Menggagas pemimpin amanah dan dekat dengan rakyat (harian pelita 3 januari 2013 hal 01

JUMAT | 4 Januari 2013/21 Shafar 1434 H

HOTLINE HARIAN PELITA: Langganan dan Iklan Telp. (+6221) 8370 6765, 8370 6766 Fax: (+6221) 83706781 Redaksi: Telp. (+6221) 8370 6765, 8370 6766 Fax: (+6221) 83706771

www.pelitaonline.com - pertama dan penting No. 12.477 Tahun XXXVIII Harga Eceran Rp3.000,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)

EkonomiMuhaimin: Jangan Ada PHK Terkait Pelaksanaan UMP 2013

HALAMAN 2

PolitikKetua DPR Desak KPKSegera Usut Laporan PPATK

HALAMAN 18

Jejak Langkah

ASSALAMUALAIKUM

“Roadmap” Pendidikan, Perlukah?

M ANTAN Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, kemarin dikutip Pelita sebagai mengatakan, bahwa pemerintah bersama-sama dengan perguruan tinggi swasta perlu mempersiapkan “roadmap” pendidikan, menjelang diberlakukannya masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Hal ini diperlukan, agar pendidikan di Indonesia mampu bersaing dan dengan demikian

mampu eksis, ketika lembaga pendidikan asing akan masuk ke Indonesia. Selain itu juga dikabarkan, bahwa 90 persen perguruan tinggi Indonesia yang jumlah-nya sekitar 3.000 itu, juga tidak siap bersaing dengan lembaga pendidikan asing yang akan masuk ke Indonesia. Mereka ini bisa bangkrut atau diakuisisi oleh lem-baga pendidikan asing.

Tahun 2015 tinggal dua tahun lagi. Cukupkah waktu bagi kita untuk mem-persiapkan diri menghadapi kompetisi dengan lembaga pendidikan asing itu? Rasanya sudah sangat terbatas. Selain persiapan SDM, juga biaya, infrastruktur, dan lain sebagainya. Harus kita akui, banyak lembaga pendidikan kita yang didirikan dengan persiapan seadanya. Mungkin lebih banyak bersifat politis, diban ding menjaga mutu. Hal ini dapat dipahami, mengingat tuntutan terhadap peme rataan pendidikan juga sangat besar. Meskipun persyaratan belum me-menuhi, atas tuntutan politis, sebuah perguruan tinggi bisa berdiri, baik swasta maupun pemerintah. Akibatnya, “rating” kualitas perguruan tinggi kita juga kalah dengan Malaysia. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya anak-anak kita yang memilih pendidikan di Malaysia.

Semua itu adalah tantangan bagi kita semua, khususnya (tentunya) bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Kebutuhan anggaran, sudah di-penuhi dengan 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan. Dari aspek biaya, mungkin sudah terpenuhi. Namun, dalam kenyataannya, hambatan masalah bi-aya masih saja terdengar. Benarkah kita belum memiliki “roadmap” pendidikan sebagaimana disampaikan mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional itu? Tidak-kah kurikum baru 2013 yang masih banyak diperdebatkan itu merupakan upaya perbaikan dunia pendidikan dasar kita? Mengapa pendidikan tinggi belum ter-jamah?

Banyak pertanyaan (memang) terkait dunia pendidikan kita. Mengapa IKIP di-hapus? Demikian juga lembaga pendidikan yang memproduksi guru mene ngah dan bawah yang dahulu dikenal? Bahkan IAIN pun sudah berubah menjadi per-guruan tinggi umum. Bagaimana mempersiapkan semua perubahan itu? Wajar, kalau kualitas pendidikan di Indonesia dipertanyakan kualitasnya. Sehingga bagi kalangan masyarakat atas, lebih baik menyekolahkan anak-anaknya ke LN.

Dapat diduga, setelah tahun 2015, lembaga pendidikan asing akan me-nyerbu Indonesia. Sebab, mereka menjanjikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kita, meskipun dengan motivasi bisnis. Bahkan aspek Iptek (ilmu penge tahuan dan teknologi) akan lebih menonjol dibanding Imtak (iman dan takwa), adalah wajar. Itulah tuntutan zaman. Jangan kecewa, kalau generasi mendatang semakin jauh dari “jati diri” atau “karakter” bangsa. Sebab, pendidikan anak-anak kita akan semakin banyak diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing yang sudah berada di depan pintu kita. Mudah-mudahan antisipasi seperti itu keliru. Kalau benar? Masa depan Indonesia tidaklah seperti apa yang dicita-citakan pendiri bangsa ini. n

Penjaga Akal SehatAPA harapan Anda terkait dengan politik 2013?

