Top Banner
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.02/2006 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2006 MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2006; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang--Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
27

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Dec 28, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 1MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:39:51http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006Per.HTM

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SALINANPERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 14/PMK.02/2006

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH ALOKASI DANA BAGI HASILSUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2006

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlumenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan JumlahAlokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran2006;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara BukanPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undang--Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KehutananMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Page 2: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 2MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:39:51http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006Per.HTM

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4571);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/ KMK.O6/2001 tentangPenyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor612/PMK.06/2004;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk

Penyusunan Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang PedomanPembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.514/ Menhut-VI/ 2005 tentang

Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian DaerahPenghasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAANJUMLAH ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTORKEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

(1) Alokasi Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah dari sumber daya alamsektor kehutanan untuk Tahun Anggaran 2006 merupakan perkiraan.

(2) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan asumsi yang digunakan dalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2006 dan Keputusan Menteri KehutananNomor SK.514/Menhut-VI/2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil danDasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam SektorKehutanan untuk Tahun 2006.

(3) Alokasi Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan.

(4) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah dari sumber daya

alam sektor kehutanan Tahun Anggaran 2006 adalah sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

(5) Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam sektor kehutanan yang berasal dariDana Reboisasi sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi kepada

Page 3: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 3MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:39:51http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006Per.HTM

Kabupaten/Kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan danlahan.

Pasal 2

(1) Penyaluran Dana Bagi Hasil untuk masing-masing Daerah yang berasal darisumber daya alam sektor kehutanan dilaksanakan secara triwulanan.

(2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil untuk masing-masing

Daerah yang berasal dari sumber daya alam sektor kehutanan diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan

Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 20 Februari 2006MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran ................................

Page 4: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 1MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 14 / PMK.02 / 2006 Tentang Penetapan

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya

Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2006

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Sektor Kehutanan

Tahun Anggaran 2006

dlm ribuan rupiah

BAGIAN DAERAH

PSDH IHPH/IIUPH

DR Jumlah

1 2 3 4 5 6

1 Nanggroe Aceh Darussalam 37.832.307,52 0,00 27.744.750,00 65.577.057,52

1 Kab. Aceh Barat 756.646,15 0,00 0,00 756.646,15

2 Kab. Aceh Besar 1.142.735,02 0,00 1.724.169,74 2.866.904,76

3 Kab. Aceh Selatan 756.646,15 0,00 0,00 756.646,15

4 Kab. Aceh Singkil 6.769.874,89 0,00 7.333.381,34 14.103.256,23

5 Kab. Aceh Tengah 1.002.946,79 0,00 1.099.912,87 2.102.859,66

6 Kab. Aceh Tenggara 2.374.830,32 0,00 3.666.246,75 6.041.077,07

7 Kab. Aceh Timur 2.475.357,78 0,00 2.975.901,88 5.451.259,66

8 Kab. Aceh Utara 1.944.177,95 0,00 2.461.514,22 4.405.692,17

9 Kab. Bireuen 1.085.030,44 0,00 1.466.476,51 2.551.506,94

10 Kab. Aceh Pidie 1.152.585,52 0,00 1.274.926,75 168.736,45

Page 5: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 2MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

11 Kab. Simeuleu 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

12 Kota Banda aceh 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

13 Kota Sabang 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

14 Kota Langsa 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

15 Kota Lhokseumawe 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

16 Kab. Nagan Raya 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

17 Kab. Aceh Jaya 858.896,58 0,00 456.623,10 199.672,61

18 Kab. Aceh Barat Daya 1.142.722,59 0,00 1.724.114,25 173.010,52

19 Kab. Gayo Lues 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

20 Kab. Aceh Tamiang 2.503.913,59 0,00 2.461.514,22 1.518.628,05

21 Kab. Bener Meriah 1.002.959,22 0,00 1.099.968,36 65.577.057,52

Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 7.566.461,50 0,00 0,00 756.646,15

2 Sumatera Utara 24.780.388,05 0,00 5.734.839,82 30.515.227,87

1 Kab. Asahan 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

2 Kab. Dairi 2.524.245,06 0,00 0,00 2.524.245,06

3 Kab. Deli Serdang 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

4 Kab. Tanah Karo 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

5 Kab. Labuhan Batu 424.187,35 0,00 49.496,63 473.683,98

6 Kab. Langkat 419.637,28 0,00 29.353,95 448.991,22

7 Kab. Mandailing Natal 1.305.659,19 0,00 3.951.684,74 5.257.343,94

8 Kab. Nias 461.540,50 0,00 214.855,34 676.395,85

9 Kab. Simalungun 415.826,76 0,00 12.485,14 428.311,89

10 Kab. Tapanuli Selatan 4.697.406,76 0,00 1.342.180,03 6.039.586,79

11 Kab. Tapanuli Tengah 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

Page 6: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 3MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

