Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2

Memahami Sistem Penerimaan NegaraMelalui

Modul MPN G2

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2014

MPN G2melalui

Latar Belakang Penerimaan Negara Menggunakan Sistem Elektronik

mengapa ?

Data transaksi penerimaan negara melalui sistem MPN tidak dapat diyakini kewajarannya (disclaimer)-audit BPK-RI thn 2009 & 2010

Pengelolaan setoran melalui Rekening Kas Umum Negara tidak memadai

Tidak efektifnya rekonsiliasi setoran melalui RKUN

Setoran tidak dapat diidentifikasi dengan baik-audit BPK-RI tahun 2011 & 2012

masa transisi Juli-Des 2015

penerapan penuh Januari 2016

OPINI AUDIT BPK-RI

Pembatasan Setoran Langsung Penerimaan Negara melalui Rekening Umum Kas Negara

Arah Penyempurnaan MPN G2

Electronic Billing System

Layanan on-line & fleksibel

Melayani seluruh transaksi

Penerimaan Negara

Layanan Multiple Currencies( termasuk valas )

WTP

Pengelolaan Layanan &Data transaksi bersama &terkoordinasi

MenjadiDari Kondisi

Manual Billing System

Tidak melayani seluruh

transaksi penerimaan

negara

Layanan single currency

Disclaimer

Pengelolaan Layanan &Data transaksi per unitEselon I ( Individual )

( Rupiah )

Layanan Over theCounter

Manfaat Penyempurnaan MPN G2

Akuntabilitas, Fleksibilitas &Kecepatan Penguasaan Kas

Ketersediaan layanan tanpatergantung waktu & tempat

Akuntabilitas seluruh datatransaksi penerimaan negara

Ketersediaan Kas dalamberbagai jenis valuta

Kepercayaan publik

Kesatuan database &informasi penerimaan negara

1

2

3

4

5

6

Apakah BILLING SYSTEM itu ??

Alasan penggunaan BILLING SYSTEM ??

Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik

Mempermudah & menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran & penyetoran penerimaan negara

Menghindari/meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas

Memberikan kemudahan & fleksibilitas cara pembayaran / penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran & penyetoran

Memberikan akses kepada wajib bayar & wajib setor PNBP untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran PNBP

Memberikan keleluasaan kepada wajib pajak / wajib bayar untuk merekam data setoran secara mandiri ( self assessment )

Tanpa perlu membuat Surat Setoran ( SSP, SSBP, SSPB) manual

Hanya dengan menyampaikan kode billing, pembayaran pajak, bea & cukai, dan PNBP selesai dengan cepat dan mudah !!!

1

2

3

4

5

N GP 2M

Proses Bisnis

1.Pembuatan tagihan2.Penerbitan ID Billing3.Pengiriman Data Tagihan4.Pembayaran dengan ID Billing5.Proses Pembayaran & perolehan NTPN6.Pengesahan dgn NTPN7.Penyerahan BPN8.Penyampaian notikasi

TELLER

Rp

e- banking

Rp 123 EDC

Penyetor

Bank/Pos Persepsi

Biller

Settlement/Database MPN G2

1

5

7 8

2

6

4 3

N GP 2M

Proses Rekonsiliasi

1.Satuan kerja menyampaikan Laporan Keuangan dan Arsip Data Komputer ke KPPN Mitra Kerja

2.KPPN melakukan rekonsiliasi data penerimaan* pada KPPN SPAN data tersaji pd Lap.Realisasi KPPN

* pada KPPN non SPAN data tidak tersaji pd Lap.Realisasi

KPPN meneliti keabsahan & kebenaran setoran melalui aplikasi konrmasi

Satuan Kerja

KPPN Mitra Kerja Satker

Dasar Peraturan :

Biller

1.PMK 210/PMK.05/20132.Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor

S-4601/PB.6/2014 tanggal 18 Juli 2014

1

2

N GP 2M

Proses Perbaikan

Data

KPPN melakukan perbaikanberdasarkan permintaandari KPP/KPBC/Satker pd

3.KPPN Khusus Penerimaan memonitor hasil koreksi di SPAN

Biller/Satuan Kerja

KPPN Mitra Kerja Satker

1.WP/WB/WS menyampaikan permintaan perubahan data billing ke KPP/KPBC/Satker

Data diperbaiki olehKPP/KPBC/Satker

2.KPP/KPBC/Satker mengirimpermintaan perbaikan ke KPPNmitra kerja untuk perbaikan yang mempengaruhi segmen COA