Wartawan itu bertanya. Dan, saya menjawab harapan-nya agar rasionalitas dan etika politik tidak ditinggal-kan. Harapan itu mengemuka atas asumsi bahwa pada 2013 gesekan politik makin keras dan intens. Ketika ambisi-ambisi politik terurai di pentas-pentas politik, maka kita khawatir aspek rasionalitas tertinggal. Ke-tika ambisi-ambisi mendominasi aura politik kita, maka kita khawatir yang muncul adalah mitos-mitos, bukan hal-hal yang masuk akal. Kita khawatir, kalau-kalau ke-masukakalan dan etika politik ditinggalkan, atau seti-

daknya tersingkirkan. Memang, adalah hal yang wajar, manakala semua poli-tisi berpraktik marketing, memasarkan diri, dengan cara-cara yang ditentukan oleh hukum jual-beli atau hukum pasar yang rasional, walaupun sering tidak mengindahkan etika.

Aspek rasionalitas sendiri justru sering tertutup oleh pendekatan-pendeka-tan mitologis, ketika, misalnya, dan terutama seorang kandidat berupaya keras menanamkan bahwa dirinya “can’t do no wrong”, yang dibela oleh pengikutnya mati-matian. Yang mengkondisikan pengikutnya berjenis “pejah-gesang”, se-hingga seperti zombie yang meninggalkan akal sehat, mendukung kandidatnya sebagai semacam “manusia setengah dewa” yang harus dibela tanpa reserve. Bi-asanya kalau kita mendengar pengikut politik “pejah-gesang”, maka langsunglah ia dikelompokkan ke kategori konstituen tradisional. Mereka bercorak ideologis, betatapun telah bergeser jauhnya makna ideologi itu sendiri. Tapi, jenis pengikut “pejah-gesang” ideologis itu, kelihatannya akan dilengkapi, dan segera tergeser oleh jenis “pejah-gesang”-pragmatis. Yang terakhir ini, membela habis-habisan “bos”-nya, karena struktur insentif atau iming-imingnya adalah materi. Kalau poli-tik, kata Laswell, siapa mendapat apa, maka yang pragmatis, ialah yang berharap memperoleh keuntungan materi dalam dunia politik.

Di level pengikut, karenanya penting untuk diperhatikan, bagaimana gaya mereka berpolitik atau kalau difokuskan lagi, bagaimana cara mereka membela “bos”-nya. Dari sisi ini, bisa keluar definisi turunan, bahwa berpolitik adalah seni membela. Memang, risikonya, kalau demikian, maka berpolitik itu seperti mem-bela kliennya di pengadilan. Seperti aktivitas pengacara dalam makna lain. Dari sisi ini, karena pengikut itu plural, maka gradasi kualitas komunikasi nya seing dapat kita rasakan, misalnya merentang dari sarkasme hingga sinisme. Dari yang “to the point” tanpa “tedeng aling-aling” hingga yang sekedar menyindir, atau hanya sekedar mengirim pesan dengan bahasa isyarat, bahasa tubuh saja. Tapi, biasanya gaya berkomunikasi yang sarkastik dari pengikut lebih bisa dipa-hami, ketimbang elitenya.

Dalam budaya politik kita, katakan sebagai bangsa Timur, maka elite politik yang sarkastik berpeluang tidak akan memperoleh simpati luas. Sarkasme itu lebih dekat dengan bahasa para tokoh antagonis. Ketika seorang tokoh politik sarkastik, bahasanya kasar, maka sesungguhnya ia tengah melontarkan bume-rang. Tokoh yag sebelumnya protagonis, langsung berubah jadi antagonis alias “common enemy”. Tidak mudah sesungguhnya menjadi politisi di masa seka-rang, ketika sorotan langsung terjadi. Ketika politisi harus berhadapan dengan publik terbuka yang memiliki lapisan kritis. Di level elite, politisi semakin diha-dapkan pada pilihan cara. Tetapi untuk memilih cara yang tepat dan etis itu, tidak mudah. Banyak yang belum-belum sudah terbayang, bagaimana sulitnya menghadai publik kebanyakan yang diasumsikan, pragmatis. Dan, kemudian mengkalkulasikannya secara materi. Maka keluarlah rumus batas aman materi, yang sudah memasukkan ongkos pragmatisme politik.