12 Kab. Tapanuli Utara 2.554.697,59 0,00 134.784,00 2.689.481,58

13 Kab. Toba Samosir 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

14 Kota Binjai 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

15 Kota Medan 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

16 Kota Pematang Siantar 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

17 Kota Sibolga 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

18 Kota Tanjung Balai 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

19 Kota Tebing Tinggi 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

20 Kota Padang Sidempuan 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

21 Kab. Pakpak Bharat 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

22 Kab. Nias Selatan 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

23 Kab. HumbangHasundutan

413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

24 Kab. Serdang Berdagai 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

25 Kab. Samosir 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

Prov. Sumatera Utara 4.956.077,61 0,00 0,00 413.006,47

3 Sumatera Barat 7.593.140,24 0,00 11.342.053,80 1893519404

1 Kab. 50 Kota 168.736,45 0,00 0,00 16873645

2 Kab. Agam 168.736,45 0,00 0,00 16873645

3 Kab. KepulauanMentawai

2.911.081,49 0,00 10.788.379,57 1369946106

4 Kab. Padang Pariaman 168.736,45 0,00 0,00 16873645

5 Kab. Pasaman 714.443,52 0,00 25.636,15 20007966

6 Kab. Pesisir Selatan 181.053,87 0,00 42.227,51 22328138

dlm ribuan rupiah

Page 7: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 4MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

BAGIAN DAERAH

PSDH IHPH/IIUPH

DR Jumlah

1 2 3 4 5 6

7 Kab. Sawah LuntoSijunjung

169551,74 0,00 3.662,31 173.214,05

8 Kab. Solok 269660,10 0,00 453.349,21 723.009,31

9 Kab. Tanah Datar 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

10 Kota Bukit Tinggi 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

11 Kota Padang Panjang 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

12 Kota Padang 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

13 Kota Payakumbuh 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

14 Kota Sawah Lunto 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

15 Kota Solok 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

16 Kota Pariaman 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

17 Kab. Pasaman Barat 174369,40 0,00 25.303,21 199.672,61

18 Kab. Dharmasraya 169514,69 0,00 3.495,84 173.010,52

19 Kab. Solok Selatn 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

Prov. Sumatera Barat 1518628,05 0,00 0,00 1.518.628,05

4 Riau 117.696.630,50 0,00 16.685.692,65 134.382.323,15

1 Kab. Bengkalis 11.690.330,81 0,00 2.663.385,02 14.353.715,83

2 Kab. Indragiri Hilir 4.966.970,79 0,00 1.221.379,38 6.188.350,17

3 Kab. Indragiri Hulu 6.372.844,31 0,00 306.967,91 6.679.812,23

4 Kab. Kampar 12.266.396,74 0,00 701.609,24 12.968.005,98

5 Kab. Kuantan Singingi 8.692.502,44 0,00 129.457,00 8.821.959,44

6 Kab. Pelalawan 16.227.990,56 0,00 6.612.295,29 22.840.285,85

Page 8: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 5MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

7 Kab. Rokan Hilir 4.856.317,37 0,00 699.778,08 5.556.095,46

8 Kab. Rokan Hulu 5.083.003,84 0,00 1.768.339,39 6.851.343,23

9 Kab. Siak 14.556.870,99 0,00 2.448.862,61 17.005.733,60

10 Kota Dumai 4.736.211,33 0,00 133.618,72 4.869.830,05

11 Kota Pekanbaru 4.707.865,22 0,00 0,00 4.707.865,22

Prov. Riau 23.539.326,10 0,00 0,00 23.539.326,10

5 Kepulauan Riau 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Kab. Kepaulauan Riau 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kab. Natuna 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kab. Karimun 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Kota Batam 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Kota Tanjung Pinang 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kab. Lingga 0,00 0,00 0,00 0,00

Prov. Kepulauan Riau 0,00 0,00 0,00 0,00

6 J a m b i 63.777.083,17 0,00 4.113.436,63 67.890.519,81

1 Kab. Batanghari 10.194.735,18 0,00 427.491,11 10.622.226,29

2 Kab. Bungo 2.869.288,07 0,00 165.858,12 3.035.146,19

3 Kab. Kerinci 2.836.939,97 0,00 0,00 2.836.939,97

4 Kab. Merangin 2.834.690,25 0,00 0,00 2.834.690,25

5 Kab. Muaro Jambi 2.839.664,23 0,00 24.470,87 2.864.135,10

6 Kab. Sarolangun 2.879.530,85 0,00 214.744,36 3.094.275,22

7 Kab. Tanjung Jabungbarat

10.296.204,11 0,00 911.803,46 11.208.007,58

Page 9: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 6MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