Dasar Peraturan :

WP/WB/WS

* Perdirjen Nomor PER-16/PB/2014 tentangTata Cara Koreksi Data Transaksi Keuanganpada Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara

1

3

2

Skenario Kegagalan Transaksi

pada MPN G2

Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima informasi Data Setoran dari sistem setelmen (BPP tidak menerima inquiry response /inquiry gagal)

a. Transaksi tidak dapat diteruskan b. Rekening kas negara tidak dikreditkan c. Penyetor dianjurkan untuk melakukan penyetoran ke BPP yang lain

Wajib Bayar melakukan pembayaran dengan sistem manual dgn formulir SSP/SSBP/SSPB(MPN G-1)

Sistem Billing tidak dapat menerbikan Kode/ID Biling

Sistem BPP tidak berhasil menerima respone pembayaran dari sistem settlement (NTPN gagal diterima)

Transaksi dianggap berhasil Dana Nasabah di debetRekening kas negara dikreditkan BPP melakukan proses re-inquiry secara berulang dalam periode tertentu ke settlement sampai dengan cut off periode (pukul 15.00 WIB H:0) Bank menerbitkan tanda terima sementara berupa BPN tanpa NTPNBPP menyampaikan kembali BPN Salinan yang telah dilengkapi dengan NTPN

a. b. c. d.

e. f.

Masalah

Masalah

Masalah

Solusi

Solusi

Solusi

Langkah Mudah Memahami Penyetoran

Penerimaan Negara MelaluiModul MPN G2

Pengertian Kode Billing

Format Kode Billing

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dalam rangka identifikasi penerbit kode billing dalam MPN G2.

Terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama adalah kode penerbit billing.Contoh:

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

angka awal 0, 1, 2, 3 untuk sistem billing DJP

adalah digit angka acak / random 14 digit

angka awal 4, 5, 6 untuk sistem billing DJBC

angka awal 7, 8, 9 untuk sistem billing DJA

X

Pendaftaran&

Pembuatan Kode Billing

pada Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

Tahapan Penyetoran denganElektronik Billing Sistem

Proses Pendaftaran

Proses Pendaftaran

Proses Pembuatan Billing Pajak

Proses Pembayaran

1

1

2

3

Pendaftaran & Pembuatan Billing Pajak

http://sse.pajak.go.idSISTEM BILLING PAJAK

Proses Pendaftaran Billing Pajak Langkah 1


Masuk ke website Billing Pajak dengan alamathttp://sse.pajak.go.id

isi NPWP sesuai kartu NPWP Andadan isikan alamat email Anda yang aktifuntuk menerima email notikasi dari sistem billing pajak

isikan USER ID yang Anda inginkandan ketikkan kode captcha sesuaidengan yang tertayang padasaat Anda mulai mendaftar

Klik tombol “Register”

Jika isian Anda benar akan muncul pesan “Data berhasil di simpan”kemudian cek email Anda

Agar Anda mempunyai :

* Identitas pengguna ( user id)* Personal Identication Number ( PIN )

Klik “Daftar baru”

1

1

2

2

3

4


Buka email Anda dan klik email kiriman dari billingmpn1

2

3

klik “link aktivasi akun”

login awal sesuaiuser IDdan PIN dalam kirimanemail.Khusus untuk PINAnda dapat menggantinya setelah melakukan aktivasi user pertama kali


http://sse.pajak.go.idSISTEM BILLING PAJAK

Proses Pembuatan Billing Pajak 2

Proses Pembuatan Billing Pajak Pengenalan

Proses Pembuatan Billing Pajak Langkah 1

Kode billing memiliki masa aktif 48 jam sejak diterbitkan dan jika kode billing melewati masa aktif otomatis tidak dapat dipergunakan sekaligus akan terhapus dari sistem

Wajib Pajak dapat membuat kembali kode billing yang baru

1

2

1 Masuk ke website Billing Pajak dengan alamathttp://sse.pajak.go.id

isikan user ID dan PIN Andakemudian klik “Login”

input datasetoran pajaksesuai denganperuntukkannya

2

3



1

2

klik “Terbitkan Kode Billing” untuk mendapatkan nomor kode billing

Jika diperlukan, Anda dapat mencetak Kode Billing dengan klik tombol “Cetak”

