta didefinisikan sampai tingkat detil yang memadai untuk desain sistem.

Pada dasarnya analisis kebutuhan terdiri atas lima langkah pokok : a. Identifikasi Masalahb. Evaluasi dan sintesisc. Pemodeland. Spesifikasie. Review

Dalam mengindentifikasi masalah kita perlu untuk mengajukan pertanyaan dasar yaitu: Siapakah yang membutuhkan kebijakan dan strategi ini? Siapa yang diuntungkan dengan adanya kebijakan dan strategi ini?


|II-30

RP3KPKOTA


Apakah perlu membuat kebijakan dan strategi ini? Apakah materi yang di angkat sesuai dengan yang dibutuhkan? Masalah apa yang akan diangkat?

Dengan mengembangkan pertanyaaan yang mendasar dari berbagai aspek yang terkait maka akan didapatkan masalah yang akan dan dapat dipecahkan melalui penyusunan kebijakan dan strategi tersebut.

iii. Analisa Kependudukan

Arahan pengembangan kependudukan dilakukan melalui penyusunan berbagai kebijakan seperti arahan pengembangan kependudukan, pengaturan pertumbuhan penduduk, pengaturan penyebaran dan kepadatan penduduk dan pengembangan sumber daya manusia.

Arahan pengembangan kependudukan ini perlu sejalan dengan kebijakan pembangunan lainnya seperti kebijakan pengembangan kawasan, pengembangan ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan kebijakan tersebut selanjutnya di masa mendatang perkembangan penduduk akan menjadi lebih baik dalam beberapa hal berikut :

a. Pertumbuhan penduduk tidak lagi hanya dipengaruhi laju pertumbuhan alami melainkan juga dipengaruhi oleh adanya pergerakan penduduk baik ke dalam maupun keluar . Oleh sebab itu untuk masa-masa selanjutnya diperlukan intervenís yang efektif mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk di masa mendatnag agar lahan yang ada dapat memadahi.

b. Pertumbuhan penduduk perlu disebar secara merata ke seluruh wilayah perencanaan. Hal ini diperlukan intervenís yang efektif untuk menyebarkan penduduk keseluruh wilayah antara lain dengan cara permukiman baru

c. Terjadi transformasi yang efektif dalam masyarakat yang mencakup struktur umur, jenis kelamin, mata pencaharian, dan pendidikan. Dalam hal ini perlu penyiapan kualitas SDM yang mampu menyerap kemajuan teknologi dan beradaptasi terhadap perubahan struktur social dalam masyarakat yang lebih bersifat modern dan terbuka.

d. Terjadinya tranformasi dalam social budaya masyarakat secara positif meliputi perilaku, kebiasaan dan lainnya. Dalam hal ini perlu diantisipasi secara efektif agar masyarakat lokal dapat menerima dan terbuka terhadap kemajemukan/keanekaragaman etnik dan budaya dalam masyarakat secara keseluruhan.

A. Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk

Analisa perkembangan penduduk juga merupakan dasar bagi penentuan tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rencana tata ruang kota. ASPEC kependudukan menjadi penting karena penduduk merupakan subyek sekaligus obyek perencanaan pembangunan. Análisis yang akan dilakukan adalah perkiraan jumlah penduduk, distribusi dan kepadatannya pada masing-masing wilayah kelurahan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang (2013 – 2033).

Jumlah penduduk di masa mendatang dapat diramal atau diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan secara kuantitatif. Hai ini dilakukan dengan menggunakan data pendudukbeberapa tahun sampai tahun terakhir dan análisis kependudukan yang sesuai. Beberapa metode proyeksi penduduk yang sering dipergunakan antara lían :


|II-31

RP3KPKOTA


a. Metode Perkiraan

Perkiraan penduduk dengan menggunakan metode perkiraan merupakan cara yang paling sederhana terutama jika data wilayah perencanaan tidak lengkap. Proyeksi ilakukan dengan membandingkan daerah yang sedang dikaji dengan daerah lain yang dianggap memiliki ciri perkembangan yang sama.

Pola ini sederhana, namun mempunyai pertautan yang cukup rumit. Perkiraan perbandingan dilakukan dengan menganggap pertumbuhan daerah yang diselidiki menganut pola pertumbuhan daerah yang lebih tua yang mempunyai ciri sama dengan darerah yang sedang dikaji untuk mendapatkan perkiraan pertumbuhan penduduk darah yang dikaji untuk beberapa tahun ke depan. Pola ini terbatas penggunaannya dan cara yang biasa ditempuh adalah menggunakan wilayah pola yang cukup luas dimana wilayah kajian menjadi bagian wilayah pola.

b. Metode Pertumbuhan Linear

Metode pertumbuhan linear menggunakan asumís bahwa pertumbuhan atau penurunan penduduk cenderung constan setiap tahunnya dalam artina tidak terjadi lonjakan besar.