8 Kab. Tanjung JabungTimur

10.593.296,75 0,00 2.329.726,66 12.923.023,41

9 Kab. Tebo 2.834.537,03 0,00 0,00 2.834.537,03

10 Kota Jambi 2.842.780,08 0,00 39.342,06 2.882.122,14

Prov. Jambi 12.755.416,63 0,00 0,00 12.755.416,63

7 Sumatera Selatan 41.825.331,14 0,00 0,00 41.825.331,14

1 Kab. Lahat 6.564.018,84 0,00 0,00 6.564.018,84

2 Kab. Musi Banyuasin 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

3 Kab. Musi Rawas 6.349.493,98 0,00 0,00 6.349.493,98

4 Kab. Muara Enim 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

5 Kab. Ogan KomeringIlir

1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

6 Kab. Ogan KomeringUlu

2.976.987,57 0,00 0,00 2.976.987,57

7 Kota Palembang 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

8 Kota Pagar Alam 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

9 Kota Lubuk Linggau 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

10 Kota Prabumulih 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

11 Kab. Banyuasin 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

12 Kab. Ogan Ilir 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

13 Kab. OKU Timur 2.976.987,57 0,00 0,00 2.976.987,57

14 Kab. OKU Selatan 2.976.993,30 0,00 0,00 2.976.993,30

Prov. Sumatera Selatan 8.365.066,23 0,00 0,00 8.365.066,23

dlm ribuan rupiah

BAGIAN DAERAH

PSDH IHPH/IIUPH

DR Jumlah

Page 10: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 7MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

1 2 3 4 5 6

8 Kepulauan Bangka Belitung 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Kab. Bangka 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kab.Belitung 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kota Pangkal Pinang 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Kab. Bangka Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Kab. Bangka Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kab. Bangka Barat 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Kab. Belitung Timur 0,00 0,00 0,00 0,00

Prov. Bangka Belitung 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Bengkulu 1.197.764,37 0,00 2.032.580,39 3.230.344,76

1 Kab. Bengkulu Selatan 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

2 Kab. Bengkulu Utara 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

3 Kab. Rejang Lebong 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

4 Kota Bengkulu 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

5 Kab. Kaur 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

6 Kab. Seluma 269.496,98 0,00 1.016.290,19 1.285.787,18

7 Kab. Mukomuko 269.496,98 0,00 1.016.290,19 1.285.787,18

8 Kab. Lebong 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

9 Kab. Kepahiang 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

Prov. Bengkulu 239.552,87 0,00 0,00 239.552,87

10 Lampung 5.155.669,15 0,00 0,00 229.140,85

1 Kab. Lampung Barat 229.140,85 0,00 0,00 1.817.770,27

Page 11: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 8MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

2 Kab. Lampung Selatan 1.817.770,27 0,00 0,00 229.140,85

3 Kab. Lampung Tengah 229.140,85 0,00 0,00 229.140,85

4 Kab. Lampung Utara 229.140,85 0,00 0,00 229.140,85

5 Kab. Lampung Timur 229.140,85 0,00 0,00 229.140,85

6 Kab. Tanggamus 229.140,85 0,00 0,00 286.355,43

7 Kab. Tulang Bawang 286.355,43 0,00 0,00 416.423,66

8 Kab. Way Kanan 416.423,66 0,00 0,00 229.140,85

9 Kota B. Lampung 229.140,85 0,00 0,00 229.140,85

10 Kota Metro 229.140,85 0,00 0,00 1.031.133,83

Prov. Lampung 1.031.133,83 0,00 0,00 229.140,85

11 DKI Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Kota Jakarta Pusat 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kota Jakarta Utara 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kota Jakarta Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Kota Jakarta Timur 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Kota Jakarta Barat 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kab. Kepulauan Seribu 0,00 0,00 0,00 0,00

Prov. DKI Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Jawa Barat 11.921.734,49 0,00 0,00 11.921.734,49

1 Kab. Bandung 1.153.247,32 0,00 0,00 1.153.247,32

2 Kab. Bekasi 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

3 Kab. Bogor 199.076,88 0,00 0,00 199.076,88

4 Kab. Ciamis 198.728,01 0,00 0,00 198.728,01

Page 12: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 9MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

5 Kab. Cianjur 1.880.045,92 0,00 0,00 1.880.045,92

6 Kab. Cirebon 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

7 Kab. Garut 1.165.097,78 0,00 0,00 1.165.097,78

8 Kab. Indramayu 961.670,19 0,00 0,00 961.670,19

9 Kab. Karawang 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

10 Kab. Kuningan 198.727,18 0,00 0,00 198.727,18

11 Kab. Majalengka 198.700,93 0,00 0,00 198.700,93

12 Kab. Purwakarta 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

13 Kab. Subang 198.907,38 0,00 0,00 198.907,38

14 Kab. Sukabumi 199.578,63 0,00 0,00 199.578,63

15 Kab. Sumedang 401.459,25 0,00 0,00 401.459,25

16 Kab.Tasikmalaya 199.105,66 0,00 0,00 199.105,66

17 Kota Bandung 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

18 Kota Bekasi 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

19 Kota Bogor 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

20 Kota Cirebon 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

21 Kota Depok 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

22 Kota Sukabumi 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

dlm ribuan rupiah

BAGIAN DAERAH

PSDH IHPH/IIUPH DR Jumlah

1 2 3 4 5 6

23 Kota Cimahi 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

24 Kota Tasikmalaya 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

25 Kota Banjar 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

Page 13: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 10MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

Prov. Jawa Barat 238434690 0,00 0,00 2.384.346,90

13 Banten 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Kab. Lebak 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kab. Pandeglang 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kab. Serang 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Kab. Tangerang 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Kota Cilegon 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kota Tangerang 0,00 0,00 0,00 0,00

