MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN Oleh : BAMBANG KUSTEDJO MANTAN WIDYAISWARA BADAN DIKLAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI JAKARTA 2011
Jun 12, 2015
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Oleh : BAMBANG KUSTEDJO
MANTAN WIDYAISWARA BADAN DIKLAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JAKARTA 2011
IR.BAMBANG KUSTEDJO 2
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
A. TEORI DAN FILOSOFI PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN
B. RENCANA PENYUSUNAN LAPANGAN USAHA / SEKTOR RIIL
C. RENCANA PROMOSI LAPANGAN USAHA / SEKTOR RIIL
D. RENCANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA / MASYARAKAT
E. PERAN BANK / LKBB DALAM MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 3
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
•PENGERTIAN
Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi dimana subyek dan obyek pembangunannya adalah rakyat.
1. Rakyat sebagai subyek pembangunan, maka jadikanlah rakyat sebagai pelaku usaha dalam proses pembangunan, dengan meningkatkan ketrampilan usahanya.
2. Rakyat sebagai obyek pembangunan, maka jadikanlah rakyat sebagai sasaran pembangunan dengan ditingkatkannya kemakmuran dan kesejahteraannya.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 4
1. Ketrampilan usaha, artinya adalah rakyat dilatih untuk memiliki kemampuan teknologi produksi, pemasaran, sumberdaya manusia dan keuangan.
2. Kemakmuran, artinya adalah dari hasil usaha rakyat tersebut diatas, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal akan pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Kesejahteraan, artinya adalah kemakmuran yang disertai dengan rasa aman dan tenteram
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 5
YP/K = -----------------------
N
Y = Cm + Cp + I + ( X - M )
Y = Psp + Pstg + Psi + Pslgam + Psb +Psphr + Pstk + Psksbjp + Psjj
Y = f ( T ; M ; TK ; Tek ; Inf ; Ps )
Y = f {G/U + BP + Ps + As + (CH + B) + U + Pj}
TEORI – I :
TEORI – II :
TEORI – III :
TEORI – IV :
TEORI – V :
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 6
YP/K = -----------------------
N
Dimana :P/K = Pendapatan per Kapita.
= Kekayaan rata-rata negara.= Tingkat Kemampuan Daya Beli Masyarakat.= Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.= Tingkat Kemakmuran Masyarakat.
Y = PDB/PDRB.N = Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 7
Y = Cm + Cp + I + ( X -- M )Dimana :Y = PDB/PDRB.Cm = Pengeluaran Konsumsi Masyarakat.Cp = Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.I = Pengeluaran Modal Tetap Domestik Brutto
(Investasi Swasta).X = Ekspor.M = Impor.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 8
Y = Psp + Pstg + Psi + Pslgam + Psb + Psphr + Pstk + Psksbjp + Psjj
Dimana :Y = PDB/PDRB.Psp = Sektor Pertanian.Pstg = Sektor Pertambangan dan Galian.Psi = Sektor Industri.Pslgam = Sektor Listrik, Gas dan Air Minum.Psb = Sektor Bangunan.Psphr = Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.Pstk = Sektor Transportasi dan Komunikasi.Psksgjp = Sektor Keuangan, Persewaan Gedung dan Jasa Perusahaan.Psjj = Sektor Jasa-Jasa.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 9
Y = f ( T ; M ; TK ; Tek ; Dist ; Ps )
Dimana :Y = PDB/PDRB.f = Faktor-faktor Produksi.T = Tanah.M = Modal.TK = Tenaga Kerja.Tek = Teknologi Produksi dan Teknologi Lingkungan.Dist = Distribusi.Ps = Pasar Lokal, Regional, Internasional.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 10
Y = f {G/U + BP + Ps + As + (CH + B) + U + Pj}
Dimana :Y = PDB/PDRB.F = Fungsi Nilai Tambah.G/U = Gaji / Upah. BP = Biaya Produksi.Ps = Penyusutan Modal.As = Asuransi Perusahaan dan Tenaga Kerja.(CH+B) = Cicilan Hutang + Bunga.U = Keuntungan Perusahaan.Pj = Pajak.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 11
LAPANGAN USAHA
(Rumus III & IV)
RUMAH TANGGA (Rumus I)
PEMERINTAH (APBN / APBD)
PENGUSAHA UMKM
BANK ( LKBB)
X - M
G / U
CmCp Cp
M X
PjPj
PjS
Pj
PjI
Pinjaman
Ps + As + (CH+B) + U
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 12
1. KOMPONEN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN (LEGISLATIF +EKSEKUTIF).2. KOMPONEN RUMAH TANGGA / MASYARAKAT. 3. KOMPONEN BANK / LEMBAGA KEUANGAN BUKAN
BANK.4. KOMPONEN PENGUSAHA (UMKM). 5. KOMPONEN LAPANGAN USAHA / SEKTOR RIIL.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 13
