MENINGKATKAN KERJASAMA BILATERAL INDONESIA …ikahan.com/wp-content/uploads/2013/01/Taskap-Gould... · akibat lobi domestik anti kekejaman terhadap hewan). Syukurlah juga, para ...

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA A

MENINGKATKAN KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-

AUSTRALIA BIDANG PERDAGANGAN DAN LITBANG AGRARIA

GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN KEDUA

NEGARA

DALAM RANGKA KEMANDIRIAN KEDUA BANGSA

Oleh :

JOHN L. GOULD, BProfStud, MA BRIGJEN (Australia) NRP.326678

KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP) PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN XLVIII

LEMHANNAS RI TAHUN 2012

i

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan

kekuatan dan kesehatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan

penyusunan makalah Taskap ini dengan judul: “MENINGKATKAN

KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA BIDANG

PERDAGANGAN DAN LITBANG AGRARIA GUNA MEMPERKUAT

KETAHANAN PANGAN KEDUA NEGARA DALAM RANGKA

KEMANDIRIAN KEDUA BANGSA”.

Makalah ini adalah salah satu persyaratan akademis bagi Peserta

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVIII Tahun 2012 di

Lemhannas RI. Berkat dorongan, perhatian dan kesabaran dari Tutor

Taskap Mayor Jenderal (TNI) Endang Hairudin, ST, MM, serta masukan dari

rekan-rekan peserta PPRA XLVIII, makalah ini dapat diselesaikan kurang-

lebih tepat pada waktunya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu.

Saya sangat menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna,

lagipula dirumuskan dalam jangka waktu yang terbatas oleh seorang

peserta mancanegara, dan masih banyak hal yang memerlukan perbaikan

untuk penyempurnaan. Oleh karena itu koreksi serta saran-saran konstruktif

dari semua pihak akan selalu saya terima dengan sangat senang hati.

Menyadari kekurangan-kekurangan tersebut, maka harapan besar

saya adalah makalah ini akan dapat menjadi salah satu referensi tentang

hubungan bilateral Indonesia dan Australia dan bagaimana cara untuk

meningkatkan kerjasama kita supaya kinerjanya lebih baik dan, akibatnya,

kemakmuran serta kemandirian kedua negara kita turut makin kuat.

Jakarta, November 2012

Penulis

JOHN L. GOULD, BProfStud, MA

BRIGJEN (Australia) NRP.326678

ii

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOHN L. GOULD Pangkat : BRIGJEN (Australia)

Jabatan : Peserta Lemhannas RI PPRA XLVIII (No Urut 39)

Instansi : Angkatan Darat Australia

Alamat : Defence Section, Kedubes Australia di Jakarta Jl. H.R. Rasuna Said, Kav 15-16 Jakarta Selatan, 12940

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVIII

tahun 2012 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.

b. Apabila ternyata sebagian tulisan Taskap ini terbukti tidak asli

atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan

seperlunya.


Penulis



iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................. i PERNYATAAN KEASLIAN ....................................................................... ii

DAFTAR ISI .............................................................................................. iii

BAB I. PENDAHULUAN 1. Umum ............................................................................ 1 2. Maksud dan Tujuan ....................................................... 5

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut ........................................ 6 4. Metode dan Pendekatan ................................................ 8

5. Pengertian-pengertian ………........................................ 8

BAB II. LANDASAN PEMIKIRAN 6. Umum ............................................................................ 11 7. Paradigma Nasional (Indonesia, Australia) ................... 11

8. Peraturan Per-UU-an yang Terkait................................. 18 9. Landasan Teori .............................................................. 24 10. Tinjauan Kepustakaan……………………...…..………… 26

BAB III. KONDISI KERJASAMA BILATERAL BIDANG PERDAGANGAN DAN LITBANG AGRARIA SAAT INI

11. Umum ........................................................................... 29

12. Implementasi Kerjasama Bilateral Bidang Perdagangan dan Litbang Agraria saat ini ………………….. 32

13. Implikasi Kerjasama Bilateral Bidang Perdagangan dan Litbang Agraria Terhadap Ketahanan Pangan Dan Kemandirian Bangsa…….….............................................….. 37

14. Permasalahan yang Dihadapi ....................................... 39

BAB IV. PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

15. Umum ........................................................................... 46 16. Perkembangan Lingkungan .......................................... 47

17. Perkembangan Regional .............................................. 50

iv

18. Perkembangan Nasional (Indonesia, Australia) ........... 53

19. Peluang dan Kendala ................................................... 60

BAB V. KONDISI KERJASAMA BILATERAL BIDANG PERDAGANGAN DAN LITBANG AGRARIA YANG DIHARAPKAN

20. Umum ........................................................................... 64

21. Kondisi Kerjasama Bilateral Bidang Perdagangan dan Litbang Agraria yang diharapkan ……………………..………. 66

22. Kontribusi Kerjasama Bilateral Bidang Perdagangan dan Litbang Agraria Terhadap Ketahanan Pangan dan Kemandirian Bangsa ............................................................. 70

23. Indikator Keberhasilan Kerjasama Bilateral Bidang Perdagangan dan Litbang Agraria ……………………............ 73

BAB VI. KONSEPSI PENINGKATAN KERJASAMA BILATERAL RI-AUS BIDANG PERDAGANGAN DAN LITBANG AGRARIA AGAR MEMENUHI TARAF COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP (CSP)

24. Umum ........................................................................... 75 25. Kebijakan ...................................................................... 76

26. Strategi ......................................................................... 77 27. Upaya ........................................................................... 81

BAB VII. PENUTUP 28. Kesimpulan ................................................................... 93

29. Saran ............................................................................ 96

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ DP 1

DAFTAR LAMPIRAN : 1. Alur Pikir 2. Pola Pikir 3. Gambaran Ekonomi, Indonesia dan Australia (fact Sheets)

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Indonesia dan Australia merupakan negara tetangga yang unik,

dengan sistem politik, ekonomi, agama, ideologi nasional, pengalaman

sejarah serta identitas bangsa yang sangat berbeda, bahkan kadang-

kadang bertentangan, sehingga pernah dipantau “tidak ada dua negara

tetangga di dunia ini yang lebih berbeda daripada Australia dan Indonesia”

“And that message is very clear and simple: Australia and Indonesia have a great future together. We are not just neighbors, we are not just friends. We are strategic partners. We are equal stake-holders in a common future, with much to gain if we get this relationship right, and much to lose if we get it wrong.” (…) The prospects of Australia and Indonesia are indeed bright and exciting. But these impressive [economic] statistics need to be reflected in our Partnership. (… ) we need to do better to harness these economic benefits. We need to encourage our private sectors to do more business with one another.

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI Pidato kepada Parlemen Australia, 10 Mar 2010

[http://www.presidenri.go.id/index.php/eng/pidato/2010/03/10/1353.html, diakses 27 Agu 12]

"We want to work with Indonesia to help solve the pressures associated with food shortages in our region. In Australia, I have issued a fresh challenge: that with greater investment in our agriculture sector, we could be the food bowl for Asia. And I acknowledge that Indonesia has also announced an intention to boost its own food production to meet its own needs and also to export. Together, there is scope for Australia and Indonesia to form a mutually beneficial trading supply chain that can provide consumers in the region and around the world the access and choice they need. This means capacity-building in both countries. It means lifting the ability of Indonesia to produce its own food for its own people and to have it done by people producing that food and earning the incomes that go along with that. And that’s our commitment to Indonesia as a partner; as a friend."

Craig Emerson MP, Australian Minister for Trade and Competitiveness Pidato kepada Jakarta Foreign Correspondents' Club, 22 Mar 2012

[http://trademinister.gov.au/speeches/2012/ce_sp_120322.html, diakses 8 Agu 12]

2

oleh mantan Menlu Australia Gareth Evans. 1 Kendati agak berbeda,

sebagai negara-negara tetangga, tentu saja Indonesia dan Australia pantas

berusaha agar menjalin kemudian menjaga sebuah hubungan yang

konstruktif, terbuka, bersifat saling menolong, menghormati dan saling

memahami kepentingan satu sama lain. Kurang lebih deskripsi tersebut

cukup akurat tentang sifat hubungan kedua negara kita tingkat makro

belakangan ini—yakni mendekati konsep Strategic Partners—walaupun

sejarah mencatat antara cukup banyak interaksi yang positif tetap ada

momen-momen tertentu juga dimana hubungan kita menghadapi tantangan

tertentu (contohnya, krisis Timor Timur tahun 1999, kasus pelanggaran

wilayah kedaulatan RI oleh pilot dan penumpang pesawat ringan di Merauke

tahun 2008-092, kesulitan penanganan para imigran gelap / pencari suaka

kasus Ocean Viking tahun 20093, dan kasus Live Cattle 2011 dimana

pemerintah Australia secara sepihak menghentikan pengeksporan sapi

akibat lobi domestik anti kekejaman terhadap hewan). Syukurlah juga, para

pemimpin politik di Indonesia dan Australia belakangan ini agak positif dan

aktif terhadap perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas hubungan

bilateral kita—dalam semua bidang termasuk urusan kerjasama ekonomi,

yang mencakup urusan Ketahanan Pangan.

Ketahanan Pangan tersebut merupakan isu yang makin sentral dan

penting bagi setiap bangsa dan negara, dan kini diakui kebanyakan pihak

maupun organisasi internasional sebagai salah satu komponen kunci

terhadap Ketahanan Nasional dan Human Security (selain keamanan-

pertahanan umum, ketahanan energi dll). Lagipula dengan adanya krisis

pangan dunia 'Price Shock' pada tahun 2006-08 di mana ongkos-ongkos

komoditi pangan sedunia meloncat drastis akibat beberapa penyebab

termasuk cuaca kering ekstrim dan kenaikan ongkos minyak4, maka tidak

terherankan bahwa PBB (khususnya Food and Agriculture Organization-nya,

FAO), Uni Eropa, Non-Aligned Movement (NAM), OECD, APEC, G20 serta

1 Dalam bahasa Inggeris, 'No two neighbours anywhere in the world are as comprehensively unalike as Australia and Indonesia'. Dalam Evans, G. dan Grant, B., Australia's Foreign Relations In the World of the 1990s, Melbourne University Press, 1991, hlm.184 2 Lihat artikel di Jakarta Globe, 'Merauke Five' back in Australia After Nine-month Legal Battle for Freedom, 24 Juni 2009 [http://www.thejakartaglobe.com/home/merauke-five-back-in-australia-after-nine-month-legal-battle-for-freedom/314245, diakses 15 Okt 2012]. 3 http://en.wikipedia.org/wiki/MV_Oceanic_Viking [diakses 16 Okt 2012]. 4 http://en.wikipedia.org/wiki/2007–2008_world_food_price_crisis [diakses 15 Okt 2012].

3

kebanyakan lembaga internasional terdepan yang lain telah mengeluarkan

pernyataan, kebijakan serta perhatian banyak terhadap urusan Ketahanan

Pangan.

Republik Indonesia sebagai negara agraria dan maritim dengan

budaya pertanian yang mendalam serta iklim dan SDA yang melimpah

sedang menyadari tantangan Ketahanan Pangan ini, dilihat dengan data

resmi yang mencatat adanya 13% daripada jumlah bangsa yang tergolong

'sangat rawan pangan'5, dan dengan ketentuan prioritas tinggi yang Bapak

Presiden sedang memberikan kepada tantangan Ketahanan Pangan

dengan dicanangkannya sebagai Prioritas Pembangunan Nasional urut

kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2009-2014. Perumusan kebijakan Indonesia terhadap Ketahanan

Pangan menitik-beratkan pendekatan Swasembada Pangan kepada lima

komoditas unggul sekaligus terwujudnya Kedaulatan Pangan agar Indonesia

kelak serba mandiri dalam menentukan produksi, konsumsi serta kebijakan

pangannya. Dan rencana induknya akan pembangunan ekonomi yakni

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

2011-2025 (MP3EI) pula cukup mengalamatkan urusan peningkatan

produksi serta distribusi pangan, terutama gagasan Food Estates.

Australia juga tidak puas dengan keadaan Ketahanan Pangannya,

namun Australia diakui sebagai salah satu negara pengekspor pangan

terbesar di dunia (nomor enam di belakang Amerika Serikat, Brazil, China,

Kanada, dan Argentina). 6 Akibatnya, pemerintah Australia baru

mengeluarkan sebuah draf Buku Putih National Food Plan7, yang bertujuan

mengatur kembali hubungan antara pemerintah dan industri-industri

makanan, menciptakan konteks segmen ekonomi pangan agar lebih

berdaya saing di panggung dunia dan lebih berkelanjutan soal sumber daya

tanah dan air. Dan Australia juga terus berjuang dengan urusan

keterjangkauan, dimana masih ada satu dalam setiap delapan orang

5 Hermanto, Dr. Ir., ceramah kepada PPRA XVLIII, Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional, Jakarta, 28 Maret 2012 6 Lihat situs Reuters [http://in.reuters.com/article/2008/04/18/trade-wto-food-idINL1835607720080418, diakses 15 Okt 12] 7 Australian Department of Agriculture and Fisheries (DAFF), (2012), National Food Plan Green Paper, 2012 [http://www.daff.gov.au/nationalfoodplan/national-food-plan [diakses 30 Sep 12]

4

Australia yang tergolong miskin (pendapatan tahunan kurang dari $18,000)

yang cenderung berarti gizi keluarga tersebut tidak seimbang dan optimal.8

Kemudian pantas ditanyakan, apakah kedua negara kita dapat saling

membantu dalam urusan Ketahanan Pangan secara holistik, daripada

bekerjasama bidang pangan melalui perdagangan yang berpedoman

keuntungan belaka? Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Gillard

dalam pertemuan resminya pada Nopember 2011 telah bersetuju untuk

sedini mungkin memulaikan negosiasi merumus sebuah Indonesia-Australia

Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-A CEPA),9 juga setuju

untuk berusaha meningkatkan perdagangan bilateral di antara kedua negara

agar mencapai nilai perdagangan sebanyak dolar Australia (AUD) $15

milyar sebelum tahun 2015 (dibandingkan dengan AUD$13,8 milyar pada

tahun anggaran 2010-11).

Dari segi kepentingan nasionalnya, Australia menilai ada ruang gerak

dan peluang-peluang bagi para investor bisnis yang ingin menanamkan

modal di Indonesia, agar meningkatkan tingat investasi dari AUD$5,3 milyar

pada tahun 2010-11 menjadi lebih bermakna (mengingat pada 2010-11,

Indonesia merupakan mitra dagang dengan Australia pada urutan ke-empat

terbesar di konstelasi ASEAN; Singapore sebagai nomor satu!). Sekarang

ada pengakuan dari Canberra bahwa hubungan ekonomi bilateral tidak

sebagus bidang-bidang kerjasama lain, dan harus diperhatikan agar menjadi

lebih kuat dan signifikan. Dari segi kepentingan nasional Indonesia, melalui

kacamata Tannas, Indonesia ingin menciptakan "stabilitas ekonomi yang

sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi

nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat

yang adil dan merata".10 Hemat penulis, ada cukup banyak tumpang-tindih

kepentingan di sini.

Jika kita pandai, kerjasama yang baru/enhanced dapat memberikan

sumbangsih besar terhadap kegiatan dan program bidang Pangan dan

Ketahanan Pangan di kedua negara kita . Contoh-contoh yang praktis tidak

8 Laporan oleh Australian Council of Social Services (ACOSS), Okt 2012 [http://www.abc.net.au/news/2012-10-14/poverty-getting-worse/4312488, diakses 15 Okt 2012] 9 Situs internet Kemlu Australia [http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia_brief.html, diakses 17 Mei 2012] 10 Pokja BS Geostrategi dan Ketahanan Nasional (2012), naskah Modul 1-3 Konsepsi Ketahanan Nasional, Jakarta, 2012, hlm.55

5

terlalu sulit dibayangkan, misalnya, Australia agak unggul soal produksi

gula, ternak hidup dan potong, bahkan beras pada skala luas dan modern.

Betapa bagusnya apabila kerjasama Indonesia-Australia bidang agraria

diatur agar memprioritaskan upaya-upaya dalam sektor tersebut, dengan

tujuan membantu upaya RI menjadi lebih bagus lagi (bahkan

mandiri/swasembada) dalam penghasilan bahan-bahan pokok ini. Dan

sebaliknya, agar Indonesia yang mahir dengan pertanian umbi-umbian

misalnya membantu Australia mendiversifikasikan diet orang Australia agar

menghindari masalah obesitas dan diabetes, atau membantu Australia

mendirikan sektor pertanian buah-buahan tropis yang lebih menarik dan laris

daripada buahan tropis terbatas yang ada di pasar Australia sekarang. Atau

lebih berani lagi, bayangkan jika perusahan Indonesia mendirikan PT agraria

di Australia dengan lahan luas untuk produksi kedelai secara skala besar

dan modern-produktif (mengingat kedelai adalah jenis tanaman sub-tropis),

lalu dikirim ke Indonesia untuk pengolahan secara murah dan sesuai selera

bangsa. Kesimpulannya, potensi kerjasama tampaknya ada.

Mencermati latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang

harus dicarikan upaya pemecahannya secara komprehensif integralistik

adalah : "BAGAIMANA PENINGKATAN KERJASAMA BILATERAL

INDONESIA-AUSTRALIA BIDANG PERDAGANGAN DAN LITBANG

AGRARIA GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN KEDUA

NEGARA DALAM RANGKA KEMANDIRIAN KEDUA BANGSA?"

2. Maksud dan Tujuan a. Maksud. Penulisan makalah ini adalah untuk memberikan

gambaran tentang dinamika kerjasama perdagangan dan litbang

agraria saat ini di antara Indonesia dan Australia, kemudian potensinya

akan peningkatan serta cara-cara agar potensi tersebut tercapai guna

kepentingan Ketahanan Pangan kedua negara dalam rangka konsepsi

strategic partners (mitra strategis) yang telah dicanangkan oleh kedua

pemimpin bangsa.

6

b. Tujuan. Makalah ini bertujuan untuk memberikan sumbangan

pemikiran kepada para pemimpin politik maupun kementerian/birokrasi

di Indonesia dan Australia, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan

dalam menentukan kebijakan pengembangan program kerjasama

perdagangan dan litbang agraria, terutama dalam perundingan I-A

CEPA kini dan ke depan.

3. Ruang Lingkup dan Sistematika a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup penulisan Taskap ini dibatasi

pada permasalahan yang terkait dengan peningkatan kerjasama

bilateral Indonesia-Australia bidang peradagangan dan litbang agraria

(yakni tidak mencakup secara spesifik sektor perikanan, atau

penanaman modal) guna memperkuat Ketahanan Pangan kedua

negara dalam rangka Kemandirian kedua Bangsa, dengan sistematika

sebagai berikut :

b. Sistematika. Penulisan makalah ini disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

1) BAB I : Pendahuluan. Merupakan bagian awal penulisan,

dalam bab ini diuraikan secara singkat tentang latar belakang

permasalahan, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan

tata urut penulisan, metode dan pendekatan serta pengertian-

pengertian yang dianggap relevan dalam materi penulisan.

2) BAB II : Landasan Pemikiran. Bab ini membahas dasar-

dasar pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam

menyusun makalah dan digunakan sebagai instrumental input

dalam pemecahan persoalan, berupa paradigma nasional

Indonesia (yang meliputi Landasan ldiil Pancasila, Landasan UUD

Negara RI 1945 dan amendemennya, Landasan Visional

Wawasan Nusantara, Landasan Konsepsional Ketahanan

Nasional, dan Landasan Operasional peraturan perundang-

undangan yang terkait) maupun Australia (Landasan Idiil

7

Konstitusi Australia 1900 [diamandemen 1906, 1910, 1928, 1946,

1967 dan 1977], dan Landasan Operasional peraturan

perundang-undangan yang terkait), teori-teori yang relevan, lalu

tinjauan pustaka.

3) BAB III : Kondisi Perdagangan dan Kerjasama Litbang Agraria Indonesia-Australia Saat Ini, merupakan bagian analisa

pertama. Pada bab ini dibahas tentang kondisi perdagangan dan

kerjasama litbang agraria bilateral Indonesia-Australia saat ini,

dan implikasinya terhadap mewujudkan Ketahanan Pangan

masing-masing negara, serta mengindentifikasikan permasalahan

yang dihadapi (pokok-pokok persoalan).

4) BAB IV : Perkembangan Lingkungan Strategis. Sebagai

bagian analisa kedua, bab ini diuraikan tentang perkembangan

lingkungan strategis yang mencakup Lingkungan Global,

Lingkungan Regional, dan Lingkungan Nasional (baik Indonesia

maupun Australia), berikut Peluang dan Kendala yang

mempengaruhi bidang perdagangan dan kerjasama litbang

agraria khususnya terhadap tercapainya Ketahanan Pangan di

Indonesia dan Australia secara terpisah maupun kolektif.

5) BAB V : Kondisi Perdagangan dan Kerjasama Litbang Agraria Indonesia-Australia yang Diharapkan dan Indikator Keberhasilannya. Bab ini sebagai analisa ke-tiga, membahas

tentang perdagangan dan kerjasama litbang agraria Indonesia-

Australia yang diharapkan, kontribusinya terhadap Ketahanan

Pangan di kedua negara dalam rangka kemandirian kedua

bangsa, serta indikator keberhasilan.

6) BAB VI : Konsepsi Peningkatan dan Kerjasama Bilateral Indonesia-Australia Bidang Perdagangan dan Litbang Agraria agar memenuhi Taraf Comprehensive Strategic Partnership (CSP). Pada Bab yang terbesar ini diuraikan

konsepsi mewujudkan peningkatan terhadap kerjasama bidang

perdagangan dan litbang agraria antara Indonesia dan Australia

menjadi sebuah program yang menyeluruh, berpandangan jauh

8

serta komplementatif guna mewujudkan Ketahanan Pangan

dalam rangka Kemandirian Bangsa, yang berisikan kebijakan

yang ditempuh, strategi-strategi yang diterapkan dan pelbagai

upaya yang dilakukan secara terperinci dan preskriptif.

7) BAB VII : Penutup. Dalam Bab ini berisi tentang

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan beberapa saran

yang dikemukakan.

4. Metode dan Pendekatan Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah deskriptif analitis,

yakni menyajikan data maupun informasi yang berkaitan dengan materi

permasalahan, sekaligus analisis yang didasarkan pada tinjauan

kepustakaan (library research), internet, dan masukan lisan dari para

pejabat bidang perdagangan dan litbang di Kedutaan Besar Australia di

Jakarta, serta sejauh mungkin menerapkan pendekatan komprehensif,

integral dan holistik dengan menggunakan pisau analisis Ketahanan

Nasional.

5. Pengertian-pengertian Agar menghindari perbedaan persepsi, dalam makalah ini

dicantumkan beberapa pengertian sebagai berikut :

a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati

dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau

pembuatan makanan atau minuman.11

11 UU No.7 Tahun 1996 ttg Pangan, Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 68 Tahun 2002 ttg Ketahanan Pangan, Pasal 1 ayat (2).

9

b. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi

rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,

baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.12

c. Kemandirian Bangsa adalah keadaan dimana bangsa dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat atau bangsanya sendiri atau tidak

tergantung pada bangsa lain, sehingga mampu menentukan tujuan

dan cita-cita sendiri, mengelola sumber kekayaan alam (SKA) dan

manusianya sendiri serta mampu menentukan kebijakan sendiri

untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

d. Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang

dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara

lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud

dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara

individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu

negara dengan pemerintah negara lain.13

e. Litbang Agraria. Penelitian dan Pembangunan (Litbang)

Agraria di taskap ini berarti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

oleh pihak pemerintahan maupun swasta apakah oleh para ahli,

teknisi ataupun praktisi yang merupakan perumusan teori, penelitian,

pengujicobaan dll agar bidang pangan (food) dan agraria (non-food

plant and other living matter) menjadi lebih produktif secara

berkelanjutan, lebih sehat dan lebih aman.

f. Mitra Strategis (Strategic Partners). Sepengetahuan penulis,

belum ada definisi dari Strategic Partners yang baku. Namun,

menurut pengamat politik asal Brazil, Antonio Lessa (2010)14, Mitra

Strategis adalah hubungan politik dan ekonomi berprioritas tinggi

yang saling mengisi dan didirikan atas kumpulan hasil dari hubungan

12 PP No.68 Tahun 2002 ttg Ketahanan Pangan, Pasal 1 ayat (1). 13 Definisi dari http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional [diakses 15 Okt 12] 14 Lessa, Antonio Carlos, (2010), Brazil’s strategic partnerships: an assessment of the Lula era (2003-2010), Jurnal Revista Brasileira de Política Internacional. No.53 (special edition), hlm.119

10

bilateral sebelumnya yang luas (“priority political and economic

relations, reciprocally compensating, established on the basis of an

accumulation of bilateral relations of a universal nature.")

g. Rencana Pangan Nasional (National Food Plan). Rencana

tersebut adalah rencana strategis dan holistik yang mewujudkan

integrasi antara kebijakan-kebijakan terkait produksi, distribusi serta

konsumsi pangan dan program-program aksi yang menghasilkan

tiga dimensi itu, agar suatu negara (di sini Australia, tetapi juga bisa

bermaksud Indonesia) bertahan sebagai pemasok pangan yang

terhandalkan, berkelanjutan, produktif dan mempunyai daya tahan,

di mana pangan yang dihasilkan tersebut bergizi, aman dan

harganya terjangkau.

11

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum Penting di sini untuk membahas konteks teoretis pemikiran untuk

makalah ini serta mengerti acuan-acuan hukum dan regulasi nyata yang

akan mempengaruhi konsepsi nanti atas Comprehensive Strategic

Partnership Indonesia-Australia bidang perdagangan dan litbang agraria,

lagipula karena taskap ini membahas konteks di dua negara yang agak

berbeda. Kerjasama bilateral sangat bergantung pada aktor-aktor yang

mampu memahami dan berempati dengan konteks, kepentingan serta

harapan pihak yang kedua itu. Jika situasi Indonesia dan Australia dilihat,

pendekatan Ketahanan Pangan dan pendekatan ekonomi secara garis

besar cukup berbeda satu sama lain, peranan pemerintahan urusan pangan,

peranan sektor-sektor swasta, bahkan semangat terhadap sistem

perdagangan dunia juga cukup berbeda. Maka sebelum kita dapat

membahas realita tentang keadaan saat ini (Bab III) kemudian memikirkan

tentang perumusan potensial sebagai solusi menuju paradigma yang lebih

baik (Bab VI), adalah sangat penting bahwa kita mengerti konteks landasan

masing-masing negara agar mengerti pola pikir, batas hukum serta aspirasi

kedua-duanya. Intisarinya, inilah suatu upaya untuk mengerti ‘batas ruang

gerak’ bagi ekspansi kerjasama bilateral kita.

7. Paradigma Nasional

a. Indonesia Falsafah Pancasila merupakan landasan idiil dalam

penyelenggaraan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pancasila

terdiri dari lima nilai luhur, di mana nilai-nilai tersebut dianggap sesuai

national character dan urat-berakar dalam bangsa Indonesia sendiri

hasil penggalian dan introspeksi yang panjang lebar oleh founding

12

fathers Indonesia modern dalam perumusan dasar negara menjelang

dan setelah mencapai kemerdekaan. 15 Dalam penyelenggaraan

Negara, Pancasila memiliki peran sebagai dasar negara, sebagai

ideologi nasional, serta sebagai falsafah pandangan hidup bangsa,

sehingga digunakan sebagai landasan idiil dalam pelaksanaan

pembangunan di segala bidang. Implementasi nilai-nilai Pancasila

diyakini para pemimpin Indonesia dapat menggerakkan pemerintah

dan masyarakat untuk mendukung program peningkatan produksi

pangan nasional. Dengan menganut ide ’ekonomi kerakyatan’ sebagai

perpanjangan dari sila ’keadilian sosial bagi seluruh bangsa Indonesia’

maka Pancasila menjadikan pendekatan sektor agraria Indonesia lebih

berbasis kooperatif dan memihak ke BUMN daripada komersial /

swasta masal (seperti Multi National Corporations [MNC] di negara-

negara agraria lain). Dan fokus Pancasila terhadap kesatuan dan

persatuan Indonesia sangat mewarnai dan mendorong ide-ide

Ketahanan Pangan berbasis Swasembada Pangan dan Kemandirian

Pangan, daripada Ketahanan Pangan berbasis pendekatan ekonomi

keunggulan komparatif / pasar bebas (yakni menghasilkan komoditi-

komoditi yang unggul saja dan ekspor kelebihan produksi meraih

devisa, sekaligus mengimpor pangan yang lebih

murah/gampang/mungkin diproduksi di luar negeri). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

(UUD’45) merupakan landasan konstitusional bangsa dan negara

Indonesia dalam menjalankan kehidupan nasionalnya. UUD’45

merupakan hukum dasar tertulis, yang mengikat setiap warga dan

aparatur negara Indonesia serta menjadi pedoman pokok dalam

kehidupan nasional. Pasal-pasal UUD’45 memberikan arahan lebih

terperinci tentang bagaimana melaksanakan Pancasila dan dijadikan

acuan bagi berbagai aturan pelaksanaan dibawahnya. Sebagai

sumber hukum tertinggi maka UUD’45 juga dijadikan acuan dalam

pelaksanaan pemerintahan. Dikaitkan dengan Ketahanan Pangan

maka tujuan keberadaan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum

15 Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayama, (2010), Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara,, Erlannga, PT Erlannga, Jakarta, hlm.152

13

dalam preambule UUD’45 sangat erat kaitannya, spesifiknya dengan

ketentuan hak untuk berkehidupan yang layak yang diamanatkan

dalam Pasal 27 Ayat (2), bahwa setiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan

relevan juga adalah Pasal 33 tentang ide ‘ekonomi

kerakyatan/kekeluargaan’ dimana ditetapkan bahwa "cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara". 16 Jadi, dalam merumuskan

konsepsi peningkatan terhadap perdagangan dan litbang agraria

bilateral Indonesia-Australia harus berdasarkan (atau paling, tidak

bertentangan secara spesifik dengan) landasan konstitusional UUD’45

tersebut.