Prov. Banten 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Jawa Tengah 16.876.348,49 0,00 0,00 16.876.348,49

1 Kab. Banjarnegara 201.147,48 0,00 0,00 201.147,48

2 Kab. Banyumas 218.277,08 0,00 0,00 218.277,08

3 Kab. Batang 211.746,31 0,00 0,00 211.746,31

4 Kab. Blora 5.654.972,08 0,00 0,00 5.654.972,08

5 Kab. Boyolali 216.415,07 0,00 0,00 216.415,07

6 Kab. Brebes 220.399,69 0,00 0,00 220.399,69

7 Kab. Cilacap 204.501,87 0,00 0,00 204.501,87

8 Kab. Demak 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

9 Kab. Grobogan 401.171,24 0,00 0,00 401.171,24

10 Kab. Jepara 203.587,04 0,00 0,00 203.587,04

11 Kab. Karanganyar 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

12 Kab. Kebumen 204.603,52 0,00 0,00 204.603,52

13 Kab. Kendal 490.581,19 0,00 0,00 490.581,19

Page 14: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 11MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

14 Kab. Klaten 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

15 Kab. Kudus 217.858,48 0,00 0,00 217.858,48

16 Kab. Magelang 202.001,32 0,00 0,00 202.001,32

17 Kab. Pati 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

18 Kab. Pekalongan 199.981,65 0,00 0,00 199.981,65

19 Kab. Pemalang 273.358,52 0,00 0,00 273.358,52

20 Kab. Purbalingga 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

21 Kab. Purworejo 209.462,32 0,00 0,00 209.462,32

22 Kab. Rembang 478.668,00 0,00 0,00 478.668,00

23 Kab. Semarang 256.139,27 0,00 0,00 256.139,27

24 Kab. Sragen 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

25 Kab. Sukoharjo 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

26 Kab. Tegal 259.127,74 0,00 0,00 259.127,74

27 Kab. Temanggung 198.899,79 0,00 0,00 198.899,79

28 Kab. Wonogiri 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

29 Kab. Wonosobo 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

30 Kota Magelang 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

31 Kota Pekalongan 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

32 Kota Salatiga 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

33 Kota Semarang 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

34 Kota Surakarta 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

35 Kota Tegal 198.545,28 0,00 0,00 198.545,28

Prov. Jawa Tengah 3.375.269,70 0,00 0,00 3.375.269,70

15 DI. Yogyakarta 4.966,96 0,00 0,00 4.966,96

Page 15: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 12MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

1 Kab. Bantul 496,70 0,00 0,00 496,70

2 Kab. Gunung Kidul 1.986,78 0,00 0,00 1.986,78

3 Kab. Kulon Progo 496,70 0,00 0,00 496,70

4 Kab. Sleman 496,70 0,00 0,00 496,70

5 Kota Yogyakarta 496,70 0,00 0,00 496,70

Prov. D.I. Yogyakarta 993,39 0,00 0,00 993,39

16 Jawa Timur 15.390.949,13 0,00 0,00 15.390.949,13

1 Kab. Bangkalan 166.644,20 0,00 0,00 166.644,20

2 Kab. Banyuwangi 169.564,18 0,00 0,00 169.564,18

3 Kab. Blitar 382.305,14 0,00 0,00 382.305,14

4 Kab. Bojonegoro 1.788.728,21 0,00 0,00 1.788.728,21

5 Kab. Bondowoso 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

6 Kab. Gresik 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

BAGIAN DAERAH

PSDH IHPH/IIUPH

DR Jumlah

1 2 3 4 5 6

7 Kab. Jember 365.408,89 0,00 0,00 365.408,89

8 Kab. Jombang 438.805,72 0,00 0,00 438.805,72

9 Kab. Kediri 436.229,34 0,00 0,00 436.229,34

10 Kab. Lamongan 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

11 Kab. Lumajang 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

12 Kab. Madiun 657.598,17 0,00 0,00 657.598,17

13 Kab. Magetan 179.650,00 0,00 0,00 179.650,00

Page 16: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 13MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

14 Kab. Malang 697.101,22 0,00 0,00 697.101,22

15 Kab. Mojokerto 205.992,97 0,00 0,00 205.992,97

16 Kab. Nganjuk 502.436,28 0,00 0,00 502.436,28

17 Kab. Ngawi 1.136.133,51 0,00 0,00 1.136.133,51

18 Kab. Pacitan 183.592,79 0,00 0,00 183.592,79

19 Kab. Pamekasan 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

20 Kab. Pasuruan 327.462,23 0,00 0,00 327.462,23

21 Kab. Ponorogo 693.967,05 0,00 0,00 693.967,05

22 Kab. Probolinggo 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

23 Kab. Sampang 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

24 Kab. Sidoarjo 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

25 Kab. Situbondo 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

26 Kab. Sumenep 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

27 Kab. Trenggalek 374.396,25 0,00 0,00 374.396,25

28 Kab. Tuban 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

29 Kab. Tulungagung 220.053,21 0,00 0,00 220.053,21

30 Kota Blitar 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

31 Kota Kediri 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

32 Kota Madiun 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

33 Kota Malang 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

34 Kota Mojokerto 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

35 Kota Pasuruan 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

36 Kota Probolinggo 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

37 Kota Surabaya 166.388,64 0,00 0,00 166.388,64

38 Kota Batu 225.305,82 0,00 0,00 225.305,82

Page 17: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 14MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

