Home >Documents >MENGELOLA SUBSIDI ENERGI, MENJAGA KESEIMBANGAN makro sektor esdm uraian unit 2010 2011 2012...

MENGELOLA SUBSIDI ENERGI, MENJAGA KESEIMBANGAN makro sektor esdm uraian unit 2010 2011 2012...

Date post:08-Apr-2019
Category:
View:214 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

SERI DISKUSI PUBLIK DPP PARTAI GOLKAR BIDANG ESDA, 23 SEPTEMBER 2011

IR. SATYA WIDYA YUDHA, M.SC WAKIL SEKJEN DPP PARTAI GOLKAR B ID. ESDA

MENGELOLA SUBSIDI ENERGI,

MENJAGA KESEIMBANGAN ANGGARAN

ASUMSI MAKRO SEKTOR ESDM

URAIAN UNIT

2010 2011 2012

REALISASI APBN REALISASI s.d 31 AGT 2011

APBN-P NOTA

KEUANGAN

1 (ICP) US$ 78,07 80 109,56 95 90

2 Lifting Mbopd 945 970 905 945 950

3 Volume BBM+BBN

Juta KL

38,23 38,59 27,29 40,49 40,00

Premium 22,93 23,19 16,61 24,54 24,41

Kerosene 2,35 2,32 1,20 1,8 1,70

Solar 12,95 13,08 9,48 14,15 13,89

BIODIESEL Rp/liter 2.000 2.000

3000

BIOETHANOL 3.500

LPG Juta Ton 2,71 3,52 2.07 3,52 3,61

4 ELECTRICITY Triliun Rp 58,11 40,71 41,82 65,48 45,00

0

45

90

135

180

225

Su

bs

idi

(Rp

. T

ril)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Ra

sio

th

d P

DB

(%

)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010-R

2011APBN

1,5 1,3

2,5

3,1

2,4

3,0

4,5

1,72,2

1,9

Subsidi Energi Rasio terhadap PDB

SUBSIDI ENERGI

Ta hun 2002 - 2011 (APBN)

50

100

150

200

250

300

Pe

ne

rim

aa

n M

iga

s (R

p. T

ril)

0

200

400

600

800

1000

Pe

ne

rim

aa

n N

on

-Mig

as

(Rp

Tri

l)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010-R

2011APBN

Penerimaan Migas Penerimaan Non-Migas

PENDAPATAN NEGARA

Ta hun 2000 - 2011 (APBN)

-150

-120

-90

-60

-30

0

De

fis

it (

Rp

Tri

liu

n)

-3,0

-2,4

-1,8

-1,2

-0,6

0,0

% P

DB

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010-R

2011APBN

-40,5-23,6

-35,1-23,8

-14,4-29,1

-49,8

-4,1

-88,6

-40,0

-124,7

-2,5

-1,1

-1,5

-0,9

-0,4-0,7

-1,3

-0,1

-1,6

-0,6

-1,8

Defisit % PDB

DEFISIT APBN

Ta hun 2001 - 2011 (APBN)

SUBSIDI ENERGI

APBN 2011

APBN-P 2011

RAPBN 2012

Subsidi Energi 136,6 T 187,16 T 163,9 T

Subsidi BBM 95,9 T 120,8 T 123,6 T

Subsidi Listrik 40,7 T 66,3 T 40,3 T

APBN 2011 APBN-P 2011 RAPBN 2012

Penerimaan Sektor Migas

149,3 T 173,2 T 156,0 T

RATA-RATA PROPORSI ALOKASI BELANJA

PUSAT MENURUT JENIS PENGELUARAN

TAHUN 2005-2011 (%)

SUBSIDI,

27.81 %

BELANJA PEGAWAI

18.89 %

PEMBAYARAN

BUNGA UTANG

14.77 %

BELANJA MODAL /

INFRASTRUKTUR

10 %

BELANJA BARANG,

12.52%

BANTUAN SOSIAL,

18.98 %

BELANJA LAIN-

LAIN, 4.81%

BELANJA HIBAH

0.08 %

PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI

Mengontrol Subsidi Energi Secara Ketat

Subsidi Harus Tepat Sasaran Dan Tepat Guna Bagi Rakyat

Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) atau Batubara

Menaikkan Harga BBM Bersubsidi, Beranikah?

Membuat Skema Harga Ke-ekonomian untuk Pengembangan Energi Terbarukan seperti: Panas Bumi, Mikrohydro, dll.

Pengembangan Geothermal secara progresif sebagai energi pembangkit listrik.

KEMANDIRIAN ENERGI

Jaminan Ketersediaan Pasokan

Infrastruktur yang Memadai

Harga Ekonomis yang Mendorong Daya Beli

Diversifikasi dan Konversi Energi secara Berkesinambungan

PERGESERAN PARADIGMA

Konversi BBM ke BBG mengurangi, BUKAN menghilangkan subsidi BBM

Revenue Based toward Economic Growth Based

Industry should follow the Energy

Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Meningkatkan Harga Keekonomian Domestik

Mengembangkan Energi Baru & Terbarukan

Transformasi Global Value Change to National Value Change

Revisi UU Migas No. 22/2001

KEBIJAKAN ENERGI

BAHAN BAKAR NABATI (BBN)

BIOFUEL

Berbasis CPO

BIOETHANOL

Berbasis Tebu (sugar gane)

OIL FOR FOOD

Jagung (corn)

Singkong (casava)

OIL FOR FUEL

Jarak Pagar (Jatropha)

TARIK ULUR BBM BERSUBSIDI

PENGATURAN BBM BERSUBSIDI

1. Adanya pemisahan penjualan Premium Bersubsidi dengan Premium Non-Subsidi.

2. Harga Premium naik menjadi 5.000 Rp/ltr. Angkutan umum plat kuning mendapat subsidi lebih banyak dengan sistem cashback 500 Rp/ltr. Pembayaran cashback dilakukan dengan sistem elektronik.

