MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN · Peta Sebaran KEK di Indonesia ... Dokumentasi Koordinasi dan Peta Rencana Jalan Tol Dalam Kota ... Peraturan Presiden Republik Indonesia

LAPORAN KINERJA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

Halaman i

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Bismillahirrohmanirrohiim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan

karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2015 dapat disusun

dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu.

Sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman berkewajiban menyusun Laporan Kinerja atas

prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan penggunaan

anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja ini menyajikan target dan capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman Tahun 2015 yang tertuang dalam Pernyataan Kinerja Menteri Koordinator serta

perjanjian kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator dan para Deputi dengan mengacu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Mengingat bahwa Kementerian Koordinator

baru dibentuk pada akhir tahun 2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator

masih dalam proses penyusunan, maka Pernyataan Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2015

belum berdasarkan Renstra. Dapat disampaikan pula bahwa, sebagai kementerian baru,

Kementerian Koordinator baru mengelola anggaran secara mandiri mulai bulan Mei 2015.

Selain menyajikan target dan capaian kinerja tahun 2015, Laporan Kinerja ini juga memuat analisis

perbandingan antara rencana atau target dengan realisasi kinerja. Pencapaian realisasi kinerja

keuangan juga diuraikan dalam sub bab kinerja keuangan.

Kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Kemenko Bidang

Kemaritiman kami ucapkan terimakasih. Laporan Kinerja ini kami dedikasikan kepada seluruh

pemangku kepentingan. Harapan kami Laporan Kinerja ini juga bermanfaat bagi semua pihak yang

membacanya.

Jakarta, Februari 2016

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Republik Indonesia

DR. Rizal Ramli


Halaman ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Kementerian Koordinator Kemaritiman diukur atas dasar pencapaian

rencana kinerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

tahun2013. Kinerja tersebut juga memperhatikan tugas dan fungsi dari Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) yaitu membantu

Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan,

dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman.

Dalam mencapai tujuannya, pencapaian kinerja Kemenko Kemaritimandiukur

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirinci sesuai target setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja hasil (outcome) yang

ditetapkan pada unit kerja eselon I yang akan dicapai melalui kinerja keluaran (output)

dari unit kerja eselon II dibawahnya berupa Indikator Kinerja Kegiatan. Pada

dasarnya Indikator kinerja utama (IKU) Kemenko Kemaritiman sesuai dengan

perjanjian Kinerja tahun 2015 terbagi 2 bagian utama, yaitu: Jumlah dokumen

penyusunan program dan kerjasama serta pengelolaan tata usaha dan keuangan di

masing-masing Deputi; serta Permasalahan bidang koordinasi Deputi yang dapat

dipecahkan dan dikoordinasikan implentasinya sebesar 100%.

Sementara target capaian: Status opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko

Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dan Nilai

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai A; serta Indeks

Persepsi Korupsi dan Reformasi Birokrasi dengan nilai B, merupakan target dalam

Renstra 2015-2019 belum dimasukan dalam target dalam perjanjian kinerja.

Fungsi Kemenko Koordinator Bidang Kemaritiman difokuskan pada upaya

perbaikan mekanisme koordinasi dalam rangka mensinergikan, melaksanakan serta

melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman yang

secara teknis dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi

Kemenko Kemaritiman. Hal ini sesuai dengan rencana strategis Kemenko

Koordinator Bidang Kemaritiman 2015-2019 yang dititikberatkan pada upaya

koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka mewujudkan

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju dan kuat, menuju poros

maritim dunia.


Halaman iii

Sasaran strategis yang tecantum dalam Renstra Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman tahun 2015-2019 yaitu:

1. Terwujudnya pembangunan kedaultan Indonesia sebagai Negara Maritim yang

berperan aktif dalam kerjasama maritime di tingkat regional dan global;

2. Meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam

3. Terjadinya percepata pembangunan dan pemertaan infrastuktur poros maritim

4. Menguatnya jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter

dan berbudaya

5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman.

Adapun penjelasan singkat mengenai pencapaian kinerja lima sasaran strategis

yang diukur dari indikator kinerja utama Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman tahun 2015 adalah sebagai berikut: Secara umum dapat disimpulkan

bahwa unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat

merealisasikan program dan kegiatan tahun 2015 sebagai upaya mencapai tahapan

pembangunan jangka menengah ke-5 tahun 2015-2019. Penyusunan Sasaran Strategis

yang tecantum dalam Renstra Kementerian Kemaritiman tahun 2015-2019 dipastikan

akan meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh

Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman sebagai Kementerian Koordinator

pada tahun-tahun berikutnya.


Halaman iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................. v

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... vi

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 Pembangunan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia ...................... 2

1.2 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ................................... 3

1.3 Isu-Isu Strategi..................................................................................... 4

1.4 Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman ....... 34

1.4.1 Visi dan Misi ............................................................................ 34

1.4.2 Sasaran Strategis kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman ............................................................................ 35

1.5 Susunan Organisasi kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ..... 38

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2015 .......................................... 32 2.1 Peta Starategi ...................................................................................... 40 2.2 Target Kinerja ..................................................................................... 42

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................. 44

3.1 Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ........... 44

3.1.1 Sasaran Strategis (SS) 1 ............................................................. 46

3.1.2 Sasaran Strategis (SS) 2.............................................................. 52




3.2 Kinerja Keuangan ................................................................................. 107

BAB 4 PENUTUP ............................................................................................. 112

LAMPIRAN...................................................................................................... 113

Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ....................... 113

Perjanjian Kinerja Deputi 1 – 4 ...................................................................... 114

Peryataan Reviu Laporan Kinerja .................................................................. 120


Halaman v

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkembangan Pelayaran Rakyat ................................................ 21

Tabel 2. Data Pelabuhan perikanan Indonesia ................................................... 22

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ....................................................... 42 Tabel 4. Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Kemaritiman Tahun 2015 ........................................................................................ 44 Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja SS1 ...................................................... 46

Tabel 6. Target dan Capaian IKU SS1 .............................................................. 46

Tabel 7. Sasaran dan Indikator Kinerja SS2 ...................................................... 52

Tabel 8. Target dan Capaian IKU SS2 .............................................................. 53

Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja SS3 ....................................................... 62

Tabel 10. Target dan Capaian IKU SS3............................................................... 62

Tabel 11. Lokasi Program Pengembangan 24 Pelabuhan .................................... 78

Tabel 12. Sasaran dan Indikator Kinerja SS4 ..................................................... 78

Tabel 13. Target dan Capaian Indikator SS4 ....................................................... 81

Tabel 14 Sasaran dan Indikator Kinerja SS5 ....................................................... 90

Tabel 15 Realisasi DIPA 2015 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman .. 105

Tabel 16 Rincian Persentase Pagu dan Realisasi Belanja TA 2015 ...................... 110


Halaman vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Visualisasi Pembangunan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia .... 2

Gambar 2. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Kemaritiman ............. 13

Gambar 3. Peta Strategis Kementerian Koordinator Kemaritiman ....................... 16

Gambar 4. Diagram Batang Capaian Kinerja SS1................................................ 18



Gambar 7. Peta Lokasi Strategis Sabang ............................................................ 41

Gambar 8. Peta Wilayah Kepulauan Sabang ....................................................... 48

Gambar 9. Peta Sebaran KEK di Indonesia ......................................................... 53

Gambar 10 Peta Destinasi Wisata Bororbudur .................................................... 63

Gambar 11.Diagram Batang Capaian Kinerja SS4 .............................................. 64

Gambar 12.Diagram Batang Realisasi Keuangan Kemenko Bidang

Kemaritiman ................................................................................... 67

Gambar 13 Diagram Batang Realisasi DIPA 2015 Keuangan Kemenko Bidang Kemaritiman Berdasarkan Akun Belanja ......................................... 80

Gambar 14. Diagram Batang Realisasi Anggaran Bulanan Kemenko Kemaritiman ................................................................................... 84 Gambar15.Grafik Persentase Realisasi Anggaran Bulanan Tahun 2015 ............. 84

Gambar 16. Grafik Peta Sebaran KEK di Indonesia ............................................ 93

Gambar 17 . Foto udara KEK Lhokseumawe ..................................................... 94

Gambar 18. Foto Wilayah Zonasi KEK Lhokseumawe ....................................... 94

Gambar 19. Dokumentasi Koordinasi dan Peta Rencana Jalan Tol Dalam Kota

Bandung ......................................................................................... 99

Gambar 20. Realisasi Keuangan Kemenko Bidang Kemaritiman Tahun 2015 ..... 107

Gambar 21. Diagram Batang Realisasi DIPA 2015 Kemenko Bidang

Kemaritiman Berdasarkan Akun Belanja Tahun 2015 ...................... 109


Halaman 1

BAB 1

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 25A

menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara

Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya

ditetapkan dengan undang-undang. Secara faktual wilayah Indonesia memang

merupakan kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui

oleh garis katulistiwa dengan luas laut mencapai 5,8 Juta km2 (yang terdiri dari

3,1 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 perairan ZEE). Luas wilayah laut

Indonesia mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia dan memiliki pulau

sebanyak 17.504 (Dishidros 2004) dengan potensi sumberdaya alam yang sangat

melimpah. Oleh karena banyaknya pulau dan kekayaan alam yang dimiliki,

Indonesia dikenal sebagai zamrud katulistiwa.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang besar dan kaya raya ini juga

dikenal sebagai Benua Maritim Indonesia. Selain itu Indonesia saat ini juga

populer sebagai Negara Maritim. Negara Kepulauan Republik Indonesia terletak

pada posisi silang di antara 2 benua dan 2 samudera besar. Posisi ini sangat

strategis dipandang dari sisi ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan

serta dari sisi politik. Luasnya wilayah laut Indonesia juga menyimpan potensi

kekayaan yang sangat luar biasa. Sumber daya hayati, Sumber daya mineral dan

energi, dan potensi jasa kemaritiman. Laut Indonesia menyimpan 37% spesies

sumberdaya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan

padang lamun. Berbagai species ikan hidup di perairan Indonesia. Ladang minyak

lepas pantai, energi gelombang, energi angin, energi surya, pasang surut dan arus,

yang apabila dimanfaatkan akan memberikan kontribusi perbaikan ekonomi yang

tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Semua itu apabila dimanfaatkan dengan

optimal akan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat

Indonesia.

Namun demikian, posisi strategis dengan segala potensi ekonomi dan

kekayaan alam yang ada itu pada saat ini justru belum dapat memberikan

kontribusi yang maksimal pada kesejahteraan masyarakat dan kejayaan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo menyadari

sepenuhnya bahwa pembangunan nasional harus dilaksanakan berdasarkan visi

Negara Maritim. Oleh karena itu, dalam jajaran Kabinet kerja, pemerintah telah

membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman guna


Halaman 2

menyinergikan pembangunan kemaritiman dalam mengelola dan memanfaatkan

segala potensi maritim bagi kesejahteraan masyarakat dan kejayaan negara.

Harapannya Indonesia sebagai Negara Maritim yang maju, kuat dan mandiri serta

berbasiskan kepentingan nasional dapat segera terwujud.

1.1 Pembangunan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia

Dalam Konferensi Tingkat Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur yang

merupakan salah bagian dalam KTT ASEAN yang berlangsung di Nay Phi Taw,

Myanmar, pada tanggal 12 Nopember 2014, Presiden Indonesia, Joko Widodo

menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurut

Presiden agenda pembangunan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia ini

memiliki lima pilar utama, yaitu:

1. membangun kembali budaya maritim Indonesia;

2. menjaga dan mengelola sumber daya laut;

3. memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;

4. mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;

5. membangun kekuatan pertahanan maritim.

Kita menyadari bahwa untuk mewujudkan hal itu kita memerlukan dukungan

sumberdaya manusia dan Iptek. Visualisasi pembangunan Indonesia menuju

poros maritim dunia dapat digambarkan pada diagram diatas.

Gambar 1: Visualisasi Pembangunan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia

Pembangunan poros maritim dunia memerlukan dukungan sumberdaya

manusia yang berkarakter bangsa bahari dan berdayasaing tinggi. Oleh karena itu

sumberdaya manusia yang diperlukan harus memahami dan menguasai Iptek

serta memiliki budaya bahari yang luhur. Selain itu, jatidiri Indonesia sebagai


Halaman 3

negara maritim yang berdaulat dan mampu mengelola laut dengan baik juga

menjadi fondasi utama dalam pembangunan poros maritim.

Pembangunan poros maritim memiliki sekurangnya 3 (tiga) pilar ekonomi,

yaitu (1) pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, (2) penyediaan dan

infrastruktur poros maritim yang maju dan terpadu, serta (3) pengembangan

industri maritim.

1.2 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121

Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode 2014-2019. Organisasi Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman sampai dengan unit eselon I selanjutnya ditetapkan berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 21

Januari 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Struktur

Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan keputusan dan peraturan tersebut di atas, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Sehubungan dengan hal

itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;

b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait

dengan isu di bidang kemaritiman;

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman;

d. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan negara maritim dan

pengelolaan sumber daya maritim;

e. koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman;

f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.


Halaman 4

Sehubungan dengan tugas koordinasi yang dimiliki Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan:

a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. Kementerian Perhubungan;

c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

d. Kementerian Pariwisata; dan

e. Instansi lain yang dianggap perlu.

1.3 Isu-isu Strategis

1.3.1 Isu Strategis Nasional

1) Penegakan Kedaulatan Maritim

Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah

pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Negara yang berdaulat

berhak untuk menentukan, mengatur dan mengarahkan tujuan Negara yang

ingin dicapai tanpa campur tangan dari pemerintahan negara lain.

Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah NKRI yang merupakan

satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan

laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara

di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan alamyang terkandung

di dalamnya. Di wilayah daratan sampai dengan batas garis air rendah

(lowwater line) atau garis pangkal (base line), termasuk teluk dan muara sungai

yang dibatasi garis pangkal (perairan pedalaman), merupakan wilayah negara

dengan kedaulatan mutlak. Sedangkan wilayah laut yang meliputi laut

teritorial dan perairan kepulauan merupakan wilayah negara dengan

kedaulatan yang dibatasi. Sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982,

wilayah laut tersebut mengakomodasikan berbagai kepentingan internasional

seperti lintas damai, lintas transit maupun lintas alur laut kepulauan.

Meskipun Indonesia memiki kedaulatan penuh atas wilayah NKRI, namun

demikian efektifitas penegakan kedaulatan Negara sangat tergantung pada

beberapa hal, diantaranya:

Sistem Hukum dan Perjanjian Maritim Internasional

Keamanan dan Ketahanan Maritim

Delimitasi Zona Maritim

Navigasi dan Keselamatan Maritim

a. Hukum dan Perjanjian Maritim

Hukum dan perjanjian maritim internasional merupakan aspek legal yang

dapat mencerminkan kedaulatan NKRI atas wilayah laut dan sumberdaya

alam yang dikandungnya. Dalam membuat naskah hukum dan perjanjian

http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat


Halaman 5

internasional hendaknya selalu mengingat pada konstitusi UUD 1945, antara

lain:

Pasal 25A: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara

kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas

dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang;

Pasal 32: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pasal 33: Perekonomian, ayat (2) dan ayat (3)

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat;

Terkait dengan border diplomacy, khususnya mengenai deposit titik-titik

koordinat garis pangkal (base point) kepulauan Indonesia ke Sekjen PBB, harus

menggunakan garis pangkal (baseline) sebagai basis pengukuran batas maritim.

Sementara itu proses negosiasi perlu diupayakan secara maksimal, dimana

selama belum ada kesepakatan menggunakan prinsip peaceful display of

sovereignty.

Dalam melakukan negosiasi perjanjian internasional perlu dikembangkan

diplomasi poros maritim, yang mencakup tiga aspek utama:

1) Kesejahteraan (promosi investasi dan pembangunan sektor kemaritiman

dan kelautan Indonesia secara sistematis dan sinergis memanfaatkan

berbagai forum-forum dan organisasi internasional);

2) Kedaulatan (effective occupation harus ditekankan di setiap pulau dan

wilayah terdepan, menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan 10

negara tetangga serta menjaga stabilitas kawasan dan dunia); serta

3) Keamanan (diplomasi poros maritim kedepan lebih ditekankan pada

diplomasi ekonomi, khususnya untuk pembangunan wilayah RI terdepan).

Untuk mengembangkan kebijakan diplomasi pengawasan strategis, yang perlu

disiapkan antara lain:

1) Penyusunan suatu aturan regional kawasan guna memerangi IUU Fishing;

2) Kerjasama Indonesia dengan lembaga regional yang mengatur kegiatan

pemanfaatan dan konservasi perikanan;


Halaman 6

4) Mengkaji berbagai kerjasama ekonomi bilateral yang tidak memberi

peluang munculnya IUU Fishing;

5) Kerjasama global dengan negara-negara pasar hasil laut dunia, khususnya

AS, Uni Eropa dan Jepang;

6) Mengusahakan komitmen dunia untuk tidak mengimpor hasil laut illegal;

7) Mengupayakan adanya sertifikasi produk perikanan legal Indonesia yang

diakui dunia; dan

8) Meningkatkan upaya diplomasi ekonomi di bidang konservasi perikanan.

b. Keamanan dan Ketahanan Maritim

Maraknya illegal fishing oleh kapal-kapal berbendera asing yang terjadi akhir-

akhir ini merupakan bukti bahwa penegakan hukum di laut masih menghadapi

banyak kendala dan harus ditingkatkan. Demikian pula, banyaknya tindak

kriminal di laut seperti perompakan di sejumlah perairan memerlukan

penanganan lebih serius. Tindakan kriminal lain, seperti destructive fishing,

pencemaran laut oleh kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia,

penyelundupan barang komoditas impor dan ekspor juga memerlukan

perhatian yang sangat serius.

Penguatan implementasi kedaulatan dan hak berdaulat di perairan yurisdiksi

Indonesia antara lain terkait dengan isu: adanya Military Training Area (Area

Alpha dan Bravo) di perairan kepulauan Indonesia; adanya hak-hak

internasional di perairan kepulauan (hak lintas damai, hak lintas ALKI);

perlunya UU tentang Zona Tambahan; perlu kerjasama dengan International

Seabed Authority untuk ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan kekayaanalam

di dasar samudera laut lepas.

Ketahanan maritim adalah kemampuan untuk menangkal setiap ancaman dan

gangguan yang berupaya memperlemah eksistensi Indonesia sebagai negara

maritim. Sekurangnya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi ketahanan

maritim Indonesia, antara lain:

1) aspek politik

2) aspek sosial ekonomi

3) aspek pertahanan dan keamanan

4) aspek budaya

Isu penegakan kedaulatan melalui penguatan ketahanan maritim, disandarkan

pada lima komponen utama yakni: 1) Sistem deteksi pengawasan wilayah;

2) Alutsista sebagai sarana pengawasan namun terkendala dukungan bahan

bakar; 3) Organisasi penegakan hukum seyogyanya berada di bawah


Halaman 7

Komando Gabungan Wilayah; 4) Dukungan anggaran pemeliharaan kapal

dan dukungan bahan bakar yang masih sangat terbatas; serta 5) Peran serta

masyarakat sebagai pelapor kejadian pelanggaran perlu terus dikembangkan

c. Delimitasi Zona Maritim

Batas wilayah NKRI merupakan

salah satu wilayah strategis dalam

penegakan kedaulatan.Terdapat 2

(dua) jenis batas wilayah NKRI,

batas daratan dan batas maritim.

Batas maritim ada 2 (dua) jenis pula,

yakni batas maritim antar negara

dan batas maritim dengan laut

bebas. Masing-masing tipe batas

wilayah memerlukan penanganan

yang khas.

Saat ini masih terdapat 10 (sepuluh) batas maritim antar negara, beberapa

diantaranya ada yang belum tuntas pembahasannya. Oleh karena itu

penyelesaian batas maritim antar negara harus menjadi prioritas tinggi dalam

rangka mempertegas kedaulatan maritim. Sementara itu untuk batas landas

kontinen, Indonesia masih memiliki peluang untuk mengajukan klaim,

sekurang-kurangnya di 2 (dua) lokasi, yatu di utara Papua dan selatan

Sumbawa. Peta disamping memperlihatkan belum tuntasnya batas maritim

di Laut Tiongkok Selatan karena masih terdapat kawasan tumpang tindih

klaim ZEE dan landas kontinen antara Indonesia, Malaysia dan Vietnam.

Pemanfaatan wilayah perbatasan maritim di pulau-pulau kecil terluar,

utamanya di kawasan batas maritim antar negara, akan mempertegas batas

maritim Indonesia. Selain pemanfatan, pelaksanaan kegiatan di pulau-pulau

terluar dan wilayah perbatasan maritim, misalnya kegiatan penelitian

dan/atau ekspedisi serta peliputan, juga akan memperkuat eksistensi wilayah

laut Indonesia.

d. Navigasi dan Keselamatan Maritim

Sistem navigasi dan keselamatan maritim merupakan isu kemaritiman yang

cukup penting bagi Indonesia. Karena laut menyangkut kepentingan

internasional, kita bisa membagi sistem navigasi ke dalam dua kelompok besar

yaitu : sistem navigasi nasional dan sistem navigasi internasional. Pemerintah

Indonesia selain berkewajiban menyiapkan sarana navigasi bagi pelayaran

domestik juga ikut bertanggung jawab pada keselamatan jalur pelayaran

internasional yang melalui perairan Indonesia, termasuk jalur ALKI.


Halaman 8

Sebagai negara maritim, keselamatan maritim merupakan hal utama yang

harus diwujudkan. Tugas pemerintah adalah menjamin keamanan dan

keselamatan dalam beraktifitas di laut. Disadari bahwa laut selain

mengandung potensi ekonomi juga memiliki resiko bencana, baik bencana

alam maupun bencana industri. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki unit

SAR yang kuat. Dalam hal penanganan bencana lingkungan maritim, seperti

oil spill dan marine pollution, idealnya pemerintah memiliki unit reaksi cepat

untuk penanggulangan bencana lingkungan dimaksud, seperti oil spill response

unit.

2) Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Jasa

Perairan merupakan bagian terbesar dari Wilayah Indonesia, yakni lebih dari

2/3 dari luas wilayah NKRI. Selain memegang peran penting dalam bidang

sosial ekonomi, perairan mengandung sumberdaya alam yang melimpah, yang

menguasai hajat hidup orang banyak. Pada saat ini sumberdaya kelautan yang

terkandung di perairan Indonesia belum banyak dimanfaatkan. Sumberdaya

tersebut antara lain:

a. Sumberdaya Hayati

Sumberdaya Perikanan

Di bidang perikanan Indonesia memiliki keunggulan secara komparatif.

Luas laut dan murahnya tenaga kerja di Indonesia adalah suatu fakta.

Namun demikian dalam produksi perikanan Indonesia masih jauh di bawah

Tiongkok. Menurut statistik FAO total produksi perikanan Indonesia hanya

nomor 6 di dunia, sedangkan Tiongkok menempati peringkat pertama

dalam produksi, pada hal luas wilayah laut Indonesia jauh melebhi luas laut

milik Tiongkok. Kondisi ini tentu saja menjadikan tanda tanya besar,

namun demikian dipihak lain ini tentunya merupakan potensi yang masih

dapat dikembangkan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Pengkajian

Stok Sumberdaya Ikan Indonesia yang dikukuhkan dalam Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan No 45 Tahun 2011, tingkat eksploitasi

sumberdaya ikan antar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia

berbeda-beda menurut jenisnya. Fakta lain yang ada mengenai perikanan

kita adalah bahwa hingga saat ini masih banyak dijumpai praktik illegal,

unreported & unregulated (IUU) fishing di daerah penangkapan ikan yang

berada di 11 wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPP Indonesia).

Praktik IUU Fishing ini selain merusak kelestarian sumberdaya juga

menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia.Upaya

pemberantasan praktik IUU Fishing ini harus dilakukan sistematis, berbasis

ilmiah dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan kemananan


Halaman 9

di laut. Melalui koordinasi yang efektif diharapkan kerugian akibat IUU

Fishing dapat ditekan sehingga sumberdaya ikan Indonesia bisa semaksimal

mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Budidaya Perikanan

Panjang garis pantai Indonesia lebih dari 81.000 km memberikan peluang

bagi Indonesia untuk menjadi yang terbesar dalam budidaya laut. Rumput

Laut adalah salah satu contoh produk budidaya laut yang menempatkan

Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia. Meskipun demikian, dalam

hal nilai tambah masih harus ditingkatkan. Dari rumput laut, Indonesia

mampu menghasilkan 500 jenis produk akhir di seluruh industri dunia. Di

antaranya kosmetik, farmasi, pangan, hingga kertas dan biofuel.

(www.mediaindonesia.com).

Potensi perikanan budidaya masih sangat tinggi, namun pemanfaatan

potensi dimaksud masih rendah. Perlu kebijakan dan strategi pembangunan

perikanan budidaya yang terpadu dan kuat, antara lain: pengembangan

komoditas ungggulan, program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi,

aplikasi best aquacultue practices, pengembangan industri pakan lokal,

manajemen lingkungan, penyediaan sarana produksi yang berkualitas, dan

penguatan litbang untuk inovasi teknologi, model usaha dan pemasaran.

Selain hal tersebut di atas, kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan

sebaiknya diarahkan untuk:

Peningkatan nilai tambah produksi perikanan termasuk budidaya;

Perlu upaya rasionalisasi jumlah nelayan untuk meningkatkan kualitas

serta efisiensi aktifitas penangkapan;

Perlu perbaikan data pengkajian stok sumberdaya perikanan tangkap

untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat;

Pengelolaan sumberdaya alam dengan pendekatan socio-ecological sistem;

Sumberdaya Bioaktif

Indonesia dikenal memiliki keragaman

biota karang yang cukup tinggi.

Sejumlah spesies karang diketahui

mengandung zat bioaktif yang dapat

dikembangkan sebagai bahan obat-

obatan anti kanker. Gambar disamping

adalah satu koral jenis sponge dari

perairan Indonesia yang prospek untuk

pengembangan obat-obatan anti kanker (sumber: Balitbang KKP).


Halaman 10

b. Sumberdaya Mineral dan Energi

Migas

Lebih 60% dari sekitar 40 cekungan migas potensial yang dimiliki Indonesia

berada di lepas pantai. Selain itu berdasarkan penelitian BPPT bersama

BGR Jerman, diperkirakan terdapat konsentrasi Gas Hydrat di Samudera

Hindia dan Laut Sulawesi. Ini merupakan cadangan energi masa depan bagi

Indonesia dan dunia.