Prov. Jawa Timur 3.078.189,83 0,00 0,00 3.078.189,83

17 Kalimantan Barat 14.604.690,90 0,00 20.295.284,62 34.899.975,52

1 Kab. Bengkayang 531.079,67 0,00 0,00 531.079,67

2 Kab. Landak 531.079,67 0,00 0,00 531.079,67

3 Kab. Kapuas Hulu 796.559,88 0,00 1.238.914,07 2.035.473,94

4 Kab. Ketapang 620.405,93 0,00 415.116,95 1.035.522,88

5 Kab. Pontianak 534.480,36 0,00 15.870,00 550.350,36

6 Kab. Sambas 532.197,38 0,00 5.216,01 537.413,39

7 Kab. Sanggau 1.064.356,08 0,00 41.284,19 1.105.640,27

8 Kab. Sintang 2.954.731,19 0,00 9.270.963,70 12.225.694,90

9 Kota Pontianak 531.079,67 0,00 0,00 531.079,67

10 Kota Singkawang 531.079,67 0,00 0,00 531.079,67

11 Kab. Sekadau 539.284,15 0,00 38.287,76 577.571,90

12 Kab. Melawi 2.517.419,07 0,00 9.269.631,95 11.787.051,02

Prov. Kalimantan Barat 2.920.938,18 0,00 0,00 2.920.938,18

18 Kalimantan Tengah 27.781.867,31 0,00 45.612.369,00 73.394.236,31

1 Kab. Barito Selatan 1.337.175,94 0,00 1.713.349,29 3.050.525,24

2 Kab. Barito Utara 1.373.913,75 0,00 2.385.715,56 3.759.629,32

3 Kab. Kapuas 2.075.443,13 0,00 5.609.932,96 7.685.376,09

4 Kab. Kotawaringin Barat 1.303.363,86 0,00 1.557.923,20 2.861.287,06

5 Kab. KotawaringinTimur

1.564.867,86 0,00 3.263.337,50 4.828.205,36

6 Kota Palangkaraya 860.639,51 0,00 4.439,16 865.078,67

Page 18: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 15MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

7 Kab. Barito Timur 854.826,69 0,00 0,00 854.826,69

8 Kab. Murung Raya 1.822.902,21 0,00 4.449.259,09 6.272.161,30

9 Kab. Pulang Pisau 854.826,69 0,00 0,00 854.826,69

10 Kab. Gunung Mas 937.155,73 0,00 378.382,90 1.315.538,63

11 Kab. Lamandau 1.747.420,62 0,00 3.598.827,01 5.346.247,63

12 Kab. Sukamara 854.826,69 0,00 0,00 854.826,69

13 Kab. Katingan 4.161.220,78 0,00 15.196.132,51 19.357.353,29

14 Kab. Seruyan 2.476.910,38 0,00 7.455.069,81 9.931.980,20

Prov. Kalimantan Tengah 5.556.373,46 0,00 0,00 5.556.373,46

dlm ribuan rupiah

BAGIAN DAERAH

PSDH IHPH/IIUPH

DR Jumlah

1 2 3 4 5 6

19 Kalimantan Selatan 47.953.789,92 0,00 2.896.551,90 50.850.341,82

1 Kab. Banjar 1.649.379,64 0,00 235.663,91 1.885.043,54

2 Kab. Barito Kuala 1.707.996,95 0,00 506.952,07 2.214.949,03

3 Kab. Hulu SungaiSelatan

1.619.297,65 0,00 96.440,75 1.715.738,40

4 Kab. Hulu SungaiTengah

1.598.459,66 0,00 0,00 1.598.459,66

5 Kab. Hulu SungaiUtara

5.855.345,94 0,00 81.403,10 5.936.749,03

6 Kab. Kotabaru 5.845.478,47 0,00 35.735,24 5.881.213,71

7 Kab. Tabalong 1.824.567,69 0,00 1.046.420,99 2.870.988,68

8 Kab. Tanahlaut 6.020.191,40 0,00 844.328,23 6.864.519,64

Page 19: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 16MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