Nomor Kode Billing dan keterangan masa aktif kode billing Anda

1 klik “Simpan” jika input data pajak sudah selesai

Proses Pembuatan Billing PajakOleh Bendahara Instansi

Proses Pembuatan Billing PajakOleh Bendahara Instansi

Tagihan Pihak Ketiga

Tagihan Pihak Ketiga

1 Masuk ke website Billing Pajak dengan alamathttp://sse.pajak.go.id

isikan user ID dan PIN Bendahara Instansi Andakemudian klik “Login”

input datasetoran pajaksesuai denganperuntukkannya

2

3

Tampilan setelah login Kemudian kosongkan kolom NPWPlalu isikan dengan kode yang sesuai


Proses Pendaftaran

Proses Pendaftaran

Proses Pembuatan Billing PNBP

Proses Pembayaran

1

1

2

3


https://simponi.kemenkeu.go.idSISTEM BILLING PNBP

Sistem Informasi PNBP Online

Proses Pendaftaran Billing PNBP Pengenalan

Proses Pendaftaran Billing PNBP Langkah 1

Tipe Billing Dalam Simponi

Billing PNBP

Billing SDA NON MIGAS

Billing Migas

Billing Non ANGGARAN

Setoran SisaUP/TUP

Setoran Pengembalian Belanja

Setoran Pengembalian SisaHibah Langsung Tunai

Setoran PFK Daerah

Billing K/L

Billing BUMN

Masuk ke website Billing PNBP dengan alamathttps://simponi.kemenkeu.go.id

Agar Anda mempunyai :

* Identitas pengguna ( user id)* Personal Identication Number ( PIN )

Klik “Daftar”

1

2

Sistem Informasi PNBP Online


1

2

3

4

5

7

6

8

8

9

Pastikan Anda sudah menyiapkan data diri untuk mengisi form pendaftaran

Pilihlah jenis billing sesuai keperluan Anda.Pilihan bisa lebih dari 1 jenis

Isi form pendaftaran selengkapnya untuk memudahkan informasi

Pastikan Anda mengisi alamat email dengan benarkarena digunakan sbg aktifasi awal dan berbagai notifikasi maupun informasi

Isikan username sesuai pilihan Anda dan demi keamanan isikan password yang Anda mudah mengingatnya dan sulit untuk orang lain menebaknya

klik “Daftar” jika isian Anda sudah lengkap dan benar. Akan muncul pesan jika ada isian tertentu yang belum Anda isi atau salah format

jika pendaftaran Anda sukses akan tertayang informasi sesuai gambar tampilan disamping.Kemudian silahkan cek email Anda untukmelakukan aktifasi user Anda pada Billing PNBP/Simponi

nama username dan password Anda sesuai pengisian pada waktu pendaftaran

klik link aktifasi tersebutuntuk mengaktifkanusername Anda dan klik “Aktifkan”

setelah username Anda aktif akan muncul informasi seperti gambar disampingkemudian klik “OK” untuk melanjutkanproses login dan isikan sesuai username dan password yang telah Anda buat


1

2

3

isikan username dan password sesuai yang Anda buat kemudianklik “Masuk” untuk melanjutkan proses login

akan muncul notifikasi prosesotentifikasi username dan password

jika proses login berhasil maka tampilan utama akanseperti gambar dibawah ini.Anda dapat memulai berbagai aktifitas melalui pilihan menudi bawah profil Anda.

4untuk langsung memulai proses pembuatan billing silahkan klik “Billing”

Proses Pembuatan Billing PNBP Langkah 3

1

2

3

4

56

7

8

klik salah satu tipe billing yang akan Anda buat

klik ( sebagai contoh “Pembuatan Billing (Non Anggaran) )

setelah lengkap Anda, isi scroll down lalu untuk mengisi detail pembayaran klik “+”kemudian silahkan mengisi detailnya

isi form isian pembuatan billing & harus di scroll downuntuk mengisi selengkapnyakemudian klik “Simpan”

akan tertayang notifikasi bar proses penyimpanan pembuatan billing kemudian jika data berhasil disimpan pada sistem database akan muncul informasi“Data berhasil disimpan” lalu klik “Ok”

klik “History”pilih salah satu pilihan

klik “Cetak”

tampilan cetakan informasi billing yang Anda buat.

informasi nomor kode billing, tanggal dan jam pembuatan & tanggal dan jam kadaluarsa billing Anda


Proses Pembayaran

Proses Pembayaran

1

3

2

3

BILLING PAJAK

BILLING PNBP

Bagaimana kedudukan Bukti Penerimaan Negara (BPN), apakah dapat disamakan dengan Surat Setoran?