Migas merupakan kekayaan alam yang penting dan menguasai hajat hidup

orang banyak. Oleh karena itu sumberdaya migas dikuasai oleh negara dan

dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian

pengusahaan migas di Indonesia saat ini tidak semuanya dilakukan oleh

anak bangsa. Sebagian potensi migas diusahakan dilakukan oleh kontraktor

bagi hasil (Production Sharing Contrack/PSC).

Mineral dan Batubara

Potensi mineral laut di Indonesia dapat berasal dari endapan placer yang

berasal dari material darat, mineral hydrothermal yang berasal dari

pembekuan magma ketika mengalami pembekuan

mendadak maupun berupa nodula. Ketiganya banyak

dijumpai di perairan Indonesia.

Endapan placer (placer deposits) banyak dijumpai di lepas

pantai muara sungai. Mekanisme terbentuknya adalah

terbawanya material mineral oleh aliran sungai dan

terendapkan di laut. Pasir dan timah adalah contoh

endapan placer yang banyak terdapat diperairan Indonesia.

Nodul mineral banyak dijumpai di perairan laut dalam, di

atas 4000 m sampai 6000 meter. Ekspedisi ―Banda Mine‖

Kapal Riset Baruna Jaya III pada awal dekade 90-an

menemukan adanya potensi nodul mangan (manganeese

nodul) di perairan Banda Utara. Gambar disamping adalah

contoh nodul polimetal yang diunduh dari Wikipedia.

Fenomena black smoker yang dihasilkan oleh aktifitas

gunung api bawah laut akan menghasilkan mineralisasi

batuan yang dikenal dengan hydrothermal mineral.

Hydrothermal mineral mengandung banyak metal ekonomis seperti emas,

tembaga, mangan dan lain-lain.

Nodule mineral


Halaman 11

Indonesia secara geologis merupakan jalur gunung api (ring of fire).

Diketahui sejumlah gunung api terdapat di dasar laut. Ekspedisi Indeks

SATAL 2010, kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat menggunakan

Kapal Okeanos Explorer dan Baruna Jaya IV telah membuktikan

keberadaan gunung api bawah laut di Sangihe Talaud yang juga memiliki

prospek mineral yang cukup tinggi.

Energi Baru dan Terbarukan

Laut Indonesia dikenal sangat kaya

dengan energi, baik energi baru

maupun yang terbarukan, seperti

energi ombak, energi arus, energi

kegaraman, energi pasang surut, energi

panas laut dan bio-energi yang berasal

dari plankton dan rumput laut.

Potensi energi ombak terdapat hampir di sepanjang pantai Barat Sumatera,

Selatan Jawa sampai dengan NTT serta di pantai utara Papua hingga

Halmahera. Energi kegaraman yang didasarkan dari perbedaan kadar

garam, baik secara horisontal maupun vertikal.Disejumlah lokasi laut

banyak djumpai adanya gradien kegaraman yang cukup kuat, baik gradient

vertikal maupun gradien horisontal.Lokasi laut yang demikian potensial

untuk dikembangkan.

Sementara itu, energi pasang surut memanfaatkan perbedaan elevasi muka

air akibat pasang surut dan arus atau gerakan air yang ditimbulkannya.

Sedangkan Energi panas laut (OTEC) yang memanfaatkan perbedaan suhu

secara vertikal banyak terdapat di perairan Indonesia, terutama di perairan

dengan kedalaman lebih dari 1000 meter. Selanjutnya bio-energi laut adalah

energi yang dihasilkan dari biota laut seperti plankton, algae dan rumput

laut yang dikonversi menjadi biodiesel. Sejumlah spesies alga dan rumput

laut dari Indonesia sangat potensial sebagai penghasil biodiesel.

Meskipun sumberdaya energi laut cukup tersedia dan merupakan energi

yang terbarukan, namun pemanfaatannya belum sepopuler energi fosil. Hal

ini antara lain disebabkan karena harga produksi energi laut masih relatif

lebih mahal dibandingkan energi fosil. Ini adalah tantangan sekaligus

harapan bagi pemerintah untuk dapat mengembangkan Energi Laut

Terbarukan (Ocean Renewable Energi/ERE).

c. Jasa Maritim

Jasa Kepelabuhanan

Sebagai negara maritim dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km

Pembangkit listrik tenaga pasut di St Malo, Perancis


Halaman 12

dan jumlah pulau lebih dari 17.000 buah, Indonesia memerlukan

konektivitas dan sistem transportasi antar pulau yang memadai.

Pembangunan transportasi laut selain memerlukan dukungan infrastruktur

kepelabuhanan juga memerlukan dukungan infrastruktur lunak (softstructure)

berupa sistem tatakelola dan jasa kepelabuhanan.

Jasa kepelabuhanan merupakan salah satu kunci pengembangan

transportasi laut dan sistem logistik menuju Indonesia sebagai poros

maritim dunia. Kondisi jasa kepelabuhanan yang baik dan berdayasaing

global dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagipeningkatan

efisiensi pelayanan kepelabuhanan. Namun demikian, jasa kepelabuhanan

di Indonesia sangat terkait dengan keberadaan peraturan-perundang-

undangan yang berlaku.

Kondisi jasa kepelabuhanan di Indonesia pada saat ini masih memerlukan

perhatian untuk dikembangkan. Dwelling time, atau waktu pelayanan rata-

rata sejak mulai bongkar hingga kontainer siap di bawa keluar

pelabuhan,padasaat ini masih berkisar 7 hari. Pemerintah telah

menargetkan perbaikan layanan di pelabuhan sehingga dwelling time menjadi

kurang dari 5 hari pada semester pertama 2015. Untuk memperbaiki ini

banyak hal yang harus dilakukan, antara lain dengan solusi IT melalui

implementasi kebijakan National Single Windows, solusi budaya kerja dengan

menerapkan pelayanan 24 jam dan solusi regulasi dengan

menyederhanakan mekanisme perijinan pemasukan barang impor yang

efisien namun tetap akurat.

Jasa Pariwisata Bahari

Keindahan pemandangan bawah laut

di Indonesia sudah dikenal ke seluruh

dunia. Kita memiliki Taman

Nasional Laut Bunaken, Taman

Nasional Wakatobi dan masih

banyak lainnya. Gambar disamping

merupakan salah satu sudut

pemandangan Bunaken yang

diunduh dari www.macman.wordpress.com. Sumber keindahan lain bukan

hanya dari panorama bawah laut. Deburan ombak, hamparan pasir putih

dan hutan bakau juga merupakan sumber keindahan yang, menjadi daya

tarik wisata bahari Indonesia.

Potensi wisata bahari Indonesia bukan hanya dari keindahan saja. Olahraga

bahari seperti memancing, surfing dan diving mendapatkan surganya

di Indonesia. Bagi pecinta petualangan, kepulauan Indonesia juga

http://www.macman.wordpress.com/


Halaman 13

merupakan tempat yang baik untuk bermain yachtt. Dalam dekade terakhir

kegiatan sail di Indonesia sudah menjadi agenda penting para pemain yachtt

dunia. Sejumlah rute sail yang dikenal antara lain Ambon-Darwin.

Gambar 2. Trend Kunjungan Wisatawan Ke Indonesia tahun 2000-2014

Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2000 kunjungan wisatawan

mancanegara ke Indonesia terus meningkat dan pada tahun 2016

diproyeksikan akan mencapai 10 juta wisatawan. Kunjungan wisatawan

mancanegara ke Indonesia ini diproyeksikan sebagai penyumbang devisa

yang penting. Arah kebijakan pemerintah sangat jelas dengan menempatkan

pariwisata sebagai salah satu program unggulan dalam RPJM Nasional

2015-2019.

Upaya peningkatan kunjungan

wisatawan mancanegara ke

Indonesia dapat ditempuh antara lain

melalui pengembangan destinasi

baru, perbaikan akomodasi,

perbaikan perijinan termasuk

perijinan bagi kapal yacht dan

pemberian bebas visa kunjungan


Halaman 14

wisata ke sejumlah negara. Dalam pengembangan destinasi wisata baru,

potensi wisata bahari masih prospek untuk dikembangkan. Pengembangan

wisata bahari cukup bernilai strategis untuk dikembangkan karena memiliki

keunikan dan daya tarik serta melibatkan masyarakat.

d. Lingkungan dan Kebencanaan

Di perairan Indonesia terdapat sejumlah

fenomena alam yang di antaranya berpotensi

sebagai penyebab bencana alam seperti

tsunami, pasang (coastal inundation), erosi

pantai, pasang merah (red tide) dan lain-lain.

Melalui pemahaman yang baik terhadap

fenomena alam dimaksud, maka akan

memungkinkan kita dapat mengantisipasi segala bentuk bencana yang

ditimbulkan. Selain bencana alam, tingginya aktifitas ekonomi yang

berlangsung di perairan berpotensi menimbulkan bencana industri.

Bencana alam maupun bencana industri yang terjadi di laut, keduanya

dapat memberikan dampak yang merusak sumberdaya dan lingkungan.

Oleh karena itu pemerintah harus melakukan antisipasi yang baik dengan

menyiapkan sistem mitigasi bencana dan penyiapan manajemen

penanggulangan bencana yang memiliki mobilitas tinggi dan respon cepat.

Laut memiliki fungsi yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur sistem

iklim dunia, dan habitat bagi kehidupan biota air. Untuk mempertahan

fungsi dimaksud maka kesehatan lingkungan dan kelestarian

keanekaragaman hayati laut menjadi tolok ukur penting. Upaya pelestarian

fungsi ini antara lain dilaksanakan melalui pembangunan tamanlaut, baik

taman laut daerah maupun nasional, dan penetapan kawasan konservasi

laut di sejumlah kawasan.

3) Infrastruktur

Indonesia sebagai Negara kepulauan, memerlukan dukungan infrastruktur

yang memadai bagi pengelolaan lingkungan dan pengembangan potensi

ekonomi yang ada. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek

penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional.

Disamping itu, infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah

satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang

berimbang diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan

pemerataan dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional.


Halaman 15

a. Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik:

Saat ini Indonesia memiliki 2154

buah pelabuhan yang memiputi 111

buah pelabuhan komersial, 1129

buah pelabuhan nonkomersial, dan

914 buah pelabuhan khusus, yaitu

pelabuhan yang difungsikan sebagai

terminal khusus. Panjang garis pantai

Indonesia mencapai 95.181 km,

dengan demikian rata-rata terdapat 1

pelabuhan setiap ±40 km garis pantai.

Luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai lebih 70% dari seluruh

wilayah Indonesia, atau 5,8 Juta km2, dan banyaknya pulau yang mencapai

17504 buah, mengakibatkan sejumlah daerah dan/atau pulau kecil

merupakan daerah terisolir yang sulit dijangkau. Adalah tanggungjawab

pemerintah untuk membuka isolasi sejumlah daerah terisolir tersebut guna

memperlancar arus orang, barang dan jasa, antara lain melalui

pengembangan transportasi perintis dan jaringan telekomunikasi.

Dalam sistemtransportasi yang dikembangkan terdapat 3 jenis layanan

transportasi laut, yaitu:

Port-to-port.Port-to-Port adalah layanan reguler antara 2 pelabuhan,

biasanya bergerak bolak balik, dengan alur pelayaran yang

―undirectional‖.

Hubs and spokes. Layanan feeders membawa muatan menuju hub port

dimana muatan tersebut dimuat ke kapal yang jauh lebih besar

kemudian dibawa kembali menuju hub port lain yang lebih besar dan

jauh, selanjutnya muatan tersebut diturunkan dan dikirim ke tujuan

akhir menggunakan kapal feeder lainnya.

Pendulum. Rute pendulum umumnya dilakukan kapal kontainer dan

memiliki jadwal yang reguler yang berputar antara beberapa pelabuhan

yang umumnya berdekatan secara geografis.

Akibat penerapan sistem port to port, rata-rata tingkat utilisasi kapal hanya

41% yang disebabkan oleh ketidakseimbangan muatan antara Jawa dengan

pulau utama Indonesia lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan utama

yang dihadapi saat ini, yaitu mahalnya ongkos transportasi domestik antar

pulau, utamanya transportasi ke kawasan Timur Indonesia. Hal ini

disebabkan antara lain oleh:


Halaman 16

Ketidakseimbangan muatan yang dibawa ke timur (inbound) dengan

yang keluar dari timur (outbound)

Jaringan transportasi ke pedalaman terbatas sehingga sering harus lewat

udara (pesawat).

Kondisi sarana angkutan laut yang terjadi saat ini adanya keterbatasan

kapasitas pelabuhan sehingga saat ini angkutan laut hanya dapat dilayani

oleh kapal-kapal berukuran kecil. Oleh karenanya seringkali tidak

memenuhi konsep skala ekonomi (economic of scale) dan dirasakan tidak

efisien. Ke depan dibutuhkan pengembangan pelabuhan dan fasilitas

pendukungnya agar mampu melayani kapal yang berukuran lebih besar

sehingga dapat merespons permintaan pasar.

Untuk mengoptimalkan jaringan transportasi laut, dalam jangka panjang

dibutuhkan 19 pelabuhan yang mampu mengakomodasi kapal kelas

―Panamax‖ dan 4 pelabuhan untuk melayani kapal 10.000 TEUs. Dalam

rangka mengoptimalkan jaringan transportasi laut, maka laut adalah tol

bagi kapal-kapal berbendera Merah Putih sehingga apapun alasannya,

pemaksimalan laut sebagai jalan bebas hambatan bagi moda transportasi

angkutan di perairan pada aktifitas pengiriman barang jauh lebih efisien

dibandingkan dengan moda lainnya.

Selama ini, aktifitas pengiriman barang lebih banyak bertumpu kepada

moda transportasi di jalan. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Tol Laut

dalam perspektif logistik memiliki esensi Memindahkan Beban Transportasi

Darat ke Moda Transportasi Laut melalui Berbagai Program guna

Menurunkan Biaya Logistik.

Gambar 3. Peta Pelabuhan Tol Laut


Halaman 17

Konsep kemaritiman dalam bentuk tol laut, yakni pembangunan

mengintegrasikan sistem logistik laut dan darat yang tengah digenjot oleh

Pemerintahan. Program Tol Laut sebenarnya banyak bentuknya. Jauh

sebelum adanya istilah Tol Laut, sudah berjalan program asas cabotage yang

kemudian diperkuat dengan program beyond cabotage. Kemudian ada

program short sea shipping (pelayaran jarak pendek) yang sebenarnya sudah

ramai dijalankan oleh perusahaan angkutan laut, angkutan keperintisan dan

coastal shipping (pelayaran pantai). Implementasi dari program-program ini

telah membantu negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,

menurunkan biaya pengiriman barang, memangkas disparitas harga bahan

pokok antarwilayah yang masih tinggi serta memeratakan pertumbuhan

ekonomi antarwilayah. Dengan demikian, Indonesia sebenarnya sudah

banyak memanfaatkan laut sebagai Tol bagi kapal-kapal nasional melalui

berbagai program strategis. Program tersebut sudah ada yang telah

terlaksana secara alamiah dengan swasta sebagai pilar utama. Hal ini dapat

dilihat dari pesatnya jaringan pelayaran, baik tramper maupun liner pada

jalur pelayaran di Indonesia.

Data sampai dengan tahun 2013, jumlah armada angkutan laut Indonesia

mencapai 14.540 unit, atau setara dengan 8.237.634 DWT, terdiri dari:

a. angkutan laut sebanyak 11.426 unit;

b. pelayaran rakyat sebanyak 1.340 unit;

c. kapal perintis sebanyak 80 unit; dan

d. kapal angkut khusus sebanyak 1.694 unit.

Sementara itu jumlah perusahaan angkutan seluruh Indonesia mencapai

2.442 perusahaan. Produksi angkutan laut di Indonesia pada Tahun 2013

yang diusahakan oleh perusahaan nasional adalah sebagai berikut:

a. Angkutan dalam negeri: 453.808.627 Ton

b. Angkutan luar negeri: 67.511.611 Ton

Sedangkan produksi angkutan laut seluruh Indonesia pada tahun 2013 yang

diusahakan oleh perusahaan milik asing adalah sebagai berikut:

a. Angkutan dalam negeri: 1.249.509 Ton

b. Angkutan luar negeri: 551.576.580 Ton

Berdasarkan data di atas, kapal milik perusahaan nasional masih menguasai

angkutan dalam negeri (~87%).Namun demikian untuk angkutan luar

negeri dikuasai oleh armada milik perusahaan asing (~99%). Dan jika


Halaman 18

dihitung secara total, maka kontribusi armada nasional hanya mencapai

42.36%.

Gambar 4. Rute Rencana Tol Laut

Fakta menunjukkan bahwa dalam satu dasawarsa terakhir, persaingan antar

operator pelayaran begitu ketat bahkan mendekati persaingan paripurna

sehingga kini tarif angkutan laut domestik sangat kompetitif. Sebagai

gambaran, biaya tambang (freight) kontainer Surabaya—Papua turun dari

Rp 30-an juta perTEUs pada 2007 menjadi R15 juta—R19 juta per TEUs

pada 2014. Demikian juga dengan rute-rute lainnya. Hanya saja, meskipun

sudah turun hingga lebih dari 50%, tetapi penurunan freight tersebut belum

begitu berarti dalam menurunkan biaya logistik nasional atau bahkan harga

barang ditingkat konsumen, apalagi barang dari barat yang dibutuhkan

di kawasan timur Indonesia atau sebaliknya. Kondisi ini terjadi karena tarif-

tarif pelayanan kepelabuhanan di seluruh Indonesia terus meningkat dari

tahun ke tahun, padahal jika kenaikan tarif dapat direm, penurunan tarif

angkutan dapat mempengaruhi penurunan biaya logistik sehingga

berdampak terhadap harga-harga bahan pokok di tingkat konsumen.

Di sisi lain, optimalisasi penurunan tarif pengiriman barang tidak terjadi

karena masalah ketidakseimbangan kargo antar pelabuhan, baik antara

pelabuhan di Timur Indonesia dengan Barat Indonesia, maupun antar

pelabuhan di barat atau timur Indonesia itu sendiri. Dari pelabuhan di

pulau Jawa, sebuah kapal bisa terisi 80% dari kapasitas kapal, tetapi dari

luar pelabuhan Jawa, apalagi timur Indonesia, hanya terisi 10-25%.

Salah satu program Tol Laut yang akan dilaksanakan dalam kerangka

memindahkan beban biaya logistik dari moda logistik di darat ke moda

transportasi laut serta menurunkan biaya logistik nasional menurut


Halaman 19

perspektif kita adalah Short Sea Shipping atau Coastal Shipping. Program ini

sudah dalam persiapan untuk diimplementasikan. Salah satu rute yang

disiapkan adalah Jakarta—Kendal, Jakarta—Kendal Semarang—Surabaya,

Panjang—Jakarta—Kendal—Surabaya. Rute pada daerah lainnya dapat

dikembangkan oleh pelaku usaha nasional, termasuk dengan kapal-kapal

perintis yang dikembangkan melalui penambahan trayek-trayek perintis.

Arah kebijakan pengembangan transportasi penyeberangan 2015-2019:

a) penyelesaian dan penguatan jalur lintas Sabuk Utara, Sabuk Tengah dan

Sabuk Selatan serta poros penghubung, dan b) terobosan regulasi termasuk

kebijakan pengadaan kapal oleh pemerintah dan pembentukan Otorita

Pelabuhan Penyeberangan. Gambar berikut memperlihatkan konsep

pengembangan transportasi penyeberangan sebagai komplemen konsep tol

laut.

Gambar 5. Konsep Pengembangan Tranportasi Penyeberangan Tol Laut

Penyelesaian dan pembenahan jalur Sabuk Utara, Sabuk Tengah dan Sabuk

Selatan. Adapun Sabuk Utara yakni terdapat lintas yang belum terhubung

yaitu: Tj. Pinang – Sintete, akan diselesaikan pada 2017-2019. Sedangkan

pada Sabuk Tengah yakni terdapat lintas yang belum terhubung: Wahai–

Fak Fak, diselesaikan pada akhir tahun 2014 sejalan dengan akan

dilakukannya peningkatan layanan (pelabuhan dan kapal). Terakhir, untuk

Sabuk Selatan yakni telah terhubung sejak tahun 2013, akan dilakukan

peningkatan layanan (pelabuhan dan kapal).


Halaman 20

b. Infrastruktur Pertambangan dan Energi

Pembangunan infrastruktur energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan

yang ada di daerah menjadi solusi mengatasi krisis energi dan

perekonomian negara. Selain itu infrastruktur energi diharapkan akan

meningkatkan nilai tambah dan manfaat sumberdaya energi bagi

masyarakat dan Negara.

Sebagai daerah yang kaya

sumber daya alam,

Indonesia Bagian Timur

mempunyai kebutuhan

energi yang semakin

meningkat. Dalam hal ini

sektor mineral, energi,

perikanan, dan pariwisata

menjadi basis penting

untuk pembangunan ekonomi setempat. Rencana pemerintahan

membangun pembangkit listrik berkapasitas total 35 ribu megawatt (MW)

selama lima tahun ke depan dipastikan bakal didominasi perusahaan listrik

swasta (independent power producer/IPP) asing. Hal tersebut terjadi karena

IPP dalam dalam negeri masih menghadapi kendala pendanaan meski

pemerintah telah memberi insentif berupa government guarantee.

Disamping itu, untuk mengejar target pembangunan, pemerintah akan

menjadikan program pembangunan kilang sebagai program prioritas

nasional. Program percepatan kilang ini akan mencontoh program

percepatan infrastruktur listrik 35 ribu megawatt (MW). Dari 109 proyek

pembangkit berdaya total 36.858 MW ini, 74 proyek berkapasitas 25.904

MW diantaranya akan dikerjakan dengan skema pengembangan listrik

swasta atau independent power producer (IPP) dan 35 proyek lainnya yang

berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN. Secara lokasi, Jawa-Bali terdapat

proyek pembangkit berkapasitas 18.697 MW, Sumatera 10.090 MW,

Sulawesi 3.470 MW, Kalimantan 2.635 MW, Nusa Tenggara 670 MW,

Maluku 272 MW dan Papua 220 MW. Total kebutuhan pendanaan selama

periode 2015-2019 sekitar Rp 1.127 triliun yang terdiri atas PLN Rp 512

triliun dan swasta (IPP) Rp 615 triliun.

Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024, pemerintah

memproyeksikan beban puncak listrik dengan asumsi pertumbuhan

ekonomi 6,1 persen pada 2015 akan mencapai 36.787 MW dan pada 2019


Halaman 21

bakal sampai 50.531 MW dengan pertumbuhan ekonomi 7,1 persen, dan

tahun 2024 mencapai 74.536 MW dengan asumsi pertumbuhan 7 persen.

Saat ini, kapasitas listrik terpasang nasional adalah 50 ribu MW. Dengan

tambahan 35 ribu MW, maka rasio elektrifikasi meningkat dari 84 persen

pada 2015 menjadi 97 persen pada 2019.

c. Infrastruktur Pelayaran dan Perikanan

Pelayaran Rakyat

Pelayaran rakyat di Indonesia saat ini memegang peran penting dalam

sistem angkutan laut di Indonesia, utamanya angkutan laut menuju daerah

terisolir. Namun demikian berdasarkan data yang dikeluarkan oleh

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut justru pertumbuhan pelayaran

rakyat mencatat angka pertumbuhan negatif. Pada tahun 2005 tercatat

sebanyak 1376 unit armada pelayaran rakyat dan pada tahun 2009 telah

turun menjadi 1293. Jika dihitung berdasarkan tonase pelayaran rakyat

mengalami pertumbuhan dari 145.006 ton menjadi 152.800 ton. Ini berarti

selama kurun waktu lima tahun tersebut telah terjadi peningkatan tonase

setiap armada.

Tabel 1. Data Perkembangan Pelayaran Rakyat

2005 2006 2007 2008 2009

Unit 1.376 1.232 1.279 1.287 1.293

GRT 145.006 140.425 143.705 150.324 152.800

Perusahaan 485 507 560 583 595

Pelayaran rakyat memiliki fungsi

penting sebagai penghubung dari sentra

produksi masyarakat di pulau dan/atau

lokasi terpencil dengan pelabuhan

perintis dan pelabuhan lainnya yang

lebih besar. Permasalahan yang ada

sampai dengan saat ini adalah belum

semua sentra produksi masyarakat

memiliki pelabuhan yang representatif

lengkap dengan kesyahbandaran dan fasilitas keselamatan.

Implementasi Tol Laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo

diyakini akan meningkatkan volume pergerakan barang antar wilayah,

termasuk pergerakan ke/dari wilayah-wilayah yang dilayari oleh Pelayaran

Rakyat. Pentingnya Pelayaran Rakyat juga bisa dilihat dari keberadaan

13.466 pulau, 5,8 juta km2luas lautan, 95.181 km garis pantai, dan 2.154


Halaman 22

pelabuhan di Indonesia (data Kementerian Perhubungan, 2014). Pelayaran

Rakyat diperlukan untuk pengangkutan barang ke wilayah-wilayah yang

memiliki alur dengan kedalaman terbatas, termasuk sungai dan danau.

Di lain sisi, Pelayaran Rakyat dapat bertahan namun sulit berkembang

karena kekurangan bantuan dan dukungan finansial, baik dari pemerintah

maupun perbankan. Pelayaran Rakyat membutuhkan dukungan

pengembangan dari teknologi tradisional ke teknologi modern agar lebih

memenuhi aspek keselamatan dan kecepatan.

Sarana Produksi Perikanan

Data yang tersedia pada

Buku Kelautan dan

Perikanan dalam Angka

Tahun 2013

memperlihatkan bahwa

jumlah pelabuhan

perikanan yang ada di

Indonesia pada tahun

sebanyak 816 buah,

dengan rincian

sebagaimana pada tabel berikut. Tampak bahwa mayoritas pelabuhan

perikanan yang ada adalah sekelas pangkalan pendaratan ikan. Sesuai

dengan ketentuan yang ada, pangkalan pendaratan ikan tanggung jawab

pengelolaannya berada pada pemerintah Kabupaten/Kota. Terbanyak

kedua adalah Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikelola oleh Pemerintah

Propinsi, yaitu sebanyak 44 buah, atau 5,39%. Sedangkan pelabuhan yang

dikelola oleh UPT milik Pemerintah Pusat adalah 22 buah meliputi

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sebanyak 6 buah, Pelabuhan

Perikanan Nusantara (PPN) sebanyak 14 buah dan Pelabuhan Perikanan

Pantai (PPP) sebanyak 2 buah.