Wawasan Nusantara (Wasantara) dijadikan landasan visional

sekaligus Wawasan Nasional bangsa Indonesia dengan

mempertimbangkan pandangan geopolitik Indonesia, sejarah

perjuangan dan kondisi sosial budaya Indonesia. Wasantara

dirumuskan sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang

berlandaskan Pancasila, tentang diri dan lingkungannya serta tanah

airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya

yang beragam dan dinamis, dengan mengutamakan kesatuan wilayah

Indonesia, sekaligus tetap berusaha untuk menghargai kebhinnekaan

dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Wawasan Nasional Indonesia tersebut, seperti halnya

Wawasan Nasional di negara lain, bersifat khas, terutama disebabkan

keciri-khasan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di

dunia. Dan Wasantara dikembangkan di sini sebagai suatu "doktrin

dasar nasional dalam penyelenggaraan negara, untuk mendorong

(motivate), merangsang (drive), dan memedomani (orientate)

penyelenggara negara dan masyarakat madani (civil society) untuk

berinteraksi, dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa

Indonesia." 17 Dengan demikian, sudah pasti Wasantara relevan

terhadap strategi Ketahanan Pangan RI, khususnya upaya untuk

16 UUD’45, Pasal 33 Ayat (2). 17 Pokja Geopolitik dan Nusantara, op.cit., hlm.15

14

meratakan keterjangkauan pangan di seluruh pelosok negara maupun

menghandalkan keunggulan agraria di tempat tertentu secara

sistematis demi manfaat semua bangsa di tempat yang lain. Ketahanan Nasional (Tannas) merupakan landasan konsepsional

bangsa Indonesia; suatu “dinamika bangsa (...) mengandung

kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi

dan mengatasi segala Tantangan/Ancaman/Hambatan/Gangguan

(TAHG) baik dari dalam negeri maupun luar, untuk menjamin identitas,

integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan

mencapai tujuan nasional”.18 Pada hakekatnya, Tannas merupakan

suatu “konsepsi di dalam pengaturan dan penyelenggaraan

kesejahteraan serta keamanan di dalam kehidupan nasional." 19

Metode umum dalam merumuskan Tannas memakai sistem per-gatra-

an meliputi unsur-unsur geografi, demografi, sumber kekayaan alam

(SKA), ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan

keamanan (Hankam). Tannas itu yang paling melatar-belakangi

konsepsi Ketahanan Pangan pemerintah RI berbasis Swasembada

Pangan dan Kedaulatan Pangan daripada pendekataan ekonomi

liberal yang murni (yakni keseimbangan antara ekspor dan impor

secara bebas dan terbuka).

Secara kolektif, Pancasila, UUD’45, Wasantara dan Tannas

merupakan Paradigma Nasional (ditambah dengan ide ‘Bhineka

Tunggal Ika’ dan NKRI, menjadi ‘batu bangun’ Wasantara juga).

Secara praktis, dampaknya Paradigma Nasional tersebut terhadap

pendekatan para pemimpin nasional dan daerah terhadap kebijakan

dan manajemen pangan ditafsirkan penulis seperti contoh-contoh ini :

(1) Dalam aspek ketersediaan pangan, penerapan prinsip-prinsip

Paradigma Nasional Indonesia barangkali berkembang seperti :

bantuan pemerintah agar produksi domestik ditingkatkan berdasarkan

kondisi potensi SDM dan SKA yang ada (tidak diserahkan saja kepada

pasar bebas, yang cendurung menghindari penanaman modal besar

18 Pokja BS Geostrategi dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI, naskah Modul 1-3, Konsepsi Ketahanan Nasional, Jakarta, 2012, hlm.11 19 Lemhannas RI, Kewiraan Untuk Mahasiswa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm.63

15

yang non-produktif untuk sekian tahun); pengadaan cadangan pangan

akan dilaksanakan secara rajin dan seksama agar menghindari potensi

ancaman kelaparan (demi melindungi segenap warga bangsa);

pengimporan pangan yang arif dan menyeimbangi kepentingan suplai

bagi komponen konsumen (yaitu makanan dengan harga terjangkau)

dengan kepentingan petani (yaitu agar harga jual panen tidak

dirongrong oleh impor yang sangat murah contohnya). (2) Dalam

aspek keterjangkauan pangan : jaringan distribusi nasional dijamin

oleh negara; perdagangan/pemasaran diawasi pemerintah agar

kepentingan komersial tidak memanipulasikan harga makanan (seperti

kelakuan cartel); dan dengan bantuan berbentuk subsidi atau hibah

sembako bagi komponen bangsa yang betul-betul tidak mampu. (3)

Dalam aspek konsumsi pangan : usaha keras pemerintah pusat dan

pemda-pemda turut membantu jaminan mutu gizi serta kuantitas

makanan seperti pembagian benih unggul, kerjasama bilateral dengan

negara sahabat, kerjasama dengan LSM yang kompeten dan integritas

tinggi seperti World Food Program (WFP) dan Food and Agriculture

Organization (FAO); dengan adanya program-program serta sosialisasi

untuk menganeka-ragamkan kembali pola makanan dan selera bangsa

agar makanan tradisional diindahkan kembali daripada pergeseran

pola makanan terus-menerus kepada nasi putih, mie dan makanan

asing.

Secara kesimpulan, esensi pendekatan Indonesia tersebut

dimengerti di dunia luas sebagai suatu paradigma yang agak

interventif/proteksionis, memihak langsung kepada para produsen

(petani, peternak, nelayan) dengan menghandalkan subsidi-subsidi

daripada bentuk investasi yang lain (infrastruktur makro atau litbang

misalnya).

b. Australia Ideologi (sebagai landasan idiil) di Australia merupakan sesuatu

yang agak tersirat, dan sebenarnya tidak muncul secara formal dalam

Undang-Undang Dasar Commonwealth of Australia tahun 1900

(sebagaimana diamandemen). Walau demikian, falsafah praktis

16

Australia dimengerti sebagai Liberalisme. Dengan demikian, ‘Ideologi

nasional’ Australia, pandangan filsafat, dan tradisi politik semua

berdasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah prinsip

utama dalam kehidupan bernegara, berpolitik dan bermasyarakat.

Paham liberalisme menolak adanya pembatasan terhadap hak-hak

individu, khususnya dari pemerintah ataupun dari agama (namun, tidak

berarti kebebasan tanpa batas sama sekali; tetap ada hukum positif).

Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas,

ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise)

yang relatif bebas, dan suatu sistem hankam yang transparan dan

serba dikontrol oleh pemimpin politik sipil, serta menolak adanya

pembatasan terhadap pemilikan individu. Lebih lanjut dan secara riil,

ide ‘Liberalisme’ di Australia dihidupkan secara praktis dengan

beberapa nilai dan kelakuan yang menyokong cara hidup berbangsa :

menghormati kesetaraan nilai; kehormatan dan kebebasan individu;

kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan beragama dan

pemerintah sekuler (penduduk Australia juga bebas untuk tidak

memeluk agama sama sekali); dukungan atas demokrasi parlementer

dan negara hukum; kesetaraan di bawah hukum; kesetaraan pria dan

wanita; kesetaraan kesempatan; kedamaian; semangat egalitarianisme

yang mencakup toleransi, saling hormat-menghormati dan rasa kasih

sayang kepada mereka yang sedang dalam kesulitan.20

Sistem politik Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal.

Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan

berserikat, dan supremasi hukum, di mana lembaga-lembaga politik

Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan

beberapa aspek dari model Inggeris dan Amerika Utara.

Persemakmuran Australia didirikan pada tahun 1901 ketika bekas

koloni Inggeris ini---kini enam negara bagian---sepakat untuk menjadi

sebuah federasi. Semenjak berdirinya negara federal tersebut,

Australia telah berhasil mempertahankan sistem politik liberal

demokratis yang stabil dan tetap tunduk dalam Wadah

20 Lihat penjelasan yang lebih terperinci pada situs Kedutaan Besar Australia di Jakarta [http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/australia.html, diakses 14 Okt 2012]

17

Persemakmuran. Kubu-kubu politik di Australia tidak banyak, dengan

aliran konservatif (Liberals dan Nationals), aliran progresif (Labor dan

Democrats), aliran pelestarian lingkungan hidup (Greens), serta para

politikus independen. Australia memiliki undang-undang dasar tertulis (sebagai

landasan konstitutional). UUD Australia 1901 merumuskan tanggung

jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri,

perdagangan, pertahanan dan imigrasi. Pemerintah-pemerintah

tingkat Negara Bagian serta Teritori bertanggungjawab atas semua

urusan yang tidak diserahkankan kepada Persemakmuran, dan

mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggungjawab.

UUD Australia menjabarkan kekuasaan pemerintah dalam tiga bagian-

--legislatif, eksekutif dan yudikatif---tetapi menegaskan bahwa anggota

eksekutif harus juga anggota legislatif (politikus yang dipilih oleh rakyat

menjadi wakil umum dulu; bukan dipilih oleh Perdana Menteri dari

bangsa luas). Pada kenyataannya, parlemen mendelegasikan

wewenang penyusunan undang-undang yang luas kepada eksekutif.21 Australia tidak mencanangkan suatu landasan visional yang

formal (seperti Ketahanan Nasional di Indonesia), melainkan semua

pihak politik pada umumnya mempromosikan slogan 'a free, fair and

prosperous nation'. Kemakmuran tersebut (prosperity) sangat

tergantung pada sukses tidaknya ekonomi Australia dalam kegiatan

perdagangan global. Australia memiliki salah satu sistem

perekonomian yang cukup kuat di panggung dunia walau jumlah

penduduk hanya 23 juta jiwa, kompetitif, terbuka, sekaligus tidak tanpa

tantangan. Australia menganut paham kapitalis liberal dalam sistem

perekonomiannya. Yang menjadi pendukung utama kemajuan

perekonomian Australia adalah Usaha Kecil Menengah (UKM)

daripada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 22 Dalam segmen

agraria, petani kesatuan keluarga adalah tulang punggungnya, dengan

21 Ibid. 22 Australia sadar akan betapa vitalnya keberadaan UKM ini. Tercatat terjadi peningkatan 58% jumlah tenaga kerja dalam jangka waktu 6 tahun terakhir dan 30% peningkatan hasil produksi Australia. Sebanyak 1,2 juta UKM di Australia mempekerjakan 3,3 juta orang, dan pertumbuhan jumlahnya UKM adalah 3,5% per tahun.

18

asosiasi dan kooperatif sebagai wadah untuk beberapa komoditas, dan

MNC untuk komoditas tertentu yang lain.

Kebijakan perdagangan Pemerintah Australia diarahkan kepada

peningkatan kegiatan ekonomik di segmen dimana Australia

mempunyai competitive advantage (keunggulan relatif), penciptaan

lapangan kerja, dan perolehan transaksi perdagangan yang adil bagi

Australia di pasar internasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk

memperluas lapangan kerja, memperluas pilihan bagi konsumen, dan

meningkatkan standar kehidupan yang lebih tinggi bagi seluruh

masyarakat Australia.

Secara kesimpulan, esensi pendekatan Australia tersebut

dimengerti di dunia luas sebagai suatu paradigma yang agak non-

interventif, tidak memihak kepada para produsen di atas kepentingan

para konsumen, menghindari subsidi-subsidi dasar agar malah dapat

menanamkan modal terhadap infrastruktur makro dan litbang, dan

sanggup melihat Ketahanan Pangan lebih penting daripada konsep

Swasembada dan Kedaulatan Pangan (yakni, tidak terlalu peka

terhadap impor komoditas pangan, sepanjang tidak mengancam

kesehatan sistem hayati melalui ancaman wabah hewan dan

tanaman). Secara terbuka, Pemerintah Australia mengumumkan

pengertian yang fundamental itu: The Australian Government believes a market-based policy approach remains the best way to help Australian food businesses take advantage of future opportunities. The open nature of the Australian economy encourages businesses to be efficient, innovate and compete on world markets.23

8. Peraturan dan Perundangan yang Terkait

a. Indonesia. 1) UU No.37 tahun 1999 ttg Hubungan Luar Negeri. Politik

Luar Negeri RI menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan

untuk kepentingan nasional, dan dilaksanakan melalui diplomasi

yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif,

teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes

23 DAFF (2012), op.cit., hlm.4

19

dalam pendekatan. Penting bagi subyek taskap ini, Menlu RI

mempunyai wewenang atas pembentukan/pengesahan Perjanjian

Internasional (Pasal 13-15).

2) UU No.32 tahun 1997 ttg Perdagangan Berjangka Komoditi, memandang bahwa "dalam era globalisasi dan

perdagangan bebas yang penuh persaingan, Perdagangan

Berjangka Komoditi sebagai sarana pengelolaan risiko harga

serta tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan

mempunyai peranan strategis dalam mewujudkan sistem

perdagangan nasional yang efisien dan efektif."24

3) Rancangan UU Pengganti UU No.7 tahun 1996 ttg Pangan, yang disahkan DPR RI tanggal 18 Okt 2012,

mengamanatkan bahwa pangan harus senantiasa tersedia

secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam. Harganya

pun harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk

mencapai semua itu, Indonesia harus mendorong produksi

pangan secara mandiri dan mendiversifikasi jenis pangan lokal.

Sistem pangan nasional harus bisa memberikan perlindungan

bagi produsen maupun konsumen. Kehadiran UU Pangan ini

sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia berkehendak mengatur

kedaulatan, kemandirian, dan Ketahanan Pangan sendiri di atas

pendekatan yang lain.

4) PP No.68 tahun 2002 ttg Ketahanan Pangan menegaskan

bahwa pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan dari produksi

dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah berusaha

mengoptimalkan semua potensi yang ada di dalam negeri,

termasuk sektor kehutanan untuk mencukupi kebutuhan pangan

nasional. PP ini barangkali akan dirumus kembali sebagai

respons terhadap RUU Pangan baru.

5) Peraturan Presiden No.83 tahun 2006 ttg Dewan Ketahanan Pangan, mengurus fungsi dan tujuan pokok DKP

24 Preambule dari UU No.32 Tahun 1997, dari situs BPKP RI [www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/470.bpkp, diakses 16 Oct 2012]

20

tersebut, tanggung jawab pejabat/peserta, modalitas pekerjaan,

dll.

6) UU No.17 tahun 2007 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Menurut dokumen

Bangnas induk ini, tujuan jangka panjang resmi RI tentang

Ketahanan Pangan adalah:25 Sistem Ketahanan Pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan Ketahanan Pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

7) PP No.5 tahun 2010 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20010-2014. Dan lebih aktual

lagi, menurut RPJMN 20010-14 tujuan jangka menengah resmi

tentang Ketahanan Pangan adalah: 26 Peningkatan Ketahanan Pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian terbesar 3,7% per tahun dan indeks nilai tukar petani sebesar 115-120 pada 2014.

Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi paling tidak 30

program (usaha unik) sebagai manifestasi riil pekerjaan terhadap

pencapaian tujuan tersebut.

8) PP No.32 tahun 2011 ttg Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, sekarang

merupakan semacam 'turbo boost' terhadap pembangunan

jangka waktu panjang dengan menitik-beratkan ekonomi pada

sektor dan wilayah tertentu dimana penanganan pemerintah

secara khusus dengan insentivisasi sekaligus menyederhanakan

birokrasi / proses perizinan (yaitu de-bottlenecking) diperkirakan

akan sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,

dan sebagai akibat, memajukan keadaan pembangunan

25 Bappenas RI (2005), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-20025, Jakarta, hlm.58 26 Pokja Sismennas Lemhannas RI PPRA XLVIII Tahun 2012, Sismennas, Modul 4 Starbangnas 2010-2014, hlm.30 (versi online)

21

Indonesia secara keseluruhan. Tujuan makro MP3EI soal

pangan dijelaskan sebagai berikut:27 Dengan melihat dinamika global yang terjadi serta memperhatikan potensi dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya yang ada di Indonesia, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dalam kerangka MP3EI, Indonesia perlu memposisikan dirinya sebagai basis Ketahanan Pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral serta pusat mobilitas logistik global.

Secara nyata terhadap bidang pangan, MP3EI memberikan

perhatian langsung terhadap sektor 'pertanian' dan sektor

'kelautan' (merupakan dua sektor dari '8 Program Utama').

Kemudian, untuk komoditi-komoditi dan kegiatan spesifik yang

terkait pangan ada: makanan/minuman, kakao, peternakan,

pertanian/pangan, perikanan dan kelapa sawit (sebagai beberapa

di antara '22 Kegiatan Ekonomi Utama') yang akan ditargetkan.

Jika sukses, tentu Ketahanan Pangan Indonesia bagian

ketersediaan akan ditingkatkan dengan adanya MP3EI ini. Dan

secara tidak langsung, upaya-upaya MP3EI lain berpotensial

memantapkan sistem-sistem transportasi nasional (yakni

membantu efek distribusi buat pangan), serta meningkatkan

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (yakni rakyat pada

umumnya lebih makmur maka seharusnya lebih mampu membeli

makanan yang cukup kualitas, kuantitas dan gizi).

9) UU No.16 tahun 1992 ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bertujuan untuk (1) mencegah masuknya hama dan

penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan

organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke

dalam wilayah negara Republik Indonesia; (2) mencegah

tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan

penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan

karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara

Republik Indonesia; (3) mencegah keluarnya hama dan penyakit

hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia; dan (4)

mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari organisme

27 Presiden RI, PP No.32 Tahun 2011, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Jakarta, 20 Mei 2011, lampiran, hlm.4

22

pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik

Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.

10) UU No.25 tahun 2007 ttg Penanaman Modal. Pemerintah

menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi

penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian

nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. UU

ini mengatur bagaimana persyaratan, batas-batas dan

pewaspadaan terhadap modal asing per sektor, di mana

beberapa sektor agak terbuka, sedangkan beberapa yang lain

(termasuk agraria) tidak terlalu terbuka bagi pemodal asing.

11) UU 18/2009 ttg Peternakan dan Kesehatan Hewan; UU 18/2004 ttg Perkebunan; UU 13/2010 ttg Hortikultura; PP 18/2010 Usaha Budidaya Tanaman; semua merupakan undang-

undang teknis tentang sektor agraria tertentu, yang wajib

dipertimbangkan serta dipatuhi dalam upaya-upaya untuk

meningkatkan kerjasama bilateral bidang perdagangan dan

litbang agraria kita.

b. Australia 1) Buku Putih tentang Hublu dan Perdagangan Australia (2003).28 Menjelaskan kepentingan dan Strategi Australia dalam

Hubungan Luar Negeri serta perdagangan, dengan bagian

hubungan bilateral dengan Indonesia pada Bab 5-nya.

2) UU-UU Karantina dan Impor/Ekspor (Quarantine Act 1908, Export Control Act 1982, Imported Food Control Act 1992). Dinas Pemeriksaan dan Karantina Australia (Australian

Quarantine and Inspection Service, AQIS) menangani ketiga UU

tersebut dengan tujuan untuk melindungi status kesehatan

manusia, hewan dan tanaman Australia dan untuk menjaga akses

28 http://homepage.ntu.edu.tw/~lbh/ref/Statandyearbook/others/32.pdf, diakses 14 Okt 2012.

23

komoditas ekspor agraria Australia ke pasar-pasar global.29

3) Buku Hijau tentang Rencana Pangan Australia (National Food Plan) (2012).30 Merupakan draf rencana strategis pangan

pertama yang pernah diterbitkan oleh pemerintah nasional

Australia, dengan fungsi untuk menerima umpan balik bangsa

sebelum menerbitkan sebuah Buku Putih (sumber kebijakan

tertinggi) pada tahun 2013 yang akan : (1) mengidentifikasikan

lalu mencegah risiko terhadap Ketahanan Pangan Australia; (2)

memberikan sumbangan terhadap urusan Ketahanan Pangan

dunia; (3) menurunkan hambatan terhadap suplai makanan yang

aman dan bergizi bagi bangsa Australia; (4) menjaga serta

meningkatkan SKA yang merupakan landasan produksi pangan;

(5) mendorong daya saingnya serta produktivitas sistem produksi

dan distribusi pangan Australia, termasuk melalui litbang, sains

dan inovasi; (6) mengurangi pagar-pagar perdagangan (trade

barriers) yang dihadapi perusahan makanan/pangan dalam

negeri maupun di luar negeri; dan (7) memberikan sumbangsih

ekonomi, lowongan kerja serta kesehatan bermasyarakat di

wilayah-wilayah pedesaan Australia. Penting bagi taskap ini, Bab

9 membicarakan ide-ide tentang kerjasama luar negeri, termasuk

bidang perdagangan dan litbang, serta bantuan/hibah.

4) Buku Putih ‘Australia in the Asia Century’ (2012), mencanangkan kehendak pemerintah Australia untuk

meningkatkan kembali upaya-upaya bilateral dan multilateral

dengan negara-negara Asia, sebagai respons terhadap semakin

pentingnya Asia di panggung dunia secara hankam dan ekonomi.

Sebagai langkah awal, pemerintah Australia akan melaksanakan

perumusan strategi kerjasama bilateral ('country strategies')

dengan lima negara yang dianggap paling penting: China, India,

Indonesia, Jepang, Korea Selatan. Upaya-upaya yang mungkin

termasuk : peningkatan terhadap jumlah diplomat serta konsulat

29 http://www.daff.gov.au/aqis/quarantine/legislation [diakses 14 Okt 2012] 30 http://www.daff.gov.au/nationalfoodplan/national-food-plan

24

yang berada di kawasan Asia; peningkatan terhadap hubungan

orang-kepada-orang; peningkatan terhadap kerjasama badan

teknologi/sains dll.31

9. Landasan Teori

a. Teori Ekonomik. Adam Smith (1723-1790) merupakan bapak

ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya, yaitu teori

yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu

barang.32 Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari

dua segi yaitu pertumbuhan output total (GNP) dan pertumbuhan

penduduk. Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori

pembangunan ekonomi Smith yang meningkat daya produktifitas

tenaga kerja. Smith menghubungkan kenaikan itu dengan

meningkatnya keterampilan pekerja, penghematan waktu dalam

memproduksi barang, dan penemuan mesin yang sangat menghemat

tenaga.

b. Teori Perdagangan. Menurut Darwanto,33 ada ide dasar David

Ricardo: Teori Comparative Advantage berdasarkan nilai tenaga kerja

(teori labor value). Harga suatu barang ditentukan oleh jumlah waktu

(jam kerja) yang diperlukan untuk memproduksinya. Menurutnya,

perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan

komparatif antar negara. Ricardo berpendapat bahwa keunggulan

komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi

barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada

negara lainnya. Adapun Teori cost comparative advantage (labor

efficiency): Negara memperoleh manfaat perdagangan internasional

jika melakukan spesialisasi produksi dan ekspor barang yang

diproduksi relatif lebih efesien. Lalu, ada Model Perdagangan

31 http://asiancentury.dpmc.gov.au [diakses 11 Nop 2012] 32 http://www.investopedia.com/articles/economics/08/adam-smith-economics.asp#axzz2DcmA1M7O [diakses 29 Nop 2012] 33Darwanto, M.Si. FE UNDIP, Teori Perdagangan Internasional, Absolute Advantage, [http://eprints.undip.ac.id/960/1/Present_AA-CA_Dar1.pdf, diakses 15 Okt 2012]

25

Hecksher-Ohlin34, yang mencoba memberikan penjelasan mengenai

penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori

Hecksher-Ohlin menyatakan penyebab perbedaaan produktivitas

karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki

(endowment factors) oleh masing-masing negara, sehingga

selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang

dihasilkan. Oleh karena itu teori modern Hecksher-Ohlin ini dikenal

sebagai ‘The Proportional Factor Theory'. Selanjutnya negara-negara

yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam

memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk

kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara

akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor

produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya.

c. Teori Diplomasi. Diplomasi adalah seni dan praktek

bernegosiasi oleh seseorang/pihak/kelompok yang biasanya mewakili

sebuah negara, mengurus urusan lintas-negara seperti budaya,

ekonomi, perdagangan atau hankam. Biasanya, diplomasi dianggap

sebagai cara memperoleh keuntungan dengan pendekatan yang halus,

secara absolut ataupun secara 'saling mengisi' ('win-win'). Anehnya,

diakui juga bahwa teori-teori diplomasi dan hubungan internasional

sebenarnya kurang banyak atau baku (contoh, intisari dari esai

terkenal Martin Wright pada tahun 1966 berjudul 'Mengapa tidak ada

Teori International?' 35 ). Walau demikian, menurut Stuart Murray

(Universitas Bond, Australia),36 ada tiga kategori besar dari dunia teori

diplomasi: Tradisional; Berkembang (Nascent), dan Inovatif. Para

Tradisionalis terfokus kepada kesentralan posisi negara dan instansi

diplomasi formal sebagai subyek dan obyek daripada diplomasi.

Sedangkan para pemegang teori Nascent lebih mengajukan ide bahwa

34 Darwanto, S.E., M.Si. FE UNDIP, Teori, Kritik dan Perbaikan, [http://eprints.undip.ac.id/789/1/Model_Perdagangan_HO_Darwanto.pdf, diakses 16 Oct 2012]) 35 Herbert Butterfield dan Martin Wright (1968), red., Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 36 Stuart Murray (2006), tesis doktoral, Reordering diplomatic theory for the twenty-first century: A tripartite approach, [http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=theses, diakses 8 Nop 2012]

26

peranan diplomasi formal (negara dan para diplomat resmi) tidak

mutlak lagi malah aktor nir-negara (non-state) seperti LSM global dan

regional, para pembisnis / penanam modal, dan multilateralisme

(summits dll) lebih penting dalam menentukan arah hubungan

internasional dewasa ini. Dan kategori pemikir Teori Inovatif adalah

yang melihat peranan baik diplomat/instansi formal maupun aktor non-

formal sebagai suatu kemitraan yang saling mengisi ('symbiosis').

10. Tinjauan Kepustakaan. Penulis tidak berhasil menemukan buku-

buku terbitan Indonesia tentang hubungan bilateral Indonesia-Australia,

apalagi aspek-aspek kerjasama ekonomi, perdagangan dan litbang agraria.

Ada satu buku yang terkenal tulisan jurnalis Ratih Hardjono (White Tribe of

Asia: An Indonesia view of Australia, 1993, Hyland House Publishing,

Victoria) tetapi buku tersebut lebih mengarah kepada urusan politik, budaya

dan persepsi publik daripada kerjasama konkrit apalagi bidang ekonomi

secara umum dan agraria secara spesifik. Yang ditemukan adalah

beberapa buku tulisan penulis Australia, sebagaimana yang berikut :

a. Monfries, J. (red), (2006), Different Societies, Shared Futures: Australia, Indonesia and the region, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore. Buku ini adalah hasil dan kumpulan

naskah dari seminar hubungan bilateral Indonesia-Australia yang

diselenggarakan oleh Universitas Nasional Australia (ANU) di

Canberra pada September 2005. Bab IV-nya membahas tentang 'The

Economic Partnership: Aid, Economics and Business', terdiri dari tiga

naskah dengan sejumlah 40an halaman. Naskah Stephen Grenville

paling relevan, dimana Grenville mengatakan bahwa hubungan

ekonomi aktual kurang berarti ("Singapore dan Hong Kong lebih

penting secara perdagangan bagi Australia"), tetapi potensi akan

kerjasama penanaman modal serta bidang good governance sangat

baik. Buku tersebut menarik, tetapi tidak membahas tentang potensi

kerjasama bidang agraria (perdagangan atau litbang).

27

b. Evans, G. dan Grant, B., (1991), Australia's Foreign Relations In the World of the 1990s, Melbourne University Press. Buku ini

terkenal di Australia karena ditulis oleh seorang Menlu Australia saat

masih aktif dalam jabatannya (Gareth Evans, Menlu periode 1988-96).

Karya ini membahas secara panjang-lebar dan komprehensif tentang

posisi Australia di dunia, pola kelakuan diplomatiknya, warisan

sejarahnya serta tantangan-tantangan ke depan. Tentang hubungan

bilateral Indonesia-Australia, ada bagian hanya tujuh halaman yang

secara spesifik membahas topik tersebut. Namun tentang aspek

kerjasama ekonomi dan perdagangan, Evans dan Grant cukup tajam

mengakui bahwa statusnya "belum dewasa", terhambat oleh kekurang-

pengertian akan keadaan serta peluang di masing-masing pasar

domestik, namun dengan makin terbukanya Indonesia zaman 1980-

90an terhadap liberalisasi perdagangan (di bawah WTO) maka makin

klop pendekatan perdagangan dan investasi kedua negara kita

tuturnya.37 Tetapi buku ini tidak memberikan fokus kepada urusan ini,

apalagi memberikan suatu konsepsi akan pemecahan persoalan.

c. JSCFADT (1993), Australia's Relations with Indonesia, Dinas Penerbitan Pemerintah Federal Australia, Canberra. Joint Standing

Committee for Foreign Affairs, Defence and Trade (JSCFADT)

Pemerintah Australia merupakan semacam komisi tetap di parlemen

Australia (mirip dengan fungsi dan komposisi Komisi I DPR RI). Buku

ini merupakan laporan resmi dari kerangkaian sidang mereka yang

membahas keadaan hubungan bilateral Indonesia-Australia pada saat

itu. Buku tersebut sangat luas dan tajam, dan selain mengumpulkan

dan membahas banyak masukan tertulis dari sekian banyak

stakeholders di Australia (termasuk KBRI Canberra), juga

mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi resmi yang wajib

dipertimbangkan oleh Pemerintah Australia pada waktu itu.

