menimbang kebijakan subsidi BBM.ppt

Muhammad Nizar, M.EIPasuruan, 8 Juni 2013

Menimbang Kebijakan Subsidi BBM

Prodi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan

Pendahuluan• Kebijakan kenaikan BBM selalu memunculkan dua

tegangan: penyelamatan APBN atau makroekonomi (termasuk daya beli masyarakat akibat inflasi)

• Kebijakan kenaikan BBM juga memunculkan isu terkait legitimasi teknis dan etis dari suatu kebijakan (ekonomi)

• Dalam formulasi kebijakan (ekonomi), tentu penting untuk mengambil kebijakan yang paling sedikit memunculkan biaya (cost) sekaligus memberikan manfaat (benefit) terbesar

• Pengalaman kenaikan BBM pada 2005 dan 2008 bisa menjadi pelajaran berharga untuk mengambil kebijakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar

Rincian Belanja Pemerintah Pusat

(Rp Triliun) 2012 APBNP

2013 RAPBN

Pertumbuhan (%)

Share

2012 2013

1. Belanja Pegawai 212,3 241,1 13,57 19,85 20,892. Belanja Barang 186,6 166,9 -10,56 17,45 14,463. Belanja Modal 168,7 216,1 28,10 15,77 18,724. Pembayaran Bunga Utang 117,8 113,2 -3,90 11,01 9,81

a.Dalam Negeri 84,7 80,7 -4,72 7,92 6,99b. Luar Negeri 33 32,5 -1,52 3,09 2,82

5. Subsidi 245,1 315,6 28,76 22,92 27,34a. Energi 202,4 273,1 34,93 18,92 23,66b. Non Energi 42,7 42,5 -0,47 3,99 3,68

6. Belanja Hibah 1,8 3,6 100,00 0,17 0,317. Bantuan Sosial 55,4 65 17,33 5,18 5,638. Belanja Lain-Lain 68,5 29,1 -57,52 6,40 2,529. Tambahan Anggaran 13,5 12,7 -5,93 1,26 1,10

Jumlah 1.069 1.154 7,49Sumber: Kemenkeu, 2013

4Prodi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan

REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT (triliun rupiah)(triliun rupiah)

URAIAN

2011 2012LKPP

(Audited)% thd

APBNP APBNP Realisasi % thd

APBNP1. Belanja Pegawai 175.7 96.1 212.3 197.7 93.12. Belanja Barang 124.6 87.3 162 137.2 84.73. Belanja Modal 117.9 83.6 176.1 140.2 79.64. Pemby. Bunga Utang 93.3 87.5 117.8 100.5 85.4 a. Utang Dalam Negeri 66.8 87.2 84.7 70.2 82.9 b. Utang Luar Negeri 26.4 88.2 33 30.3 91.85. Subsidi 295.4 124.5 245.1 346.4 141.3 a. Subsidi Energi 255.6 130.9 202.4 306.5 151.5 i. BBM, LPG & BBN 165.2 127.3 137.4 211.9 154.2 ii. Listrik 90.4 138 65 94.6 145.6 b. Non Energi 39.7 94.9 42.7 39.9 93.46. Belanja Hibah 0.3 74.1 1.8 0.1 4.27. Bantuan Sosial 71.1 86.9 86 75.3 87.6b. Belanja Lainnya 5.5 35 68.5 3.9 5.7Total 883.7 97.3 1069.5 1001.3 93.6

Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi BBM 10 Tahun Terakhir(Rp Triliun)

No Tahun APBN-P Realisasi (LKPP) Realisasi (ICP)

1 2004 59,7 69,0 36,42 2005 76,5 95,6 53,73 2006 62,7 64,2 64,34 2007 55,6 83,8 72,35 2008 126,8 139,1 96,16 2009 52,4 45,0 61,67 2010 88,9 82,4 79,48 2011 129,7 165,2 111,59 2012 137,4 211,9 106,9

10 2013 193,8 100(APBN) (APBN)

Sumber: Kemenkeu; dikutip dari Investor Daily Jumat 11 Januari 2013

6

Persentase Struktur Belanja Subsidi

Sumber: SKK-Migas dikutip dari Investor Daily 15/2/2013

pendapatan

Persentase Persentase Subsidi BBMSubsidi BBM terhadap Peneriman Migas terhadap Peneriman Migas

BBM Listrik Total BBM Listrik Total2005 95,60 8,85 104,45 138,90 68,83 6,37 75,202006 64,21 30,39 94,61 201,27 31,90 15,10 47,002007 83,79 33,07 116,87 168,78 49,65 19,60 69,242008 139,11 83,91 223,01 288,64 48,19 29,07 77,262009 45,04 49,55 94,59 184,68 24,39 26,83 51,222010 88,89 55,11 144,00 220,98 40,23 24,94 65,16Rata-rata 86,11 43,48 129,59 200,54 43,86 20,32 64,18Sumber: Diolah dari Kemenkeu dan ESDM, 2011

Subsidi Energi (Rp Triliun) %Subsidi Energi terhadap Penerimaan MigasPenerimaan Migas (Rp Triliun)

Selama 2005-2010, rata-rata subsidi energi mencapai Rp129,59 triliun per tahun. Dalam periode tersebut terjadi lonjakan subsidi BBM pada 2005 dan 2008.

Jika diperhitungkan, besaran subsidi BBM mencapai rata-rata 64,18 persen per tahun terhadap penerimaan migas selama 2005-2010. Porsi terbesar terjadi pada 2005 dan 2008 masing-masing 75,20 persen dan 77,26 persen.

Porsi subsidi BBM rata-rata 43,86 persen per tahun terhadap penerimaan migas, sedangkan subsidi listrik rata-rata 20,32 persen per tahun.

