MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA...LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR NOMOR 8 TAHUN 2009 TANGGAL 28 JANUARI 2009 1 A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN a. KEBIJAKAN 1)

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah perlu adanya pedoman pengawasan atas urusan wajib dan pilihan yang dibagi berdasarkan sub-sub bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Lampiran I Daftar Materi Pemeriksaan bagian II Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR NOMOR 8 TAHUN 2009 TANGGAL 28 JANUARI 2009

1

A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN a. KEBIJAKAN 1) KEBIJAKAN DAN STANDAR

Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan

1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.

• Pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan.

• Peraturan daerah tentang kebijakan operasional pendidikan yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah.

• Periksa apakah kebijakan operasional yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebijakan nasional.

1.b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota.

1.b. –

• Pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait kebijakan operasional dan program pendidikan.

• Kesesuaian program pendidikan dan operasional antar daerah dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

• Periksa pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan di daerah

• Teliti apakah ada kebijakan yang masih bertentangan dengan kebijakan program pendidikan nasional.

1.c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.

1.c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.

• Disusunnya rencana pelaksanaan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan renstra.

• Dokumentasi dan administrasi kegiatan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang telah dilaksanakan.

• Periksa dokumentasi dan administrasi kegiatan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan renstra.

2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di

2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di

• Pemahaman tentang standar nasional pendidikan di tingkat

• Kesesuaian pemahaman terhadap standar nasional pendidikan yang

• Periksa apakah telah dilaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota terkait


2


tingkat provinsi.

tingkat kabupaten/kota.

kabupaten/kota. komprehensif di tingkat kabupaten/kota dengan kebijakan program pendidikan.

pelaksanaan standar nasional pendidikan.

• Periksa apakah pemahaman tentang standar nasional pendidikan telah sesuai kebijakan daerah.

3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

• Adanya pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan formal dan non nformal.

• Kesesuaian antara pengelolaan penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota.

• Jumlah pemantauan lapangan terhadap satuan/penyelenggara pendidikan dalam kurun waktu satu tahun.

• Periksa apakah telah dilaksanakan koordinasi terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan.

4.a. –

4.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.

• Adanya peraturan tentang izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan pendidikan.

• Peraturan dan dokumen tentang izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan/penyelenggara pendidikan.

• Periksa apakah pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal telah memenuhi syarat-syarat pendirian sesuai perundang-undangan

4.b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau

4.b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah

• Adanya peraturan tentang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan

• Peraturan dan dokumen tentang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan

• Periksa kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan Penyelenggaraan dan/atau


3


program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

bertaraf internasional. sekolah dasar dan menengah bertaraf internasional.

pendidikan sekolah dasar dan menengah bertaraf internasional.

pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah bertaraf internasional

4.c. –

4.c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.

• Adanya peraturan tentang izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.

• Peraturan dan dokumen tentang izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.

• Periksa apakah pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.

4.d. –

4.d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.

• Adanya peraturan tentang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.

• Peraturan dan dokumen tentang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.

• Periksa kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.

5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.

5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.

• Peningkatan mutu sumber daya penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.

• Kualitas penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.

• Periksa kebijakan yang telah ditetapkan dengan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.

6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.

6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.

• Kurikulum satuan pendidikan sekolah dasar berdasarkan standar internasional.

• Monitoring dan evaluasi satuan pendidikan dasar bertaraf internasional.

• Periksa hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam satuan pendidikan bertaraf internasional.


4


7. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.

7. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.

• Adanya pengembangan dan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan.

• Dokumen peremajaan data dan sistem informasi manajemen pendidikan.

• Periksa apakah telah dilaksanakan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional.

b. PEMBIAYAAN


1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.

1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

• Daya serap anggaran • Copy dokumen DIPA yang diterima daerah

• Dokumen atau tanda bukti lain tentang penggunaan anggaran untuk kurun waktu tertentu

• Periksa bantuan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dan pendidikan bertaraf internasional

2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

• Daya serap anggaran • Copy dokumen DIPA yang diterima daerah

• Dokumen atau tanda bukti lain tentang penggunaan anggaran untuk kurun waktu tertentu

• Periksa dana yang dialokasikan dalam pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya

c. KURIKULUM


5


1.a. Koordinasi dan supervisi

pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.

• Koordinasi dan supervisi

pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

• Adanya dokumen kurikulum

satuan pendidikan

• Surat undangan kegiatan

beserta agenda kegiatan. • Daftar hadir peserta kegiatan • Notulen hasil kegiatan • Laporan hasil akhir kegiatan

• Periksa apakah telah

dilaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah

b. Sosialisasi kerangka

dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

b. Sosialisasi kerangka dasar

dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.


satuan pendidikan



• Periksa pelaksanaan .

sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

c. Sosialisasi dan

implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.

c. Sosialisasi dan implementasi

standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.


satuan pendidikan



• Periksa pelaksanaan .

sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.

2. Sosialisasi dan fasilitasi

implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.

• Sosialisasi dan fasilitasi

implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.


satuan pendidikan




dilaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah

• Pengawasan pelaksanaan

kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.

3. Pengawasan pelaksanaan

kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.


satuan pendidikan

• Surat undangan kegiatan beserta agenda kegiatan.

• Daftar hadir peserta kegiatan • Notulen hasil kegiatan

Laporan hasil akhir kegiatan


dilaksanakan Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah


6

d. SARANA DAN PRASARANA


1.a. Pengawasan terhadap

pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah.

1.a. Pengawasan terhadap

pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

• Derajat pemenuhan standar

nasional tentang sarana dan prasarana

• Bukti fisik sarana dan

prasarana. • Laporan hasil pengawasan

• Periksa apakah sarana dan

prasarana pendidikan menengah telah memenuhi standar minimal

b. Pengawasan

pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

b. Pengawasan pendayagunaan

bantuan sarana dan prasarana pendidikan.



