Membandingkan perundingan perjanjian kontrak dibeberapa negara new

pengarang

RIFQI RAHARDIAN : C2C015049

NOVITA SABJAN : C2C015050

ABSTRAKTujuan dari makalah :

• untuk mengisi beberapa kesenjanganpengetahuan tentang isi dari perjanjiankolektif, menggunakan sebuah databaseonline yang baru.

–menganalisis 249 perjanjian kolektif dari11 negara Benin, Brasil, Ghana,Indonesia, Kenya, Madagaskar , Peru,Senegal, Tanzania, Togo, dan Uganda.

• meneliti sejauh apakah upah dan keterkaitanlain antara pemberian upah dengan beberapaketentuan seperti jam kerja, pembayaranpengaturan cuti dan pengaturan kerja dankeluarga termasuk dalam perjanjian kolektifdan apakah topic-topik tentang perundingan /penawaran termasuk dalam perjanjiantersebut.

DESAIN METODOLOGI

• menggunakan web berbasis WageIndicatorCollective Bergaining Agreement Database(database dari indikator upah berdasarkanperundingan perjanjian kolektif) yang secaraseragam menggunakan kode yang sesuai denganperjanjian, yang keduanya dikumpulkan dandibuat agar dapat diakses secara online

• menyajikan sebuah perbandingan banyaknegara secara kuantitatif dari inklusi dan isi dariketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut.

TEMUAN :

bahwa 98 % dari perjanjian kolektif tersebut mencakup tentang ketentuan upah

tetapi hanya beberapa bagian dari perjanjiantersebut yang menjadi penentu tingkat upah.

Dari perjanjian tersebut, 71 % memilikiketentuan tentang jaminan sosial, 89 % padajam kerja dan 84 % dari pengaturan kerja-keluarga.

menemukan bahwa perjanjian kolektiftermasuk dalam salah satu dari empatketentuan, yang juga lebih memungkinkanuntuk menyertakan tiga ketentuan lainnya .

menyimpulkan bahwa tidak ada tarik-menerik antara inklusi mereka dalam agendaperundingan.

BATASAN/MAKSUD PENELITIAN:

Menjadi salah satu analisis multi-negarapertama tentang perjanjian kolektif, analisis inimerupakan analisis eksploratif , bertujuanuntuk membangun basis faktual yang berkaitandengan isi dari perjanjian kolektif.

ORISINALITAS :

Penelitian ini unik karena fokus pada isiperundingan perjanjian kolektif.

KATA KUNCI

• Negara berkembang

• jaminan sosial

• perundingan perjanjian kolektif

• pengaturan upah

• pengaturan kerja-keluarga

• jam kerja

I. PENDAHULUANDalam dunia global yang komparatif danup-to-date data tentang upah danlembaga penetapan upah perlu untukmemahami ekonomi global dalamkaitannya dengan pasar tenaga kerjanasional dan sistem hubungan industrial.

Perundingan kolektif dianggap sebagaiinstrumen penting dalam prosespenetapan upah. Namun, asumsi initidak didukung dengan data empiris yangbanyak.

• Kurangnya data merupakanhambatan bagi eksplorasi berbagaimasalah yang dirundingkan dalamperjanjian kolektif, sebaik dampakyang mereka hasilkan dari pasartenaga kerja individu.

• web WageIndicatormengembangkan metodeinovatif untuk mengumpulkan, menambah catatan, coding danpenerbitan teks perundinganperjanjian.

II. ISI PERJANJIAN KOLEKTIFII.1. Pengaturan Upah melalui

Perundingan Kolektif

– tingkat cakupan perundingan kolektif memiliki berbagai variasi.

– Uni Eropa dimulai dari 20 - 100 %(Komisi Eropa, 2013), 8 negara Afrika3 – 70% dari upah dan penerima gaji ; di Asia dan Pasifik berkisar antara 2 -52 % , di Amerika dari 4 - 81 %(Hayter dan Stoevska, 2010)

Berdasarkan ILO perundingan kolektif meliputi :"negosiasi yang berlangsung antara seorang

pengusaha, kelompok pengusaha atau sutu atau lebih organisasi dari para pengusaha, [...] dan satu

atau lebih pekerja organisasi, [...] untuk menentukankondisi pekerjaan dan syarat pekerjaan "

(Hayter dan Stoevska 2010, p. 6)

Oleh krn itu :• Perjanjian harus mencakup penentuan pemberian upah• Hal ini juga merupakan asumsi yang mendasari dalam

banyak kajian ekonomi dan sosiologis dari tingkat upah.

Penelitian "Apa yang serikat lakukan?“Freeman dan Medoff (1984) berpendapatbahwa serikat buruh menuntut upah yang

lebih tinggi, gaji yang sama rata dan kondisikerja yang adil

perundingan kolektif merupakan hal yang penting dalam

proses pengaturan upah tingkat upah yang disepakati

Perjanjian kolektif biasanya menggunakanskala gaji untuk membedakan antara

kategori pekerjaan dan tingkat pekerjaandalam industri atau perusahaan

beberapa kajian :

• menganalisi perbedaan penetapan upah antarayang mencakup dan yang tidak mencakup.

• membedakan antara rezim penrundingan yang berbeda.

• mengambil contoh/model industri sebagaisebuah wakil untuk variasi dalam perjanjiankolektif.

Belum ada studi empiris yang melaporkantingkat upah yang ditawarkan dalam

perjanjian kolektif dan jika ada bagaimana?

makalah ini bertujuan untukmengeksplorasi variasi pengaturan upah

dalam perjanjian kolektif.

