Top Banner
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : P.43/Menhut-II/ 2014 TENTANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (3), Pasal 100 dan Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana. Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2013; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan serta rnempertimbangkan perkembangan kinerja pengelolaan hutan produksi hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu, maka perlu dilakukan pengaturan kembali penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak; bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana climaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Maya Alam Hayati dan Ekosisternnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Un.dang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
11

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ... furniture. 6. Tanda 4 Tanda Daftar ... Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut

Jun 17, 2019

Download

Documents

phamdat
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ... furniture. 6. Tanda 4 Tanda Daftar ... Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut

MENTERI KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIANomor : P.43/Menhut-II/ 2014

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU

PADA HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (3), Pasal100 dan Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana. Pengelolaan Hutan,serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 telah ditetapkanPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izinatau pada Hutan Hak, sebagaimana telah beberapa kali diubahdan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.42/Menhut-II/2013;bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sertarnempertimbangkan perkembangan kinerja pengelolaan hutanproduksi hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu, makaperlu dilakukan pengaturan kembali penilaian kinerja pengelolaanhutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegangizin atau pada hutan hak;bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana climaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan MenteriKehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan ProduksiLestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau padaHutan Hak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2043);Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberMaya Alam Hayati dan Ekosisternnya (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1990 Nornor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3419);Undang-Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang Kehutananmenjadi Undang-Un.dang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

Page 2: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ... furniture. 6. Tanda 4 Tanda Daftar ... Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut

2

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4412);Undang-Undang Nornor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NanggroeAceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nornor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia4633);Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia4151);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nornor 4844);Undang Undang Nornor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentangStandardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTabun 2000 Nornor 1999, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4020);Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutandan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta PemanfaatanHutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1811 ),

Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah K.abupaten/ Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 201.0 tentang PerusahaanUmum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 124);Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun2013;Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor5/P Tahun 2013;

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesiasebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Presiden Nornor 56 Tabun 2013;

15. Keputusan

Page 3: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ... furniture. 6. Tanda 4 Tanda Daftar ... Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut

3

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/ Menhut-II / 2006tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari HutanNegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/ Menhut-II/2009,Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/ Menhut-II/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KehutananNomor P.33 / Menhut-II / 2012 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 779);Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/ Menhut-II / 2012tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 737);Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39 tahun 2013 tentangPemberdayaan Masyarakat Setempat melalui KemitraanKehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor958);Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/ M-DAG/PER/10/2012tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PerdaganganNomor 81/M-DAG/PER/12/2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENILAIANKINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAUPADA HUTAN HAK.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :Pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR,IUPHHK-RE, IUPHHK-HKM, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK, IUIPHHK, IUIatau TDI, ETPIK Non-Produsen serta TPT.Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disebut TPT adalah tempatpengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari satu ataubeberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan olehPejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebutIUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecilmenjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yangdiberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin usaha industripengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaanseluruhnya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuktanah dan bangunan tempat usaha.

5. Izin Usaha Industri Lanjutan yang selanjutnya disebut IUI Lanjutan adalahperusahaan pengolahan hasil hutan kayu hilir, dengan produk antara lainfurniture.

6. Tanda

Page 4: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ... furniture. 6. Tanda 4 Tanda Daftar ... Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut

4

Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin usaha industripengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaanseluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Pemegang hak pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidangkehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atastanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titelatau hak atas tanah.Industri rumah tangga/pengrajin adalah industri kecil skala rumah tanggadengan nilai investasi sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di luartanah dan bangunan dan/atau memiliki tenaga kerja 1 sampai dengan 4orang.Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Non-Produsen yangselanjutnya disingkat ETPIK Non-Produsen adalah perusahaan perdaganganyang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor produk industrikehutanan.Lembaga akreditasi adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai danVerifikasi Independen yang selanjutnya disebut LP&VI, yaitu Komite AkreditasiNasional (KAN).Pemantau Independen yang selanjutnya disebut PI adalah masyarakat madanibaik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yangmenjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidangkehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK.Standar dan pedoman pengelolaan hutan lestari adalah persyaratan untukmemenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikatoralat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.Standar dan pedoman verifikasi legalitas kayu adalah persyaratan untukmemenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan parapihak (stakeholder) kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator,verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut SVLK adalah suatusistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayuserta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi LK dandeklarasi kesesuaian pemasok.Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut S-PHPLadalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemeganghak pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut S-LK adalah suratketerangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan,atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemeganghak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitaskayu.Deklarasi Kesesuaian Pemasok adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukanoleh pemasok berdasarkan telah dapat dibuktikannya pemenuhan ataspersyaratan.Inspeksi Acak adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produkkayu yang dilakukan sewaktu-waktu secara acak oleh Pemerintah atau pihakketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam menjaga kredibilitas deklarasikesesuaian pemasok.