1. PEMERINTAH HARUS MAMPU MENINGKATKAN JUMLAH DAN JENIS LAPANGAN USAHA / SEKTOR RIIL.
2. PEMERINTAH HARUS MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN / KEMAKMURAN MASYARAKAT (RUMAH TANGGA).
3. PEMERINTAH (PERBANKAN), HARUS MAMPU MENINGKATKAN JUMLAH TABUNGAN MASYARAKAT DAN KREDIT PERBANKAN SERTA MENGEMBANGKAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB).
4. PEMERINTAH HARUS MAMPU MENINGKATKAN JUMLAH DAN MUTU PENGUSAHA TINGKAT LOKAL, REGIONAL DAN INTERNASIONAL.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 14
MENINGKATNYA JUMLAH MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN LAPANGAN USAHA / SEKTOR RIIL RUMAH TANGGA / MASYARAKAT
PEMERINTAH
MENINGKATNYA JUMLAH MENINGKATNYA JUMLAH & KUALITAS PENGUSAHA KREDIT BANK / LKBBNASIONAL
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 15
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KESIMPULAN
Ada 2 (dua) Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia, yaitu :
1.Rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, keluaran utamanya adalah program dan kegiatan aparatur pemerintah dengan sumber dana dari APBN/APBD,
2.Rencana pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, keluaran utamanya adalah lapangan usaha, dengan sumber dana dari Bank/LKBB.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 16
INVESTASI PEMERINTAH,
MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN
MODAL ASING.
PRODUKSI TAMBANG /
GALIAN
PARIWISATA PRODUKSI PERTANIAN
INDUSTRI PENGOLAHAN PERTANIAN
INDUSTRI PENGOLAHANTAMBANG DAN GALIAN
DEVISA
CADANGAN DEVISA
CICILAN HUTANG DAN BUNGA
IMPOR
BARANG MODAL
BAHAN MAKANAN
BAHAN BAKU
BAHAN BAKU
EXPOR
BARANG JADI
KONSUMSI
KONSUMSI
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 17
1. Sektor Pertanian.2. Sektor Pertambangan dan Galian.3. Sektor Industri.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum.5. Sektor Bangunan.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.7. Sektor Transportasi dan Komunikasi.8. Sektor Keuangan, Persewaan Gedung dan Jasa Perusahaan.9. Sektor Jasa-Jasa.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 18
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
PADI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
JAGUNG, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
KEDELAI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
UMBI-UMBIAN, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
SAYUR-MAYUR, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
BUAH-BUAHAN, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
BUNGA-BUNGAAN, SBG BAHAN BAKU INDUSTRI;
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 19
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KEDELAI TAHU
TEMPE
KECAP
TAUCO
SUSU
ONCOM
LIMBAH
PAKAN TERNAK
PUPUK
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
KONSUMEN
PASAR
IR.BAMBANG KUSTEDJO 20
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
KARET, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
KELAPA SAWIT, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
KELAPA, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
ROSELA, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
KAKAO, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
CENGKEH, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
DLL,
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 21
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KARET BAN LUAR DALAM
SEPATU
BOLA
BENANG
SPARE PART MOTOR/MOBIL
ANEKA HASIL INDUSTRI
KARET
LIMBAH
LIMBAH CAIR
LIMBAH PADAT
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
KONSUMEN
PASAR
LATEX
IR.BAMBANG KUSTEDJO 22
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
HUTAN LINDUNG, SEBAGAI PARU-PARU DUNIA;