• Bukti fisik sarana dan

prasarana. • Laporan hasil pengawasan


dilaksanakan pengawasan terhadap pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang telah diberikan

2. Pengawasan penggunaan

buku pelajaran pendidikan menengah

2. Pengawasan penggunaan buku

pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal



• Laporan hasil pengawasan


dilakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan menengah dalam pendayagunaan buku pelajaran

e. PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk

1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan

• Tertib administrasi kepegawaian • Dokumen manajemen atau pengelolaan SDM kependidikan mulai dari need

• Periksa kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf


7


pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.

anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

assessment , pengembangan sampai pemberhentian/ pemensiunan

internasional yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan

1.b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.

1.b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya

• Tertib administrasi kepegawaian • Dokumen manajemen atau pengelolaan SDM kependidikan mulai dari need assessment , pengembangan sampai pemberhentian/ pemensiunan

• Periksa realisasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional

2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota.

2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/ kota.


• Periksa realisasi Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota

3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.

3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.


• Periksa Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional

4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.

4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.


• Periksa Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional


8


4.b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan

4.b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.


• Periksa apakah terdapat tenaga pendidik dan kependidikan yang diberhentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan uang berlaku

5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.

5. -

• Tertib administrasi kepegawaian • Dokumen manajemen atau pengelolaan SDM kependidikan mulai dari need assessment pengembangan sampai pemberhentian/ pemensiunan

• Periksa pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah

f. PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN 1) PENILAIAN HASIL BELAJAR


1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

• Kesesuaian dengan standar pendidikan tentang hasil ujian.

• Laporan hasil kegiatan (termasuk laporan penggunaan anggaran).

• Periksa bentuk bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal

2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah

2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah

• Kesesuaian dengan standar pendidikan tentang hasil ujian

• Laporan hasil kegiatan (termasuk laporan penggunaan anggaran)

• Periksa laporan hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi


9


skala provinsi. skala kabupaten/kota pelaksanaan ujian nasional

3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.

3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.

• Kesesuaian dengan standar pendidikan tentang hasil ujian

• Laporan hasil kegiatan (termasuk laporan penggunaan anggaran)

• Periksa biaya yang dialokasikan dalam penyelenggaraan ujian sekolah

2. KESEHATAN a. UPAYA KESEHATAN 1) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota

1. Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi (SE), penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi

1. Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi (SE), penyelelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota

• Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada tahun 2015

• Laporan penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi

• Laporan kajian SE • Laporan investigasi,

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) lintas kabupaten/kota

• Laporan pelatihan teknis SE

• Laporan penyebaran informasi skala

• Laporan penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat Kabupaten/Kota

• Laporan kajian SE • Laporan investigasi, dan

penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten/kota

• Laporan pelatihan teknis SE

• Laporan penyebaran informasi skala Kabupaten/Kota

• Laporan penyampaian laporan berkala penyakit

• Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output)

• Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik

• Menganalisa permasalahan


10

provinsi • Laporan

penyampaian laporan berkala penyakit menular potensial wabah dan laporan insidentil situasi penyakit yang dianggap perlu

• Laporan bimbingan teknis kinerja SE terhadap kabupaten/kota

menular potensial wabah dan laporan insidentil situasi penyakit yang dianggap perlu

• Laporan bimbingan teknis kinerja SE terhadap unit pelaksana teknis kabupaten/kota maupun di masyarakat

2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi

2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota


• Laporan penyusunan dan penepatan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi

• Laporan penyelidikan KLB lintas kabupaten/kota

• Laporan pelatihan teknis pengelola

• Laporan kajian SE • Laporan tata laksana

kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota

• Laporan penyusunan dan penepatan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota

• Laporan penyelidikan KLB skala kabupaten/kota



kasus • Laporan bimbingan

teknis monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksanan teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat





11

• Laporan bimbingan teknis monitoring dan evaluasi

3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi

3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota





kasus yang memerlukan tekhnologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota

• Laporan bimbingan teknis monitoring dan evaluasi





teknis monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksanan teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat




4. Pengendalian operasional, penanggulangan masalah kesehatan, akibat bencana dan wabah skala provinsi

4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota

• Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/kota 100% pada tahun 2015


• Laporan penyelidikan KLB lintas


• Laporan penyelidikan KLB lintas kabupaten/kota

• Laporan pelatihan teknis





12

kabupaten/kota • Laporan pelatihan

teknis pengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksana

kasus yang memerlukan tekhnologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota

• Laporan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi

pengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksana


teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksanan teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat

2) LINGKUNGAN SEHAT


1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi

1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota

• Cakupan pelayanan yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/kota 100% pada tahun 2015

• Laporan penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi


• Laporan kajian ADL • Laporan bimbingan

teknis, monitoring dan evaluasi

• Laporan penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat Kabupaten/Kota


• Laporan kajian ADL • Laporan bimbingan

teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan





13

• Laporan upaya kesehatan lingkungan yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota

penyelenggaraan oleh masyarakat

2. Penyehatan Lingkungan • Cakupan pelayanan yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/kota 100% pada tahun 2015

• Laporan penyusunan rencana kerja operasional pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesling diperumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainya skala propinsi.

• Laporan pembinaan teknis, sosialisasi, advokasi, monev dan pelaporan dalam pemeliharaan daan pengawasan kualitas kesehatan kesehatan lingkungan di perumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan,

• Laporan penyusunan rencana kerja operasinal pemeliharaan dan pengawasan kualitas keslingdiperumahan , rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainya skala Kabupaten/kota.