9 Kab. Tapin 1.602.308,34 0,00 17.812,13 1.620.120,47

10 Kota Banjarbaru 1.598.459,66 0,00 0,00 1.598.459,66

11 Kota Banjarmasin 1.598.459,66 0,00 0,00 1.598.459,66

12 Kab. Balangan 1.598.459,66 0,00 0,00 1.598.459,66

13 Kab. Tanah Bumbu 5.844.627,20 0,00 31.795,48 5.876.422,69

Prov. Kalimantan Selatan 9.590.757,98 0,00 0,00 9.590.757,98

20 Kalimantan Timur 170.614.302,55 0,00 135.433.222,65 306.047.525,20

1 Kab. Berau 32.359.778,64 0,00 7.548.680,60 39.908.459,24

2 Kab. Bulungan 13.362.702,85 0,00 35.523.434,58 48.886.137,43

3 Kab. Kutai Kertanegara 13.433.672,54 0,00 7.214.689,30 20.648.361,84

4 Kab. Kutai Barat 11.156.022,83 0,00 25.310.647,59 36.466.670,42

5 Kab. Kutai Timur 10.584.003,60 0,00 22.646.152,78 33.230.156,38

6 Kab. Malinau 7.989.800,46 0,00 10.656.980,43 18.646.780,89

7 Kab. Nunukan 9.620.894,16 0,00 18.205.882,99 27.826.777,15

8 Kab. Pasir 9.548.849,88 0,00 8.326.754,37 17.875.604,25

9 Kota Balikpapan 5.687.143,42 0,00 0,00 5.687.143,42

10 Kota Bontang 5.687.143,42 0,00 0,00 5.687.143,42

11 Kota Samarinda 5.687.143,42 0,00 0,00 5.687.143,42

12 Kota Tarakan 5.687.143,42 0,00 0,00 5.687.143,42

13 Kab.Penajem PaserUtara

5.687.143,42 0,00 0,00 5.687.143,42

Prov. Kalimantan Timur 34.122.860,51 0,00 0,00 34.122.860,51

21 Sulawesi Utara 824.014,80 0,00 1.398.335,40 2.222.350,20

Page 20: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 17MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

1 Kab. BolaangMongondow

185.403,33 0,00 699.167,70 884.571,03

2 Kab. Minahasa 41.200,74 0,00 0,00 41.200,74

3 Kab. Sangihe 41.200,74 0,00 0,00 41.200,74

4 Kota Bitung 41.200,74 0,00 0,00 41.200,74

5 Kota Manado 41.200,74 0,00 0,00 41.200,74

6 Kab. KepulauanTalaud

113.302,04 0,00 349.583,85 462.885,89

7 Kab. Minahasa Selatan 113.302,04 0,00 349.583,85 462.885,89

8 Kota Tomohon 41.200,74 0,00 0,00 41.200,74

9 Kab. Minahasa Utara 41.200,74 0,00 0,00 41.200,74

Prov. Sulawesi Utara 164.802,96 0,00 0,00 164.802,96

22 Gorontalo 838.729,35 0,00 1.423.305,68 2.262.035,03

1 Kab. Boalemo 97.655,56 0,00 77.962,75 175.618,31

2 Kab. Gorontalo 321.709,11 0,00 1.345.342,93 1.667.052,04

3 Kota Gorontalo 83.872,94 0,00 0,00 83.872,94

4 Kab. Pohuwato 83.872,94 0,00 0,00 83.872,94

5 Kab. Bone Bolango 83.872,94 0,00 0,00 83.872,94

Prov. Gorontalo 167.745,87 0,00 0,00 1.67.745,87

23 Sulawesi Tengah 7.507.690,40 0,00 12.740.389,20 20.248.079,60

1 Kab. Banggai 1.215.647,09 0,00 4.209.433,47 5.425.080,56

2 Kab. BanggaiKepulauan

498.024,66 0,00 784.399,57 1.282.424,23

3 Kab. Buol 897.841,88 0,00 2.692.627,99 3.590.469,86

4 Kab. Toli-Toli 370.100,36 0,00 173.848,60 543.948,96

Page 21: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 18MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

5 Kab. Donggala 346.324,56 0,00 60.372,58 406.697,13

6 Kab. Morowali 848.151,02 0,00 2.455.465,86 3.303.616,89

7 Kab. Poso 553.296,15 0,00 1.048.196,66 1.601.492,80

8 Kota Palu 333.675,13 0,00 0,00 333.675,13

9 Kab. Parigi Moutong 390.702,18 0,00 272.176,00 662.878,18

10 Kab. Tojo Una Una 552.389,29 0,00 1.043.868,47 1.596.257,77

Prov. Sulawesi Tengah 1.501.538,08 0,00 0,00 1.501.538,08

dlm ribuan rupiah

BAGIAN DAERAH

PSDH IHPH/IIUPH DR Jumlah

1 2 3 4 5 6

24 Sulawesi Selatan 18.304,96 0,00 0,00 18.304,96

1 Kab. Bantaeng 332,82 0,00 0,00 332,82

2 Kab. Barru 1.273,01 0,00 0,00 1.273,01

3 Kab. Bone 2.377,84 0,00 0,00 2.377,84

4 Kab. Bulukumba 332,82 0,00 0,00 332,82

5 Kab. Enrekang 332,82 0,00 0,00 332,82

6 Kab. Gowa 332,82 0,00 0,00 332,82

7 Kab. Jeneponto 332,82 0,00 0,00 332,82

8 Kab. Luwu 332,82 0,00 0,00 332,82

9 Kab. Luwu Utara 1.437,65 0,00 0,00 1.437,65

10 Kab. Maros 332,82 0,00 0,00 332,82

11 Kab. PangkajeneKepulauan

332,82 0,00 0,00 332,82

12 Kab. Pinrang 2.127,12 0,00 0,00 2.127,12

Page 22: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 19MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

