Home >Documents >MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN ... - .MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN ... - .MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK

Date post:20-Mar-2019
Category:
View:250 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 6 /KEP/M.KUKM/IV/2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

KESATU Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi.

KEDUA Tim Reformasi Birokrasi terdiri atas : 1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; 2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; 3. Tim Kelompok Kerja (POKJA).

KETIGA Susunan keanggotaan Tim Rerformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi mempunyai tugas :

a. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map;

b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;

c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan quick wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan;

2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempunyai tugas : a. Merumuskan cetak biru Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi;

b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam penyusunan cetak biru Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

c. Melakukan kerja sama dengan Tim Kerja Nasional dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

d. Melakukan Internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang Reformasi Birokrasi dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

f. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara berkala kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

g. Mengikutsertakan dan bekerjasama dengan Tim Ahli atau pihak terkait jika diperlukan;

h. Mengadakan rapat-rapat jika diperlukan; dan i. Melaporakan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Tim

Pengarah Reformasi Birokrasi.

3. Tim Kelompok Kerja (POKJA) mempunyai tugas : a. Melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tahapan-tahapan

kerja yang terdapat didalam Road Map dan membantu Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam hal sebagai berikut: 1. Menangani Manajemen Perubahan; 2. Menangani Pengawasan; 3. Menangani Akuntabilitas; 4. Menangani Penataan dan Penguatan Organisasi; 5. Menangani Tatalaksana; 6. Menangani SDM Aparatur; 7. Menangani Peraturan Perundang-Undangan; 8. Menangani Pelayanan Publik.

b. Merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

c. Merumuskan Quick Wins; d. Merancang rencana manajemen perubahan e. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan Quick Wins; f. Melaksnaakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam

Road Map; g. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; h. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder

i. Menjadi agen perubahan; dan j. Melaporakan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Tim

Pelaksana Reformasi Birokrasi.

KELIMA Tim Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

KEENAM Keputusan ini berlaku tanggal 01 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2017

Draft 1. Karo Umum 2. Inspektur 3. Sesmen

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

AAGN PUSPAYOGA

Tembusan Yth : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koperasi dan UKM; 2. Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM; 3. Kepala Biro Perencanaan; 4. Kepala Biro Umum; 5. Kepala Biro Keuangan.

Lampiran : Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor : 1 6 /KEP/M.KUKM/IV/2017 Tanggal : 28 April 2017 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

Kementeriaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

No. Nama Jabatan Kedudukan

1. AAGN. Puspayoga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Ketua

2. Ir. Agus Muharram, MSP Sekretaris Kementerian Sekretaris 3. Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc Deputi Bidang Kelembagaan Anggota 4 Drs. Braman Setyo, MM Deputi Bidang Pembiayaan Anggota

5. Ir. I Wayan Dipta, M.Sc Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Anggota

6. Ir. Yuana Sutyowati Barnas, MM Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha

Anggota

7. Prakoso Budi Susetyo, SE, MM Deputi Bidang Pengembangan SDM Anggota

8. Suparno, SE,MM Deputi Bidang Pengawasan Anggota 9. Ir. Hasan Jauhari, MA Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Anggota

10. Dr. Ir. Muhammad Taufiq, M.Sc Staf Ahli Produktifitas dan Daya Saing Anggota

11. Ir. Abdul Kadir Damanik, MM Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Anggota

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

No. Nama Jabatan Kedudukan

1. Drs. Wasis Hendro Yogie, MM Inspektur Ketua

2. Ir. Halomoan Tamba, M.BA Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Sekretaris

3. Elly Muchtoria, SE Kepala Biro Keuangan Anggota

4. Daniel Asnur, S.Kom, MM Sekretaris Deputi Bidang Pengawasan Anggota

5. Ir. Bonar Hutauruk, MM Kepala Biro Perencanaan Anggota

6. Hardiyanto, S.Sos Kepala Biro Umum Anggota

7. Drs. Toto Sugiyono, MM Asisten Deputi Tatalaksana Koperasi dan UKM Anggota

8. Rulli Nuryanto, SE, M.Si Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan SDM Anggota

9. Salekan, SH, MM Asisten Deputi Keanggotaan Anggota

10. Drs. Sutarjo, MM Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan Anggota

TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) MANAJEMEN PERUBAHAN

No. Nama Jabatan Kedudukan

1. Elly Muchtoria, SE Kepala Biro Keuangan Ketua

2. Refani Anwar Aziz, SH, Mk.n Pit. Kepala Bagian Bendaharaan Anggota

3. Siti Heka Budiyani, SE, MM Analis Kerjasama Anggota

4. Hengki Andrianto, SE Kepala Sub Bagian TU Inspektorat Anggota

5. KMS.M. Oktapiyan Prima Rahario, SE Auditor Pertama Anggota

TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN

No. Nama Jabatan Kedudukan

1. Daniel Asnur, S.Kom, MM Sekretaris Deputi Bidang Pengawasan Ketua

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended