MEI 2017 · 2017-06-05 · 3 Hasil Perhitungan Shift-Share Maluku Utara (dalam miliar rupiah) 23 4 Variabel yang digunakan dalam menentukan level kompetitif dari pada ... Grafik 6.2

MEI

2017

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada:

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi:

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara

Jalan Yos Sudarso No. 1, 97711, Ternate, Maluku Utara

Telepon: 0921 – 3121217 / 3121219

Faksimili: 0921 – 3124017

Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]

KATA PENGANTAR

Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran. Pelaksanaan tugas pokok tersebut ditujukan untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah.

Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di

daerah merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan

sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah.

Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter,

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara berperan memberikan masukan

dengan menyusun dan menerbitkan suatu produk yaitu Kajian Ekonomi Regional yang pokok

bahasannya terdiri atas Perkembangan Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja

Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara dan Prospek Ekonomi. Kajian ini

diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan

kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi

bagi penentu kebijakan di daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa

kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan

kritik dan saran serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini

menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami

sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih.

Ternate, 23 Mei 2017 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI MALUKU UTARA

Dwi Tugas Waluyanto Kepala Perwakilan

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR GRAFIK v INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA ix RINGKASAN EKSEKUTIF xi BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH 1 1.1 Kondisi Umum 2 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 3 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran 9 BOKS Potensi dan Daya Saing Industri Perikanan Maluku Utara dalam

Menghadapi MEA 19

A. Peta Potensi dan Daya Saing Perikanan 19 B. Tantangan dan Posisi dalam Global Value Chain (GVC) 27 C. Dampak Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 29 BAB II KEUANGAN PEMERINTAH 33 2.1 Struktur APBD 34 2.2 Realisasi Pendapatan APBD 36 2.3 Realisasi Belanja APBD 38 2.4 Rekening Pemerintah 40 BAB III INFLASI DAERAH 43 3.1 Perkembangan Inflasi Triwulan I 2017 44 3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan 48 3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara 50 BAB IV ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH 53 4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga 54 4.2 Asesmen Sektor Korporasi 59 4.3 Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan) 62 4.4 Pengembangan Akses Keuangan 68 BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 69 5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 70 5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai 72 BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 75 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan 76 6.2 Tingkat Kesejahteraan Daerah 78 BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN 81 7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 82 7.2 Outlook Inflasi Daerah 85

iv

DAFTAR TABEL

1

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan 4

BOKS

1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku Utara

20

2 Produksi Perikanan Tangkap 21

3 Hasil Perhitungan Shift-Share Maluku Utara (dalam miliar rupiah) 23

4 Variabel yang digunakan dalam menentukan level kompetitif dari pada perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara

25

5 Ekspansi Bisnis Perusahaan Perikanan di Provinsi Maluku Utara 26

6 Persepsi Perusahaan terhadap Dampak MEA 30

7 Strategi untuk Menghadapi MEA 31

2

Tabel 2.1 APBD Maluku Utara 2017 34

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I 2017

38

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan IV 2016

40

3

Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas 44

4

Tabel 4.1 Alokasi Pendapatan Masyarakat per Kategori berdasarkan Penggunaan 57

Tabel 4.2 Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai 58

Tabel 4.3 Kondisi Likuiditas Korporasi 60

5

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara 71

Tabel 5.2 Perkembangan Cek BG Kosong di Maluku Utara 72

6

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara Agustus (ribu jiwa) 77

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Wilayah Sulampua 79

DAFTAR GAMBAR

Boks 1 Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 22

DAFTAR GRAFIK

1 Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan I 2017 4 Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga 5 Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Konsumsi Lokasi Proyek 5 Grafik 1.4 Perkembangan Indeks Keadaan Ekonomi Saat Ini 6 Grafik 1.5 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Triwulan 7

Grafik 1.6 Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri 8 Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri 8 Grafik 1.8 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri 8 Grafik 1.9 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri 8 Grafik 1.10 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara 9 Grafik 1.11 Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara 9 Grafik 1.12 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan I 2017 10 Grafik 1.13 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran 10 Grafik 1.14 Struktur PDRB Sisi Penawaran 12 Grafik 1.15 Jumlah Tangkapan Ikan 13 Grafik 1.16 Perkembangan NTP Perikanan 13 Grafik 1.17 Indeks Pendapatan Rumah Tangga 14 Grafik 1.18 Tingkat Konsumsi Komoditi Makanan dan Non Makanan 14 Grafik 1.19 Saldo Bersih Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Sektor Industri