8

Sumber: SKK Migas-ESDM

Catatan Alokasi APBN

1. Belanja birokrasi mengambil bagian paling besar dalam alokasi belanja pemerintah pusat

2. Penyerapan APBN rata-rata hanya di bawah 90%, kecuali pengeluaran subsidi

3. Subsidi energi menyedot sekitar 80% dari total subsidi, sedangkan 20% untuk subsidi non-energi

4. Rata-rata subsidi energi sebesar 64% (20052010) dari total penerimaan migas

5. Proporsi pembayaran bunga utang meningkat dari 11,74% (2011) menjadi 12,67% (2012) dari total belanja pemerintah pusat

10

Belanja Modal, Kemiskinan,

dan Pengangguran

11


Realisasi Belanja Modal (Rp triliun)Realisasi Belanja Modal (Rp triliun)

TahunPagu

APBN-P

Realisasi

Jumlah % dari APBN-P2008 85.07 72.77 85.542009 73.38 75.87 103.392010 95.02 80.29 84.492011 144.57 117.9 83.62012 176.1 140.2 79.62013* 216.1 ? ?

Keterangan: * APBN 2013Sumber: Kementerian Keuangan


Elastisitas Kemiskinan terhadap Elastisitas Kemiskinan terhadap Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan Ekonomi

NegaraNegaraGaris KemiskinanGaris Kemiskinan

USUS$1,25 Per Hari$1,25 Per Hari USUS$2 Per Hari$2 Per Hari

China –0,92 –0,48

Indonesia –0,88 –0,34

Malaysia –2,99 –2,59

Philipina –1,08 –0,57

Thailand –5,62 –1,28

Viet Nam –0,98 –0,48

Sumber: Wan dan Sebastian, 2011


Efektivitas Anggaran Program Pengentasan Kemiskinan

Sumber: Nota Keuangan. Kementerian Keuangan dan BPS, diolah

Tahun

Jumlah Anggaran Penduduk Miskin

Rp TriliunGrowth

(%) juta orangGrowth

(%)2007 53.1 37.2 2008 60.6 14.12 35.0 -5.912009 80.1 32.18 32.52 -7.092010 81.4 1.62 31.03 -4.582011 93.8 15.23 29.89 -3.672012 99.2 5.76 28.59 -4.35

Total 2007-12 468.2

8.61

15

Pilihan Kebijakan

Beberapa Alternatif• Kenaikan harga BBM merupakan cara paling gampang, tapi

dengan risiko paling besar– Bertahap dengan kisaran kenaikan Rp 500 – 1000/tahun– Langsung dengan kisaran kenaikan Rp 2.500-3000

• Penghematan dengan dua jalur:– Sebagian/seluruh mobil pribadi (plat hitam) dilarang konsumsi BBM

subsidi– Konsumsi energi sebagian dialihkan ke gas (perlu waktu)

• Tidak ada kenaikan harga: – Pembengkakan subsidi diambilkan dari anggaran yang tidak terserap

atau penambahan utang (ruang fiskal semakin tertekan)– Sebagian penambahan subsidi ditambal dari kenaikan pajak kendaraan,

misalnya kenaikan 100%

Jika BBM Naik• Mitigasi dampak ekonomi yang solid terhadap:

– Pertumbuhan ekonomi– Inflasi– Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan

• Kompensasi terhadap masyarakat:– Transportasi publik yang bagus dan murah– Penyediaan energi alternatif yang lebih murah, misalnya gas

• Pekerjaan rumah pemerintah: – Pembangunan energi yang bisa diperbarui– Reformasi tata kelola migas dan sumber daya alam lainnya– Perbaikan tata kelola APBN (korupsi, kebocoran, inefisiensi)

Distribusi Pendapatan/Indeks GiniDistribusi Pendapatan/Indeks Gini

40 persenPengeluaran

40 persen Pengeluaran

20 persenPengeluaran Gini Index

Terendah Menengah Tertinggi2005 20.22 37.69 42.09 0.332006 21.42 37.65 41.26 0.362007 18.74 36.51 44.75 0.382008 18.72 36.43 44.86 0.372009 21.22 37.54 41.24 0.372010 18.05 36.48 45.47 0.382011 16.86 34.73 48.41 0.41

Sumber: Susenas, BPS

Uraian Indonesia Malaysia Thailand China

Angkatan Kerja Juta orang 117.4 12.7 39.3 783.9

Bekerja Juta orang 109.7 12.3 38.9 761.1

Formal % 38 31 45 49

Informal % 62 31 55 51

Penganggur Juta orang 7.7 0.4 0.2 9.1 (rural)Tingkat Pengangguran % 6.56 3.2 0.6 4.1 (rural)

Upah Minimun

Terendah* USD/bulan 99 157 146 78

Tertinggi** USD/bulan 170 497 198 175

Perbandingan Ketenagakerjaan Beberapa Negara

Sumber: Investor Daily, Mei 2012

Pengurangan Kemiskinan

Perbandingan Kenaikan Harga BBM dan Inflasi

Implikasi yang Sulit Ditangani

• Inflasi diperkirakan akan bertambah sekitar 3% jika besaran harga BBM menjadi Rp 6.500

• Tingkat suku bunga perbankan akan naik sekurangnya 1,5 – 3% sehingga menambah potensi kredit macet

• Investasi akan menurun dan makin menekan pertumbuhan ekonomi. Jika BBM naik, prospek pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5,8 - 5,9%

• Angka kemiskinan (tanpa dana kompensasi) akan meningkat pada kisaran 3% dan pengangguran naik 1,5%

• Gini rasio makin meningkat akibat struktur inflasi yang merugikan kelompok berpendapatan/aset bawah/tetap

22

Terima Kasih

23

menimbang kebijakan subsidi BBM.ppt

Documents