20. Inspeksi Khusus adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produkkayu dalam hal dikuatirkan terjadi ketidaksesuaian dan atau ketidakbenaranatas deklarasi kesesuaian yang diterbitkan oleh pemasok.

21. Tanda

Page 5: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ... furniture. 6. Tanda 4 Tanda Daftar ... Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut

5

Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu ataukemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhiStandar PHPL atau Standar VLK.Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayutujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai denganketentuan Pemerintah Republik Indonesia.Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yang selanjutnya disebut LP86VIadalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang diakreditasi untukmelaksanakan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)dan/atau verifikasi legalitas kayu.Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebutLPPHPL adalah LP&VI yang melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutanproduksi lestari (PHPL).Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut LVLK adalahLP&VI yang melakukan verifikasi legalitas kayu (LK).Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidangkehutanan.

27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.

BAB IIPENILAIAN DAN VERIFIKASI

Bagian KesatuUmumPasal 2

Penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK dilakukan oleh LP&VI.Penilaian kinerja atas pemegang IUPHHK-HA/ HT/ RE atau pemegang HakPengelolaan dilakukan oleh LPPHPL, berdasarkan Standar Penilaian KinerjaPHPL.

(3) Verifikasi atas pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, atau pemilik HutanHak dilakukan oleh LVLK, berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu.

Pasal 3

Penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk IUPHHKAlam, Tanaman, Restorasi Ekosistem dan Hak Pengelolaan dapat dilaksanakansecara bersama-sama dan/atau terpisah oleh LP&VI dalam rangka mendapatkanSertifikat PHPL atau Sertifikat LK, baik atas perintah Menteri maupun ataspermintaan pemegang izin.

Pasal 4

Pemegang IUPHHK-HA/ HT/ RE dan pemegang Hak Pengelolaan wajibmendapatkan S-PHPL.

Dalam hal Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan pemegang Hak Pengelolaanyang belum mendapatkan S-PHPL sebagaimana ayat (1) wajib mendapatkan S-LK.

Sertifikat Legalitas Kayu sebagaimana ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) periodedan selanjutnya pemegang IUPHHK-HA/ HT/ RE dan pemegang HakPengelolaan wajib mendapatkan S-PHPL.

Pemegang IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK,IUIPHHK, IUI, TDI, dan EPTIK Non-Produsen wajib mendapatkan S-LK.

(5) Pemegang

Page 6: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ... furniture. 6. Tanda 4 Tanda Daftar ... Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut

6

Pemegang IUIPHHK yang mempunyai keterkaitan bahan baku dari hutan hak,wajib memfasilitasi pemilik hutan hak untuk memperoleh S-LK.

Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan pemegang Hak Pengelolaan yang telahmemiliki S-PHPL tidak perlu mendapatkan S-LK.

Terhadap pemegang IPK atau IUPHHK-HTHR diwajibkan untuk memiliki S-LKsegera setelah diterbitkannya persetujuan Bagan Kerja.

Tempat Penampungan Terdaftar, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, danPemilik Hutan Hak wajib memperoleh S-LK melalui sertifikasi oleh LVLK, ataumenerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Tempat Penampungan Terdaftar yang melakukan Deklarasi KesesuaianPemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memperoleh bahan bakuKayu Bulat dari hutan hak yang sudah memiliki S-LK atau dilengkapi dengandokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok dan/atau memperoleh Kayu Olahandari IUIPHHK yang sudah memiliki S-LK.