Tabel 2. Data Pelabuhan Perikanan Indonesia (2013)

No Kelas Pelabuhan Jumlah %

1 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) 6 0.74

2 Pelabuhan Perikanan Nusantara 14 1.72

3 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): UPT KKP 2 0.25

4 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): UPT Provinsi 44 5.39

5 Pangkalan Pendaratan Ikan 748 91.67

PPS Nizam Zachman


Halaman 23

No Kelas Pelabuhan Jumlah %

6 Pelabuhan Perikanan Swasta 2 0.25

Jumlah kapal penagkap ikan yang bermotor pada tahun 2012 sebanyak

484.750 buah, sedangkan untuk perahu tanpa motor sebanyak 320.980 buah

(FAO Annual Report 2013) dari

total kapal penangkap ikan

seluruh dunia sebanyak

2.710.300 buah kapal bermotor

dan 2.011.000 buah perahu

tanpa motor.

Berdasarkan Statistik Produksi

Perikanan Tangkap yang dirilis

oleh FAO Tahun 2012, Indonesia merupakan produsen terbesar kedua

setelah Tiongkok dengan besaran produksi 5.813.800 ton (produksi

Tiongkok sebesar 16.167.443 ton). Produksi perikanan tangkap dunia pada

tahun 2012 adalah sebesar 91.336.230 ton, ini berarti Indonesia

berkonstribusi sebesar 6,37%.

Sementara itu untuk produksi perikanan budidaya, Indonesia menempati

urutan ke 4 terbesar setelah Tiongkok, India dan Vietnam dengan total

produksi sebesar 3.067.660 ton atau senilai US$ 6.715.108.000,- dari total

produksi dunia sebesar 66.633.253 ton atau senilai US$ 137.731.508.000,-.

Ini berarti produksi perikanan budidaya Indonesia pada tahun 2012 sebesar

4,6% volume produksi atau sebesar 4,88% dari nilai produksi.

Industri Pengolahan Sumberdaya Hayati Laut

Permintaan pasar dunia terhadap produk industri pengalengan ikan sangat

besar, sementara konstribusi produk industri pengalengan ikan nasional

sangat kecil yaitu 4%.

Sebagai dampak melemahnya

perekonomian dunia dengan

adanya krisis global yang baru lalu,

maka ekspor industri ikan dalam

kaleng mengalami penurunan

sampai 30 %. Hal tersebut karena

menurunnya permintaan terhadap

produk ikan dari Indonesia. Ekspor

beberapa jenis tuna dalam kaleng


Halaman 24

pada tahun 2006 menurun dari 359 ton menjadi 329 ton pada tahun 2007.

Dalam hal masalah kemasan, di Indonesia dinilai relatif paling mahal

dibanding negara-negara lain. Kebutuhan bahan baku kemasan berupa

kaleng (tin plate) selama ini antara 60%-70% masih diimpor, selebihnya

dipenuhi dari produksi dalam negeri. Impor tin plate dikenakan bea masuk

15%, sementara impor ikan kaleng hanya dikenakan bea masuk 5%. Karena

itu dibidang industri perikanan dalam kaleng masih diperlukan adanya

harmonisasi bea masuk.

Saat ini terdapat 8 kelompok industri pengolahan hasil perikanan di

Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan

sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng dan sejenisnya;

Industri pengaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya,

sepertinya : ikan tembang asin, ikan teri asin, udang asin, cumi-cumi

asin dan sejenis;

Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan

bandeng asap, ikan cakalang asap dan sejenisnya;

Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan

bandeng beku, ikan tuna beku, dan sejenisnya;

Industri pemindangan ikan dan biota perairan lannya, pindang ikan

bandeng,pindang ikan tongkol, dan sejenisnya;

Industri pengolahan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota

lainnya:tepung ikan, tepung udang, rumput laut, terasi, petis dan

sejenisnya.

d. Industri Penunjang

Pembangunan infrastruktur maritim harus didukung dengan industri

penunjang yang kuat, yang meliputi industri manufaktur, industri rekayasa,

konstruksi dan instalasi, dan industri dasar. Keberadaan industri penunjang

yang kuat diharapkan akan menambah tingkat kandungan dalam negeri

dalam pembangunan infrastruktur maritim.

Pada saat ini di Indonesia terdapat sekurang-kurangnya 198 industri

galangan, baik untuk pembuatan kapal (ship building industry) maupun

galangan untuk perbaikan (ship maintenance). Sekitar 110 galangan terdapat

di Pulau Batam, sisanya tersebar di sejumlah pulau: 14 galangan di Pulau

Sumatera, 18 galangan di Pulau Kalimantan, 23 galangan di Pulau Jawa,

3 galangan di Pulau Sulawesi dan 3 galangan di Maluku. Fakta ini tentu

saja sangat menarik karena disamping penyebarannya yang tidak merata,

ternyata galangan kapal yang maju justru yang berlokasi di Pulau Batam.


Halaman 25

Kemajuan galangan kapal yang berdomisili di Pulau Batam tidak terlepas

dari kebijakan pengembangan Pulau Batam sebagai otorita khusus atau

kawasan ekonomi khusus karena adanya fasilitas baik fiskal maupun

nonfiskal untuk menunjang perkembangan ekonomi di Pulau Batam. Fakta

ini merupakan pembelajaran yang baik sehingga untuk pengembangan

galangan kapal di pulau lainnya dapat meniru kebijakan di pulau Batam.

Industri semen juga merupakan salah satu industri penunjang infrastruktur

yang cukup penting. Saat ini di Indonesia terdapat 9 industri semen yang

beroperasi dan tersebar di sejumlah pulau, yaitu:

1. Pabrik semen pertama di Indonesia dibangun di Indarung Sumatera

Barat tahun 1904 yang saat ini dikenal dengan PT Semen Padang

(4 pabrik)

2. PT Semen Gresik di Jawa Timur (saat ini 3 pabrik yang beroperasi

di Tuban)

3. PT Semen Tonasa Sulawesi Selatan (3 Pabrik)

4. PT Semen Cibinong (saat ini bernama PT Holcim Indonesia, 2 pabrik

di Bogor dan 1 pabrik di Cilacap)

5. PT Indocement Tunggal Prakarsa, yang saat ini sahamnya sebagian

besar dimiliki oleh Heidelberger (9 pabrik di Bogor, 2 pabrik di Cirebon

dan 1 pabrik di Tarjun Kalimantan Selatan)

6. PT Semen Andalas Indonesia sahamnya sebagian besar dimiliki oleh

Lafarge (1 pabrik di Aceh)


Halaman 26

7. PT Semen Baturaja (1 pabrik di Baturaja Sumatera Selatan dengan

3 grinding plant di Palembang, Lampung dan Baturaja)

8. PT Semen Kupang (1 pabrik di Kupang NTT)

9. PT Semen Bosowa Maros (1 pabrik di Sulawesi Selatan)

Kapasitas total terpasang di Indonesia saat ini adalah 45 juta ton per tahun,

dimana pemain utama pada industri semen nasional masih dipegang oleh

Semen Gresik Group.

Peta distribusi pabrik semen di samping juga memperlihatkan fakta bahwa

penyebarannya belum merata. Oleh karena itu prioritas utama untuk

pembangunan pabrik semen baru seyogyanya kearah Indonesia Timur.

Keberadaan semen di kawasan Timur diharapkan mampu mengurangi

kesenjangan harga semen dan mendorong perkembangan pembangunan

infrastruktur. Selanjutnya pembangunan infrastruktur pada gilirannya akan

berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Industri baja merupakan salah satu penopang infrastruktur maritim

nasional. Pada tahun 2006 produksi baja nasional baru mencapai 3,8 juta

ton atau sekitar 0,3% produksi baja dunia. Kebutuhan logam besi baja di

dalam negeri pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 13 juta ton. Prognosis

permintaan sejumlah 13 juta ton pada tahun 2015 tersebut menunjukkan

adanya pertumbuhan sekitar 8,3% terhadap target tahun sebelumnya.

Belum semua kebutuhan akan baja dipenuhi dari produksi dalam negeri,

terdapat impor sekitar 40% dari kebutuhan.


Halaman 27

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kementerian

Perindustrian diketahui sepanjang tahun 2014 industri logam dasar besi dan

baja tumbuh mencapai 6,93%. Pertumbuhan ini seyogyanya dipacu lebih

cepat lagi karena seiring dengan pertumbuhan pembangunan maka

kebutuhan akan baja terus meningkat. Gambar di atas memperlihatkan

perkembangan kebutuhan baja nasional untuk berbagai kegiatan.

Gambar di samping memperlihatkan

kebutuhan baja oleh industri nasional.

Tampak bahwa konstruksi menempati

posisi pertama dalam penggunaan

baja, yaitu mencapai 51,2%.

Selanjutnya diikuti industri mesin

(14,5%), produk metal (12,5%) dan

otomotif (12%). Sisanya dimanfaatkan

oleh industri transportasi (4,8%,

peralatan listrik (3%) dan peralatan

rumah tangga (2%). Memperhatikan profil ini maka pengembangan industri

baja akan sangat menunjang pembangunan infrastruktur dan meningkatkan

tingkat kandungan lokal.

4) SDM, Iptek dan Budaya Maritim

Dibutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia yang handal, kuat, kompeten

dan berdaya saing tinggi, yang akan mendukung pembangunan kemaritiman

ke depan, sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman, memiliki karakter

budaya maritim yang kuat, serta maupun mengembangkan inovasi di bidang

kemaritiman.

Indonesia adalah negara yang plural. Pluralisme ini menjadikan Indonesia

mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan kekayaan budaya yang sangat

menakjubkan. Namun, dewasa ini banyak ancaman dan gangguan yang

membuat pertahanan dan kesatuan bangsa Indonesia mulai terganggu.

Sehingga saat ini sangat dibutuhkan generasi-generasi yang cinta dan memiliki

rasa nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia, tidak terkecuali cinta akan

perairannya.

Pada masa yang lalu, bangsa Indonesia di kenal sebagai Bangsa Bahari.

Kejayaan bahari masa lalu dapat dipelajari dari sejarah Sriwijaya dan

Majapahit serta sejarah kepahlawanan dan ketokohan Sultan Hasanuddin dari


Halaman 28

Kesultanan Makassar dan Laksamana Malahayati dari Aceh. Di masa yang

lalu, bangsa Indonesia juga sudah menguasai iptek pembangunan kapal layar

seperti Kapal Phinisi dan Kapal yangterdapat pada relief Candi Borobudur.

Bangsa Indonesia juga telah menguasai ilmu falak dengan baik, sebagaimana

dibuktikan oleh sejarah penjelajahan laut oleh nenek moyang hingga ke Afrika

Selatan. Masyarakat pesisir nusantara juga sangat kaya akan budaya dan

kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya dan hidup harmonis bersama

alam. Kondisi geografis dan potensi sumberdaya kelautan telah membentuk

karakter masyarakat yang tangguh, pekerja keras, terbuka, dan mudah

menyerap pengaruh serta akulturasi budaya dari luar.

Cita-cita Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia

membutuhkan prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat itu antara lain adalah:

(a) Sumberdaya manusia yang handal dan terampil,

(b) Dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

(c) Revitalisasi karakter dan wawasan bahari;

(d) Masyarakat bahari yang inovatif

Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI ke-7

mengatakan ―... Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan

Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan

peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera,

memunggungi selat dan teluk. Kini saat kita mengembalikan semua sehingga Jalesveva

Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita dimasa lalu

bisa kembali membahana... ―.

Pendidikan dan Pelatihan Kemaritiman

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia sangat berkepentingan dengan

sumberdaya manusia yang kompeten di bidang kemaritiman, termasuk di

dalamnya bidang maritim, teknik kelautan, ilmu kelautan dan atau

perikanan.Berdasarkan data yang ada saat ini terdapat sejumlah lembaga

pendidikan yang berorientasi kemaritiman. Perguruan tinggi negeri yang

memiliki program studi di bidang kemaritiman, baik di bidang rekayasa, ilmu

kelautan, perikanan, pada saat ini tercatat sekurang-kurangnya 30 perguruan

tinggi negeri dan swasta.Namun demikian pendidikan tinggi yang berorientasi

di bidang rekayasa kelautan dan ilmu kelautan masih sangat sedikit.

Sementara itu pendidikan diploma di bidang maritim atau pelayaran terdapat

sekurangnya 30 akademi dan diklat yang tersebar di seluruh kota-kota

Indonesia. Sekolah Menengah Kejuruan di bidang kelautan sekurangnya


Halaman 29

berjumlah 17 sekolah dan Sekolah Menengah Usaha Perikanan sejumlah

sekurangnya 9 sekolah.

Pengembangan tol laut di Indonesia disinyalir akan membutuhkan 1.000.000

tenaga kerja hingga tahun 2019, dan untuk kegiatan perikanan dibutuhkan

tambahan 200.000 tenaga kerja setiap tahun. Kebutuhan ini harus dapat

dipenuhi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada di dalam negeri.

Jika tidak, maka Indonesia akan mendapat serbuan tenaga kerja terampil dari

luar negeri, terutama Negara-negara ASEAN, setelah diberlakukannya

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Tahun 2015.

Permasalahan utama dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan di

bidang kemaritiman ini antara lain adalah:

a. Penyebaran secara geografis pusat-pusat pendidikan dan pelatihan yang

tidak merata;

b. Fasilitas edukasi, termasuk praktek, belum merata dengan kualifikasi yang

baku;

c. Belum adanya standardisasi kurikulum pendidikan maritim;

d. Pendidikan yang berorientasi rekayasa, hukum, sosiologi, dan ekonomi

maritim masih terbatas.

Iptek Kemaritiman

Pembangunan kemaritiman memberikan prospek yang menjanjikan

keuntungan finansial tinggi. Namun demikian aktifitas kemaritiman

merupakan aktifitas yang memiliki resiko tinggi (padat resiko). Oleh karena

itu, untuk mengurangi resiko dan meningkatkan manfaat ekonomi, aktifitas

kemaritiman harus didukung iptek secara memadai, di samping sumberdaya

manusia yang handal.

Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mengembangkan paradigma

pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan kemaritiman. Dukungan

Iptek sangat diperlukan untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan

sumberdaya alam. Hal ini sebagaimana terlihat dalam RPJM 2015-2019, arah

kebijakan pembangunan iptek untuk mendukung keberlanjutan dan

pemanfaatan sumberdaya hayati adalah: (i) melaksanakan secara konsisten

dan terurut dengan baik kegiatan eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan

diseminasi; dan (ii) melaksanakan kewenangan sebagai otoritas keilmuan

sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.

Untuk sumberdaya nir-hayati, arah kebijakan litbangnya adalah untuk

meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang sumberdaya kelautan,

limnologi, dan kebencanaan. Strategi utama yang dilaksanakan adalah


Halaman 30

pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Pantai Penajam–

Kalimantan Timur; pengembangan dan ujicoba model pengelolaan danau dan

situ; serta pengembangan teknologi mitigasi bencan

Kegiatan penelitian dan pengembangan diarahkan untuk menyiapkan basis

saintifik dalam membuat kebijakan di bidang kemaritiman.Oleh karena itu,

Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar harus memiliki sistem

observasi kemaritiman yang terpadu dalam dimensi ruang dan waktu.

Keberadaan basis data ilmiah di bidang kelautan harus dikelola dengan baik

sehingga mudah diakses bagi penggunanya.

Teknologi maritim harus dikembangkan sesuai tantangan Indonesia sebagai

negara kepulauan. Teknologi dimaksud harus mendukung pembangunan

industri maritim. Selain itu pengembangan teknologi yang mendukung

pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus didorong.

Persoalan utama dalam pengembangan iptek di bidang kemaritiman saat ini

adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan litbang kelautan dan/atau kemaritiman dilakukan

di sejumlah kementerian/lembaga dengan mekanisme koordinasi yang

sangat lemah;

2. Pengamatan laut-atmosfer secara time-series masih sangat terbatas;

3. Keberadaan pusat data laut yang mengelola basis data laut yang lengkap

dan mudah diakses belum ada;

Fasilitas litbang kelautan seperti kapal riset, instalasi riset dan laboratorium

riset tersebar di sejumlah instansi;

Seni-Budaya dan Olahraga Bahari

Pembangunan Indonesia menuju poros maritim dunia harus didukung dengan

sumberdaya manusia yang berkualitas, yaitu sumberdaya manusia yang

berkarakter bangsa bahari dan berwawasan bahari.Presiden pertama RI

Soekarno dalam pidato di tahun 1953 menegaskan, ―Usahakanlah agar kita

menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan

sekadar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata

cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut

yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut

menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.‖ Pidato Bung Karno ini menjadi

pemacu semangat untuk mengembalikan kejayaan bahari melalui

pembangunan karakter dan wawasan bahari.


Halaman 31

Pembangunan karakter dan wawasan bangsa bahari dapat ditempuh melalui

pengembangan seni, budaya dan olahraga bahari. Peningkatan budaya

maritim dilakukan dan diperkenalkan sejak usia dini hingga perguruan tinggi,

melalui contoh-contoh kegiatan di pesisir dan di kapal laut. Budaya bahari

dibangun melalui sistem pendidikan nasional, tanpa harus mengubah

kurikulum, atau membuat kurikulum khusus. Budaya bahari dapat

dimasukkan sebagai muatan melalui kurikulum yang ada dengan memasukkan

tema maritim dalam bahasannya. Sains harus hadir dalam budaya maritim

sehingga mampu memperkuat masyarakat maritim.

Dalam melaksanakan pembangunan karakter dan wawasan bahari,

pemerintah harus melakukan segmentasi kebijakan pengembangan

kemaritiman berdasarkan lokasi besar-kecilnya pulau, dibagi 3 kelompok,

yakni : (1) Kelompok pulau-pulau besar (Kalimantan-Sumatera-Jawa-

Sulawesi-Papua), (2) kelompok pulau-pulau sedang (Bali, NTB, NTT, Maluku,

Maluku Utara, Kepridan Babel) dan (3) Kelompok pulau-pulau kecil.

Pembagian ini atas dasar pola hidup, budaya, ekosistem dan mindset

masyarakatnya, sehingga perlu dibedakan kebijakannya.

Inovasi Maritim

Masyarakat Indonesia saat ini masuk dalam kelompok Lower Middle Income

($.3.592), masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah. Pembangunan

berdimensi kemaritiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia harus

mampu menggeser dan mengeluarkan masyarakat Indonesia dari perangkap

Lower Middle Income dan menuju kelompok Upper Middle Income, yaitu

masyarakat yang berpenghasilan menegah tinggi sekitar $12.000. Iptek akan

memainkan peran penting untuk membawa masyarakat Indonesia keluar dari

kelompok Lower Middle Income ini menuju kelompok Upper Middle Income

melalui inovasi yang berkelanjutan.

Inovasi, juga sering disebut pembaruan, pada prinsipnya adalah suatu

perubahan atau proses penerapan ide-ide atau invensi dalam suatu sistem

produksi dan/atau pelayanan sehingga menghasilkan produk dan/atau

layanan yang berlipat ganda. Inovasi dapat berbasis teknologi, manajemen,

pemasaran, budaya kerja atau lainnya. Kata kunci yang paling dalam inovasi

adalah berlipatgandanya kualitas dan/atau kualitas produk dan/atau jasa.

Untuk mempercepat tercapainya sasaran, inovasi di bidang kemaritiman akan

dilaksanakan melalui jejaring masyarakat yang ada, diutamakan antara lain

jejaring inovasi produk sumberdaya alam maritim, jejaring inovasi pariwisata

dan jejaring inovasi pelayaran rakyat.


Halaman 32

1.3.2 Isu Strategis Internal

1) Aspek Kelembagaan

Kementerian koordinator Bidang Kemaritiman merupakan kementerian baru

yang dibentuk dalam jajaran Kabinet Kerja. Sejak diumumkan oleh Presiden

Joko Widodo pada saat pembentukan Kabinet Kerja pada tanggal 27 Oktober

2014, Kementerian Koordinator ini praktis belum memiliki bentuk

kelembagaan.

Bentuk kelembagaan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman

selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun

2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang

diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2015. Berdasarkan Keputusan Presiden

ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri dari 1 (satu)

Sekretariat Kementerian Koordinator, 4 (empat) Deputi, 4 (empat) Staf Ahli

dan Inspektorat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman selanjutnya baru ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2015

berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1

Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sebagai landasan kerja, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman saat

ini hanya mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015.

Dalam hal tertentu Kementerian ini memerlukan dukungan legalitas lain

dalam bentuk Kepres, Perpres maupun Inpres sebagaimana Kementerian

Koordinator lainnya.

Sebagai Kementerian Koordinator baru, tugas dan fungsi Kementerian

Koordinator ini sebelumnya sudah menjadi domain Kementerian

Koordinator lainnnya yang terdahulu. Kondisi ini menjadikan kendala bagi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam melaksanakan tugas

koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kepada Kementerian yang berada

di bawah koordinasinya. Sebagai contoh, sejumlah isu tertentu yang menjadi

domain koordinasi Kementerian Koordinator secara legal masih menjadi

menjadi tugas Kemenko lain karena masih didasarkan peraturan lama yang

belum disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Terdapat sekitar 20

produk hukum berupa perpres, kepres dan inpres yang perlu disesuaikan

dengan keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

2) Dukungan Anggaran Kementerian Koordinator


Halaman 33

Pada awal pembentukannya, operasional Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman didukung dengan BA 999 yang dialokasikan melalui

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Koordinator baru resmi

mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 pada

Bulan Mei 2015 melalui APBN P pada Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125 Milyar. Sebagai

catatan, pada saat DIPA diterima Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman belum memiliki pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan

Tinggi Pratama dan baru memiliki jabatan Administrator dan pengawas dalam

jumlah terbatas.

Kondisi tersebut di atas tentu saja berpengaruh pada pelaksanaan anggaran

dan pencapaian kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

pada tahun 2015. Tidak maksimalnya pelaksanaan anggaran dan upaya

pencapaian kinerja ini juga dipengaruhi oleh minimnya perangkat pengelolaan

anggaran di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman saat ini. Untuk

mengatasi hal itu, saat ini semua formasi jabatan yang ada dipercepat

pengisiannya dan prosedur pelaksanaan anggaran juga dilengkapi.

3) Sistem Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap kementerian

dan lembaga diwajibkan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Tidak terkecuali Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,

meskipun merupakan kementerian yang baru dibentuk. Sebagai kementerian

baru, kementerian ini harus melengkapi berbagai perangkat kelembagaannya

termasuk sistem perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

Namun demikian berbagai kendala dalam penerapan sistem akuntabilitas

kinerja belum dapat disediakan. Rencana Strategi Kementerian Koordinator

belum bisa ditetapkan pada awal penyusunan kegiatan DIPA Tahun 2015

mengingat pada saat itu belum ada pejabat yang definitive untuk Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Komponen

penyelenggaraan SAKIP lainnya juga belum dapat dijalankan dengan

sempurna.

4) Aspek Sumberdaya Manusia

Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman berdasarkan Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki 140 jabatan terdiri dari:

9 Pimpinan Tinggi Madya

24 Pimpinan Tinggi Pratama

68 Administrator


Halaman 34

39 Pengawas

Namun demikian sampai dengan saat ini baru terisi 109 jabatan.

Pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman baru bisa dilaksanakan untuk pertama kali pada tanggal 31

Maret 2015 untuk jabatan Administrator dan Pengawas. Jabatan pimpinan

tinggi Madya, Sekretaris Kementerian Koordinator dan para Deputi, baru

dapat dilantik pada bulan Mei 2015. Menyusul secara bertahap pelantikan

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sejak awal pembentukan

Kementerian hinggal 31 Maret 2015 dalam melaksanakan tugasnya hanya

dibantu oleh tim bantuan dari berbagai Kementerian dan Lembaga, yaitu dari

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan

Badan Informasi Geospasial. Kendala utama dalam rekrutmen pejabat pada

saat itu adalah belum jelasnya pola karir dan tunjangan kinerja di Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman.

5) Kebijakan Reshuffle Kabinet Kerja

Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Agustus 2015 mengambil keputusan

penting dan melakukan perombakan susunan Kabinet Kerja. Dalam hal ini

dilakukan pergantian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dari Prof. Dr.

Ir. Indroyono Soesilo kepada Dr. Rizal Ramli.

Pergantian pimpinan ini secara langsung atau tidak langsung membawa

implikasi terhadap terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman. Hal ini disebabkan karena setiap pimpinan

memiliki preferensi dan fokus kebijakan yang berbeda-beda. Disamping itu

setiap pimpinan juga memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda pula.

1.4 Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman

1.4.1 Visi dan Misi

Sebutan Indonesia sebagai negara kepulauan adalah legal menurut

Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 25A

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara

Kepulauan yang bercirikan nusantara. Selain itu, Misi ke-7 Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 adalah mewujudkan Indonesia sebagai Negara

Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.


Halaman 35

Misi ke-6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, yang juga

merupakan salah satu misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, adalah

mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat serta

berbasiskan kepentingan nasional. Presiden Joko Widodo juga mencanangkan

gagasannya untuk membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia melalui 5

pilar, yakni:

1. membangun kembali budaya maritim Indonesia;

2. menjaga dan mengelola sumber daya laut;

3. memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;

4. mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan; dan

5. membangun kekuatan pertahanan maritim.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Secara faktual, Indonesia merupakan kepulauan yang terbesar di kawasan

tropis, pada posisi silang antara 2 samudera besar dan 2 benua;

2. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 25A secara jelas menyebutkan bahwa

Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan; dan

3. Gagasan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim

dunia adalah sebuah gagasan yang visioner.

Maka visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik

Indonesiatelah dirumuskan sebagai berikut:

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju dan kuat, menuju poros maritim dunia

Sehubungan dengan visi tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman memiliki 3 misi sebagai berikut:

a. Memperkuat jatidiri Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari

yang berdaulat dan berkarakter budaya nusantara;

b. Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia berbasis sumberdaya

alam yang berkelanjutan dan infrastruktur yang maju dan terpadu; dan

c. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan ke-tiga misi tersebut diyakini akan dapat mempercepat

perwujudan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju dan kuat,

menuju poros maritim dunia.

1.4.2 Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Tujuan dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

adalah untuk menyinergikan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam


Halaman 36

rangka mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang

mandiri, maju dan kuat menuju poros maritim dunia”. Dengan memperhatikan visi-

misi di atas, tujuan strategis Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman

adalah:

1) Mewujudkan pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim

yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global;

2) Memperkuat jatidiri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif,

berkarakter dan berbudaya nusantara;

3) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam;

4) Mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim; dan

5) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman.

