Menggagas Raperda PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN … · 2019. 2. 21. · Menggagas Raperda PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) Disampaikan dalam Seminar Menggagas

Menggagas Raperda

PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN

LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)

Disampaikan dalam Seminar Menggagas Raperda Pemberdayaan dan Penguatan LMDH

Semarang, 23 januari 2019

Teguh Yuwono, Fakultas Kehutanan UGM

08122 7373 835, [email protected]

MENGAPA “HANYA LMDH”??

KARAKTERISTIK PULAU JAWA DAN KELOLA SDH

TANAH SUBUR PERTANIAN

AGRARIS

PULAU TERPADAT: (> 140 JUTA JIWA; KEPADATAN 1100

JIWA/KM²)

PUSAT PEMERINTAHAN, EKONOMI, DAN INDUSTRI BEBAS BANJIR, BENCANA

LUAS KAWASAN HUTAN ± 3 JUTA HA (23%); HUTAN RAKYAT ± 2,5 JUTA HA

LUAS JAWA & MADURA : 13.05 JUTA HA

± 6000 DESA SEKITAR HUTAN KANTONG2

KEMISKINAN

RATA2 KEPEMILIKAN LAHAN PETANI HANYA

± 0.2 HA/KK ALIH PERUNTUKAN HUTAN UNTUK LAHAN

PERTANIAN

PENETRASI PEMUKIMAN PENDUDUK DAN PERTANIAN

S.D. DI LERENG/PUNCAK2 GUNUNG

HUTAN JAWA: SUPPORTING LIFE SYSTEM

SEJARAH PENGUASAAN HUTAN DI INDONESIA

ERA KERAJAAN:HUTAN DIKUASAI RAJA UNT DAGANG LOKAL & INTERNTL

ERA VOC:HUTAN JAWA DIKUASAI VOC UNT

BISNIS & BAHAN BAKU KAPAL

ERA HINDIA BELANDA:• CULTUUR STELSEL• DOMEIN VERKLAARING• AGRARISCHE WET• BOSCH ORDONANTIE JAVA EN

MADURA 1927

ERA JEPANG:HUTAN JAWA DIRUSAK UNTUK

MODAL PERANG

ERA ORDE LAMA: 1949 - 1966• HUTAN TIDAK TERURUS KARENA

PERGOLAKAN POLITIK• PERIODE “ADEM AYEM”:

MASALAH SOSIAL EKONOMI MULAI MUNCUL NAMUN TIDAK DIPERHATIKAN

ERA ORDE BARU: 1967 - 1998• ERA HPH, HTI & KEBUN SAWIT:

RUSAK-NYA HUTAN ALAM TROPIS LUAR JAWA & MARGINALISASI MASY

• PEMBELAJARAN PERHUTANAN SOSIAL (DI JAWA & LUAR JAWA) MESKIPUN “TRIAL AND ERROR”

• PERGOLAKAN & KONFLIK SOSIAL PUNCAK: PENJARAHAN HUTAN

ERA REFORMASI:• KEBANGKITAN BERAGAM MODEL

CFM / CBFM MISAL: PSDHBM/PHBM, HKM, HD, HTR

• TUNTUTAN SERTIFIKASI SFM / PHL• DESENTRALISASI KELOLA HUTAN

ERA SAAT INI: 2014 - 2019MENGEMBALIKAN

KEDAULATAN KELOLA HUTAN PADA RAKYAT:

PERHUTANAN SOSIAL 12,7 JUTA HA

PERKEMBANGAN PARADIGMA PENGELOLAAN HUTAN

1. MENEBANG

2. MENGOLAH

3. MENJUAL

SOCIAL

FORESTRY

TIMBER

MANAGEMENT

TIMBER

EXTRACTION

1. MENANAM

2. MEMELIHARA

3. MENANEN

4. MENGOLAH

5. MEMASARKAN

TIMBER MANAGEMENT

Dipadukan dengan

Penanganan Masalah

SOSIAL EKONOMI

BERAKHIR DENGAN

KERUSAKAN HUTAN

CONTOH:

IUPHHK-HA DI LUAR

JAWA

CONTOH:

PERUM PERHUTANI, &

IUPHHK-HT DI LUAR

JAWA

CONTOH: PHBM, HKm,

HD, HTR, dll…

EKOSISTEM HUTAN

RENTAN

HUTAN LESTARI,

RAKYAT SEJAHTERA

IMPLEMENTASI SF DI PERUM PERHUTANI: 1972 - 2017

MA –LU

(SINERGI KRPH & LURAH)

INMAS-TUMP SARI

PMDH (PEMB MASY DESA

HUTAN)

PERHTN SOSIAL

PMDH TERPADU

PHBM

(PENGELL HUTAN

BERSAMA MASY)

PHBM PLUS

PHBM

1972

1973

1982

1986

1992

2001

2007

2009

IMPLEMENTASI SOCIAL FORESTRY DI KEMENTERIAN LHK:

1995 - 2017

HKm

(SK 622/95

HKm

(SK 677/1998)

HKm

(SK 31/2001

HKm(P. 37/2007 jo 18/2009

jis 13/2010)

HTR(P.