II.2 Agenda yang lebih luas untukperundingan kolektif

• Negosiasi kolektif mencakup sebuah agenda perundingan yang lebih luasrelatif belum diselidik.

• Dunn & Wright (1994) meneliti 100 perjanjian kolektif di Inggris fokuspada ketentuan prosedural danpraktek kerja yang fleksibel.

• Shapiro dan Olgiati (2002) membandingkan isu kesetaraangender dalam perjanjian kolektif di 7negara Uni Eropa.

• Database negara tertentu dengan informasikode tentang ketentuan perjanjian kolektifhanya tersedia di Australia, Austria, Jerman, Belanda dan Swiss (Yerkes dan Tijdens, 2010; Bispinck, 2014).

• Tidak ada database lintas negara denganinformasi kode yang tersedia yang dapat diperbandingan.

• Hayter dkk. (2011) mengamati bahwaagenda perundingan telah diperluas di banyak bagian dunia, sekarang termasuk isu-isu seperti organisasi kerja, pelatihankejuruan, regularisasi kerja, cuti orangtuadan tanggung jawab keluarga.

TUJUAN PENELITIAN INI ADA 3 HAL

sejauh manakah perjanjian kolektif meliputi upah danremunerasi lain yang terkait ketentuan dalam perjanjiandengan ketentuan indeksasi, apakah upah terkait dengan keterampilan dan jika demikianbagaimana keterampilan biasanya didefinisikan,apakah ketentuan jaminan sosial termasuk dalam perjanjiandan jika demikian terhadap yang risiko sosial manakah mereka menjamin pekerja?

sejauh manakah sebuah agenda penawaran yang lebih luasdengan jam kerja, pengaturan cuti dan pengaturan kerja-keluarga disepakati?

sejauh manakah topik perundingan mengelompok dalamperjanjian?

III. METODA : Database perjanjian perundingan Kolektif

• Menganalisis isi perjanjian kolektif• Mengumpulkan data dari database perjanjian

kolektif WageIndicator Foundation• Yayasan WageIndicator Foundation

mengoprasikan situs web nasional dengan kontenkerja di 80 negara di lima benua, – Th 2013 23 juta web-pengunjung– situs web adalah dalam bahasa nasional (s)– dan terdiri dari tiga pilar, yaitu

• upah, hukum ketenagakerjaan• perjanjian kolektif, • karir dan pelatihan.

– didirikan tahun 2003, – Universitas Amsterdam sebagai Dewan

Pengawas.

Skema pengkodean database ini terdiri dari dua bagiandengan total hampir 700 variabel

Bagian pertamameliputi data meta-level tentangperjanjian kolektif, secara khususterkait dengan penandatangan,

bersifat tunggal atau multi-majikan, tanggal operasi dan durasi, prosedur

ratifikasi , karakteristik cakupan. Industri dan daerah didaftarkan, sertaapakah keterbatasan cakupan berlakuuntuk anggota serikat perdagangan,

kategori pekerjaan atau kelompokumur.

jumlah pekerja yang tercakupdikumpulkan, yang memiliki

kemungkinan dipecah oleh gender

Bagian keduaberkaitan dengan isi perjanjiantersebut, dikodekan menurut

delapan topik,yaitu:1. upah,

2. jam kerja, 3. jadwal,

4. cuti dibayar dan hari liburdibayar,

5. kontrak kerja, 6. pengaturan kerja-keluarga, 7. pengaturan kesehatan dan

bantuan medis, sakit dan cacat8. pengaturan jaminan sosial dan

pensiun dan pelatihan.

• Pada September 2014, 299 perjanjiandari 23 negara dimasukkan dan diterbitkan.

• Dipilih 249 perjanjian kolektif dari 11 negara dengan setidaknya sepuluhperjanjian.

Perjanjianmulti-majikan

perjanjiandiperpanjang

Perjanjian tidak

diperpanjang

• Hayter dkk. (2011) :

negara-negara berbeda-beda dalammereplikasi ketentuan dasar dalam undang-undang tentang upah minimum dan waktubekerja dalam perjanian kolektif penelitian ini tidak mengkaitkan dengan peraturan nasional.

TEMUAN1. PENGATURAN UPAH DAN JAMINAN SOSIAL

2. AGENDA PERUNDINGAN YANG LEBIH LUAS : (JAM KERJA DAN CUTI)

3. POLA PERUNDINGAN

Memiliki ketentuan upah(kontrak individual,tingkat

industri,perjanjian kerja,diatur pd tingkat

negara bagian)

Menentukan upah minimum

(indeksasi,living cost,kenaikan gaji sesuai

kesepakatan,skala gaji

Tunjangan kesehatan dan membayar kecacatan

1. PENGATURAN UPAH DAN JAMINAN SOSIAL

2. AGENDA PERUNDINGAN YG LEBIH LUAS

3.POLA PERUNDINGAN

98%

89%

71%

86%

KESIMPULAN DAN DISKUSI

1. upah merupakan bagian integral dari hampirsemua perjanjian kolektif, rincian yang merekatetapkan jauh lebih rendah dari yang diharapkan

2. ketentuan jaminan sosial, termasuk penyediaanpensiun, dana pengangguran dan akses kesehatan, masih belum menjadi bahasan yang jelas di setiapperjanjian kolektif.

3. ketentuan pengaturan kerja-keluarga merupakan hal yang relatif umum.