Berkaitan dengan tujuan strategis tersebut, sasaran strategis Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman adalah:

1) Sasaran strategis #1: Terwujudnya pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai

Negara Maritim yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan

Global.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan

pengendalian isu-isu strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

di bidang Kedaulatan Maritim diarahkan untuk mempercepat:

a. Terciptanya sistem hukum maritim nasional yang harmonis dan perjanjian

maritim yang memperkuat eksistensi Indonesia sebagai negara maritim

yang disegani;

b. Terciptanya sinergi penegakan hukum di laut untuk mewujudkan

keamanan dan ketahanan maritim;

c. Tersedianya data, informasi dan kebijakan untuk penegasan batas maritim

dan pengembangan kawasan perbatasan; dan

d. Terciptanya sinergi upaya peningkatan keselamatan maritim.

2) Sasaran strategis #2: Menguatnya jatidiri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari

yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan


di Iptek, Sumberdaya Manusia dan Budaya Maritim diarahkan untuk

mempercepat:

a. Tersedianya sinergitas sistem pendidikan dan pelatihan maritim yang

berkualitas;


Halaman 37

b. Terwujudnya pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

mendukung pembangunan bidang kemaritiman;

c. Terciptanya apresiasi seni dan budaya bahari serta berkembangnya

olahraga bahari; dan

d. Terbentuknya sistem inovasi maritim melalui jejaring pemangku

kepentingan;

3) Sasaran strategis #3: Meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan

pengendalian isu-isu strategis Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritimandi bidang Sumberdaya Alam dan Jasa diarahkan untuk

mempercepat:

a. Peningkatan sinergi tatakelola sumber daya hayati secara berkelanjutan;

b. Peningkatan pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya mineral, energi,

dan nonkonvensional yang ramah lingkungan dan mengutamakan

kepentingan nasional;

c. Berkembangnya jasa kemaritiman yang inovatif dan berdaya saing global;

dan

d. Peningkatan kualitas lingkungan maritim dan terwujudnya tatakelola

kebencanaan maritim yang terpadu.

4) Sasaran strategis #4: Tejadinya percepatan pembangunan dan pemerataan

infrastruktur poros maritim;

Sehubungan dengn hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan


diarahkan untuk mempercepat:

a. Tersedianya infrastruktur konektivitas dan sistem logistik yang

terintegrasi dan terdistribusi secara seimbang;

b. Terpenuhinya infrastruktur pertambangan dan energi dengan kandungan

lokal tinggi dan ramah lingkungan yang mendukung kedaulatan energi;

c. Tersedianya Infrastruktur pelayaran, perikanan, dan pariwisata secara

memadai dan berdaya saing global; dan

d. Berkembangnya industri penunjang infrastruktur yang berdaya saing dan

memiliki keunggulan kompetitif.

5) Sasaran Strategis #5: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman


Halaman 38

Sehubungan dengan hal tersebut untuk pencapaian sasaran strategis di atas,

penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya diarahkan untuk mencapai:

a. Peningkatan sistem perencanaan dan kerjasama yang cermat, akurat dan

akuntabel, dan pengelolaan reformasi birokrasi, yang terkoordinasi dengan

baik;

b. Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi, urusan persidangan, urusan

hukum, dan kehumasan yang optimal;

c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, dan

kerumahtanggaan dengan baik; dan

d. Pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan yang efektif.

1.5 Susunan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri atas Sekretariat

Kementerian Koordinator, 4 (empat) Deputi, 4 (empat) Staf Ahli, dan Inspektorat,

sebagai berikut:

1) Sekretariat Kementerian Koordinator;

Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian

Koordinator dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman.

2) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dipimpin oleh Deputi dan

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim.

3) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa;

Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa dipimpin oleh Deputi

dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

sumberdaya alam dan jasa.

4) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur;

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dipimpin oleh Deputi dan

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,


Halaman 39

penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur.

5) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, dan Budaya Maritim;

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, dan Budaya Maritim dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya manusia, ilmu

pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim.

6) Inspektorat

Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator, dipimpin oleh

Inspektur, dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern

di lingkungan Kementerian KoordinatorBidang Kemaritiman.

7) Staf Ahli

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Koordinator, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris

Kementerian Koordinator, mempunyai tugas memberikan rekomendasi

terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya, dan

terdiri dari:

a. Staf Ahli Bidang Hukum Laut;

b. Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim;

c. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan

d. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

Gambar 6. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

a. SAB Hukum Laut

b. SAB Sosio-Antropologi Maritim

c. SAB Ekonomi Maritim

d. SAB Manajemen Konektivitas


Halaman 40

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2015

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri

Koordinator sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan serta merujuk

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2014-2019. Pada tingkat

Kementerian Koordinator, diimplementasikan dalam pernyataan Kinerja Menteri

Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator dan para

Deputi. Strategi pencapainya diimplementasikan dalam Peta Strategi (Strategy

Map) Kementerian Koordinator sebagai. Target kinerja pada tingkat Kementerian

Koordinator yang ditetapkan berdasarkan Pernyataan Kinerja Menteri

Koordinator, dijabarkan lebih lanjut secara berjenjang kepada seluruh unsur

organisasi sampai dengan tingkat individu.

Sebagai lembaga baru, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

sedang mengembangkan sistem dan prosedur, termasuk system akuntabilitas

kinerja. Oleh karena itu manajemen kinerja di tingkat organisasi masih

dilaksanakan secara manual. Namun demikian di masa yang akan datang

manajemen kinerja akan dilakukan dengan bantuan software aplikasi yang

dirancang secara khusus. Penilaian kinerja dilakukan dengan pendekatan balance

scorecard, namun di masa yang akan datang akan diimplementasikan sistem

ballance score card.

2.1 Peta Strategi

Dalam Renstra 2015–2019, Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman memiliki 5 sasaran strategis, yaitu:

1) Terwujudnya pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim

yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global;

2) Menguatnya jatidiri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif,

berkarakter dan berbudaya nusantara;

3) Meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam ;

4) Tejadinya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros

maritim; dan


Halaman 41

5) Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman

Lima sasaran strategis di atas memiliki keterkaitan sebagaimana

diilustrasikan pada peta strategis berikut. (Gambar.7)

Gambar 7. Peta Strategis Kementerian Koordinator Kemaritiman

Dalam peta strategis tersebut terlihat sasaran strategis 1 sampai dengan 4

akan saling bersinergi dan diyakini akan memberikan kontribusi yang besar bagi

perwujudan visi Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju, mandiri dan

kuat, menuju poros maritim dunia. Keempat sasaran strategis tersebut

memerlukan dukungan sasaran strategis 5 dalam bentuk penguatan sistem

perencanaan dan pengelolaan kinerja, pengelolaan anggaran, BMN dan

sumberdaya manusia yang handal, penyediaan sistem informasi, dukungan

administrasi hukum dan kehumasan serta pengawasan akuntabilitas kinerja.

Dengan mengelola peta strategis dimaksud secara benar, maka sasaran

strategis dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sistem manajemen kinerja yang

efektif harus mampu melakukan pemantauan kinerja secara berkesinambungan.

Kementerian koordinator pada saat ini sedang mengembangkan Sistem

Akuntabilitas Kinerja dari mulai tahap perencanaan hingga pelaporan kinerja.

Pada masa yang akan datang Sistem Akuntabilitas Kinerja akan diterapkan

sampai dengan unit terendah yang menghasilkan luaran dan staf.

Indonesia sebagai Negara

Kepulauan yang mandiri,

maju dan kuat, menuju

poros maritim dunia

Mewujudkan

pembangunan

kedaulatan

Indonesia sebagai

Negara Maritim

yang berperan

aktif dalam

Memperkuat

jatidiri bangsa

Indonesia

sebagai bangsa

bahari yang

inovatif,

Meningkatkan

pengelolaan

dan nilai

tambah

sumberdaya

alam

Mempercepat

pembangunan

dan

pemerataan

infrastruktur

poros maritim

Mewujudkan

tatakelola

pemerintahan yang

baik di Kementerian

Koordinator Bidang


Halaman 42

2.2 Target Kinerja

Secara lebih rinci, lima sasaran strategis yang telah dipetakan tersebut,

memiliki indikator kinerja utama dan target sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Sasaran/Outcome/

Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Target

1. Terwujudnya pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global

1) Persentasi rekomendasi kebijakan penguatan kedaulatan maritim dihasilkan

100

2) Persentasi partisipasi aktif pada pertemuan/forum/ Kerjasama regional dan global mengenai isu kemaritiman.

100

3) Jumlah regulasi kemaritiman tingkat nasional yang diharmonisasikan dan/atau disinkronisasikan yang difasilitasi oleh Kemenko Kemaritiman.

100

2. Menguatnya jati diri bangsa

Indonesia sebagai bangsa

bahari yang inovatif,

berkarakter, dan berbudaya

nusantara

4) Persentase event seni, budaya dan olahraga maritim tingkat nasional dan internasional yang terselenggara

100

5) Persentase peningkatan hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan bidang kemaritiman

100

3. Meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam

6) Persentase Rekomendasi kebijakan SDA dan Jasa Kemaritiman yang ditindaklanjuti

100

7) Persensate regulasi SDA dan jasa bidang kemaritiman yang diharmonisasikan dan ditindaklanjuti

100

4. Terjadinya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim

8) Persentase Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim yang ditindaklanjuti

100

9) Persentase KEK dan KIK yang dikembangkan di luar jawa

100

10) Persentase infrastruktur energi, pertambangan dan industri penunjang infrastruktur yang dikembangkan

100

5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

11) Indeks Persepsi korupsi B

12) Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Maritim

WTP

13) Nilai Akuntabilitas Kinerja A

14) Indeks Reformasi Birokrasi B


Halaman 43

Tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman mengelola DIPA sendiri. DIPA Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman Tahun 2015 diterima dan efektif berlaku pada akhir Mei

2013. Sementara itu penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 baru dapat diselesaikan pada Bulan

Nopember 2015. Oleh karena itu, Perencanaan Kinerja Tahun 2015 belum

sepenuhnya sesuai dengan Rencana Strategis 2015-2019.


Halaman 44

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Pengukuran nilai/angka capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman tahun 2015 dihitung dengan membandingkan realisasi capaian

kinerja pada akhir tahun anggaran (bulan desember) dengan target (rencana

kinerja) yang telah disepakati lewat perjanjian kinerja antara masing-masing

Deputi dan Sekretaris kementerian dengan Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman pada awal penugasan.

Secara rinci, capaian masing-masing kinerja unit adalah seperti dalam tabel

berikut:

Tabel 4 Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Kemaritiman Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

Terwujudnya pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global

1. Persentasi rekomendasi kebijakan penguatan kedaulatan maritim dihasilkan

100 100 100

2. Persentasi partisipasi aktif pada pertemuan/forum/ Kerjasama regional dan global mengenai isu kemaritiman.

100 133 133

3. Jumlah regulasi kemaritiman tingkat nasional yang diharmonisasikan dan/atau disinkronisasikan yang difasilitasi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman.

100 100 100

Menguatnya jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter, dan berbudaya nusantara

4. Persentase event seni, budaya dan olahraga maritim tingkat nasional dan internasional yang terselenggara

100 75 75

5. Persentase peningkatan hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan bidang kemaritiman

100 100 100

Meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam

6. Persentase rekomendasi kebijakan SDA dan jasa kemaritiman yang ditindaklanjuti

100 100 100

7. Persensate regulasi SDA dan Jasa bidang kemaritiman yang diharmonisasikan dan

100 83,33 83,33


Halaman 45

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

ditindaklanjuti

Terjadinya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim

8. Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim yang ditindaklanjuti

100 100 100

9. Persentase KEK dan KIK yang dikembangkan di luar Jawa

100 100 100

10. Persentase infrastruktur energi, pertambangan dan industri penunjang infrastruktur yang dikembangkan

100 120 120

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

11. Indeks persepsi korupsi B - -

12. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Maritim

WTP - -

13. Nilai Akuntabilitas Kinerja A - -

14. Indeks Reformasi Birokrasi B - -

PERSENTASE CAPAIAN TOTAL 101,13

Dalam analisa laporan kinerja ini tidak membahas capaian kinerja tahun

sebelumnya karena Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman baru mulai

efektif melaksanakan kegiatan pada tahun 2015.

Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian total kinerja Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman sebesar 101,13% dari target yang ditetapkan.

Penghitungan capaian kinerja tersebut diatas dilakukan dengan cara

membandingkan jumlah capaian dengan target. Selain target teknis diatas

(indikator nomor 1-10) juga ditetapkan target dalam bidang keadministrasian/

pelayanan sebagai kegiatan penunjang di Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman (indikator nomor 11-14). Indikator nomor 11-14 merupakan

indikator standar yang ada di setiap instansi pemerintah, yang mana pelaksanaan

evaluasi penilaian baru dimulai pada triwulan II tahun berikutnya. Sehingga

sebagai Kementerian yang baru maka belum mendapatkan nilai capaian pada

indikator kinerja dimaksud.

3.1.1. Sasaran Strategis (SS) 1:

Terwujudnya pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global


Halaman 46

Sebagai pewujudan implementasi Sasaran Strategis I, maka disusun

Sasaran atau Keluaran Utama dan Indikator Kinerja Utama seperti dalam tabel 5

berikut:

Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja SS 1

Sasaran/Outcome/

Kinerja Utama* Indikator Kinerja Utama

Terwujudnya sinergi antarsektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai hukum dan perjanjian maritim, keamanan dan ketahanan maritim, delimitasi zona maritim dan navigasi dan keselamatan maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif.




*) Rumusan sasaran strategis berdasarkan rumusan dalam dokumen perjanjian kinerja yang ditetapkan sebelum tersusunnya Renstra Kemenko Bidang Kemaritiman

Untuk mencapai target IKU di atas, dicapai dengan beberapa indikator kinerja.

Pada akhir tahun anggaran capaian hasil dari SS1 adalah 100% dari target, dengan

rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 6. Target dan capaian IKU SS 1 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)


100 100 100


Halaman 47


(%) Realisasi

(%) Capaian

(%)

Komponen Indikator Kinerja: a. Tersusunnya kebijakan nasional penanganan illegal fishing,

termasuk terkait penenggelaman kapal. b. Tersusunnya aide memoire kebijakan Indonesia untuk

penanganan Illegal fishing c. Tersusun rancangan Regional Convention on Illegal fishing d. Tersusun kebijakan awal penanganan keamanan selat

Malaka dan Singapura e. Tersusun kajian awal kebijakan pemberdayaan serta

keamanan dan ketahanan pulau-pulau terluar f. Tersusunnya kebijakan nasional penetapan landas kontinen

di luar 200 mil laut; g. Tersusunya kebijakan nasional terkait titik dasar dan garis

pangkal kepulauan Indonesia; h. Tersusunnya kebijakan nasional untuk penetapan batas

Maritim Indonesia dengan negara tetangga i. Tersusunnya kajian awal pembentukan Traffic Separation

Scheme di perairan strategis di Indonesia j. Tersusunnya kajian awal kebijakan nasional di organisasi

International Maritime Organisation k. Tersusunnya kebijakan awal mengenai ALKI

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1


100 133 133

Komponen Indikator Kinerja: a. Tersusunnya kebijakan awal peran serta Indonesia di dalam

pengelolaan dasar samudera dalam (the Area) melalui International Seabed Authority

b. Terlibat di dalam berbagai diskusi internasional terkait South China Sea

c. Tersusunnya dokumen persiapan pencalonan WNI sebagai salah satu hakim International Tribunal of the Law of the Sea (ITLOS)

d. Terbentuknya The Council of Palm Oil Producing Countries

1

1

1 -

1

1

1

1


100 100 100

Komponen Indikator Kinerja: a. Tersusunnya rancangan dokumen Perpres kebijakan

kelautan Indonesia. b. Telah tersusun dokumen identifikasi perundangan perijinan

pemasangan dan perawatan kabel laut yang perlu di deregulasi;

c. Tersusunnya kebijakan harmonisasi perundangan di bidang law enforcement di laut, khususnya terkait keberadaan Bakamla

d. Tersusunnya kajian awal gap analysis perundangan nasional Indonesia terhadap ketentuan UNCLOS

e. Terbentuknya kerjasama kemaritiman Indonesia dengan berbagai negara mitra i.e: US, Inggris, Denmark

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Halaman 48


(%) Realisasi

(%) Capaian

(%)

f. Tersusunnya MoU K/L dan terlaksananya rakor kerjasama survei dan berbagi pakai data kelautan nasional

g. Tersusunnya kebijakan koordinasi harmonisasi dan pembakuan data kewilayahan nasional terkait kemaritiman, termasuk penyusunan peta Indonesia rujukan nasional;

1

1

1

1

Pencapaian Total SS1 21 22 104,76

Keterangan: Target persentase dihitung berdasarkan target jumlah komponen. Untuk realisasi berdasarkan capaian berbanding target

Capaian persentase kinerja SS1 Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman adalah sebesar 104,76% dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja SS1 ini secara umum berasal dari indikator

kinerja utama pada indikator persentasi partisipasi aktif pada pertemuan/forum/

kerjasama regional dan global mengenai isu kemaritiman.

Gambar 8. Diagram Batang Capaian Kinerja SS1


Halaman 49

Adapun rincian dari capaian SS 1 ini seperti dalam penjelasan berikut:

IKU No 1. Persentasi rekomendasi kebijakan penguatan kedaulatan

maritim dihasilkan

Untuk mendapatkan hasil perhitungan untuk menilai capaian IKU No. 1

ini, terdapat beberapa target capaian kegiatan, seperti tercantum dalam tabel di

atas. Hasil capaian pada akhir tahun anggaran adalah 100% dari target yang

ditetapkan. Rincian capaian dari masing-masing komponen kinerja dapat dilihat

pada penjelasan berikut.

Salah satu faktor pendukung penegakan kedaulatan kemaritiman adalah

kejelasan peta Indonesia. Untuk itu perlu sebuah harmonisasi dan pembakuan

data kewilayahan nasional. Pada tahun 2015 ini, kami telah melaksanakan rapat

koordinasi untuk kemudian menghasilkan sebuah kebijakan koordinasi

harmonisasi dan pembakuan data kewilayahan nasional terkait kemaritiman,

termasuk penyusunan peta Indonesia rujukan nasional.

Sebagai bentuk kepastian hukum dalam pemanfaatan laut kita, maka

diperlukan sebuah kebijakan dan langkah strategis nasional penetapan landas

kontinen di luar 200 mil laut. Untuk itu pada tahun 2015, kami telah menyusun

sebuah kebijakan dan langkah startegis nasional penetapa landas kontinen di luar

200 mil. Terkait itu pula, pada tahun 2015 telah dilaksanakan rapat koordinasi

dan kajian awal kebijakan nasional titik dasar dan garis pangkal kepulauan

Indonesia.

Isu lain yang cukup strategis adalah masalah perbatasan maritim kita

dengan negara tetangga. Sebagaimana diketahui, kita memiliki 10 perbatasan

maritim. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya ada sebuah kebijakan

nasional dalam rangka penetapan batas maritim. Untuk mendukung hal tersebut,

kami telah melaksanakan rapat koordinasi yang akan menghasilkan sebuah

kebijakan nasional untuk penetapan batas maritim Indonesia dengan negara

tetangga.

Selain itu, untuk mendukung penegakan hukum di laut, perlu adanya

sebuah analisa untuk melihat kesenjangan peraturan perundang-undangan

nasional Indonesia di bidang kelautan dengan aturan yang terdapat dalam

UNCLOS. Sebagai tahap awal, telah tersusun kajian awal gap analysis perundangan

nasional Indonesia terhadap ketentuan UNCLOS.

Sebagai salah satu negara kepulauan, Indonesia memiliki kewajiban untuk

memberikan izin atas pelayaran kapal lintas damai (innocent passage). Untuk

memfasilitasi pelayaran lintas damai tersebut, kita diwajibkan membentuk Alur


Halaman 50

Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Adapun ALKI yg telah ada berjumlah 3 buah.

Untuk mengatur lebih rinci ALKI dimaksud maka diperlukan sebuah kebijakan

yng komprehensif. Sebagai langkah awal, pada than 2015 ini kami telah berhasil

melaksanakan rapat koordinasi dan menyusun kebijakan awal mengenai ALKI.

Selain tercapainya sasaran kegiatan yang sudah ditargetkan dan masuk

dalam perjanjian kinerja, juga terdapat capaian lainnya yang tidak masuk dalam

target capaian, yaitu pembentukan The Council of Palm Oil Producing Countries. The

Council of Palm Oil Producing Countries berhasil terbentuk sebagai wadah negara-

negara produsen/eksportir utama hasil produksi kelapa sawit. Lembaga ini

dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Mengatur harga produk kelapa sawit yang wajar dan menguntungkan bagi

industri kelapa sawit;

2. Menangani isu-isu terkait dampak industri kelapa sawit, seperti isu

perambahan hutan, berkurangnya jenis biota terutama hewan langka di lokasi

perkebunan kelapa sawit, proses produksi yang dianggap tidak ramah

lingkungan atau kesehatan

IKU No. 2. Persentasi partisipasi aktif pada pertemuan/forum/

Kerjasama regional dan global mengenai isu kemaritiman.

Untuk mendapatkan hasil perhitungan untuk menilai capaian IKU No. 2

ini, terdapat beberapa target capaian kegiatan, seperti tercantum dalam tabel

di atas. Hasil capaian pada akhir tahun anggaran adalah 133% dari target yang

ditetapkan. Pencapaian diatas target disebabkan adanya penambahan isu prioritas

yang diarahkan Menteri Koordinator. Rincian capaian dari masing-masing

komponen kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Dalam bidang kerjasama internasional di bidang kemaritiman, pada tahun

2015 telah dihasilkan kerjasama kemaritiman Indonesia dengan berbagai negara

mitra antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Denmark.

Selama ini peran Indonesia dalam memanfaatkan potensi sumber daya

alam yang terdapat pada dasar samudera dalam masih kurang maksimal. Padahal

peran yang maksimal dalam pengelolaan dasar samudera dalam (the Area) bisa

meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu sebagai langkah awal,

pada tahun 2015 kami telah menyusun kebijakan awal peran serta Indonesia

di dalam pengelolaan dasar samudera dalam (the Area) melalui International Seabed

Authority.


Halaman 51

Sebagaimana kita ketahui bersama, isu konflik Laut Cina Selatan (LCS)

cukup mengundang perhatian kita, karena jika tidak dikelola dengan baik bisa

menimbulkan konflik bersenjata antar negara yang mengklaim kepemilikan

di LCS. Indonesia walaupun bukan termasuk negara pengklaim di LCS, memiliki

peran strategis untuk mengelola konflik ini agar tidak mengarah pada konfik

bersenjata. Untuk itu, pada tahun 2015 Indonesia telah terlibat dalam berbagai

diskusi internasional terkait LCS .

Untuk memajukan kepentingan Indonesia di forum internasional

khususnya di bidang kemaritiman, salah satu langkah startegis adalah

menempatkan Warga Negara Indonesia untuk memegang peranan penting pada

berbagai organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang cukup

strategis adalah International Tribunal of the Law of the Sea (ITLOS). Langkah

startegis awal yang telah dilakukan pada tahun 2015 ini adalah penyusunan

dokumen persiapan pencalonan WNI sebagai salah satu hakim ITLOS.

Lalu lintas laut internasional yang memasuki wilayah negara kepulauan

telah diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut/United Nation Convention

on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Salah satu komponennya adalah isu Traffic

Separation Scheme (TSS). TSS ini memiliki arti penting dalam hal pengaturan lalu

lintas laut. Untuk itu kita perlu membentuk TSS di perairan strategis Indonesia.

Sebagai langkah awal, pada tahun 2015 telah disusun rancangan awal

pembentukan TSS di perairan strategis di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui salah satu organisasi internasional di bidang

maritime adalah International Maritime Organisation (IMO). Indonesia sebagai salah

satu negara anggota IMO, tentu harus mampu memanfaatkan organisasi ini untuk

mengedepankan kepentingan maritim Indonesia. Untuk itu perlu disusun

kebijakan nasional yang jelas dan terpadu sebagai cara memperjuangkan

kepentingan Indonesia di IMO. Pada tahun 2015 telah dilakukan kajian awal

kebijakan nasional di IMO. Sebagai bukti keaktifan Indonesia dalam berbagai

forum internasional yang diadakan oleh IMO dan kontribusi Indonesia dalam

organisasi tersebut. Pada bulan Nopember 2015 Indonesia terpilih kembali sebagai

anggota dewan IMO pada kategori C (negara–negara anggota yang memiliki

peran terbesar dalam bidang transportasi maritim dan merepresentasikan kawasan

geografis utama di dunia). Sidang ke-29 IMO Assembly di Kantor Pusat IMO di

London, Inggris. Hal tersebut membuktikan kontribusi posutif Indonesia dlam

organissi internasional di bidang maritime.


Halaman 52

IKU No. 3. Jumlah regulasi kemaritiman tingkat nasional yang

diharmonisasikan dan/atau disinkronisasikan yang

difasilitasi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman.

Untuk mendapatkan hasil perhitungan dalam menilai capaian IKU No. 3,

terdapat beberapa target capaian kegiatan sebagaiman tercantum dalam tabel 6

di atas. Hasil capaian pada akhir tahun anggaran adalah 100% dari target yang

ditetapkan. Rincian capaian dari masing-masing komponen kinerja dapat dilihat


Untuk menjaga keamanan dan kelestarian laut kita, maka diupayakan

adanya penegakan hukum di laut. Namun untuk sampai kesana perlu adanya

harmonisasi peraturan dan perundang-undangan di bidang penegakan hukum

tersebut. Pada tahun 2015 telah disusun kebijakan harmonisasi perundangan

di bidang penegakan hukum di laut, khususnya terkait dengan keberadaan Badan

Keamanan Laut.

Pada tahun 2015 telah dihasilkan rancangan dokumen Peraturan Presiden

tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang akan menjadi panduan bagi seluruh

pemangku kepentingan kemaritiman Indonesia dalam merencanakan dan

melaksanakan kebijakan dibidang kemaritiman. Terkait dengan navigasi dan

keselamatan maritim, pada tahun 2015 telah dilakukan identifikasi perundang-

undangan perizinan pemasangan dan perawatan peralatan navigasi di laut.


Menguatnya jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif,

berkarakter, dan berbudaya nusantara

Sebagai pewujudan implementasi Sasaran Strategis 2, maka disusun

Sasaran atau Keluaran Utama dan Indikator Kinerja Utama seperti dalam tabel

berikut:

Tabel 7. Sasaran dan Indikator Kinerja SS 2

Sasaran/Outcome/

Kinerja Utama* Indikator Kinerja Utama

Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan maritim, pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim, budaya, seni dan olah raga bahari, dan jejaring inovasi




Halaman 53

maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif.