13 Kab. Selayar 332,82 0,00 0,00 332,82

14 Kab. Sidenreng Rappang 332,82 0,00 0,00 332,82

15 Kab. Sinjai 332,82 0,00 0,00 332,82

16 Kab. Soppeng 332,82 0,00 0,00 332,82

17 Kab. Takalar 332,82 0,00 0,00 332,82

18 Kab. Tana Toraja 332,82 0,00 0,00 332,82

19 Kab. Wajo 332,82 0,00 0,00 332,82

20 Kota Pare-Pare 332,82 0,00 0,00 332,82

21 Kota Makassar 332,82 0,00 0,00 332,82

22 Kota Palopo 332,82 0,00 0,00 332,82

23 Kab.Luwu Timur 1.437,65 0,00 0,00 1.437,65

Prov. Sulawesi Selatan 3.660,99 0,00 0,00 3.660,99

25 Sulawesi Barat 4.882.497,78 0,00 8.276.813,82 13.159.311,60

1 Kab. Majene 488.249,78 0,00 0,00 488.249,78

2 Kab. Mamuju 1.557.550,44 0,00 6.048.600,76 7.606.151,26

3 Kab. Polewali Mamasa 489.784,26 0,00 0,00 489.784,26

4 Kab. Mamasa 488.249,78 0,00 0,00 488.249,78

5 Kab. Mamuju Utara 882.163,97 0,00 2.228.213,06 3.110.377,03

Prov. Sulawesi Barat 976.499,56 0,00 0,00 976.499,56

26 Sulawesi Tenggara 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Kab. Buton 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kab. Konawe 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kab. Kolaka 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 23: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 20MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

4 Kab. Muna 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Kota Kendaro 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kota Bau-Bau 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Kab. Konawe Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Kab. Bombana 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Kab. Wakatobi 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Kab. Kolaka Utara 0,00 0,00 0,00 0,00

Prov. Sulawesi Tenggara 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Bali 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Kab. Badung 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kab. Bangli 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kab. Buleleng 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Kab. Gianyar 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Kab. Jembrana 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kab. Karangasem 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Kab. Klungkung 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Kab. Tabanan 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Kota Denpasar 0,00 0,00 0,00 0,00

Prov. Bali 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Nusa Tenggara Barat 1.105.226,20 0,00 1.875.545,10 2.980.771,30

1 Kab. Bima 248.675,90 0,00 937.772,55 1.186.448,45

2 Kab. Dompu 248.675,90 0,00 937.772,55 1.186.448,45

3 Kab. Lombok Barat 55.261,31 0,00 0,00 55.261,31

Page 24: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 21MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

4 Kab. Lombok Tengah 55.261,31 0,00 0,00 55.261,31

5 Kab. Lombok Timur 55.261,31 0,00 0,00 55.261,31

6 Kab. Sumbawa 55.261,31 0,00 0,00 55.261,31

7 KotaMataram 55.261,31 0,00 0,00 55.261,31

BAGIAN DAERAH

PSDH IHPH/IIUPH

DR Jumlah

1 2 3 4 5 6

8 Kota Bima 55.261,31 0,00 0,00 55.261,31

9 Kab. Sumbawa Barat 55.261,31 0,00 0,00 55.261,31

Prov. Nusa Tenggara Barat 221.045,24 0,00 0,00 221.045,24

29 Nusa Tenggara Timur 3.417,53 0,00 0,00 3.417,53

1 Kab. Alor 91,13 0,00 0,00 91,13

2 Kab. Belu 91,13 0,00 0,00 91,13

3 Kab. Ende 91,13 0,00 0,00 91,13

4 Kab. Flores Timur 91,13 0,00 0,00 91,13

5 Kab. Kupang 91,13 0,00 0,00 91,13

6 Kab. Lembata 293,07 0,00 0,00 293,07

7 Kab. Manggarai 91,13 0,00 0,00 91,13

8 Kab. Ngada 188,11 0,00 0,00 188,11

9 Kab. Sikka 1.068,10 0,00 0,00 1.068,10

10 Kab. Sumba Barat 91,13 0,00 0,00 91,13

11 Kab. Sumba Timur 91,13 0,00 0,00 91,13

Page 25: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 22MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