HUTAN PRODUKSI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
HUTAN WISATA, SEBAGAI TUJUAN WISATA;
HUTAN JATI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
HUTAN PINUS, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
DLL,
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 23
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
HUTAN
TERPENTIN
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
KONSUMEN
PASAR
KAYU
DAMAR
MADU
DLL
FURNITURE
BAHAN BANGUNAN
KAYU BAKAR,ARANG
BAHAN KIMIA
OBAT-OBATAN
COSMETIKA
DEKORASI,DLL
IR.BAMBANG KUSTEDJO 24
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
IKAN AIR LAUT, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
IKAN AIR TAWAR, SBG BAHAN BAKU INDUSTRI;
IKAN AIR PAYAU, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
KERANG, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
RUMPUT LAUT, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
DLL,
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 25
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IKAN LAUT KONSUMSI
KAPAL
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
KONSUMEN
PASAR
BB INDUSTRI
SARDEN
KOLAM
IKAN ASIN
TERASI
IKAN HIAS
PRESTO
DLL
IKAN TAWAR
KONSUMSI
BB INDUSTRI
KRIPIK IKAN
IKAN HIAS
DLL
BAKSO IKAN
SIOMAY
EMPEK-EMPEK
OTAK-OTAK
TEPUNG IKAN
BAKSO IKAN
TEPUNG IKAN
PRESTO
IR.BAMBANG KUSTEDJO 26
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
SAPI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
KERBAU, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
KUDA, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
KAMBING, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
BABI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
AYAM/UNGGAS, SBG BAHAN BAKU INDUSTRI;
DLL,
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 27
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
SAPI SUSU SUSU CAIR
SUSU BUBUK
MENTEGA
KEJU
DAGING
TULANG
KULIT
LIMBAH
DENDENG
SOSIS
CORNED
BAKSO
KERAJINAN
LEM
JAKET,SEPATU
JOK MOBIL, TAS
DLL
BIO GAS
PUPUK
DALAM NEGERI
KONSUMEN
LUAR NEGERI
PASAR
IR.BAMBANG KUSTEDJO 28
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
MINYAK BUMI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
GAS BUMI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
EMAS, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
PLATINA, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
BIJI BESI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
TIMAH, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
BATU BARA, SBG BAHAN BAKU INDUSTRI; DLL.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 29
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
MINYAK BUMI
AVTUR
BENSIN
SOLAR
MINYAK TANAH
DALAM NEGERI
KONSUMEN
LUAR NEGERI
PASAR
OLI
PERTAMAX
LILIN
ASPAL
IR.BAMBANG KUSTEDJO 30
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
PASIR, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
TANAH LIAT, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
BATU MULIA, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
KAPUR, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
BATU, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
DLL,
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 31
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KAPUR BAHAN CAT
ASBES, GYPSUM
SEMEN
ALAT TULIS
DALAM NEGERI
KONSUMEN
LUAR NEGERI
PASAR
MEDIS
PUPUK
DEKORASI
DLL
IR.BAMBANG KUSTEDJO 32
KELAPA SAWIT
C.P.OMINYAK
GORENG
OBAT-OBATAN
MARGARINE
SABUN
KOSMETIK
PAKAN TERNAK
PUPUK
KARBON
LIMBAH INDUSTRI
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
KONSUMEN
PASAR
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
BIBIT, PUPUK
IR.BAMBANG KUSTEDJO 33
Di daerah akan dikembangkan peluang usaha perkebunan kelapa sawit.