(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)


100 100 100

Komponen Indikator Kinerja: a. Pengenalan dan peningkatan wawasan kemaritiman bagi

generasi muda b. Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 c. Pelayaran Muhibah KJK-WEM 2015 d. Gerakan Budaya Bersih dan Senyum e. Pengembangan kebijakan pariwisata dan budaya bahari f. Pengembangan kebijakan pendidikan, pelatihan dan

sertifikasi profesi kemaritiman

1

1 1 1 1

1

1 1 1 1


100 100 100

Komponen Indikator Kinerja:

a. Pendayagunaan IPTEK dan Maritim

b. Pengembangan kebijakan pemanfaatan energi baru

terbarukan termasuk energi laut

1

1

1

1

8 8 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Persentase event seni,

budaya dan olahraga

maritim tingkat nasional

dan internasional yang

terselenggara

Persentase peningkatan

hilirisasi hasil penelitian

dan pengembangan

bidang kemaritiman

100 100

75

100

Target Capaian



Halaman 54


Kemaritiman adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Rincian

faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator ini dilihat


IKU. 4 Persentase Event Seni, Budaya dan Olahraga Maritim Tingkat

Nasional dan Internasional yang Terselenggara

Untuk mencapai indikator utama ini, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan

dengan tujuan utama untuk meningkatan penguatan karakter dan budaya bahari

masyarakat, khususnya generasi muda serta dalam rangka peningkatan kualitas

sumberdaya manusia kemaritiman. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah

100% yang rinciannya tergambarkan dari capaian kegiatan-kegiatan berikut.

1. Pengenalan dan peningkatan wawasan kemaritiman bagi generasi

muda

Kegiatan pengenalan dan peningkatan wawasan kemaritiman bagi generasi

muda dilaksanakan melalui kegiatan pelayaran ―Arung Samudera‖. Pelayaran Arung Samudera bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan

kemaritiman bagi total 100 orang pemuda melalui keikutsertaan dalam

pelayaran menggunakan kapal layar tiang tinggi (KRI Arung Samudera).

Melalui kegiatan yang merupakankerjasama antara Kemenko Maritim dan TNI

AL ini telah meningkatkan keterampilan pemuda dalam navigasi kapal,

ketahanan mental dan jiwa kemaritiman dan bela negara, serta pengenalan

akan budaya dan maritime nusantara.

Dokumentasi kegiatan pengenalan wawasan Maritim


Halaman 55

2. Ekspedisi Nusantara Jaya 2015

Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) 2015 dilaksanakan dalam rangka peningkatan

wawasan dan penguatan karakter budaya bahari bagi generasi muda khususnya

melalui kegiatan pelayaran serta melaksanakan berbagai aktivitas sosial

di pulau-pulau terluar, terpencil dan wilayah perbatasan dengan

memberikan/menyalurkan bantuan bahan kebutuhan pokok, peningkatan

akses terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana dan

prasarana, serta aksi sosial lainnya. Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 merupakan

kegiatan ―gotong royong‖ yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang

Kemaritiman, dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan

Budaya Maritim bekerjasama dengan TNI-AL dan Kementerian Perhubungan

dengan dukungan dari kementerian/lembaga, berbagai organisasi sosial dan

para relawan. Kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 dilaksanakan melalui

pelayaran KRI Banda Aceh pada bulan Juni 2015 serta menggunakan Kapal-

kapal Perintis selama kurun waktu bulan Juni–Nopember 2105. Kegiatan ENJ

juga ditujukan untuk mendorong konektivitas di pulau-pulau terluar, terpencil

dan wilayah perbatasan melalui kemudahan akses terhadap kebutuhan bahan

pokok dan pelayanan pemerintah lainnya.

Pelayaran dengan KRI Banda Aceh dilaksanakan selama 28 hari dengan rute:

Jakarta – Makassar – Sorong – Saumlaki – Kupang – Jakarta. Jumlah

peserta/relawan yang terlibat dalam pelayaran tersebut adalah 250 orang serta

melibatkan total lebih 2.000 orang/masyarakat di seluruh lokasi dan pelabuhan

singgah. Adapun kegiatan ENJ yang dilaksanakan menggunakan kapal-kapal

perintis diikuti oleh peserta dari berbagai daerah yang menyinggahi pelabuhan-

pelabuhan perintis di daerah/pulau-pulau terpencil. Berikut adalah manfaat

dari pelaksanaan ENJ 2015:

a. Optimalisasi akses kapal-kapal perintis dengan pulau-pulau terluar dan

terpencil

b. Mobilisasi berbagai bahan kontak pemerintah maupun BUMN, ORMAS,

SWASTA, bagi pemerintah daerah atau masyarakat di pulau-pulau terluar,

erpencil maupun di wilayah perbatasan;

c. Pelatihan keterampilan, penguatan wawasan kebangsaan dan jiwa bela

negara bagi generasi muda selama pelayaran dan di lokasi penyelenggaraan;

d. Menyelenggarankan kegiatan pengobatan, pengajaran di sekolah-sekolah,

penyuluhan dan hiburan oleh K/L dan Orsos;

e. Penyelenggaraan aksi bersih dan bina cinta lingkungan pesisir dan laut

f. Pasar Murah yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga murah


Halaman 56

g. Penukaran uang yang sudah tidak layak edar di daerah terpencil dan pulai-

pulau kecil oleh Bank Indonesia.

Dokumentasi kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya

3. Pelayaran Muhibah Kartika Jala Krida

Pelayaran muhibah Kartika Jala

Krida – World Expo Milano

(KJK-WEM) 2015 merupakan

kerjasama Kemenko Maritim

dengan TNI-AL dalam upaya

promosi Indonesia sebagai negara

maritim yang memiliki

kemampuan sumberdaya manusia

dan teknologi kemaritiman kepada

dunia internasional. Pelayaran

Kartika Jala Krida yang merupakan pelayaran bagi para kadet muda TNI-AL

yang pelaksanaannya disinergikan dalam rangka mendukung suksesnya

penyelengaraan World Expo Milano 2015 di Italia.Selain apara kadet TNI-

AL, pelayaran muhibah KJK-Milano juga melibatkan 45 pelajar.


Halaman 57

Dalam pelayaran selama 82 hari, para peserta pelayaran muhibah yang terdiri

dari Taruna Akademi Angkatan Laut, Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran,

dan Taruna Sekolah Tinggi Perikanan dalam praktek pelayaran dan navigasi

serta peningkatan profesionalisme dan pengalaman dalam pergaulan

internasional. Secara lebih luas, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi Indonesia

dalam rangka mempromosikan potensi sumberdaya alam dan ragam budaya

maritim sekaligus sebagai upaya diplomasi sosial budaya kepada masyarakat

internasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang

mandiri, kuat dan maju, serta disegani bangsa lain. Melalui dukungan

pelayaran muhibah KJK-Minalo ini, Paviliun Indonesia masuk kedalam

kelompok 10 besar (terbaik)diantara 140 negara pesertaWorld Expo Milano

2015.

4. Budaya Bersih dan Senyum

Sebagai bagian dari program revolusi mental, Gerakan Budaya Bersih dan

Senyum (GBS) mendorong kembali penanaman nilai keindonesiaan,

khususnya dalam budaya hidup bersih dan bangsa yang ramah tamah.

Dorongan ini telah tertuang dalam deklarasi Gerakan Bersih dan Senyum yang

ditandatangani oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal

Ramli dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Puan Maharanipada tanggal 19 September 2015 di Parigi Moutong, dalam


Halaman 58

rangkaian kegiatan Sail Tomini.

GBS merupakan program yang

mengintegrasikan berbagai

kegiatan yang selama ini

dilaksanakan oleh berbagai

Kementerian/Lembaga serta

stakeholders lainnya dalam

rangka peningkatan standar

kualitas hidup masyarakat

melalui pola hidup bersih dan

ramah tamah. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia termasuk diantara

kelompok negara yang tingkat kebersihannya masih rendah. Melalui GBS

diharapkan jugadapat mendorong meningkatnya jumlah wisatawan

mancanegara ke Indonesia.

Selanjutnya, GBS secara resmi diluncurkan (launching) pada tanggal 28

November 2015 di area sekitar Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara.

Secara umum, kegiatan GBS di Marunda memliki tujuan untuk:

• Menjadikan sekitar marunda, menjadi kawasan yang bersih serta

bermartabat

• Meningkatkan kualitas hidup menuju Indonesia sehat, bersih dan

berkarakter

• Menjadikan pesisir laut Marunda sebagai salah satu destinasi kunjungan

wisatawan lokal maupun internasional.

5. Pengembangan Kebijakan Pariwisata dan Budaya Bahari

Pengembangan kebijakan wisata dan budaya bahari wisata khususnya

difokuskan pada upaya revitalisasi Budaya bahari Suku Bajo dan

kebijakan wisata Great Jakarta sebagai bagian dari destinasi wisata

unggulan nasional (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN).

Kearifan lokal dan budaya masyarakat Suku Bajo dijadikan sebagai

bahan telaahan dan teladan bagi Indonesia dan negara-negara

di sekitar (Asia-Pasifik) dalam menjaga, merevitalisasi serta

pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir.

Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

(KSPN) Kepulauan Seribu telah dikoordinasikan suatu kebijakan

pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan memuat berbagai dimensi

baik dari sisi sosial budaya, ekonomi, ekologi/lingkungan, serta dari aspek

kelembagaan dan pemerintahan. Pengembangan Kepulauan Seribu sebagai


Halaman 59

salah satu destinasi wisata unggulan di Jakarta diharapkan mampu mendorong

tingkat kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara mengingat lokasinya

yang cukup dekat dengan ibu kota negara.

Dari serangkaian FGD telah teridentifikasi beberapa program dan

kegiatan kedepan yang perlu menjadi prioritas, antara lain:

(1) Membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten

Kepulauan Seribu dengan melakukan kerjasama yang solid antar Lembaga

terkait termasuk penetapan Branding;

(2) Membuat Development Plan Pengembangan Kepulauan Seribu;

(3) Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang

dibutuhkan di Kepulauan Seribu; dan

(4) Memperhatikan Hospitality sebagai jaminan dalam memberikan pelayanan

bagi wisatawan.

6. Pengembangan kebijakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi profesi

kemaritiman

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kemaritiman telah

disusun rekomendasi bagi pengembangan kebijakan nasional yang muaranya

ditujukan untuk mendorong tersedianya sumberdaya manusia yang terampil

dan siap untuk bekerja di sektor kemaritiman serta dapat berperan dalam

mendukung visi pemerintah untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai

negara maritim yang maju dan kuat. Telah teridentifikasi berbagai isu yang

terkait dengan bidang pendidikan dan pelatihan maritim, antara lain adalah

masih terbatasnya muatan kemaritriman pada kurikulum pendidikan umum,

ketersediaan dan sebaran sekolah-sekolah teknis/kejuruan bidang kemaritiman

(termasuk pelayaran, kelautan dan perikanan) yang masih sangat minim dan

belum tersebar secara merata di seluruh Indonesia, serta belum adanya

sinkronisasi dalam sertifikasi berbagai sertifikasi profesi kemaritiman.

Berdasarkan beberapa isu tersebut, telah disusun rekomendasi kebijakan

nasional untuk pembenahan dan penyiapan sumberdaya manusia kemaritiman

melalui:

1) Rekomendasi untuk memasukan muatan Kemaritiman dalam kurikulum

pendidikan dasar dan menengah;

2) Rekomendasi pengembangan Lembaga Pendidikan dibidang Kemaritiman

dan Sertifikasi profesi tenaga kemaritiman.


Halaman 60

IKU. 5 Persentase peningkatan hilirisasi hasil penelitian dan

pengembangan bidang kemaritiman

1. Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk

energi laut

Kemenko Bidang Kemaritiman telah berhasil mengkoordinasikan program

pemanfaatan teknologi (hilirisasi) dalam pemanfaatan energi baru terbarukan

di Krueng Raya. Inisiatif program desa inovasi ini merupakan kegiatan

bersama yang telah dikoordinasikan sejak pertengahan tahun 2015 antara

Kemenko Bidang Kemaritiman, Badan Litbang ESDM, Ditjen EBTKE

Kementerian ESDM, Ditjen Dikti Kemenristek, Kementerian Kelautan dan

Perikanan serta Pemda Kab. Aceh Besar.

Acara peluncuran Desa Inovasi di Krueng Raya pada tanggal 13 Desember

2015 adalah realisasi dari rapat koordinasi dan beberapa pertemuan serta

kunjungan teknis dari tim untuk mewujudkan suatu desa nelayan yang

mandiri secara energi dengan mengembangkan potensi yang ada demi

mendukung perekonomian lokal.

Kegiatan desa inovasi di Krueng Raya ini adalah suatu langkah awal. Di masa

depan, diusulkan dibentuknya Tim ―Pengembangan Desa Inovasi melalui

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Hibrid berbasis Ekonomi

Masyarakat Pesisir‖, bertujuan untuk mewujudkan sinergi program-program

pemerintah lintas Kementerian/Lembaga serta mendukung cluster industri

maritim yang menitikberatkan pada infrastruktur energi untuk industri

perikanan, perhubungan, pariwisata dan pembangunan wilayah pesisir.


Halaman 61

2. Pengembangan kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan

termasuk energi laut

Beberapa sasaran pengembangan kebijakan pemanfaatan energi baru

terbarukan yang menjadi prioritas adalah untuk:

a. Sinkronisasi rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru

dan Terbarukan berupa kondisi terkini serta keterlibatan pihak K/L dalam

mendukung pencapaian target ketahanan energi nasional;

b. Upaya pemenuhan pembangkit listrik dalam negeri dilakukan secara

terintegrasi dengan proyek pembangunan pembangkit listrik melalui upaya-

upaya antara lain: Diversifikasi sumber energi alternatif untuk produksi

listrik, serta desentralisasi pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan

potensi sumber energi lokal di daerah seperti air, surya, angin, sampah,

geothermal, laut dan sebagainya,

Melalui serangkaian kegiatan koordinasi pada tahun 2015 yang ditujukan bagi

pengembangan kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan, telah dicapai

rekomendasi dan hasil-hasil hal sebagai berikut:

a. Upaya desentralisasi pembangkit listrik skala kecil yang

memanfaatkan potensi sumber energi lokal sebagai bagian dari

upaya peningkatan kemandirian energi serta pemanfaatan sumber

energi baru terbarukan sebagai energi alternatif yang tersedia secara

lokal. Hal ini telah dimulai dengan pencanangan Program

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) Pesisir

250 KW di Krueng Raya Aceh Besar telah dicanangkan pada 13

Desember 2015.


Halaman 62

b. Upaya dan strategi untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya energi

laut melalui percepatan dan pemerataan akses listrik bagi masyarakat

terpencil, terluar, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil, melalui energi

arus laut dan gelombang laut skala 20-100 KW; kesepakatan pengembangan

energi laut skala > 1 MW antara lain Percontohan Pemanfaatan Energi

Laut Skala Besar di Larantuka.

c. Terbentuknya Pokja RIPIN (Rencana Induk Pembangunan IPTEK

Nasional) bidang Kemaritiman yang bertujuan untuk

mengkoordinasikan program nasional pengembangan industri energi

laut; dan menyempurnaan roadmap nasional pengembangan industri

energi laut; serta mendukung klaster industri maritim.


Meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam


sasaran atau keluaran utama dan Indikator Kinerja Utama seperti dalam tabel

berikut:

Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja SS3

Sasaran/Outcome/

Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai sumberdaya hayati, sumberdaya mineral, energi dan nonkonvensional, jasa kemaritiman, dan lingkungan dan kebencanaan maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif.


7) Persentase regulasi SDA dan jasa bidang kemaritiman yang diharmonisasikan dan ditindaklanjuti




(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)


100 100 100

Komponen Indikator Kinerja: a. Penurunan lama masa tunggu (Dwelling Time) b. Penerbitan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan c. Pengaturan Kunjungan Kapal d. Penanganan Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara

1 1 1 1

1 1 1 1


Halaman 63


(%) Realisasi

(%) Capaian

(%)

Ilegal (Illegal Fishing) e. Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan

Bakar Gas untuk Transportasi Jalan f. Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG

untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil

1 1

1 1

7) Persentase regulasi SDA dan Jasa bidang Kemaritiman yang diharmonisasikan dan ditindaklanjuti

100 83,33 83,33

Komponen Indikator Kinerja: a. Tata Niaga Garam b. Kawasan Konservasi Perairan yang terkelola c. Tata kelola BMKT d. Telaah Peraturan Turunan dari UU No. 32/2014 Tentang

Kelautan e. Ruang Laut yang tertata (Pemanfaataan Ruang Laut

di Wakatobi) f. Benefisiasi dan Hilirisasi Mineral Dalam Negeri (Hilirisasi

Mineral bauksit)

1 1 1 1

1 1

1 1 - 1

1 1

12 11 91,67



Kemaritiman adalah sebesar 91,67% dari target yang telah ditetapkan. Pada

Indikator point (7) nilai capaian adalah sebesar 83,33% dari target 100%. Hal ini

dikarenakan terdapat komponen indikator kinerja yang belum terealisasi yaitu

pada komponen ―Tata Kelola BMKT‖ karena belum adanya kesepahaman dalam


Halaman 64

pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dari instansi terkait

(Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Laut). Rincian

faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator ini dilihat


IKU No. 6 Persentase Rekomendasi Kebijakan SDA dan Jasa

Kemaritiman yang Ditindaklanjuti

Dalam perhitungan untuk menilai capaian IKU No. 6 terdapat beberapa

target capaian kegiatan seperti tercantum dalam tabel di atas. Hasil capaian pada

akhir tahun anggaran adalah 100% dari target yang ditetapkan. Rincian capaian

dari masing-masing komponen kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut.

1. Penurunan Lama Masa Tunggu di Pelabuhan (Dwelling Time)

Dwelling Time adalah masa tunggu peti kemas sejak turun dari kapal,

diletakkan di lapangan peti kemas hingga keluar pelabuhan. Dwelling Time

dihitung dari tiga (3) komponen pelayanan perijinan:

• Pre Customs Clearance

• Customs Clearance

• Post Customs Clearance

Pemerintah menargetkan bahwa dwelling time di Tanjung Priok harus dapa

diturunkan menjadi kurang dari 4,7 hari pada Desember 2015. Sehubungan

dengan hal tersebut, Menko Bidang Kemaritiman telah membentuk Kelompok

Kerja (task force) dwelling time yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi

Sumber Daya Alam dan Jasa berdasarkan SK Menko Bidang Kemaritiman

nomor 22 tahun 2015.

Gambar 11. Diagram Pencapaian Penurunan Dwelling Time (hari)


Halaman 65

Sesuai hasil koordinasi dan peninjauan ke lapangan telah dirumuskan 4

strategi penanganan Dwelling Time, yaitu:

a) Penyederhanaan Peraturan

Strategi yang dipakai adalah: penghapusan ketentuan yang ganda atau

tidak perlu dan pergeseran pengawasan ke tahap post-clearance audit

Ketentuan/peraturan larangan dan pembatasan yang berhubungan

langsung dengan impor yang telah dan sedang direvisi:

2) 30 Peraturan Kementerian Perdagangan

3) 12 Peraturan Kementerian Perindustrian

4) 2 Peraturan Kepala Badan POM

Peraturan larangan dan pembatasan sebagaimana tersebut diatas

mengalami menurun sebesar 23% dari jumlah sebelumnya 51%.

b) Optimalisasi INSW

INSW (Indonesian National Single Windows) adalah sistem elektronik

yang ter-integrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan

Internet (public-network), yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan

dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang

terkait dengan ekspor-impor, yang menjamin keamanan data dan informasi

serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara

otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/

kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses pelayanan

dan pengawasan kegiatan ekspor-impor.

Koordinasi dalam rangka optimalisasi INSW menghasilkan keputusan

sebagai berikut:

1) Sistem single submission akan dimulai pada tanggal 30 September 2015

2) Importir cukup 1 kali memasukan data melalui INSW dan akan

dibagikan ke instansi terkait

3) Tampilan baru website http://insw.go.id

4) Pengawasan atas izin edar dan post-clearance audit akan disampaikan

melalui INSW ke Kementerian terkait.

c) Akses Kereta Api

Saat ini sudah ada kesepakatan tertulis antara PT KAI dan PT Pelindo II

tentang akses kereta api ke PT Jakarta International Container Terminal

(JICT). Dari proses pembebasan lahan sebanyak 7 bagian, telah selesai

sebanyak 5 bagian dan 2 bagian dalam proses. Selanjutnya penertiban

penduduk di sekitar rel, sosialisasi, perbaikan rel lama sudah dimulai.

http://insw.go.id/


Halaman 66

Pembangunan jalur rel baru kereta telah dilakukan sejak Oktober 2015 dan

telah menjalani uji coba operasi pada pertengahan Februari 2016.

d) Optimalisasi Cikarang Dry Port (CDP)

Bea Cukai akan meningkatkan volume peti kemas yang mempunya tujuan

akhir langsung ke Cikarang Dry Port. Kantor Bea Cukai Cikarang sudah

beroperasi secara penuh utnuk mendukung pengoperasian CDP.

Administrasi pengangkutan menuju CDP sudah disederhanakan dan

targetnya Cikarang akan menjadi Pusat Logistik Berikat.

Koordinasi yang intensif dalam rangka pengendalian dwelling time di

Pelabuhan Tanjung Priok saat ini telah membuahkan hasil yang

menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian hasil dwelling time

sudah mencapai 3,36 hari. Capaian ini sudah melampui target yang

diberikan oleh Presiden, yaitu sebesar 4,7 hari. Keberhasilan capaian

dimaksud dapat dilihat pada dashboard online dengan alamat

http://dwelling.indonesiaport.co.id/.

2. Penerbitan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air

pada tahun 2019 mencapai 20 juta orang. Salah satu cara yang paling efektif

diyakini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

adalah dengan memberikan Bebas Visa Kunjungan bagi beberapa negara.

Beberapa capaian dari kebijakan penerbitan bebas visa adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 69 Tahun 2015

tentang Bebas Visa Kunjungan Wisata dan Perpres No. 104 Tahun 2015

tentang Perubahan Perpres No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa

Kunjungan Wisata. Sebelum Kebijakan tersebut diterbitkan, pemerintah

Indonesia juga telah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan bagi 15

negara (13 negara dan 2 pemerintah wilayah administratif khusus dari

Negara tertentu), dengan prinsip pemberian BVK adalah azas resiprokal.

Capaian tersebut merupakan hasil koordinasi intensif yang dilakukan

Deputi SDA dan Jasa dengan berbagai pihak terkait seperti Kementerian

Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, BIN, BNN, Polri,

Bea Cukai, Setkab dan Setneg, maka pada tahun 2015 telah berhasil

ditetapkan dua.

Dengan dikeluarkannya Perpres No. 69 Tahun 2015, fasilitas Bebas Visa

Kunjungan dapat diberikan kepada warga dari 30 negara. Melalui Perpres

No. 104 Tahun 2015, pemerintah kembali menambah pemberian fasilitas

http://dwelling.indonesiaport.co.id/


Halaman 67

Bebas Visa Kunjungan bagi 45 negara. Sehingga negara-negara yang

mendapatkan Bebas Visa Kunjungan berjumlah 90 negara.

b. Saat ini juga sedang diusulkan oleh Kemenko Maritim untuk menambah

kembali pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 84 negara,

sehingga jika ditotal menjadi 174 negara, dengan menunda pemberian

Bebas Visa Kunjungan kepada 5 negara, yaitu Korea Selatan, Pakistan,

Somalia, Guinea dan Kamerun berdasarkan surat yang diterima dari

Menteri Luar Negeri.

Salah satu hasil dari pemberian fasilitas bebas visa adalah berperan dalam

peningkatan jumlah wisatawan sebesar 19,73% pada periode 23 September-23

November 2015 (data Kementerian Pariwisata), yaitu 684.373 orang

dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebanyak 571.565 kunjungan.

Gambar 12 : Diagram Jumlah Negara yang Memperoleh Bebas Visa Kunjungan

3. Peraturan Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Sebagai salah satu Kebijakan Pariwisata Bahari dalam rangka meningkatkan

jumlah kunjungan wisata bahari adalah dengan membuat pengaturan tentang

kunjungan kapal wisata (YACHT) yang masuk ke wilayah Indonesia. Sebagai

tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Pemerintah telah melakukan telaahan

Peraturan Kementerian Perhubungan untuk tindak lanjut implementasi

Peraturan Presiden (Perpres) No. 105 Tahun 2015 tentang Kapal wisata (yacht)

asing ke Indonesia.


Halaman 68

Bahwa pemerintah RI telah mencanangkan target kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDB nasional menjadi 8% pada tahun 2019. Target kunjungan

wisatawan mancanegara (wisman) menjadi 20 juta orang dan wisatawan

nusantara (wisnus) menjadi 275 juta orang. Berdasarkan data United National

World Tourism Organization/UNWTO World Tourism Barometer 2014, tahun

2014 kunjungan wisatawan Internasional sebesar 11,38 juta. Kedatangan

tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,7 % bila dibandingkan dengan tahun

2013 sebesar 1.087 juta. Kunjungan wisatawan tahun 2014 ke wilayah Eropa

sebesar 588 juta (51,67%), wilayah Asia-Pasifik 263 juta (23,11%), wilayah

Amerika 181 juta (15,91%), wilayah Afrika 56 juta (4,92%), dan Timur Tengah

50 juta (4,39%) .

Pencapaian Indonesia pada tahun 2014 adalah sebesar 9,4 juta wisatawan, atau

setara dengan 0,8% dari jumlah wisatawan dunia dan 3,4% dari jumlah

wisatawan Asia Pasifik. Dengan diberlakukannya Bebas Visa Kunjungan bagi

90 negara dengan Perpres No. 104 Tahun 2015 ini telah mempermudah

wisatawan mancanegara untuk dapat berkunjung ke Indonesia. Maka perlu

mendorong masuknya kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia

dengan merubah peraturan terkait terutama dalam pencabutan CAIT (Clearance

and Approval for Indonesian Territory).

Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 105 tentang

Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia menggantikan Perpres No. 180 tahun

2014. Pemberian kemudahan perijinan kapal wisata (yacht) asing untuk masuk

ke Indonesia baik di pelabuhan masuk maupun pelabuhan keluar sebagaimana

ditentukan dalam Peraturan Presiden ini meliputi 18 pelabuhan, yaitu:

1) Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh;

2) Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;

3) Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat;

4) Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau;

5) Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau;

6) Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung.

7) Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta;

8) Pelabuhan Benoa, Badung, Bali;

9) Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur;

10) Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

11) Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara;

12) Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur.

13) Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;

14) Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku;


Halaman 69

15) Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku;

16) Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku;

17) Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat;

18) Pelabuhan Biak, Biak, Papua.

4. Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Unreported Unregulated Fishing/IUU Fishing)

Indonesia mempunyai luas laut sebesar 3,544 juta km2 (Perikanan dan

kelautan dalam angka, 2010) dan juga memiliki garis pantai terpanjang

kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang 104 ribu km (Bakosurtanal,

2006), serta garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki jumlah pulau

terbanyak yaitu 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke

(Kemendagri, 2008). Potensi sumberdaya laut tersebut, termasuk kekayaan

keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar, secara ekonomis

sangat besar. Sayangnya adanya aktifitas IUU Fishing membuat manfaat

dari potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Adanya IUU Fishing, yang dihadapi bangsa ini setiap tahun membuat

sumberdaya kita dijarah negara lain. Kementerian Kelautan dan Perikanan

sendiri menengarai terdapat sekira $30 milyar kerugian dari aktifitas IUU

Fishing ini. Mereka dengan sengaja mencari ikan diperairan Indonesia

dengan menggunakan peralatan yang lengkap dan kapal yang besar

mereka. IUU Fishing mengakibatkan kerugian besar, baik secara ekonomi,

sosial maupun ekosistem. Dari hasil beberapa kali pertemuan/ koordinasi

dengan kementerian/lembaga teknis terkait serta pembahasan ditingkat

pimpinan, maka penanganan penangkapan Ikan secara Ilegal disepakati

dengan membentuk Satuan Tugas. Saat ini Pemerintah telah mengeluarkan

Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan

Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Tujuan adalah untuk melindungi

perairan Indonesia dan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap

kejahatan IUU Fishing di perairan Indonesia.

5. Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar

Gas untuk Transportasi Jalan

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan diversifikasi energi berupa

penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas (BBG) untuk

transportasi jalan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2015

telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun


Halaman 70

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012

tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar

Gas untuk Transportasi Jalan.

Menurut Perpres ini, penyediaan dan pendistribusian BBG dilaksanakan

oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan penugasan Menteri.

Selain penugasan pada BUMN, Menteri juga dapat melakukan penunjukan

langsung kepada Badan Usaha untuk melakukan penyediaan dan

pendistribusian BBG berupa CNG.

6. Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal

Perikanan Bagi Nelayan Kecil

Ketahanan energi nasional dan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil

merupakan dua hal yang sangat penting untuk kelola dengan baik dalam

rangka mewujudkan ketahanan nasinonal. Sehubungan dengan hal tersebut,

pemerintah membuat program dan kebijakan penyediaan, pendistribusian, dan

penetapan harga LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil.

Dari hasil koordinasi dan pembahasan lintas pemangku kepentingan, Kemenko

Bidang Kemaritiman berhasil mendorong terbitnya peraturan yang

berhubungan dengan hal tersebut. Hasilnya adalah telah ditetapkannya Perpres

No 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan

Harga Liqiuefied Petroleum Gas (LPG/elpiji) untuk Kapal Perikanan bagi

Nelayan Kecil. Berdasarkan Perpres tersebut, Nelayan kecil akan mendapatkan

paket perdana LPG secara gratis berupa mesin kapal, konverter kit serta

pemasangannya, dan tabung khusus LPG beserta isinya. Perpres ini juga

menegaskan, penyediaan dan pendistribusian LPG dilaksanakan oleh BUMN

berdasarkan penugasan dari Menteri ESDM. Menteri ESDM juga dapat

melakukan penunjukan langsung kepada badan usaha untuk melakukan

penyediaan dan pendistribusian LPG.

IKU No. 7 Persentase Regulasi SDA dan Jasa Bidang Kemaritiman yang

Diharmonisasikan dan Ditindaklanjuti

Dalam perhitungan untuk menilai capaian IKU No. 7 ini, terdapat

beberapa target capaian kegiatan, seperti tercantum dalam tabel 10 di atas. Hasil

capaian pada akhir tahun anggaran adalah 100% dari target yang ditetapkan.

Adapun rincian capaian dari masing-masing item adalah seperti berikut ini:


Halaman 71

1. Tata Niaga Garam

Walaupun memiliki garis pantai yang cukup panjang, dan musim kering yang

berkisar enam bulan, Indonesia belum dapat memproduksi garam untuk

mencukupi kebutuhan dalam negeri (Swasembada Garam). Salah satu

penyebabnya adalah tata niaga garam yang tidak berpihak kepada petambak

garam yang mengakibatkan rendahnya harga garam di tingkat petambak

garam rakyat. Hal ini mengakibatkan rendahnya minat petambak untuk

memproduksi garam. Beberapa permasalahan prioritas dalam tata niaga

garam adalah terletak pada:

1) Proses importasi garam;

2) Pemerintah belum menunjuk atau menetapkan salah satu badan atau

instansi yang bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap

proses importasi garam dalam negeri;

3) Pelanggaran dilakukan oleh impotir garam;

4) Industri garam nasional belum dapat memproduksi salt refinery yang

mampu memenuhi kebutuhan garam industry;

5) Pemberian insentif kepada pelaku usaha refinery;

6) Penentuan volume atau jumlah importasi garam;

7) Terdapat indikasi penyelewengan garam industri aneka pangan yang

dijual ke pasaran konsumsi akibat Harmonized System (HS) yang sama;

8) Kegiatan importasi garam selama ini dikuasai oleh 7 (tujuh) pelaku usaha

yang bersifat oligopoly; dan

9) Karakteristik ketujuh pelaku usaha garam impor ini adalah melakukan

importasi garam ketika panen raya.

Dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman telah melakukan koordinasi dan langkah

langkah kongkrit dengan kementerian teknis terkait untuk menyejahterakan

petambak garam. Beberapa tahapan penting dan hasil yang telah dilakukan

meliputi:

1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menyampaikan hasil

rapat koordinasi kepada beberapa Kementerian terkait, sebagai tindak

lanjut hasil Rakor Masalah Tata Niaga Garam kepada Kementerian

Perdagangan, Kementerian Peridustrian, Kementerian Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Kepolisian RI dan Kementerian Keuangan

berturut-turut tanggal 20 dan 30 Oktober 2015, dengan nomor surat

97.1/Menko/Maritim/X/2015 dan nomor 99/Menko/Maritim/X/2015.


Halaman 72

2) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa bersama tim, telah

melakukan kunjungan ke beberapa sentra yang terkait permasalahan

garam.

3) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, terakhir telah melakukan

Koordinasi dan Supervisi melalui penyampaian surat kepada Menteri

Keuangan tertanggal surat 25 Januari 2016 Nomor

6.1/Menko/Maritim/I/2016 perihal Deferensiasi Harga Yang Jelas Untuk

Komoditas Garam Impor (Kode HS yang berbeda untuk jenis garam

Industri dan garam Konsumsi) dan surat Nomor

3/Menko/Maritim/I/2016, tanggal 19 Januari 2016 perihal Pembentukan

Pokja Safeguard Measures terkait Bea masuk Impor Garam yang ditujukan

kepada Menteri Perdagangan.

4) Dalam rangka mendukung rencana PT Garam tersebut Kementerian

Kelautan dan Perikanan dalam tahun 2016, mengalokasikan pembangunan

Salt Washing Plant dan Salt Refinery dengan anggaran sebesar 220 M,

termasuk penyerapan garam rakyat dan rencana perluasan areal lahan

produksi garam PT Garam di Nusa Tengara Timur

5) Kementerian Perdagangan, telah menerbitkan Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015

tentang Ketentuan Impor Garam, dan mencabut Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang ketentuan Impor

Garam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 88/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

2. Kawasan Konservasi Perairan yang Terkelola

Kemenko Bidang Kemaritiman menetapkan target kawasan konservasi yang

terkelola dengan alasan adanya rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK) menyerahkan tanggungjawab pengelolaan kepada

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hasil dari koordinasi yang

dilakukan Kemenko Bidang Kemaritiman adalah KLHK telah menyerahkan

pengelolaan 8 kawasan konservasi perairan, dari 40 kawasan konservasi

perairan yang dikelola, kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara

prinsip penyerahan tersebut sudah disetujui, namun dalam implementasinya

masih dalam proses, terutama administrasi kepegawaian dan penganggaran

operasional.

Delapan kawasan konservasi perairan yang akan diserahkan adalah:

1) Kawasan Perairan Laut Banda seluas 2.500 Ha,


Halaman 73

2) Sebagian Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di sekitarnya seluas

114.000 Ha Maluku,

3) Kawasan Perairan Kepulauan Raja Ampat di Papua dan laut sekitarnya

seluas 60.000 Ha,

4) Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di NTB seluas 2.954 Ha,

5) Kepulauan Kapoposan dan laut sekitarnya seluas 50.000 Ha,

6) Kepulauan Padaido beserta perairan sekitarnya seluas 183.000 Ha,

7) Kepulauan Panjang di Irian Jaya seluas 271.630 Ha, dan

8) Pulau Pieh di Sumatera Barat dan perairan sekitarnya seluas 39.900 Ha.

Sampai saat ini masih terdapat 32 kawasan konservasi perairan yang belum

diserahkan dari KLHK kepada KKP. KLHK menyampaikan bahwa

penyerahan tersebut masih menunggu selesainya revisi UU Nomor 5 tahun

1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Setelah itu Surat dari Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman No. B-411/Seskab/8/2015 yang meminta agar Pengalihan TNL

tidak perlu menunggu selesainya revisi UU 5/1990 Tentang Konservasi SDA

Hayati dan Ekosistemnya, dan Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman diminta mengkoordinasikan penyelesaian kewenangan TNL

dan Konservasi SDI.

Menindaklanjuti hal ini, Kemenko Bidang Kemaritiman telah mengadakan

rapat koordinasi dengan K/L terkait dan mengirimkan surat dari Menko

Maritim kepada Menteri LHK dan Menteri KP tanggal 11 September 2015

tentang permintaan masukan terhadap draft Berita Acara Serah Terima

(BAST) Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

dan TSL Perairan. Menteri LHK menjawab surat tersebut pada tanggal 21

September 2015 yang intinya menyampaikan bahwa mengingat pengalihan

kewenangan tersebut berdampak pada perubahan/penataan organisasi

kementerian, maka kewenangannya diserahkan ke Menteri PAN dan RB.

Menanggapi hal tersebut, Menko Maritim mengirim surat kepada Men PAN

dan RB pada tanggal 15 Oktober 2015 dan 9 November 2015 yang meminta

percepatan proses pengalihan kewenangan tersebut. Namun, sampai saat ini

belum ada tanggapan dari Menteri PAN dan RB.

3. Pengkajian Peraturan Tindak Lanjut UU No. 32/2014 Tentang

Kelautan

Tujuan kajian ini adalah untuk menilai kesesuaian peraturan turunan yang

sudah diterbitkan dengan amanat pada pasal 74 Undang-undang Nomor 32

Tahun 2014 Tentang Kelautan. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan


Halaman 74

bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-undang ini harus sudah ditetapkan

paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini.

Kekuatan berlakunya undang-undang ini sudah sangat jelas karena

mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya didalam Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Ini berarti bahwa sejak

dimuatnya dalam lembaran Negara setiap orang terikat untuk mengakui

eksistensinya.

Untuk menjalankan Undang-undang tersebut sebagaimana mestinya ternyata

masih diperlukan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik"

daripada Undang-Undang dan tidak boleh tumpang tindih atau bertolak

belakang. Keberadaan Peraturan Pemerintah atau Peraturan lainnya harus

segera disusun guna efektifitas terlaksananya Undang-Undang khususnya

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman RI, khususnya Deputi Bidang

Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menyelenggarakan koordinasi dan

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan

implementasi Undang-undang Nomor 32 tentang Kelautan dalam bentuk

Seminar dalam rangka identifikasi Peraturan Pemerintah atau Peraturan

lainnya sebagai pendukung Implementasi Undang-undang.

Adapun Rekomendasi dari telaahan adalah sebagai berikut:

1) Aturan pelaksanaan UU Kelautan khususnya Pasal 27 Ayat (5) terkait

Industri maritim dan jasa maritim memperhatikan dan atau mengadopsi

regulasi tentang keamanan dan keselamatan pelayaran serta

ketenagakerjaan.

2) Jumlah aturan pelaksanaan UU Kelautan sebanyak 50 buah yang dibagi

kedalam 8 (delapan) kelompok, yakni:

a) Mandat Peraturan

b) Mandat Pengaturan Wilayah Laut

c) Mandat Pengaturan Kebijakan

d) Mandat Pengaturan Pengelolaan Laut

e) Mandat Pengaturan Pengembangan Kelautan

f) Mandat pengaturan pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan

laut

g) Mandat pengaturan Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan

Keselamatan di Laut

h) Mandat pengaturan tata kelola dan kelembagaan laut.


Halaman 75

4. Tata Ruang Laut di Kabupaten Wakatobi

Pemanfaatan Ruang Laut berkaitan dengan penerapan Undang-Undang No.

32 tahun 2014 tentang Kelautan dan lahirnya Undang-undang lain yakni UU

No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang No. 27 tahun

2007 yang direvisi dengan Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Indonesia tercatat bahwa lautnya seluas 6.315.222 km2 itu dihuni oleh 700

jenis terumbu karang dan 263 jenis ikan hias. Maka dari itu Indonesia menjadi

salah satu panorama bawah laut terindah di dunia dan menjadi kategori ke 3

dunia untuk Diver Destination of The Year. World Tourism Organization (WTO)

menempatkan 6 lokasi ekosistem terumbu karang sebagai bagian dari 10

ekosistem terumbu karang terindah yaitu :

1) Raja Ampat (Papua Barat)

2) Wakatobi (Sulawesi Tenggara)

3) Taka Bone Rate (Sulawesi Selatan)

4) Bunaken (Sulawesi Utara)

5) Karimun Jawa (Jawa Tengah)

6) dan Pulau Weh (Nanggroe Aceh Darussalam).

Sementara permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan tata ruang laut

adalah maraknya IUU Fishing, over fishing, terjadinya degradasi lingkungan

laut, terjadinya konflik pemanfaatan lingkungan ruang laut, terjadinya

kesenjangan antara wilayah, serta adanya ancaman bencana dan perubahan

iklim.

Dari Undang-undang No. 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang No. 1 tahun 2014, dan sekarang sudah disesuaikan dengan

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana

pengelolaan Ruang Laut 0-12 mil menjadi kewenangan Provinsi, maka

RZWP3K ditetapkan oleh Provinsi. Sehingga inisiasi penataan Ruang Laut,

masih perlu dilanjutkan pembahasannya.

5. Benefisiasi dan Hilirisasi Mineral Dalam Negeri (Hilirisasi Mineral

Bauksit)

Hasil capaian dari Hilirisasi dan Benefisiasi mineral bauksit adalah:

1) PT. Antam (Persero) Tbk Tayan di Kabupaten Sanggau dan Toho

Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat akan segera

menyelesaikan Proyek Hilirisasi Baksit Tayan yang menelan biaya sebesar


Halaman 76

US$ 490 juta, atas Joint Venture PT. Antam (Persero) Tbk 80% dan Showa

Denko KK Japan 20%.

2) Industry pengolahan dan Pemurnian CGA memproduksi jenis Hydrate

(Al2O3.3H2O) dan Alumina (Al2O3), didukung dengan potensi cadangan

yang cukup besar, luas IUP 36,410 Ha atau 34.000 Ha APL.

Selain hal tersebut, juga telah berhasil diidentifikasikan permasalahan hilirisasi

bauksit di Indonesia, yaitu:

1) Pemerintah belum membuat regulasi atau kebijakan kebijakan mengenai

hilirisasi bauksit

2) Data cadangan Bauksit Indonesia 6,99 milyar ton (APB3I) sementara

Bauksit yang di ekspor pada tahun 2013 hanya 40 juta metrik ton

3) Pada tanggal 7 Oktober 2015 Tim Kemenko Bidang Kemaritiman

melakukan Rapat Terbatas dengan PT. Well Harvest Winning Alumina

Refinery dan perwakilan Kadin Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 112C angka 5 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha

pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2014 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral

melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di Dalam Negeri

memiliki beberapa permasalahan. Beberapa rekomendasi dalam rangka

pelaksanaan Hilirisasi Mineral Bauksit sebagai berikut :

1) PT Antam (Persero) yang sedang merencanakan penyelesaian

pembangunan Proyek Chemical Grade Alumina (CGA) di Tayan

Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dengan rencana kapasitas

produksi sebesar 300.000 Ton CGA per tahun dan nilai investasi US $ 490

juta. Sayangnya kemampuan dana PT. Antam belum dapat menutupi

kekurangan tersebut untuk membiayai penyelesaian proyek Hilirisasi

tersebut baik melalui ekuitas maupun melalui hutang baru. Oleh sebab itu

beberapa rekomendasinya adalah antara lain:

• Penyertaan Pemerintah sebagai pendukung modal pemegang saham

atau penyertaan Modal Negara,

• Relaksasi ekspor bijih mentah untuk sementara akan sangat membantu

penyelesaian Hilirisasi,

• Dukungan kebijakan pemerintah atas kemudahan proyek hilirisasi

seperti, insentif perpajakan, Royalti, PPN dan lain lain

2) Assosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I)

berpandangan kebijakan larangan eksport Bauksit yang bertujuan agar


Halaman 77

pemegang IUP melakukan proses pengolahan dan pemurnian di dalam

negeri akan menjadi tidak efektif, disebabkan besarnya nilai investasi

Alumina Refinery yang dan harga aluminium yang rendah. Oleh sebab itu

Pemerintah harus mencabut larangan eksport mineral mentah Bauksit

dengan pertimbangan bahwa ;

• Sumber Daya dan Cadangan Bauksit di Indonesia yang sangat besar,

sehingga walaupun kegiatan eksport dilakukan dalam waktu yang relatif

lebih lama cadangan tidak akan habis.

• Larangan eksport Bauksit di Indonesia akan dimanfaatkan dan akan

menguntungkan bagi negara-negara pengeksport kompetitif seperti

Malaysia, Australia dan Jamaika.

• Ketersediaan infrastruktur terutama sumber daya energi yang sangat

terbatas, sehinga tidak banyak memberi dukungan terhadap Hilirisasi

mineral dalam Negeri.

3) Assosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) juga

menyarankan untuk hilirisasi Bauksit maka diperlukan beberapa jhal

sebagai berikut:

• Menentukan Roadmap kebutuhan industri Alumina di Indonesia,

• Pemerintah perlu menentukan sentra Produksi Alumina, agar

percepatan hilirisasi dan kebutuhan produksi dapat terpenuhi

• Memberikan Kesempatan untuk sementara kepada para pemegang IUP

Bauksit untuk melakukan ekspor bahan mentah

• Pelaku Usaha yang membangun Smelter atau refinery sebaiknya

diberikan insentif fiskal dan non fiscal, seperti Tax holiday, tax allowance,

pembebasan bea masuk, pinjaman lunak dan kemudahan perizinan.

6. Pengelolaan Blok Masela

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, masih belum diputuskan

bagaimana bentuk pengelolaan Blok Masela akan dilaksanakan. Seperti

bentuk plant (teknik produksi LNG), apakah dengan pengembangan floating

LNG Plant atau on shore LNG Plant. Selain mempertimbangkan tingkat

kandungan alat yang diproduksi di dalam negeri (TKDN) dan dampak

ekonomi terhadap masyarakat sekitar, nilai investasi menjadipetimbangan

utama. Review oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak

dan Gas Bumi (SKK) Migas. Pengembangan On Shore LNG Plant memerlukan

investasi instalansi pipa sejauh 600 km, namun demikian memerlukan biaya

investasi yang lebih kecil, berdampak ekonomi yang lebih besar serta

pengembangan Kepulauan Aru serta potensi TKDN yang relatif tinggi.


Halaman 78


Terjadinya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros

maritim


Sasaran atau Keluaran Utama dan Indikator Kinerja Utama seperti dalam tabel

berikut:


Sasaran/Outcome/

Kinerja Utama*) Indikator Kinerja Utama

Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai infrastruktur konektivitas dan sistem logistik, infrastruktur pertambangan dan energi, infrastruktur pelayaran, perikanan dan pariwisata, dan industri penunjang melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif.





Tabel 12. Target dan capaian indikator SS4


(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)


100 100 100


a. Penguatan Konektivitas dan Sistem Logistik Papua

b. Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Danau Toba

c. Revitalisasi Pelabuhan Bebas Sabang

d. Pengembangan New Port Makassar

e. Koordinasi Penguatan Kedaulatan Sumber Daya Energi dan Poros Maritim

f. Peningkatan Daya saing Industri Galangan Kapal

g. Inventarisasi Ketersediaan Infrastruktur Kawasan Industri di Luar Jawa

h. Pengembangan Industri Maritim

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Halaman 79


100 100 100


a. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] Sorong dan KEK Lhokseumawe

b. Koordinasi infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata

2

1

2

1


100 120 120


a. Percepatan Pembangunan PLTU Batang 2 x 1.000 MW

b. Pembangunan jalan tol dalam Kota Bandung

c. Terlaksananya koordinasi infrastruktur Pertambangan dan Energi

d. Pengembangan PLTG Cilacap

e. Peningkatan kemampuan industri Enginering Procurement and Construction (EPC) di Sektor Migas

f. Dukungan peningkatan kapasitas daerah untuk realisasi rencana umum ketenagalistrikan daerah

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

16 17 106,25

Capaian kinerja SS4 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

adalah sebesar 106,25% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan

pencapaian target kinerja SS4 ini secara umum berasal dari indikator kinerja

utama pada indikator Persentase infrastruktur energi, pertambangan dan

industri penunjang infrastruktur yang dikembangkan. Pencapaian diatas target

disebabkan adanya penambahan isu prioritas yang diarahkan Menteri

Koordinator. Rincian capaian dari masing-masing komponen kinerja dapat

dilihat pada penjelasan berikut.


Halaman 80


Sejalan dengan RPJM 2014–2019, Nawacita adalah merupakan panduan

dan payung hukum dalam penyusunan program kegiatan dan sasaran pada setiap

kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia, termasuk di Pemerintah

Provinsi, Kota dan Kabupaten. Bidang infrastruktur jika di kaitkan dengan RPJM

dan Nawacita, dimana pada RPJM terkait pada sektor 6 dan 7 sedangkan pada

Nawacita terkait pada (1) Kementerian Energi dan Sumber Daya,

(2) Kementerian Pariwisata, (3) Kementerian Perhubungan.

Sementara isu-isu yang dimasukan sebagai Sasaran Strategis III Kemenko

Kemaritiman yang ditangani, adalah:

1. Pembangunan jalan tol dalam kota Bandung;

2. Percepatan Pembangunan PLTU Batang;

3. Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Danau Toba;

4. Revitalisasi Pelabuhan Bebas Sabang;

5. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] Sorong dan KEK

Lhokseumawe;

6. Penguatan Konektivitas dan Sistem Logistik Papua;

7. Peningkatan Daya saing Industri Galangan Kapal;

8. Diversifikasi dan Desentralisasi Energi.

Adapun hasil yang dicapai pada tahun 2015, sesuai dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut:


Halaman 81

IKU. 8. Persentase Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan dan

pemerataan infrastruktur poros maritim yang ditindaklanjuti

1. Terlaksananya koordinasi infrastruktur konektivitas dan sistem logistik

Koordinasi infrastruktur konektivitas dan sistem logistik pada tahun anggaran

2015 telah dilaksanakan, dengan hasil capaian terdiri atas :

1) Koordinasi Landasan hukum Pelayanan Publik Angkutan Barang dalam

rangka Tol Laut: Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2015;

2) Koordinasi penurunan biaya logistik di daerah terpencil: angkutan semen

di Papua;

3) Koordinasi Percepatan Pembangunan Kereta Api Borneo: Revisi Peraturan

Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian;

4) Koordinasi Revisi PP No 98 tahun 2015 tentang LRT (Light Rail Transit)

terintegrasi Jabotabek dan LRT (Light Rail Transit) Bandung Raya tentang

percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan terintegrasi di wilayah

Jabotabek dan Bandung Raya; dan

5) Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol dalam Kota Bandung.

2. Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Danau Toba.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana

Induk Pembangunan Nasional (RIPPARNAS) 2010–2015.

Kawasan Danau Toba terdapat 7 (tujuh) kabupaten yaitu: Kabupaten

Samosir; Kabupaten Karo; Kabupaten Tapanuli Utara; Kabupaten Toba

Samosir; Kabupaten Simalungan; Kabupaten Humbang Hasundutan;

Kabupaten Dairi.

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Danau Toba :

1) Danau Toba adalah danau vulkanik;

2) Terletak di jalur khatulistiwa berukuran panjang 87 kilometer dan lebar 27

kilometer; dan

3) Potensi alam, budaya serta kesenian yang unik dan khas;

Sedangkan eberapa masalah yang dihadapi dalam pengembangan Danau

Toba untuk kesejahteraan masyarakat sekitar adalah.

1) Keterbatasan infrastruktur, yakni fasilitas bandara udara, akses jalan

pencapaian ke Danau Toba;

2) Belum adanya konsep pengembangan kawasan danau toba secara

bersama–sama dengan keterlibatan 7 (tujuh) kabupaten di sekitar kawasan

Danau Toba;


Halaman 82

3) Fasilitas Hotel yang belum mendukung;

4) Adanya masyarakat nelayan yang menanamkan keramba ikan di danau

menyebabkan keindahan danau Toba berkurang. Perlu adanya penataan

nelayan air tawar dalam mengembangkan usaha perikanan air tawar; dan

5) Transportasi, baik udara, darat dan perairan.

Capaian infrastruktur dan sarana penunjang di Danau Toba dan sekitarnya

adalah:

1) Peraturan presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata

Danau Toba

2) Pembangunan landasan Bandara udara Sibisa

3) Pembangunan Tourist Resort

4) Pembangunan Jalan Toll Kualanamu-Parapat

5) Pendalaman Tano Ponggol

6) Pembersihan Danau Toba

7) Penyediaan wilayah Wisata Toba 500 Ha untuk Eco Tourism

8) Penggalakkan Kampanye Bersih senyum

9) Promosi Sejarah Terbentuknya Danau Toba


Halaman 83

3. Tersusunnya Rencana Pengembangan Strategis Pelabuhan Bebas Sabang

Undang–undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan bebas

dan Pelabuhan bebas Sabang, pasal 7 Fungsi Kawasan: Kawasan Sabang

mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha–usaha di

bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi,

maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi,

pariwisata dan bidang-bidang lainnya.

