Membangun desa lestari, konsep program david ardhian

Konsep Program

Membangun Desa Lestari Stretegi Pengarusutamaan Lingkungan Hidup

dalam Pelaksanaan UU Desa

Membangun Desa Lestari adalah sebuah program.

Program berisi strategi, komponen kegiatan dan indikator yang bisa diadopsi oleh berbagai pihak baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan lembaga donor.

Konsep ini bisa dikembangkan sebagai bagian kebijakan pemerintah, sebagai rintisan baru atau ditambahkan dalam program yang sudah berjalan.

INI BUKAN USULAN PROYEK

Komitmen Pemerintah Baru

• Nawacita : “membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”

• Pelaksanaan UU Desa : Desa sebagai penggerak pembangunan – kewenangan bersifat lokal dengan dukungan dana desa – Pembangunan Indonesia dimulai dari Desa

• RPJMN 2015-2019 : Pembangunan Berkelanjutan sebagai landasan

Bagaimana posisi lingkungan hidup dalam pelaksanaan UU Desa?

Lingkungan Hidup dalam UU Desa

Hanya ditemukan dalam 2 pasal :

• Pasal 78 UU Desa : tujuan pembangunan perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

• Pasal 123 PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa menegaskan pentingnya pembangunan kawasan perdesaan dengan mempertimbangkan pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian atau seluruh desa di kawasan perdesaan

RPJMN 2015-2019

Pembangunan Berkelanjutan menjadi landasan strategis

Perubahan Iklim sebagai isu lintas bidang : agenda penurunan emisi 26% (2019) dan ketahanan

masyarakat terhadap dampak perubahan iklim

Dimensi lingkungan hidup tercermin dalam arah pembangunan nasional:• pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan• pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam yang berkelanjutan • Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan

penanganan perubahan iklim.

Tantangan Pengelolaan SDA dan LH dalam Era UU Desa

Pengalaman Otonomi Daerah

2000-2013 kehilangan hutan 1,5 juta hektar (FWI, 2014)

Perluasan perkebunan kelapa sawit 4 juta Ha (2000) menjadi 13,5 juta Ha (2013)

(Kementerian Pertanian, 2014)

Ijin pertambangan meningkat : tambang batubara 3.992 ijin, mineral dan besi 4.471

ijin, non mineral 2.525 (Ditjen Minerba, 2014)

60 % Perda terkait SDA memiliki motif ekstraktif, berisi ijin eksploitasi untuk

tambang, hutan dan air (Kartodihardjo, 2006)

Dukungan dana desa 700 juta – 1,4 milyaruntuk 74.093 desa di Indonesia

Desa memiliki kewenangan yang kuat untuk mengelola pembangunannya sendiri

Apakah pengalaman otonomi daerah terulang kembali?

Desentralisasi = peningkatan laju kerusakan LH

Gelombang Pertama Desentralisasi : Otonomi daerah (UU No. 22 tahun 1999)

Gelombang Kedua Desentralisasi :UU No 6 2014 tentang Desa

Sebaran konsesi HPH, HTI, Perkebunan Kelapa Sawit dan Pertambangan (Sumber : FWI, 2014)

Hampir seluruh wilayah Pulau Kalimantan terbagi habis oleh konsesi HPH, HTI, kebun kelapa sawit

dan pertambangan

Potret Pengelolaan SDA

19.240 desa di 33 provinsi di Indonesia mengalami konflik akibat tumpang

tindih kawasan desa dengan wilayah

kehutanan, pertambangan dan perkebunan

(Kemenhut, 2013)

• Desa belum memiliki tata batas dan tata ruang yang jelas • Desa menghadapi tekanan dari eksploitasi SDA

Masalah Perdesan

Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di

perdesaan 10,51 juta/17,77% (BPS 2014)

Ketimpanganpenguasaan SDA

Jumlah petani gurem (< 0,25 Ha) meningkat dari 49 % (1993)

menjadi 58 % (2013) dari total RT Pertanian

(Sensus Pertanian 2013)

Eksploitasi SDA, pencemaran dan Perusakan LH

Pembalakan Hutan, Kerusakan DAS, Pencemaran Sungai, Pertanian tidak ramah lingkungan, kerusakan

pesisir dan pantai, dsb

Bencana Alam Kejadian bencana alam periode 2012-2014 : tanah longsor 7.861

desa, banjir 16.830 desa, kebakaran hutan 1.267 desa,

kekeringan 4.913 desa (BPS,2014)

Masalah PSDA dan LH

Perdesaan

Bagaimana UU Desa mampu mengatasi masalah kerusakan

SDA dan LH?