Pembahasan tentang keadaan kerjasama ekonomi, perdagangan dan

investasi muncul di Bab 8 (Perikanan), Bab 10 (Isu-Isu Sains,

37 Evans, G. dan Grant, B., (1991), Australia's Foreign Relations In the World of the 1990s, Melbourne University Press, hlm.189-90

28

Lingkungan Alam, Pendidikan dll), Bab 11 (SKA dan SD Energi), Bab

12 (Perdagangan Bilateral), Bab 13 (Investasi Bilateral), dan Bab 14

(Bantuan Pembangunan). Rekomendasi-rekomendasi tentang

perdagangan dan investasi agak sempit, dan lebih mengarah kepada

kepentingan informasi (pengertian/pemahaman) daripada sebuah

peningkatan kerjasama ataupun langkah-langkah strategis (misalnya,

Comprehensive Strategic Partnership).

29

BAB III

KONDISI KERJASAMA BILATERAL BIDANG PERDAGANGAN DAN LITBANG AGRARIA SAAT INI

11. Umum Kalau melihat keadaan saat ini soal Ketahanan Pangan, sebenarnya

Indonesia baik pemerintah maupun masyarakat umum memberi banyak

perhatian terhadap isu pangan. Sebagai negara berkembang (yang juga

dinilai telah naik status menjadi negara 'lower-middle-income' atau

'pendapatan-menengah-bawah' menurut Bank Dunia 38 ) maka sangat

dimaklumi bahwa Indonesia pernah mengalami kesulitan pangan dengan

wujud kelaparan (contoh krisis beras di Jawa tahun 1972-73; Timor Timur

akhir tahun 1970an; Irian Jaya tahun 1998 39 ), dan pernah merasakan

beratnya ongkos pengimporan bahan makanan terhadap kelancaran

ekonomi (contoh kurang lebih sepanjang tahun 1960an). Dengan demikian

sangat dimaklumi bahwa para pemimpin Indonesia rajin mengawasi bidang

pangan, apalagi dengan mengingat semangat kinerja yang melandasi

sukses pemerintahan Suharto dengan mengembalikan Indonesia kepada

status 'swasembada beras' pada tahun 1984 hasil kerja keras Orba sejak

Repelita I canangan tahun 1969. Manifestasi semangat penanganan

maupun pengawasan Ketahanan Pangan justru banyak, dan adanya

38 Sebagaimana dikutip oleh World Food Program (WFP) [http://www.wfp.org/countries/Indonesia, diakses 24 Mei 2012] 39 Situs internet Indonesian Timeline [http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah10.shtml, diakses 24 Mei 2012]

'Food security is a growing challenge, with recent widespread flooding throughout our region devastating food crops. We recognised the role of our aid partnership in helping Indonesia to address food security concerns and agreed to implement a new $112 million agricultural initiative to improve the livelihoods of Indonesian farmers. We agreed to work together to enhance animal welfare outcomes and contribute to ensuring a sustainable trade for the live cattle industry. On the issue of palm oil, Indonesia encourages Australian industries to purchase and use sustainable palm oil from Indonesia.'

Transcript, Joint Communiqué 1st Indonesia-Australia Annual Leaders' Meeting, Bali, 20 Nov 2011

[http://www.pm.gov.au/press-office/1st-indonesia-australia-annual-leaders-meeting-joint-communique, diakses 29 Sep 12]

30

kerangka dokumen pembangunan nasional yang sedemikian tebal justru

merupakan bukti akan keseriusan para pemimpin Indonesia terhadap

pangan dan Ketahanan Pangan.

Menurut Badan Ketahanan Pangan RI, Permasalahan Pangan

Nasional Indonesia saat ini meliputi sembilan isu/masalah sebagai berikut:40

(1) laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi (periode 2000-2010 =

1,49% per tahun) dengan jumlah penduduk yang besar; (2) jumlah

penduduk rawan pangan masih relatif tinggi (±13% dari total penduduk); (3)

ketergantungan konsumsi beras dalam pola konsumsi pangan yang masih

tinggi (konsumsi beras 139,15 kg/kapita/th); (4) konversi lahan pertanian

masih tinggi dan tidak terkendali; (5) kompetisi pemanfaatan dan degradasi

sumber daya air semakin meningkat; (6) infrastruktur pertanian/pedesaan

masih kurang memadai; (7) belum memadainya prasarana dan sarana

transportasi, sehingga meningkatkan biaya distribusi/pemasaran pangan; (8)

sebaran produksi pangan yang tidak menentu, baik antar waktu (panen raya

dan paceklik) ataupun antar daerah (di Jawa surplus dan di Papua defisit);

dan (9) beberapa daerah di Indonesia rawan bencana alam, yang

menyulitkan bagi pengembangan Ketahanan Pangan yang berkelanjutan.

Akibatnya, dan berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan),

diketahui bahwa produksi pangan Indonesia belum dapat memenuhi

kebutuhan pangan dalam negeri. Hal ini terlihat dari neraca perdagangan

yang defisit 1.392.324.931kg pada bulan Juni 2011 misalnya. Impor

dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri terkait dengan

pencapaian Ketahanan Pangan (pengimporan tersebut diakomadir dalam

kebijakan resmi, dimana pangan boleh diimpor apabila pangan bagian

pokok dan/atau bagian cadangan tidak mencukupi kebutuhan negara pada

waktu tertentu). 41 Dan dari data World Food Program (WFP), dan

pemerintah RI sendiri, permasalahan Ketahanan Pangan diakui:42 Dari laporan Riskesdas, kurs manusia yang gizinya buruk (malnutrition) mencapai 18%. Lebih dari 36% adalah terbantut (stunted) ... dan dari data Indonesia Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang diluncurkan oleh Presiden pada Mei 2010, 87 juta WNI tergolong 'rawan pangan' (food insecure), 25 juta diantaranya tergolong 'sangat rawan pangan' (severely food insecure).

40 Hermanto, Dr. Ir., op.cit. 41 Lihat PP RI No.68/2002 ttg Ketahanan Pangan, Pasal 3 (4) 42 http://www.wfp.org/countries/Indonesia/Overview [diakses 2 Juni 2012]

31

Maka status Ketahanan Pangan di Indonesia dapat dikatakan

merupakan tantangan tingkat nasional, dimana cukup banyak dari jumlah

penduduk terdampak secara negatif (‘rawan pangan’) terkait dengan isu

kemiskinan, namun produksi pangan serta potensi akan kenaikan produksi

tersebut juga besar, dan respons dari pemerintah pusat maupun daerah-

daerah justru luas dan serius.

Keadaan Ketahanan Pangan di Australia secara relatif lebih tangguh,

walau tidak tanpa permasalahan juga. Secara keseluruhan, Australia

menghasilkan lebih banyak komoditi pangan daripada yang dapat

dikonsumsi, sehingga misalnya pada tahun 2011 nilai ekspor pangan dari

Australia sebanyak AUD$27,1 milyar43 (namun pada saat yang sama, tetap

mengimpor bahan makanan sebanyak AUD$10,6 milyar pada tahun itu

akibat : beberapa sektor pangan yang tidak sesuai keadaan SKA di

Australia, atau sesuai tetapi produksi dalam negeri terlalu mahal, atau berkat

selera konsumen yang rela bayar mahal untuk makanan impor tertentu).

Australia dianggap oleh FAO sebagai negara dengan Ketahanan Pangan

yang tinggi, dan dalam banyak sektor pangan juga Swasembada. Kendati

demikian, Australia mempunyai tantangan dalam produksi ke depan terkait

kepekaan mutu dan gizi lahan/tanah (soil fragility, mengingat hanya 8% dari

wilayah benua Australia dianggap subur untuk kegiatan pertanian), terkait

kepekaan tingkat endapan / SKA air (benuanya merupakan benua terkering

di dunia44), dan terkait aspirasi para petani/peternak yang makin melihat

anaknya pindah ke sektor ekonomi yang lebih menentukan (mengingat juga

bahwa petani/peternak di Australia terekspos penuh terhadap fluktuasi pasar

bebas global, serta harus bersaing dengan impor tanpa banyak bantuan

ataupun proteksi daripada pemerintah negara bagian maupun nasional).

Lebih memprihatinkan lagi, kerawanan pangan terjadi di Australia

walau produksi pangannya agak melimpah, terkait permasalahan di sekitar

aspek keterjangkauan dan konsumsi. Bagi kaum lanjut usia (lansia),

sebagian yang jumlahnya tidak kecil tergolong rawan gizi---hampir sepertiga

43 DAFF, (2012), op.cit, hlm.iii 44 http://www.about-australia.com/facts/ [diakses 18 Okt 2012]

32

dari lansia yang pasien di panti jompo pada tahun 2008.45 Bagi kaum

aborijin situasi nutrisi cukup menghawatirkan, dimana tingkat kesakitan

kronis, angka harapan hidup, serta tingkat pertumbuhan balita semua lebih

buruk daripada kaum orang Australia non-aborijin (misalnya di komunitas-

komunitas terpencil di Northern Territory pada tahun 2007, tercatat

sebanyak 11% balita tergolong bantut, 14% berat badannya di bawah

standar [underweight], dan 10% lagi tergolong berat badan yang sangat di

bawah standar [wasted])46. Dan untuk penduduk secara umum, tingkat

kemiskinan umum sedang meningkat dengan akibat sebanyak 12,8%

penduduk Australia tergolong miskin sesuai definisi kemiskinan di negara-

negara maju (standar OECD, dimana seorang manusia dewasa meraih

kurang dari AUS$358 per minggu; sebuah keluarga [dua orang tua, dua

anak] meraih kurang dari AUS$752 per minggu).47

Maka status Ketahanan Pangan di Australia dapat dikatakan cukup

tangguh, tetapi masih ada permasalahan di sekitar segmen penduduk

tertentu dimana kemiskinan, keterpencilan (khususnya kaum aborijin)

ataupun pola makanan menimbulkan kerawanan pangan / kerawanan gizi

secara sempit. Dengan adanya sistem bantuan sosial di Australia yang

cukup menyeluruh dan menerobos, dan dengan latar belakang dan kinerja

produksi agraria yang stabil dan efektif maka boleh dikatakan bahwa

pendekatan dan penanganan bidang Ketahanan Pangan pemerintah-

pemerintah Australia cukup baik, padahal 'pekerjaan rumah' tetap ada.

12. Kondisi kerjasama bilateral Indonesia-Australia bidang perdagangan dan litbang agraria saat ini Indonesia dan Australia mempunyai kesibukan tertentu dalam

perdagangan bilateral, namun pada tahun 2011 tercatat bahwa Indonesia

hanya sampai urutan kesembilan terbesar sebagai tujuan ekspor bagi

Australia, dan bagi Indonesia juga situasinya sama di mana Australia

45 Lihat artikel di harian The Australian, Elderly Patients are Malnourished or At Risk, 21 Mei 2008 [http://www.theaustralian.com.au/news/health-science/elderly-patients-are-malnourished/story-e6frg8y6-1111116397757, diakses 18 Okt 2012] 46 Burns J, Thomson N (2008) Review of nutrition and growth among Indigenous peoples. [http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/health-risks/nutrition/reviews/our-review, diakses 18 Okt 2012] 47 http://acoss.org.au/uploads/ACOSS%20Poverty%20Report%202012_Final.pdf [diakses 7 Nop 2012]

33

merupakan tujuan ekspornya yang urutan kesembilan pula.48 Nilai daripada

perdagangan dua arah tersebut agak seimbang, dengan nilai ekspor dari

Australia (ke Indonesia) sebesar AUD$5,397 milyar dan dari Indonesia (ke

Australia) AUD$5,906 milyar pada tahun 2011. Macam komoditas terbesar

adalah : dari Australia, gandum (AUD$1,117 milyar), bensin mentah

(AUD$0,747 milyar), aluminium (AUD$0,341 milyar) dan katun (AUD$0,301

milyar); dan dari Indonesia, bensin mentah (AUD$2,544 milyar), barang

baja/besi/aluminium (AUD$0,640 milyar), emas (AUD$0,419 milyar) dan

bensin matang (AUD$0,216 milyar) (melihat data di Lampiran 3). Maka

dalam perdagangan pangan hanya gandum yang merupakan komoditi

pangan dalam delapan komoditi terbesar/terbanyak---sesuatu yang ironis

mengingat identitas Indonesia sebagai negara agraria sekaligus negara

maritim, dan Australia sebagai net food exporter. Menurut OECD (2012)49

kendati Australia merupakan pemasok terbesar dalam gandum, produk

susu, sayuran dan ternak hidup, tetap saja blok Australia / New-Zealand

merupakan blok pengekspor pangan/agraria yang menghasilkan seperlima

daripada total impor pangan periode 2008-10 kepada Indonesia. Tetapi ini

juga berarti AS sendiri dan Eropa secara kolektif tetap lebih menonjol

sebagai sumber kalori dan gizi di Indonesia daripada Australia / New-

Zealand, padahal Australia relatif dekat, maka seharusnya mempunyai

integrasi perdagangan yang canggih dan pas. Dan mesti dipertanyakan

pula, mengingat pemerintah Australia suka mencanangkan mempunyai

hubungan yang khusus dengan Indonesia.50 Dan sebaliknya, pengeksporan

produksi agraria Indonesia ke Australia tidak memuaskan (tidak ada

komoditas dalam empat teratas yang merupakan produksi agraria, dan

hanya Harmonised System (HS) kategori 'kakao / minyak masak' yang

muncul dalam HS kategori ke-25 terbesar produk ekspor pangan ke

Australia dengan bahkan itu hanya bernilai USD$29,3 juta pada tahun 2007

48 http://www.dfat.gov.au/geo/fs/indo.pdf [diakses 17 Okt 2012] 49 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), (2012), OECD Review of Agricultural Policies: Indonesia, OECD Publishing, hlm.105 [http://dx.doi.org/10.1787/9789264179011-en, diakses 20 Okt 2012] 50 Misalnya, sering diumumkan oleh pejabat tinggi atau pemimpin politik di Australia bahwa “tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia daripada Indonesia”. Ucapan sedemikian baru dikatakan mantan PM Australia Paul Keating dalam ‘Orasi Peringatan Keith Murdoch’ di Perpustakaan Induk, Negara Bagian Victoria, tanggal 14 Nop 2012 [http://news.blogs.slv.vic.gov.au/2012/11/15/the-2012-keith-murdoch-oration-delivered-by-the-honourable-paul-keating-former-prime-minister/, diakses 15 Nov 2012].

34

atau 1.56% dari total nilai pengeksporan Indonesia ke Australia pada tahun

itu 51 ). Jika mengingat pentingnya sektor agraria bagi perekonomian

Indonesia di mana 15% dari PDB diraih dari pangan/agraria dan 38% dari

kaum pekerja diserap oleh sektor ini pula, maka penyerapan ekspor pangan

Indonesia oleh pasar-pasar di Australia pantas disesalkan.52

Mengapa perdagangan bidang pangan kita tidak lebih menonjol? Jika

perekonomian di kedua negara kita kompetitif maka kenyataan itu akan

masuk akal, padahal, cukup banyak pakar pernah mengatakan bahwa

ekonomi Australia dan ekonomi Indonesia cukup bersifat saling berisi

(complimentary).53 Ataukah kenyataan ini merupakan sebagian daripada

underperformance perdagangan bilateral kita secara keseluruhan, seperti

yang pernah dikomentari petinggi Kemendag RI dan Deplu Australia

(DFAT): "pemerintah dari kedua negara kita mengakui bahwa perdagangan dua arah serta koneksi penanaman modal adalah jauh di bawah potensinya dibandingkan misalnya tingkat perdagangan dan penanaman modal Australia dengan negara anggota ASEAN yang lain"54

seperti kesan dari gambar ini:

(sumber: www.dfat.gov.au/trade/fta/asean/aanzfta, diakses 9 Nop 2012)

51 DFAT dan Kemendag RI, (2008), op.cit., tabel 2.5, hlm.23 52 Namun, ekspor produksi kehutanan (kayu, kayu lapis, kertas, tisu, dan perabot rumah) dan karet berjalan juga. Tetapi pada umumnya, hasil agraria (pangan dan non-pangan) dari Indonesia ke Australia tidak signifikan menurut hemat penulis. 53 Misalnya, komentar yang muncul dari Centre for International Economics (CIE) dalam laporan Estimating the Impact of an Australia-Indonesia Trade and Investment Agreement, (2009). Bab II-nya membahas pertanyaan itu, dan menyimpulkan : “… dari lima sistem ukuran tersebut maka Australia dan Indonesia mempunyai pola-pola produksi dan konsumsi yang complimentary satu sama lain.” [hlm.17] 54 DFAT dan Kemendag RI, (2008), Australia-Indonesia Free Trade Agreement Joint Feasibility Study, hlm.1

1

Go to www.dfat.gov.au/trade/fta/asean/aanzfta for more information

AANZFTA - OVERVIEW

AANZFTA: a key new regional commitment

to open markets

� AANZFTA is the first Free Trade Agreement Australia has signed since the onset of the global financial crisis

� demonstrates the Government’s commitment to providing a solid platform to support growth in Australia’s trade and investment with the region.

ASEAN and New Zealand are key trading partners

� Australia’s total two-way trade with ASEAN and New Zealand was valued at $97 billion in 2009, accounting for just under 20% of Australia’s total trade with the world.

� Australia’s two-way trade with ASEAN has grown by an annual average of over 10 per cent over the past five years

� AANZFTA covers an area with a combined population of over 600 million, with an estimated GDP of $3.3 trillion.

Note: Trade with the less developed countries of ASEAN (Burma, Cambodia and Laos) is negligible, amounting to around $164 million in 2009. Source: ABS Trade data on DFAT STARS database & ABS Regional Services series.

Viet�Nam�8%A$6bn

Indonesia�15%A$11.3bn

Brunei�1%A$0.9bn

Malaysia�17%A$13.3bn

Philippines�3%A$2.5bn

Singapore�30%A$23bn

Thailand�25%A$19.2bn

Australia's�Total�TwoͲWay�Trade�with�ASEAN�2009

35

Dan mengapa Peristiwa penghentian peneksporan ternak hidup tahun 2011

(dikenal di Australia sebagai kasus Live Cattle) terjadi begitu seru, dimana

pemerintah Australia secara sepihak melarang pengeksporan sapi hidup

dari Australia kepada Indonesia secara mendadak selama satu bulan akibat

ekspos kelakuan brutal saat sapi dipotong di beberapa rumah potong di

Indonesia oleh media televisi ABC. Tertekan oleh opini publik yang sangat

anti, pemerintahan Gillard tanpa konsultasi dengan Jakarta bertindak. Satu

bulan kemudian pengeksporan dimulaikan kembali secara bertahap tetapi

setelah perundingan dengan pejabat-pejabat Indonesia, bantuan teknis

Australia serta regulasi baru dari Australia sebagai rejim pengawasan yang

ketat. Respons lebih lanjut dari pemerintahan Yudhoyono adalah jatah sapi

impor Australia dikurangi menjadi setengah, dan akan dikurangi lagi

menjelang target Indonesia menjadi swasembada daging sapi pada tahun

2014. 55 Akibatnya, pasar ekspor yang semula bernilai AUD$300 juta

diseparuhkan, daging box impor turut dikurangi oleh Jakarta, ongkos daging

sapi di Indonesia pra-Juni 2011 yang sekitar Rp55.000 per kg sekarang

menjadi sekitar Rp90.000 per kg (dan lebih dari Rp100.000 pada bulan

puasa lalu).56 Peternak di Australia Utara sebagian kehilangan nafkah,

pembisnis hilir Indonesia juga kehilangan keuntungan, dan banyak WNI

mengalami penurunan protein dan gizi akibat daging sapi menjadi lebih

mahal 80% lebih---sebuah kasus yang sungguh tidak mengindahkan status

konon 'mitra' Australia dan Indonesia.

Dalam bidang litbang agraria / bantuan teknis agraria, keterangan

resmi dari Australian Centre for International Agricultural Research

(ACIAR) 57 adalah menarik. Program ACIAR di Indonesia merupakan

program terbesar ACIAR di dunia, yang sendirinya mencerminkan suatu

prioritas tinggi instansi pemerintahan Australia ini terhadap kerjasama

55 http://www.smh.com.au/environment/animals/farmers-worried-as-indonesia-plans-to-cut-beef-imports-20111216-1ox74.html [diakses 10 Nov 2012] 56 http://www.beefcentral.com/p/news/article/2362 [diakses 10 Nop 2012] 57 Lihat situs http://aciar.gov.au. Berdiri sejak Juni 1982, ACIAR adalah suatu otorita pemerintahan yang beroperasi sebagai bagian dari Program Bantuan Australia di bawah kewenangan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. ACIAR berperan dalam obyektif program bantuan ini untuk meningkatkan kepentingan nasional Australia melalui pengurangan tingkat kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan pendanaan penelitian dan pengembangan proyek-proyek pertanian yang dilaksanakan oleh peneliti-peneliti Australia dan negara-negara mitra.

36

agraria teknis dengan Indonesia di atas dengan negara-negara sahabat

yang lain.58 Alasan ACIAR sangat aktif di Indonesia nampakya karena

Indonesia mempunyai letak dan bobot strategis bagi Australia, serta

masalah kemiskinan di Indonesia merupakan prioritas yang disetujui

bersama oleh kedua pemerintahan sebagai jalur gerak utama bagi

kerjasama bilateral kita melalui The Australia-Indonesian Partnership (AIP,

2008-13). Menurut informasi resmi, kegiatan ACIAR dengan para mitra

instansi Indonesia melaksanakan fokus geografis terhadap tantangan-

tantangan di propinsi yang kurang makmur yang kebanyakannya berada di

Indonesia bagian Timur. Kegiatan resit yang dilakukan dikatakan bersifat

fleksibel, berkisah antara fokus terhadap produktivitas petani dan mutu

penghasilannya, ataupun rantai suplai agar produksi komodoti nilai tinggi

dapat dipasarkan dengan efisien dan efektif. Strategi resit ACIAR di

Indonesia pada jangka waktu menengah terfokus pada : optimalisasi

kebijakan agar agribisnis dapat lebih bersukses; memperkuat produksi

hewan sapi / domba serta sistem biosecurity yang terkait; meningkatkan

produktivitas sistem pertanaman; meningkatkan keuntungan bagi

pembudidaya ikan skala kecil; optimalisasi pengelolaan perikanan; dan

peningkatan pengelolaan kehutanan (produksi dan jasa). Secara nyata,

kegiatan tersebut pada tahun 2010-11 menyentuh urusan : sektor padi di

Aceh; lobster di Lombok, Kupang dan Bima; ikan susu di Jawa; mangga dan

rambutan di NTB (ekspor ke Hong Kong, Singapura dan Kuala Lumpur);

tauge/toge di Timor Barat; kopi di Sulawesi dan Flores; dan sektor sapi di

NTB dan Jawa.59 Walau semua data ini cukup bagus, yang tidak muncul

dibahas adalah berapa jauh kerjasama tersebut membantu keperluan

agraria Indonesia secara holistik, apakah ada celah antara apa yang

dimintai Indonesia dibandingkan apa yang disediakan/didanai Australia,

bagaimana Transfer of Technology-nya (bagus tidak?, berkelanjutan tidak?).

Dan penilaian dari pihak pemerintah Indonesia tidak ditemukan penulis,

58 ACIAR memiliki kantor di tujuh negara: China, India, Indonesia, PNG, Filipina, Thailand dan Vietnam, namun juga ada program di negara-negara tertentu di Afrika (Aljazair, Zimbabwe, Kenya, Ethiopia, Moroko, Tunis, Mesir dll) [http://aciar.gov.au/wherewework, diakses 18 Okt 2012] 59 Laporan Tahunan ACIAR 2010-11, bagian Indonesia, Timor Leste dan Filipina [http://aciar.gov.au/files/node/14074/indonesia_east_timor_and_the_philippines_pdf_53876.pdf, diakses 18 Okt 2012]

37

maka seolah-olah penilaian keefektifan pekerjaan ACIAR dilakukan oleh

satu mitra saja (maka, kredibel tidak?).

13. Implikasi kerjasama bilateral Indonesia-Australia bidang perdagangan dan litbang agraria terhadap Ketahanan Pangan, dan terhadap Kemandirian Bangsa

Dengan pengertian dari atas tentang bagaimana keadaan kerjasama

bilateral bidang perdagangan dan litbang agraria Indonesia-Australia saat in,

khususnya pro dan kontra yang mewarnai realitanya, maka boleh

diextrapolasi lebih lanjut apa efek terhadap Ketahanan Pangan di setiap

negara dan kepada negara kita secara kolektif, kemudian bagaimana juga

efek status Ketahanan Pangan tersebut terhadap keadaan Kemandirian

Bangsa di Indonesia maupun Australia akibat kerjasama agrarianya.

a. Implikasi Kerjasama Bilateral Bidang Perdagangan dan Litbang Agraria saat ini terhadap Ketahanan Pangan Dengan fakta bahwa kerjasama bilateral perdagangan agraria

bilateral kita belum menjadi suatu proyek yang masal dan mengakui

kepentingan Ketahanan Pangan maka penulis menilai bahwa

perdagangan tersebut hampir tidak membawa kontribusi terhadap

situasi Ketahanan Pangan baik di Indonesia maupun di Australia. Di

Indonesia, gandum diperoleh melalui impor dari beberapa negara, di

mana Australia merupakan sumber dari 50-55% gandum impor, tetapi

juga Indonesia mengimpor dari AS, Kanada, Rusia dll.60 Komoditas

agraria yang lain dari Australia tidak menonjol sekali bagi Indonesia.

Dan impor makanan dari Indonesia ke Australia juga tidak begitu

berarti. Maka kontribusi kerjasama bilateral kita lebih terasakan oleh

ekonomi secara luas (dimana paling sedikit Indonesia menjual produksi

senilai USD$7 milyar lebih kepada Australia, dan Australia kepada

Indonesia hampir sama nilainya).

Dan namun ada kegiatan bersama antara ACIAR dan berapa

instansi penelitian agraria di Indonesia, jika kesibukan tersebut hanya

60 http://www.agric.wa.gov.au/objtwr/imported_assets/content/fcp/cu2012_cato_larisa_ indonesian_wheat_market_presentations.pdf [diakses 9 Nop 2012]

38

memakan biaya kurang dari AUD$9 juta (sedangkan anggaran ODA

mendekati AUD$500 juta) maka kegiatan penelitian bersama tersebut

tidak mampu banyak menerobos di dunia agraria Indonesia yang

begitu aneka-ragam serta menyibukkan 40an juta WNI secara

langsung setiap hari (belum menghitung orang yang terlibat dengan

sektor distribusi, pengolahan, pemasaran dan restauran-restauran).

Pendek kata, kerjasama bilateral kita bidang agraria sekarang ini

tidak banyak membantu Ketahanan Pangan di kedua negara.

b. Implikasi Ketahanan Pangan yang saat ini terhadap Kemandirian Bangsa Di Indonesia, kerawanan pangan bagi kaum miskin berarti

Indonesia tetap memilih untuk menerima dana hibah dari beberapa

negara (termasuk Australia), dan tetap menerima bantuan teknis dari

instansi bantuan pembangunan seperti ADB, FAO, dan Bank Dunia.

Dan karena belum swasembada dalam beberapa bahan makanan

yang pokok maupun yang sekunder maka Indonesia tetap mengimpor

bahan makanan dari negara tetangga dan dari dunia lebih luas.

Dinamika tersebut berarti Indonesia di tahun 2012 ini tetap dibantu

oleh pihak asing, dan tetap ekspos terhadap pasar internasional dan

'minat baik' dari negara mengekspor tersebut. Oleh karena itu,

Ketahanan Pangan di Indonesia yang belum optimal ini berarti

kemandirian bangsa belum 100% bulat. Namun, hemat penulis adalah

bahwa Indonesia tidak serba bergantung juga : banyak negara rela

mengekspor komoditasnya (walau harga dan mutu barangkali kurang

sesuai pasar dan selera Indonesia), dan Indonesia tidak harus

bekerjasama dengan instansi bantuan teknis dari luar negeri---para

pakar dan teknisi pangan/agraria di Indonesia sudah pandai juga.

Bagi Australia, yang tidak menganut prinsip 'geopolitik bebas aktif'

yakni non-blok, Kemandirian Bangsa kami telah lama tidak sempurna

dan sebenarnya tidak pernah dituju. Asal Australia kompetitif di pasar-

pasar dunia dan mampu negosiasi di panggung dan forum-forum dunia

dengan bargaining power yang cukup maka Australia tidak

39

mempertanyakan keterikatan yang kami miliki secara eknomik dan

juga dalam urusan hankam.

