MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI KE LUAR NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR

MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TKI KE LUAR NEGERI

DI PROVINSI JAWA TIMUR

SULARNO

ABSTRAK

Dalam perjalanan waktu, kesempatan dan keterbatasan pemerintah serta tuntutan

reformasi dirasa sangat perlu melibatkan pihak ke tiga dalam pelaksanaan

penempatan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri

melalui kemitraan dengan lembaga swasta sebagian yang utuh dan tidak

terpisahkan dalam mengatasi masalah pengangguran dalam negeri. Keterlibatan

swasta melalui persyaratan dan perjanjian yang ketat diatur dalam Undang-

Undang Nomor 39 tahun 2003 diharapkan mampu mempercepat proses

penyelenggaraan penempatan TKI di luar negeri. Balai Pelayanan Tenaga Kerja

Indonesia (BP2TKI) Surabaya sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan

tugas dan fungsi di bidang pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar

negeri sebagai tempat penelitian, sampel penelitian Kabupaten Jember dan

Lamongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dipilih

secara purposive dan bersifat snowball sampling. Data yang dikumpulkan dalam

penelitian ini meliputi data primer dan skunder. Data primer dilakukan melalui

survey dengan menggunakan quesioner yang disampaikan kepada informan yaitu

para pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember dan Lamongan, BPT2TKI

Surabaya, PT angkasapura I Juanda, Konsorsium asuransi, PPTKIS, toko

masyarakat, calon TKI dan mantan TKI. Data sekunder yang dikumpulkan

mencakup berbagai jenis data yang berhubungan dengan penempatan dan

perlindungan TKI beserta indikator-indikatornya dengan teknik analisis kualitatif.

Kata kunci : Mekanisme, pelayanan, penempatan, perlindungan, TKI.

ABSTRAC

In the course of time, opportunity and limited government and demand for reform

is felt very need to involve third parties in the implementation of the placement

and protection of migrant workers abroad through partnerships with private

institutions, as this part of the whole and are an integral part in addressing the

problem of unemployment in the country. Private sector involvement through a

strict licensing requirements and regulated in Law Number 39 year 2003 is

expected to accelerate the process of organizing workers in overseas placement.

Institute for Indonesian Manpower Placement Service (BP2TKI) Surabaya as

government agencies that carry out the duties and function in the field of

placement services and the protection of migrant workers abroad as a place to

study, research sample Jember Regency and Lamongan. This researches is

qualitative research. The data sources are selected in a purposive and snowball

sampling. Data collected in this study consisted of primary and secondary.

Primary data was conducted through a survey using questionnaires given to

informants that officials within the BP2TKI Surabaya, PT Angkasapura I Juanda,

insurance consortium, local recruitment agency, community leaders , TKI

candidate and former secondary TKI. Data collected include various types of data

relating to migrant workers and their placement and protection indicators with

qualitative analysis techniques.

Keyword : Mechanism, service, placement, protection, their status

PANDAHULUAN

Implikasi sebuah perjalanan panjang di Indonesia dari pemerintahan orde

lama, orde baru serta di era reformasi masih menyisakan persoalan yang terkait

dengan kemiskinan, ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah, diskriminasi

kekuasaan, sentralistik, pendapatan dan kesejahteraan tidak merata, ketidak

adilan, munculnya gejolak sosial yang sulit diredam, dll. Selain persoalan tersebut

yang tidak kalah pentingnya di Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) adalah

masalah ketenagakerjaan, dimana persoalan pengangguran terus bertambah tanpa

ada pengendalian, kompetensi rendah (PHK), upah buruh yang tidak terbayarkan,

penindasan terhadap tenaga kerja, peraturan yang kurang menghargai hak-hak

buruh, yang semuanya berdampak terhadap pendapatan rendah yang pada

gilirannya akan menambah jumlah kemiskinan meningkat.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sangat kompleks, maka

pemerintah melalui berbagai upaya dengan menggunakan kekuasaan dan

kewenangan dalam mengatur, mengawasi dan menjalankan roda pemerintahan

untuk mencapai kesejahteraan warganya dengan menggunakan birokrasi yang ada.

Menurut Weber dalam (Syamsiar, 2003) bahwa adanya pembagian tugas, hirarki

kewenangan dan spesialisasi, hubungan dalam organisasi, administrasi didasarkan

pada dokumen tertulis yang ini semua merupakan diri sebuah birokrasi. Sejalan

dengan teori yang dikembangkan oleh Max Weber tersebut relefan dengan

perjalanan panjang pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan prosedur

atau mekanisme pelayanan dalam negeri.

Salah satu persoalan yang krusial dan perlu penanganan serius adalah

masalah pengangguran. Besarnya jumlahnya pengangguran di berbagai negara

sangat bervariasi, berdasarkan data Map of world unemployment rates based on

CIA factbook pada tahun 2006 bahwa negara-negara Vietnam mempunyai

tingkatan pengangguran sebesar 2,00 %, Thailand 2,10%, Kuwait 2,20%,

Malaysia 3,50%, Brunai Darusalam 4,00% sedangkan di Indonesia mencapai

12,50% dari jumlah penduduk dari setiap negara, namun di beberapa negara

seperti Afganistan dan Nepal rata-rata mencapai 42,00% dari jumlah penduduk

yang ada.

Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia jika dibandingkan dengan

negara-negara tetangga lebih disebabkan karena lemahnya perencanaan tenaga

kerja, terbatasnya kesempatan kerja dalam negeri, rendahnya sumberdaya

manusia, tidak adanya kesesuaian antara pendidikan formal dan kesempatan kerja

yang ada, produktifitas tenaga kerja yang berdampak terhadap pendapatan rendah,

pemutusan hubungan kerja (PHK) serta ketidaksiapan dalam menghadapi

globalisasi di bidang ketenagakerjaan. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah

untuk mengatasi pengangguran melalui Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik Indonesia (Depnakertrans RI) menetapkan program: (1)

Program Daerah (AKAD) serta Antar Kerja Antar Negara (AKAN). (2)