Tantangan Isu LH dalam Pelaksanaan UU Desa

Petani Gunung Salak memanfaatkan anggur hutan yang tumbuh dalam kawasan Taman Nasional Halimun Salak, untuk dikembangkan menjadi produk olahan. Pemanfaatan keanekaragaman hayati berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, namun potensi anggur hutan tersebut berada dalam kawasan konservasi. Bagaimana UU Desa turut mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati?

Provinsi Naggroe Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara memberi dukungan pada masyarakat untuk pengelolaan pertambangan dengan menggunakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Masyarakat di beberapa gampong mulai mengembangkan koperasi untuk bisa memperoleh ijin pertambangan rakyat. Bagaimana UU Desa turut mengatur pertambangan rakyat?

Ledakan hama dan penyakit salah satu masalah penting dalam pertanian padi di Karawang. Petani telah tergantung dan terbiasa dalam pola pertanian yang tinggi input kimia. UU Desa menempatkan musyawarah desa sebagai forum perencanaan pembangunan dengan menampung usulan masyarakat. Bagaimana jika masyarakat mengusulkan pengadaan pestisida dengan menggunakan dana desa?

Tantangan konflik SDA dalam pelaksanaan UU Desa

Petani Desa Bangun Jaya, Kec. Cigudeg Kab. Bogor mengalami kelangkaan air setiap musim kemarau panjang. Kelangkaan air irigasi mengakibatkan konflik perebutan air irigasi antar desa. Sementara itu pada desa hulu sungai Cimapag justru mengijinkan pembukaan tambang galian C yang mengakibatkan berkurangnya areal tangkapan air. Bagaimana UU Desa bisa mengatasi konflik SDA ini?

Konflik antara PT. AP sebuah perkebunan sawit dengan kelompok Suku Anak Dalam di Jambi telah berlangsung lebih dari 20 tahun dan tak kunjung terselesaikan. PT. AP mengklaim mendapatkan ijin konsesi secara legal, namun masyarakat lokal menilai PT. AP telah merampas hak ulayat mereka. Konflik telah berkembang menjadi kekerasan dan mengakibatkan korban jiwa. Bagaimana UU Desa bisa mengatasi konflik tata batas wilayah seperti ini?

UU Desa sebagai Peluang dan Ancaman

• UU Desa sebagai peluang jika :

– Desa mampu mengembangkan kebijakan yang pro terhadap lingkungan hidup

– Desa mampu memerankan diri sebagai simpul koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam pengelolaan SDA dan LH

– Dana Desa digunakan untuk mendorong masyarakat untuk mengelola SDA dan LH secara lestari

• UU Desa sebagai ancaman jika :

– Desa justru mengembangkan kebijakan yang mendorong eksploitasi SDA dan perusakan LH

– Desa tergantung pada kepentingan dari pihak-pihak yang menggunakan desa sebagai sarana untuk mengeruk SDA dan menghancurkan LH

– Dana Desa digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip LH

Dalam rangka pelaksanaan UU Desa :

• Perlu upaya untuk memastikan agar prinsip lingkungan hidup menjadi pedoman dalam kebijakan dan program pembangunan desa

• Tanpa pengarusutamaan prinsip LH, UU Desa berpotensi menjadi ancaman bagi kelestarian SDA dan LH

Program Membangun Desa Lestari

Desa mampu mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara lestari

• Memperkuat desa agar bisa membuat kebijakan dan aturan yang pro-lingkungan hidup

• Desa perlu untuk mencegah praktek-praktek perusakan lingkungan dan pengubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan prinsip lingkungan hidup

• Mengembangkan desa sebagai simpul koordinasi antar pihak untuk pelestarian lingkungan hidup

• Mendorong kerjasama antar desa untuk pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam skala kawasan

Mengapa penting membangun desa lestari?

Desa Lestari

Kebijakan desa yang pro lingkungan hidup

SDA dan Lingkungan yang lestari

Partisipasi warga yang kuat

Kerangka Konsep

POLA PENDEKATAN

Pendekatan Partisipasi : masyarakat terlibat aktif, bekerja bersama berperan setara

Pendekatan Lanskap : desa sebagai bagian dari bentang alam

Pendekatan Pendampingan : pendampingang teknis , keorganisasian dan jaringan

Pendekatan Pengelolaan pengetahuan : sistem pembelajaran dan pengelolaan lingkungan berbasis desa

Pendekatan Kolaboratif : desa sebagai simpul koordinasi dan sinergi kerjasama berbagai pihak