Luas Perkebunan Kelapa sawit = 400.000 ha.Produksi Kelapa sawit = 8.000.000 TonPertumbuhan 2,5 % = 2,5 % X 8.000.000 Ton = 200.000 TonProduksi Rata-rata = 20 Ton Per Hektar Per TahunKeb. luas lahan = 200.000 Ton : 20 Ton / ha = 10.000 ha.
Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagai berikut : 1. Luas perkebunan kelapa sawit = 10.000 ha. 2. Lahan seluas 1 ha dapat ditanami = 1.000 pohon kelapa sawit. 3. Produktivitas kelapa sawit adalah = 20 ton / ha / tahun. 4. Harga kelapa sawit = Rp.500.000,- per ton.
CONTOH PENYUSUNAN PELUANG USAHA
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 34
PELUANG USAHA IKUTANNYA ANTARA LAIN :1. Peluang Usaha Land kliring seluas 10.000 ha yaitu peluang usaha membuka lahan
perkebunan yang siap untuk ditanami; (Difasilitasi oleh Dinas Perkebunan).
2. Peluang Usaha Pembibitan Kelapa Sawit sebanyak = 10.000 x 1000 pohon.
(Difasilitasi oleh Dinas Perkebunan).
3. Peluang Usaha Perdagangan Pohon Kelapa Sawit = 10.000 x 1000 pohon =
10.000.000 pohon; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
4. Peluang Usaha angkutan pohon kelapa sawit menuju areal perkebunan;
(Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).
5. Peluang Usaha penanaman pohon kelapa sawit seluas 10.000 ha;
(Difasilitasi oleh Dinas Perkebunan).
6. Peluang Usaha pemeliharaan kelapa sawit seluas 10.000 ha;
(Difasilitasi oleh Dinas Perkebunan).
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 35
6. Peluang Usaha perdagangan pupuk untuk kelapa sawit; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan).7. Peluang Usaha angkutan pupuk untuk kelapa sawit; (Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).8. Peluang Usaha pemanenan produksi kelapa sawit seluas 10.000 ha dengan produksi = 10.000 x 20 ton = 200.000 ton; (Difasilitasi oleh Dinas Perkebunan).9. Peluang Usaha perdagangan kelapa sawit senilai = 10.000 x 20 x Rp. 500.000,- = Rp. 100.000.000.000,- ; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan).10. Peluang Usaha angkutan kelapa sawit dari kawasan produksi ke pabrik pengolahan CPO sebanyak = 10.000 x 20 ton = 200.000 ton; (Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan)11. Peluang Usaha industri yang mengolah kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO). Kemudian dari industri hulu CPO dapat dibuat menjadi industri hilir berikutnya; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan).12. Peluang Usaha industri minyak sayur / goreng; (Difasilitasi oleh Deperindag).13. Peluang Usaha industri sabun; (Difasilitasi oleh Deperindag).14. Peluang Usaha industri margarine; (Difasilitasi oleh Deperindag).15. Peluang Usaha industri kosmetik; (Difasilitasi oleh Deperindag).16. Peluang Usaha industri obat-obatan; (Difasilitasi oleh Deperindag).
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 36
17. Peluang Usaha transaksi perdagangan produksi minyak sayur / goreng; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan).18. Peluang Usaha transaksi perdagangan produksi sabun; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)19. Peluang Usaha transaksi perdagangan produksi margarine; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)20. Peluang Usaha transaksi perdagangan produksi kosmetik; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)21. Peluang Usaha transaksi perdagangan produksi obat-obatan; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)22. Peluang Usaha angkutan minyak sayur / goreng; (Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).23. Peluang Usaha angkutan produksi sabun; (Difasilitasi oleh Dishub).24. Peluang Usaha angkutan produksi margarine; (Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan)25. Peluang Usaha angkutan produksi kosmetik; (Difasilitasi oleh Dishub).26. Peluang Usaha angkutan produksi obat-obatan; (Difasilitasi oleh Dishub).