Mendorong terciptanya usaha baru melalui pembinaan dan pengembangan

wiraswasta, mendorong masuknya investasi. Nampaknya upaya yang dilakukan

Depnakertrans RI melalui program penempatan tenaga kerja dalam negeri belum

mampu mengatasi pengangguran secara signifikan. Oleh karena itu maka

penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri

merupakan katup pengaman dalam mengatasi masalah pengangguran dalam

negeri. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui program penempatan dan

perlindungan TKI ke luar negeri, semestinya seluruh struktur organisasi yang ada

mulai dari pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta para PPTKIS dan

steakholder harus berorientasi pada pelayanan organisasi yang ada diperlukan

strategi dalam melakukan mobilisasi sumberdaya kearah yang baik. Seperti

terungkap oleh Martinusen (1997;214) bahwa dalam memberikan pelayanan yang

baik diperlukan standarisasi, ukuran yang jelas yang didalamnya terdapat fungsi

dan tanggung jawab yang pada gilirannya pada pemberian layanan yang efektif

dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang matang

dengan segala pertimbangannya maka, penelitian menetapkan bahwa jenis

penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian di Balai Pelayanan Penempatan

Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Surabaya, meliputi wilayah Kabupaten Jember

dan Kabupaten Lamongan. Sumber data dipilih secara purposive dan bersifat

snowball sampling, penentuan sampel sumber daya data, sampel sumber data I

dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang

diteliti, sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan

penelitian dalam melakukan pengumpulan data.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan

skunder, sedangkan pengumpulan data primer dilakukan melalui survey dengan

menggunakan quesioner, dengan teknik analisa kualitatif. Informasi awal dan

informan kunci dipilih secara purposive sampiling penelitian informan ini di

dasarkan atas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia

memberikan data yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah

penelitian ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Kepala

BP2TKI Surabaya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Jember

dan Lamongan, Pejabat di Lingkungan BP2TKI Surabaya, PPTKIS sebagai mitra

kerja.

Sedangkan informan selanjutnya diminta kepada informan awal untuk

menunjukkan informan lain yang dapat memberikan informan dan data yang

berkaitan dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri hingga data

terkumpul sesuai dengan penelitian luar negeri hingga data terkumpul sesuai

dengan peneliti harapkan. Disamping juga melakukan wawancara dengan

narasumber-narasumber lain untuk memperoleh sumber informasi lainnya yang

berkaitan untuk digunakan sebagai instrument vertikal keabsahan atau validitas

data dengan menggunakan teknik triagulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dalam ini masih banyak

persoalan dalam implementasi dan cara pandang pemerintah sebagai regulator

kewenangan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh pelaksana Tenaga Kerja

Swasta (PPTKIS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, namun kenyataannya belum

memenuhi harapan masyarakat yang memerlukan kemudahan pelayanan yang

efektif, efisien dan ekonomis.

Kekhawatiran tersebut sangat mungkin mengingat sejak diberlakukannya

otonomi daerah sebagai implikasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang

memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan propinsi sesuai

dengan pasal 13 dan 14 utamanya bidang ketenagakerjaan. Dimana dalam

penyelenggaraan kegiatan dimaksud pemerintah kabupaten/kota menyiapkan

calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri berdasarkan

permintaan lowongan kerja (job order) dari masing-masing negara tujuan yang

dilakukan oleh PPTKIS.

Kenyataannya job order yang telah dimiliki oleh setiap PPTKIS yang

mempunyai kegiatan di Provinsi Jawa Timur belum dapat terpenuhi, hal ini

disebabkan karena kompetensi yang dimiliki oleh calon tenaga kerja kurang

memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan. Dalam konteks penelitian ini akan

difokuskan pada kasus-kasus dan isu-isu potensial yang ada di lapangan : (1)

regulasi penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, (2) mekanisme

pelayanan: perjanjian kerjasama dan job order, surat ijin pengarahan, pendaftaran

dan seleksi, kesehatan, pelatihan dan uji kompetensi, paspor, dana pembinaan,

visa kerja, pembekalan akhir pemberangkatan ke negara tujuan (3) Standarisasi:

izin operasional kantor cabang PPTKIS, rekomendasi rencana kebutuhan calon

TKI, pembekalan akhir pemberangkatan dan counter TKI dan pemberangkatan ke

negara tujuan (4) koordinasi pelayanan TKI di Jawa Timur (5) perlindungan TKI

meliputi tentang pelindaungan pra pemberangkatan, perlindungan di negara tujuan

serta perlindungan purna penempatan (6) output/putcome penempatan dan

perlindungan TKI meliputi jumlah penempatan TKI, daerah asal TKI, pengiriman

uang sarta peningkatan pengetahuan dan budaya TKI.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri . Peningkatan

migran ke luar negeri merupakan salah saru respons terhadapat masalah

ketenagakerjaan di dalam negeri yang tidak terselesaikan, jumlah kesempatan

kerja terbatas disertai dengan tekanan ekonomi yang semakin berat mendorong

penduduk tinggi apapun resiko yang harus ditanggung. Namun secara risiko

bahwa persoalan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke

luar negeri dapar dikelompokkan menjadi 3 tahapan : diantaranya pra

penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.1) Pra Penempatan:

persoalan yang sering muncul di daerah asal (dalam negeri) akibat kurangnya

informasi yang jelas bag calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga

dimanfaatkan oleh taikong (calo) untuk memberikan informasi yang kadang

berdampak buruk bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bersangkutan,

demikian juga berkaitan dengan seleksi, manipulasi umur, status, biaya, pelatihan,

pengurus fisa kerja, permintaan kerja, fiskal dalam rangka pemberangkatan yang

tidak jelas kapan waktunya sehingga sering terjadi keresahan bagi calon Tenaga

Kerja Indonesia.2) Masa Penempatan: Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia Swasta (PPTKIS) yang telah menempatkan TKI di berbagai perusahaan

di luar negeri sering mengalami kesulitan informasi akibat, kekurangan paham

terhadap hak dan kewajiban TKI, serta majikan sering mengekplositasi terhadap

TKI utamannya berkaitan dengan upah, kesehatan maupun asuransi serta

dokumen lainnya sehingga menjadikan TKI kurang bedaya, hal ini diperaparah

dengan kurang perhatiannya terhadap perlindungan TKI di luar negeri bagi atase

perubahan yang ada di setiap negara. Demikian juga berkaitan dengan upah yang

diperoleh tidak semua TKI memahami terhadap proses transfer uang sebagai hasil

kerja selama di negara tujuan, sehingga sering dimanfaatkan oleh orang lain.3)

Purna Penempatan: Hasil yang diperoleh selama di negara tujuan pada umumnya

untuk kepentingan konsumsi semata seperti pembuatan rumah atau sepeda motor,

sedangkan yang dimanfaatkan untuk kepentingan produktif sangat jarang,

sehingga tidak menutup kemungkinan 3-4 bulan kedepan mengingat tidak lagi ada

yang diharapkan, maka yang bersangkutan akan kembali mendaftar untuk bekerja

di luar negeri. Demikian juga kurang perhatian pemerintah terhadap purna

penempatan TKI, apa yang dihasilkan untuk apa dan bagaimana setelah kembali

di daerah asal.