14. Permasalahan yang dihadapi Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi permasalahan yang

dihadapi sebagai berikut :

a. Belum lengkapnya saling pengertian bidang agraria serta pendekatan Ketahanan Pangan masing-masing. Sebagai negara tetangga dengan tradisi agraria yang panjang

lebar di masing-masing negara, bukankah seharusnya para pemimpin

politik, para pemimpin perhimpunan sektor agraria tertentu, para

peneliti serta tokoh-tokoh petani/peternak/nelayan sangat saling

familiar dengan situasi agraria serta pendekatan terhadap Ketahanan

Pangan di kedua negara kita? Tetapi buktinya agak mengecewakan

menurut penulis ini. Contohnya, keunggulan petani Australia sektor

gula (Australia merupakan penghasil gula yang terbesar urutan ke-tiga

di dunia, dengan 80% dari penghasilan ini diekspor61) dan sektor

padi/beras (petani beras Australia menghasilkan panen-per-areal yang

terbanyak di dunia [10 ton per hectare], dan rata-rata menggunakan air

irigasi yang 50% lebih sedikit daripada petani-petani lain di dunia62)

tidak dimengerti di kalangan umum di Indonesia dan belum dibahas di

lingkungan PPRAXLVIII misalnya. Di Australia, publik tidak mengerti

konteks dan tantangan Indonesia soal makanan pokok daging sapi

(kalau mengerti, mengapa over-reaksi opini publik saat liputan

emosional tentang praktek-praktek di beberapa rumah potong hewan

ditayangkan di media Australia?), dan kurang siap melihat kepentingan

dan argumentasi pihak Indonesia terhadap keunggulan dan valid-nya

CPO hasil unggulan Indonesia. Kalau saling mengerti dan paham,

maka pernyataan DFAT dan Kemendag RI bahwa "sebuah FTA antara

Australia dan Indonesia akan membawa manfaat bagi Australia (...)

61 Situs internet Cane Growers Association of Australia [http://www.canegrowers.com.au/, diakses 28 Mei 2012] 62 Situs internet Rice Growers Association of Australia [http://www.rga.org.au/about-rice.aspx, diakses 28 Mei 2012]

40

dan manfaat yang lebih besar lagi bagi Indonesia"63 seharusnya berarti

bahwa basis sebuah FTA---yakni perdagangan bebas tarif maupun

bentuk proteksionisme yang lain---seharusnya telah disepakati dan di

tengah-tengah pelaksanaannya (daripada tetap diragukan dan

dipertanyakan oleh pihak tertentu baik di Jakarta maupun di Canberra).

Dan apabila stakeholders agraria di Australia betul-betul sadar akan

lalu memikirkan potensi akan kerjasama agraria dengan Indonesia

maka mengapa dalam 152 buah submisi tertulis kepada tim perumus

Green Paper 'National Food Plan' yang dipasang di situs internet tim

tersebut hanya tujuh yang menyinggung urusan pangan/agraria

Indonesia dan bahkan kebanyakannya dari tujuh itu merupakan

keluhan sempit tentang kasus moratorium Live cattle atau status

sustainable tidaknya CPO penghasilan Indonesia.64 Tetapi realita hari

ini masih mirip dengan masalah tahun 1990an sebagaimana diajukan

Evans dan Grant (1991) tentang kegiatan komersial bilateral : ignorance in each country of conditions and opportunities in the other (...).65

Dan sama halnya jika melihat penilaian dari Business Partnership

Group (BPG)---perkumpulan pembisnis dan cendekiawan Indonesia

dan Australia selaku narasumber kunci terhadap perundingan I-A

CEPA---yang baru-baru ini mengatakan : But there is a lack of communication and systematic exchange of information on business opportunities. As a result, many businesses from one country have not pursued opportunities with the other. This lack of information, leading to poor understanding and market failure, is a major hindrance to the increase of trade and investment cooperation.66

b. Belum ‘diproyekkan’ hubungan ekonomi secara strategis, sektor agraria sebagai salah satu bagian terpenting. Hubungan ekonomi kedua negara kita (sebagaimana digaris-

bawahi dalam FTA Feasibility Study-nya) adalah jauh di bawah

potensinya. Sedangkan kerjasama bidang hankam, pendidikan

63 DFAT dan Kemendag RI, (2008), Australia-Indonesia Free Trade Agreement Joint Feasibility Study, hlm.1 64 Lihat http://www.daff.gov.au/nationalfoodplan/process-to-develop/green-paper/submissions-received [diakses 14 Okt 2012] 65 Evans dan Grant (1991), op.cit., hlm.189 66 Business Partnership Group (2012), Interim Report on the BPG Consideration of the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, 24 Sep 2012 [http://www.dfat.gov.au/fta/iacepa/submissions/index.html, diakses 12 Okt 2012]

41

bahkan sosial-budaya jauh lebih tangguh dan terstruktur. Tetapi

kegiatan ekonomi, yakni perdagangan dan penanaman modal dua

arah, lebih jatuh kepada semangat kurangnya pihak swasta, dan tidak

diindahkan oleh adanya sebuah 'payung' atau 'kerangka' yang

teryakinkan bagi para pemainnya. Malah, bantuan ekonomi teknis

atau kredit lebih merupakan respons ad hoc daripada sesuatu yang

terus-menurus dan terhandalkan (contohnya, pinjaman lunak Australia

kepada Indonesia di sekitar Krismon 1998, atau hibah dana

rekonstruksi setelah malapetaka Tsunami Laut India 2004). Dan

komitmen politik kedua negara kita tampaknya kurang berkomitmen

yang sungguh-sungguh soal perjanjian, persetujuan atau kerangka

kerjasama ekonomi, mengingat bahwa persetujuan formal bidang

ekonomi yang pertama setelah enam dekade lebih perjalanan

hubungan bilateral Indonesia-Australia muncul sebagai persetujuan

Australia dan New Zealand dengan ASEAN daripada Australia dan

Indonesia secara bilateral yaitu mitra langsung (FTA dibahas pada

tahun 2007; hanya sekarang perundingan I-A CEPA akan dimulai).

Maka masalah di sini sangat fundamental : dinamika ekonomi

adalah sangat kritis untuk sukses geopolitik (ke luar) dan

menyejahterakan bangsa (ke dalam), padahal Australia sebagai

'jangkar' Oceania dengan ekonomi terbesar nomor ke-13di dunia, dan

Indonesia sebagai negara berpopulasi nomor empat dan ekonomi

terbesar nomor ke-16 67 , belum memprioritaskan sinergi ekonomi

bersama, padahal cukup komplementatif. Daripada menangani urusan

kerjasama ekonomi dengan potensialnya yang sekian besar, malah

negara-negara kita lebih memprioritaskan persetujuan formal bidang

hankam (tahun 1996 dan 2006), perpajakan (1992), ekstradisi (1995),

perbatasan di Celah Timor (1991), tenaga nuklir (1997) dll---hal-hal

yang dapat dianggap tingkat transaksional saja, bukan hal yang

sesentral menghasilkan kemakmuran bersama.

67 http://databank.worldbank.org/databank/download/GDP.pdf [diakses 11 Nop 2012]

42

c. Terlalu pekanya kegiatan kerjasama agraria (khususnya impor/ekspor) terhadap dinamika pasar bebas dan terhadap kepentingan politik domestik. Secara jujur, agak mudah bagi kedua negara kita untuk berfikir

negatif satu sama lain (beberapa contoh saja : kasus David Jenkins

tahun 1986, Peristiwa Santa Cruz 1991, Timor Timur 1999, fenomena

Pauline Hanson 1999-2003, Pemboman Kedubes Australia di Jakarta

2004, kasus 43 orang Papua 'pencari suaka' tahun 2006, kasus

Shapelle Corby 2004-05, peristiwa Live Cattle 2011....).

Kecendurungan ‘negative thinking’ tersebut tidak serba aneh

mengingat perbedaan sejarah, budaya, kepercayaan spiritual,

etnisitas, tingkat perkembangan dll di antara Australia dan Indonesia.

Kecendurungan ini juga berarti kepentingan akan kerjasama dan

penjagaan hubungan harmonis kita dapat dibajak untuk sementara

oleh kasus, isu ataupun krisis yang mudah menjadi 'seru' di mata

publik kita masing-masing. Kalau aspek perdagangan/ekonomi,

sektor-sektor yang---menurut hemat penulis---adalah mudah

ditanggapi dengan 'kepala yang panas' atau kurang rasional adalah :

makanan impor jika menjadi terlalu menonjol; adanya pemodal asing

yang terlalu menonjol/sukses; dan (bagi orang Australia) kelakuan

terhadap ternak hidup.

Dari segi penanaman modal, ada semacam paradoks, dimana

pada satu segi pemerintahan Yudhoyono agak sibuk menghimbau dari

Jakarta dan saat berkunjung ke luar negeri agar dunia pemodal asing

meningkatkan minat dan giatnya untuk menanamkan modal lebih

banyak sesuai program Bangnas RI (terutama sesuai dengan

MP3EI)68, tetapi dari segi lain keluhan dan rasa kekurang-nyamanan

opini publik terus meningkat tentang isu investasi asing sehingga

sering muncul kritikan (di kuliah Lemhannas pula) bahwa ‘SKA bangsa

68 Melihat kata-kata Bapak Presiden misalnya dalam pidato kepada Australia Indonesia Business Council di Darwin : " ... I encourage you to utilize Indonesia’s geography, demographics, stability, democracy, economic strengths, and competitive labor to your advantage. Make Indonesia your hub for production and innovation. Having plants, factories, and business centers in Indonesia will open bigger markets for your business." [http://www.aibc.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=50, diakses 30 Sep 2012]

43

dikuasai asing’. (Australia juga rawan paradoks serupa, tetapi lebih

terkait dengan semangat BUMN China belakangan ini untuk membeli

lahan agraria atau pertambangan strategis di negara kangguru

tersebut69.) Pokoknya, apabila perusahaan ataupun pemodal asing

diajak berkemitraan berusaha di Indonesia dan mereka bertindak

sesuai undang-undang RI yang sah maka tidak masuk akal dan tidak

mengindahkan kepentingan pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila

kepekaan yang mengarah ke nasionalisme yang kuat tetapi kurang

rasional tersebut tetap terdorong oleh para pembentuk opini publik,

apalagi para pemimpin politik ataupun birokrat senior dari sektor

perdagangan, pertanian dan lain sebagainya.

Inti dari semua ini, tanpa mempunyai suatu grand design

kerjasama ekonomi agar kedua bangsa mampu melihat 'gambar

besar'-nya dan manfaat makro, isu ad hoc mampu direspon dengan

tidak seimbang. Tanpa mengerti keseluruhan yang akan diancam oleh

reaksi apabila reaksi itu menjadi kelebihan maka publik ataupun para

politikus Australia dan publik atau politikus Indonesia pernah dan akan

melangkah secara sepihak dan provokatif. Hasilnya, obyek

kemarahan tersebut menjadi terpukul (sebuah pertambangan atau

sebuah sektor komoditas misalnya) tetapi juga business confidence di

negara-negara kita juga terpukul sehingga ketidak-nyamanan secara

lebih luas muncul. Ibarat 'tanpa kiblat, kita gampang kesasar'.

d. Kurang seriusnya kerjasama antara Instansi litbang masing-masing. Kendati ada kegiatan ACIAR sebagaimana di sosialisasi di

website-nya, realitanya adalah tenaga kerja ACIAR di Indonesia hanya

puluhan orang dan anggaran ACIAR itu pada tahun anggaran 2011-

2012 hanya sebesar AUD$8,11 juta (sedangkan 2009-10 sebanyak

AUD$11,57 juta dan 2010-11 AUD$9,1470). Mengingat begitu besar

69 Lihat kasus Rio Tinto - Chinalco tahun 2008-09 [http://www.cb.cityu.edu.hk/research/apjae/document/17-3/07.pdf, diakses 1 Sep 2012] dan kasus Cubbie Station 2012 [http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/asia-leads-the-charge-in-aussie-land-grab/story-fn59niix-1226085921522, diakses 1 Sep 2012] 70 ACIAR (2011), Indonesia Strategy Paper 2011-12 [http://aciar.gov.au/country/Indonesia, diakses 12 Okt 2012]

44

dan luas segmen agraria Indonesia maka ACIAR dengan skala yang

sekarang itu penulis berani mengatakan tidak cukup besar untuk

menghasilkan perubahan / perbaikan yang berarti ataupun luas.

Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2010

mencapai 42,3 juta jiwa atau kira-kira 38% dari jumlah tenaga kerja

Indonesia seluruhnya.71 Akan tetapi dengan jumlah tenaga kerja yang

besar tersebut, ternyata sektor pertanian hanya mampu memberikan

kontribusi PDB nasional sebesar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat produktivitas tenaga kerja pertanian masih rendah yang

disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan adopsi

teknologi. 72 Betapa bagusnya apabila teknologi serta pengalaman

petani/peternak di Australia (khususnya sektor beras, sapi dan gula)

lebih tersedia bagi para peneliti, penyuluh dan petani/peternak di

Indonesia. Sebaliknya, betapa bagusnya apabila pengetahuan peneliti

dan petani Indonesia sektor buahan tropis dan umbi-umbian juga dapat

diakses dan menjadi referensi bagi pemeran-pemeran agraria di

Australia.

Dan bagaimana koneksi LIPI dan asosiasi segmen pangan

Indonesia dengan counterparts di Australia; apakah terjadi lebih mirip

kerjasama satu arah daripada suatu kemitraan yang betul-betul saling

mengisi? Nampaknya kerjasama LIPI dengan instansi iptek di

Australia bersifat ad hoc dan tidak dipayungi sebuah persetujuan

tingkat makro (contohnya, tahun ini dicanangkan kerjasama baru

pertukaran beberapa peneliti dengan Universitas Queensland, dan

kerjasama resit teknologi diversifikasi genetika pisang---kedua proyek

baru ini tidak terikat kepada kebijakan kerjasama makro). Dan soal

peneliti asing yang minta izin untuk melaksanakan resit di Indonesia,

Australia tidak termasuk dalam negara yang teraktif, malah "Jumlah

peneliti terbanyak berasal dari Amerika Serikat sebesar 28%, disusul

Jepang 20%, Perancis 16%, Inggeris 11% dan Jerman 8%." 73

71 OECD, op.cit., hlm.19 72 Direktorat Pangan dan Pertanian, Profil Tenaga Kerja Pertanian Indonesia. Bappenas. 2006 73 Artikel di situs LIPI, 'Peneliti AS Dominasi Penelitian Asing di Indonesia', [http://www.lipi.go.id/www.cgi?berita&1323302870&&2011&&ina, diakses 10 Nop 2012]

45

Untuk penelitian agraria secara spesifik, Kementan RI

mempunyai Badan Litbang Pertanian, yang menurut keterangannya di

website mereka menganut kerjasama luar negara secara aktif : Kerjasama luar negeri adalah suatu kesepakatan untuk melakukan kegiatan penelitian, perekayasaan, pengkajian, pengembangan dan alih teknologi dalam bidang pertanian antara UK/UPT Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan mitra kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri meliputi kerja sama dengan lembaga penelitian asing, organisasi internasional, perguruan tinggi asing, swasta asing, dan LSM asing. Secara garis besar, kerjasama dapat dilakukan dalam skema bilateral, regional, dan multilateral. Prioritas kerjasama diberikan kepada kegiatan kerjasama penelitian dengan negara/lembaga dimana Indonesia telah memiliki payung kerja sama dengan negara/lembaga yang bersangkutan.74

Biarpun begitu, tidak ada informasi tentang kegiatan kerjasama luar negeri sejak tahun 2010. Untuk tahun 2010 itu, hanya ada 27 program/kegiatan yang diantaranya 13 adalah dengan ACIAR dan dua adalah dengan CSIRO (yakni 55% kegiatan adalah dengan Australia). Untuk tahun 2009 tercatat 42 program/kegiatan yang diantaranya 24 adalah dengan ACIAR dan 2 adalah dengan CSIRO (yakni 62% kegiatan adalah dengan Australia). 75 Boleh disimpulkan bahwa Australia cukup menonjol di bagian kerjasama iptek bidang agraria (dengan BLP) daripada bidang umum (LIPI). Biar bagiamanapun bagus itu, mengingat kecilnya anggaran tahunan ACIAR, dan rendahnya pendanaan litbang iptek agraria di Indonesia---menurut Bank Dunia, Indonesia menanamkan 0,27% dari nilai PDBnya; yang hampir sama dengan komitmen Laos (0,24%) dan jauh lebih rendah daripada Malaysia (1,92%) bahkan Filipina (0,46%)76---maka penulis berani mengatakan bahwa kerjasama litbang agraria belum cukup serius.

74 http://www.litbang.deptan.go.id/kerjasama/kln, diakses 9 Okt 2012 75 http://www.litbang.deptan.go.id/kerjasama/2009/bilateral_2009.pdf, diakses 9 Okt 2012. 76 OECD (2012), op.cit., hlm.169

46

BAB IV

PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

15. Umum

Dinamika lingkungan strategis di tingkat global, regional dan nasional

membawa implikasi pro dan kontra, langsung dan tidak langsung terhadap

pelaksanaan pembangunan nasional dan terhadap hubungan luar negeri

kedua negera kita. Dampak positif dapat membawa manfaat dalam

mendukung kepentingan nasional, sedangkan dampak negatif

menyebabkan terjadinya peningkatan potensi ancaman bagi kelangsungan

hidup negara, ataupun semangat akan kerjasama bilateral. Perkembangan

lingkungan strategis kini yang diwarnai dengan pergeseran kekuatan dunia

dari bipolar kembali ke multipolar lagi membawa suatu situasi yang tidak

menentu, dinamis, dan sulit diprediksi, sehingga secara tidak langsung akan

cenderung memaksa semua negara lebih memikirkan stabilitas nasional

serta mengamankan kepentingan nasionalnya. 77 Oleh sebab itu,

peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Australia bidang perdagangan

dan litbang agraria harus mengakomadir perkembangan lingkungan

77 Budi Susilo Supandji. Naskah Lembaga, Perkembangan Lingkungan Strategis Tahun 2012, Lemhannas RI, hlm.5-6

During the past 50 years, global food production has generally followed a positive growth trend, even on a per person basis. Between 1961 and 2008, world population grew by 117% while food production grew by 179%. Nevertheless, the number of chronically undernourished people has increased, not decreased. This is a clear reminder that ensuring an adequate food supply at the aggregate level, globally or nationally, does not guarantee that all people have enough to eat and that hunger will be eradicated. (...) Many people suffer chronic hunger because of inefficiencies and waste in distribution systems and inequality in food purchasing power owing to poverty. In some regions, food distribution systems are compromised by political instability, corruption and war. (...) As a consequence, approximately one billion people around the world suffer chronic hunger, with the Asia-Pacific region home to the largest number: 578 million. A further one billion worldwide, living on less than US$2 a day, are also categorised as food insecure.

FAO (2009), Feeding the world, eradicating hunger,

WSFS 2009/INF/2, FAO of the United Nations, Rome

47

strategis (tingkat global, regional dan nasional masing-masing negara kita),

apalagi memperhatikan peluang dan kendala, dalam upaya kita untuk

merumuskan kebijakan yang tepat.

16. Perkembangan Global Pertama-tama, penting diingat bahwa Ketahanan Pangan tidak lepas

dari keadaan geopolitik dan ekonomi dunia. Kalau geopolitik secara makro, tahun 2012 Amerika Serikat (AS) masih menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia ini, walaupun terjadi persaingan dan peningkatan pengaruh global dari China, sehingga kepentingan nasional AS masih cenderung dijadikan kepentingan global yang pada ekstrimnya dapat berkembang menjadi intervensi AS kepada negara-negara lain (termasuk Indonesia dan Australia). AS masih mempunyai keunggulan relatif dalam bidang teknologi, ekonomi dan kekuatan militernya. Namun berubahnya perkembangan ekonomi telah terasakan dengan mulainya kemunduran hegemoni AS sekaligus dengan (atau pemicu terhadap?) terjadinya kompetisi strategis dengan China. Kemunduran hegemoni AS ditandai dengan terjadinya stagnasi ekonomi akibat krisis kredit ('sub-prime crisis' kemudian krisis dengan perbankan investasi [Lehman Brothers, Merill Lynch dll]78) sekaligus ongkos-ongkos berskala raksasa terkait Perang Irak dan Perang Afghanistan.

Krisis ekonomi global ini memberi peluang meningkatnya peran negara-negara kekuatan ekonomi baru seperti Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS) dalam tatanan ekonomi global. Sesuai hasil kesepakatan BRICS Summit di New Delhi 29 Maret 2012, kelompok negara-negara ini sepakat untuk meningkatkan kerjasama blok ekonomi baru-nya, misalnya dengan membentuk Bank internasional baru sebagai semacam saingan bagi Bank Dunia. Australia maupun Indonesia menghadapi peluang dan hambatan dengan adanya blok economik baru ini.

Kendati adanya krisis perekonomian di Eropa, tetap diprediksi tahun 2012 perekonomian global akan didorong oleh kemajuan perekonomian Asia, khususnya China dan India. Di kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi, akan berkisar 5,7-6,8%, dengan motor penggerak Indonesia, Vietnam dan Singapura. Hal ini karena aktivitas ekonomi di negara tersebut

78 http://en.wikipedia.org/wiki/2007–2012_global_financial_crisis [diakses 12 Okt 2012]

48

menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara perlahan dan tanpa banyak ekspos terhadap Zona Euro. Sekaligus banyak negara maju (High-income countries menurut bahasa Bank Dunia) masih belum sepenuhnya berhasil mengatasi kondisi krisis, sebagian karena masih merasakan akibat langkah-langkah yang drastis dari strategi pemulihan dan restrukturisasi sebelumnya, sebagaimana yang dialami negara-negara Eropa menyusul Krisis Hutang Negari (Sovereign Debt Crisis) di Yunani, lrlandia dan Portugal, lalu menular ke Italia dan Spanyol.

Tetapi juga hampir semua negara dan blok multilateral terekspos terhadap tingginya harga minyak dunia belakangan ini yang sangat berpengaruh pada kestabilan perekonomian dunia (disekitar 90 dolar AS per barrel79, tidak jauh dari puncak harga minyak tahun 1980an, dan 2008-09 pada masa Global Financial Crisis, GFC). Fenomena Peak Oil (saat dunia bertemu titik dimana produksi BBM telah semaksimal mungkin, dan setelahnya produksi akan merosot secara terus-menurus), pertumbuhan jumlah manusia dan industri-industri, konflik di Timur Tengah, serta lambatnya penerapan sumber energi alternatif berarti kepekaan ekonomi dunia terhadap fluktuasi harga minyak akan semakin riil dan semakin mengancamkan.

Semua ini penting justru karena Ketahanan Pangan adalah sangat terkait dengan kesehatan ekonomi tingkat nasional, regional maupun global. Menurut FAO (2012), kira-kira 870 juta manusia diprakirakan bergizi rendah dan buruk (undernourished in terms of dietary energy supply) dalam periode 2010-12. Angka tersebut merupakan 12,5% daripada jumlah penduduk dunia, atau satu orang dari setiap delapan orang. Kebanyakannya tinggal di negara berkembang---yaitu 852 juta---di mana adanya kekurang-gizian diprakirakan mencapai 14,9% penduduk.80 Pesan kunci dari FAO adalah bahwa walau pertumbuhan ekonomik suatu negara (khususnya PDBnya) adalah salah satu faktor inti dalam upaya untuk menurunkan kerawanan pangan serta kekurangan gizi, pertumbuhan tersebut tidak serta merta menjamin sukses Ketahanan Pangan penduduk. Malah, sukses pertumbuhan ekonomi harus menerobos kepada lapis masyarakat miskin, dengan kerangka kebijakan dan program yang tertarget dan sengaja, dan juga bahwa penanaman modal kepada sektor pertanian/peternakan di

79 http://www.oil-price.net [diakses 10 Nop 2012] 80 FAO, (2012), The State of Food Insecurity in the World 2012, hlm.8

49

negara berkembang secara tepat dan efektif merupakan langkah strategis yang terbaik untuk menurunkan angka kerawanan pangan.81 Pada waktu yang sama, beberapa faktor global non-perekonomian

muncul yang membawa dampak langsung terhadap produksi pangan. Di

antaranya : (1) anomali cuaca meningkatkan bencana alam dan

menyebabkan terganggunya produksi pangan; (2) pertumbuhan penduduk

dunia yang tinggi (saat ini +7 milyar, dan 9,1 milyar tahun 2050) akan

meningkatkan permintaan pangan sebesar 60% dari kondisi saat ini; dan (3)

persaingan pemanfaatan lahan untuk food, feed, dan biofuel memperparah

ketersediaan pangan.82 Khususnya soal biofuel, Crude Palm Oil (CPO,

minyak kelapa sawit---produksi unggulan Indonesia---terjebak kritikan dari

beberapa negara maju (EU dan AS khususnya) yang menilai bahwa

perkebunan sawit mengakibatkan kerusakan terhadap hutan primer dan

sekunder yang nilai ekologi terlalu penting, dan sekaligus menambah

masalah karbon dioxida / pemanasan global daripada mengatasinya

sebagai bahan bakar alternatif.83

Sedangkan untuk perdagangan, sistem perdagangan dunia tetap

kurang-lebih berkiblat kepada prinsip-prinsip 'perdagangan yang lebih bebas

dan lebih adil' di bawah naungan World Trade Organization (WTO).

'Kurang-lebih' justru karena liberalisasi dan semangat meningkatkan

kerjasama perdagangan internasional secara kolektif/multi-lateral sedang

macet melihat Putaran Doha tidak lagi bergerak.84 Bagi Australia dan

Indonesia, kemacetan tersebut tidak menguntungkan, khususnya karena

81 Ibid, hlm.4. "However, one lesson that we have learned from success stories coming from all developing regions is that investment in agriculture, more so than investment in other sectors, can generate economic growth that delivers large benefits to the poor, hungry and malnourished." 82 dari materi Paparan Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi Jakarta, 11 Okt 2012 kepada PPRAXLVIII Lemhannas (dihadiri oleh pokja kecil, panitia Seminar). 83 Submisi tertulis oleh Mr Bart van der Wel kepada DAFF National Food Plan Green Paper [http://www.daff.gov.au/nationalfoodplan/process-to-develop/issues-paper/submissions-received/bart-van-der-wel, diakses 14 Oct 2012]. Kritkannya adalah: 'Some agricultural production is being dedicated to crops exclusively for biofuels. Whilst this may not be occurring in Australia largely, Australia’s demand for oil is contributing to this land use change overseas, for example, palm oil plantations in Indonesia and Malaysia to allow for fossil fuel substitution. This is leading to habitat degradation for endangered species overseas and to food price rises of staple crops in developing countries, such as maize in Mexico. Furthermore, several studies indicate that the production of biofuels consume more energy than is produced. Biofuels require inputs of non-renewables such as phosphorus which are not recovered' 84 Putaran Doha mulai diperundingkan pada tahun 2001, dengan tujuan untuk menurunkan lebih jauh lagi tingkat tarif-tarif serta hambatan non-tarif lainnya, khususnya pada sektor agraria dan pempabrikan (manufacturing). Tetapi proteksionisme antara AS, EU dan negara berkembang (G33, yang kebetulan diketuai oleh Indonesia) muncul sebagai titik ketidak-sepahaman. Perundingan resmi gagal pada Juli 2008 saat AS dan India me-'walk out' dari perundingan, akibat kegagalan bertemu persetujuan atas regulasi pengimporan produk-produk agraria.