(10) Importir kayu dan/atau produk kayu wajib menerbitkan Deklarasi KesesuaianPemasok untuk setiap pengiriman kayu dan atau produk kayu yang diimpor.

Pasal 5

Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIKNon-Produsen wajib menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telahmemiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok selambat-lambatnya 31 Desember 2014.

Deklarasi Kesesuaian Pemasok sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yangberasal dari hutan hak, TPT, industri rumah tangga/pengrajin dan kayudan/atau produk kayu impor.

(3) Dalam hal pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, Industri rumah tangga/pengrajin,dan EPTIK Non-produsen menggunakan kayu yang menggunakan DeklarasiKesesuaian Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untukmemastikan legalitas bahan baku yang digunakan dengan melakukanpengecekkan kepada penerbit Dokumen Kesesuaian Pemasok.

Pasal 6

Standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2), Legalitas Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), danDeklarasi Kesesuaian Pemasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian KeduaAkreditasi dan Penetapan LP&VI

Pasal 7

LP86VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diakreditasi oleh KAN.

Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana ayat (1), LP86VI mengajukanpermohonan kepada KAN sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan akreditasi KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DirekturJenderal atas nama Menteri menetapkan LP86VI.

Dalam hal terdapat indikasi bahwa LP&VI melakukan tindakan yang tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktur Jenderal atas nama Menterimencabut penetapan setelah dilakukan pembuktian kebenarannya.

(5) Pembuktian kebenaran sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam PeraturanDirektur Jenderal.

Bagian

Page 7: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ... furniture. 6. Tanda 4 Tanda Daftar ... Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut

7

Bagian KetigaPenilaian

Pasal 8

Penilaian kinerja PHPL atau verifikasi legalitas kayu oleh LP86VI terhadappemegang izin yang dibiayai oleh Kementerian Kehutanan sesuai standar biayayang berlaku, dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal A.n.Menteri.

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteridan dapat ditinjau kembali sesuai keperluan.

Pembiayaan penilaian kinerja PHPL atau verifikasi legalitas kayu, untuk periodeberikutnya dibebankan kepada pemegang hak/izin atau pemilik hutan hak.

Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengankapasitas sampai dengan 2.000 M3 per tahun, TPT, Industri RumahTangga/pengrajin, TDI, IUI dengan modal investasi sampai denganRp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, danpemilik hutan hak dapat mengajukan verifikasi LK secara berkelompok.

Pembiayaan pendampingan dan verifikasi legalitas kayu periode pertama olehLP&VI dapat dibebankan pada Kementerian Kehutanan atau sumber lain yangsah dan tidak mengikat terhadap pemilik hutan hak, TPT, Industri RumahTangga/pengrajin, Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD,IUIPHHK dengan kapasitas sampai dengan 2.000 M3 per tahun, TDI, IUI denganmodal investasi sampai dengan Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok.

Pembiayaan penilikan S-LK oleh LP&VI terhadap kelompok pemilik hutan hak,Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, dan IUPHHK-HD dapat dibebankanpada Kementerian Kehutanan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikatsepanjang belum berproduksi.

Pasal 9

Dalam hal keterbatasan biaya Kementerian Kehutanan untuk penilaian danatau verifikasi, pemegang izin dapat berinisiatif mengajukan permohonankepada LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk dinilai gunamendapatkan sertifikat PHPL dan atau sertifikat LK.

Biaya penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban pemohon.

Bagian KeempatKeberatan

Pasal 10

Keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil penilaian ataukeputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil verifikasi disampaikankepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak.

Dalam hal pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hakkeberatan atas keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasilpenilaian atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatmengajukan banding kepada LPPHPL atau LVLK untuk mendapatkanpenyelesaian.

(3) Pemantau

Page 8: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ... furniture. 6. Tanda 4 Tanda Daftar ... Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut

8

Pemantau Independen (PI), pemegang izin, pemegang hak pengelolaan ataupemilik hutan hak dapat mengajukan keluhan kepada KAN atas kinerja LPPHPLatau LVLK untuk mendapatkan penyelesaian.

Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelesaikan keluhan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sesuai prosedur penyelesaian keluhan yang ada di KAN.

Pemantau Independen (PI) dapat mengajukan keluhan kepada LPPHPL atauLVLK atas basil penilaian atau verifikasi untuk mendapatkan penyelesaian.

Tata cara pengajuan dan penyelesaian banding sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan tata cara pengajuan dan penyelesaian keluhan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal.

Bagian KelimaPenerbitan Sertifikat

Pasal 11

(1) Berdasarkan basil penilaian atau verifikasi dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayatPasal 3 dan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayatLP&VI menerbitkan Sertifikat PHPL dan/atau Sertifikat LK kepada

pemegang izin dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahanpembinaan dan/atau perpanjangan IUPHHK oleh Direktur Jenderal.

Sertifikat PHPL bagi pemegang IUPHHK-HA/ HT/ RE/ pemegang HakPengelolaan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dilakukanpenilikan (surveillance) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Sertifikat LK bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan,IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR, IUIPHHK, dan IUI dengan modal investasilebih dari Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah danbangunan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukanpenilikan (surveillance) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Sertifikat LK bagi IPK berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

Sertifikat LK bagi IUI dengan investasi sampai dengan Rp500.000.000.- (limaratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, TPT, TDI, industri rumahtangga/pengrajin dan ETPIK Non-Produsen berlaku selama 6 (enam) tahunsejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (surveillance) selambat-lambatnya24 (dua puluh empat) bulan sekali.

Sertifikat LK bagi pemilik hutan hak berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejakditerbitkan dan dilakukan penilikan (surveillance) selambat-lambatnya 24 (duapuluh empat) bulan sekali.

Penilikan (surveillance) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapatdilakukan pada waktu bersamaan atau terpisah atas biaya pemegang izin.

Sertifikat PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnyaberisi nama perusahaan atau nama pemegang izin atau pemegang hakpengelolaan, luas area, lokasi, nomor keputusan hak/izin/hak kepemilikan,nama perusahaan LP86VI, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomoridentifikasi sertifikasi.

Sertifikat LK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat(7) sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin,luas area, lokasi, nomor keputusan hak atau izin, nama perusahaan LP&VI,tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi, sertareferensi standar legalitas.

(11) Pemegang

Page 9: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ... furniture. 6. Tanda 4 Tanda Daftar ... Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut

9

Pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan dan pemilik hutan hak yang telahmendapat Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK, berhak membubuhkan Tanda V-Legal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri tersendiri.

Pedoman penggunaan Tanda V-Legal diatur lebih lanjut dengan PeraturanDirektur Jenderal.

Pasal 12

Deklarasi Kesesuaian Pemasok bagi TPT, industri rumah tangga/pengrajin danpemilik hutan hak masa berlakunya sama dengan masa berlakunya dokumenangkutan yang digunakan.Untuk menjaga kredibilitas deklarasi kesesuaian pemasok sewaktu-waktudapat dilakukan Inspeksi Acak oleh Pemerintah atau pihak ketiga yakniLembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang ditunjuk Pemerintah atas biayaPemerintah.

(4) Dalam hal penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok ditemukan atau patutdiduga adanya ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran dari salah satudeklarasi tersebut di atas maka dilakukan Inspeksi Khusus oleh Pemerintahatau LVLK yang ditunjuk oleh Pemerintah atas Biaya Pemerintah.

Pasal 13

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) menerbitkan S-PHPL kepada pemegang IUPHHK- HA/ HT/ RE/ pemegang Hak Pengelolaan yangtelah memenuhi persyaratan kelulusan penilaian kinerja.Dalam hal hasil penilaian berpredikat "Buruk" pemegang izin diberikankesempatan memperbaiki kinerja PHPL.Dalam hal hasil penilaian berpredikat "Buruk" berada pada kriteria prasyarat,kriteria produksi, kriteria ekologi dan kriteria sosial, tetapi memenuhi legalitaskayu, LP-PHPL menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Penerbitan S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabilaLP-PHPL telah terakreditasi dan ditetapkan sebagai LVLK.