Untuk mempercepat perwujudtan hal tersebut, Depertemen Tenaga Kerja

dan Transmigrasi yang membidangi masalah pengangguran dalam negeri,

mempunyai tugas dan kewajiban mengatur, membina, melaksanakan dan

mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindaungan TKI ke luar negeri,

seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 pasal 10

bahwa pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri dapat dilakukan oleh 2

lembaga, yaitu pemerintah sendiri dan swasta, Pertama, pemerintah, pada

dasarnya mengatur, membina serta mengawasi jalannya penyelenaggaraan

penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, juga dapat melaksanakan

sendiri tergantung pada perjanjian kerjasama Bilateral antara kedua negara, seperti

yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang, Taiwan dan

Korea. Selaian itu dalam perkembangannnya Departemen Tenaga Kerja dan

Trandmigrasi mempunyai anak perusahaan sebagai implikasi kebijakan di bidang

penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri berupa Perseroan Terbatas (PT)

Bijak yang mempunyai tugas sebagai pelaksana penempatan dan perlindungan

TKI di luar negeri utamannya Taiwan dan Korea, Keberadaan PT. Bijak tersebut

diharapkan mampu memberikan solusi dan implikasi terhadap penerapan Good

Corporate Governance (GCG). Jika perusahaan pemerintah yang dibangun dalam

implikasinya dapat menunjukkan kebaikan dengan prinsip-prinsip dasar Good

Corporate Governance. Menurut Khairandy (2007; h.74) mencakup 5 bidang

utama yaitu: (1) hak pemegangan saham (the treatment of shareholder) (3)

peranan stakeholder dalam corporate governance,(4) pengungkapan dan

transparansi (disclosure dan transparency), (5) tanggung jawab direksi dan

komisaris (the resposibility of the board) terhadap perusahaan, pemegang saham

dan pihak-pihak yang berkepentingan, maka sangat dimungkingkan peminat

modal asing akan masuk ke dalam pasar modal suat negara. Dalam perjalanan

waktu, kesempatan dan keterbatasan pemerintah serta tuntutan reformasi dirasa

sangat perlu melibatkan pihak ke tiga dalam pelaksanaan penempatan dan

perlindungan TKI di luar negeri melalui kemitraan dengan lembaga swasta

sebagai bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dalam mengatasi masalah

pengangguran dalam negeri. Keterlibatan swasta melalui persyaratan da perijinan

yang ketat diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 diharapkan

mampu mempercepat proses penyelenggaraan penempatan badan hukum yang

telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk memberikan pelayanan

penempatan TKI di luar negeri. Kedua, Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia Swasta (PPTKIS) merupakan badan hukum yang telah memperoleh izin

tertulis dari pemerintah untuk memberikan pelayanan penempatan TKI di luar

negeri. Menurut data Depnakertrans RI (2007) bahwa Palaksanaan Penempatan

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang terdaftar dan mendapatkan ijin

dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejumlah 464 perusahaan yang

tersebar di seluruh Indonesia dengan mayoritas berdomisili di Jakarta dan

sekitarnya. Berdasarkan data dari Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia tahun 2007 bahwa di Propinsi Jawa Timur terdapat sejumlah 66

perusahaan yang bersetatus kantor pusat dan 79 berstatus kantor cabang.

Peran Provinsi Jawa Timur dalam Penempatan dan Perlindungan TKI.

Peran pemerintahan dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar

negeri selalu melibatkan pihak-pihak lain dalam mencapai keseimbangan dalam

keitraan. Pada dasarnya prinsip yang harus dikembangkan adalah prnsip jangan

menyalahgunakan kewenangan. Menyalahgunakan kewenangan. Kondisi ini

sangat penting dari keuda pihak sebagai pelaku kemitraan, sehingga tidak ada

yang dirugikan. Sejalan dengan kebutuhan yang semakin mendesak serta

lemahnya pengawasan terhadap jalannya kemitraan, sering terjadi PPTKIS

mengambil langkas lintas yang seharusnya tidak harus dilakukan oleh PTKIS,

konsidi seperti ini akan berdampak terhadap perlindungan TKI.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dapat dicermati dalam rangka

proses pemerikasaan kesehatan yang dilakukan oleh leboratorium medical

kerjasama dengan PPTKIS ini, maka perumusan minor dapat diajukan sebagai

berikut: 1) Dalam proses pemerikaan kesehatan yang dilakukan oleh laboratorium

medical kerjasama dengan PPTKIS PT. Primadya Pratama Pandukarya telah

dilaksanakan sesuai dengan permintaan pengguna tenaga kerja, namun dalam

pelaksanaannya kurang maksimal mengingat sering ada data kurang transparan

sehingga berdampak pada kelulusaj bagi calon TKI. 2) Adanya kepercayaan yang

diberikan pihak pengguna tenaga kerja di negara tujuan, nempakknya sering

dimanfaatkan oleh PPTKIS dengan laboratorium medical untuk memberikan

kemudahan bagi calon TKI. Dengan demikian proses pemerikasaan kesehatan

yang dilakukan oleh laboratorium medical dan PPTKIS PT. Primadya Sjahtera

Pandukarya menunjukkan kurang netral dan kurang pengawasan dari pihak Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, sehingga dalam pelayanan

yang diberikan selama ini menunjukkan adanya ketidakpuasan bagi palanggan.

Rovinsi Jawa Timur selama ini scara kuantitas merupakan provinsi

terbesar di tanah air yang memberikan kontribusi penempatan TKI di luar negeri,

keberadaan ini nampaknya terus meningkat sejalan dengan kurang terpenuhinnya

kesempatan kerja dalam negeri khususnya Jawa Timur yang memberikan nilai

lebih untuk kebutuhan hidup masyarakat. Seiring dengan hal tersebut keterlibatan

eksekutif dan legeslatif dalam bentuk kemitraan telah terjalin, dengan adanya

perhatian DPRD terhadap penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri,

merupakan bagian terpenting dalam pemaknaan kemitraan. Adanya beberapa

momen penting yang diikuti dan keterlibatan secara langusng untuk mengetahui

keadaan TKI diluar negeri menjadi sebuah perhatian legeslatif terhadap bentuk

kemitraan.