• Laporan pembinaan teknis, sosialisasi, advokasi, monev dan pelaporan dalam pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di perumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainya skala Kabupaten/kota

• Laporan melaksanakan pelatihan teknis di





14

pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainya skala nasional

• Laporan pelaksanaan pelatihan teknis di bidang kesehatan lingkungan skala provinsi

bidang kesehatan lingkungan skala Kabupaten/kota

3) PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT


1. Penyelenggaraan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk tingkat provinsi

• Pelaksanaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk tingkat kabupaten/kota

• Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada tahun 2010

• Laporan penetapan pedoman teknis tentang surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk

• Laporan pemanfaatan hardware dan software untuk sistim pelaporan surveilans gizi

• Laporan pengendalian kualitas data meliputi pelatihan, penyiapan materi dan pembinaan

• Laporan kesiapsiagaan

• Laporan penetapan pedoman pelaksanaan tentang surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk

• Laporan pemanfaatan hardware dan software untuk sistim pelaporan surveilans gizi

• Laporan pengendalian kualitas data meliputi pelatihan, penyiapan materi dan pembinaan

• Laporan kesiapsiagaan untuk :

Tenaga dan tim Anggaran Logistik Mendistribusikan

makanan formula





15

untuk: Tenaga dan tim Anggaran Logistik Makanan

formula dan obat-obatan untuk bufferstok provinsi

Informasi dan transportasi

• Laporan pengelolaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi meliputi pelaksanaan kegiatan program: PWS-Gizi, SKD-KLB, SKG, PSG

• Laporan pelaksanaan TOT untuk pengelolaan surveilans gizi dan penggunaan hardware/software untuk sistim pelaporan surveilans gizi di tingkat provinsi

• Laporan perlakuan terhadap data:

Dikumpulkan Dicatat Diolah Dilaporkan

dan obat-obatan sampai sasaran

Informasi dan transportasi

• Laporan pengelolaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi meliputi pelaksanaan kegiatan program: PWS-Gizi, SKD-KLB, SKG,PSG.

• Laporan pelaksanaan pelatihan untuk pengelolaan surveilans gizi dan penggunaan hard ware/ software untuk sistim pelLaporan surveilans gizi.

• Laporan perlakuan terhadap data :

Dikumpulkan Dicatat Diolah Dilaporkan Dianalisa Disajikan

• Laporan pelaksanaan SKD-KLB dilakukan kajian epidemiologi bersumber data rutin dan khusus untuk mengidentifikasi ada tidaknya potensi bencana/ ancaman KLB gizi buruk di masyarakat

• Laporan penyebarluasan hasil kajian kepada pengelola program


16

Dianalisa Disajikan

• Laporan pelaksanaan SKD KLB menetapkan kajian epidemiologi bersumber data rutin dan khusus untuk mengidentifikasi ada tidaknya potensi bencana/ ancaman KLB gizi buruk di masyarakat

• Laporan pemberian feedback segera atas hasil kajian

• Laporan koordinasi peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi KLB gizi buruk

• Laporan penyelenggaraan pendistribusian logistik, makanan formula dan obat-obatan ke kabupaten/kota

• Laporan penyelenggaraan, pelaksanaan dalam meningkatkan jaringan kewaspadaan pangan dan gizi

• Laporan pemberian

kesehatan dan pihak lain yang terkait

• Laporan apabila teridentifikasi adanya ancaman KLB, dalam waktu yang secepat-cepatnya memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB kepada program terkait di lingkungan Dinkes/Kab kota

• Laporan respon cepat untuk penanganan kasus.

• Laporan pelaksanaan surveilans ketat jika terjadi KLB

• Laporan tindakan segera KLB-gizi buruk

• Laporan pelaksanaan pendistribusian logistik, makanan formula dan obat-obatan ke sasaran

• Laporan pelaksanaan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi KLB gizi buruk

• Laporan pelaksanaan dan peningkatan jaringan kewaspadaan pangan dan gizi

• Laporan untuk mendapat feedback dan rencana tindak lanjut


17

feedback dan rencana tindak lanjut

• Laporan pemberian pembinaan teknis kepada petugas terkait

• Laporan monev sistem dalam penerapan pelaksanaan pedoman, pendistribusian bantuan dan intervensi yang dilakukan dai lapangan

• Laporan pemberian pembinaan teknis kepada petugas puskesmas dan kader terkait

• Laporan monev sistem dalam penerapan pelaksanaan pedoman, pendistribusian bantuan dan intervensi yang dilakukan di lapangan

2. Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi

• Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota

• Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada tahun 2010

A. Semua balita ditimbang setiap bulan dan naik berat badannya

• Laporan

penyelenggaraan pemantauan pertumbuhan balita (0-5 th) skala provinsi

Formulasi pedoman dan modul pelatihan PP Balita

Sosialisasi pedoman dan modul pelatihan

TOT petugas kabupaten tentang modul

A. Semua balita ditimbang setiap bulan dan naik berat badannya

• Laporan

penyelenggaraan pemantauan pertumbuhan balita (0-5 th) skala Kabupaten/kota

Pembuatan Juknis Penyelenggaraan

PP Balita Sosialisasi Juknis

PP Balita Pelatihan PP Balita

bagi petugas puskesmas dan kader

Distribusi dan maintenance alat dan bahan (KMS,





18

pelatihan PP Balita

Penyediaan alat dan bahan (KMS, dacin, Tripot, ST, alat ukur PB/TB, bahan KIE dan R/R)

Supervisi dan feedback

• Laporan

penyelenggaraan sistim informasi gizi skala provinsi

Pengolahan data hasil penimbangan balita (SKDN, BGM)

Validasi data Analisis Interpretasi Feedback

dacin, Tripot, ST, alat ukur PB/TB, bahan KIE dan R/R)

Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di Posyandu (penimbangan, ploting BB pada KMS, Interpretasi, konseling)

Konfirmasi rujukan balita dengan gangguan pertumbuhan di puskesmas

Konseling pertumbuhan balita di puskesmas dan sarana Yankes lainnya

Supervisi & feedback

Pembuatan Juknis Penyelenggaraan

PP Balita

• Laporan penyelenggaraan sistim informasi gizi skala kabupaten/kota

Pendataan sasaran Balita

Pengumpulan data hasil penimbangan balita (SKDN, BGM)

Pengolahan data


19

hasil penimbangan balita (SKDN, BGM)

Pembuatan balok SKDN di Posyandu dan desa

Diskusi hasil pencapaian SKDN di desa

Validasi data hasil PP balita

Rencana Tindak Lanjut

B. Semua bayi, balita

dan bufas mendapat kapsul vitamin A; semua ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD); semua anak sekolah di daerah endemik mendapat kapsul yodium:

• Laporan pembuatan

Juknis implementasi pedoman pemberian suplementasi /obat gizi

• Laporan pembuatan Juknis pedoman KIE pencegahan & penanggulangan masalah vitamin A, anemia dan GAKY

• Laporan

B. Semua bayi, balita dan bufas mendapat kapsul vitamin A; semua ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD); semua anak sekolah di daerah endemik mendapat kapsul yodium:

• Laporan implementasi

pedoman pemberian suplementasi /obat gizi.

• Laporan implementasi pedoman KIE (pemasaran sosial) distribusi kapsul vitamin A, TTD dan garam beryodium

• Laporan peningkatan kapasitas SDM dalam program suplementasi Kapsul Vitamin A dan TTD pada masyarakat





20

peningkatan kapasitas SDM dalam program suplementasi kapsul vitamin A dan TTD baik pada petugas kesehatan dan lintas sektor

• Laporan advokasi dan sosialisasi program pencegahan dan penanggulangan masalah vitamin A, GAKY dan garam beryodium

• Laporan penyiapan dan penyediaan suplementasi/obat gizi

• Laporan penyediaan biaya operasional distribusi obat gizi

• Laporan penyediaan materi KIE (Vit. A, anemia & garam beryodium)

• Laporan pemantauan dan supervisi Manajemen suplementasi/obat gizi & Implementasi program.

• Laporan sosialisasi program pencega han dan penanggulangan masalah vitamin A, GAKY dan garam beryodium

• Laporan penyediaan suplementasi/obat gizi

• Laporan penyediaan biaya operasional distribusi obat gizi dan sweeping

• Laporan penyediaan materi KIE (Vit A , anemia dan garam beryodium)

• Laporan pemantauan manajemen suplementasi/obat gizi, garam beryodium, dan Implementasi program

C. 80% bayi yang C. 80% bayi yang berusia • Pemeriksaan terhadap


21

berusia 0-6 bulan diberi Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif

• Laporan formulasi

pedoman pelaksanaan peningkatan pemberian ASI

• Laporan sosialisasi PP berkaitan dengan pemberian ASI secara ekslusif dan strategi nasional PMBA

• Laporan pelatihan konseling menyusui

• Laporan pengadaan materi KIE pemberian ASI secara ekslusif dan strategi nasional PMBA

• Laporan pembinaan teknis

• Laporan pemantauan implementasi pemberian ASI dan strategi nasional PMBA

• Pelaporan implementasi pemberian ASI dan strategi nasional PMBA

0-6 bulan diberi Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif


petunjuk teknis peningkatan pemberian ASI

• Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberian ASI

• Laporan pelatihan konseling menyusui

• Laporan pendistribusian materi KIE pemberian ASI secara ekslusif dan strategi nasional PMBA

• Laporan pelaksanaan konseling menyusui

• Laporan pemantauan implementasi pemberian ASI dan strategi nasional PMBA

• Pelaporan implementasi pemberian ASI dan strategi nasional PMBA

laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output)




22

D. Semua bayi dan

anak berusia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) :


pedoman pelaksanaan pemberian MP-ASI

• Laporan sosialisasi pemberian MP-ASI

• Laporan penyusunan materi KIE pemberian MP-ASI

• Laporan pembinaan teknis

• Laporan pemantauan implementasi pemberian MP-ASI

• Pelaporan pemberian MP-ASI

D. Semua bayi dan anak berusia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) :

• Laporan formulasi petunjuk teknis pemberian MP-ASI

• Laporan pelaksanaan pemberian MP-ASI

• Laporan pendistribusian materi KIE pemberian MP-ASI

• Laporan pelaksanaan pemberian MP-ASI (pendataan sasaran, pendistribusian)

• Laporan pemantauan implementasi pemberian MP-ASI

• Pelaporan pemberian MP-ASI




E. Semua Puskesmas dan RS mampu melakukan tatalaksana gizi buruk sesuai dengan standar

• Laporan

penyusunan standar, pedoman dan prosedur

E. Semua Puskesmas dan RS mampu melakukan tatalaksana gizi buruk sesuai dengan standar

• Laporan penyusunan standar, pedoman dan prosedur (manajemen dan teknisi):

Penyelenggaraan pedoman dan standar





23

(manajemen dan teknis) : Penyelenggaraa

n standarisasi, pedoman dan standar teknis, pengendalian & pengawasan skala propinsi

• Laporan

peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan dan masyarakat : Penyelenggaraa

n peningkatan kapasitas SDM (tenaga kesehatan dan masyarakat)

pemantauan pasca pelatihan skala provinsi

• Laporan sosialisasi dan advokasi : Koordinasi,

penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi

pemantauan sosialisasi skala propinsi

• Laporan penyiapan

teknis, pengendalian & pengawasan skala kabupaten/kota

• Laporan Peningkatan

kapasitas SDM tenaga kesehatan dan masyarakat :

Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM (tenaga kesehatan dan masyarakat :

pemantauan pasca pelatihan skala kabupaten/kota

Koordinasi untuk menunjuk calon peserta

Penerapan dan pemanfaatan pengetahuan secara teknis skala kabupaten/kota

• Laporan sosialisasi dan

advokasi: Koordinasi untuk

penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi

Penerapan dan pemanfaatan pengetahuan secara teknis skala


24

dan penyediaan logistik untuk intervensi gizi buruk: penyelenggaraa

n, pendistribusian, pengendalian dan pengawasan mineral mix skala propinsi

• Laporan

penyediaan biaya operasil : Penyelenggaraa

n perencanaan, dan pengawasan skala propinsi

• Laporan penyiapan dan penyebarluasan informasi gizi: pengelolaan,

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi mineral mix, standar, prosedur serta pedoman yang telah dikembangkan untuk skala

kabupaten/kota

• Laporan penyiapan dan penyediaan logistik untuk intervensi gizi buruk:

penyelenggaraan pendistribusian, pengendalian dan pengawasan mineral mix untuk pengguna langsung di rumah sakit – rumah sakit atau Puskesmas RI, TFC atau CFC

• Laporan penyediaan biaya operasional:

Penyelenggaraa, dan pengawasan skala kabupaten/kota

• Laporan penyiapan dan

penyebarluasan informasi gizi:

pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi mineral mix, standar, prosedur serta pedoman yang telah dikembangkan untuk skala kabupaten


25

propinsi. • Laporan

pengelolaan penyebarluasan informasi gizi skala nasional: Pelaksanaan

pedoman, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi gizi skala propinsi

• Laporan pengelolaan

penyebarluasan informasi gizi skala nasionall: • Pelaksanaan

pedoman, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi gizi skala kabupaten/kota

4) PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT


1. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi

1. Penyelenggaraan kesehatan haji skala kabupaten/kota

• Cakupan mendapat pelayanan kesehatan 100% pada tahun 2010

• Laporan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, norma, standar,prosedur, pedoman, juklak dan juknis, SISKOHAT pelayanan kesehatan haji

• Laporan penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan tingkat

• Laporan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur pedoman, juklak dan juknis, SISKOHAT pelayanan kesehatan haji

• Laporan penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan tingkat Kabupaten/Kota

• Laporan penyiapan SDM melalui pelatihan teknis pengelola tingkat





26

provinsi • Laporan

pengembangan SDM pengelola dan tenaga kesehatan haji melalui pelatihan teknis pengelola dan tenaga kesehatan haji tingkat Propinsi

• Laporan distribusi logistik vaksin ke Kabupaten/Kota

• Laporan perekrutan, pelatihan dan penggerakkan petugas TKHD kloter propinsi

• Laporan penyiapan asrama perjalanan ke Embarkasi/ Debarkasi

• Laporan pelaksanaan dan koordinasi operasional kesehatan haji pada perjalanan menuju Embarkasi/ Debarkasi

• Laporan pelaksanaan SISKOHAT kesehatan haji Propinsi

• Laporan pembinaan, pengawasan, pengendalian

Kabupaten/Kota • Laporan distribusi vaksin

meningitis dan sarana prasarana pendukung ke rumah sakit dan puskesmas

• Laporan perekrutan, pelatihan dan penggerakkan petugas TKHD kloter Kabupaten/Kota

• Laporan penyiapan asrama perjalanan ke Embarkasi/Debarkasi

• Laporan pelaksanaan dan koordinasi operasional kesehatan haji pada perjalanan menuju Embarkasi/Debarkasi

• Laporan pelaksanaan SISKOHAT kesehatan haji Kabupaten/kota/Unit pelayanan

• Laporan pembinaan, pengawasan, pengendalian SISKOHAT kesehatan haji Unit pelayanan


27

SISKOHAT kesehatan haji Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu

2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala Kabupaten/Kota

• Cakupan mendapat pelayanan kesehatan 100% pada tahun 2010

• Laporan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, pedoman, juklak dan juknis pelayanan kesehatan dasar, serta sistem rujukan dengan kemampuan pelayanan sekunder dan tersier

• Laporan pengelolaan rujukan sekunder dan tersier tertentu yang membutuhkan pelayanan kesehatan tertentu dengan kompetensi sesuai dengan iptek kedokteran spesialistik dan subspesialistik

• Laporan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan tingkat propinsi dan kabupaten/kota

• Laporan monev pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier

• Laporan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur pedoman, juklak dan juknis pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan dengan kemampuan pelayanan sekunder. Penetapan kebijakan, norma, standar prosedur dan kriteria pelayanan kesehatan berdasar kebijakan provinsi

• Laporan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder

• Laporan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder

• Laporan monev pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder

• Laporan pelaporan, kompilasi data pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder





28

tertentu • Laporan pelaporan,

kompilasi data pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu

3. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi

3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, rawan dan kepulauan skala kabupaten/kota

• Cakupan kunjungan ibu hamil K4

• Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

• Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

• Cakupan pelayanan nifas

• Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

• Cakupan kunjungan bayi • Cakupan desa/kelurahan

Universal Child Immunization (UCI)

• Cakupan pelayanan anak balita

• Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

• Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan.

• Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan

• Laporan penyusunan dan penetapan kebijakan/NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi

• Laporan penyusunan pengembangan rencana upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi

• Laporan sosialisasi, Advokasi dan koordinasi LP, LS, LSM, swasta dan masyarakat terkait kebijakan upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan

• Laporan penyusunan dan penetapan kebijakan/ NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota

• Laporan penyusunan pengembangan rencana upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota

• Laporan sosialisasi, Advokasi dan koordinasi LP, LS, LSM, swasta dan masyarakat terkait kebijakan upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota

• Laporan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal,





29

setingkat. • Cakupan peserta KB

Aktif • Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit.

• Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

• Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

• Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus di berikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/kota

• Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi


30

daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi

• Laporan fasilitasi dan penyelenggaraan pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi

4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan

4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan

• Cakupan pelayanan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai NSPK

a. Registrasi sarana kesehatan :

• Laporan pemberian rekomendasi registrasi rumah sakit

• Laporan registrasi laboratorium kesehatan kelas pratama, sarana radiologi diagnostik, UTD Pembina;

• Laporan monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi;

• Laporan pembinaan registrasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah

a. Registrasi sarana kesehatan :

• Laporan registrasi praktek mandiri tenaga medis dan keperawatan, keterapian fisik, praktek berkelompok tenaga medis dan keperawatan, keterapian fisik, rumah bersalin, klinik umum/spesialis, sarana radiologi diagnostik, UTDC,

• Laporan monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan wilayah kerja kabupaten/kota;





31

kerja provinsi b. Akreditasi sarana

kesehatan: • Laporan

pelaksanaan akreditasi praktek mandiri tenaga medis dan keperawatan, praktek berkelompok tenaga medis dan keperawatan, rumah bersalin, klinik umum/spesialis

• Laporan bimbingan dan pengawasan akreditasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi

• Laporan pemberian rekomendasi akreditasi sarana kesehatan

• Laporan monitoring dan evaluasi akreditasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi.

b. Akreditasi sarana kesehatan:

• Laporan pengajuan permohonan untuk akreditasi sarana kesehatan

• Laporan monitoring dan evaluasi akreditasi sarkes di wilayah kabupaten/kota




c. Sertifikasi sarana kesehatan:

• Laporan pemberian

c. Sertifikasi sarana kesehatan:

• Laporan usulan

• Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan


32

rekomendasi permohonan sertifikasi penetapan/peningkatan kelas RS & Laboratorium kesehatan tingkat Propinsi

• Laporan pengawasan di tingkat Provinsi

permohonan sertifikasi penetapan/peningkatan kelas RS & labkes Tk Kabupaten/kota

• Laporan monitoring dan evaluasi sertifikasi di tingkat kabupaten/kota

(output) • Membuktikan

kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik


5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah

5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi

• Cakupan pendirian sarana kesehatan

• Laporan rekomendasi izin mendirikan sarana kesehatan

• Laporan rekomendasi izin penyelenggaraan

• Laporan monitoring dan evaluasi

• Laporan rekomendasi izin mendirikan sarana kesehatan

• Laporan rekomendasi izin penyelenggaraan

• Laporan monitoring & evaluasi




5.b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara

5.b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara

• Cakupan pendirian sarana kesehatan

• Laporan penetapan izin mendirikan, setelah mendapat rekomendasi Departemen Kesehatan Laporan

pemberian izin penyelenggaraan

Laporan pengawasan

Laporan rekomendasi izin mendirikan

Laporan rekomendasi izin

• Laporan Usulan izin mendirikan sarana kesehatan

• Laporan monitoring dan evaluasi

• Laporan penetapan izin mendirikan

• Laporan penetapan izin penyelenggaraan





33

penyelenggaraan Laporan

pengawasan

b. PEMBIAYAAN KESEHATAN 1) PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT


1.a. Pengelolaan/ penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi

1.a. Pengelolaan/ penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal

• Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

• Laporan pengelolaan/ penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi

• Laporan pengelolaan/ penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal




1.b. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan)

1.b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan)

• Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masayarakat miskin 100% pada tahun 2015

• Laporan bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional :

a. Laporan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, norma, standar,prosedur, pedoman, juklak dan juknis bidang

• Laporan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional :

a. Laporan pelaksanaan kebijakan, norma, standar,prosedur, pedoman, juklak dan juknis bidang jaminan pemeliharaan kesehatan.

b. Laporan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan





34

jaminan pemeliharaan kesehatan.

b. Laporan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan tingkat provinsi.

c. Laporan penetapan sasaran kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan tingkat provinsi

d. Laporan penetapan paket pemeliharaan jaminan pemeliharaan kesehatan provinsi

e. Laporan penetapan jaringan PPK jaminan pemeliharaan kesehatan provinsi

f. Laporan penetapan Badan Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan

kesehatan tingkat kabupaten/kota.

c. Laporan penetapan sasaran kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan tingkat kabupaten/kota

d. Laporan penetapan paket pemeliharaan jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten/kota

e. Laporan penetapan jaringan PPK jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten/kota.

f. Laporan penetapan Badan Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten/kota

g. Laporan penetapan sumber dan alokasi pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten/kota

h. Laporan penetapan besaran iuran/premi jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten/kota

i. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan jaminan pemeliharaan


35

provinsi g. Laporan

penetapan sumber dan alokasi pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan provinsi

h. Laporan penetapan besaran iuran/premi jaminan pemeliharaan kesehatan provinsi

i. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan

j. Laporan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan advokasi jaminan pemeliharaan kesehatan

k. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jaminan

kesehatan j. Laporan pelaksanaan

koordinasi, sosialisasi dan advokasi jaminan pemeliharaan kesehatan

k. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jaminan pemeliharaan kesehatan


36

pemeliharaan kesehatan

c. SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN 1) PENINGKATAN JUMLAH MUTU DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN


1. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi

1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis

• Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan strategis

• Laporan Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatanstrategis skala provinsi: Mengumpulkan

data keadaan tenaga kesehatanstrategis di Provinsi

Menghitung kebutuhan tenaga kesehatan strategis di wilayah Propinsi

Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan strategis ke Pusat

• Laporan pelaksanaan kebijakan/pedoman pelaksanaan :

Laporan

• Laporan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten:

Mengumpulkan data keadaan tenaga kesehatan strategis

Menghitung kebutuhan tenaga kesehatan strategis di wilayah kabupaten/kota

Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan strategis ke propinsi





37

pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan strategis melalui pendidikan tenaga kesehatan strategis sesuai kebutuhan

2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi

2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten/kota

• Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan

• Laporan penetapan jenis tenaga kesehatan makro skala provinsi

• Laporan penyusunan jenis tenaga kesehatan makro skala provinsi/kabupaten/kota

• Laporan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala provinsi/kabupaten/kota

• Laporan penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala provinsi/kabupaten/kota

• Laporan pemberian bantuan/bimbingan teknis (kepada

• Laporan penetapan jenis tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota.