Tujuan, Sasaran dan Pola Pendekatan

• Memperkuat kapasitas desa untuk menerapkan prinsip lingkungan hidup dalam kebijakan dan tata kelola pembangunan desa

• Mendukung prakarsa desa dan kerjasama antar desa dan pemangku kepentingan untuk melestarikann SDA dan LH dalam skala lanskap (bentang alam)

• Memperkuat posisi desa untuk menjaga dan mencegah perubahan fungsi kawasan yang tidak sesuai dengan prinsip lingkungan

• Meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan untuk mengembangkan usaha ekonomi dan pola penghidupan yang ramah lingkungan, serta gerakan sosial untuk pelestarian SDA dan LH

TUJUAN

• Kebijakan dan Tata Kelola yang pro-lingkungan

• Kelestarian Lingkungan Hidup

• Partisipasi warga masyarakat

• Pendekatan Partisipasi : masyarakat terlibat aktif, bekerja bersama berperan setara

• Pendekatan Lanskap : desa sebagai bagian dari bentang alam

• Pendekatan Pendampingan: pendampingang teknis , keorganisasian dan jaringan

• Pendekatan Pengelolaan pengetahuan : sistem pembelajaran dan pengelolaan lingkungan berbasis desa

• Pendekatan Kolaboratif :desa sebagai simpul koordinasi dan sinergi kerjasama berbagai pihak

SASARAN INTERVENSI POLA PENDEKATAN

Hasil yang Diharapkan

Outcome 1Desa memiliki data, informasi

dan pengetahuan tentang SDA dan LH

Outcome 3Desa mampu mengembangkan

kerjasama antar desa, dan stakeholder untuk pelestarian SDA dan LH

Outcome 2Desa mampu mengintegrasikan

prinsip LH dalam kebijakan, aturan dan praktek pembangunan desa

Outcome 4Masyarakat dan kelompok sosial mampu mengembangkan usaha

ekonomi dan pola penghidupan yg ramah lingkungan

Outcome 5Desa mampu menjadi simpul

koordinasi, sinergi dan mobilisasi sumberdaya dari berbagai pihak

(Pemerintah, LSM, Swasta)

Komponen Program

No. Komponen Program Ruang Lingkup Kolaborasi

1. Asistensi Teknis pemetaan tata ruang dan tata batas desa

pemetaan dan valuasi SDA Pengelolaan pengetahuan

LSM, Pemda, Perguruan Tinggi, UPT, CSR

2. Pendampingan Perencanaan dan penyusunan kebijakan desa

Pendampingan BUMDES Pendampingan kelompok

LSM, Pemda, Perguruan Tinggi, UPT, CSR

3. Kemitraan Kerjasama antar desa Kerjasama dengan swasta Kerjasama dengan

program sektoral

LSM, Pemda, UPT, CSR,perguruan tinggi dan lembaga donor

Desa memiliki informasi dan data mengenai SDA dan LH

Desa mampu mengembangkan kebijakan dan aturan yang pro-LH

Desa mampu mendorong warga untuk mengembangkan SDA dan LH secara lestari

Desa mampu bekerjasama antar desa dan menjadi simpul koordinasi untuk pelestarian kawasan perdesaan

Desa Sadar Lingkungan

Desa Tanggap Lingkungan

Desa Ramah Lingkungan

Desa Lestari

Teori Perubahan

Mekanisme Pelaksanaan

• Opsi 1: dikembangkan sebagai program pemerintah

• Opsi 2: menjadi bagian dari proses transisi dalam implementasi UU Desa

• Opsi 3: ditambahkan pada program atau skema proyek lingkungan seperti REDD+ atau proyek LSM/CSR

• Opsi 4: Kombinasi dari semua opsi di atas

Langkah-langkah Persiapan

• Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai urgensi isu lingkungan hidup dalam implementasi UU Desa

• Melekatkan konsep program membangun desa lestari pada agenda implementasi RPJMN 2015-2019 dan agenda transisi implementasi UU Desa,

• Merintis kerjasama dengan para pihak baik lembaga pemerintah, swasta, LSM atau lembaga-lembaga donor internasional,

• Menemukan inisiatif-inisiatif proyek yang sudah berjalan dan potensial untuk dikembangkan kolaborasi dan kerjasama,

• Mensosialisasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kepedulian dan memiliki program khusus terhadap isu-isu lingkungan,

• Menyelenggarakan workshop multi-pihak dalam rangka mensosialisasikan konsep program dan mendapatkan masukan-masukan dari para pihak.

• Mengembangkan seri diskusi untuk memperdalam konsep, terutama dalam pengembangan opsi tata kelola kelembagaan dan mobilisasi sumberdaya untuk implementasi program