1. Pertanyaan

2. Pertanyaan

3. Pertanyaan

Jawaban

Jawaban

Jawaban

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 tentang Penerimaan Negara Secara Elektronik, pada pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. Terkait hal tersebut, Direktorat Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak melalaui surat nomor S-29/PJ.13/2014 tanggal 4 Maret 2014 juga menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh Kanwil DJP, KPP, dan KP2KP bahwa BPN yang diterbitkan melalui sistem MPN G-2 termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya kedudukannya disamakan dengan SSP dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam MPN G-2, dokumen-dokumen apa saja kah yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penyetoran PNBP ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ?

Dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penyetoran PNBP ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan:1)Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari bank/pos yang telah ditera NTB/NTP dan NTPN2)Struk ATM yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran3)Cetakan BPN dari internet4)Struk EDC yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran5)Hasil cetakan email notifikasi/pemberitahuan bahwa penyetoran telah berhasil dilakukan, yang memuat data nomor tagihan, nama wajib setor/bayar, nilai setoran, tanggal setor, NTB, dan NTPN6)Hasil cetakan dari SIMPONIUntuk struk ATM dan EDC agar segera difotokopi mengingat tulisan pada struk mudah hilang.(sesuai surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-4607/PB.6/2014 tanggal 18 Juli 2014)

Sebagai Bendahara Pengeluaran Satker, bagaimana cara membuat billing untuk membayarkan pajak yang telah dipungut dari pihak ketiga

Si lahkan login pada http: / /sse.pajak.go. iddengan menggunakan user(Bendahara) yang telah dibuat. Secara otomatis form perekaman akan menampilkan NPWP Bendahara yang bersangkutan, kemudian kosongkan isian NPWP-nya dan ganti dengan NPWP pihak ketiga, kemudian lanjutkan pengisiannya sesuai billing yang akan dibuat.

FAQ ( Frequently Asked Questions )

TELLER

Rp

e- banking

Rp 123 EDC

http://sse.pajak.go.id

www.simponi.kemenkeu.go.id

Pendaftaran/RegistrasiPerekaman Data SetoranPenerbitan Kode Billing

wajib pajak/wajib setor/wajib bayar

N GP 2M

Alur Proses Pembayaran

5. Pertanyaan

6. Pertanyaan

7. Pertanyaan

8. Pertanyaan

Pada saat registrasi pendaftaran user pada SIMPONI, dalam memilih tipe pengguna terlanjur hanya satu yang dipilih. Apabila kita ingin menambahkan tipe pengguna lainnya bagaimana caranya?

Jawaban

Jawaban

Jawaban

Jawaban

Jawaban

Pada prinsipnya bisa, silahkan menghubungi pusat layanan DJA di 021-34832511 atau email: [email protected]. Mohon disampaikan nama user name dimaksud dan alasan untuk menambahkan tipe billing yang lain. Selanjutnya admin SIMPONI akan menambahkan tipe pengguna pada user tersebut.

Pada SIMPONI, nama akun yang telah dibuat adalah nama pribadi, setelah diubah menjadi nama instansi, ketika melakukan setoran ke Bank hasil kode billing tidak diterima/dikenal. Mohon penjelasannya.

Perubahan user name (akun untuk login) tidak bisa dilakukan di SIMPONI. Sementara itu, perubahan data pribadi seperti nama depan dan nama belakang bisa dilakukan di SIMPONI, tetapi tidak menyebabkan permasalahan tertolaknya setoran. Perlu diperhatikan juga, agar dalam membuat nama tidak melebih 50 karakter/huruf.Kegagalan billing tidak bisa dibayar, antara lain dapat disebabkan oleh tidak terisinya kode K/L, Unit, dan satker atau pada saat pembuatan billing terjadi

Bagaimana cara menghapus billing yang ada kesalahan input tetapi sudah terlanjur direkam/disimpan?

Apabila isian data pembayaran ada yang salah dan ternyata billing sudah tercetak (sdh keluar nomor kode billing), dan terhadap billing tersebut maka buatlah billing baru yang benar, dan terhadap billing yang salah agar dibiarkan/abaikan saja karena dalam waktu 3 hari (untuk Simponi) dan 2 hari (untuk billing Pajak) akan masuk kategori kadaluwarsa.

Mengapa pada bukti penerimaan negara (BPN) hasil pembayaran billing tidak terdapat kode akun-nya, sedangkan jika menggunakan SSBP di bukti penerimaan negaranya terdapat kode akun ?