Tahun 2013 adalah tahun yang mirip dengan 2003 dan 2008. Kita sudah punya gambaran atau bayangan betapa gaduhnya politik nasional jelang Pemilu 2014. Partai-partai politik silakan berkonsolidasi dan menyeleksi para politisinya, dan para politisi silakan bersosialisasi. Silakan rebut simpati publik, tetapi tetaplah etis dan rasional. Di sisi lain, publik juga harus tetap menjaga akal sehatnya. Karenanya, di mana saja, apakah di partai atau di masyarakat, di-perlukan para penjaga akal sehat! Dan, para penjaga akal sehat itu, mudah-mu-dahan, kita semua! (M Alfan Alfian, Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta)

PELITA HATI

JADWAL SHALATJumat, 4 Januari 2013

Dzuhur 12.00Ashar 15.27Maghrib 18.14Isya 19.28

Sabtu, 5 Januari 2013Subuh 04.23

Jadwal berlaku untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya

HIKMAHMalam dan Siang

Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristi-rahat pada malam itu dan supaya kamu mencari seba-gian dari karunia-Nya (pada siang hari), dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

(QS Al Qashash: 73)

4 Januari2004 - Spirit, sebuah wahana penjelajah Mars dari NASA, mendarat di Mars.

HARI LAHIR: Christina Martha Tiahahu, Pahlawan (1800); Astrid S Susanto, Makassar (1936-2006); Mohammad Ridwan, PhD,MSc, Sumenep (1939); Ully Sigar Rusadi, Artis Penyanyi (1952)

Jakarta, PelitaHasil audit Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya penyimpangan penyelenggaraan Ibadah Haji 2004-2012, membuat gerah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu.

“Untuk itu, Kementerian Agama (Kemenag) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Tran saksi Keuangan untuk berani menye­butkan siapa pihak Kemenag yang dimaksud melakukan pe­nyimpangan,” ucap Anggito de­ngan nada mendesak dalam ke­terangan persnya, di Gedung Ke­menterian Agama, di Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (3/1).

Anggito menyebut pernyata­an PPATK tersebut menggang­gu calon jamaah haji yang akan menunaikan Rukun Islam ke­lima itu. “Pernyataan tersebut perlu diluruskan, karena bisa mengganggu kepercayaan pu­blik,” katanya.

Anggito mengatakan outstan-ding dana setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) hingga 19 Desember 2012 berjumlah Rp48,7 triliun, terma­suk nilai manfaat (bunga, bagi hasil, dan imbalan hasil) sebe­sar Rp2,3 triliun. “Hasil efisiensi dari operasional penyelenggara­an ibadah haji setiap tahun di­masukkan ke rekening Dana Abadi Umat (DAU).

Sementara itu, nilai manfaat dana setoran awal dialokasikan untuk mengurangi BPIH seper­ti untuk biaya jamaah Makkah, Madinah, Jeddah, General Ser­

Temuan Penyimpangan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kemenag Bantah Tudingan PPATK

Menggagas Pemimpin Amanah dan Dekat dengan Rakyat

TIDAK terasa kita telah memasuki tahun baru 2013, dimana dalam tahun ini akan dimulai

perhelatan nasional dalam me­milih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sehingga tahun ini meru­pakan tahun politik dan tahun demokrasi dalam memilih ang­gota legislatif dan perwakilan senat dari seluruh Nusanta­ra. Kemudian, pesta demokra­si tersebut akan dilanjutkan ta­hun depan (2014), dalam berhe­latan untuk memilih pemimpin nasional atau Presiden Republik Indonesia, untuk masa jabatan 2014­2019. Sehingga fase ini merupakan fase kritis demokra­

si Indonesia dalam memilih pe­mimpinnya.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tetinggi berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Me­nilik sejarah demorasi Ameri­ka Serikat, sebagai negara yang sangat getol dalam mempro­mosikan demokrasi. Demokra­si di AS, pertamakali berkem­bang, sejak era kepemimpinan Presiden Abraham Lincoln yang sangat terkenal dalam pida­to Gettysburgnya mendefinisi­kan demokrasi se bagai “peme­rintahan dari rakyat, oleh raky­at, dan untuk rakyat”. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mem­punyai hak, kesempatan, dan suara yang sama didalam me­

ngatur kebijakan pemerinta han. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan su­ara terbanyak. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolute, tirani, kediktatoran, dan pemerintahan otoriter lain­nya dapat dihindari. Demokra­si memberikan kebebasan ber­pendapat bagi seluruh rakyat­nya.

Dalam sejarahnya, Indonesia, sejak zaman pergerakan nasi­onal juga telah mencita­citakan pembentukan negara demokra­si yang berwatak anti­feodalisme dan anti­imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat demokratis. Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti se­tiap orang mempunyai hak un­tuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan

peluang sebesar­besarnya un­tuk mencapai cita­cita tersebut.