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 37
31. Peluang Usaha ekspor produksi kosmetik; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)32. Peluang Usaha ekspor produksi obat-obatan; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan).33. Peluang Usaha angkutan luar negeri minyak sayur / goreng; (Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).34. Peluang Usaha angkutan luar negeri produksi sabun; (Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).35. Peluang Usaha angkutan luar negeri produksi margarine; (Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).36. Peluang Usaha angkutan luar negri produksi kosmetik; (Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).37. Peluang Usaha angkutan luar negeri produksi obat-obatan; (Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).
27. Peluang Usaha ekspor produksi minyak sayur / goreng; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)28. Peluang Usaha ekspor produksi sabun;(Difasilitasi oleh Deperindag).29. Peluang Usaha ekspor produksi margarine; (Difasilitasi oleh Deperindag).30. Peluang Usaha ekspor produksi kosmetik; (Difasilitasi oleh Deprindag).
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 38
41. Peluang Usaha jasa asuransi angkutan luar negeri untuk produksi kosmetik; (Difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank).42. Peluang Usaha jasa asuransi angkutan luar negeri untuk produksi obat-obatan; (Difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank).43. Peluang Usaha jasa perbankan untuk produksi minyak sayur / goreng; (Difasilitasi oleh Lembaga Perbankan)44. Peluang Usaha jasa perbankan untuk produksi sabun; (Difasilitasi oleh Lembaga Perbankan)45. Peluang Usaha jasa perbankan untuk produksi margarine; (Difasilitasi oleh Lembaga Perbankan)46. Peluang Usaha jasa perbankan untuk produksi kosmetik; (Difasilitasi oleh Lembaga Perbankan)47. Peluang Usaha jasa perbankan untuk produksi obat-obatan. (Difasilitasi oleh Lembaga Perbankan)
38. Peluang Usaha jasa asuransi angkutan luar negeri untuk produksi minyak sayur / goreng; (Difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank).39. Peluang Usaha jasa asuransi angkutan luar negeri untuk produksi margarine; (Difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank).40. Peluang Usaha jasa asuransi angkutan luar negeri untuk produksi sabun; (Difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank).
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 39
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KESIMPULAN
Setiap peluang usaha yang dipromosikan kepada masyarakat dan dunia usaha terlebih dahulu
harus dibuatkan studi kelayakan / feasibility study sebagai dasar proposal yang akan disampaikan
kepada perbankan.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 40
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
UNSUR PIMPINANBUPATI / WALIKOTASEKRETARIS DAERAHKETUA DPRDKETUA INDUK UMKMPERWAKILAN BANK INDONESIA
PELUANG USAHA DAERAH SEK. PERTANIAN SEK. PERTAMBANGAN DAN GALIAN SEK. INDUSTRI SEK. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM SEK. BANGUNAN SEK. PERDAGANGAN, HOTEL DAN
RESTORAN SEK. TRANSPORTASI DAN
KOMUNIKASI SEK. KEUANGAN, PER-SEWAAN
GEDUNG DAN JASA PERUSAHAAN SEK. JASA-JASA.
UNSUR
PRESENTERKETUA BAPPEDAKETUA BPMDSEKRETARIS KADIN DAERAH.
UNSUR APARATUR
PEMDABADAN-BADANDINAS-DINASKANTOR DAERAH
UNSUR MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
MASYARAKATPENGUSAHA KECILPENGUSAHA MENENGAHKOPERASI
UNSUR PERBANKAN DAN LKBB
BPRBPDBRIBNIBANK MANDIRIBANK SWASTAMODAL VENTURAASURANSI
IR.BAMBANG KUSTEDJO 41
Dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Rencana Promosi Lapangan Usaha/Sektor Riil yang dilaksanakan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah dengan melibatkan stakeholder di masing-masing tingkat pemerintahan, maka setiap unsur stakeholder mempunyai peran / tugas sbb :