Undang – undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh (pasal 167

s/d pasal 170); Pasal 169 (1): Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Aceh,

mengembangkan Kawasan Perdagangan Sabang sebagai Pusat Pertumbuhan

Ekonomi Regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri,

pertambangan dan energi, transportasi maritim, pos dan telekomunikasi,

perbankan, asuransi, Pariwisata, pengelolaan, pengepakan, dan gudang hasil

pertanian, perkebunan, perikanan dan industri dari kawasan sekitarnya.

Pengembangan strategis Pelabuhan Sabang diawali pada saat kunjungan

bapak Presiden Jokowi di Pulau Sabang.


Halaman 84

Gambar 14. Peta Lokasi Strategis Sabang

Gambar 15. Peta Wilayah kepulauan Sabang

Dalam rangka mengembangkan Sabang melibatkan dengan berbagai

sektor, yakni (1) sektor pariwisata, (2) sektor pelabuhan bebas, (3) sektor

perikanan. Kegiatan FGD di laksanakan di ruang rapat Deputi bidang

koordinasi infrastruktur dan di kantorPemerintah Provinsi Aceh dan

Pemerintah Kabupaten Sabang.

Beberapa point–point yang telah di sepakati adalah:

1) Sektor Transportasi.


Halaman 85

Pengalokasian 2 bus pemandu moda dari Kementerian Perhubungan

diperlukan surat permohonan dari Pemerintah Kota Sabang kepada

Dinas Perhubungan Aceh, dan selanjutnya Dinas Perhubungan Aceh

mengirimkan surat permohonan kepada Dirjen Perhubungan Darat,

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

2) Sektor Pelabuhan/Konektivitas

• Revitalisasi pelabuhan penyebrangan Balohan, sudah ada Master

Plan dan AMDAL.Revitalisasi pelabuhan direncanakan

groundbreaking pada tahun 2016.

• Penambahan frekwensi armada kapal penyebrangan dapat

dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan penumpang, dan

dapat di koordinasikan dengan PT. ASDP, Dinas perhubungan

provinsi Aceh. Jika memungkinkan adalah penambahan armada

kapal penyebrangan.

• Perbaikan tempat sandar kapal feri diharapkan dilakukan oleh

Pemko Sabang sebelum Desember 2015.

• Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana di pelabuhan.

3) Sektor Bandara Maimun Saleh.

• Untuk revitalisasi bandara Maimun Saleh belum terpasangnya

lampu runway, dan belum adanya saluran pembuangan air

dilandasan.

• Sejak bulan Februari 2015 Maskapai Garuda Indonesia telah

melakukan penerbangan dari Aceh ke Sabang. Sekarang sedang

menunggu surat izin dari Pangkalan Udara (Lanud), tergantung

MoU TNI AU-Dirjen Perhubungan Udara.

• Perlunya pemikiran konektivitas dengan jadwal penerbangan

Penang-Banda Aceh. Dan peningkatan jalur langsung ke Sabang

yaitu 2 kalidalamseminggu (Saatinipenerbangan Penang –Banda

Aceh 7 kali seminggu).

• Target pembukaan jalur penerbangan baru dari Phuket–Krabi–

Langkawi–Sabang- Banda Aceh.

4) Sektor Pariwisata.

• Jumlah wisatawan ke Sabang mencapai 500 (lima ratus) ribu orang

pertahun. Keluhan yang diterima dari wisatawan antara lain,

wisatawan bisa datang tetapi belum tentu bisa pulang karena

jadwal penyeberangan yang tidak connect dengan jadwal

penerbangan dan frekwensi penyeberangan yang terbatas


Halaman 86

(Konektivitas bias menimbulkan costakibat frekuensi kapal yang

terbatas).

• Sabang sebagai destinasi Cruise, terkait permasalah regulasi,

sebaiknya mengundang operator-operator cruise untuk

membicarakan tentang persiapannya dan operator luar harus

bermitradengan operator lokal.

• Atraksiditingkatkanuntukmengisi 4-6 jam keberadaan di Sabang.

• Perlu adanya variasi tempat / lokasi tujuan wisata ke sabang

• Direncanakan pembangunan Marina di Sabang dan tindak lanjut

penggunaan Singapore cruise Terminal

• Pelebaran jalan menuju KM.0 (Nol), perlu di bahas dengan

kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan mengenai

kawasan hutan.

5) Ketersediaan pelayanan air minum.

• Untuk mengembangkan wisata di Sabang, perlu di perhatikan

ketersediaan air minum dan jangkauan pelayanan.

6) Sektor Perikanan

• Koordinasi dan Sinergifitas Program BPKS dengan Kementerian

Kelautan dan Perikanan;

• Konservasi Ekosistem Terumbu Karang;

• Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan;

• Potensi laut yang kaya ikan membutuhkan cold storage dan

docking yard

• Pelabuhan pengolahan ikan segar (sea and air cargo);

• Kebijakan Pemerintah untuk memasukkan Pelabuhan Perikanan

Gugop Pulo Aceh sebagai salah satu dari 100 sentra perikanan

nasional;

• Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan tentang pelimpahan

wewenang izin tangkap di perairan Aceh (Turunan PP 83 tahun

2010).

4. Pengembangan New Makassar Port (NMP)

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan New Makassar Port

Rombongan Kemenko Maritim pertama langsung berkunjung kelapangan

untuk melihat secara langsung pelaksanaan pekerjaan konstruksi

pembangunan NMP, perkembangan NMP yang dapat dilaporkan

diantaranya:


Halaman 87

1) Pekerjaan fisik yang dilakukan saat ini baru pekerjaan sisi darat berupa

pembuatan Causeway, setelah sebelumnya pembebasan tanah untuk akses

masuk pekerjan Causeway;

2) Progres fisik saat ini secara keseluruhan baru 1,59 %; masih sesuai dengan

rencana;

3) Diperkirakan akhir September atau awal Oktober 2015, pekerjaan sisilaut

dimulai, dengan perkiraan progres 8%;

4) Tidak terdapat hambatan, dan masyarakat sekitar proyek juga menyambut

baik keberadaan proyek NMP, disamping sosialisasi yang cukup oleh

pelaksana proyek (PT. PP).

5. Koordinasi Penguatan Kedaulatan Sumber Daya Energy dan Poros Maritim

Hasil capaian koordinasi kedaultan sumber daya energi dan poros maritim

adalah:

1) Harmonisasi regulasi industri migas;

2) Harmonisasi regulasi industri maritim;

3) Tinjau ulang TKDN;

4) Komite Penguatan Industri Maritim;

5) Kawasan Industri Maritim;

6) Kawasan Industri Migas;

7) Pembentukan Tim: Ditjen Migas, Ditjen ILMATE, Kementerian

Perindustrian, Maritim; dan


Halaman 88

8) Fasilitator: difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman.

6. Penguatan Industri Galangan Kapal

Capaian dari isu bidang galangan kapal adalah:

1) Bahwasanya PP 69 tahun 2015 adalah merupakan perubahan atas

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2) Bahwasanya pada PP 146 tahun 2000 BKP/JKP ( BKP = Barang yang di

kenakan Pajak) dan (JKP = Jasa yang di kenakan Pajak) tertentu di

bebaskan, sementara pada PP 69 Tahun 2015 alat angkutan / JKP tertentu

tidak di pungut dan mulai berlaku sejak 17 oktober 2015

3) Latar Belakang dari di terbitkannya PP 69 tahun 2015: Mendorong

Pengembangan, meningkatkan daya saing, periode SKB yang lama, dan

beban administrasi

4) PPN tidak dipungut atas import/penyerahan alat angkutan tertentu,

dengan ketentuan:

• Alat angkutan di air, bawah air, udara, kereta api, suku cadang

(Kemenhan, TNI, polri)

• Kapal laut, kapal angkuta sungai dan penyeberangan (ASDP),

penangkap ikan, pandu, tunda, tongkang, suku cadang, alat keselamatan

( Perusahaan Pelayaran, penangkapan ikan, jasa kepelabuhanan, ASDP)


Halaman 89

• Pesawat udara, suku cadang, alat keselamatan, peralatan untuk

perbaikan dan pemeliharaan ( Perusahaan angkutan udara, pihak yang

di tunjuk)

• Kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan,

komponen /bahan import.

5) PPN tidak di pungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat

Angkutan tertentu

• Jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan, jasa perawatan atau reparasi

(docking) kapal. (Perusahaan Pelayaran, penangkap ikan, jasa

kepelabuhanan, asdp).

• Jasa persewaan pesawat, jasa perawatan dan reparasi pesawat.

(Perusahaan angkutan udara )

• Jasa perawatan dan reparasi kereta api (Badan usaha perkeretaapian)

6) Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan pembuatan kapal

tangkap nelayan sebanyak 3.000 buah, dengan ukuran 3 GT sebanyak

1.000 buah, 5 GT sebanyak 1.000 buah dan 10 GT sebanyak 1.000 buah

pada tahun anggaran 2016. Tahun 2015. Tahapannya adalah pembuatan

desain kapal kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan

PT. PAL sebagai pelaksana desain dan sekaligus pelaksana pembuatan

kapal. Direncanakan juga pada saat pembuatan kapal akan dilaksanakan

pelatihan peningkatan sumber daya manusia sebagai alih tehnologi

sehingga dapat dilakukan perawatan kapal tangkap dan mesin.

7. Pengembangan Industri Maritim

Pengembangan industri maritim dilakukan dengan program tol laut sebagai

program prioritas. Konsep tol laut guna dalam memperkuat konektivitas ada

beberapa hal yang perlu di perhatikan, antara lain:

1) Keberadaan Pelabuhan


Halaman 90

Pelabuhan sebagai nucleas area atau zona inti untuk aktivitas industri dan

pengembangan kota kota sejak masa silam. Pelabuhan adalah merupakan

pintu masuk terjadinya bongkar muat. Semakin baik infrastruktur yang

menunjang suatu pelabuhan yang di topang dengan manajemen pelabuhan

yang baik akan memberikan nilai positif terhadap pergerakan barang atau

peti kemas dalam suatu pelabuhan. Kapasitas daya tampung lapangan

pelabuhan terhadap bongkar muat/petikemas akan memberikan pengaruh

positif terhadap pergerakan perekonomian. Semakin cepat proses bongkar

muat maka akan meringankan biaya logistik. Akan tetapi sebaliknya jika,

semakin lama proses pembongkaran suatu kapal maka akan memberikan

kenaikan atau kemahalan pada sistem logistik.

Untuk mendukung program pencanangan Tol Laut, harus di ikuti dengan

pembangunan infrastruktur penunjang dalam pelabuhan. Pemerintah dan

Pelindotelah berkoordinasi untuk mengembangkan 24 Pelabuhan strategis

sebagai bagian dari implementasi konsep konsep tol laut yang akan

dikembangkan pada 2015 – 2019.

Tabel 13. Lokasi program pengembangan 24 pelabuhan

No Pelabuhan No Pelabuhan

1 Belawan 13 Kijing, Pontianak

2 Tanjung Perak 14 Banjarmasin

3 Tanjung Priok 15 Sampit

4 Makasar New Port 16 Kariangau, Balikpapan

5 Sorong 17 Palaran, Samarinda

6 Malahayati 18 Tenau, Kupang

7 Batu Ampar, Batam 19 Pantoloan,

8 Muara Sabak, Jambi 20 Ternate

9 Tanjung Carat, Palembang 21 Kendari

10 Panjang, Lampung 22 Bitung

11 Teluk Bayur 23 Ambon

12 Tanjung Emas, Semarang 24 Jayapura

Ke dua puluh empat pelabuhan strategis direncanakan dikembangkan

dengan konsep sebagai berikut :


Halaman 91

• Pembangunan pelabuhan bertaraf internasional yang berkapasitas

besar dan modern untuk eksport berbagai komoditas dan berfungsi

juga sebagai international seaport-Hub

• Pengerukan kolam dan alur pelabuhan

• Peningkatan draft pelabuhan feeder

• Modernisasi fasilitas dan peralatan bongkar muat

• Perluasan penerapan INSW

• Restrukturisasi dan rasionalisasi tarif jasa kepelabuhanan

2) Hinterland

Pelabuhan tidak dapat dipisahkan dengan dengan daerah hinterland. Yaitu

daerah–daerah yang terletak di sekitar (belakang) pelabuhan, termasuk

di dalamnya adalah kota pelabuhan itu sendiri dan kota–kota serta daerah-

daerah pedalaman di luar kota pelabuhan yang saling memiliki hubungan

ekonomi dengan pelabuhan.

Konsep pengembangan adalah adanya saling interkoneksi antara

pelabuhan–pelabuhan kecil dengan pelabuhan pelabuhan besar, 5

Pelabuhan Hub dan 19 Pelabuhan Feeder. Daerah atau pelabuhan

hinterland dapat juga di maknai sebagai daerah/pelabuhan penyangga

yang merupakan produsen dan konsumen komoditas eksport import

3) Sistem Informasi Pelabuhan

Sistem informasi yang akan di kembangkan adalah dengan dua system,

yaitu system online dan system ofline. Pengembangan dua sistem ini

dimaksudkan untuk mengantisipasi terbatasnya koneksi internet,

kerahasiaan data, dan memberi pilihan kepada pemegang kebijakan.

Sistem informasi pelabuhan yang dipergunakan adalah menggunakan peta

dari openstreet.org baik untuk system online maupun offline, OpenStreet Map

adalah data terbuka, berlisensi di bawah Open Data Common Open Database

License (ODbL) oleh OpenStreetMap Foundation (OSMF).

Saat ini pemerintah sedang memantau kinerja pelabuhan strategis guna

menjamin kelancaran konektivitas dan logistik antar pulau atau kawasan,

Oleh karena itu permasalahan yang timbul adalah :

• Belum teridentifikasinya beberapa pelabuhan startegis

• Belum terinformasikannya data lalu lintas barang, penumpang dan

kapal terkini

• Belum terinformasikannya tren proyeksi pelabuhan

• Belum terinformsikan rencana induk masing – masing pelabuhan

• Belum terinformasikannya kajian kebencanaan


Halaman 92

• Belum tersedianya analisis data metocean yang lengkap.

Dengan adanya informasi tentang status pelabuhan, kedudukan pelabuhan,

luasan dan kemampuan pelabuhan dalam mendukung program

pengembangan jaringan Tol Laut, maka akan menjadi bahan dalam

pengambilan keputusan guna menciptakan Indonesia menjadi negara

maritim dengan Konsep Tol Laut. Di samping itu, yang perlu di kaji lagi

adalah daya dukung kapal kapal dalam melakukan transportasi baik

eksport maupun penyebaran distribusi produsen dan konsumen ke dalam

wilayah indonesia sehingga dapat menekan harga jual suatu komoditi dan

kemampuan daya beli masyarakat sehingga tujuan di canangkannya

program Tol Laut dapat tercapai.

Kementerian Perindustrian merencanakan membangun 2 kawasan khusus

industri maritim:

1. Lamongan, Jawa Timur : saat ini telah beroperasi beberapa galangan

kapal: PT. Dok Pantai Lamongan; PT. Daya Radar Utama; PT. Dok

Perkapalan Surabaya; PT. Lamongan Marine Shipyard.

2. Tanggamus, Lampung

IKU. 9 Persentase KEK dan KIK yang dikembangkan di Luar Jawa

1. Pengembangan KEK Lhokseumawe berbasis kawasan industri

Latar Belakang pengusulan KEK Lhokseumawe adalah adanya instruksi dari

Presiden RI, yang telah berkunjung ke Aceh pada tanggal 9-10 Maret 2015,

kepada Kemenko Kemaritiman agar melakukan langkah terkait dengan

revitaslisasi aset yang ada di Lhokseumawe dan secara khusus ditugaskan

untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis kawasan

industri yang sudah ada.

KEK Lhokseumawe diarahkan kepada prioritas sektor energi, industri

pengolahan pupuk dan produk pertanian (hilirisasi kelapa sawit, kakao,

padi) dan pusat logistik yang didukung fasilitas dan infrastruktur pendukung

pengembangan kawasan.

KEK Lhokseumawe merupakan satu hamparan hamparan Industri yang

terdiri atas: (1) PT. Arun, (2) PT. PIM, (3) PT. AAF dan (4) PT. Pelindo

dalam wilayah administrasi Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.

Luasan wilayah KEK Lhokseumawe adalah 2.031 Ha.


Halaman 93

KEK Lhokseumawe di bentuk untuk mengantisipasi:

1) Berkurangnya produksi gas dan berakhirnya kontrak usaha pengelolaan gas

antara Exxon Mobil dan Pemerintah Indonesia, PT Arun NGL yang

selama ini sebagai operator ekspor LNG dari Lhokseumawe berhenti

beroperasi.

2) Agar fasilitas yang ada tidak sia-sia dan dapat dimanfaatkan untuk

menggerakkan ekonomi regional maka pemerintah Indonesia telah

mengambil inisitatif untuk merivatilisasi usaha di bawah payung PT. Perta

Arun Gas (PAG), sebuah joint venture yang kepemilikan usahanya 70%

Pertamina dan 30% Pemerintah Aceh.

3) Penyaluran gas sebagai hasil regasifikasi telah diuji coba seiring dengan

selesainya proyek pembangunan pipa gas Aru-Belawan. Direncanakan

sumber gas LNG Tangguh dan Bontang akan jadi pemasok kebutuhan gas

untuk usaha ini. Selain itu PAG juga masih dapat memanfaatkan cadangan

gas yang ditinggalkan Exxon Mobil Indonesia di Kawasan Lhokseumawe

dan Aceh Utara serta Produksi Minyak dan Gas PT. MEDCO di Aceh

Timur dan Tamiang.

Gambar 16. Peta Sebaran KEK di Indonesia


Halaman 94

Gambar 17. Foto udara KEK Lhokseumawe

Gambar 18. Foto Wilayah Zonasi KEK Lhokseumawe

Proses pengusulan telah menyampaikan 7 dokumen dari syarat 9 dokumen

usulan. Dokumen tersebut adalah deskripsi rencana pengembangan, peta

detail lokasi dan luas yang diusulkan, rencana peruntukan ruang dan

peraturan zonasi, studi kelayakan ekonomi dan finansial, rencana dan sumber

pendanaan, dokumen AMDAL, serta rencana jangka waktu beroperasi dan

rencana strategis pengembangan.

Capaian yang diharapkan terealisasi adalah :

1) Program regastifikasi Terminal Gas Arun,

2) Energi; untuk sektor energi, fasilitas dan infrastruktur yang terdapat

(existing) di kawasan KEK Lhokseumawe akan memungkinkan untuk

dikembangkan setidaknya 4 jenis usaha, yaitu: regasifikasi LNG, LNG


Halaman 95

Hub/ Trading, LPG Hub/ Trading, Mini LNG Plant, Condensate Splitter

dan PLTG;

3) Industri pendukung ketahanan pangan; dengan adanya ketersediaan gas,

listrik dan lahan serta bahan baku akan dimungkinkan untuk dibangunnya

berbagai jenis usaha pendukung ketahanan pangan, seperti: usaha

pengolahan kakau, usaha pengolahan padi, usaha pengolahan CPO, dan

lain-lain;

4) Logistik; lokasi yang tidak jauh dari jalur perdagangan internasional dan

telah tersedianya pelabuhan yang memiliki standard memadai

memungkinkan dikembangkannya sektor logistik di kawasan KEK

Lhokseumawe.

2. KEK Sorong

Untuk mempercepat akselerasi pembangunan di wilayah indonesia khususnya

di wilayah indonesia bagian timur maka di lakukan dengan berbagai stategis

kebijakan guna mendorong dan mempercepat pembangunan dengan

memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan di dukung dengan

ketersediaan infrastruktur yang strategis.

Berdasarkan undang – undang nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan

ekonomi khusus menegaskan bahwa untuk mempercepat pengembangan

ekonomi diwilayah tertentu yang bersifat strategis bagi perkembangan

ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah

dalam kesatuan ekonomi nasional, maka perlu di kembangkan Kawasan

Ekonomi Khusus.

Salah satu lokasi pengembangan KEK adalah KEK Sorong. Kabupaten

sorong mempunyai letak yang strategis dengan di dukung oleh potensi sumber

daya alam yang melimpah. Kabupaten Sorong terletak di jalur lintasan

perdagangan internasional Asia Pasifik – Australia. Potensi yang dimiliki

adalah sektor perikanan, sektor perhubungan laut, sektor pariwisata bahari,

pertambangan dan industri maritim. Dengan mengkaji kedudukan Kabupaten

Sorong yang terletak di perlintasan jalur pelayaran internasional dan dengan

kemampuan potensi sumber daya alam yang ada serta adanya potensi

destinasi pariwisata bahari Raja Ampat, maka sepatutnyalah bahwa

Kabupaten Sorong dapat lebih berkembang baik secara fisik infrastruktur

maupun tingkat pertumbuhan perekonomian.

Analisis keterkaitan hulu–hilir Komoditas Unggulan: Industri Perikanan;

Industri Rumput Laut; Industri Pariwisata; Industri Sagu; Industri Hasil

peternakan Sapi; Industri Galangan Kapal. Sementara analisis ketersediaan


Halaman 96

dan kebutuhan sistem infrastruktur wilayah: Jaringan Transportasi (darat, laut

dan udara): Energi listrik; Telekomunikasi; Air bersih; Jaringan Gas Rumah

Tangga

Dampak potensial kegiatan KEK Sorong pada lingkungan sekitarnya

sebaiknya diantisipasi lebih dini sehingga jika mengakibatkan perusakan

ekologi lingkungan dapat diminimalisasi atau jika memungkinkan dapat di

lakukan dengan perlakukan memindahkan vegetasi flora dan fauna pada

daerah lainnya sehingga tetap terjaga kesimbangan alam lingkungan

sekitarnya.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong ditujukan untuk

menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah di Indonesia melalui

pendekatan ―Pusat Pertumbuha‖. KEK Sorong tidak hanya ditujukan untuk

kepentingan Kabupaten Sorong tetapi juga mencakup wilayah yang luas,

yakni wilayah Papua dan Maluku. Terciptanya keseimbangan ―pertumbuhan

dan perkembangan‖ antar wilayah di Indonesia akan mempunyai implikasi

terhadap struktur ekonomi wilayah yang semakin kokoh.

Dengan potensi yang dimiliki baik di darat maupun di laut, KEK Sorong akan

sangat lebih berkembang jika menjadikan sektor maritim untuk menjadi

andalan pertumbuhan perekonomian sehingga dapat tercipta akselerasi antar

potensi maritim dan potensi darat.

Keberadaan KEK Sorong sangat di harapkan untuk dapat melepaskan adanya

ketimpangan antar wilayah, baik internal Kabupaten Sorong dan sekitarnya

maupun KEK Sorong dengan daerah lainnya di Indonesia khususnya di

Indonesia Tengah dan Barat, serta KEK Sorong dapat memberikan arti

pentingnya berada di jalur jaringan akses Asia Pasifik–Australia dan Selandia

Baru. Dengan KEK Sorong, diharapkan akan mampu mendorong dan

meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di kawasan Indonesia Timur

dan dapat bersaing dengan derah lainnya di Indonesia.

3. Terlaksananya koordinasi infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan

Pariwisata

Untuk mencapai target indikator koordinasi infrastruktur Pelayaran,

Perikanan dan Pariwisata pada tahun ini dilakukan dengan pengembangan

Destinasi Borobudur. Badan Otorita Destinasi Pariwisata Nasional

Borobudur telah berhasil menyusun:

1) Perencanaan Terpadu Zonasi dan Delineasi Kawasan Borobudur dan

sekitarnya


Halaman 97

2) Pembangunan Infrastruktur Bersama: Bandara Kulonprogo, Pelabuhan

Cruise Semarang, Jalan Semarang-Magelang-Yogyakarta

3) Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service)

4) Skema insentif untuk investasi dan bisnis dengan melibatkan masyarakat

5) Kampanye ―Bersih – Senyum‖

6) Telah terbentuk Tim Kerja akan terdiri dari 5 bagian: Legal &

Kelembagaan (Setkab); Tata Ruang: ATR; Pengusahaan: Pariwisata;

Infrastruktur; serta Sosial, Budaya & masyarakat: Pemprov Jateng (Sekda

Jateng), Dikbud.

IKU. 10 Persentase Infrastruktur Energi, Pertambangan dan Industri

Penunjang Infrastruktur yang Dikembangkan

1. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Pembangunan PLTU Batang

2 x 1.000 MW

Pembangunan PLTU Batang adalah merupakan model pembangunan

kerjasama antara Pemerintah Swasta (KPS) pertama yakni Peraturan

Presiden nomor 65 tahun 2005. Pembangunan PLTU Batang termasuk

dalam program pengadaan listrik 35.000 MW. PLTU Batang seharusnya di

mulai tahun 2012 dan selesai pada tahun 2016, namun karena adanya

masalah mengenai pembebasan lahan, sehingga menyebabkan tertundanya

pembangunan. PLTU di biayai dengan dana jepang.

Presiden Jokowi memerintahkan kepada Kemenko Kemaritiman, Indroyono

Soesilo untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan pembangunan PLTU

Batang dengan kapasitas 2 x 1.000 MW. Deputi bidang koordinasi

infrastruktur di serahi tugas oleh Bapak Menteri untuk menelusuri sekaligus

melakukan koordinasi atas permasalahan yang dihadapi oleh PLTU Batang

2 x 1.000 MW.

Setelah di lakukan rapat koordinasi dengan Kementerian ESDM Dirjen

kelistrikan, Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah, Direktur PLN, di telusuri bahwa masalah utama dalam masalah

pembangunan PLTU Batang adalah pada fase pembebasan lahan.

1) Proses pembebasan lahan berlarut-larut (2012 – 2016)

2) Lahan yang belum dibebaskan 13 Ha.

3) Presiden RI melakukan Kick Off Pembangunan, 28 Agustus 2015

4) Komnas HAM menyurati PM dan Parlemen Jepang (Desember 2015),

bahwa terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan pembebasan lahan.


Halaman 98

Rencana Aksi dalam rangka mempercepat pembangunan PLTA Batang

adalah:

1) Deputi 3 telah bertemu dengan Komisioner Komnas HAM, sehubungan

surat Komnas HAM kepada Perdana Menteri dan Parlemen Jepang, yang

dapat membuat Investor merasa tidak ada kepastian hukum untuk

berinvestasi di Indonesia.

2) Deputi 3 akan mengundang investor untuk membicarakan langkah

terbaik dan solusi untuk pembebasan sisa lahan yang tersisa, sesuai

masukan dari Komisioner Komnas HAM.

2. Percepatan Rencana Pengembangan Jalan Tol dalam Kota Bandung

Rencana pengembangan pembangunan jalan Tol dalam Kota Bandung di

dasarkan pada surat Walikota Bandung tertanggal 20 Nopember 2015.