23/2007 jo

5/2008)

Ht Desa(P 49/2008 jo 14/2010

jis 53/2011)

HTR(P. 55/2011 jo 31/2013)

HKm & HD

(P 88/2014 & 89/2014)

PHTN SOSIAL

(P.83/2016

IPHPS P.39/2017

1995

1998

2001

2007

2007

2008

2016

2014

2011

2017

REALITAS MDH DI KAWASAN HUTAN

1. Kelompok Marginal secara Ekonomi, Sosial, Politik, dan Hukum.

2. Kontribusi MDH dalam MendukungKEDAULATAN PANGAN kurang “diakui” Para Pihak

3. MDH di Kawasan Hutan Sering “Terlupakan” dalam Kebijakan Pemerintah.

4. Kurang dapat Perhatian dari Pemerintah “Lempar Tanggung Jawab: antara Pemda danPerum Perhutani”

KERAGAMAN PS DI JAWA TENGAH: PHBM & IPHPS

PARAMETER PERHUTANAN SOSIAL (P.83/2016) IPHPS (P.39/2017) PHBM ( SK 682/2009)

Ragam Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan TanamanRakyat, Kemitraan Kehutanan

Izin Pemanfaatan HutanPerhutanan Sosial (IPHPS)

PHBM

Lokasi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Hutan Lindung dan HutanProduksi

Hutan Lindung dan HutanProduksi

Pengelola • HUTAN DESA Lembaga Desa (Koperasi Desaatau BUM Des)

• HKm Kelompok masyarakat; Gabungan kelompok tani hutan; atau Koperasi.

• HTR Perorangan; kelompok tani hutan; gabungan KTH; dan KTH.

• KEMITRAAN Masyarakat Setempat

• Kelompok Masyarakat• Gabungan Kelompok Tani

Hutan• Koperasi / BUM Des

Lembaga Desa Desa Hutan(LMDH) RepresentatifMasyarakat Desa Hutan

Jangka Waktu 35 tahun 35 tahun Sesuai kesepakatan

DESA HUTAN di JATENG

IPHPS(31 KTH)

PHBM(> 2000 LMDH)

REALITAS LMDH: REFLEKSI 18 TAHUN PHBM

PERLU REVITALISASI PHBM:1. KEMBALI PADA KHITAH:

a. BERBASIS LAHAN DAN NON LAHAN.

b. PENGELOLAAN KAWASAN BERBASIS ZONASI.

c. BERBAGI PERAN SESUAI KOMPETENSI

d. BERBAGI MANFAAT SESUAI KONTRIBUSI

e. KESETARAAN & KETERLIBATAN PARA PIHAK.

2. PENGUATAN:a. PENGUATAN ORGANISASI KELEMBAGAAN DAN

USAHA EKONOMI PRODUKTIF.

b. PERLUASAN AKSES MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

c. PELIBATAN DESA BUKAN HANYA LMDH INTEGRASI LMDH DALAM LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (DIBENTUK BERDASARKAN PERDES)

d. KOMPEREHENSIF & TERPADU HULU (ON FARM) S.D. HILIR (OFF FARM), MULTI PIHAK DAN MULTI DISIPLIN ILMU.

KELEMAHAN: 1. PENDIRIAN SEBAGIAN LMDH SIFATNYA INSTAN2. SEBAGIAN LMDH TERJEBAK ELITISME PENGURUS3. MASIH EKSLUSIF (BELUM MERANGKUL SELURUH

MASYARAKAT DI DESA HUTAN)4. IMPLEMENTASI PHBM DI LAPANGAN BELUM

SEJALAN/SESUAI DENGAN KONSEP NYA.5. SEBAGIAN LMDH BELUM MENJADI MITRA

SEUTUHNYA PERHUTANI

PENDEKATAN PHBM:1. KELEMBAGAAN MASYARAKAT DITINGKAT DESA

LMDH

2. KELEMBAGAAN BERBADAN HUKUM / AKTE NOTARIS

3. PERJANJIAN KELOLA HUTAN JANGKA PANJANG (10 TAHUN ATAU SELAMA DAUR TEGAKAN)

4. PRINSIP: BERBAGI PERAN – BERBAGI MANFAAT BERBASIS LAHAN MAUPUN NON LAHAN.

IPHPS P.39/2017: RENCANA vs REALITA

RENCANA• LAHAN KELOLA MAKS 2 HA/KK.