1. Unsur Pimpinan.
Dalam penjaringan aspirasi masyarakat, Unsur Pimpinan
mempunyai tugas / peran antara lain : Memimpin Rencana Promosi Peluang Usaha / Sektor Riil.Menampung / mencatat kegiatan pembangunan oleh
masyarakat dan dunia usaha yang sumber dananya berasal
dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.Menetapkan kegiatan pembangunan badan / dinas / kantor
pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBD / APBN.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 42
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
2. Unsur Presenter.
Dalam Rencana Promosi Lapangan Usaha/Sektor Riil, Unsur Presenter mempunyai tugas / peran menyampaikan informasi kepada para peserta forum antara lain :
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan / Ketua Badan
Penanaman Modal Daerah menyampaikan berbagai macam
peluang usaha daerah versi pemerintah / pemerintah daerah
dalam bentuk Pra-Feasibility Study / Pra-Studi Kelayakan, untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat & dunia usaha
setempat.Sekretaris Kadin Daerah menyampaikan berbagai macam
rencana membuka lapangan usaha daerah dalam bentuk
Proposal, untuk mendapatkan tanggapan dari pemerintah /
pemerintah daerah.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 43
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
3. Unsur Aparatur Pemerintah / Pemerintah Daerah.
Dalam Rencana Promosi Lapangan Usaha / Sektor Riil, Unsur Aparatur Pemerintah (Departemen / LPND) / Pemerintah Daerah (Badan / Dinas / Kantor) mempunyai tugas / peran antara lain :
Mencatat semua kesepakatan peluang usaha daerah
yang akan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, dengan sumber dana dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank.
Mencatat semua kegiatan pendukung dibukanya lapangan usaha daerah seperti pelayanan ijin usaha, kebutuhan infrastruktur, kebutuhan tenaga kerja dan lain-lainnya.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 44
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
4. Unsur Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Dalam Rencana Promosi Lapangan Usaha/Sektor Riil, Unsur Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank mempunyai tugas / peran antara lain :Mencatat semua kebutuhan modal yang diperlukan untuk
membiayai lapangan usaha daerah.Menerima proposal yang diajukan oleh masyarakat dan
dunia usaha maupun pra studi kelayakan yang dirancang
oleh pemerintah / pemerintah daerah.Menguji proposal yang diajukan oleh masyarakat dan
dunia usaha.Memberikan pelayanan perbankan / lembaga keuangan
bukan bank.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 45
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
5. Unsur Masyarakat dan Dunia Usaha.
Dalam Rencana Promosi Lapangan Usaha/Sektor Riil , Unsur Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas / peran antara lain :Mencatat penawaran lapangan usaha daerah yang
disampaikan oleh pemerintah / pemerintah daerah.Mempelajari proposal / pra studi kelayakan yang
disampaikan oleh pemerintah / pemerintah daerah.Mengajukan penyempurnaan proposal / studi kelayakan
kepada pihak perbankan dan lembaga keuangan bukan
bank.Membuka lapangan usaha baru.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 46
6. Peluang Usaha Daerah.Sektor Pertanian.Subsektor Pertanian Tanaman Pangan.Subsektor Perkebunan.Subsektor Perikanan.Subsektor Peternakan.Subsektor Kehutanan.Sektor Pertambangan dan Galian.Subsektor Pertambangan Batubara dan Gambut.Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.Subsektor Pertambangan Bijih Logam.Subsektor Penggalian Batu-Batuan, Tanah Liat dan Pasir.Subsektor Penambangan dan Penggalian Garam.Subsektor Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk.Subsektor Pertambangan dan Penggalian lainnya.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 47