3. Harga Premium naik menjadi 5.500 Rp/ltr. Penjatahan volume Premium dengan harga 4.500 Rp/ltr. kepada kendaraan umum pelat kuning dan sepeda motor. Memerlukan alat kendali, misal RFID (Radio Frequency Identification).

Dengan memilih opsi pertama, yaitu dengan menaikkan harga BBM subsidi jenis Premium sebesar Rp 500 per liter dan asumsi volume BBM subsidi masih utuh, akan diperoleh penghematan sekitar Rp 12,27 triliun .

Sedangkan dengan menerapkan kenaikan BBM sebesar Rp 500 per liter untuk jenis premium dan solar sekalipun, penghematan yang dapat diperoleh adalah sekitar Rp 19,35 triliun. Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 500 per liter, akan ada penambahan inflasi sebesar 0,25 persen.

CATATAN PENGATURAN

BBM BERSUBSIDI

Kenaikan harga 500 rupiah/lt secara historis masih dalam batas yang wajar dan dampak inflasi minimal

Dasar hukum pasal 7 UU APBN 2011 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menaikkan harga Premium.

Sederhana, adil bagi sesama pengguna premium dengan subsidi lebih kepada kendaraan umum pelat kuning yang melakukan pelayanan dan tarif diatur pemerintah

Infrastruktur Sistem cashback sudah tersedia di hampir seluruh SPBU di Jawa/Bali dan pengembangan sistem serupa di luar Jawa dapat dilaksanakan ( 1000 SPBU di seluruh Indonesia).

PENGENDALIAN QUOTA

PANDANGAN PARTAI GOLKAR

Penghematan Subsidi BBM dalam APBN 2011 sekitar Rp 7.3 triliun, dengan asumsi rasio volume konsumsi kendaraan umum pelat kuning sekitar 15%

Persoalan BBM bersubsidi harus dipecahkan secara komprehensif.

Jika penjatahan BBM bersubsidi sudah melebihi quota, maka masyarakat mempunyai opsi untuk memilih Premium Non-Subsidi maupun BBM Non-Subsidi (Pertamax, Pertamax Plus).

Perlu diterapkan pengenaan pajak progresif bagi masyarakat pemilik lebih dari 2 kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor).

Pembatasan pengajuan kredit kendaraan bermotor.

MASALAH HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) LPG 3 KG

Saat ini HET elpiji 3 kg ditetapkan Rp 12.750 yang mengacu kepada Perpres No. 104 tahun 2007. Namun, harga di lapangan sudah mencapai Rp 15.000 per tabung.

Kerancuan Regulasi dalam penetapan HET Elpiji 3 kg:

Peraturan Presiden (Perpres) No. 104/2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga elpiji 3 kg.

Permen ESDM No. 28/2008, Pasal 1 ayat 1 ditetapkan bahwa HET LPG 3 kg adalah Rp 4.250 per kg. Jika distribusi mencapai jarak 60 km, maka harga menjadi Rp 12.750. Namun ketika jarak distribusi melebihi 60 km harga akan ditentukan oleh pemda setempat selaku penerima distribusi produk.

Surat Menteri ESDM kepada Mendagri Nomor 3940/12/MEM.M/2009 tertanggal 26 Agustus, perihal rekomendasi HET Elpiji 3kg.

Permen ESDM No. 26/2009, pasal 24 ayat 4 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pem.Provinsi/Pemkot/Pemkab) menetapkan HET Elpiji 3 kg untuk radius 60 km ke atas dari supply point/SPBE.

Peraturan bersama Menteri ESDM dan Mendagri No. 05 tahun 2011.

PANDANGAN PARTAI GOLKAR

Selama ini tidak ada kontrol yang ketat atas distribusi elpiji 3 kg dari pemerintah, sehingga menimbulkan disparitas harga yang cukup mencolok di daerah-daerah dari HET sesuai harga subsidi. Ini sangat memberatkan masyarakat ekonomi lemah.

Karena itu, F-PG meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang bahkan jika dimungkinkan untuk mencabut regulasi yang tumpang tindih dalam penentuan HET elpiji 3 kg yang melibatkan pemerintah daerah.

Wewenang penentuan HET oleh Pemda HARUS DICABUT.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM-lah yang seharusnya mengontrol penuh harga elpiji 3 kg di lapangan agar seragam dan tidak timbul disparitas sehingga subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran.

MASALAH RENCANA KENAIKAN

TARIF TENAGA LISTRIK (TTL)

Berdasarkan Nota Keuangan tgl 16 Agustus 2011, Subsidi Listrik RAPBN 2012 sebesar Rp 45,0 triliun dengan rincian:

Subsidi tahun berjalan : Rp 40,5 T

Kekurangan thn 2010 hasil audit BPK : Rp 4,5 T

Carry over subsidi 2011 : Rp 4,5 T

Jumlah : Rp 49,5 T

Carry over subsidi 2012 ke 2013 : (Rp 4,5 T)

Jumlah : Rp 45,0 T

Pemerintah merencanakan adanya kenaikan TTL sebesar 10% mulai 1 April 2012.

Embed Size (px)
Recommended