Penempatan TKI Provinsi Jawa Timur ke bergabagai negara merujuk pada

keputusan pemerintah pusat dalam upaya memangun bilateral bidang

ketenagakerjaan khusunya penempatan tenaga kerja yang semakin berkualitas dan

profesional ke berbagai negara di Eropa, Afrika dan Asia Pasifik falam rangka :

(1) Mengatasi pengangguran dalam negeri, (2) Hak untuk bekerja di luar negeri

dan (3) Sebagai dampak ekonomi gloobal dan regional

Pemaknaan terhadap pengaruh besar kecilnya peren tentang hak dan

wewenang pemerintahan daerah, selama dekade pemerintahan daerah di

Indonesia, telah memberikan wacana yang memberikan pengaruh terhadap

hubungan kemitraan wacana antara badan legeslatif daerah dengan badan

eksekutif daerah.

Dari uraian diatasm menunjukkan bahwa kemitraan yang dibangun oleh

pemerintahan Provinsi Jawa Timur terhadap program penempatan TKI di luar

negeri secara umum telah berjalan, senada dengan hal tersebut hendaknya perlu

adanya kesamaan pandangan dalam menyikapi dan kebijakan yang di ambil untuk

memperbaiki citra TKI asal Jawa Timur di luar negeri.

Balai pelayanan penempatan TKI Surabaya secara terus menerus dengan

mitra kerjanya berusaha secara terkoordinasiuntuk meningkatkan kuantitas dan

kualitas secara terus menerus mengarah pada penempatan TKI formal yang

membutuhkan permintaan kerja ( job order) dengan jenis jabatan yang lebih

menjanjikan dan profesional dengan imbalan gaji yang lebih baik dan

bermartabat.

Peluang pasar diluar negeri menjadi alternatif pilihan sehubungan dengan

nilai rupiah yang di harapkan dapat lebih menjajanjikan di banding dengan negara

negara tetangga, namun demikian persyaratan job order yang diminta

memerlukan midle kompetention yang memerlukan penjaringan yang ketat,

persyaratan serta biaya yang lebih besar. Sedangksn untuk pengembangan

penempatan TKI di berbagai negara telah di lakukan MoU pemerintah Republik

Indonesia dengan Australia di Canberra Kams pada tangal 4 Juni 2008 dan

Jordania dilaksanakan di Denpasar Bali tanggal 28 Juni 2008.

Program penempatan TKI di luar negeri memerlukan terobosan baru dan

kebijakan belateral yang mempunyai kepentingan sama, di satu sisi akan

menempatkan TKI sesuai dengan job order dan sisi lain akan menerima TKI

sebagai kebutuhan di negara tujuan. Dalam kontek ini seharusnya kedua negara

mempunyai kepentingan sama dalam mengimplementasi dari sebuah program ini.

Namun nempaknya negara pegnirim dalam hai ini pemerintnah Indonesia selaly

dimarjinalkan jika terjadi perselisihan antara TKI dan majikan dimana mereka

bekerja. Penempatan TKI semala ini masih menjadi pilihan dan sebagai

penyumbang devisa negara yang tidak sedikit nilainnya. Kontribusi semcam ini

menjadi bagian penting untuk dijadikan rujukan dalam upaya mengatasi

pengangguran dan kemiskinan yang semakin hari semakin tambah akibat

pertumubuhan penduduk yang belum terkendali sehingga secara alamiah akan

berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang besar.

Pemerintahan Provinsi Jawa Timur melalui Balai Pelayanan Penempatan

TKI (BP2TKI) Surabaya sebagai Unit Pelaksanaan Teknis dalam meningkat

kualitas dan kuantitas penempatan TKI ke luar negeri merupakan bagian utuh

pembangunan regional di bidang ketenagakerjaan yang tidak terpisahkan.

Penempatan TKI keputusan pemerintah pusat dalam upaya membangunan

bilateral bisang ketenagakerjaan khususnya penempatan tenaga kerja yang

semakin berkualitas dan profeisonal ke berbagai negara Afrika dan Asia Pasifik

dalam rangka : (1) Mengatasi pengangguran dalam negeri, (2) Hak untuk bekerja

di luar negeri dan (3) Sebagai dampak ekonomi global dan regional.

Mekanisme Pelayanan TKI. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia (BP2TKI) sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Tenaga Kerja

Provinsi Jawa Timur secara teknis mengikuti kebijakan pemerintah pusat untuk

melaksanakan program strategis penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri

, dengan menjalankan perannya: (1) menetapkan mekanisme pelayanan, (2)

standarisasi, (3) koordinasi pelayanan TKI (4) Perlindungan TKI.

Pemerintahan dalam hal ini Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia (BP2TKI) Surabaya dalam mengemban tugas dan fungsi di dasarkan

atas perda (35) tahun 2000 tentang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.

Balai Pelayanan Penempatan TKI Surabaya yang dilakukan selama ini

pelaksanaan tugas secara teknis mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI maupun peraturan sebelumnya

yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan. Sedangkan pelaksanaan tugas pelayanan TKI yang diberikan

BP2TKI Surabaya tidak secara langsung dengan calon TKI yang akan

diberangkatkan, namun dilakukan PPTKIS sebagai mitra kerja dalam rangka

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Perjanjian Kerjasama dan Permintaan Kerja. Dari hasil penelitian

menunjukkan bahwa pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

(PPTKIS) dalam pelaksanaan tugas didasarkan atas mekanisme yang tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan perlindungan

TKI di luar negeri maupun Permenakertrans RI No.Per.18/MEN/IX/2007 tentang

pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pelaksamaan

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS) dari Mentri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi RI, maka PPTKIS mencari peluang sebagai bentuk kerja

dengan agen di luar negeri yang pada gilirannya akan mendapat permintaan kerja

(job order) yang diketahui oleh atase tenaga kerja yang merupakan perwakilan

pemerintah Indonesia di negara teresebut. Bahwa dalam p engurusan permintaan

kerja di luar negeri menurut APJATI Jawa Timur rata-rata menghabiskan waktu 7

s/d 12 hari bahkan lebih, hal ini lebih disebabkan karena pihak PPTKIS sangat

tergantung pada para agen tenaga kerja yang selama ini para mejikan atau

perusahaan telah memberikan kepercayaan terhadap agen-agen sebagai benruk

mitra kerjanya dalam membutuhkan tenaga kerja berdasarkan permintaan atau ada

kebijakan khusus pemerintah sehingga permintaan job order tidak dikeluarkan.