50

Australia dan Indonesia adalah negara pengekspor netto yang sendiri tidak

terlalu proteksionis terhadap perdagangan (perbedaan yang ada akan

didiskusikan pada sub-bab yang berikut). Indonesia sendiri walau sering

terdengar bersemangat anti-liberalis sebenarnya merupakan salah satu

anggota perdana di WTO dan sebelumnya merupakan pihak mitra

('contracting party') dengan GATT sejak 1950.85 Dan bersama dengan

Australia, Indonesia merupakan anggota perdana Cairns Group Countries

(19 negara maju maupun berkembang berstatus pengekspor agraria yang

sejak terbentuknya tahun 1986 berupaya untuk melawan proteksionisme

agraria dari Eropa dan AS) yang aktif sekali dalam Putaran Uruguay tahun

1986-94. Namun Indonesia sekarang lebih aktif dengan kelompok G33,

sebuah perkumpulan negara berkembang yang didirikan untuk

memperjuangkan hak dagang negara berkembang secara khusus, terutama

proteksionisme tertarget bagi sektor agrarianya melalui pengecualian

khusus dari WTO. Sebagaimana diajarkan di Lemhannas RI, "upaya yang

dilakukan di WTO untuk terus menurus membuka pasar dunia memberikan

kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia",86 namun keuntungan

tersebut tidak berarti bahwa tidak ada kontra juga, dan kepentingan

Indonesia (sama dengan Australia) hanya akan diindahkan dengan sistem

perdagangan dunia yang makin liberal (freer and fairer) apabila ekonomi

nasional mempunyai daya saing, "agar mampu merebut pasar

internasional".87

17. Perkembangan Regional Wilayah Asia dan khususnya Asia Tenggara (zona ASEAN) turut

dinamis pula. Tren makro yang paling menonjol adalah integrasi, termasuk ekonomi-ekonomi negara anggotanya dengan bermajunya prinsip dan praktek 'perdagangan yang semakin bebas' yang dilihat dengan adanya perjanjian perdagangan formal baru antara lain: AFTA (ASEAN Free Trade Area), CAFTA (China, ASEAN Free Trade Agreement), dan nuansa dan arus dialog APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Puncak integrasi

85 OECD (2012), op.cit., hlm.189 86 Timotius D. Harsono, naskah ceramah kepada PPRAXVIII, Perdagangan Dunia (WTO) dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional, 22 Okt 2012, hlm.14 87 Ibid, hlm.12

51

tersebut akan tercapai saat ASEAN Economic Community (AEC) akan terwujud mulai pada tahun 2015, dengan visi yang sangat agung yakni "a single market and production base, a highly competitive economic region, a region of equitable economic development, and a region fully integrated into the global economy".88 Namun, nuansa liberalisasi perdagangan regional tersebut dapat juga bertentangan dengan pengertian ekonomi nasional di Indonesia (yang berbasis 'ekonomi kerakyatan') maka merupakan tren yang patut diwaspadai terkait dengan pertumbuhan ekonomi.89

Tetapi Indonesia sudah banyak pengalaman soal liberalisasi regional, mengingat AFTA sudah berdiri sejak tahun 1995 dengan pilar sentralnya penepatan tarif-tarif rendah (0, 2.5% or 5% pada komoditas yang memenuhi persyaratan tempat asal, namun ada pengecualian untuk komoditas tertentu yang dianggap sensitif atau sangat sensitif, yang bagi Indonesia, komoditas agraria tersebut termasuk bawang, cengkeh, gandum, terigu dan kedelai, sedangkan beras dan gula dicanangkan sangat sensitif90). Sebenarnya ASEAN kini mempunyai lima perjanjian perdagangan bilateral berciri Free Trade Agreement atau yang serupa, dengan: China, Japan, India, Korea dan Australia - New Zealand. Akibatnya, terlihat semacam transformasi pendekatan perdagangan regional, sehingga ada opini yang muncul dari anggota ASEAN sendiri bahwa "perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dalam bentuk AFTA, telah meningkatkan ekonomi beberapa negara ASEAN, yang telah siap merebut peluang yang ada.91 Dan lebih luas daripada ASEAN, di tingkat Asia Pasifik dengan konstelasi Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC), Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan APEC maupun pengembangan kerjasamanya, termasuk ide-ide liberalisme perdagangan, mengingat Presiden Suharto sendiri bertindak selaku penyemangat dari hasil kunci pertemuan APEC tahun 1994 dengan ‘Tujuan-Tujuan Bogor’ (Bogor Goals) yaitu 'liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh

88 http://www.kemenperin.go.id/artikel/3227/Menperin-Menggelar-Diskusi-Informal-ASEAN-Economic-Community-2015,-Rabu-(25), diakses 11 Okt 2012. Menurut Depmenperin RI (2010), "Konsep utama dari AEC adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan." [hwww.kemenperin.go.id%2Fdownload%2F2572%2FBuku-Perkembangan-Kerjasama-ASEAN-di-Sektor-Industri-(s.d-2011), diakses 11 Nop 2012] 89 Supandji (2012), op.cit., hlm.8 90 OECD, op.cit, h.176 91 Lemhannas RI, (2012), op.cit., hlm.29

52

pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang'. Komitmen inilah---identik dengan kinerja Pak Harto--yang menurut Bappenas menjadi dasar dalam berbagai inisiatif untuk mendorong percepatan penghapusan tarif perdagangan maupun investasi antar anggota APEC.92

Perkembangan regional yang paling terkait topik taskap ini adalah terwujudnya ASEAN Australia - New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) yang mulai berlaku pada 1 Jan 2010 (walau Indonesia sendiri salah satu negara yang bergabung lebih lambat saat mulai memenuhi persyaratan traktat tersebut pada 10 Jan 2012). Manfaat AANZFTA tidak dapat diperbandingkan dengan FTA bilateral sebab AANZFTA mencakup komitmen liberalisasi tarif regional yang dilengkapi dengan a Regional Rule of Origin yang memungkinkan dikembangkannya basis produksi regional sekawasan. Menurut Kementerian Perindustrian RI (2010), salah satu keuntungan untuk Indonesia dari AANZFTA tersebut adalah 98,10% ekspor RI ke Australia (USD2,6 milyar) dan 79,95% ekspor ke NZ (USD330 juta) menikmati bea masuk 0%, termasuk komoditas textil yang sebelumnya agak terhambat oleh proteksionisme.93 Kesimpulannya, liberalisasi perdagangan bermaju terus.

Selain kerjasama perdagangan umum ini (yang sebagian mempengaruhi suplai dan keterjangkauan pangan), ASEAN juga memperhatikan urusan Ketahanan Pangan secara langsung, misalnya dengan ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework, dan Strategic Plan of Action on Food Security in ASEAN (SPA-FS) 2009-13. Kedua program tersebut menghandalkan kepemimpinan dari para menteri pertanian, perikanan dan kehutanan seASEAN, serta berusaha untuk mengatur kerjasama dengan mitra dialog LSM dunia (WFP, FAO, UNDP Asian Development Bank [ADB], International Rice Research Institute [IRRI], dll) secara kolektif. Strategi yang sedang diterapkan terdiri dari empat komponen sebagai berikut:

92http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/5)%20APEC/APEC.pdf [diakses 8 Nop 12] 93 Kementerian Perindustrian RI (2012), Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri (s.d. 2011), hlm.27-28 [www.kemenperin.go.id, diakses 10 Nop 2012]

53

(sumber: http://aseanfoodsecurity.asean.org/wp-content/uploads/2011/08/suriyan-st1.pdf, diakses 10 Nop 2012)

Dan lebih spesifik lagi, ASEAN 'plus tiga' (Jepang, China, Korea Selatan)

telah mendirikan program cadangan darurat beras (ASEAN plus Three

Emergency Rice Resources, APTERR) tahun lalu yang bertujuan untuk

menjamin bahwa sejumlah beras selalu disimpan di sepanjang kawasan

sebagai stok darurat saat ASEAN atau anggotanya dilandai musibah dan

penduduk terancam kelaparan / krisis pangan.94

Maka selain tren-tren integrasi perekonomian agar perdagangan

semua bidang menjadi lebih bebas dan aktif, ASEAN juga mulai merespon

terhadap tantangan-tantangan Ketahanan Pangan secara politik, bukan

dengan pendekatan ekonomik belaka. Walau Australia bukan anggota

ASEAN, kebanyakan kegiatan tersebut disetujui dan didorong oleh Australia,

dan secara riil, tren-tren liberalisasi diikuti Australia melalui AANZFTA

tentunya. Maka, dampak regionalisme tersebut akhirnya agak sama bagi

Indonesia maupun Australia.

18. Perkembangan Nasional Diskusi di sini difokuskan kepada aspek yang paling relevan terhadap

pangan---ekonomi, perdagangan, serta kebijakan (politik pangan)---daripada

94 http://www.apterr.org/index.php/how-apterr-works [diakses 9 Nov 2102]

One Vision, One Identity, One Community 6

AIFS Framework and SPA-FS

ASEAN Integrated Food Security (AIFS)

Component 1: Food Security Emergency/Shortage Relief

Strategic Thrust 1: Strengthen Food Security Arrangements

Component 2: Sustainable Food Trade Development

Strategic Thrust 2: Promote Conducive Food Market and Trade

Component 3: Integrated Food Security Information System

Strategic Thrust 3: Strengthen Integrated Food Security Information Systems

Component 4: Agri-Innovation Strategic Thrusts 4: Promote Sustainable Food ProductionStrategic Thrusts 5: Encourage Greater Investment in Food and Agro-based IndustryStrategic Thrusts 6: Identify and Address Emerging Issues Related to Food Security

54

keseluruhan delapan gatra (geo, demo, SKA, ideologi, pol, ekonom, sosbud,

dan hankam), agar situasi di kedua negara kita yang paling berpengaruh

terhadap keadaan Ketahanan Pangan sempat dibahas secara langsung

(tanpa menjadi terlalu panjang).

a. Indonesia. Kondisi perekonomian nasional Indonesia secara umum makin

memuaskan, dengan Direktur Dana Moneter IMF memuji ekonomi

Indonesia bersifat "kokoh dan menjanjikan", serta Bank Dunia

mencatat “pertumbuhan pendapatan dalam kwartal pertama 2012

adalah 6,3%, (...) tingkat konsumsi tetap tinggi di kwartal pertama

2012, [namun] pertumbuhan investasi turun sedangkan ekspor

menyumbang kontribusi negatif terhadap pertumbuhan”. 95 Lebih

penting lagi, ramalan terhadap potensi ekonomi Indonesia masa depan

justru sangat positif, di mana dalam studi Citibank awal tahun ini

diperkirakan PDB Indonesia pada tahun 2040 akan mencapai

USD$8,27 trilyun sehingga memposisikan RI sebagai ekonomi

terbesar nomor ke-empat di dunia (dari nomor ke16 sekarang ini).96

Ramalan McKinsey Global Institute juga senada (“nomor ke-tujuh pada

tahun 2030”).97 Walau ramalan ekonomik juga bisa salah (misalnya,

Indonesia sering dipuji sebagai 'harimau ekonomik Asia' sebelum krisis

finansial kemudian melanda pada tahun 1997-98), namun ramalan

tetap merupakan sumber prediksi yang patut dipertimbangkan dengan

seksama.

Di bagian perdagangan, Indonesia ikut serta dengan tren blok

ASEAN tetap sendirinya kurang sibuk dengan urusan perjanjian

ekonomik bilateral, jika melihat bahwa FTA Indonesia tidak sebanyak

yang multilateral melalui ASEAN, barangkali menandai bahwa

Indonesia sendiri tidak sesemangat me-liberal-kan perdagangan

dibandingkan negara anggota ASEAN yang lain (atau secara kolektif).

95 http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/07/120712_globalcrisis.shtml [diakses 10 Nop 12] 96 http://www.eastasiaforum.org/2012/07/08/indonesia-and-australia-the-great-power-next-door/ [diakses 29 Nop 2012] 97 McKinsey Global Institute, (MGI), (2012), The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s potential, hlm.1 [http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/asia/the_archipelago_economy, diakses 17 Nop 2012]

55

Walau Indonesia pernah melaksanakan perbincangan soal FTA

bilateral dengan AS, EU dan Chile, hanya satu yang berhasil terwujud

yakni Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA) yang

mulai diperundingkan tahun 2005 kemudian mulai berlaku 1 Juli

2008. 98 Seharusnya penulis tidak heran dengan realita tersebut,

mengingat prinsip geopolitik Indonesia menghandalkan ide 'bebas aktif'

dan tidak mencari pengikatan (keterikatan?), sekaligus semangat

mendambakan kedaulatan dan kemandirian turut tinggi di Nusantara

ini, maka semangat kompromi serta kebergantungan yang mungkin

tersurat ataupun tersirat dalam FTA adalah sesuatu yang diwaspadai

para pemimpin dan pejabat Indonesia.

Terkait Ketahanan Pangan, yang menonjol di Indonesia sekarang

adalah : (1) peningkatan kebutuhan pangan akibat laju pertumbuhan

penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun hingga mencapai + 240

juta jiwa tahun 2011; (2) stagnasi pertumbuhan pangan pokok sejak

pasca Orde Baru dengan indikasi relatif tidak ada penambahan dan

rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan seperti jaringan irigasi

yang mengalami kerusakan 45% (menurut Indonesia Finance Today,

2011); (3) Implementasi kebijakan otonomi daerah pada beberapa

daerah mendegradasi keberadaan lembaga pertanian dan terkikisnya

struktur sosial masyarakat pertanian; dan (4) kurangnya perhatian

terhadap keberadaan industri pertanian hampir di setiap daerah

menyebabkan terpuruknya produktivitas sektor pangan sehingga

secara agregat melemahkan Ketahanan Pangan nasional.99 Respon

daripada pemerintahan Yudhoyono serius dan terpadu, sebagaimana

dilihat pada Bab II terkait RPJPN, RPJMN dan MP3EI.

Bagi Indonesia, sektor pertanian (dalam arti luas yang meliputi

pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan,

perikanan dan kehutanan) masih merupakan ruang kerja yang terbesar

maka mempunyai makna secara politik. Sektor ini menyerap tenaga

kerja dalam jumlah cukup besar yakni 38%an. Output dari sektor

98 OECD, op.cit., hlm.193. 99 Materi paparan Staf Khusus Presiden, Bidang Pangan dan Energi, kepada Lemhannas PPRA XLVIII, tanggal 27 Mar 2012.

56

tersebut masih relatif kuat (walau ada keluhan umum tentang

pengimporan komoditas pangan tertentu) khususnya untuk komoditas

pangan yang difokuskan oleh Presiden dan Mentan; beras dan jagung

tahun ini sudah hampir status 'swasembada' (produksi beras tahun

2011 mencapai 98% dari kebutuhan; jagung 90% 100 ). Namun,

produksi kedelai, gula, dan daging sapi belum memadai dan

pengimporan masih signifikan. Respon dari pemerintah adalah

intesifikasi terhadap tujuan swasembada ini, seperti sebagaimana

tertuang dalam progja Dirjen Tanaman Pangan : Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Program tersebut dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu (1) Pengelolaan produksi tanaman serealia; (2) Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi; (3) Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan; (4) Penanganan pascapanen tanaman pangan; (5) Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI; (6) Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih, (7) Pengembangan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serta 8) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.101

Sekaligus Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengerjakan

Program Swasembada Daging Sapi 2014 (Blue Print for Beef self

Sufficiency Program 2014) termasuk dengan modifikasi jatah impor dll

hasil masalah yang muncul di sekitar penghentian ekspor dari Australia

tahun kemarin.102

Jika disimpulkan, perkembangan Lingstra nasional Indonesia

yang terkait Ketahanan Pangan (ekonomi, pembangunan,

perdagangan dll) cendurung semakin ruwet, tetapi tanggapan dari

pemerintah justru serius baik dalam perkataan maupun aksi, dan

kebijakan formal baru saja diperbaruhi dengan sebuah RUU Pangan,

yang menentukan bahwa kebijakan nasional adalah untuk memenuhi

sejauh mungkin kebutuhan konsumsi seluruh rakyat dari produksi

dalam negeri, karena secara politis Indonesia tidak ingin tergantung

kepada negara lain.

100 Achmad Suryana (2012), materi paparan kepada Lemhannas PPRAXLVIII, Kewaspadaan Nasional dalam Mendukung Ketahanan Pangan, 29 Juni 2012 101 Dirjen Tanaman Pangan, Kementan RI (2011), Pedoman Pelaksanaan Program: Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan TA 2011, Jakarta, hlm.8 102 Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan RI (2012), materi paparan kepada Lemhannas PPRAXLVIII, Kebijakan Pemerintah di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, 23 Jul 2012

57

b. Australia. Perekonomian Australia belakangan ini juga agak solid, dan

merupakan salah-satu di antara hanya beberapa negara 'maju' dimana

ekonomi tetap bertumbuh, dan dampak dari GFC 2008-09 dan krisis

ekonomi Eropa 2011-12 tidak meninggalkan luka berat. Data-data

makro adalah sebagaimana diperlihatkan pada Lampiran 3, dimana

hal-hal yang menonjol adalah PDB sebesar USD$1,6 trilyun; hutang

eksternal USD$1,169 trilyun (pemerintah hanya USD$143 milyar, yang

lain hutang swasta dan individu). Inflasi sekarang agak rendah, 1,6%,

padahal biasanya ditarget sehingga bergeser antara 2-3% saja. Walau

skor kredit Australia adalah AAA (Standard & Poor, Fitch, dan Moody's)

Resiko ekonomi Australia kini adalah pola defisit, dimana pengeluaran

negera bertahun-tahun melebihi pendapatannya, walau hutang negara

tidak dianggap ‘raksasa’ dibandingkan kebanyakan negara maju. PDB

didominasi oleh sektor jasa yang merupakan 68%, dan pertambangan

(langsung) sebesar 10% (dan tidak langsung, menjadi sebesar 19%).

Ekspor agraria (pangan dan non-pangan) meraih hanya 12%, tetapi

15% daripada pekerja di Australia berkecimpungan dalam sektor

makanan, apabila produksi, pemasaran, distribusi, restoran-restoran

dll.

Pada umumnya Australia, sebagai negara maju, sebagai negara

pengekspor, dan dengan tradisi persekutuan dengan Inggeris lalu AS,

memperhatikan dunia eksternal dan bertindak secara aktif dalam

urusan regional dan global. Salah satu fokus sejak 1990an dan yang

baru diberikan fokus kembali adalah peranan Australia di kawasan

Asia Pasifik, khususnya ke depan dengan bangkitnya China dan India

dan persaingan strategis AS-China, China-Jepang, dan China-India.

Pemerintahan Gillard baru meluncurkan sebuah Buku Putih 'Australia

in the Asia Century' (Australia di Abad Asia), dengan tebalnya 320

halaman, pada intinya ingin menciptakan sebuah 'disain agung'

mengenai bagaimana Australia dapat bertindak, bergaul, dan mengatur

diri agar mampu bersaing dan muncul kuat, stabil dan makmur pada

tahun 2050 dan selanjutnya saat pusat kekuatan ekonomi dan

58

perdagangan dunia (dan mungkin militer pula) telah bergeser dari

poros AS-Eropa menempatkan dirinya di kawasan Asia.103 Buku Putih

ini merupakan sebuah rencana, dan menentukan 25 tujuan nasional

khusus. Salah satu isu yang dibahas adalah bagaimana keadaan

Ketahanan Pangan dunia, regional maupun nasional pada saat itu,

khususnya dengan jumlah penduduk dunia mencapai 9 milyar jiwa

lebih, luasnya lahan agraria menipis, iklim lebih panas dan air tawar

lebih susah. Yang relevan untuk taskap ini adalah prioritas yang akan

diberikan kepada lima hubungan bilateral secara spesifik: Australia

dengan China, dengan India, dengan Jepang, South Korea, dan---tak

kalah penting---dengan Indonesia. Bagi kepentingan argumentasi di

taskap ini, dengan adanya komitmen politik melalui Buku Putih ini, ide

fundamental serta upaya-upaya terkait 'peningkatan kerjasama

bilateral Indonesia-Australia bidang perdagangan dan litbang agraria'

seharusnya didorong secara prinsip, dan secara pembagian

sumberdaya (sejauh sumberdaya tersebut dianggap terjangkaukan).

Perkembangan yang kedua adalah Buku Hijau (yakni dokumen

Rancangan pra Buku Putih) tentang National Food Plan, yang

diluncurkan pada bulan Juli lalu. Dokumen ini kurang-lebih merupakan

pikiran dan pendekatan Australia terhadap urusan Ketahanan Pangan.

Motivasi di belakang Buku Putih yang turut tebal juga (284 halaman) ini

adalah untuk menentukan suatu rencana holistik terhadap urusan

pangan di Australia yang sampai saat ini tidak dipedomani oleh satu

referensi induk, agar potensi Australia sebagai pemasok pangan terus

tercapai (Australia sekarang adalah pengekspor pangan netto) secara

berkelanjutan dan dengan empati dan kerjasama dengan dan dari

negara-negara tetangga yang sekaligus merupakan pasar impor dan

ekspor bagi Australia. Tujuan spesifiknya adalah : (1) Membantu daya

saing dan pertumbuhan rantai penyuplaian pangan Australia termasuk

melalui litbang iptek; (2) Menurunkan rintangan (barriers) yang

dihadapi para produsen di dalam negeri maupun di luar negeri; (3)

Membantu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perdaerahan;

103 http://asiancentury.dpmc.gov.au/white-paper/executive-summary [diakses 9 Nop 2012]

59

(4) Mengidentifikasikan serta meminimilisir resiko terhadap Ketahanan

Pangan Australia; (5) Memelihara dan memperkuat SKA yang

melandasi produksi pangan Australia; (6) Mengurangi rintangan bagi

warga dalam memperoleh suplai makanan yang aman, bergizi, sesuai

selera/budaya serta mengindahkan kepentingan kesehatan umum; dan

(7) Turut membantu Ketahanan Pangan di dunia.104 Mengapa peduli

dengan urusan Ketahanan Pangan bangsa yang lain? : Langkah-langkah untuk memantapkan Ketahanan Pangan dunia mendorong kestabilan sosial dan politik, dan menyongsong pertumbuhan ekonomik. Oleh karena itu, merupakan suatu kepentingan Australia untuk turut membantu Ketahanan Pangan dunia. 105

Secara nyata, sekitar 7% daripada program bantuan kemanusiaan

Australia (hampir AUD$300 juta pada 2009-10106) diarahkan kepada

Ketahanan Pangan, termasuk sebagian yang terarah sebagai

kontribusi dana kepada instansi dunia seperti FAO, WFP dan Bank

Dunia agar menghindari tumpang-tindih dan sebagai pengakuan akan

keahlian instansi-instansi tersebut.

Soal pendekatan Australia terhadap perdagangan, sejak 1980an

kami sudah semakin menolak gagasan proteksionisme (yang

sebelumnya dijunjung tinggi sehingga banyak dari pasar-pasar

domestik Australia tertutup). Peranan Australia dalam memproklamir

Cairns Group dalam WTO sudah cukup dikenal. Dan semangat

Australia untuk menghasilkan perjanjian perdagangan berdasarkan

atas peraturan WTO tentang FTA cukup terbukti dengan adanya enam

FTA Australia dengan negara mitra (New Zealand, Singapore,

Thailand, AS, Chile dan ASEAN) serta delapan FTA bilateral maupun

multilateral baru yang sedang diperundingkan (China, Jepang, Korea

Selatan, India, Indonesia [I-A CEPA], Gulf Co-operation Council [GCC],

Pacific Agreement on Closer Economic Relations [PACER], dan Trans-

Pacific Strategic Economic Partnership [TPP]).107

Jika disimpulkan, perkembangan nasional Australia yang terkait

Ketahanan Pangan (ekonomi, pembangunan, perdagangan dll)

104 DAFF (2012), op.cit, hlm.2 105 Ibid, hlm.9 106 Ibid, hlm.243 107 http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Australia [diakses 10 Nop 2012]

60

cendurung berpedomani prinsip ekonomi pasar bebas dan kemitraan

dengan negara impor-ekspor yang lain, dimana keuntungan

merupakan penyemangat utama, tetapi bantuan terhadap negara yang

rawan pangan juga dilaksanakan. Australia tidak menggaris-bawahi

pentingnya kemandirian pangan atau kedaulatan pangan, mungkin

juga karena hasil produksi sudah swasembada dalam beberapa

makanan pokok, dan mungkin juga karena beberapa makanan yang

laris dalam pola makanan warga Australia terlalu mahal dewasa ini

apabila dihasilkan di Australia sendiri (sosis dari Jerman dan Itali

misalnya), atau tidak sesuai iklim dan tanah Australia.108

19. Peluang dan Kendala.

a. Peluang Beberapa peluang terhadap kepentingan peningkatan kerjasama

bilateral bidang perdagangan dan litbang agraria muncul :

1) Formulasi ‘Strategic Partners’. Baik Presiden Yudhoyono

dan PM Gillard (dan sebelumnya, PM Rudd) pernah dan sering

mengatakan bahwa Indonesia dan Australia adalah Strategic

Partners. Walau konsep tersebut tidak mempunyai suatu

pengertian yang baku dan universal (sebagaimana dibahas di

Bab I), namun ide dan intisari dimaklumi oleh orang banyak,

yakni, saling membantu dan saling mengerjakan dan fokus

kepada kepentingan bersama yang induk, makro, berbobot.

Dengan kenyataan bahwa hubungan ekonomi kedua negara kita

under-performing maka kemauan politik daripada para pemimpin

nasional merupakan peluang besar.

2) Perundingan I-A CEPA. Sebuah FTA biasanya hanya

dirumuskan sekali, maka dengan adanya perundingan tersebut

saat ini pas pada waktu ekonomi-ekonomi kedua negara kita

makin kuat, dan pas pada waktunya pula Australia

108 Lihat laporan DAFF Australian Food Statistics 2010-11, tabel 6.1 sampai 6.7 [http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/2144103/aust-food-statistics-2011-1023july12.pdf, diakses 10 Nop 2012]

61

mencanangkan disain Australia in the Asia Century serta National

Food Plan sekaligus adalah saat Indonesia mencanangkan

MP3EI dan ide 'lumbung pangan' (food estates) maka adanya

kesanggupan dan kehendak duduk dan berunding bersama

dalam rangka I-A CEPA merupakan hal yang sangat pas

terhadap kepentingan peningkatan kerjasama agraria.

3) Letak Geografis. Indonesia dan Australia begitu dekat,

kemudahan dan kemurahan transit dan angkutan harus

merupakan suatu keunggulan.

4) Keklopan/Kesesuaian (complementarity) sektor agraria.

Indonesia mempunyai lahan yang subur, iklim tropis, air hujan

yang melimpah, dan banyak sekali tenaga kerja. Australia

mempunyai iklim sub-tropis dan moderat, sedikit lahan yang

kesuburan tinggi tetapi banyak yang cukup subur untuk

peternakan dan tanaman serealia, ongkos buruh tinggi dan

tenaga kerja yang terbatas. Indonesia memerlukan teknik-teknik

mekanisasi agar lahan menjadi lebih produktif; Australia

mempunyai kemampuan tersebut. Australia memerlukan akses

terhadap prasarana pengolahan yang mampu bersaing dengan

ekonomi raksasa seperti China; Indonesia mempunyai itu.

5) Bantuan Pembangungan Australia Meningkat. Pemerintah

Australia tetap mematuhi komitmennya dari tahun 2000 sesuai

Millennium Development Goals (MDGs) PBB untuk

menghibahkan 0,5% dari PDBnya kepada negara yang perlu

bantuan pembangunan dan kemanusiaan. 109 Pada tahun

anggaran 2012-13, pemerintah Australia telah menyiapkan

USD$5,2 milyar sebagai anggaran hibah/ODA. Seperti prioritas

nasional Australia sejak tahun 2008, Indonesia akan menjadi

mitra utama ODA itu. Betapa bagusnya apabila sebagian yang

lebih besar daripada dana itu dimanfaatkan untuk urusan

memajukan peningkatan kerjasama pangan bilateral kita.

109 http://www.theage.com.au/opinion/society-and-culture/too-much-hit-and-miss-in-piecemeal-approach-to-foreign-aid-20100923-15or4.html [diakses, 12 Nop 2012]

62

b. Kendala

Kendala-kendala juga muncul, seperti ini:

1) Proteksionisme vs Liberalisme. Jakarta memegang prinsip

Ketahanan Pangan melalui Swasembada dan Kedaulatan

Pangan, yang intisari berarti Indonesia ingin berdiri sendiri soal

produksi pangan, sekaligus tetap meraih keuntungan dari agri-

ekspor. Sedangkan Canberra menjagokan keunggulan dinamika

pasar bebas, kurang berprihatin terhadap ide impor makanan,

dan ingin meraih akses yang sangat terbuka terhadap semua

pasar, termasuk Indonesia. 'Perbedaan kiblat' ini harus dimanej

dengan pandai.

2) Economics / profit orientation. Selama ini kerjasama

perdagangan selalu muncul berdasarkan atas perhitungan

keuntungan secara absolut. Dan pemerintah-pemerintah kita

hanya menanamkan dana yang secukupnya karena hanya ingin

menfasilitasikan (bukan menyetir) kerjasama perdagangan. Jika

sebuah paradigma baru akan diciptakan maka urusan

keuntungan (profit orientation) harus mundur menjadi salah satu

isu bukan segala-galanya. Pemerintah-pemerintah kita harus

juga siap mensubsidikan proyek-proyek agar pemeran swasta

rela beresiko fiskal. Perubahan mindset ini tidak akan gampang.

3) Politik Domestik. Baik Australia maupun Indonesia kadang-

kadang merasa tersinggung dengan sikap atau tindakan yang

satu lain. Opini publik sering menjadi peka, sehingga para

politikus terbawa moods tersebut dan merespon dengan kepala

panas. Jika akan betul-betul menjadi Mitra Strategis maka kita

harus sanggup lebih membantu, lebih rela berkorban, tunduk

terhadap ide 'kepentingan bersama' padahal kepentingan luas

seperti itu dapat juga menentang kepentingan unilateral salah

satu pihak. Apakah rakyat Indonesia siap melihat pengimporan

beras dan sapi dari Australia tanpa batas? Apakah rakyat

Australia siap melihat puluhan ribu TKI datang ke Australia dan

63

membantu petani dengan tugas pertanian intensif, sekaligus

diberikan bansos dari APBN Australia? Para pemimpin kita harus

rajin dan tanpa lelah menjaga dan melobi agar enhanced

cooperation dapat bermaju.

4) Integritas Karantina. Rejim Karantina (Sanitary and

Phytosanitary Standards, SPS) di Australia dianggap terlalu ketat

oleh banyak pihak, sehingga dikritik sebagai bentuk Non-Tariff

Barrier (NTB). Sedangkan Australia menghandalkan rejim ketat

tersebut karena lingkungan hayati di Australia sangat relatif bebas

banyak wabah dan penyakit yang sudah melanda negara yang

lain. Apabila perdagangan kita akan menjadi lebih bermakna

maka harus ada akomodasi terhadap isu SPS. Belum tentu

standar-standar tersebut harus dibuang, malah bantuan teknis,

sosialisasi/pendidikan, maupun alat-peralatan harus diberikan

agar regulasi SPS lebih gampang dipenuhi, bahkan diperpanjang

ke Indonesia agar Indonesia lebih unggul mengekspor ke semua

negara (misalnya, Jepang dan AS juga ketat soal SPS).