(5) Kriteria hasil penilaian berpredikat "Buruk" yang masih diberikan kesempatanmemperbaiki kinerja PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebihlanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 14

Sertifikat LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6)dan ayat (7) diterbitkan dengan kategori "Memenuhi" standar verifikasi legalitaskayu.

Dalam hal hasil Verifikasi "Tidak Memenuhi" pemegang izin diberikankesempatan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu.

Pasal 15

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) atau LembagaVerifikasi Legalitas Kayu (LVLK) menyampaikan laporan hasil penilaian atauverifikasi kepada Kementerian Kehutanan dan pemegang izin, pemegang hakpengelolaan, atau pemilik hutan hak.

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) atau LembagaVerifikasi Legalitas Kayu (LVLK) mempublikasikan resume hasil penilaian PHPLatau verifikasi LK di website LPPHPL atau LVLK bersangkutan dan websiteKementerian Kehutanan (www. dephut.g,o .id) dan (http: / / silk. dephut. go . id ) .

(3) Pengelolaan informasi verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Unit InformasiVerifikasi Legalitas Kayu / Licensing Information Unit melalui Sistem InformasiLegalitas Kayu (SILK) yang berkedudukan pada Direktorat Jenderal.

Pasal 16

Page 10: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ... furniture. 6. Tanda 4 Tanda Daftar ... Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut

10

Pasal 16

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) menerbitkan Dokumen V-Legal bagipemegang IUIPHHK, IUI, TDI, industri rumah tangga/pengrajin dan ETPIK Non-Produsen yang telah mendapat S-LK.Bagi pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, industri rumah tangga/pengrajin danETPIK Non Produsen yang belum mendapat S-LK, maka Dokumen V-Legalditerbitkan melalui inspeksi oleh LVLK.Inspeksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan sampai denganselambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan ini diundangkan.

Pedoman penerbitan Dokumen V-Legal diatur lebih lanjut denganperaturan Direktur Jenderal.

BAB IIIPEMANTAU INDEPENDEN

Pasal 17

Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK dipantau oleh PemantauIndependen (PI).

Pemantauan pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LKdibiayai secara mandiri oleh PI.

Pemerintah dapat memfasilitasi PI dalam memperoleh sumber pembiayaanpelaksanaan pemantauan dan mendorong pengembangan biaya mandiri sesuaiketentuan yang berlaku.

Tata cara dan pedoman pemantauan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IVPENGUATAN KAPASITAS

Pasal 18

Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan dalam rangka penguatankapasitas dan kelembagaan LP86VI serta PI dapat dilakukan oleh Pemerintah;

Dalam hal biaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktersedia, bantuan pembiayaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sifatnyatidak mengikat.

Pasal 19

Sertifikat PHPL dan sertifikat LK yang sudah diterbitkan sebelum berlakunyaperaturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sertifikat.

BAB VKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK yang telah diterbitkan sebelum berlakunyaperaturan ini, dan masih berlaku, maka masa berlakunya disesuaikan denganketentuan ini setelah melalui penilikan.

Terhadap pemegang IUI, TDI, dan ETPIK Non-Produsen, pemegang IUPHHK-HKm / HTR/ HD / HTHR, diwajibkan untuk memiliki selambat-lambatnyatanggal 31 Desember 2014.

(3) Dalam

Page 11: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ... furniture. 6. Tanda 4 Tanda Daftar ... Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut

11

(3) Dalam hal pemanfaatan dan/atau penatausahaan kayu pada Hutan Adatkaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2012 akandiatur setelah adanya Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/ Menhut-II/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.42/ Menhut-II/2013 tentang Standar dan PedomanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, sepanjang tidak bertentangandengan Peraturan Menteri ini tetap berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.38/ Menhut-II/2009 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau padaHutan Hak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 19 Juni 2014

MENTERI KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakartapada tanggal 27 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 883

Salinan sesuai dengan aslinya.V -K EP A L A JRO HUKUM DAN ORGANISASI,

.s..,

KRISNA 1rYA