• SKEMA : 50 JALUR KEHUTANAN, 50% JALUR PERTANIAN.

• DIUTAMAKAN PENGGARAP WANITA

• PEMBERIAN KREDIT KUR

• PEMBERIAN SUBSIDI SAPRODI/TAN

• PENDAMPINGAN TEKNIS

• BANTUAN/JAMINAN PEMASARAN

• BAGI HASIL: MASY 70%, PHTN 30%.

REALITA

• LAHAN KELOLA 0,25 HA/KK, KADANG < 0,25 HA/KK. (TIDAK ADA LAHAN KOSONG YANG TIDAK ADA PENGGARAP

• LUAS LAHAN TERSEDIA

MENGGAGAS RAPERDA:ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kejelasan tujuan; tujuan yang hendakdicapai harus jelas.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentukyang tepat; dibuat oleh lembaga negaraatau pejabat Pembentuk PeraturanPerundang-undangan yang berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, danmateri muatan; memperhatikan materimuatan yang tepat sesuai dengan jenis danhierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan; memperhitungkanefektivitas Peraturan Perundang-undangantersebut di dalam masyarakat, baik secarafilosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; benar-benar dibutuhkan dan bermanfaatdalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan; memenuhipersyaratan teknis penyusunan PeraturanPerundang-undangan, sistematika, pilihankata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidakmenimbulkan berbagai macam interpretasidalam pelaksanaannya; dan

7. Keterbukaan; transparansi dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Menurut UU No. 12 Tahun 2011

HIRARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. UUD 1945

II. TAP MPR

III. UU / PERPU

IV. PERATURAN PEMERINTAH

V. PERATURAN PRESIDEN

VI. PERATURAN DAERAH PROPINSI

VII. PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Acuan Hukum dari Raperda ttg LMDH ?

(UU / PP) a.l. UU 41/99, UU 6/2014, UU 23/14

2. Urgensi Penyusunan Raperda ttg LMDH

(sdh ada Perda tentang PerlinTan)

3. Ruang Lingkup Raperda ttg LMDH ?

(di Desa Hutan ada beragam skema PS)

4. Usulan: Raperda ttg Perhutanan Sosial

melalui IFFS (Integrated Forest Farming System) Multistakeholders, Multi

Disiplin Ilmu, Hulu (0n Farm) – Hilir (Off

Farm) KEDAULATAN PANGAN

PERHUTANAN SOSIAL DAN INTEGRATED FOREST FARMING SYSTEM (IFFS)

USULAN TOPIK RAPERDA:

KEDAULATAN PANGAN,

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,

DAN KESTABILAN EKOSISTEM

MDH BERDAULAT,

NEGARA KUAT

INTEGRATED FOREST FARMING SYSTEM “Kehutanan – Pertanian Intensif – Peternakan”

PERHUTANAN SOSIAL: PENDEKATAN IFFS MULTI PIHAK

• SINERGI HULU (ON FARM) – HILIR (OFF FARM)• KETERLIBATAN MULTI PIHAK & MULTI DISIPLIN

ILMU• MDH/PEMDES SBG STAKEHOLDER UTAMA.

ZONA PERTANIAN INTENSIF:Kawasan hutan selama ini sudah “dibibrik” (lahancorah) masyarakat yang dialokasikan untuk areal pertanian intensif (dan penghasil HHBK) untukmendukung pencapaian Kedaulatan Pangan.

ZONA PENYANGGA KEHIDUPAN: kawasan hutan yg berada di sekitar pemukimanyang dikelola melalui Sinergi Kehutanan, Pertanian, Peternakan, dan sektor lain dengan pendekatanmodel IFFS, PHJO, Silvikultur Intensif dll

ZONA INTI & PERLINDUNGAN EKOLOGI: kawasan hutan yg jaraknya jauh dari pemukimanyang dialokasikan untuk perlindungan ekosistem, dan produksi HHK / HHBK.

KHDTK UGM: PERHUTANAN SOSIAL BERBASIS HUTAN PANGKUAN DESA

1. Mempertahankan fungsi Hutan2. Mengoptimalkan Manfaat Kawasan

Hutan (Kayu, HHBK, dan Tan PertanianSemusim Kontinyuitas Hasil u/ Petani

Belajar dari Implementasi IFFS “Jawa Tengah dan Jawa Timur”

HUTAN UNTUK KEDAULATAN PANGAN ....

19

TERIMA KASIH