Sejalan dengan itu, PPTKIS karena sudah mempunyai hubungan baik

dengan agen di luar negeri, sering kali PPTKIS menyerahkan sepenuhnya kepada

agen-agen tersebut dengan perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing,

sedangkan pihak atase tenaga kerja yang merupakan perwakilan pemerintah

Indonesia di negara tersebut umumnya langsung menyetujui dengan mekanisme

pelayanan yang ada. Adanya permintaan kerja yang didalamnya memuat tentang

hak dan kewajiban yang menyangkut gaji yang diberikan, kontrak kerja, uang

lembur, kesehatan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan atau kompetensi

yang diminta, bentuk-bentuk kesejahteraan lainnya seperti tempat pemondokan,

asrama, transportasi dan jangka waktu job order yang di berikan, sehingga job

order tersebut di berikan waktu dan jika di mungkinkan di perpanjang satu kali

dengan alasan rasional.

Menurut hasil penelitian ini dari berbagai pihak terutama PPTKIS sebagai

pelaku langsung yang mengadakan komunikasi dalam bentuk mitra kerja bahwa

semua pengurusan dokumen di maksud hampir dipastikan semuanya

menggunakan biaya dan penetapan harga apalagi dengan pihak pihak mitra kerja

yang selama ini menekuni bisnisnya yang semata mata tidak lagi hanya

kepentingan sosial namun lebih pada privet. Kajian tersebut di perkuat bahwa

adanya permintaan kerja pada tenaga kerja formal ini menggambarkan bahwa

permintaan tenaga kerja internasional merupakan peluang baru seperti di kawasan

Asia pasifik( Australia, Jepang, Makkau, Korea Selatan), Timur Tengah: (Qatar,

Kuait, Yordania, Uni Emirat Arab) Sedangkan Amerika dan Eropa ( Yunani,

Siprus,. Belanda Spanyol, Belanda, Italia, Kanada, Amerika).

Sedangkan jika memperhatikan pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor

39 tahun 2004 bahwa penempatan TKI diluar negeri di arahkan pada jabatan yang

tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan, (2)

Dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi

manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan

tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional. Dalam keadaan

terdesak dan tidak terbekali skill yang memadai, maka mereka tidak mempunyai

pilihan banyak atau mau tidak mau mereka disalurkan ke sktor informal (rumah

tangga). Jumlah presentase tenaga kerja yang masuk sektor informal mencapai

75% sedangkan 25% sisanya bekerja pada sektor formal. Untuk memperbaiki citra

dan harga diri bangsa maka sejak tahun 2006 Depnakertrans telah

memaksimalkan berbagai upaya untuk membalik maksimalkan berbagai upaya

unutk membalik presentase 75% formal dan 25% informal dengan cara

mengoptimalkan Balai Latihan Kerja di daerah dan tingginya permintaan tenaga

kerja formal dari Qatar, Kuwait, dan Abu Dhabi dan negara maju dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan atran yang menguatkan terhadap

pelaksanaan kergiatan proses permintaan kerja di luar negeri, maka perumusan

proposisi minor dapat diajukan sebagai berikut: “Adanya proses permintaan kerja

(job order) di luar negeri, bahwa Pelaksanaan Penempatan TKI swasta

mempunyai mitra kerja luar negeri akan banyak menghabiskan biaya dan waktu

yang harus ditanggung oleh PPTKIS”. Berdasarkan uraian tersebut, maka proses

permintaan kerja yang dilakukan oleh pelaksanaan penempatan kerja yang

dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta yang bermitra kerja dengan

agen-agen di luar negeri cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri tnapa

memperhatikan kepentingan publik terutama TKI di Jawa Timur yang akan

bekerja di luar negeri.

Surat Izin Oengerahan dan Perekrutan. Pelaksanaan penempatan TKI swasta

yang selama ini dilakukan setelah mendapatkan permintaan kerja dari negara

tujuan sesuai dengan kompetensi dan persyaratan yang ditentukan, maka PPTKIS

dapat mengajukan permohonan ke Departmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI,

namun kenyataan yang dialami PPTKIS dalam pengurusan (SIP) perekrutan calon

TKI telah terjadi dua lisme pengurus di Departemen RI dan Badan Nasional

penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang masing-masing

menggunakan pedoman yang ada.

Dalam kaitannya dengan pengurusan adanya tarik ulur kepentingan

diantara dua lembaga pemerintah, justru membingungkan bagi pihak PPTKIS

sendiri, banyaknya PPTKIS yang protes terhadap kebijakan terkait dengan

pengurus SIP ini nampakknya terus berkepanjangan. Berdasarkan informasi dari

PPTKS yang membuka kantor cabang di Kabupaten Jember yang menempatkan

TKI ke Malaysia beranggapan bahwa saat ini justru dalam pengurusan dokumen

cabang membingungkan, dimana Depnakertrans RI dengan aturannya yang ada

berhak untuk mengeluarkan surat ijin pengerahan, sedangkan BP2TKI juga dapat

mengeluarkan surat ijin prngerahan. Kondisi seperti ini jelas dapat

membingungkan pengerahan. Kondisi seperti ini jelas membingungkan bagi

PPTKIS. Jika SIP tersebut dikeluarkan langsung PPTKIS dapat merekrut calon

TKI sesuai dengan wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja atau yang membidangi

masalah ketenagakerjaan, namun jika SIP tersebut dikeluarkan oleh BP2TKI pusat

harus mendapatkan rekomendasi perekrutan dari BP2TKI Surabaya. Jika ini terus

terjadi, nampak yang dihasilkan selain sewaktu semakin panjang dan biaya

semakin membengkak yang berdampak terhadap calon TKI.

Berdasarkan Permenakertrans RI. No.Per.18/MEN/IX/2007 tentang

pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dalam pasal 3 ayat

(1) pengerahan (SIP) maka PPTKIS dapat mengajukan permohonan tertulis

dengan melampirkan: (1) copy perjanjian kerjasama penempatan TKI antara

PPTKIS dengan pengguna/mitra kerja PPTKIS, (2) surat permintaan TKI dari

pengguna (job order/employment order / demand latter / wakalah), (3) rancangan

perjanjian kerja dan (2) rancangan perjanjian penempatan TKI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dua kepentingan lembaga

pemerintah pusat untuk mempertahankan eksistensi dari kebijakan tersebut

sampai penelitian ini berlangsung masih berjalan sendiri-sendiri, sedangkan pihak

PPTKIS sebagai lembaga swasta yang harus mendapatkan layanan dirugikan baik

dari sisi waktu dan biaya. Sedangkan pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 25 tentang

stanfar pelayanan harus bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terjangkau dan

dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapai. Namun

kenyataan tidak demikian banyak waktu yang sia-sia untuk menunggu proses

penyelesaian, hal ini disebabkan pejabat yang berhak untuk menerbitkan Surat Ijin