Kepemimpinan demokrasi, memiliki prinsip dasar, bah­wa kepemimpinan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bangsa di sepanjang Nu­santara ini memproklamasikan Kemerdekaannya sebagai Bang­sa Indonesia. Sekarang bangsa ini telah merdeka lebih dari 67 tahun atau lebih setengah abad. Bahkan telah melewati tiga fase kritis: fase perjuangan fisik un­tuk keluar dari belenggu pen­jajah 1945, fase revolusi tahun 1966, dan fase reformasi tahun 1998. Namun, tanda­tanda ke­

UNJUK RASA - Pengunjuk rasa membawa poster saat mereka menggelar aksi yang diorganisir oleh Kepala Menteri (setingkat gubernur) Delhi Sheila Dikshit menuntut keadilan dan keamanan bagi perempuan di New Delhi, India, Rabu (2/1). Abu jenazah mahasiswi India yang meninggal dunia akibat pemerkosaan bergilir dan kekerasan, ditaburkan di Sungai Gangga Selasa (1/1). Sementara laporan mengenai serangan-serangan lainnya muncul dan menyulut perdebatan nasional mengenai kekerasan terhadap perempuan. Kematian mahasiswi berumur 23 tahun itu telah memicu aksi unjuk rasa besar-besaran di India, kemarahan internasional, dan janji pemerintah untuk hukuman yang lebih keras bagi pelaku pemerkosaan. n ant/rtr/adnan abidi

Kilas Balik Orde Baru

HALAMAN 3

SURAT DARIAMERIKA SERIKATDr Taruna Ikrar, MD, PhD *

* Academic Staff, University of Cali-fornia, dan mantan Ketua I PB HMI 1997-1999

Bulog Pertimbangkan Impor BerasJakarta, Pelita

Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso me ngatakan, pihaknya mempertimbangan rencana impor be­ras tahun 2013, meskipun stok beras pada 2012 dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Ada tahapan untuk bisa impor beras, terutama juga dilihat dari stok beras Bulog,” ujar Sutarto Al­imoeso dalam konferensi pers kinerja 2012, di Ja­karta, Kamis (3/1).

Berdasarkan laporan kinerja Bulog, stok be ras nasional tahun 2012 mencapai 2.276.505 ton. Stok beras sebanyak itu, mampu mencukupi kebutuhan untuk delapan bulan penyaluran rutin. Stok seba­nyak itu juga telah memenuhi stok beras minimal Bulog yang diharuskan berada di posisi 2,2 juta ton.

“Stok beras di Bulog harus minimal 2,2 juta ton. Kalau kurang, baru kita boleh impor,” katanya.

Perkembangan harga beras juga merupakan salah satu faktor pendorong impor. Harga beras ditentukan dari permintaan dan penawaran.

Harga tersebut juga mempengaruhi harga pokok penjualan (HPP) beras dari Bulog ke petani sebesar Rp6.600/Kg. Misalnya pada musim paceklik, yang biasa terjadi sekitar Februari­Maret, HPP bisa men­capai Rp7.600/Kg untuk beras kualitas medium.

“Itu untuk harga grosir, harga di lapangannya bisa bertambah Rp900­Rp1.000/Kg,” tambahnya.

Faktor lain yang juga menentukan Bulog akan mengimpor beras atau tidak adalah produksi be­ras yang bergantung pada kondisi cuaca. Gagal panen akibat musim paceklik akan mempenga­ruhi produksi beras.

“Kalau produksi baik, pengadaan dalam negeri juga akan bagus sehingga kita tidak perlu impor. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri un­tuk apa impor,” tuturnya.

Realisasi pengadaan beras dalam negeri tahunan pada 2012 mencapai 3.664.240 ton atau naik 210

Terma Allah Masih Memicu Perdebatan di Malaysia

ALLAH menjadi simbol ketuhanan agama­agama, tetapi penggunaan isti­lah “Allah” menjadi krusial jika dikait­kan dengan persepsi kalangan Partai Islam Malaysia yang berkukuh bah­

wa terminologi Allah hanya boleh diguna­kan oleh Muslim.

Pada saat yang sama, kelompok minoritas Kris­ten di negara itu mengklaim mereka juga berhak menggunakan terma Al­lah dalam kitab suci mereka. Dalam pesan Hari Natal lalu, Kepala Men­teri Negara Bagian Penang Lim Guan Eng menyinggung persoalan ini. Per­nyataan itu langsung menuai tangga­pan beragam.

Pria yang juga menjadi Sekjen DAP (Democratic Action Party) itu juga meminta pemerintah federal untuk mengijinkan komunitas Kristen di Malaysia menggunakan terma Allah dalam kitab suci Injil bahasa Melayu. Dia mendasarkan, terma Allah dalam kitab injil bahasa Melayu telah diper­gunakan secara luas di Sabah dan Serawak. Begitu juga di negara­ne­gara Arab, terma Allah sudah diguna­kan ribuan tahun yang lalu.

Perdebatan itu sudah tidak baru, pasalnya pada 2008, komunitas Katolik di Malaysia memproses se­cara hukum dan menuntut hak me­

2013_01_03 HAL 01.indd 1 1/3/2013 11:33:23 PM