64

BAB V KONDISI KERJASAMA BILATERAL BIDANG PERDAGANGAN DAN

LITBANG AGRARIA YANG DIHARAPKAN DAN INDIKATOR KEBERHASILANNYA

20. Umum Maka sudah makin jelas bahwa keadaan Ketahanan Pangan dunia

cukup ruwet dan penuh tantangan, dan Ketahanan Pangan di Indonesia dan

Australia turut terdampak oleh tantangan tingkat global, serta mempunyai

dinamika sendiri terkait keadaan produktivitas sektor agraria nasional,

keefektifan distribusi ke daerah-daerah terpencil, serta keadaan ekonomi

rakyat secara umum di mana tingkat kemiskinan merupakan penyebab

paling utama terhadap tingkat Ketahanan Pangan pada tingkat individu

apabila di Indonesia ataupun Australia. Dibahas pula tentang keadaan

kerjasama perdagangan dan litbang agraria sekarang ini antara kedua

negara kita, di mana interaksi telah ada dan semakin meningkat, padahal

pentingnya perdagangan tersebut tidak seimbang (hanya senilai

USD$14,8an milyar per tahun dan urutan status sebagai penyerap ekspor

satu sama lain hanya meraih posisi ke-11 Australia bagi Indonesia dan ke-9

Indonesia bagi Australia110) dibandingkan bobot strategis bagian hubungan

bilateral yang lain misalnya dimensi politik, pembangunan kemampuan /

ODA, hankam, dan 'orang-ke-orang' ('people-to-people', P2P).

Yang jelas ke depan dengan komitmen liberalisasi perdagangan dan

penanaman modal yang tertuang dalam AANZFTA, dan yang akan berlanjut

pula dengan berdirinya AEC pada tahun 2015, maka pasti ini momennya

bagi Indonesia dan Australia untuk melangkah secara visioner dan berani,

terinspirasi oleh visi MP3EI dan Buku Hijau National Food Plan, dan sejauh

mungkin menyatukan upaya-upaya untuk memantapkan Ketahanan Pangan

sehingga melebihi sekedar tujuan intern tersebut dan lebih hebat lagi

berusaha mencoba menjadi pemasok makanan kepada region dan bagian-

110 BPG (2012), op.cit., hlm.4

65

bagian dunia. Think tank ternama McKinsey Global Institute telah

menganalisa potensi agraria Indonesia saja, dan menyimpulkan bahwa

potensi Nusantara ini justru bagus sekali : Pada sektor agraria, jika Indonesia menerapkan tiga pendekatan---meningkatkan produktivitas penghasilan, menggeser produksi ke tanaman yang bernilai tinggi, dan mengurangi kehilangan produksi pasca-panen serta kehilangan sepanjang 'rantai nilai'---maka Indonesia dapat menjadi suatu pengekspor netto produksi agraria yang raksasa, mampu memasok 130 juta ton kepada pasar internasional.111

Dan lebih menyenangkan lagi, ramalan McKinsey menghitung bahwa

ekonomi Indonesia dengan produksi tersebut (asal melaksanakan revitisasi

melalui semua dari enam perubahan yang para pakar mereka sarankan)

akan amat sangat didorong, dengan pertumbuhan pendapatan dari USD$70

milyar pada 2010 menjadi $250 milyar tahun 2030, sama dengan

pertumbuhan berkelanjutan sebesar 7%, sebagaimana digambarkan di sini :

(sumber: McKinsey Global Institute, (MGI), (2012), The Archipelago Economy: Unleashing

Indonesia’s potential, hlm.46)

Pemerintah Australia juga antusiastis tentang potensi Australia untuk

menjadi pemasok pangan yang lebih produktif lagi---visi itu yang justru

menjadi inspirasi di belakang National Food Plan-nya.

Tetapi gagasan ini---Indonesia dan Australia sendiri dan secara

bersama menjadi pemasok region dan dunia---hanya akan didorong bahkan

111 McKinsey Global Institute (2012), The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's potential, dicetak on-line [http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/asia/the_archipelago_economy, diakses 17 Nop 2012]

46

Exhibit 17Indonesia could achieve unprecedented 7 percent per annum growth in real revenue from agriculture and fisheries

SOURCE: Food and Agriculture Organization; International Institute for Applied Systems Analysis; Ministry of Agriculture;

Ministry of Marine Affairs and Fisheries; Ministry of Forestry; McKinsey Global Institute analysis

1 Rounded to the nearest $5 billion.

2 Includes palm oil, fruits, and vegetables.

Indonesia agricultural and fisheries real revenue1

$ billion, 2010 price

60

45

20

25

210

30

50

40

Increase

commercial

yield

+7% p.a.

Increase

smallholder

yield

5

Shift to

high-value

crops2

250

Cultivate

low-carbon

unused land

Reduce

food losses

and waste

35

Increase

fisheries

production

2030

optimised

potential

10

5

Revenue

in 2010

70

Crops

Fisheries

Optimisation levers

Exhibit 18

Key barriersCapital intensity Q Q Q Q Q Q

Return on investment Q

Infrastructure/supply chain bottlenecks Q Q Q Q Q Q

Capital availability Q Q Q Q

Regulatory support Q

Technological readiness Q Q Q Q

Entrenched behaviour Q Q Q Q Q Q

Agency issues Q Q Q Q Q

Political feasibility Q Q

Information failures Q Q Q Q

Achieving higher revenues from agriculture and fisheries will require overcoming a series of barriers

SOURCE: Ministry of Agriculture; Ministry of Forestry; International Institute for Applied Systems Analysis; Food and Agriculture Organization; McKinsey Global Institute analysis

Potential additional revenue by 20301

$ billion

3525

5

20

4550

Cultivate low-carbon unused land

Increase commercial yield

Reduce food losses andwaste

Increase fisheries production

Shift to high-value crops

Increase smallholder yields

1 Rounded to the nearest $5 billion.

66

terwujud apabila keadaan kerjasama bilateral kita sempat dipermudah dan

ditingkatkan. Secara abstrak, keadaan yang diharapkan diuraikan seperti

yang berikut, dengan dibahas juga kontribusinya terhadap pencapaian

Ketahanan Pangan dan Kemandirian Bangsa Indonesia maupun Australia,

beserta indikator keberhasilannya.

21. Kondisi kerjasama bilateral bidang Agraria yang diharapkan

a. Saling pengertian bidang agraria serta pendekatan Ketahanan Pangan yang akurat, komplit dan berpandangan luas. Betapa bagusnya apabila para pemimpin politik kita, para peneliti

agraria, asosiasi petani/peternak/pembudidaya/nelayan, para praktisi

agraria, serta bangsa secara umum mempunyai suatu pengertian---

umum sehingga spesifik---mengenai tradisi dan kegiatan agraria di

setiap negara masing-masing, keunggulan dan kekurangan, serta

bagaimana pola pikir serta pola kebijakan terhadap urusan Ketahanan

Pangan. Lebih lanjut, dan mungkin mirip dengan keadaan di antara

Australia dan Indonesia, atau Indonesia dengan Malaysia (mitra

perdagangan dan agraria yang telah lama berinteraksi), betapa

bergunanya apabila kaum pedagang dan pembisnis kedua negara kita

begitu paham peluang dan tantangan bisnis agraria di masing-masing

negara sehingga kerjasama usaha, pemodal dan distribusi menjadi

sesuatu yang handal dan mudah.

Jika terwujud pengertian sedemikian rupa maka hemat penulis

adalah kapasitas untuk berempati satu sama lain akan turut terwujud,

sehingga kepentingan kedua negara kita sebagai tetangga yang

seharusnya saling membantu dan saling menjaga akan lebih

diindahkan (daripada keadaan yang saat ini, di mana kekurang-

pahaman dan kurang kepedulian tetap eksis secara terlalu menonjol).

b. Kerjasama bidang agraria adalah Proyek G2G secara resmi, dengan visi besar dan berani, agar mampu menciptakan 'CSP'. Kerjasama agraria kita sangat memerlukan sebuah kerangka

sekaligus payung politik-diplomatik. Tanpa kerangka tersebut, tidak

67

ada 'proyek' yang menyeluruh dan terpadu, malah ada kegiatan-

kegiatan sempit dan ad hoc yang belum tentu klop satu sama lain.

Alangkah strategisnya apabila kerjasama agraria kita diangkat

dari status kegiatan komersial serta beberapa interaksi sempit dalam

dunia litbang menjadi kegiatan yang berorientasi geo-politik

komplentatif. Saat ini hanya Australia-Indonesian Partnership (AIP,

2008-13), yang merupakan sebuah proyek bilateral yang menyeluruh-

terpadu. Dan walau (Official Development Assistance (ODA) itu

penting, bagi penulis adalah agak ironis bahwa AIP itu ada daripada

proyek ekonomi yang seharusnya jauh lebih berguna dan membawa

dampak positif kepada kedua negara kita (apalagi AIP barangkali

diapresiasi oleh pemerintahan Yudhoyono tetapi tidak se'berguna'

investasi dengan kemampuan strategis seperti industri atau pangan,

menurut hemat penulis; ingatlah sejarah Indonesia di mana program

hibah pernah ditafsirkan sebagai 'alat pengaruh' oleh dunia Barat

maupun Soviet, dan respons Presiden Sukarno yang sangat terkenal,

"Go to hell with your aid!"112).

Maka yang diharapkan adalah sebuah perjanjian yang berbentuk

FTA tetapi melebihi struktur perdagangan-investasi murni menjadi

suatu komitmen bersama yang mampu merespon kepada kepentingan

Ketahanan Pangan; bukan sesuatu yang terlalu komersial dan bukan

pula sesuatu yang merupakan hibah (donor-recipient arrangement).

Mengingat teori modern Hecksher-Ohlin ‘The Proportional Factor

Theory', negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak

atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi

produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya,

masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara

tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam

memproduksinya. Jika pendekatan H-O itu diterapkan maka beberapa

sektor agraria kita tampaknya memiliki potensi menjadi kemitraan

lintas-negara (lintas-batas) yang betul-betul berbeda dengan

kebiasaan sekarang ini, contohnya :

112 http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah09.shtml [diakses 16 Nop 2012]

68

1) Kerjasama bidang Daging Hidup/potong. Industri daging

sapi hidup memperkerjakan lebih dari 13.0000 WNA serta

menyumbangkan AUD$1,8 milyar terhadap PDB Australia setiap

tahun.113 Banyak penduduk di bagian utara Australia dinafkahi

oleh industri tersebut, termasuk banyak orang aborijin yang

sangat perlu lowongan kerja. Sedangkan di Indonesia

pemenuhan kebutuhan rakyat akan protein masih kurang cukup

serta suplai hewan yang bermutu juga belum optimal. Dengan

'teknologi transfer' sains peternakan yang lebih bagus lagi maka

potensi terhadap win-win di sini bagus sekali.

2) Kerjasama bidang Beras. Industri beras di Australia berdiri

sejak tahun 1924 dan mampu dewasa ini menghasilkan sejuta ton

beras per tahun. Beras Australia diekspor ke lebih dari 60

negara. Petani beras Australia menghasilkan panen-per-areal

yang terproduktif di dunia (10 ton per hectare), dan rata-rata

menggunakan air irigasi yang 50% lebih sedikit daripada petani-

petani lain di dunia.114 Oleh karena air irigasi sulit diperoleh di

Australia maka sektor agraria ini menjadi hebat dalam upaya

litbang dan percobaan terhadap adaptasi jenis padi mencari yang

terefisien soal kebutuhan air, serta dengan sistem dan disain

irigasi yang paling mengirit air. Mengingat Indonesia belum stabil

soal pengadaan beras yang cukup (bagian pokok serta bagian

cadangan) maka potensi akan kerjasama di sini pasti bagus

sekali, apalagi di bagian Indonesia NTT dan NTB di mana air

irigasi dan hujan tidak banyak.

3) Kerjasama bidang Gula. Australia merupakan penghasil

gula yang terbesar urutan ketiga di dunia. 80% dari penghasilan

ini diekspor, meraih pendapatan di sekitar AUD$1,5 - 2,5 milyar

per tahun, padahal produsen adalah enam ribu keluarga petani

113 Situs internet Meat and Livestock Association of Australia [www.mla.com.au/About-the-red-meat-industry/Livestock-exports, diakses 28 Mei 2012] 114 Situs internet Rice Growers Association of Australia [http://www.rga.org.au/about-rice.aspx, diakses 28 Mei 2012]

69

saja.115 Mengingat Indonesia adalah net importer gula namun

terletak di zona tropis dengan tingkat air hujan yang tinggi, maka

pasti ada potensi kerjasama di sini agar Australia bisa membantu

Indonesia menjadi swasembada gula.

4) Kerjasama bidang Umbi-Umbian, di mana Indonesia

mempunyai pengalaman yang dalam dengan menghasilkan dan

memanfaatkan gizinya dari singkong, talas, kentang hitam, ubi,

garut dll. Umbi-umbian semacam ini tidak ditanam di Australia.

Mengingat sekarang ini diet Orang Australia adalah terlalu tinggi

lemak, gula dan karbohidrat kompleks maka pasti ada kearifan

lokal dari Indonesia yang mampu memperkenalkan umbi-umbian

baru (yang sekaligus menarik dan sehat) ke pasar-pasar

konsumen Australia.

Walau ke-empat sektor ini hanya contoh saja, kerjasama kita

sebaiknya berani untuk melangkah ke arah integrasi produksi

komoditas tertentu, apabila keunggulan geografi, demografi dan iklim

yang sebenarnya komplementatif di antara Indonesia dan Australia

sempat dimanfaatkan dengan cerdas. Kalau berani begitu, dengan

juga mengatur manajemen, pendanaan serta fleksibilitas yang tinggi

maka perjanjian kerjasama bilateral bidang agraria kita akan bagus

sekali.

c. Kerjasama agraria bilateral dipayungi secara politik, didorong oleh para pemimpin secara terbuka dan aktif, dan kasus-kasus ditangani dengan arif, empati dan seksama . Daripada pengalaman dengan kasus Live Cattle (sebagaimana

dibahas sebelumnya pada Bab III), keadaan yang diperlukan di sini

adalah kedewasaan, semangat negosiasi, kesiapan untuk mengerti

posisi pihak kedua, dan pengelolaan isu dengan terstruktur, transparan

dan obyektif. Yang terjadi disekitar Live Cattle, merupakan kasus

terburuk. Keadaan yang diharapkan justru yang sebaliknya, titik.

115 Situs internet Cane Growers Association of Australia [http://www.canegrowers.com.au/, diakses 28 Mei 2012]

70

d. Kerjasama antara Instansi litbang bidang agraria menjadi menyeluruh, sibuk, dan didorong oleh dana yang kuat. Jika Indonesia dan Australia menjadi mitra agraria yang kuat

(Comprehensive Strategic Partners) maka harus ada dinamika yang

sibuk dan agak terbuka antara pusat-pusat penelitian kedua negara

kita. Australia cukup berprestasi dengan litbang dan sains agraria

(horticultural science). Rural Industries Research and Development

Corporation (RIRDC) dan Commonwealth Scientific and Industrial

Research Organisation (CSIRO) adalah dua instansi yang paling

berperan dengan pengadaptasian pertanian dan peternakan Australia

menjadi lebih produktif, lebih menghemat air dan pestasida, serta lebih

peduli terhadap konservasi mutu tanahnya. Indonesia pasti tidak kalah

soal keahlian sektor pertanian khususnya bidang sayuran dan buahan

tropis (LIPI misalnya). Potensi akan kolaborasi dua-arah jelas ada,

dan merupakan salah satu kunci terhadap peningkatan produktivitas,

daya tahan wabah, kandungan gizi yang tinggi dll. Kerjasama litbang

agraria yang diharapkan adalah kerjasama yang multi-arah,

terintergrasi secara ketat, didanai dengan memadai, dan di mana para

peneliti sibuk bolak-balik di antara laboratorium, lapangan dan seminar

di kedua negara kita sehingga begitu familiar dan membantu satu

sama lain.

22. Kontribusi kerjasama bilateral bidang perdagangan dan litbang agraria yang diharapkan terhadap Ketahanan Pangan, dan terhadap Kemandirian Bangsa

Intisari daripada ide 'kerjasama bilateral' adalah upaya-upaya bersama

antara kedua negara kita yang akhirnya akan saling membantu dan saling

mengisi, meraih suatu sinergi yang melebihi jumlah mentah dari bagian-

bagian inputs. Tidak mengherankan juga bahwa kerjasama sedemikian

rupa seharusnya membawa dampak terhadap keadaan yang lebih

strategis/makro lagi : bahwa kerjasama perdagangan dan litbang agraria

seharusnya mengindahkan kepentingan Ketahanan Pangan, yang kemudian

akan mengindahkan kepentingan Kemandirian Bangsa kita masing-masing.

71

a. Implikasi Peningkatan Kerjasama Bilateral Bidang Perdagangan dan Litbang Agraria terhadap Ketahanan Pangan Menyadari bahwa ketahanan pangan berdiri atas interaksi tiga

komponen116 yakni (1) ketersediaan [produksi, cadangan, impor[, (2)

keterjangkauan [distribusi, perdagangan/pemasaran, pengendalian

harga, bantuan pangan, dan (3) konsumsi, [kualitas/kuantitas,

penganeka-ragaman konsumsi, gizi), maka perdagangan bilateral

Indonesia dan Australia mampu meningkatkan ketersediaan di masing-

masing negara apabila bahan baku atau alat-peralatan

pertanian/peternakan/perikanan menjadi lebih mudah diperdagang,

atau komoditas impor yang diperlukan menjadi lebih terjamin, murah,

dan aneka-ragam. Dan kepentingan produksi akan lebih dibantu lagi

apabila teknologi dan pengalaman agraria ditukar dan sempat masuk

program-program penyuluhan, terutama dalam bidang di mana satu

dari kedua negara kita mempunyai keunggulan tertentu (Australia

dengan gula, Indonesia dengan penggilingan tepung terigu misalnya).

Dalam komponen keterjangkauan, kerjasama dapat membantu urusan

keefisienan dan keefektifan sistem-sistem distribusi apabila penukaran

ilmu pengetahuan dianggap berguna, atau bantuan pembangunan

(ODA) dapat meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan dan

pelabuhan. Bantuan Pangan juga menjadi lebih mudah saat ada krisis

jika pola makanan dan gizi lebih dimengerti melalui ekspos terhadap

pasar domestik masing-masing, serta ekspos terhadap proses dan

ruas-ruas pengimporan. Urusan konsumsi dapat dibantu melalui

kerjasama contohnya apabila resit ditukar mengenai jenis-jenis

tanaman yang lebih unggul (termasuk teknologi Genetic Modification,

GM), teknik-teknik terkini pergudangan dan cold storage agar makanan

bertahan lebih lama tanpa degradasi gizi maupun tingkat keamanan,

dan secara tidak langsung dengan bantuan ekonomik dan pendekatan

sistem bantuan sosial agar kemiskinan makin diatasi.

116 Hermanto (2012), op.cit.

72

b. Implikasi Ketahanan Pangan terhadap Kemandirian Bangsa Hampir serta merta, semakin terpenuhi kebutuhan gizi dan energi

sebuah bangsa maka semakin stabil dan produktif bangsa itu, apalagi

dengan menghindari krisis (dengan dampak sosial dan politik) dan

menghindari pemborosan dana negara apabila kebutuhan gizi dan

energi dipenuhi oleh pasar swasta tanpa intervensi signifikan dari

negeri. Tetapi perlu dimengerti di sini bahwa Ketahanan Pangan

dapat terwujud secara domestik murni dengan produksi yang surplus

(swasembada, sampai 'swasembada plus'), didukung oleh sistem-

sistem keterjangkauan yang handal dan memadai, dan dengan daya

beli bangsa yang turut mencukupi agar makanan yang aman, sehat

dan cukup banyak mudah dibeli (kalau tidak dihasilkan sendiri) secara

terus-menerus. Ketahanan Pangan juga dapat terwujud tanpa suplai

domestik yang memadai apabila sumber pangan impor menjadi

sumber yang handal dan terjamin, dan keterjangkauan pun dapat

menjadi lebih bagus dengan masuknya bahan pangan impor yang

lebih bergizi atau lebih murah atau lebih banyak. Pada dasarnya,

Ketahanan Pangan tidak harus berdasarkan atas pendekatan

swasembada ('kemandirian pangan'), ataupun 'kedaulatan pangan' ;

bangsa dapat mencapai status 'tahan pangan' padahal caranya tidak

mandiri malah bergantung pada pasar internasional atau

interaksi/kerjasama/kemitraan dengan bangsa lain.

Oleh karena itu, Ketahanan Pangan dapat membawa kontribusi

terhadap kemandirian, tetapi dapat juga merongrong kemandirian,

tergantung pada cara mana Ketahanan Pangan tersebut terwujud.

Misalnya Brazil sudah swasembada pangan tetapi masih ada 66 juta

warga yang rawan pangan, dan swasembada mereka tercapai dengan

kerjasama/integrasi dengan pemodal asing. Ketahanan Pangan di

Singapura sudah bagus, namun Singapura harus mengimpor

mayoritas bahan makanannya maka bangsa tetap tergantung pada

negara lain (walau Singapura pandai menciptakan persetujuan

persediaan yang berjangka panjang dan strategis agar persediaan

tersebut untuk komoditas penting stabil dan harganya tidak terlalu

fluktuatif). Bagi Australia dan Indonesia, kerjasama bidang

73

perdagangan dan litbang agraria seharusnya berlandasan prinsip

'gotong royong', maka urusan kemandirian mau tidak mau akan

dihambat secara kecil. Tetapi juga, ide kerjasama tersebut tidak serta

merta menghasilkan kebergantungan, dan sepanjang monopoli-

monopoli tidak muncul dan sepanjang kerjasama melaksanakan

Transfer of Technology (TOT) maka baik Australia maupun Indonesia

tidak akan kehilangan kemandirian, malah seharusnya muncul lebih

kuat secara ekonomi dan lebih sehat dan bergizi sebagai bangsa

masing-masing.

23. Indikator keberhasilan Kerjasama Bilateral Bidang Perdagangan dan Litbang Agraria Semua sistem pengelolaan apabila ingin efektif harus mempunyai

sistem pengukuran (metrics) terhadap progres dan---akhirnya---definisi

sukses, supaya para pewewenang dan manajer dapat menilai kemudian

meng-adjust settings sesuai kebutuhan dinamika dan sesuai kebebasan dan

kebatasan sumberdaya yang dimiliki sistem tersebut.

Untuk urusan peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Australia

bidang perdagangan dan litbang agraria, indikator keberhasilan diuraikan

sebagai berikut ini :

a. Pengertian tentang segmen agraria yang akurat dan pandangan luas.

1) Adanya pusat informasi (kantor dan cabang sebagaimana

diperlukan).

2) Adanya program pertukaran pejabat/pakar/pelaku.

3) Adanya forum information sharing.

4) Adanya empati terhadap pihak kedua dalam

perencanaan/dokumentasi/aksi pihak pertama.

5) Adanya kemitraan antara asosiasi / perhimpunan.

74

b. Kerjasama bidang agraria ‘diproyekkan’ Secara resmi—G2G, S2S

1) Adanya I-A CEPA.

2) Adanya forum manajemen G2G yang efisien dan efektif.

3) Adanya pendanaan dan alokasi SDM yang memadai.

4) Adanya kemitraan resmi (yang didanai anggaran negara)

antara sektor agraria yang ditentukan, sebagai jago 'integrated

value chain' (apakah daging sapi, beras, gula, kedelai dll)

5) Adanya peningkatan terhadap banyaknya dan seringnya

penanaman modal.

6) Adanya simplifikasi terhadap regulasi, proses, dan

hambatan lain (rintangan berbentuk tarif, dan on-tarif)

c. Apabila pekanya kerjasama sempat dikurangi

1) Adanya protap dan mekanisme untuk komunikasikan isu.

2) Komunikasi isu terjadi G2G sebelum muncul di pers (sejauh

mungkin dan praktis).

3) Para politikus bertindak dengan empati terhadap pentingnya

hubungan bilateral serta I-A CEPA.

d. Kerjasama antara Instansi litbang dipertingkat dan diperkuat

1) Adanya program pertukaran peneliti sehingga ratusan orang

terlibat.

2) Meningkatnya footprint ACIAR di Indonesia.

3) Adanya perwakilan LIPI di Australia (kantor dan cabang).

4) Adanya proyek penelitian tauladan yang dikerjakan secara

bersama.

75

BAB VI KONSEPSI PENINGKATAN KERJASAMA BILATERAL RI-AUS BIDANG PERDAGANGAN DAN LITBANG AGRARIA AGAR MEMENUHI TARAF

COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP (CSP)

24. Umum Presiden Yudhoyono dan PM Gillard telah berani menyatakan melalui

kenyataan resmi (joint communiqué) hasil pertemuan tahunan pemimpin

pemerintahan kedua negara kita tahun kemarin bahwa hubungan bilateral

kita justru bertaraf 'kemitraan strategis menyeluruh' ('comprehensive

strategic partnership', CSP). Melalui argumentasi dan pembahasan penulis

pada bab-bab sebelumnya, diajukan bahwa hubungan ekonomi bilateral kita

belum bertaraf 'CSP' itu, apalagi bagian perdagangan agraria dan kerjasama

litbang agraria, malah hubungan bagian itu justru underperforming, terlalu

bersifat transaksi (transactional) yang tidak melayani sebuah gambar besar,

dan juga menderita dari kepekaan yakni mudah terbawa moods nasionalistis

sempit atau kepentingan keuntungan belaka.

Oleh karena itu, untuk mengisi celah antara retorika dan realita saat ini,

diperlukan sebuah usaha yang sangat besar dan sengaja, yang juga harus

seimbang di antara Jakarta dan Canberra, apabila suatu kemitraan bidang

agraria yang betul-betul bertaraf 'strategis menyeluruh' akan terwujud.

Sampai saat ini, yang mampu dijadikan contoh dalam usaha tersebut hanya

'In this historic first meeting, we recommitted to enhance our comprehensive strategic partnership across all spheres of activity. Our shared vision and challenge is to create two countries, deeply familiar with one another and working closely for our mutual good and that of our region. We call on all Indonesians and Australians to reach out to each other as neighbours and friends; to celebrate the differences in our cultures; to embrace the political freedoms and values we hold in common; and to realise the full potential of our joint partnership and shared future.'

Transcript, Joint Communiqué 1st Indonesia-Australia Annual Leaders' Meeting, Bali, 20 Nov 2011

[http://www.pm.gov.au/press-office/1st-indonesia-australia-annual-leaders-meeting-joint-communique, diakses 29 Sep 12]

76

Australia Indonesia Partnership (AIP)117, yang merupakan suatu kemitraan

bidang bantuan pembangunan (ODA) yang disetujui bersama oleh Jakarta

dan Canberra selama periode 2008-13, agar bantuan pemerintah Australia

menjadi sinkron dengan RPJMN 2009-14, serta mematuhi prinsip-prinsip

terdepan para pakar ODA sedunia khususnya program PBB Millennium

Development Goals (MDG). Oleh karena AIP tersebut mengandung : (1)

kerjasama yang bersifat multi-sektoral, (2) menjunjung tinggi kebijakan

nasional menurut Jakarta, (3) dikelolai secara bersama dengan semangat

kemitraan; dan (4) didanai secara signifikan maka hanya AIP yang cukup

berbobot untuk dijadikan semacam tauladan bagi kepentingan peningkatan

terhadap kerjasama bidang agraria kita.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, untuk meningkatkan

kerjasama bilateral Indonesia-Australia bidang perdagangan dan litbang

agraria telah ditemukan beberapa pokok persoalan yang perlu diatasi

dengan konsepsi di sini, diantaranya : (1) Belum lengkapnya saling

pengertian bidang agraria serta pendekatan Ketahanan Pangan masing-

masing; (2) Belum ‘diproyekkan’ hubungan ekonomi secara strategis, sektor

agraria sebagai salah satu bagian terpenting; (3) Terlalu pekanya kegiatan

kerjasama agraria (khususnya impor/ekspor) terhadap dinamika pasar

bebas dan terhadap kepentingan politik domestik; dan (4) Kurang seriusnya

kerjasama antara Instansi litbang masing-masing. Maka peningkatan

kerjasama bilateral Indonesia-Australia bidang perdagangan dan litbang

agraria dilakukan dengan konsepsi kebijakan, strategi dan upaya

sebagaimana diuraikan berikut ini, untuk mengatasi ke-empat pokok

persoalan tersebut.

25. Kebijakan Dihadapkan dengan berbagai permasalahan terkait perlunya

ditingkatkan kerjasama Indonesia-Australia bidang perdagangan dan litbang

agraria, dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

117 http://www.ausaid.gov.au/Publications/Pages/Australia-Indonesia-Partnership-Country-Strategy-2008-13-english.aspx [diakses 17 Nop 2012]

77

"Peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Australia bidang

perdagangan dan litbang agraria, sehingga menjadi sebuah proyek

masal dan komitmen yang mendalam".

Rumusan kebijakan yang ditujukan untuk menjawab tantangan

peningkatan kerjasama bilateral kita bidang perdagangan dan litbang agraria

diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mencapai

kesepahaman maksud, cara dan/atau sarana-prasarana bagi

pengembangan strategi dan upaya yang akan dilaksanakan oleh para

pemimpin politik, pejabat maupun tokoh sektor agraria kita. Kebijakan

tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam empat strategi dan dijabarkan lebih

lanjut dalam berbagai upaya yang harus ditempuh untuk merealisasikannya.

26. Strategi

a. Strategi 1 : Meningkatkan Saling Pengertian Strategi ini bertujuan untuk mengatasi masalah kekurang-

pahaman terhadap sistem-sistem agraria dan pangan di Indonesia dan

di Australia, dengan mendirikan sumber-sumber pusat informasi yang

aktual dan benar, mengiklankan kerjasama bilateral kita secara luas

dan terus-menurus, dan dengan memperluas secara besar banyaknya

individu (para ahli, mahasiswa, praktisi, peneliti dll) yang sempat

berkunjung dan berkarya di lingkungan negara kedua sesuai dengan

latar belakang dan sub-bidang ketertarikan mereka masing-masing.