Pengerahan (SIP) tidak ada di tempat, demikian waktu penyelesaian tidak jelas,

mekanisme selalu berubah, biaya tidak, sehingga pihak yang dilayani merasa

dirugikan. Dalam standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh BNP2TKI

tahun 2008 bahwa pengurusan SIP sangat ceppat sehingga bilangan hari tidak

tercantumkan, sedangkan biaya juga demikian namun itu semua hingga samapai

saat ini masih sulit untuk dilaksanakan, seperti yang disampaikan oleh salah

seorang petugas PPTKIS dari Jawa Timur yang sedang mengurus SIP si

BNP2TKI dalampengurus Surat Ijin Pengarahan (SIP) memang dalam ketentuan

harus dilaksanakan dengan cepat, murah, tnapa masalah serta dapat

dipertanggungjawabkan, namun kenyatan yang kami alami tidak demikian, masih

ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi walaupun tidak tertera dalam aturan,

sedangkan persyaratan dalam pengurusan SIP seringkali menjadi kendala antara

lain dokumen kurang lengkap tetapi namanya PPTKIS maunya dapat diselesaikan

dengan jalan.

Adanya perubahan pertautan dan kebijakan nampakknya juga menjadi

kendala bagi setiap organisasi terutama terkaid dengan mekanisme pemepatan dan

perlindungan TKI di luar negeri, namun pada dasarnya sebuah perusahaan swasta

akan enggan menerima terhadap perubahan kebijakan yang selalu berubah-ubah

berdampak terhadap perjalanan sebuah perusahaan. Menurut Poerwanto (2008;

h.113) bahwa pada umunya organisasi enggan terhadap perubahan terkait dengan

kebijakan pemerintah, tidak semua pihak dalam organisasi dapar menerima

perubahan. Oleh karna itu maka dengan adanya sikapp dualisme dalam pengurus

SIP ini juga berdampak terhadap proses-proses berikutnya yang sering menjadi

kendala dan persepsi di lapangan yang pada ujung-ujungnya tidak ada kepastian

TKI kapan harus diberangkatkan.

Dalam proses pengurusan Surat Ijin Pengarahan (SIP) dalam rangka

perekrutan calon TKI sesuai dengan rancangan perekrutan TKI masih terdapat

dualisme lembaga yang mengeluarkan surat ijin pengeraan, sehingga menghambat

PPTKIS dalam melakukan perekrutan calon TKI. Pejabat terkait dengan penerbit

surat ijin pengerahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurang melihat

kepentingan lebih besar, namun hanya mempertahankan argumentasi kebijakan

yang sementara ini masih menjadi payung hukum. Dari hasil anlaisis tersebut

maka dalam pengurusan surat ijin analisis terbuka calon TKI dapat tergantung

akibat lemanya koordinasi yang dilakukan Depnakertrans RI dan BNP2TKI.

Pendaftaran dan Seleksi. Pendaftaran dan seleksi yang dilakukan PPTKIS di

dasarkan atas permintaan kerja dari luar negeri yang ditindaklanjuti dengan surat

izin pengerahan dari Departeman Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI maupun dari

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Kegiatan

pendaftaran dan seleksi yang dilakukan bersama Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi atau dinas yang membidangi ketenagakerjaan merupakan sebuah

peroses yang harus dilakasnakan. Pendaftaran maupun rekrutmen merupakan

suatu proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan

dalam dan oleh suatu oerganisasi, dengan demikian dapat dilakukan bahwa hasil

rekrutmen adalah sejumlah pencari kerja yang akan mengikut seleksi sesuai

dengan lowongan yang tersedia. Berdasarkan Permenakertrans RI No. PER-

18/MEN/IX/2007 pasal 7 ayat (1) bahwa untuk melaksanakan perekrutan PPTKIS

harus menunjukkan SIP asli atau copy yang telah dilegalisir, surat oengantar

rekrut dna rancangan perjanjian penempatan yang telah didaftarkan pada

BNP2TKI kepada pejabat yang berwenang di instansi kabupaten/kota. (2)

perekrutan calon TKI oleh PPTKIS dilakukan bersama-sama petugas instansi

kabupaten/kota.

Menurut Ananta (1996) meningkatkan informasi dan peningkatan jaringan

transpoertasi dari Indonesia ke Malaysia atau negara lain akan mempermudah

pekerja migran international (TKI) untuk mencari pasar pekerja yang lebih

menarik. Untuk itu, maka sebelunya melakukan perekrutan hendaknya

penyebarluasan informasi tentang penempatan dan mekanisme TKI ke luar negeri

harus disebarkan malalui jaringan yang ada. Perekrutan dilakukan sosialisasi

dengan mendasarkan pada permintaan kerja (job order) dari pengguna tenaga

kerja dari luar negeri, dengan memberikan beberapa pengertian yang harus

dikomunikasikan serta disebarluaskan kepada masyarakat khusunya calon TKI

meliputi tentang gaji, waktu kerja, waktu istirahat \, cuti, lembur, jaminan

perlindungan, fasilitas lain yang diperoleh.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan tim Depnakertrans RI

menyebutkan bahwa beberapa persoalan yang melilit terkaid dengan perekrutan,

antara lain: penempatan TKI ke luar negeri terlalu birokratis, biaya tinggi,

tergantung pada agen swasta (PPTKIS), di tingkat lokal sangat tergantung pada

calon yang tidak bertanggung jawab penuh terhadap calon TKI, jumlah pilihan

para agensi dibatasi pleh besarnya deposit yang dikeluarkan oleh agensi, asuransi

memang diwajibkan namun pilihannya sangat terbatas serta kurang berperannya

serika pekerja dan LSM. Demikian juga mempertimbangkan Undang-Undang

Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja

di dalam negeri dan penempatannya penempatan tenaga di luar negeri. Dalam

melakukan bahwa pengguna tenaga kerja dapat melakukan perekrutan langsung

maupun melalui agen-agen yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, sehingga

dengan demikian setiap calon TKI berhak untuk mendapatkan dan layanan

terhadap perekrutan dan seleksi dalam penempatan TKI di luar negeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekrutan dan seleksi yang

dilakukan oleh PPTKIS di Kabupaten Jember sangat tergantung pada petugas

lapangan atau sponsor dari PPTKIS itu sendiri atau pihak-pihak lain sebagai

pengumpul calon TKI, sehingga PPTKIS pada umumnya hanya memberikan

legitimasi terhadap petugas lapangan untuk melakukan perekrutan. Pemerintaha

daerah mempunyai peran yang kuat dan aktif dalam menentukan masa depan

perekonomian di wilayahnya. Jika pernyataan tersebut disimak dengan seksama,

maka para eksekutif kabupaten/kota mempunyai peran penting mempunysi peran

penting dalam menggerakkan semua komponen yang secara bersama-sama untuk

menggerakkan perekonomian berbasis kerakyatan.