Metode ini memiliki rumus sebagai berikut :

Pn = Po + n.a

Dimana :

Pn = Jumlah penduduk pada tahun k enPo = Jumlah penduduk para tahun awala = besarnya perubahan jumlah pendudukn = periode waktu (tahun ke - n)

c. Metode Eksponensial (Bunga Berganda)

Metode Eksponensial (Bunga Berganda) menggunakan asumís tingkat perubahan jumlah setiap tahunnya tidak constan, terdapat factor-faktor yang dapat mempercepat tingkat pertumbuhan penduduk. Metode ini memiliki rumus sebagai berikut :.

Pn = Po ( 1+ r)n

Dimana :

Pn = Jumlah penduduk pada tahun ke - nPo = Jumlah penduduk para tahun awalr = tingkat pertumbuhan penduduk (%)n = periode waktu (tahun ke- n)

d. Teknik Grafik

Tujuan utama penggunaan teknik grafik dalam proyeksi penduduk bukanlah untuk mendapatkan ketetapan perkiraan jumlah penduduk melainkan kecenderungan perkembangan penduduk. Adapun cara peramalan penduduk dengan menggunakan metode ini adalah :

(1.) Jumlah penduduk dari tahun lampau sampai tahun terakhir digambarkan dalam susunan koordinat salib;

(2.) Dengan pertimabngan peramalan, ditarik garis mengikuti titik yang telah dibuat;


|II-32

RP3KPKOTA


(3.) Memperpanjang garis tersebut untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa akan datang.

Teknik grafik memiliki dua klasifikasi dalam pengerjaannya, tergantung kertas kordinat yang digunakan, yaitu “koordinat biasa” dan koordinat “logaritmis”. Penduduk digambarkan sebagai variable tidak bebas dan waktu digambarkan sebagai variable bebas.

B. Distribusi Penduduk

Persebaran penduduk atau konsentrasi penduduk pada suatu wilayah. Konsentrasi penduduk yang cukup tinggi dapat menyebabkan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi pula. Perhitungan mengenai distribusi dan kepadatan penduduk ini dapat dilakukan dengan rumus sederhana, yaitu:

Jumlah pendudukDistribusi Penduduk (%) = X 100

Total Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk (Jiwa)Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) =

Luas Wilayah (Ha)

a. Daya Tampung Penduduk

Ketersedian lahan yang menjadi wilayah perencanaan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyusun kajian ini. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghitung daya tampung penduduk antara lain:

1) Menghitung daya tampung berdasarkan ketersediaan air, kapasitas air yang bisa dimanfaatkan, dengan kebutuhan air per orang perharinya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada saat ini, atau misalnya rata-rata 100 l/jiwa/hari (tergantung standard yang digunakan).

2) Menghitung daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan dengan asumsi masing-masing arahan rasio tersebut dipenuhi maksimum, dan dengan anggapan luas lahan yang digunakan untuk permukiman hanya 50% dari luas lahan yang boleh tertutup (30% untuk fasilitas dan 20% untuk jaringan jalan serta utilitas lainnya). Kemudian dengan asumsi 1KK yang terdiri dari 5 orang memerlukan lahan seluas 100 m2.

Maka dapat diperoleh daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan ini sebagai berikut:

50% {n % x luas lahan (m2)}

Daya tampung (n) = --------------------------------------- x 5 (jiwa)

100

3) Membandingkan daya tampung ini dengan jumlah penduduk yang ada saat ini dan proyeksinya untuk waktu perencanaan. Untuk daerah yang melampaui daya tampung berikan persyaratan pengembangannya.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan:


|II-33

RP3KPKOTA


1) Daya tampung ideal adalah dengan mengambil batasan minimal dari masing-masing perkiraan di atas.

2) Dalam kasus daya tampung ini dilampaui, maka rahan pengembangan disesuaikan dengan batasan daya tampung masing-masing seperti:perlunya tambahan air untuk keperluan penduduk pada daerah yang melampaui daya tampung berdasarkan ketersediaan air, danpengembangan vertikal/bertingkat untuk daerah yang daya tampung berdasarkan rasio tutupan lahannya dilampaui.

3) Daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan didasarkan pada asumsi bahwa lahan permukiman adalah 50% dari daerah yang boleh ditutup. Bila ada angka yang lebih pasti tentunya persentase ini bisa diubah.


Metodologi penyusnan RP3KP

Documents