Ide sentralnya adalah knowledge is power (pengetahuan adalah

kuasa), dan dengan akses yang mudah terhadap pengetahuan dan

informasi yang bermutu, aktual, dan luas maka tentu kesadaran akan

muncul tentang pro dan kontra sistem pangan dan Ketahanan Pangan

di kedua negara, empati satu sama lain, lalu semangat untuk saling

membantu akan turut muncul pula. Strategi tersebut juga mengakui

bahwa fungsi penginformasian ini memerlukan penanaman dana dan

waktu, dan walau dunia modern ini mempunyai aliran komunikasi yang

sangat hebat, tetap saja informasi kita tidak akan masuk ke kesadaran

bangsa maupun para pemeran agraria tanpa suatu usaha yang kuat

78

(alias, informasi harus didorong, tidak cukup di-stel secara pasif

dengan harapan bahwa petani/peternak/nelayan/peneliti dll akan

meluangkan waktu dan fokus untuk mencari dan mengambil informasi

tersebut). Semboyannya: Information 'push', not information 'pull'. Dan

karena strategi ini juga merupakan semacam kegiatan sosialisasi

secara umum, maka penting strategi ini tidak dapat diabaikan, justru

karena sosialisasi selalu sangat sentral terhadap sukses tidaknya

program-program pemerintah dan instansi yang lain di mana saja dan

kapan saja.

b. Strategi 2 : Mendirikan Perjanjian yang besar, berani, dan menyeluruh

Tujuan dari strategi ini adalah untuk merumus kemudian

menyetujui sebuah perjanjian bilateral yang sebobot mungkin (paling

tidak, sehingga mempunyai status hukum dan mengikat seperti FTA

yang pada dasarnya berpedoman terhadap persyaratan WTO), agar

kerjasama agraria kedua negara kita menjadi semacam proyek yang

masal dan 'agung', dikenal, serta didambakan oleh kedua bangsa kita.

Berangkat dari pendekatan 'kemitraan' yang telah diciptakan oleh AIP,

maka proyek kerjasama agraria di sini, menurut hemat penulis,

sebaiknya dipercayakan kepada proses perundingan I-A CEPA,

mengingat I-A CEPA itu telah memiliki momentum dan restu secara

politik, dan sebagai perpanjangan dari prinsip-prinsip perdagangan

WTO (terjabar dengan paling aktual dalam AANZFTA) maka asal-

usulnya sudah kuat. Dan oleh karena I-A CEPA akan menerobos lebih

jauh daripada perdagangan secara eksklusif, menjadi sebuah

kerangkaian untuk tiga kegiatan yakni (1) perdagangan, (2)

penanaman modal, dan (3) kerjasama membangun kemampuan

(capacity building), di mana sektor membangun kemampuan tersebut

telah disetujui bersama dalam pra-perundingan tahun lalu menjadi

agraria, pertambangan, jasa-jasa, serta perekonomian 'hijau'118. Maka

I-A CEPA merupakan wahana yang pas bagi kepentingan 'proyek' kita.

118 BPG (2012), op.cit., hlm.3

79

Strategi ini juga menghimbau agar I-A CEPA berani untuk

menentukan tujuan ke depan yang betul-betul mulia, seperti 'Indonesia

dan Australia menjadi mitra perdagangan satu sama lain dalam urutan

'Top Three' pada tahun 2025', 'Australia dan Indonesia mencapai

sistem litbang agraria terintegrasi penuh pada tahun 2030', ataupun

'Indonesia dan Australia menjadi blok penghasil dan pengekspor

makanan nomor satu di Asia', kemudian memetakan perjalanannya

supaya semacam plan of action / road map justru dihasilkan, menjadi

pedoman yang riil dan berguna. Jika tujuan-tujuan hanya tertulis

seperti 'meningkat', 'mengoptimalkan', atau 'memperluas' maka kita

ibarat menyiapkan diri untuk menghasilkan perkembangan-

perkembangan yang abstrak, taktis, dan tanpa sistem ukuran (metrics)

yang tajam, maka tidak mungkin menjadi semacam penerobosan yang

agung ataupun masal.

Dan secara praktis, I-A CEPA harus mengidentifikasikan sektor-

sektor agraria tertentu yang akan dijadikan fokus khusus sebagai

'rantai nilai lintas batas' (apakah daging sapi, gandum, kedelai, gula,

buah-buahan dll), berdasarkan atas perhitungan teori comparative

advantage sehingga keunggulan di Indonesia dan keunggulan di

Australia disinergikan (misalanya produksi di satu negara, pengolahan

di negara kedua).

c. Strategi 3 : Mendirikan Sistem 'Pengelolaan Aktif' Strategi ini bertujuan untuk menjamin bahwa, apabila sebuah I-A

CEPA yang memuaskan sempat terwujud, nanti operasinya berjalan

dengan sungguh-sungguh. Diketahui secara umum cukup banyak

kasus di negara mana pun di mana rencana strategis dirumus dengan

sangat bagus, tetapi penerapannya berjalan secara kurang rajin atau

terlanda masalah karena kemampuan manajemen kurang memadai

ataupun pendanaan tidak mencukupi. Khususnya terhadap urusan

kepekaan hubungan bilateral Indonesia dan Australia, strategi ini harus

mampu mendirikan sebuah arsitektur pengelolaan yang responsif dan

terkoneksi secara baik dengan superstruktur politik dan kementerian

terkait di kedua negara agar kepentingan pengambilan keputusan

80

('biltus' dalam bahasa militer) diindahkan. Seperti kasus Live cattle

tahun 2011, jika struktur manajemen, komitmen politik, serta

pengaliran informasi tidak bersifat real time, terbuka dan rajin maka

dikhawatirkan penulis bahwa kepekaan akan terus mengakibatkan

kerusakan terhadap kepentingan hubungan bilateral Indonesia dan

Australia yang seharusnya senantiasa dijaga dengan baik dan arif, dan

tidak mudah menjadi korban kepada kasus tertentu yang hanya

bersifat 'taktis' atau friksi. Pentingnya sistem pengelolaan baru ini

menjadi jelas apabila kita mengingat juga bahwa semakin sibuk dan

luas sebuah hubungan bilateral maka pro dan kontranya turut semakin

menonjol pula (lihat saja konektivitas Indonesia dan Malaysia dalam

sekian banyak aspek, membawa banyak manfaat bagi kedua negara

tetapi sekaligus tantangan-tantangan sering muncul karena

kepentingan kedua negara terekspos satu sama lain setiap saat dan

melalui sosok dua juta lebih manusia WNI yang tinggal di Malaysia

atau WNM yang tinggal di Indonesia).

d. Strategi 4 : Mendirikan Litbang Agraria Gabungan berskala besar

Litbang Agraria demikian penting terhadap kemajuan

produktivitas sektor pangan (seperti argumentasi World Bank [dalam

McKinsey (2012)], bahwa "penanaman modal dalam R&D/litbang

menghasilkan kurs keuntungan yang berkisah antara 43% dan 151%,

sedangkan penanaman modal terhadap subsidi-subsidi bahan baku

dasar kepada produsen secara individu seperti pupuk malah

membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan agraria secara

umum."119). Dengan Indonesia hanya sekarang menanamkan dana

sebesar 0,27% dari PDB agrarianya terhadap litbang agraria domestik

secara keseluruhan, dan dengan kerjasama instansi litbang Indonesia

dan Australia hanya didanai kurang daripada AUD$9 juta per tahun

(belum termasuk pendanaan dari Jakarta, yang tidak diketahui penulis)

119 Enrique Blanco Armas et al., (2012), Agriculture public spending and growth in Indonesia, World Bank policy research working paper number 5977, February 2012, dalam McKinsey, (2012), op.cit., hlm.47

81

maka strategi ini bertujuan untuk meningkatkan secara drastis ruang

lingkup, kuantitas maupun kualitas kerjasama litbang agraria di antara

para peneliti dan instansi terkait di kedua negara kita.

Jika I-A CEPA mampu menciptakan sebuah paradigma baru

dalam kerjasama bilateral agraria kita maka tentu salah satu tujuan

yang seharusnya muncul adalah penyempurnaan rantai suplai terpadu,

di mana hibridisasi, daya tahan hama, kesuburan jenis / sub-jenis

tanaman pangan dll harus terus-menerus diteliti lalu pengetahuan baru

yang dihasilkan harus disuluhkan kepada para

petani/peternak/nelayan/pembudidaya agar produktivitasnya

meningkat terus. Tanpa kerjasama litbang ideal seperti itu maka I-A

CEPA akan kurang optimal jika kegiatan litbang agraria kita tetap

berdiri sendiri (khususnya bagi sektor yang mungkin akan disetujui

untuk produksi dan pengolahan terpadu). Dan sinergi tidak akan

tercapai apabila interaksi para peneliti Indonesia dan Australia tetap

terjadi pada skala yang agak kecil seperti saat ini, di mana peneliti

yang ikut program pertukaran hanya merupakan beberapa belasan

orang per tahun. Maka strategi ini ingin melihat terwujudnya 'litbang

agraria gabungan'---proyek-proyek dan resit bersama secara signifikan

dan berkelanjutan---dan penukaran pengetahuan secara umum di

mana saja keunggulan satu pihak dianggap berguna dan valid untuk

pihak yang kedua.

27. Upaya Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan dan ke-empat strategi

tersebut maka disusun upaya-upaya yang dapat dilaksanakan sebagai

langkah konkrit, kebanyakannya bersifat teknis. Upaya-upaya yang diajukan

adalah sebagai berikut :

a. Strategi 1 : Meningkatkan Saling Pengertian Strategi ini akan dijabarkan dengan upaya-upaya riil dan praktis

(dengan dijelaskan siapa pemeran [subyek]; apa materi, sektor atau

isu sebagai target aksi [obyek]; dan apa metodenya yang mesti

diterapkan) seperti ini :

82

1) Kementan RI (melalui Dewan Ketahanan Pangan, DKP),

DAFF dan DFAT Australia mendirikan sebuah Pusat Informasi

yang mempunyai kantor di Indonesia (Jakarta?) dan kantor di

Australia (Sydney atau Canberra?), yang memiliki bentuk nyata

maupun bentuk ('kehadiran') di internet, sebagai titik temuan

semua informasi Indonesia dan Australia terkait pangan dan

Ketahanan Pangan.

2) Kementan RI dan DAFF Australia melaksanakan kampanye

informasi secara terus menurus tentang kemitraan bilateral kita,

dipasarkan sebagai urusan Ketahanan Pangan bersama (bukan

urusan keuntungan/rejeki belaka), dimana urusan impor-ekspor

diberikan konteks dan keseimbangan sebagai salah satu aspek

saja dari tujuan yang lebih penting lagi yakni urusan Ketahanan

Pangan di kedua negara kita, serta urusan Ketahanan Pangan

regional maupun global di mana kedua negara kita seharusnya

maju sebagai pemasok pada komoditas pangan unggulan secara

unilateral maupun bilateral di mana 'value added chains' sempat

terwujud. Branding harus laris, seperti 'Partnership Pangan

Indonesia Australia', atau Proyek 'Mitra Agraria Negara Tetangga

akan Pangan', alias 'MANTAP' Indonesia-Australia, dan

kampanye informasi harus serba-arah, memanfaatkan media apa

saja misalnya radio, televisi, brosur, iklan koran/majalah, seminar

dll.

3) Kementan RI, Kemendag RI, Kemenperin RI, Dirjen Bea

dan Cukai RI, kemudian AQIS dan DAFF dari Australia

melaksanakan harmonisasi, penerjemahan serta sosialisasi

tentang perundangan, regulasi dan standar-standar perihal

pengimporan dan SPS komoditas agraria. Hasil dari harmonisasi

dan penerjemahan tersebut disimpan/dipasang pada Pusat

Informasi, agar semua pihak yang ingin mengikuti kemitraan

agraria dengan kegiatan impor-ekspor merasa yakin tentang

peraturan yang terkait.

83

4) Kementan RI, Kemeniptek RI, dan Ditjen Imigrasi RI, serta

DAFF, Department of Immigration and Citizenship (DIAC), dan

CSIRO/ACIAR Australia merumus dan menerapkan sebuah

program pertukaran para peneliti, praktisi, penyuluh dan

pedagang bidang agraria kita yang besar, serba-arah, dan

berbobot, mencontohkan aspek-aspek positif dari pengalaman

Colombo Plan120 pada zaman 1950-60an, dan dengan target agar

ribuan orang Indonesia (bukan puluhan seperti sekarang ini)

bidang agraria terekspos kepada sistem-sistem agraria di

Australia, maupun orang Australia terekspos kepada sistem-

sistem agraria di Indonesia. Dana yang diperlukan agar diperoleh

dari anggaran ODA (Australia), dan anggaran pertanian

(Indonesia, sebagian dikonversi dari anggaran input subsidies

yang agak kelebihan sekarang ini).

5) Kementan RI dan Kemennakertrans RI, serta DAFF, DFAT

dan DIAC Australia merumus kemudian melaksanakan program

'pekerja tamu agraria' ('agricultural guest workers')121 di mana

petani/peternak WNI yang berminat bekerja di Australia diberikan

izin dan bantuan untuk periode-periode tertentu (bukan imigrasi

tetap) untuk ikut bekerja di sektor pertanian dan peternakan di

Australia, khususnya sektor yang paling relevan bagi kepentingan

swasembada Indonesia misalnya gula, daging sapi, beras, dan

sayur-mayur. Sepanjang Australia mempunyai kekurangan

tenaga kerja bidang pertanian/peternakan, dan Indonesia

mempunyai kelebihan tenaga kerja, maka program guest workers

tersebut sangat berpotensi untuk saling mengisi / saling

membantu.

6) Perhimpunan dan Asosiasi agraria sektoral (sebagai

'infrastruktur pertanian') didorong oleh pemerintah masing-masing

(plus dengan dana jika diperlukan) agar turut aktif dalam

120 http://www.colombo-plan.org/index.php/about-cps/history/, dan http://www.dfat.gov.au/publications/colombo_plan/index.html [diakses 17 Nov 2012] 121 Seperti yang diajukan sebagai ide 'overseas workers' dalam DAFF (2012) National Food Plan, op.cit., hlm.14

84

mempromosikan keterangan di forum-forum komunikasi sektor

tentang keadaan dan fakta-fakta di sektor di negara kedua (sama

seperti ide 'kota saudara' ['sister cities'] di dunia pariwisata dan

perdagangan) agar pengertian bilateral ditingkatkan dan

semangat bilateralisme muncul pada sektor-sektor yang

ditentukan (melalui I-A CEPA) sebagai sektor proyek.

b. Strategi 2 : Mendirikan Perjanjian yang besar, berani, dan menyeluruh Strategi ini akan dijabarkan dengan upaya-upaya riil dan praktis

(dan SOMnya) yang ini :

1) Menkoekon RI, Mendag RI, Mentan RI, beserta MenDFAT

dan Mendag Australia merundingkan, lalu menyetujui sebuah I-A

CEPA (perjanjian resmi bidang ekonomi, perdagangan dan

pembangunan kemampuan) yang menyeluruh, berani dan

berbobot, mampu menciptakan percepatan terhadap

penurunan/pencabutan tarif, melangkah lebih jauh daripada

AANZFTA, dan menyebutkan target-target riil yang akan

memaksakan pekerjaan yang keras dan sungguh-sungguh dari

kedua bangsa kita komponen agraria. Aspek-aspek yang pantas

diakomadir termasuk usulan dari BPG seperti: penghapusan

secara segera atau cepat semua rintangan perdagangan (baik

berbentuk tarif, non-tarif, jatah/kuota); liberalisasi terhadap

perdagangan dan interaksi jasa-jasa; harmonisasi terhadap

regulasi; penyederhanaan terhadap keluar-masuk orang; integrasi

'rantai produksi lintas batas'; pembangunan kemampuan (proses-

proses, SDM dll); bantuan terhadap kemitraan antarUKM;

pendirian kemitraan sektor-ke -sektor ('S2S') dll.122

2) Perumus I-A CEPA tersebut (yakni Menkoekon RI, Mendag

RI, Mentan RI, beserta MenDFAT dan Mendag Australia)

menentukan target-target strategis untuk kerjasama bilateral

bidang perdagangan dan litbang agraria yang sangat besar

122 BPG (2012), op.cit., hlm.6-7

85

(biarpun realistis), mencontohkan kesuksesan gaya MDGs

misalnya (1C "separuhkan banyaknya orang yang kelaparan di

dunia sebelum tahun 2015", 2A "semua anak di dunia sempat ikut

program sekolah dasar selama enam tahun"123). Agar perumus I-

A CEPA menentukan target-target yang inspiratif dan pas,

misalnya 'Indonesia dan Australia menjadi mitra perdagangan

satu sama lain dalam urutan 'Top Three' pada tahun 2025',

dan/atau 'Australia dan Indonesia mencapai sistem litbang agraria

terintegrasi penuh pada tahun 2030'.

3) Kementan RI dan DAFF Australia melaksanakan kampanye

informasi tentang I-A CEPA tersebut bagian kerjasama

perdagangan dan litbang bidang agraria khususnya secara terus-

menurus, dengan semacam branding yang sederhana dan

'nempel di otak' (misalnya, 'Partnership Pangan Indonesia

Australia' atau Proyek 'Mitra Agraria Negara Tetangga akan

Pangan', alias 'MANTAP' Indonesia-Australia).

4) Kementan RI dan DAFF Australia ikut memantau kembali

secara rutin dan mendalam aspek agraria daripada I-A CEPA

agar diperbaiki / diperbaruhi sesuai dengan pergeseran tren dan

berdasarkan atas umpan balik yang aktual dan tajam, sehingga I-

A CEPA menjadi semacam dokumen berhidup (living document).

5) Kemenkoekon RI dan AusAID Australia agar

mempertimbangkan kembali, lalu meng-adjust ODA sehingga

fokus digeser dari urusan kemiskinan dan pendidikan umum

hampir secara eksklusif, kepada suatu keseimbangan yang mulai

lebih memihak kepada urusan sektor-sektor agraria, pertama-

tama dengan ekspansifikasi ukuran, bobot dan sumberdaya

ACIAR (khususnya dana).

6) Di bawah naungan I-A CEPA, Kemendag RI dan Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia 124 , beserta

123 http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals [diakses 17 Nop 2012] 124 BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi

86

Kemendag Australia membahas, merumus, lalu mendirikan

paradigma baru penanaman modal bidang perdagangan dan

litbang agraria sehingga diatur dengan lebih baik, transparan, dan

dengan kejelasan hukum agar para pemodal tertarik kembali

dengan paradigma baru peluang-peluang investasi.

7) Di bawah naungan I-A CEPA, Kemendag dan Kemenperin

RI bersama Kemendag Australia bekerjasama dengan para

pemodal dan para pakar sektor agraria tertentu agar mencari, lalu

menfasilitasi didirikannya beberapa proyek 'rantai nilai lintas

batas' ('cross-border value chains') untuk menjadi proyek

tauladan akan seberapa jauh integrasi sektor agraria tertentu

dapat diciptakan dengan tetap mengindahkan kepentingan kedua

negara dan tanpa merongrong ide 'kemandirian pangan' di opini

Jakarta ataupun di Canberra. Contoh sektor yang paling cocok

diusahakan secara terintegrasi adalah daging sapi, kedelai, gula,

dan/atau pembudidayaan ikan. 125 Dipedomani pula oleh

perhitungan comparative advantage, di mana pembagian tugas-

tugas secara bilateral mencari letak keunggulan secara obyektif,

dan kedua pihak kita merelakan diri untuk membagi tugas dan

wewenang.

8) Kemendag Ri dan Kementan RI, beserta DAFF dan Meat

and Livestock Association of Australia (MLA Australia) secara

spesifik mendirikan hubungan antarsektor (S2S) daging sapi

Indonesia-Australia, agar kerjasama dilaksanakan pada tingkat

sektoral selain hanya berbasis G2G (walaupun pasif) dan B2B

(yang bermotivasi keuntungan sebagai prioritas utama) saja

seperti sekarang ini. Dengan keikutsertaan para pakar sektor

perdagangan daging sapi maka kearifan lokal, pengalaman se-

langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga promosi investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran. [http://www.bkpm.go.id/contents/general/2/tentang-kami, diakses 9 Okt 2012] 125 Ibid, hlm.45

87

sektor dan loyalitas berdasarkan kepentingan masa depan sektor

daripada ‘rejeki tahun ini' dapat diperdayakan demi kepentingan

bilateral kita. Pendanaan khusus akan diperlukan, yang dapat

diambil untuk bagian awal dari dana AIP. Lambat laun,

pendanaan untuk urusan hubungan S2S tersebut seharusnya

dapat dipetik sebagai semacam pajak dari kesuksesan usaha

bersama daging sapi kita.

9) Kemendag Ri, Kementan RI dan asosiasi/

perhimpunan/persatuan terkait sektor beras Indonesia (seperti

Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia

[PERPADI], Asosiasi Petani Padi Palawija Indonesia [AP3I],

Asosiasi Petani Padi Organik Boyolali [APPOLI] dll), beserta

DAFF dan Rice Growers Association of Australia (RGA Australia)

secara spesifik mendirikan hubungan antarsektor (S2S) beras

Indonesia-Australia, agar kerjasama dilaksanakan pada tingkat

sektoral selain hanya berbasis G2G dan B2B saja seperti

sekarang ini. Prinsip-prinsipnya sama dengan hubungan S2S

Daging Sapi di atas.

10) Kemendag RI, Kementan RI, dan Asosiasi Petani Tebu

Rakyat Indonesia (APTRI), beserta DAFF dan Cane Growers

Association of Australia (CGA Australia) secara spesifik

mendirikan hubungan antarsektor (S2S) gula tebu Indonesia-

Australia, agar kerjasama dilaksanakan pada tingkat sektoral

selain hanya berbasis G2G dan B2B saja seperti sekarang ini.

Prinsip-prinsipnya sama dengan hubungan S2S Daging Sapi dan

beras di atas.

11) Badan Karantina Pertanian (BKP) di Kementan RI, Badan

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kemenkes), dan

Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia, beserta AQIS

Australia dan badan Food Standards Australia New Zealand

(FSANZ)126 melaksanakan harmonisasi rejim perizinan dan SPS

126 Australia dan New Zealand telah menyatukan sistem regulasi keamanan dan kemutuan makanan dan obat, maka badan yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut merupakan sebuah

88

(termasuk bantuan teknis, penukaran pengalaman, pengadaan

alat-peralatan pengecekan) agar pengaliran impor-ekspor

komoditas di antara Indonesia dan Australia menjadi selancar

mungkin. Dilaksanakan pula simplifikasi dan standardisasi

terhadap rejim labeling agar urusan hak cipta (intellectual

property, IP) tidak dirongrong oleh regulasi yang kelebihan

sekaligus melebihi standar yang ditentukan oleh WTO.

12) Kemendag RI, Kemenag RI, serta DAFF dan AQIS Australia

mengatur pengertian sertifikasi halal yang universal, mudah

dimengerti dan mudah diterapkan agar produsen tidak susah dan

konsumen rasa nyaman dan yakin.

13) Kemendag, Kementan dan Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) RI, beserta DAFF dan DFAT Australia

melaksanakan penilaian tentang potensi keikutsertaan pihak

Australia dalam MP3EI bagian agraria, dan keikutsertaan pihak

Indonesia dalam National Food Plan Australia.

c. Strategi 3 : Mendirikan Sistem 'Pengelolaan Aktif' Strategi ini akan dijabarkan dengan upaya-upaya riil dan

praktis (dan SOMnya) yang ini :

1) Presiden RI dan Perdana Menteri Australia melaksanakan

fungsi sebagai pengarah dan pengawas tertinggi terhadap

bentuk, tujuan-tujuan dan kinerja dari I-A CEPA. Kedua

pemimpin kita dibantu dengan fungsi tersebut oleh Indonesia-

Australia Ministerial Forum (IAMF) yang sudah berdiri sejak tahun

1992 dimana pertemuan dilaksanakan dua tahun sekali, tetapi

dengan mendirikan sebuah pokja / working group atau komisi

baru yang khusus untuk memanej Comprehensive Strategic

Partnership bidang agraria, yang akan bertemu paling sedikit

setahun sekali.

badan gabungan, yakni FSANZ. Lihat keterangan di situs http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/aboutfsanz/ [diakses 18 Nop 2012]

89

2) IAMF membahas, merumus, lalu mendirikan kantor-kantor

perwakilan tetap I-A CEPA dengan footprint sebagaimana

diperlukan (paling tidak, di Jakarta dan di Canberra,

kemungkinaanya sebagai ekspansi kepada perwakilan

Austrade 127 di Jakarta, dan Kemendag di KBRI Canberra).

Kantor perwakilan tetap tersebut berperan untuk melaksanakan

sosialisasi, memfasilitasikan hubungan-hubungan,

mengawas/memantau implementasi I-A CEPA, menerima umpan

balik dll.

3) IAMF, Kementan dan Kemendag RI, beserta DAFF dan

DFAT Australia memantau kembali secara rutin dan mendalam

aspek agraria daripada I-A CEPA agar diperbaiki / diperbaruhi

sesuai dengan pergeseran tren dan berdasarkan atas umpan

balik yang aktual dan tajam, sehingga I-A CEPA menjadi

semacam dokumen berhidup (living document). Dalam kegiatan

ini, opini dan umpan balik dari sektor dan pembisnis individu

diterima secara terus-menurus, dan apabila kepekaan dapat

diatasi dengan perubahan terhadap pasal-pasal dalam I-A CEPA

maka amandemen diajukan secara ad hoc kepada keanggotaan

IAMF untuk dipertimbangkan.

4) Khususnya untuk masalah signifikan urusan pangan,

Ketahanan Pangan atau kerjasama litbang agraria, kantor-kantor

ini bertindak sebagai titik fusion semua keterangan, pernyataan

kepada pers, penasehat kepada pejabat dan pemimpin kedua

belah pemerintah, dengan tujuan bahwa isu-isu yang muncul

dapat ditangani dengan seksama, akurat, obyektif, secara

bersama (bilateral, bukan unilateral) dan dengan menjunjung

tinggi prinsip-prinsip induk daripada I-A CEPA tersebut yakni

kerjasama dan saling membantu.

127 Komisi Perdagangan Australia (Australian Trade Commission - Austrade) adalah lembaga Pemerintah Australia untuk membantu perusahaan-perusahaan Australia dalam memperoleh kesempatan berbisnis untuk produk dan jasanya di luar negeri sehingga mereka dapat menghemat waktu, biaya dan risiko dalam memilih, memasuki dan mengembangkan pasar internasional. [www.austrade.gov.au, diakses 10 Nop 2012]

90

5) Masing-masing pemerintah berusaha untuk tidak terpicu

dinamika politik domestik, sejauh praktis, saat urusan pangan

atau Ketahanan Pangan muncul di mana peranan ataupun

kepentingan satu pihak dipertanyakan/dipermasalahkan pihak

yang kedua. Komitmen tersebut agar diberikan bentuk dengan

diadakan talking points tetap (yang bagus diulang kepada dunia

pers apabila ada isu), dan dengan sebuah prosedur tetap (dalam

bahasa militer, 'protap') mengenai resolusi konflik atau

persengketaan agar semua politikus dan pejabat mengerti dan

rasa nyaman bahwa dalam krisis atau isu, penanganannya

mempunyai proses bersama, mempunyai ketransparanan serta

kejelasan.

d. Strategi 4 : Mendirikan Litbang Agraria Gabungan berskala besar Strategi ini akan dijabarkan dengan upaya-upaya riil dan praktis

(dan SOMnya) yang ini :

1) Perumus I-A CEPA agar merumus bagian khusus untuk

urusan kerjasama perdagangan dan litbang bidang agraria, yang

menempatkan urusan Ketahanan Pangan sebagai fitur selain

hanya urusan pardagangan, di mana kerjasama litbang agraria

diangkat menjadi sebuah line of cooperation yang bersifat 'pilar',

bukan sekedar kegiatan kecil saja, dan tujuan dari kerjasama

litbang kita termasuk 'peningkatan produktivitas (intensifikasi)',

harmonisasi rejim SPS, dan kemungkinan integrasi produksi

lintas-negara dimana produksi bahan baku kemudian pengolahan

(hilirisasi) sempat dibagi antara kedua negara kita.

2) Pemerintah Australia (melalui Bendahera Nasional

[Treasurer]) agar menyediakan dana yang sekian kali lipat yang

diberikan sekarang ini demi kepentingan litbang gabungan

Indonesia-Australia, dengan salah satu sumber pendanaan

tersebut sebagai anggaran ODA yang telah ditunjukkan, sesuai

dengan kehendak yang muncul dalam Buku Hijau National Food

91

Plan ("technology and expertise transfers to developing countries,

and supporting agricultural and fisheries R&D and rural

development"128) .

3) Pemerintah Indonesia (melalui Menteri Keuangan, Panitia

Anggaran serta Sidang Paripurna DPR) meningkatkan anggaran

terhadap urusan litbang agraria, paling sedikit pada bagian-

bagian tertentu dimana Indonesia dan Australia akan bersetuju

untuk melaksanakan proyek bersama (apabila menjadi bidang

daging sapi, gula, kedelai atau pembudidaya ikan misalnya)

supaya semangat kerjasama dan kemitraan tercapai, daripada

nuansa hibah satu arah saja.