Namun kenyataan berbeda bahwa Kabupaten Lamongan, dalam rangka

perekrutan dan seleksi salama penelitian berlangsung belum pernah dikatemukan

dalam pelaksanaannya di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga

tidak terjadi mekanisme antar kerja antar negara. Berdasarkan informas pejabat di

kantor tersebut bahwa selama ini hampir tidak ada PPTKIS melapor dan merekrut

calon TKI berdasarkan Surat Rekomendasi perekrutan dari Balai Pelayanan

Penempatan TKI Surabaya dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

TKI.

Berdasarkan informasi dari berbagai pihak termasuk stakeholder di

Kabupaten Lamongan bahwa animo calon TKI yang berangkat ke luar negeri pada

dasarnya jumlahnya banyak dan terukti berhasil, seperti yang diungkapkan bahwa

di daerah kabupaten Lamongan berdasarkan data dari BP2TKI jumlah TKI yang

bekerja di luar negeri cukup signifikan bahkan termasuk 10 besar daerah potensi

penempatan TKI ke luar negeri, namun sayangnya tidak diproses malalui Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terbatasnya jumlah personil yang

membidangi kerenagakerjaan khusunya yang menangani pendaftaran dan seleksi

TKI sehingga tidak tertangani dengan baik bahkan bersifat pasif, ada

kemungkinan calon TKI asalh kabupaten Lamongan diberangkatkan dari luar

melalui jaringan atau petuga lapangan yang lebih dipercaya.

Jika mencermati uraian tersebut, nampak sangat jelas bahwa karena

ketidak tahuan mekanisme antar kerja antar negara serta adanya perubahan dan

mutasi pejabat di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang

sacara struktural bahwa pananganan program penempatan TKI ke luar negeri

tidak menjadi prioritas pembangunan, sehingga urusan TKI termasuk yang kurang

mendapat perintah dari pemerintah Kabupaten Lamongan.

Mengingat adanya kemudahan transportasi, komunikasi dan informasi

yang merupakan bentuk jaringan yang salama ini berkembang di tengah-tengah

masyarakat, maka secara individual calon TKI dapat berangkat melalui jalur lain

sesuai dengan jarngan yang telah terbentuk dan dipercaya oleh masyarakat.

Menurut Ananta (1996) bahwa peningkatan informasi danjaringan informasi dari

Indonesia ke Malaysia atau negara lain akan mempermudah pekerja migran

internasional (TKI) untuk mencari pasar kerja yang lebih baik bahkan jauh dari

tempat tingalnya.

Berdasarkan hasil penelitian para ahli dan analisis temuan, maka diketahui

bahwa; 1) proses perekrutan dan seleksi calon TKI yang akan bekerja di luar

negeri dilakukan oleh PPTKIS atas permintaan kerja, namun dalam

pelaksanaannya PPTKIS sangat tergantung petugas lapangan yang selama ini

mempunyai andil yang besar terhadap perekrutan TKI, sedangkan Dinas yang

membidangi ketenagakerjaan cenderung labih pasif untuk melakukan kegiatan

prekrutan dan seleksi.2) Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

(PPTKIS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat kurang aktif dan

koordinasi dalam memberikan sosialisasi serta pengawasan, sehingga yang terjadi

momentum ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab

dampaknya calon TKI dirugikan dalam proses perekrutan dan seleksi.

Sehingga uraian tersebut di atas, nampak jelasnya bahwa terapat lemahnya

koordinasi antar pemerintah dan pihak swasta dalam pelayanan melalui proses

perekrutan dan seleksi ini sehingga kurang mendapatkan calon TKI yang benar-

benar sesuai dengan permintaan kerja yang berdampak keuntungan atau sponsor

tersebut telah mendapatkan keuntungan atau fee dari PPTKIS yang besarnya

berfariasi.

Pemeriksaan Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan (mendcal cek up) yang

dilakukan PPTKIS didasarkan atas permintaan pengguna tenaga kerja yang

seluruh biaya ditanggung oleh pencari kerja atau calon TKI yang akan

diberangkatkan. Pada Umumnya calon TKI yang telah lulus seleksi tidak otomatis

dapat diberangkatkan ke negara tujuan, tetapi masih melaui tahapan-tahapan yang

harus diikuti oleh calon TKI. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa

PT. Primadaya yang berada di Kabupaten Jember melaksanakan pemeriksaan

kesehatan bagi calon TKI dilakukan setelah seluruh dokumen administrasi

lengkap dan tidak ada masalah seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijin orang

tua atau keluarga, sedangkan yang sudah menikah harus seijin istri atau suami

yang diketahui oleh kepada desa dan lulus seleksi berdasarkan tes yang

diselenggarakan tim yang terdiri dari PPTKIS, Disnakertrans maupun dari pihak

pengguna tenaga kerja.

Sedangkan tes kesehatan biayanya berfariasi tergantung pada jumlah

fariabel yang diminta oleh pengguna tenaga kerja, hal ini terlihat bahwa TKI yang

akan diberangkatkan ke Malaysia tes kesehatannya berbeda dengan TKI yang

akan diberangkatkan ke Hongkong, Korea, maupun Taiwan, sejumlah fariabel

yang diminta ini mengakibatkan besarnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan

oleh calon TKI. Pada umumnya PPTKIS tidak mau menanggung resiko, sehingga

setiap TKI yang akan masuk pendidikan terlebih dahulu harus lulus tes kesehatan,

administrasi dan tidakk bermasalah, sehingga untuk mengikuti program pelatihan

selama 5-6 bulan yang berasa di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) tidak

mengalami kesulitan yang bersifat non teknis.