BPN yg dikeluarkan oleh ATM, Teller, E-Banking dan EDC tidak menampilkan AKUN karena di sistem MPN G-2 dalam hal ini SIMPONI mengakomodir multi akun (1 kode billing bisa utk akun banyak). Namun demikian, apabila ingin mendapatkan akun maka silahkan mencetak BPN melalui SIMPONI.

4. Pertanyaan

Minta petunjuk bagaimana cara memasukkan PNBP ke simponi

Apabila yang dimaksudkan adalah memasukkan referensi jenis dan tarif PNBP baru yang belum ada di SIMPONI, maka silahkan hubungi pusat layanan DJA ke nomor 021 34832511


9. Pertanyaan

10. Pertanyaan

11. Pertanyaan

Bila satker mempunyai bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, apakah satker tersebut harus membuat user-password untuk masing-masing bendaharanya? Bila iya, tipe pengguna apa yg dipilih untuk masing2 bendahara tsb saat registrasi ? Jawaban

Jawaban

Jawaban

Penggunaan 1 username atau 2 username dalam satu satker karena adanya aktifitas penyetoran Pendapatan dan Belanja adalah pilihan. Apabila satker ingin mengelola pembayaran PNBP dan setoran belanja (non anggaran) dengan 1 user/akun, maka pada saat registrasi pilih tipe billing KL dan Non Angaran. Jika hal itu yang dipilih, maka akses utk bisa masuk SIMPONI harus diberikan kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dalam arti username dan password harus diketahui bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Namun demikian, perlu jadi perhatian bahwa pemegang password sebaiknya jgn bnyak orang untuk menjaga keamanan akun yang telah dibuat.

Bagaimana cara konfirmasi setoran penerimaan negara melalui MPN G-2?

Konfirmasi transaksi penerimaan negara melalui MPN G-2 dapat dilakukan pada KPPN mitra kerja satker bersangkutan.

Bagaimana kebijakan pencatatan dan rekonsiliasi atas transaksi setoran MPN G-2?

Untuk rekonsiliasi SAKPA terkait dengan setoran MPN G-2, setoran PNBP yang dilakukan oleh satker melalui MPN G-2 harus diakui dan dicatat dalam SAKPA satker. Bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN non SPAN, seluruh data penerimaan yang disetor melalaui billing MPN G-2 tidak tercatat pada KPPN mitra kerja masing-masing, melainkan pada Dit. PKN/KPPN Khusus Penerimaan. Dengan demikian, ketika satker melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja akan ditemukan selisih data penerimaan yang disetor melalui MPN G-2.Sesuai dengan keb i jakan rekonsi l ias i yang d iatur da lam PMK 210/PMK.05/2013, satker tetap melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja masing-masing, selanjutnya KPPN mitra kerja meneliti kebenaran dan keabsahan setoran tersebut melalui konfirmasi berdasarkan data MPN.Dengan demikian, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan setelah dikonfirmasi, atas kebenaran dan keabsahan setoran dimaksud.Bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN non SPAN, transaksi setoran penerimaan melalui MPN- G-2 dapat terbaca atau tersaji dalam laporan realisasi KPPN SPAN selama wajib setor mencantumkan kode KPPN yang tepat sesuai dengan KPPN mitra kerja satker yang membukukan penerimaan.



12. Pertanyaan

13. Pertanyaan

Jawaban

Jawaban

Bagaimana mekanisme koreksi data transaksi penerimaan negara yang disetor melalui MPN G-2?

Koreksi data transaksi penerimaan negara melalui MPN G-2 dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS dan tidak merubah total nilai penerimaan. Untuk penerimaan yang telah tervalidasi pada KPPN SPAN, Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dilakukan kepada KPPN SPAN mitra kerja.Untuk penerimaan yang tervalidasi ke KPPN yang belum menerapkan SPAN maka permohonan diajukan kepada KPPN Khusus Penerimaan (sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 dan Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan nomor S-6876/Pb.8/2014)

Bagaimana penyetoran penerimaan negara dalam bentuk valas melalui MPN G-2?

Untuk PNBP sudah bisa dilakukan penyetoran melalui Mata Uang Asing (Valuta Asing), tetapi hanya melalui bank persepsi BNI yang bisa menampung valas tersebut.

Helpdesk MPN G2

LAYANAN

[email protected]

[email protected]

021-3840516

021-3864780

021-52903021- 52903801 s/d 08 ( call center DJP )

[email protected] ( billing DJA )

021-34832511 ( call center DJA )

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI IIJALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710

TELEPON 021-3840516, 021-3449230 EXT 5410, 5405 FAKS 021-3864780

KHUSUS PENERIMAAN

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2

Government & Nonprofit