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Sektor Industri.Subsektor Industri Makanan, Minuman dan Tembakau.Subsektor Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit.Subsektor Industri Kayu dan Barang-Barang Dari Kayu.Subsektor Industri Kertasdan Barang-Barang Dari Kertas.Subsektor Industri Kimia, Barang-Barang dari Bahan Kimia, Minyak Bumi dan Batubara.Subsektor Indsutri Barang Galian Non Logam, kecuali Minyak Bumi dan Batubara.Subsektor Industri Logam Dasar.Subsektor Industri Barang-Barang dari Logam, Mesin dan Perlengkapannya. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum.Subsektor Listrik.Subsektor Gas, Uap dan Air Panas.Subsektor Penjernihan, Penyediaan dan Penyaluran Air.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 48
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Sektor Bangunan.Subsektor Penyiapan Lahan.Subsektor Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil.Subsektor Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil.Subsektor Penyelesaian Konstruksi.Subsektor Penyewaan Alat Konstruksi.Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.Subsektor Perdagangan Besar.Subsektor Perdagangan Eceran.Subsektor Jasa Perhotelan, Restoran, Rumah Makan, Bar dan Restoran.Sektor Transportasi dan Komunikasi.Subsektor Angkutan Darat, Angkutan Dengan Saluran Pipa.Subsektor Angkutan Air dan Angkutan Udara.Subsektor Jasa Penunjang Angkutan lainnya.Subsektor Komunikasi.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 49
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Sektor Keuangan, Persewaan Gedung dan Jasa Perusahaan.Subsektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.Subsektor Real Estate dan Industrial Estate.Subsektor Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya.Sektor Jasa-Jasa.Subsektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Keamanan & Ketertiban.Subsektor Jasa PendidikanSubsektor Jasa Kesehatan dan Kebersihan.Subsektor Jasa Kegiatan Sosial.Subsektor Organisasi Sosial, Profesi dan Bisnis.Subsektor Rekreasi, Kebudayaan dan Olah Raga.Subsektor Jasa Perorangan, dan Rumah Tangga.Subsektor Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 50
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KESIMPULAN
Dari kegiatan promosi ini diharapkan lapangan usaha tersebut akan dibiayai oleh masyarakat setempat /
investor. Bila karena peluang usaha tersebut memerlukan biaya yang besar dan teknologi yang
canggih maka lapangan usaha tersebut dipromosikan secara bertahap ke tingkat regional,
nasional bahkan internasional.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 51
1. RUMAH TANGGA PETANI, Skala Ekonomi ?;
2. RUMAH TANGGA NELAYAN, Skala Ekonomi ?;
3. RUMAH TANGGA PETERNAK, Skala Ekonomi ?;
4. RUMAH TANGGA PEKEBUN, Skala Ekonomi ?;
5. RUMAH TANGGA MASYARAKAT HUTAN, Skala EKonomi ?;
6. RUMAH TANGGA BURUH, Diatur dgn Perda ?;
7. RUMAH TANGGA PNS, TNI/POLRI, Diatur dgn UU ?;
8. DLL.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 52
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
1. RUMAH TANGGA PETANI TANAMAN PANGAN
Membutuhkan Lahan / tanah garapan (Skala Ekonomi ?);
Membutuhkan Modal kerja
Membutuhkan Teknologi
Membutuhkan Bibit Unggul
Membutuhkan Pupuk Organik
Membutuhkan Obat pemberantas hama
Membutuhkan Informasi pasar.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 53
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
2. RUMAH TANGGA NELAYAN
Membutuhkan Perahu bermesin / Tambak / Kolam (Skala Ekonomi ?);
Membutuhkan Modal kerja
Membutuhkan Teknologi
Membutuhkan Keterampilan
Membutuhkan Informasi pasar.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 54
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
3. RUMAH TANGGA PETERNAK
Membutuhkan Lahan / Kandang (Skala Ekonomi ?);
Membutuhkan Modal kerja
Membutuhkan Teknologi
Membutuhkan Bibit Unggul (Skala Ekonomi ?)
