Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas

Disampaikan Dalam Diskusi Publik “Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi Undang – Undang Migas”

yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan Revenue Watch Institute Jakarta, 4 Desember 2013

1 1

Rakyat

Makmur,

Negara Jaya

TATA KELOLA

MIGAS YANG

DIHARAPKAN

KONSEPSI

Kebijakan

Strategi

Upaya

INSTRUMENTAL INPUT POKOK-POKOK

PERSOALAN

Konsep, peran dan bentuk kelembagaan sesuai konstitusi

Tata

Kelola

Sektor

Hulu

Migas

saat ini

• PARADIGMA NASIONAL

• PER-UU

• BANGLINGSTRA • PELUANG -

KENDALA

ENVIRONMENTAL INPUT

Industri migas yang menjamin sustainabilitas dan penguatan kapasitas nasional

Contractual PSC Model system memerlukan in stitusi yang kredibel

Keseimbangan antara tujuan Negara dan Korporasi

2

Peran Migas dalam Pembangunan Ekonomi

Hakekat Industri Migas

Model Kontrak Migas

Kematangan institusional dalam Suatu Negara

Konsep, Peran dan Bentuk Kelembagaan harus mempertimbangkan

3 3

Rezim Kontrak/Fiscal Migas Model Lisensi/ Izin/consession Contractual Model Pemerintah tidak

memiliki Fungsi Managerial

Cadangan migas dalam kekuasaan Kontraktor/ Investor

Investor Mengutamakan Pengurasan Produksi mendapatkan Return/ Profit

Pemerintah mendapatkan royalti dan Pajak

Pemerintah memiliki Fungsi Manajerial => alokasi migas, Program Kerja, Local content, SDM, Teknologi

Cadangan migas milik Negara

Pemerintah mengatur keseimbangan Eksplorasi dengan Produksi

Pemerintah mendapatkan Fisik/ in-kind dan Pajak

INSTITUSI representing Pemerintah yg handal REQUIRED

Pada umumnya di Negara maju yang Pasarnya telah Efisien dan Mature

4 4

There is no one size fit - for - all

Geological – Institutional – National Economics Role

5 5

2012 © BPMIGAS – All rights reserved 6

Penelitian Governance Institutional thurber et al. Program on energy and sustainable development

6

Model Kelembagaan Kekuatan Kekurangan

Ministrial Penguasaan Negara secara langsung dalam

bisnis Terdegradasi Peran Pemegang Kedaulatan Publik

Kemudahan Perizinan Kedudukan setara dengan Investor - gugatan

keperdataan

Eksposur komersial terhadap seluruh aset

Pemerintah

Kurangnya fleksibilitas dalam transaksi komersial

BUMN Migas Nasional Mengoptimalkan Privilege dan peluang

ekonomis Pemerintah BUMN terbebani dengan Fungsi Non Komersial

Eksposur komersial terhadap seluruh aset BUMN

dalam hal ada contractual dispute

Perbenturan Kepentingan - sebagai Pemain dan

Regulator

Privilege dapat terdilusi => 49%

Mengutamakan kepentingan share holders

Kerahasiaan dan keamanan data terekspose

Lembaga/ Otoritas

Migas Nasional Pemegang Economic Right untuk

pengelolaan migas

Konsistensi penegasan pembedaan fungsi/domain

Public Policy Formulation pada Pemerintah dgn

Managerial implementation Lembaga/ Otoritas

Migas Nasional

Buffer Pemerintah terhadap Contractual/

Commercial Exposures

Fokus kepada Managerial dan Regulatory

framework

Memformulasikan dan mengawal kebijakan

Pemerintah (Petroleum fund, penguatan

Kapasitas Nasional, Pemberdayaan Daerah)

7 7

Concluding Remarks Konsep, Peran dan Bentuk Kelembagaan dalam

pengelolaan kegiatan hulu migas, hendaknya mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif, integral dan holistik

Lembaga/ Otoritas Migas Nasional – untuk tetap accountable – berada di bawah satu Organ Permanen yang berfungsi sebagai Pengarah dan Pengawas Kebijakan Strategis

BUMN Migas Nasional perlu diberikan privilege yang reasonable agar dapat menjadi ujung tombak dalam pengusahaan migas untuk menuju world-class-company

Pemerintah dan Masyarakat Daerah harus mendapatkan prioritas dalam pengelolaan P.I, alokasi migas dan pemberdayaan masyarakat

8 8

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

9

Terima Kasih Summary CV

- Latar Belakang Pendidikan : Hukum, Ekonomi, Commerce - Finance

- Alumni PPRA – 49 Lemhannas RI

- Saat ini bekerja di SKKMIGAS

Thank You – Horas sampepurba@gmail. com

https//maspurba.wordpress.com//

9

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

19

66

19

67

19

68

19

69

19

70

19

71

19

72

19

73

19

74

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Dominan produksi gas Dominan produksi minyak

MINYAK

GAS

Peak 1977 Peak 1995 Plateau stage

MB

OE

PD

PROFIL PRODUKSI MIGAS INDONESIA

10 10

Gai

nin

g A

cces

s

Explo

ration

Ap

pra

isa

l

Dev

elo

pm

ent

/ E

PC

I

P2 Production Profile = P1

Cu

mu

lati

ve c

ash

flo

w -

US

$ m

illi

on

s

700

600

500

400

300

200

100

- 100

- 200

- 300

- 400

- 500

- 600

- 700

0

2

STOIIP (Stock Tank Oil Initial In Place) GIIP (Gas Initial In Place)

means stranded volume of : millions barrels of oil

or billions / trillions cubic foot of gas

HCIIP Potential Reserves = P1 + P2 + P3

1

4

6

9

11

22

24

26

30

32

38

40

42

De

com

mis

sio

nin

g, P

& A

an

d R

est

ora

tio

n

GENERIC FIELD PRODUCTION LIFE CYCLE

WHAT IS IRR / ROR ………?

%

11

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

12

We are to face ‘Sandya Kala ning, if no proper policy and action in place

12

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

Distribusi Penerimaan

Migas

-

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010

Milia

r U

S$

Distribusi Penerimaan Negara

Keuntungan Pemerintah

Keuntungan Kontraktor

Cost Recoverable

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2006 2007 2008 2009 2010

Pers

en

tase

terh

ad

ap

pen

eri

maan

Distribusi Penerimaan

Negara

Keuntungan KKKS

Cost recoverable

Keuntungan Pemerintah

62% 61%

65%

58%

59%

22% 23%

17%

26%

24%

15% 16% 18% 16% 17%

Note: Berdasarkan data Laporan Keuangan Gabungan KKKS

13

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

POD WP&B

AFE

SKK Migas BPK, BPKP,

Dirjen. Pajak Kantor Akuntan Publik

Home Office Auditor

MEKANISME PENGAWASAN INDUSTRI HULU MIGAS NASIONAL

Pre-Audit Current

Audit Post Audit

Kontraktor Kontrak Kerja Sama

DPR BPK Instansi Lainnya

UKP4 KPK

14 14

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

INTERNAL GOVERNANCE WITHIN PSC

Partners

Non Operator Audit Project Based Approval Annual Work Program and Budget Approval

Covenants with Financial Institution Industrial Good Engineering Practices Association and Interest Group

Home Gov’t

IRS : Taxation Security Exchange Commission – Pasar Modal

Head Quarters

World wide Portfolio Benchmarking Personal and Group Performance Evaluation Shareholders Audit

Commercial Stake holders

15