4) LIPI di Indonesia dan CSIRO di Australia agar membahas,

merumus, lalu mendirikan sebuah kemitraan iptek/litbang baru

sebagai jabaran / anak dari I-A CEPA, yang khususnya bertujuan

untuk membagikan ilmu dan pengalaman sebanyak mungkin

tentang kemajuan sains pangan. Kedua instansi tersebut

kemudian bertindak sebagai instansi induk terhadap instansi

penelitian agraria teknis atau yang lebih kecil yang lain (misalnya

Pusat Pengembangan Penyuluhan [Pusbangluh] Pertanian serta

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertanian [BPPSDMP], Sekolah Lapangan Pengelolaan tanaman

Terpadu [SL-PTT] di Kementan RI, atau Badan Litbang Kelautan

dan Perikanan [BLKP], di Kementerian Kelautan dan Perikanan

RI; Rural Industries Research and Development Corporation

[RIRDC] dan ACIAR di Australia misalnya).

5) Perwakilan CSIRO, LIPI, dan instansi iptek/litbang yang lain

(sebagaimana ditunjukan oleh LIPI dan CSIRO) ikut serta dalam

forum manajemen I-A CEPA Pokja Pangan secara penuh,

memberikan laporan, umpan balik dan saran tentang progja

iptek/litbang yang sedang dilaksanakan dan langkah-langkah ke

depan. (Penting bahwa litbang tidak dianggap sebagai kegiatan

murni yang diserahkan saja kepada para pesains, melainkan,

128 DAFF (2012), op.cit., hlm.239

92

terikat secara langsung kepada urusan manajemen strategis dan

kegiatan komersial agar kegiatan iptek/litbang tetap relevan dan

membantu.)

6) LIPI dan CSIRO melaksanakan sebuah studi tentang

proyek-proyek litbang yang dapat diangkat menjadi proyek litbang

gabungan sebagai langkah awal untuk menciptakan momentum

terhadap kerjasama iptek/litbang 'paradigma baru'. Proyek

litbang tersebut sebaiknya mendorong sektor agraria yang akan

dijadikan 'rantai nilai lintas batas' ('cross-border value chains').

Termasuk dalam upaya ini, LIPI dan CSIRO agar menentukan

proposal akan program pertukaran peneliti dan program

pendidikan yang sekian kali lipat lebih besar daripada realita

sekarang ini, di mana diharapkan ratusan peneliti Indonesia

maupun Australia sempat bekerja berjangka waktu lama

(berbulan-bulan sehingga bertahun-tahun) di instansi mitra

masing-masing. Untuk proyek gabungan yang didirikan, agar

pekerjaan dipikuli bersama dan hak cipta yang muncul

merupakan hak cipta bersama, Indonesia dan Australia.

7) CSIRO, LIPI, dan instansi iptek/litbang yang lain

(sebagaimana ditunjukan oleh LIPI dan CSIRO) setelah memilih

proyek-proyek tertentu sebagai proyek litbang gabungan,

kemudian melaksanakan promosi dan branding khusus (dengan

motif khusus, periklanan di media massal, periklanan di jurnal dan

surat kabar pertanian dll) agar kesadaran masyarakat terwujud

terhadap adanya kerjasama litbang agraria Indonesia-Australia.

Dengan sengaja, proyek gabungan tersebut agar disosialisasi di

Indonesia maupun Australia sebagai hasil bersama---proyek

tauladan---bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap

LIPI dan badan litbang agraria Indonesia yang lain di mata publik

Australia, dan CSIRO/ACIAR di mata publik Indonesia

(contohnya, 'Susu Kedelai Ausindo', hasil kacang kedelai

hibridisasi, di kemasan memakai logo gabungan LIPI/ACIAR).

93

BAB VII P E N U T U P

28. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab

sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

a. Indonesia dan Australia merupakan negara tetangga yang telah

menjalankan hubungan praktis sejak 1947 dan resmi sejak saat dunia

mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir Desember 1949.

Hubungan kita diwarnai oleh interaksi dan kerjasama yang

membanggakan, maupun juga momen-momen friksi, antogonisme

bahkan konflik. Fakta tersebut sangat dimaklumi mengingat

perbedaan-perbedaan sosial, etnisitas, sejarah kedua negara kita.

Walau dulu dianggap sangat berbeda, dengan globalisasi sekarang ini

sudah membawa kita menjadi lebih dekat dengan banyak kepentingan

bersama. Salah satunya adalah Ketahanan Pangan, di mana FAO

mendata masih adanya 800 juta lebih manusia di dunia yang saat ini

mengalami kelaparan dan efek buruk dari malnutrisi, Diprakirakan pula

bahwa produktivitas agraria dunia harus meloncat secara besar

apabila jumlah penduduk dunia pada tahun 2050 (yakni sekitar 9,1

milyar) akan mampu bertahan.

b. Indonesia maupun Australia tidak bebas dari masalah kerawanan

pangan juga, pada umumnya diakibatkan oleh kemiskinan tetapi juga

dibuat lebih ruwet di Indonesia dengan kekurangan produksi bahan

pokok tertentu. Tetapi juga Indonesia dan Australia merupakan

penghasil agraria yang besar di panggung dunia, dan mampu

meningkatkan produksi apabila kebijakan dan kinerjanya menjadi pas.

Dalam rangka itu, Indonesia telah berusaha keras untuk mewujudkan

keadaan Swasembada Pangan pada lima komoditas pokok (beras,

94

gula, kedelai, jagung, dan daging sapi), dan telah merumus sebuah

rencana akselerasi pembangunan nasional dengan MP3EI, yang

khususnya bertujuan meningkatkan konektivitas dan mendirikan Food

Estates, serta meraih devisa lebih banyak melalui peningkatan ekspor

komoditas unggulannya. Pada saat yang sama, Australia baru

meluncurkan sebuah pra-kebijakan (Buku Hijau) National Food Plan

dan kebijakan (Buku Putih) Australia in the Asian Century---kedua-

duanya membahas peranan Australia sebagai pemasok pangan,

perlunya Australia untuk meningkatkan kemitraan dengan negara Asia,

serta komitmen Australia untuk turut membantu Ketahanan Pangan

global dengan kerjasama litbang/iptek, dengan menjuarakan hak

negara produsen agraria dalam WTO, dengan hibah dana, dan dengan

respons darurat saat krisis pangan muncul.

c. Secara bersama, Indonesia dan Australia mampu berdagang dan

bekerja secara lebih menonjol dan dengan lebih sukses. Masalah

kekurangan performa interaksi perekonomian kita diakui, dan sedang

lagi direspon dengan perundingan I-A CEPA: sebuah 'FTA plus' yang

telah disetujui mesti mengatur perdagangan, penanaman modal, dan

pembangunan kapasitas agar Indonesia dan Australia kelak muncul

sebagai Comprehensive Strategic Partners (CSP) dalam bidang

ekonomi. Untuk itu, I-A CEPA harus mengatasi empat pokok

persoalan dalam kerjasama agraria kita sekarang ini: (1) kekurangan

saling pengertian tentang sistem-sistem agraria serta pendekatan

Ketahanan Pangan; (2) belum adanya perjanjian masal; (3) terlalu

pekanya interaksi agraria terhadap kepentingan domestik sempit; dan

(4) belum seriusnya kerjasama bidang litbang (sebagai mesin

peningkatan produktivitas).

d. Nampaknya, masalah-masalah tersebut dapat diatasi asal

negara-negara kita berani untuk melangkah secara visioner,

menyiapkan personil dan dana, serta mengintegrasikan beberapa

sektor agraria demi kepentingan kita secara kolektif (daripada

kepentingan unilateral selalu). Usaha yang diperlukan seharusnya

95

jangan dianggap kecil : semangat akan liberalisasi kita agak berbeda,

pendapat tentang peranan impor juga berbeda, dan posisi

petani/peternak di Indonesia sangat bermakna politik, sedangkan

mentalitas perekonomian Australia sudah bergeser kepada

kepentingan jasa-jasa, pertambangan dan pabrik daripada kaum

petani. Indonesia menjuarakan pentingnya Swasembada Pangan dan

kedaulatan pangan, sedangkan Australia hanya menjuarakan

kesuksesan menghasilkan pangan macam/jenis saja yang unggul, dan

membeli yang lain dari pasar dunia.

e. Tetapi kalau cukup berani, manfaat dan keuntungan yang kita

dapat meraih bersama justru besar, sebagaimana dianalisa oleh

Indonesia-Australia Business Partner Group, dan oleh McKinsey

Global Institute. Adalah sinergitas di antara sistem agraria di

Indonesia dan Australia, yang dapat dimanfaatkan jika kita berani

untuk menurunkan rintangan, kuota, dan regulasi karantina dan

imigrasi. Selain meraih devisa, kerjasama yang ditingkatkan tersebut

mampu meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia dan di

Australia, padahal (dan secara paradoks) kerjasama tersebut berarti

semangat 'kemandirian' hilang secara kecil walaupun nyata.

f. Soal kemandirian itu, penulis berpendapat bahwa ada aspek

kemandirian unilateral, ada juga aspek yang merupakan kemandirian

melalui kemitraan : semacam ide ‘dwi tunggal’. Jika para pemimpin

kedua bangsa kita cukup berani dan bervisi agung dan jauh ke depan

(sesuai ciri-ciri Kepemimpinan Visioner sebenarnya), maka kedua

negara kita dapat melangkah menjadi lebih dekat, lebih saling mengisi,

tanpa harus merasa menjadi ‘bergantung’. Bagi penulis, ini malah

intisari dari ide luhur dan mulia : ‘gotong royong’. Mengapa gotong

royong itu harus dimaklumi sebagai suatu fenomena yang berlaku di

Indonesia saja dan hanya sampai ke perbatasan negara, tidak sebagai

suatu idiil yang valid pula bagi hubungan bilateral. Marilah kita

melangkah ke arah dan pemahaman seperti itu.

96

29. Saran Dalam kesempatan ini kami menyampaikan sumbangsaran pemikiran

terkait dengan peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Australia bidang

perdagangan dan litbang agraria melalui kebijakan, strategi dan upaya

sebagaimana telah disampaikan di atas, yakni sebagai berikut.

a. Dengan dicanangkannya kehendak Presiden Yudhoyono dan PM

Gillard untuk melihat terbentuknya sebuah hubungan bilateral yang

berbobot sehingga dianggap Comprehensive Strategic Partners maka

I-A CEPA harus besar, berani, dan dijunjung tinggi, dengan upaya

sosialisasi yang kuat dan terus-menurus (ingat dengan proyek

dambaan PM Mahathir di Malaysia, 'Vision 20-20'---kita perlu suatu

branding yang se-powerful itu).

b. Dalam operasi I-A CEPA, dana harus ditingkatkan, mau tidak

mau. Kesibukan dan perluasan interaksi memerlukan dana sebagai

semacam 'bahan bakar'. Dan karena skala tugas untuk meng-ekspos

banyak peneliti, praktisi, pembisnis, penyuluh dsb agar memperoleh

pengertian dan empati yang primer merupakan kunci dari semua

upaya di sini maka dana tidak boleh kecil. Dan penting pula bahwa

kontribusi dari kedua negara berusaha untuk maksimal---apakah

kontribusi tersebut dalam aspek regulasi, komitmen dan giat politik,

pertukaran iptek ataupun dana. Telah lama ada semacam nuansa

'penghibah / penerima' (donor / recipient) dalam sebagian dari

interaksi-interaksi bilateral kita. Ke depan, nuansa tersebut tidak sehat

ataupun pantas lagi, baik dari Canberra maupun Jakarta.

c. Pengelolaan kerjasama agraria kita harus menjadi lebih

terstruktur, berempati, dan rutin. Tetapi juga, ini tidak berarti hubungan

CSP bidang agraria harus kaku dan terlalu dikontrol dengan ketat

(micromanagement). Malah, tugas pemimpin dan pejabat adalah

untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang tetap, memberikan

anggaran dan sumber daya yang memadai, kemudian 'minggir' supaya

para pemain dapat menyibukkan diri dengan menjalankan kerjasama

97

dan kegiatan bisnisnya dengan energi dan drive yang justru

merupakan keunggulan komponen swasta di seluruh dunia.

Demikianlah penulisan naskah Taskap saya tentang PENINGKATAN

KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA BIDANG PERDAGANGAN

DAN LITBANG AGRARIA GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN KEDUA

NEGARA DALAM RANGKA KEMANDIRIAN KEDUA BANGSA. Semoga dapat

dijadikan sumbang pikir untuk menghadapi tugas kita masing-masing dan

secara bersama untuk memajukan kepentingan nasional kita masing-masing

maupun bersama sebagai Comprehensive Strategic Partners, sekaligus ikut

membantu memajukan kepentingan Ketahanan Pangan regional dan global

di masa mendatang.

Lampiran :

1. Alur Pikir

2. Pola Pikir

3. Gambaran Ekonomi, Indonesia dan Australia (fact sheets)


Penulis



DP - 1

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burns J, Thomson N (2008) Review of nutrition and growth among Indigenous peoples. [http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/health-risks/nutrition/reviews/our-review, diakses 18 Okt 2012]

Edwards, P. dan Goldsworthy, D., (2003), The Century of Australian Engagement with Asia, Melbourne University Press (for the Department of Foreign Affairs and Trade (Australia)

Evans, G. dan Grant, B., (1991), Australia's Foreign Relations In the World of the 1990s, Melbourne University Press

Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayama, (2010) Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara, PT Erlannga, Jakarta

Hill, H., (1996), The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia’s Emerging Giant, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1996

Lemhannas RI, (1998), Kewiraan Untuk Mahasiswa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Monfries, J. (red), (2006), Different Societies, Shared Futures: Australia, Indonesia and the region, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore

Naskah / Laporan

Achmad Suryana (2012), materi paparan kepada Lemhannas PPRAXLVIII, Kewaspadaan Nasional dalam Mendukung Ketahanan Pangan, 29 Juni 2012

Australian Government, Department of Prime Minister and Cabinet, (2012), Australia in the Asian Century White Paper, Canberra [http://asiancentury.dpmc.gov.au/sites/default/files/white-paper/australia-in-the-asian-century-white-paper.pdf, diakses 28 Okt 2012]

Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) (2011), Annual Operational Plan 2011-12: Indonesia [http://aciar.gov.au/files/node/13817/indonesia_pdf_19385.pdf, diakses 8 Okt 2012]

----------, (2011), Laporan Tahunan 2010-11 Bagian Indonesia, Timor Leste dan Filipina, Canberra

Bappenas RI, (2005), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Jakarta

DP - 2

----------, (2006), Direktorat Pangan dan Pertanian, Profil Tenaga Kerja Pertanian Indonesia, Jakarta

Budi Susilo Supandji, (2012), Naskah Lembaga, Perkembangan Lingkungan Strategis Tahun 2012, Lemhannas RI

Business Partnership Group (BPG), (2012), Interim Report on the BPG Consideration of the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, 24 Sep 2012 [http://www.aibc.com.au/images/Draft_Report.pdf]

Centre for International Economics (CIE), (2009), Estimating the Impact of an Australia-Indonesia Trade and Investment Agreement, Canberra [http://www.thecie.com.au/publication.asp?pID=197, diakses 30 Sep 2012]

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) (2011), Australian Food Statistics 2010-11, tabel 6.1 sampai 6.7 [http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/2144103/aust-food-statistics-2011-1023july12.pdf, diakses 10 Nop 2012]

----------, (2012), National Food Plan Green Paper, Canberra [http://www.daff.gov.au/nationalfoodplan/national-food-plan, diakses 30 Sep 2012]

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, (2008), Australia-Indonesia Free Trade Agreement Joint Feasibility Study [http://www.dfat.gov.au/fta/iacepa/aus-indon_fta_jfs.pdf, diakses 18 Okt 2012]

Dirjen Tanaman Pangan, Kementan RI (2011), Pedoman Pelaksanaan Program: Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan TA 2011, Jakarta

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan RI (2012), materi paparan kepada Lemhannas PPRAXLVIII, Kebijakan Pemerintah di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, 23 Jul 2012

Food and Agriculture Agency (FAO), (2012), The State of Food Insecurity in the World 2012 [http://www.fao.org/publications/sofi/en/, diakses 5 Okt 2012]

Margarita Escaler dan Paul Teng, (2010), Can Asia Learn from Brazil’s Agricultural Success?, Centre for Non-Traditional Security Studies (NTS), Insight Okt 2010 [http://www.rsis.edu.sg/nts/html-newsletter/insight/NTS-insight-oct-1002.html diakses 10 Jul 2012]

McKinsey Global Institute, (MGI), (2012), The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s potential [http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/asia/the_archipelago_economy, diakses 17 Nop 2012]

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), (2012), OECD Review of Agricultural Policies: Indonesia, OECD Publishing

DP - 3

[http://dx.doi.org/10.1787/9789264179011-en, diakses 20 Okt 2012]

Oxfam, (2010), study kasus Fighting Hunger in Brazil: Much Achieved, More To Do, Juni 2010 [http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cs-fighting-hunger-brazil-090611-en.pdf, diakses 8 Jul 12]

Pokja BS Geostrategi dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI (2012), naskah Modul 1-3, Konsepsi Ketahanan Nasional, Jakarta, 2012

Pokja BS Sismennas (2012), Sismennas, Naskah Modul 4, Starbangnas 2010-2014 (versi online)

Stuart Murray, (2006), tesis doktoral, Reordering diplomatic theory for the twenty-first century: A tripartite approach, [http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=theses, diakses 8 Nop 2012]

Timotius D. Harsono, (2012), naskah ceramah kepada PPRAXVIII, Perdagangan Dunia (WTO) dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional, 22 Okt 2012

Pidato

The Hon Dr Craig Emerson MP, Australian Minister for Trade and Competitiveness, (2012), Australia and Indonesia: working together in the Asian Century, Address to the Jakarta Foreign Correspondents' Club, 22 March 2012 (http://trademinister.gov.au/speeches/2012/ce_sp_120322.html)

H.E. Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, (2010), speech to the Australia Joint Sitting of Parliament, 10 March 2010 [http://www.presidenri.go.id/index.php/eng/pidato/2010/03/10/1353.html, diakses 30 Sep 12]

Lain-lain

Achmad Suryana, Direktor Jendral Badan Ketahanan Pangan RI, (2008), Sustainable Food Security Development in Indonesia: Policies and Its Implementation, presentasi kepada UN-ESCAP High-Level Regional Policy Dialogue, Bali, 9-10 Des 2008 (http://www.unescap.org/LDCCU/Meetings/HighLevel-RPD-food-fuel-crisis/Paper-Presentations/C2-FoodSecurity/ASuryana-DOA-Indonesia-FoodSecurity.pdf, terakses 9 Jul 12)

Hermanto, Dr. Ir., (2012), ceramah kepada PPRA XVLIII, Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional, Jakarta, 28 Maret 2012

Lessa, Antonio Carlos, (2010), Brazil’s strategic partnerships: an assessment of the Lula era (2003-2010), Jurnal Revista Brasileira de Política Internacional, No.53 (special edition), hlm.115-131

DP - 4

Situs Internet

Australian Agency for International Development (AusAID) [www.ausaid.gov.au] Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) [http://aciar.gov.au/publication/AOP2012-12_Indo] Australian Trade Commission (Austrade) [http://www.austrade.gov.au] Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) [http://www.daff.gov.au] Food and Agriculture Organisation (FAO) [http://www.fao.org/index_en.htm] Kementerian Pertanian RI [www.deptan.go.id] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [http://www.lipi.go.id] Presiden Suslio Bambang Yudhoyono [http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/01/08/1454.html] World Bank [http://www.worldbank.org] World Food Program (WFP) [http://www.wfp.org/countries/indonesia]

ALUR PIKIR

Judul : “MENINGKATKAN KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA BIDANG PERDAGANGAN DAN LITBANG AGRARIA GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN KEDUA NEGARA DALAM RANGKA KEMANDIRIAN KEDUA BANGSA”.

INSTRUMENTAL INPUT

POKOK2 PERMASALAHAN

1. Belum lengkapnya saling pengertian bidang agraria serta pendekatan Ketahanan Pangan masing-masing. 2. Belum ‘diproyekkan’ hubungan ekonomi secara strategis, sektor agraria sebagai salah satu bagian terpenting. 3. Terlalu pekanya kegiatan kerjasama agraria (khususnya impor/ekspor) terhadap dinamika pasar bebas dan terhadap kepentingan politik domestik. 4. Kurang seriusnya kerjasama antara Instansi litbang masing-masing.

ENVIRONMENTAL INPUT

KONDISI KERMA BILAT BID DAG & LITBANG AG

SAAT INI (blm 'compr strat

partnership')

KONDISI KERMA BILAT BID DAG & LITBANG AG YG D'HARAP

(jadi 'compr strat partnership')

K'TAHAN PANG RI & AUS LEBIH

KUAT

KONSEPSI

'Comprehensive Strategic Partners' dlm Bidang Dag & Litbang Ag

(S O M)

LAM

PIR

AN

1

KKKEEEMMMAAANNNDDDIIIRRRIIIAAANNN BBBAAANNNGGGSSSAAA

MMMAAASSSIIINNNGGG222 LLLEEEBBBIIIHHH TTTAAANNNGGGGGGUUUHHH

POLA PIKIR

Judul : “MENINGKATKAN KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA BIDANG PERDAGANGAN DAN LITBANG AGRARIA GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN KEDUA NEGARA DALAM RANGKA KEMANDIRIAN KEDUA BANGSA”.

INSTRUMENTAL INPUT UUD RI dan AUS UU RI ttg Hublu, Dag, Tan Pang, Pertanian dll RPJPN, RPJMN, MP3EI AUS National Food Plan

SUBYEK

Pres RI dan PM AUS. Mendag RI dan AUS. Mentan RI dan AUS. Pimp Sektor Ag RI/AUS.

OBYEK

Deptan masing2. Asosiasi Sektor Ag. Para Pemodal masing2. Kaum Tani/Ternak masing2.

METODA

Analisis, dik, negosiasi, pimp strat, disiplin pol, kerma litbang, pendanaan, sosialisasi.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

LINGSTRA PELUANG & KENDALA

Global Regional (Asia-Pas) Bilateral (RI-AUS)

+Niat Politik (Mitra Strat) +IA-CEPA +Letak & complimentarities -Pengaruh pasar bebas -Cela SDM, infrastruktur dll -Pol domestik & dana

KONDISI KERMA BILAT BID DAG & LITBANG AG

SAAT INI (blm 'compr strat

partnership')

UMPAN BALIK

KONDISI KERMA BILAT BID DAG & LITBANG AG YG D'HARAP

(jadi 'compr strat partnership')

K'TAHAN PANG RI & AUS LEBIH

KUAT

KKKEEEMMMAAANNNDDDIIIRRRIIIAAANNN BBBAAANNNGGGSSSAAA

MMMAAASSSIIINNNGGG222 LLLEEEBBBIIIHHH TTTAAANNNGGGGGGUUUHHH

LAM

PIR

AN

2

Fact Sheet

General information: Fact sheets are updated biannually; June and December

Capital: Jakarta Head of State and Head of Government:Surface area: 1,905 thousand sq km President HE Dr Susilo Bambang YudhoyonoOfficial language: Bahasa IndonesiaPopulation: 241.0 million (2011)Exchange rate: A$1 = 9,950.54 Rupiah (Aug 2012)

Recent economic indicators: 2007 2008 2009 2010 2011 (a) 2012 (b)GDP (US$bn) (current prices): 432.2 510.3 538.8 708.4 846.5 894.9GDP PPP (Int'l $bn) (c): 840.4 910.7 961.2 1,034.4 1,124.6 1,212.0GDP per capita (US$): 1,897 2,209 2,299 2,981 3,512 3,660GDP per capita PPP (Int'l $) (c): 3,690 3,942 4,102 4,353 4,666 4,958Real GDP growth (% change yoy): 6.3 6.0 4.6 6.2 6.5 6.0Current account balance (US$m): 10,492 126 10,628 5,144 1,719 -18,858Current account balance (% GDP): 2.4 0.0 2.0 0.7 0.2 -2.1Goods & services exports (% GDP): 28.7 28.9 23.5 23.6 25.2 28.2Inflation (% change yoy): 6.7 9.8 4.8 5.1 5.4 4.4

Australia's trade and investment relationship with Indonesia (d):Australian merchandise trade with Indonesia, 2011-12: Total share: Rank: Growth (yoy):

Exports to Indonesia (A$m): 5,285 2.0% 11th 10.6%Imports from Indonesia (A$m): 6,205 2.6% 11th 7.9%Total trade (exports + imports) (A$m): 11,490 2.3% 13th 9.1%

Major Australian exports, 2011-12* (A$m): Major Australian imports, 2011-12 (A$m):Wheat 1,148 Crude petroleum 2,371Crude petroleum 523 Iron, steel, aluminium structures 669Aluminium 334 Gold 649Cotton 282 Refined petroleum 238*Includes A$607m of confidential items, mainly aluminaand sugar, 11% of total exports.

Australia's trade in services with Indonesia, 2011-12: Total share:Exports of services to Indonesia (A$m): 1,299 2.6%Imports of services from Indonesia (A$m): 2,190 3.6%

Major Australian service exports, 2011-12 (A$m): Major Australian service imports, 2011-12 (A$m):Education-related travel 607 Personal travel excl education 1,793Personal travel excl education 331 Transport 193

Australia's investment relationship with Indonesia, 2011 (e): Total: FDI:Australia's investment in Indonesia (A$m): 5,405 3,654Indonesia's investment in Australia (A$m): 454 np

Indonesia's global merchandise trade relationships:Indonesia's principal export destinations, 2011: Indonesia's principal import sources, 2011:

1 Japan 16.6% 1 China 14.8%2 China 11.3% 2 Singapore 14.6%3 Singapore 9.1% 3 Japan 11.0%9 Australia 2.7% 9 Australia 2.9%

Compiled by the Market Information and Research Section, DFAT, using the latest data from the ABS, the IMF and various international sources.

(a) All recent data subject to revision; (b) IMF/EIU forecast; (c) PPP is purchasing power parity; (d) Total may not add due to rounding; (e) Stock, as at 31 December. Released annually

by the ABS. na Data not available. np Data not published. .. Data not meaningful.

Australia's merchandise trade with Indonesia Australia's merchandise exports to IndonesiaReal GDP growth

INDONESIA

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Primary STM ETM Other

A$m

2006-07

2011-12

0

1

2

3

4

5

6

7

2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

A$m

Imports

Exports

LAMPIRAN 3

Fact Sheet

General information: Fact sheets are updated biannually; June and December

Capital: Canberra Head of State:Surface area: 7,692 thousand sq km HM Queen Elizabeth II, represented by the Official language: English Governor-General HE Ms Quentin BrycePopulation: 22.6 million (Mar 2012) Head of Government:Exchange rate: A$1 = US$1.0468 (Aug 2012) Prime Minister The Hon Ms Julia Gillard

Recent economic indicators: 2007 2008 2009 2010 2011 (a) 2012 (b)GDP (US$bn) (current prices): 944.8 1,033.5 976.0 1,242.1 1,487.4 1,542.1GDP PPP (Int'l $bn) (c): 788.4 825.9 844.5 877.2 915.1 960.7GDP per capita (US$): 44,614 47,875 44,508 55,993 66,151 67,983GDP per capita PPP (Int'l $) (c): 37,226 38,259 38,510 39,545 40,847 42,354Real GDP growth (% change yoy): 4.9 2.2 1.5 2.4 2.3 3.3Current account balance (US$m): -58,690 -44,848 -41,696 -35,263 -33,105 -62,969Current account balance (% GDP): -6.2 -4.3 -4.3 -2.8 -2.2 -4.1Goods & services exports (% GDP): 19.4 22.5 19.9 21.0 21.7 21.6Inflation (% change yoy): 3.0 3.7 2.1 2.7 3.1 2.0

Australia's trade and investment relationships (d):Major Australian exports, 2011-12 (A$m) (e): Major Australian imports, 2011-12 (A$m) (e):

Iron ores & concentrates 62,729 Crude petroleum 20,919Coal 47,914 Passenger motor vehicles 15,980Gold 15,813 Refined petroleum 15,576Natural gas 11,960 Telecom equipment & parts 8,723Crude petroleum 11,176 Medicaments (incl veterinary) 8,541

Australian merchandise trade, 2011-12:Exports (A$m): 264,175Imports (A$m): 239,668Total trade (exports + imports) (A$m): 503,843Merchandise trade surplus (A$m): 24,508

Australia's main export destinations, 2011-12 (e): Australia's main import sources, 2011-12 (e):1 China 29.1% 1 China 18.1%2 Japan 19.4% 2 United States (f) 12.8%3 Republic of Korea 8.3% 3 Japan 8.5%4 India 5.0% 4 Singapore 6.2%5 United States 3.7% 5 Germany 4.7%

Australia's trade in services, 2011-12:Exports of services (A$m): 50,545Imports of services (A$m): 60,239Services trade deficit (A$m): 9,694

Australia's investment links, as at 30 Jun 2012:Level of Australian investment abroad (A$m): 1,235,983Level of foreign investment in Australia (A$m): 2,038,395

Compiled by the Market Information and Research Section, DFAT, using the latest data from the ABS, the IMF and various international sources.

(a) All recent data subject to revision; (b) IMF/EIU forecast; [c] PPP is purchasing power parity; (d) Total may not add due to rounding; (e) Merchandise trade;

(f) Based on unpublished ABS data and includes confidential aircraft imports. na Data not available. np Data not published. .. Data not meaningful.

Australia's merchandise trade Australia's merchandise exportsReal GDP growth

AUSTRALIA

50,000

100,000

150,000

200,000

Primary STM ETM Other

A$m 2006-07

2011-12

0

1

2

3

4

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

280,000

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

A$m

Imports

Exports

MENINGKATKAN KERJASAMA BILATERAL INDONESIA …ikahan.com/wp-content/uploads/2013/01/Taskap-Gould... · akibat lobi domestik anti kekejaman terhadap hewan). Syukurlah juga, para ...

Documents