Pelaksanaan program pelatihan yang dilakukan selama 5-6 bulan itu

seluruhnya untuk sementara waktu ditanggulangi oleh PPTKIS yang akan

memberangkatkan, baru kemudian setelah calon TKI dapat bekerja di luar negeri

gajinya akan dipotong sesuai dengan kesepakatan yaitu berkisar 4-5 bulan

.Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan selama ini oleh PPTKIS PT. Primadya

Pratama Prandukarya ini selalu bekerjasama dengan laboratorium medical yang

ditunjuk dan mendapat rekomendasi dari pengguna tenaga kerja di negara tujuan,

sedangkan pada umumnya tidak menggunakan fasilitas pemerintah baik rumah

sakit maupun laboratorium medical pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari netralitas dan falit data hasil laboratorium yang sangat menentukan

langkah-langkah selanjutnya.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini antara lain; 1). Pelaksanaan Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam melakukan kegiatan harus mendapatkan

: Surat Izin Pelaksanaan Penempatan TKI (SIPPTKI), mitra kerja/agen di luar

negeri, job order, Surat Izin Pengerahan (SIP), untuk mendapatkan SIP maka

PPTKIS harus memiliki : (1) perjanjian kerjasama penempatan, (2) surat

permintaan TKI dari pengguna, (3) rancangan perjanjian penempatan dan (4)

rancangan perjanjian kerja, 2). Balai Pelayanan Penempatan TKI Surabaya telah

melaksanakan UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI

dan luar negeri, namun implikasinya bahwa penempatan dan perlindungan TKI

tidak selalu dilakukan oleh pemerintah, namun implikasinya bahwa penempatan

dan pelindungan TKI tidak selalu dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan

daerah berada pada kewenangan regulasi terkait dengan program penempatan dan

perlindungan TKI berorientasi pada keuntungan semata baik pada tataran

keuntungan material / sosial yang semuannya menjadikan keuntungan bagi setiap

PPTKIS di wilayah kerja Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur penelitian, PT. Rineka Cipta; Jakarta

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. 2008, Standar Pelayanan

Penempatan TKI, BNP2TKI; Jakarta

BPS dan Bappeda. 2007, Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan,

Lamongan, BPS Kabupaten

__________. 2008. Lamongan Dalam Angka, lamongan, BPS dan Bappeda

Kabupaten Lamongan,

Bappeda Kabupaten Jember dan BPS Kabupaten Jember, Kabupaten Jember

Dalam Angka, Jembar, BPS Kabupaten Jember dan Bappekab. Jember

Hamid, Edy Suandi dan Sobirin Malian, (et.al). 2004. memperkokoh Otonomi

Daerah, UII Press; Yogyakarta

Irewati, awani. 2003, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap masalah TKI

Ilegal di – Negara Negara ASEAN, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI;

Jakarta

Mantra, Ida Bagus., 1998. Langkah-Langkah Penelitan Survey Usulan Penelitian

dan Laporan Penelitian, Fak. Geografi UGM; Yogyakarta..

Mantra, Ida Bagoes, Kasto dan Yeremias T. Keban. 1998. Migrasi Tenaga Kerja

Indonesia ke Malaysia; Isu Kemanusiaan dan Masalah Kebijakan (Kasus

Di NTT, NTB, dan Bawean, Jawa Timur). PPK-Universitas Gadjah Mada;

Yogyakarta Muluk, M.R.K, 2007. Desentralisasi Pemerintahan & Daerah,

Bayumedia Publishing, Malang.

Manca, W, 2003, Etnografi Disain enelitian Kualitatif dan Manajemen

Pendidikan ; Penerbit Wineke Media, Malang

Ratnawati. Tri. 2006. “ Desentralisasi Dalam Konsep dan Implementasinya di

Indonesia di Masa Transisi Kasus UU No.22/1999 tentang Pemerintahan

Daerah” dalam Abdul Gaffar Karim (ed.) Persoalan Otonomi Daerah,

Pustaka Pelajar (73-105); Yogyakarta

Rewansyah, Asmawi. 2005. Seminar Nasional SDM Dalam Prespektif Reformasi

Birokrasi, program pasca Sarjana Unair; Surabaya

______________. 2008. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance,

CV. Yusaintana Prima: Jakarta

Riggs, W Fred. 1996. Administrasi negara-negara berkembang Teori Masyarakat

Prismatis. PT. Raja Grafindo Persada untuk Yayasan Solidaritas Gadjah

Mada; Jakarta

Rusli , Said. 1993. Pengantar Ilmu Kependudukan. LP3ES: Jakarta

Said M, Mas’ud. Birokrasi di Negara Birokrasi, Malang; Universitas

Muhammadiyah Malang

Singarimbun, Masri dan HonLLD. 1996. pendduk dan perubahan, pustaka pelajar

: Yogyakarta

Sukamdi. 2004. “Memahami Masalah Kepandudukan di Indonesia Pasca Orde

Baru” dalam Faturochman, Bambang Wicaksono, Setiadi, Syahbudin Latief.

Dinamika Kependudukan dan Kebijakan UGM : Yogyakarta (55-97)

Sulistyani, Teguh Ambar 2004. Kemitraan dan model-model Penberdayaan ,

Gava Media ; Yogyakarta

Sinambela, Lijan Poltak. 2007, Reformasi Pelayanan Publik, PT. Bumi Aksara;

Jakarta

Sumartono, 2007. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (edisi khusus), vol.9 No.1,

Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA Unibraw; Malang

Sulardi, 2005. “Implementasi Kebijakan Perekrutan dan Seleksi Calon Pegawai

Negeri Sipil Daerah Di Era Otonomi Daerah”. Disertai S3 FIA Universitas

Brawijaya (tidak diterbitkan).

Smith, Brian C. 1985. Decantralization: the territorial demension of the state.

Gorge Allen& Unwin; London.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2007, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif,

Pustaka Pelajar; Yogyakarta

Sedarmayanti, 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam

Rangka Otonomi Daerah, cetakan 1, CV. Mandar Maju; Bandung

Surjoo. Agus, 2007 Paradigma, Model Pendekatan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. Lembaga Penerbit

Bayumedia Publishing FIA-Universitas Brawijaya, Malang.

Titus, J.Milan 1995 Migrasi Antar Daerah di Indonesia (Seri Terjemahan;

No.12), Pusat Penelitian Kepndudukan Universitas Gadjah Mad:

Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

Keputusan Gubernur nomor 41 tahun 2001 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provonsi Jawa Timur.

Permanakertrans RI No.PER.18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan

dan Perlindungan TKI di luar negeri

Permanakertrans RI No.PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan

dan Perlindungan TKI di luar negeri

Permanakertrans RI No.PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan

dan Perlindungan TKI di luar negeri

Permanakertrans RI No.PER.200/MEN/IX/2008 tentang Penunjukan pejabat

penerbitan Surat Izin Pengarahan (SIP)

Permenakertrans RI No. PER. 201/MEN/IX/2008 tentang Penunjukan pejabat

penerbitan persetujuan penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan

perusahaan sendiri.