Membutuhkan Pakan ternak
Membutuhkan Obat-obatan (Vitamin dan Pencegahan)
Membutuhkan Informasi pasar.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 55
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
4. RUMAH TANGGA PEKEBUN
Membutuhkan Lahan / tanah garapan (Skala Ekonomi);
Membutuhkan Modal kerja
Membutuhkan Teknologi
Membutuhkan Bibit Unggul
Membutuhkan Pupuk Organik
Membutuhkan Obat pemberantas hama
Membutuhkan Informasi pasar.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 56
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
5. RUMAH TANGGA MASYARAKAT HUTAN
Membutuhkan Lahan / tanah garapan (Skala Ekonomi);
Membutuhkan Modal kerja
Membutuhkan Teknologi
Membutuhkan Bibit Unggul
Membutuhkan Pupuk Organik
Membutuhkan Obat pemberantas hama
Membutuhkan Informasi pasar.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 57
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
6. RUMAH TANGGA BURUH INDUSTRI
Membutuhkan Pabrik Padat Karya
Membutuhkan Pabrik ½ Padat Modal
Membutuhkan Pabrik Padat Modal
Membutuhkan Keterampilan
Membutuhkan Gaji yang cukup layak hidup
IR.BAMBANG KUSTEDJO 58
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
7. RUMAH TANGGA PNS, TNI/POLRI
Membutuhkan Gaji (Skala Ekonomi);
Membutuhkan Profesionalisme
Membutuhkan Struktur Organisasi
IR.BAMBANG KUSTEDJO 59
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Luas Perkebunan Kelapa Sawit = 10.000 ha.
Diberikan kepada petani kebun.
1 KK Petani kebun dapat = 2 ha lahan perkebunan.
Tenaga Kerja yang dapat diserap = 10.000 ha / 2 ha = 5.000 TK/KK
1 KK = 2 ha
= 2 X 20 ton = 40 ton
= 40 X Rp.500.000 = Rp. 20.000.000 / Tahun
= Rp. 1.666.000,- / bulan = Rp. 55.000,-/hari.
Kalau buruh pekebun :
1 KK = Rp. 7.000,-/hari = Rp. 210.000,-/bln = Rp. 2.520.000,-/thn.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 60
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KESIMPULAN
Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan skala ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti :
a. Petani memerlukan lahan pertanian
b. Peternak memerlukan jumlah ternak
c. Nelayan memerlukan kapal/perahu mesin lengkap dengan jala dan penangkap ikan lainnya.
d. Buruh Industri memerlukan peraturan daerah untuk mengatur UMR
e. PNS, TNI/POLRI memerlukan UU untuk mengatur gaji.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 61
1. KEMUDAHAN KREDIT BANK ?;
2. KREDIT TANPA AGUNAN ?;
3. SUKU BUNGA BANK ?;
4. KELAYAKAN USAHA ?;
5. PENANAMAN MODAL ASING ?;
6. BURSA SAHAM ?;
7. ASURANSI ?;
8. DLL.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 62
1. MASYARAKAT PRODUSEN ?;
2. PENGUSAHA MIKRO ?;
3. PENGUSAHA KECIL ?;
4. PENGUSAHA MENENGAH ?;
5. PENGUSAHA BESAR ?;
6. KONGLOMERASI ?;
7. DLL.
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO 63
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KESIMPULAN
Konsepsi “Membangun sistem ekonomi kerakyatan” ini, bilamana diterapkan secara nasional, maka akan terjadi :
1. Menciptakan Lapangan Usaha baru dan pengembangan lapangan usaha yang sudah ada.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang relatif cukup tinggi.
3. Penyerapan tenaga kerja.
4. Peningkatan Produksi Barang dan Jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional dan internasional.
5. Pemerataan hasil-hasil pembangunan.
6. Peningkatan kesejahteraan rakyat.
7. Memperkuat pondasi pembangunan ekonomi nasional.
8. Secara bertahap ekonomi nasional segera dapat dipulihkan.
IR.BAMBANG KUSTEDJO 64
BANK/
LKBB
PEMERINTAH PENGUSAHA
PELUANG USAHA
LAPANGAN USAHA
TENAGA KERJA
PAJAK
INVESTASIINVESTASI
PINJAMAN
G / U
KEUNTUNGAN
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KR
ED
IT
AS
UR
AN
SI
(CH
+B
)
IR.BAMBANG KUSTEDJO 65
MARI KITA BANGUN EKONOMI KERAKYATAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN