Mengurus hutan indonesia

“Bagaimana Negara dan

Korporasi Mengurus Hutan

Indonesia?”

Raflishttp://raflis.wordpress.com/

Wakil Sekjen Forum Tata Ruang Sumatera

Disampaikan pada: Pertemuan Nasional Masyarakat Korban Pembangunan Hutan Tanaman Industri(HTI)/ Kebun Kayu Komersial (KKK) dan Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) Pendukung “Putaran Kedua” danStrategi Advokasi Radja Garuda Mas (RGM) : “Selamatkan Kehidupan Rakyat, Rebut Hak hak Rakyat”Parapat, Sumatera Utara: 16-20 Juni 2013

Penguasaan Hutan (UU 41/1999)

Hutan

Negara

Pemerintah

Rakyat

Menguasai

Wewenang Untuk Mengurus

Mengurus

Memanfaatkan

mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan

dengan hutan

menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan

hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan

Mengakui hak masyarakat hukum adat

Kemakmuran Rakyat

1 2 3

Perencanaan (UU 41/1999)

inventarisasi

pengukuhan

penatagunaan

pembentukan wilayah pengelolaan

penyusunan rencana

Neraca Sumberdaya Hutan

Sistim Informasi Kehutanan

penunjukanpenataan batas

pemetaanpenetapan

Memperhatikan rencana tata ruang

Kepastian Hukum

Hubungan Hukum

Penetapan Fungsi dan Penggunaan

Unit Pengelolaan

Mempertahankan 30% Kawasan Hutan

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

TGHK

Pengelolaan (UU 41 1999)

tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan

hutan

rehabilitasi dan reklamasi hutan

perlindungan hutan dan konservasi alam

pembagian kawasan hutan dalam blok-blok

ekosistem tipe

fungsi

rencana pemanfaatan Untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Izin Pemanfaatan Hutan

Izin Penggunaan diluar kehutanan

Pembatasan Izin

Hutan Adat

Hutan Hak

Hutan Negara

Selain Hkm dan HD

Dis

esua

ikan

Tidak dibutuhkan izin dari

pemerintah

Direvisi berdasarkan PUU 35

SK Penunjukan Kawasan Hutan

http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8246

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau dan Kepualauan Riau

JambiSumatera Selatan

BengkuluLampung

Bangka Belitung

Penunjukan Kawasan Hutan• Pemerintah telah menunjuk kawasan hutan, tetapi hanya

membagi kawasan berdasarkan fungsi kawasan hutan (Pasal 6 UU 41/1999)

• Belum pernah ada penunjukan kawasan hutan berdasarkan status (Pasal 5 UU 41/1999), yang membagi kawasan hutan berdasarkan Hutan Negara, Hutan Adat dan Hutan Hak, Hutan Negara termasuk didalamnya Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.

• Dalam prakteknya pemerintah mengasumsikan bahwa “ Kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan fungsi merupakan hutan negara” (lihat PP dan permen)

• Apakah fenomena ini merupakan bentuk perampasan lahan secara konstitusi ??

Status Kawasan HutanHutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan

• Merupakan bagian dari Hutan Negara dalam status kawasan Hutan (Pasal 5 UU 41 tahun 1999).

• Kepastian hukum didapat setelah melalui proses pengukuhan yang diawali dengan penunjukan dan diakhiri dengan penetapan (lihat PUU 45)

• Kementrian kehutanan mendefinisikan kedua jenis hutan ini kedalam perizinan. (Izin HD dan Izin Hkm)

• Apakah hal ini merupakan upaya untuk mengabaikan mandat pasal 5 UU 41/1999 ???

Perubahan Fungsi (Sumbar)

Sebuah Kesalahan

???

Perubahan Fungsi (Bengkulu)

Sebuah Kesalahan

???

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

• Fungsi kawasan hutan diatur berdasarkan skoring (topografi, jenis tanah dan Curah hujan), kecuali untuk kawasan konservasi

• Perubahan fungsi tidak bisa dilakukan tanpa ada perubahan skoring (khususnya HL dan HPT)

• Perubahan fungsi hanya bisa terjadi pada kawasan yang memiliki skoring yang sama yaitu: Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Konversi dan Area Pemanfaatan Lain.

• Apakah merupakan upaya untuk melegalkan pelanggaran yang sudah terjadi ???

Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan• Diberikan pada kawasan hutan yang belum mempunyai kepastian hukum

(baik berdasarkan status maupun fungsi)• Pemerintah mengalihkan tanggungjawab kepada penerima izin untuk

mengidentifikasi status kawasan hutan melalui SK perizinan.• Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan sesuai dengan keinginan

penerima izin• Pada umumnya pemilik izin mengadopsi asumsi yang digunakan oleh

kementrian kehutanan bahwa “ Kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan fungsi merupakan hutan negara” sehingga terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat yang menguasai kawasan hutan.

• Kriteria kawasan yang dapat diberikan izin disesuaikan dengan kebutuhan pemilik izin.

• Apakah ini merupakan salah satu bentuk perampasan lahan secara konstitusi???? (LAND GRABBING fenomena)

Hutan Tergadai ????

Pemerintah Koorporasi

Rakyat

Negara

Perampasan Lahan

Momentum

PUU 35 Hutan Adat

PUU 45 Pengukuhan

NKB KPK & 12 Kementrian Kepastian Hukum

Moratorium

Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi

UU 41 Kriminalisasi

Action

• Selamatkan hutan dengan jalan tidak menebang pohon dan menanam pohon.

• Saling mengingatkan kepada semua elemen masyarakat dan memberikan opini tentang pentingnya hutan untuk keberlangsungan hidup dimasa depan.

• Terimakasih.• http://aksarafirdaus.blogspot.com