Beberapa bahan pertimbangan di laksanakan perencanaan pembangunan

jalan Tol dalam kota Bandung adalah :

1) Laju Pertumbuhan perekonomian kota Bandung

2) Laju Pertumbuhan fisik kota Bandung

3) Tingkat kemacetan dalam kota Bandung

4) Rencana Pengembangan wilayah kota Bandung

5) Destinasi wisata kota di Kota Bandung

Permasalahan yang akan di hadapi pada saat pelaksanaan pembangunan jalan

tol dalam kota Bandung adalah pembebasan lahan, yaitu lahan masyarakat

dan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan milik Kementerian dan

lembaga negara.

Berkenan dengan adanya lahan – lahan milik kementerian dan lembaga

negara yang masuk pada areal kawasan pengembangan rencana jalan Tol

dalam kota Bandung, maka di serahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dan Walikota Bandung untuk respon melakukan negosiasi dengan

pemilik lahan dari kementerian. Untuk mempercepat proses pelaksanaan

pembangunan jalan Tol dalam kota Bandung, baik dari sisi administrasi,

yakni pembebasan lahan, maupun pada fisik lapangan, pra konstruksi dan

konstruksi, di sepakati bahwa akan di laksanakan rapat bulanan untuk

memantau proses perkembangan kemajuan jalan Tol dalam kota Bandung,

dan pemprakarsa adalah dari pemerintah wilayah Propinsi Jawa Barat dan

atau Walikota Bandung.


Halaman 99

Gambar 19. Dokumentasi Koordinasi dan Peta Rencana jalan tol dalam Kota Bandung

3. Terlaksananya koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi

Capaian koordinasi infrastruktur pertambangan dan energi ini adalah:

1) Koordinasi mengenai Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di

Dalam Negeri: Perpres No. 146/2015, 22 Desember 2015

2) Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan:

Perpres No. 4/2016, 8 Januari 2016

3) Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis sampah

di 7 daerah : (Revisi Perpres sedang diproses, Kemenkomars Ketua Tim

Koordinasi)

4) Koordinasi Revisi Perpres Krisis dan Darurat Energi : dalam pembahasan

5) Koordinasi Revisi Perpres tentang KPPIP : Kemenkomars masuk dalam

KPPIP

6) Koordinasi Pembangunan PLTU Batang : Peletakan Batu Pertama 20

Agustus 2015. Penyelesaian proses pengadaan tanah terkait surat

komisioner Komnas HAM kepada PM dan Parlemen Jepang

7) Koordinasi Pembangunan PLTU Cilacap : terkendala perbedaan pendapat

antara Pemkab Cilacap dengan BPN terkait landasan hukum proses

pengadaan lahan

8) Koordinasi Pembangunan PLTU Serang: terkendala perencanaan yang

tidak sinkron dengan industri tetangga

9) Koordinasi Peningkatan Nilai Tambah produk PT Freeport Indonesia:

Evaluasi status kemajuan pembangunan smelter dibawah target minimum

dari rencana karena pemilihan lokasi yang masih berupa alternatif


Halaman 100

10) Koordinasi Pembangunan fasilitas pengolahan gas blok Masela: Diusulkan

pembentukan tim nasional dan pembuatan rencana induk pembangunan

kawasan pertumbuhan berbasis gas alam

11) Koordinasi Pembangunan KEK Lhok Seumawe: Inventarisasi Status dan

Kondisi aset milik PT ARUN LNG

12) Koordinasi Program 35 GW, FTP 1, FTP 2: Evaluasi bulanan terhadap

permasalahan yang membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan

pengendalian dari Kemenkomars

13) Koordinasi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan: Telaahan potensi

energi nuklir [thorium] sebagai pembangit listrik energi baru

4. Pengembangan PLTG Cilacap.

Surat Bupati Cilacap perihal adanya kendala dalam penerbitan izin lokasi oleh

Badan Pertanahan mengenai status tanah yang akan di jadikan sebagai lokasi

pembangkit listrik tenaga gas. Pihak swasta yang berinisiatif pada

pembangunan PLTU dengan kapasitas 5 x 1.000 MW dengan model Private

Power Utility (PPU), dan tidak masuk pada program Rencana Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 35.000 MW.

Berdasarkan surat Bupati Cilacap, Deputi 3 melakukan rapat koordinasi

dengan mengundang semua pihak yang mempunyai peranan dalam

permasalahan yang di hadapi oleh Pemerintah Cilacap. Permasalahan yang

ada bahwa Badan Pertanahan Cilacap tidak dapat memberikan pertimbangan

teknis sebagai dasar dalam penerbitan izin lokasi. BPN Cilacap menjadikan

bahan pertimbangan pada masalah ini berpegang pada:

(1). Undang–Undang Nomor 22 tahun 2012 tentang pembebasan lahan untuk

kepentingan umum dan,

(2). Undang – Undang nomor 30 tahun 2009 tentang kelistrikan bahwasanya

untuk mendirikan bangunan pembangkit listrik kerjasama antara Pihak

swasta dan PLN, maka tanah tersebut adalah milik dari PLN dan bukan

milik pihak swasta. Saat sekarang bahwa tanah/lahan yang ada adalah

milik pihak swasta dan bukan milik PLN.

Berkenan dengan hal tersebut maka Bupati Cilacap telah meminta bahan

pertimbangan kepada jaksa agung dan telah memberikan pendapat

hukum/legal opinion, namun oleh Kepala Badan Pertanahan Cilacap belum

sependapat. Oleh sebab itu, maka Kepala Pertanahan Cilacap akan meminta

pendapat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan

pertanahan Nasional (BPN) tentang penggunaan Undang Undang nomor 22


Halaman 101

tahun 2012 dan Undang–Undang nomor 30 tahun 2009, dan oleh

Kementerian ATR/BPN berpendapat bahwa untuk kasus pengadaan tanah

untuk pembangkit listrik di Cilacap memakai Undang– Undang Nomor 22

tahun 2012.

Setelah di laksanakan beberapa kali rapat koordinasi dengan berbagai pihak

stakeholder mengenai permasalahan PLTU Cilacap, dan tidak dapat di

putuskan mengenai masalahnya, maka di sarankan agar di lakukan rapat

koordinasi tingkat menteri untuk memutuskan masalah ini.

5. Koordinasi Peningkatan Kemampuan Industri Engineering Procurement and Construction (EPC) di Sektor Migas

Capaian yang direalisasikan adalah:

Rencana Pembangunan kilang baru dan upgrading kilang

1) Kilang Bontang. Direncanakan dibangun Bontang, Kalimantan Timur

dengan kapasitas 300.000 BCPD dengan biaya sekitar US$ 12 Milyard.

2) Kilang Tuban. Direncanakan dibangun dengan kapasitas 300.000 BCPD

dengan biaya sekitar US$ 10 Milyard. Bahan baku kilang Tuban 100.000

bpd arabian light, 100.000 bpd arab extra light dan 100,000 open source.

3) Kilang Mini. Merupakan salah satu alternatif untuk peningkatan

kapasitas produksi BBM nasional, khususnya solar. Secara teknis

karakteristik proses pengolahan BBM dengan kilang mini adalah sebagai

berikut :

• Kapasitas kecil

• Proses sederhana (terdiri atmospheric Destilation Unit/ADU &

Vacuum destilation unit / VCU)

• Produk yang dihasilkan terbatas (Nafta, Kerosene, Diesel Oil dan

Residual Oil)

• Kilang minyak mini dibangun dari beberapa bagian atau modul

sehingga dapat dengan mudah diangkut dan dipindahkan

• Dibangun di wilayah remote / di mulut tambang

4) Peningkatan (Upgrading) Kilang yang ada (existing)

Beberapa infrastruktur gas bumi strategis yang telah dibangun pada

periode 2010– 2014, antara lain :

• FSRU Jawa Barat 3 MTPA, dibangun oleh Nusantara Regas,

merupakan FSRU pertama di Indonesia yang beroperasi pada Juli

2012. FSRU pertama kali mendapatkan alokasi gas dari LNG

Tangguh dan LNG Bontang untuk di salurkan ke PLTGU Muara

Karang dan PLTGU Tanjung Priok.


Halaman 102

• FSRU Lampung 3 MTPA dibangun PT. PGN dan beroperasi pada

Agustus 2014. Tahap awal mendapatkan pasokan gas dari Tangguh

dan disalurkan bagi industri di Lampung. Kemudian gas juga di

salurkan ke pembangkit listrik, rumah tangga dan UMKM

• LNG Regasification Unit Arun 3 MTPA dan pipa transmisi gas Arun

– Belawan, dibangun oleh Pertamina dan beroperasi pada awal

2015. Alokasi gas di tahap awal berasal dari Bontang dan Tangguh

untuk kemudian disalurkan ke pembangkit listrik dan industri,

• Pipa Gas Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) dengan panjang

sekitar 207 km, diameter 14 inchi dan kapasitas desain 150

MMSCFD di targetkan dapat beroperasi pada tahun 2015.

Dari pelaksanaan kegiatan dan capaian peningkatan kemampuan industri

EPC, dapat diambil kesimpulan bahwa:.

1) Sebagian besar proyek Migas/Petrokimia dengan skala besar dan tingkat

kompleksitas tinggi, dari sisi pekerjaan enjiniring masih dominan EPC

asing. Proyek migas/petrokimia nasional seperti RFCC Cilacap, LNG

Tangguh, LNG Masela, LNG Dongi Senoro, Pabrik pupuk PKT 5 (unit

Ammonia & Urea), Pabrik Pusri Iib (unit ammonia & Urea) masih

menggunakan EPC asing dalam pekerjaan enjiniring. EPC lokal lebih

berperan dalam project manajemen serta supporting pada pekerjaan

enjiniring

2) Ada dua aspek utama yang merupakan driving force terkait dengan upaya

peningkatan kemampuan EPC yakni :

• Faktor kemampuan finansial keuangan

• Kemampuan enjiniring perusahaan

3) Kemampuan finansial perusahaan EPC lokal masih terbatas, sehingga

sulit untuk menjadi lead consortium. Hal ini berakibat pada sulitnya

perusahaan EPC untuk terlibat dalam porsi yang lebih besar dari segi

enjiniring

4) Kemampuan enjiniring EPC untuk proyek dengan skala besar dan

kompleksitas masih terbatas, kecuali utuk pekerjaan sipil/struktur.

Sehingga walaupun dalam sejumlah proyek, EPC lokal menjadi lead

concortium, namun dalam pekerjaan teknis (FEED, DED) leader teknis

masih di kuasai oleh pihak EPC asing.

5) Untuk proyek proyek dengan skala kecil s/d sedang dengan kompleksitas

yang sedang, EPC lokal sudah mampu menangani pekerjaan enjiniring

hingga 100 %, untuk proyek dengan skala sedang dengan kompleksitas

tinggi, EPC lokal baru menguasai sekitar 40–50 % pekerjaan. Enjiniring


Halaman 103

untuk proyek skala besar dengan kompleksitas tinggi enjiniring lokal

masih sangat terbatas kemampuannya, sehingga pekerjaan enjiniring

masih dominan EPC asing.

6) Rencana pembangunan kilang baru yang merupakan upaya untuk

peningkatan ketahanan ketersediaan BBM masih banyak menghadapi

kendala, yang mengakibatkan jadwal penyelesaian proyek mundur dari

jadwal semula

7) Jumlah perusahaan jasa enjiniring (EPC) lokal masih terbatas dan jika

dibandingkan dengan negara lain masih rendah.

Adapun rekomendasi yang disarankan adalah:

1) Diperlukan regulasi yang memberikan arah untuk proses innovasi dalam

industri migas/petrokimia. Diperlukan koordinasi antara kementerian

sektor industri, pertambangan dan energi serta riset dan teknologi

2) Industri migas, industri petrokimia serta industri lain yang sejenis

khususnya BUMN dengan kapitalisasi besar untuk membuat atau

memperkuat Divisi/Direktorat Enjiniring,

3) Perusahaan EPC nasional perlu mendapat prioritas dalam mengerjakan

proyek proyek percepatan infrastruktur migas. Diperlukan dukungan

dalam bentuk regulasi maupun finansial/perbankan

4) PT. Pertamina yang merupakan Industri Energi dengan kapitalisasi besar

serta dengan visi untuk menjadi perusahaan skala multi nasional dapat

membentuk anak perusahaan enjiniring serta melakukan innovasi terkait

teknologi proses migas dan petrokimia

5) Perusahaan Migas nasional perlu menjamin kerjasama dengan Badan

Litbang/Rekayasa untuk setiap pembangunan proyek baru atau

upgrading pabrik yang ada, sehingga proses alih teknologi terjadi secara

lebih riil

6) Memberikan tingkat gaji yang lebih kepada enjiner lokal ex luar negeri,

agar tenaga ahli tersebut tidak diambil oleh pihak EPC asing atau

operator asing yang beroperasi di Indonesia

7) Terkait dengan TKDN diperlukan road map TKDN untuk pembangunan

industri Migas/Petrokimia

8) Pembuatan program monitoring secara periodik terkait kemampuan

enjiniring (EPC) lokal dengan metode yang disepakati pemangku

kepentingan untuk melihat tren kemampuan EPC lokal.


Halaman 104

6. Dukungan peningkatan kapasitas daerah untuk realisasi rencana umum

ketenagalistrikan daerah (RUKD)

Dengan pemberlakuan UU Nomor 22 tahun 1999 dan telah di revisi dengan

UU nomor 32 tahun 2004, memberikan otonomi kepada pemerintah

kabupaten untuk dapat mengusahakan pemenuhan energi listrik untuk

daerahnya dan sekaligus menyelesaikan permasalahan yang muncul, termasuk

perencanaan pembangunan sektor energi dan kelistrikan. Adanya pelimpahan

wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau

kabupaten/kota.

Sesuai dengan Undang–undang nomor 30 tahun 2009 tentang Kelistrikan

bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk:

1) Penetapan peraturan daerah di bidang kelistrikan;

2) Penetapan rencana umum kelistrikan daerah;

3) Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang

wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;

4) Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha

penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan

5) Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga

listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau

menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya

ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah perlu mempersiapkan program penyusunan dokumen

Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) seperti yang di amanatkan oleh

UU Nomor 30 tahun 2009. Perencanaan tenaga listrik yang tertuang dalam

dokumen RUKD akan memberikan arahan atau pedoman yang jelas untuk

pemerintah daerah untuk jangka panjang sehingga dapat mengantisipasi

lonjakan permintaan akan kebutuhan energi listrik dari tahun ke tahun.

Model perencanaan kelistrikan daerah dalam mendukung kelistrikan nasional

diharapkan akan memberikan keluaran sebagai berikut :

1) Model untuk perencanaan kelistrikan daerah

2) Prakiraan kebutuhan atau permintaan tenaga listrik di wilayah provinsi.

Prakiraan penyediaan tenaga listrik dan rencana pengembangan sistem

kelistrikan di wilayah provinsi.


Halaman 105


Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritman.

Sasaran Strategis V ini adalah sasaran yang berusaha diwujudkan oleh

seluruh bagian di kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dengan di

koordinir oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Adapun indikator utama dari Sasaran Strategis V ini adalah seperti dalam tabel 14

berikut ini:


Sasaran/Outcome/

Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

11. Indeks persepsi korupsi


13. Nilai Akuntabilitas Kinerja

14. Indeks Reformasi Birokrasi

SS5 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman belum dapat

dievaluasi pencapaiannya, mengingat bahwa sebagai kementerian baru

kementerian ini belum pernah menyusun laporan yang dapat dievaluasi oleh pihak

eksternal.

1. Indeks Persepsi Korupsi

Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi dilakukan oleh KPK. Sampai saat

Laporan Kinerja ini disusun, KPK belum memberikan penilaian untuk

Kementerian Koordinator Kemaritiman. Namun demikian, kementerian

koordinator telah melaksanakan sejumlah agenda, antara lain: penyampaian

LHKPN, penandatangan pakta integritas oleh seluruh pejabat, dan

implementasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pencegahan Korupsi

Nasional.


Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tahun 2015 merupakan

tahun pertama mengelola DIPA sendiri terhitung mulai Mei 2015. Oleh

karena itu, sampai dengan Desember tahun 2015 belum pernah menyusun

laporan keuangan yang diaudit oleh BPK sehingga belum menerima Opini

BPK. Namun demikian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah

menjalankan sistem pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.


Halaman 106

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

sebagai lembaga yang berwenang memberikan penilaian kinerja

kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah, untuk tahun 2015 belum

memberikan penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman. Hal ini disebabkan Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman sebagai kementerian baru belum menyusun Laporan Kinerja

yang dapat dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

Walaupun demikian, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah melakukan langkah-

langkah antara lain: penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sesuai ketentuan Perpres No. 29 tahun 2014 dan telah menyiapkan

sejumlah peraturan menteri terkait hal tersebut. Selain itu, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman juga telah mengimplementasikan Reformasi

Birokrasi yang meliputi 8 area perubahan.

4. Indeks Reformasi Birokrasi

Implementasi Reformasi Birokrasi sudah mendapatkan persetujuan dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

namun belum pernah dilakukan penilaian. Dalam rangka Reformasi Birokrasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah melaksanakan berbagai

kegiatan di 8 area perubahan. Beberapa capaian dari pelaksanaan kegiatan

Reformasi Birokrasi dimaksud adalah:

1) Penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman No. 1

tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman

2) Penilaian evaluasi jabatan untuk 91 (sembilan puluh satu) jenis jabatan

3) Penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 29

tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

4) Penyusunan nilai faktor jabatan terkait penetapan kelas jabatan masing-

masing jabatan bagi PNS lingkup Kemenko Maritim

5) Menyelesaikan beberapa dokumen/buku yang berhubungan dengan

penyelenggaraan organisasi kementerian dan reformasi birokrasi, yaitu:

a) Penyusunan Buku Dokumen Usulan Penilaian/Evaluasi

Roadmap/Grand Design reformasi Birokrasi


Halaman 107

b) Penyusunan Buku Peta Bisnis Proses

c) Penyusunan Buku Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi

d) Penyusunan Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan pejabat eselon I

e) Penyusunan Rencana Strategis Kementerian tahun 2015-2019

3.2 KINERJA KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2015, Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 125.000.000.000,- untuk

pelaksanaan 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan

2. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman

Sebagai kementerian baru yang dibentuk pada tahun 2015 sesuai dengan

Perpres No. 10 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Peraturan Menko Kemaritiman No. 1 tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, secara

efektif penggunaan anggaran di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

baru dimulai sejak bulan Juni 2015. Sampai dengan akhir Desember 2015, dari

total pagu anggaran sebesar Rp 125.000.000.000, realisasi yang dibelanjakan oleh

Kemenko Bidang Kemaritiman adalah Rp 106.121.139.780 atau 84,90%,

sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar 20. Realisasi Keuangan Kemenko Bidang Kemaritiman Tahun 2015


Halaman 108

Adapun rincian realisasi penggunaan anggaran Kemenko Maritim adalah

sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi DIPA 2015 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

No KODE PROGRAM PAGU (Rp) REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

REALISASI

(%)

1 5601 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Peningkatan Dukungan

62.728.877.000 56.488.748.220 90,05

2 5602 Manajemen dan Pelaksanaan 4.272.842.000 2.955.162.737 69,16

3 5603 Tugas Teknis Lainnya. 5.624.931.000 4.295.498.609 82,93

4 5604 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

373.350.000 372.945.828 99,89

5 5605 Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kebijakan Kedaulatan Maritim

8.419.757.000 7.482.223.189 88,87

6 5606 Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber daya Alam dan Jasa

5.303.940.000 3.288.612.780 62,00

7 5607 Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kebijakan Infrastruktur

9.680.445.000 7.339.646.508 75,82

8 5608 Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kebijakan SDM, Iptek, dan Budaya Maritim

28.595.858.000 23.898.301.909 83,57

Total 125.000.000.000 106.121.139.780 84,90

Sumber: Laporan Keuangan, Biro Umum Kemenko Kemaritiman dan Emonev Kemenkeu.


Halaman 109

Gambar 21. Diagram Batang Realisasi DIPA 2015 Kemenko Bidang Kemaritiman Berdasarkan

Akun Belanja

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki alokasi pagu

sebesar Rp125 Milyar dari total alokasi pagu untuk seluruh

Kementerian/Lembaga (K/L) Non Badan Usaha Negaran (BUN) sebesar

Rp836,65 triliun, atau menempati urutan ke-83 pagu terbesar dari 86 K/L Non

BUN. Dari sisi realisasi, Kemenko Bidang Kemaritiman memiliki tingkat

penyerapan anggaran sebesar 84,90% dan menempati urutan ke-50 dari 86 K/L

Non BUN. Tingkat penyerapan tersebut di bawah rerata penyerapan nasional

Triwulan IV sebesar 86,80%, (DJPB, 2016).

Sedangkan dari sisi pagu perjenis belanja, belanja barang memiliki pagu

terbesar sebesar Rp 787 Milyar (52,63 %) kemudian belanja modal sebesar 41,3

Milyar (33.1%) dan yang terkecil belanja pegawai sebesar Rp 4,8 Milyar (3,9%) .

Realisasi per jenis belanja yang tertinggi pada belanja modal sebesar 97,8% (Rp

40,4 Milyar), kemudian belanja barang sebesar 81,5% (Rp 64,1 Milyar) dan

belanja pegawai 32,1% (Rp 1,5 Milyar).


Halaman 110

Jika dilihat dari sisi Kelompok, alokasi pagu terbesar pada Belanja Barang

Jasa sebesar Rp 29,76 milyar (23,8%) diikuti Belanja Modal Fisik Lainnya sebesar

Rp 24,9 milyar (19,9%) dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Rp 18,3 milyar

(14,6%). Alokasi Pagu terkecil pada Belanja Tunjangan Khusus & Belanja

Pegawai Transito Rp 44 Juta (0,04%), Belanja Persediaan Rp 1,1 milyar (0,93%)

dan Belanja Lembur Rp 1,2 milyar (1,02%).Dari sisi realisasi.Terbesar, Belanja

Perjalanan Dalam Negeri sebesar 114,5% (pagu Rp 18,3 milyar), diikuti Belanja

Barang Operasionhal 110,48% (dari pagu Rp 10,16 milyar), dan Belanja Modal

Peralatan dan Mesin 98,65% (pagu Rp 16,46 milyar, Belanja Persediaan 16,60%

sedangkan Belanja lembur 0%,

Dari data dalam tabel di bawah, terlihat bahwa masih terdapat anga

realisasi yang melebihi pagu, walaupun jika dihitung dalam pagu total

kementerian masih dibawah anggaran. Hal tersebut terjadi karena masih adanya

kekeliruan pelaporan administrasi, yaitu dalam bidang pembebanan pembiayaan

bukan pada mata akun anggaran yang semestinya. Kekeliruan ini terjadi karena

sangat terbatasnya staf pengelola keuangan. Sebagian besar staf pengelola

keuangan adalah tenaga honorer yang baru melakukan kegiatan

pertanggungjawaban pelaporan dengan sistim akuntansi keuangan negara.

Tabel 16. Rincian Persentase Pagu dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015

Kode Belanja % Pagu % Real

5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 2,87 38,09

5122 Belanja Lembur 1,02 0,00

5124 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

00,4 6,06

5211 Belanja Barang Operasional 4.11 110,48

5212 Belanja Barang Non Operasional 8.13 48,68

5218 Belanja Barang Persediaan 0.93 16,60

5221 Belanja Jasa 23,81 72,42

5231 Belanja Pemeliharaan 1,03 89,80

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 14,69 114,50

5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 10,26 74,85

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13,17 98,65

5361 Belanja Modal Fisik Lainnya 19,94 97,26

TOTAL 100,00 84,98

Sumber: Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.


Halaman 111

Gambar 22. Diagram Batang Nilai Realisasi Anggaran Bulanan Kemnko Bidang Kemaritiman

Sumber: Laporan Emonev di Website Kemenkeu.

Gambar 23. Grafik Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Bulanan Tahun 2015

Sumber: Laporan Emonev di Website Kemenkeu.

Sebagai kementerian yang baru terbentuk dan efektif bekerja serta

membelanjakan anggaran yang ada baru pada bulan keenam, maka jumlah

realisasi tersebut di atas termasuk tinggi, apalagi dengan kondisi staf yang masih

jauh dari kondisi ideal dan banyak yang merupakan staf-staf baru yang belum

berpengalaman dalam pengelolaan administrasi dan pengajuan serta

pertanggungjawaban laporan keuangan.


Halaman 112

BAB 4 PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenko Kemaritiman Tahun 2015

merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan tugas dan

fungsi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun anggaran 2015 dalam

mewujudkan visi dan misi sesuai rencana strategis 2015-2019. Sehubungan

dengan Renstra 2015-2019 baru selesai disusun pada bulan Agustus 2015, maka

pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan

para Eselon I di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Hasil pengukuran kinerja dalam laporan ini diperoleh melalui laporan dari

seluruh unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

(masing-masing Deputi, Sekretariat Menteri dan Biro-Biro di bawah Sekretaris

Menteri), serta pemaparan langsung dan diskusi. Hasil dari laporan, pemaparan

dan diskusi tersebut kemudian dianalisis dan disajikan menjadi laporan lengkap

yang terintegrasi.Penyusunannya laporan ditujukan dalam 2 (dua) kelompok

sasaran yaitu:

a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkup

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

b. Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas

permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan di

bidang tugas kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Pada tahun 2015, disebabkan karena waktu efektif kegiatan Kementerian dan

keterbatasan sumberdaya manusia (pegawai) maka unit kerja eselon 1 dan 2

belum dapat menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja masing-masing.

Melalui laporan ini, diharapkan bisa menjadi umpan balik dalam proses

penyusunan perencanaan kinerja tahun berjalan, sehingga sistem akuntabilitas

kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dapat berjalan dengan baik dan dapat merealisasikan sasaran dan

target kegiatan yang sesuai tugas dan fungsinya, serta masyarakat dapat

merasakan manfaat yang baik akan keberadaan Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman.

Semoga laporan ini, bermanfaat untuk semua pihak yang menjadi pemangku

kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan masyarakat Indonesia.

Terima kasih


Halaman 113

LAMPIRAN


Halaman 114


Halaman 115


Halaman 116


Halaman 117


Halaman 118


Halaman 119


Halaman 120


Halaman 121


Halaman 122


Halaman 123


Halaman 124


Halaman 125


Halaman 126

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN · Peta Sebaran KEK di Indonesia ... Dokumentasi Koordinasi dan Peta Rencana Jalan Tol Dalam Kota ... Peraturan Presiden Republik Indonesia

Documents