12 Kab. Timur TengahSelatan

91,13 0,00 0,00 91,13

13 Kab. Timur TengahUtara

91,13 0,00 0,00 91,13

14 Kota Kupang 91,13 0,00 0,00 91,13

15 Kab. Rote Ndao 91,13 0,00 0,00 91,13

16 Kab. Manggarai Barat 91,13 0,00 0,00 91,13

Prov. Nusa Tenggara Timur 683,51 0,00 0,00 683,51

30 Maluku 9.394.450,15 1.071.600,00 15.939.358,88 26.405.409,02

1 Kab. Maluku TenggaraBarat

536.825,72 0,00 0,00 536.825,72

2 Kab. Maluku Tengah 794.804,02 428.640,00 1.276.868,88 2.500.312,90

3 Kab. Maluku Tenggara 730.037,57 0,00 956.306,04 1.686.343,62

4 Kab. Buru 2.254.732,22 428.640,00 8.499.992,59 11.183.364,81

5 Kota Ambon 536.825,72 0,00 0,00 536.825,72

6 Kab. Seram BagianBarat

966.165,46 0,00 2.125.025,89 3.091.191,35

7 Kab. Seram BagianTimur

966.131,83 0,00 2.124.859,42 3.090.991,25

8 Kab. Kepulauan Aru 730.037,57 0,00 956.306,04 1.686.343,62

Prov. Maluku 1.878.890,03 214.320,00 0,00 2.093.210,03

31 Maluku Utara 8.635.805,90 0,00 14.654.776,95 23.290.582,85

1 Kab. HalmaheraTengah

722.763,75 0,00 1.134.871,25 1.857.635,00

2 Kab. Halmahera Barat 502.320,17 0,00 43.781,22 546.101,38

3 Kota Ternate 493.474,62 0,00 0,00 493.474,62

4 Kab. Halmahera Timur 926.301,01 0,00 2.142.283,13 3.068.584,14

Page 26: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 23MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

5 Kota Tidore Kepulauan 967.524,17 0,00 2.346.318,02 3.313.842,19

6 Kab. Kepulauan Sula 942.534,66 0,00 2.222.631,92 3.165.166,58

7 Kab. Halmahera Selatan 1.851.551,91 0,00 6.721.831,56 8.573.383,47

8 Kab. Halmahera Utara 502.174,43 0,00 43.059,85 545.234,28

Prov. Maluku Utara 1.727.161,18 0,00 0,00 1.727.161,18

32 Papua 26.988.119,65 4.183.800,00 45.798.258,83 76.970.178,47

1 Kab. Biak Numfor 939.361,73 0,00 1.662.243,46 2.601.605,19

2 Kab. Jayapura 667.015,54 912.000,00 442.639,74 2.021.655,28

3 Kab. Jayawijaya 568.170,94 0,00 0,00 568.170,94

4 Kab. Merauke 928.283,99 0,00 1.612.635,85 2.540.919,84

5 Kab. Mimika 3.355.323,56 0,00 12.481.253,24 15.836.576,79

6 Kab. Nabire 2.492.524,30 793.440,00 8.617.519,35 11.903.483,65

7 Kab. Paniai 568.170,94 0,00 0,00 568.170,94

8 Kab. Puncakjaya 568.170,94 0,00 0,00 568.170,94

9 Kab. Yapen Waropen 568.170,94 775.200,00 0,00 1.343.370,94

10 Kota Jayapura 568.170,94 0,00 0,00 568.170,94

11 Kab. Sarmi 802.401,79 0,00 1.048.918,02 1.851.319,81

12 Kab. Keerom 928.259,21 0,00 1.612.524,87 2.540.784,08

13 Kab. Yahukimo 568.170,94 0,00 0,00 568.170,94

14 Kab. PegununganBintang

568.170,94 0,00 0,00 568.170,94

15 Kab. Tolikara 568.170,94 0,00 0,00 568.170,94

16 Kab. Boven Digoel 4.659.274,31 0,00 18.320.524,30 22.979.798,61

17 Kab. Mappi 568.170,94 0,00 0,00 568.170,94

18 Kab. Asmat 568.170,94 0,00 0,00 568.170,94

Page 27: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 24MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

19 Kab. Waropen 568.170,94 866.400,00 0,00 1.434.570,94

20 Kab. Supiori 568.170,94 0,00 0,00 568.170,94

Prov. Papua 5.397.623,93 836.760,00 0,00 6.234.383,93

BAGIAN DAERAH

PSDH IHPH/IIUPH DR Jumlah

1 2 3 4 5 6

33 Irian Jaya Barat 46.146.539,37 0,00 67.698.834,69 113.845.374,06

1 Kab. Sorong 2.519.877,01 0,00 1.030.550,99 3.550.428,00

2 Kab. Manokwari 3.688.867,89 0,00 6.698.414,99 10.387.282,89

3 Kab. Fak-Fak 5.921.375,77 0,00 17.522.751,76 23.444.127,53

4 Kota Sorong 2.307.326,97 0,00 0,00 2.307.326,97

5 Kab. Sorong Selatan 2.307.326,97 0,00 0,00 2.307.326,97

6 Kab. Raja Ampat 5.030.295,32 0,00 13.202.339,29 18.232.634,61

7 Kab. Teluk Bintuni 2.579.446,41 0,00 1.319.373,84 3.898.820,25

8 Kab. Teluk Wondama 2.307.326,97 0,00 0,00 2.307.326,97

9 Kab. Kaimana 10.255.388,19 0,00 27.925.403,81 38.180.792,00

Prov Irian Jaya Barat 9.229.307,87 0,00 0,00 9.229.307,87

Jumlah 711.351.760,00 5.255.400,00 441.696.400,00 1.158.303.560,00

MENTERI KEUANGAN,