• Laporan penyusunan jenis tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota

• Laporan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

• Laporan penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas





38

Pemda kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala provinsi

• Laporan penyusunan pedoman pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen pengembangan karir, pola/sistem remunerasi, sistem insentif, sistem manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, distribusi dan sistem infomasi tenaga kesehatan makro skala provinsi

• Laporan koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala provinsi

• Laporan koordinasi dalam pengadaan tenaga kesehatan strategis skala provinsi khususnya untuk jenis tenaga

• Laporan pemberian bantuan/ bimbingan teknis (technical assistance) dalam menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas)

• Laporan pengelolaan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen pengembangan karir, pola/sistem remunerasi, sistem insentif, sistem manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, distribusi dan sistem tenaga kesehatan makro skala kabupaten/kota

• Laporan koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota

• Laporan koordinasi dalam pengadaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota khususnya untuk jenis tenaga yang tidak


39

yang tidak tersedia (tidak diproduksi) di daerah setempat

• Laporan pemberian bantuan pemerintahan daerah kabupaten/kota secara teknis (technical assisstance) dalam melaksanakan berbagai kebijakan/pedoman pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala nasional (pada/antar berbagai jenjang pemerintahan) yang tepat guna.

• Laporan penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan monev monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala provinsi

• Laporan bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi

tersedia (tidak diproduksi) di daerah setempat

• Laporan pemberian bantuan kecamatan secara teknis (technical assisstance) dalam melaksanakan berbagai kebijakan/pedoman pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota (pada tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna.

• Laporan penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan monev pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala kabupaten/kota pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat institusi, misalnya RS, puskesmas.

• Laporan bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi pendayagunan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota (pada/antar tingkat wilayakecamatan dan tingkat


40

pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala provinsi (pada/antar berbagai jenjang pemerintahan di daerah) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan.

• Laporan penyusunan kebijakan pelaksanaan

organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan.

• Laporan penyusunan kebijakan pelaksanaan

3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi

3. Pelatihan teknis skala kabupaten/kota

• Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan

• Penyelenggaraan diklat teknis & fungsional standar nasional dan lokal

• Pembinaan diklat teknis dan fungsional

• Pengendalian diklat teknis & fungsional melalui akreditasi pelatihan

• Evaluasi diklat tingkat propinsi

• Penyelenggaraan diklat teknis & fungsional standar lokal

• Pengendalian diklat teknis & fungsional

• Evaluasi diklat tingkat kabupaten/kota




4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan

4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan

• Cakupan jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi, terakreditasi dan bersertifikat

• Koordinator Pelaksanaan proses sertifikasi.

• Pelaksana proses registrasi bagi tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi dengan mengeluarkan STR

• Bersama dengan Organisasi Profesi tingkat Propinsi

• Pelaksanaan proses lisensi/ijin tenaga kesehatan

• Menerbitkan Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Kerja bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki STR

• Bersama dengan Organisasi Profesi tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan





41

melaksanakan pembinaan dan pengawasan profesi di tingkat propinsi

pembinaan dan pengawasan profesi tingkat Kabupaten /Kota

5. Pemberian

rekomendasi izin tenaga kesehatan asing

5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan asing

• Cakupan jumlah tenaga kesehatan asing yang mendapat izin praktek

• Penilaian kelayakan pelayanan kesehatan (sarana dan TKKA)

• Menyiapkan rekomendasi izin penggunaan TKKA

• Melakukan pembinaan dan pengawasan TKKA

• Membuat laporan berkala tentang kegiatan TKKA

• Pembinaan dan pengawasan TKKA

• Membuat Laporan.




d. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1) KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUT OBAT DAN KETERJANGKAUAN HARGA OBAT SERTA PERBEKALAN KESEHATAN


1. Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi

1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota

• Cakupan jumlah ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan vaksin

• Laporan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin di tingkat provinsi

• Laporan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin di tingkat kabupaten / kota

• Laporan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan,





42

• Laporan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala provinsi

• Laporan perencanaan estimasi kebutuhan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin untuk pelayanan kesehatan dan program skala provinsi

• Laporan pengadaan penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin sektor publik, yang menjadi tanggung jawab Provinsi yaitu buffer stock, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi

• Laporan pendistribusian obat, alat kesehatan,

standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten / kota

• Laporan perencanaan estimasi kebutuhan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin untuk pelayanan kesehatan dan program skala kabupaten/kota

• Laporan pengadaan penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin sektor publik, yang menjadi tanggung jawab Kabupaten/kota yaitu obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota

• Laporan pendistribusian obat, alat kesehatan reagensia dan vaksin tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan skala kabupaten Laporan Penyimpanan Melakukan


43

reagensia dan vaksin tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan skala provinsi

• Laporan penyimpanan sesuai dengan persyaratan untuk menjamin kualitas obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang akan digunakan

• Laporan advokasi penggunaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin secara rasional dengan penerapan pelayanan kefarmasian

• Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang dilaksanakan oleh kabupaten / kota

penyimpanan sesuai dengan persyaratan untuk menjamin kualitas obat,alat kesehatan,reagensia dan vaksin yang akan digunakan

• Laporan penggunaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin secara rasional dengan penerapan pelayanan kefarmasian

• Laporan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya


44

2. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II

2.a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan

• Cakupan jumlah ketersediaan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan

• Tersedianya data dan informasi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi tingkat propinsi

• Pemberian Sertifikat Sarana Produksi Perusahaan Rumah Tangga yang memproduksi alkes dan PKRT Kelas II tertentu

• Laporan Melakukan koordinasi dan pelatihan pengambilan contoh alat kesehatan dan PKRT Kelas I, kosmetika, makanan minuman hasil industri rumah tangga, obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional

• Laporan Melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan dan mengatasi KLB akibat pencemaran makanan dalam skala provinsi

• Laporan Tersedianya data

• Tersedianya data dan informasi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi tingkat kabupaten / kota

• Memberikan penyuluhan dan rekomendasi dalam rangka pemberian sertifikat sarana produksi kepada perusahaan rumah tangga yang memproduksi alkes/PKRT Kelas II tertentu

• Laporan Melakukan pengambilan contoh alat kesehatan dan PKRT Kelas I, kosmetika, makanan minuman hasil industri rumah tangga, obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional

• Laporan Melakukan pengawasan dan pengambilan sampling rangka pencegahan dan mengatasi KLB akibat pencemaran makanan dalam skala kabupaten / kota

• Tersedianya data dan informasi keamanan, mutu dan manfaat





45

dan informasi keamanan, mutu dan manfaat sediaan farmasi dan alat kesehatan tingkat provinsi

sediaan farmasi dan alat kesehatan tingkat kabupaten/kota

2.b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi

• Cakupan jumlah ketersediaan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan

• Laporan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi IKOT, kosmetika golongan C, alat kesehatan dan PKRT Kelas B dan C, makanan dan minuman industri rumah tangga

• Laporan Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi IKOT, kosmetika golongan C, alat kesehatan dan PKRT Kelas B dan C, makanan dan minuman industri rumah tangga




2.c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga

• Cakupan jumlah ketersediaan makanan minuman teregistrasi produksi rumah tangga

• Laporan Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga

• Laporan Melakukan pembinaan dan pengendalian penerbitan sertifikat laik sehat bagi produsen makanan minuman siap saji

• Laporan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam rangka penggunaan

• Laporan Pelaksanaan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga

• Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Keamanan makanan minuman dalam rangka Sertifikasi Produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga

• Laporan Menerbitkan sertifikat laik sehat bagi produsen makanan minuman siap saji

• Laporan Melakukan pengawasan dan





46

bahan tambahan yang dilarang termasuk cemaran mikroba patogen dalam makanan minuman produksi rumah tangga skala provinsi

pengendalian dalam rangka penggunaan bahan tambahan yang dilarang termasuk cemaran mikroba patogen dalam makanan minuman produksi rumah tangga skala kabupaten / kota

2.d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I

• Cakupan jumlah ketersediaan alat kesehatan dan PKRT Kelas I

• Laporan supervisi pelaksanaan pemberian sertifikat sarana produksi perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT Kelas I tertentu

• Laporan pemberian sertifikat penyuluhan dalam rangka pemberian sertifikat sarana produksi kepada perusahaan rumah tangga yang memproduksi alat kesehatan/PKRT kelas I tertentu

• Laporan sertifikat Kelas I sarana produksi kepada perusahaan rumah tangga yang memproduksi alkes / PKRT Kelas I tertentu




3.a. Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK)

3.a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (I KOT)

• Cakupan jumlah izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)

• Pemberian rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi

• Pemberian rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional

• Pemberian rekomendasi Izin Produksi Kosmetika

• Pemeriksaan setempat bersama

• Pemeriksaan setempat sarana produksi kosmetika golongan C

• Pemeriksaan setempat sarana bersama dengan provinsi

• Pemeriksaan setempat sarana bersama provinsi

• Pemeriksaan setempat sarana dalam rangka pemberian rekomendasi





47

dengan Kabupaten/kota

• Rekomendasi sertifikasi sarana produksi Alkes dan PKRT Kelas Bdan C

• Pemberian rekomendasi izin Industri Bahan Baku Farmasi

• Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi

• Pemeriksaan setempat bersama dengan Kabupaten/kota

• Pemberian rekomendasi izin PAK

• Pemberian Rekomendasi dalam rangka pemberian izin importir produsen

• Pemberian Rekomendasi dalam rangka pemberian izin importir Terdaftar

• Pemberian rekomendasi dalam rangka pemberian izin importir /eksportir obat narkotika,

• Pemeriksaan setempat sarana dalam rangka pemberian rekomendasi

• Pemeriksaan sarana dalam rangka pemberian rekomendasi

• Pemberian rekomendasi ijin distribusi untuk cabang dan Sub PAK berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sarana

• Melakukan Bindalwas Industri Rumah Tangga dan PKRT

• Monitoring dan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT tingkat kabupaten/kota


48

psikotropika dan prekursor farmasi

• Pemberian izin distribusi untuk Cabang dan Sub PAK

• Koordinasi pelaksanaan Bindalwas Industri Rumah Tangga Alkes dan PKRT

• Pelaksanaan dan koordinasi monitoring dan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT tingkat provinsi

2.b. Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT

3.b. Pemberian izin apotik, toko obat

• Cakupan jumlah izin PBF Cabang,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA...LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR NOMOR 8 TAHUN 2009 TANGGAL 28 JANUARI 2009 1 A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN a. KEBIJAKAN 1)

Documents