Pengolahan

16 Grafik 1.20 Perkembangan Ekspor Maluku Utara 17 Grafik 1.21 Perkembangan APBD Provinsi Maluku Utara sisi Pendapatan 17 2 Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2016 dan 2017 35 Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2016 dan 2017 35 Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan 36 Grafik 2.4 Perbandingan Persentase Realisasi Pendapatan APBD Tahun

2016 dan Tahun 2017

37 Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan 38 Grafik 2.6 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja APBD Tahun 2016 dan

Tahun 2017

39 Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam

miliar rupiah)

41

3 Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional 44 Grafik 3.2 Disagregasi Inflasi Maluku Utara 45 Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Rokok (yoy) 46 Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Tarif Listrik (yoy) 46 Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Angkutan Laut dan Udara 46 Grafik 3.6 Perkembangan Biaya Sandang 47 Grafik 3.7 Perkembangan Harga Makanan Jadi, Ikan Diawetkan, dan Bahan

Makanan Lainnya

47 Grafik 3.8 Perkembangan Harga Ikan Cakalang dan Ikan Ekor Kuning 47 Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate 49

vi

Grafik 3.10 Perkembangan Harga Tarif Listrik 49 Grafik 3.11 Perkembangan Harga Cakalang/Sisik dan Cakalang Asap 49

4 Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara 54

Grafik 4.2 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara 55 Grafik 4.3 Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan

Mendatang

55 Grafik 4.4 Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di

Maluku Utara

55 Grafik 4.5 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara 56 Grafik 4.6 Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku

Utara

56 Grafik 4.7 Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara 56

Grafik 4.8 Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan 58

Grafik 4.9 Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi 59

Grafik 4.10 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan 60

Grafik 4.11 NPL Kredit Korporasi 61

Grafik 4.12 NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur 61

Grafik 4.13 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) 62

Grafik 4.14 Perkembangan DPK (miliar rupiah) 63

Grafik 4.15 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) 64

Grafik 4.16 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara 65

Grafik 4.17 Perkembangan NPL Perbankan di Malut 65

Grafik 4.18 Perkembangan Perbankan Syariah 66

Grafik 4.19 Perkembangan BPR/BPRS (juta rupiah) 67

5

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara 70

Grafik 5.2 Perkembangan Kliring di Maluku Utara 72

Grafik 5.3 Perkembangan Jumlah Agen LKD di Maluku Utara 73

6

Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara 76 Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama di Maluku

Utara (ribu jiwa)

77 Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara 78 Grafik 6.4 NTP per Subsektor di Maluku Utara 78 Grafik 6.5 Perbandingan Gini Ratio Nasional 80 Grafik 6.6 Tingkat Kemiskinan Maluku Utara 80 7

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya 82

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN

PROVINSI MALUKU UTARA

A. Inflasi dan PDRB

Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy

Indeks Harga Konsumen (Kota Ternate) 127,64 128,46 129,78 130,27 130,72

Laju Inflasi Tahunan (yoy %) 5,45 3,87 4,05 1,91 2,41

PDRB - harga konstan (juta Rp) 5176,39 5,17 5340,98 5,72 5478,46 5,61 5560,49 6,54 5566,50 7,54

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1190,82 1,09 1233,92 2,97 1265,61 5,40 1252,22 7,65 1266,50 6,36

Pertambangan dan Penggalian 489,14 -4,27 484,06 -9,85 519,82 0,95 530,49 7,60 545,80 11,58

Industri Pengolahan 301,81 9,88 304,86 10,61 334,22 23,04 320,59 17,11 346,10 14,67

Pengadaan Listrik dan Gas 5,70 31,98 6,11 29,90 5,73 24,99 5,81 3,29 5,90 3,54

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 4,76 7,17 4,97 8,63 4,90 4,48 5,01 3,09 5,10 7,04

Konstruksi 347,98 12,71 353,17 9,70 357,28 4,26 378,02 6,03 371,80 6,85

Perdagangan Besar dan Eceran, dan

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 944,43 6,30 971,30 6,89 1003,57 7,29 997,15 7,61 1012,00 7,15

Transportasi dan Pergudangan 297,15 7,79 308,53 7,59 321,31 9,90 322,72 10,07 325,60 9,57

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 24,57 16,59 24,17 11,34 24,92 14,12 25,46 9,12 26,60 8,24

Informasi dan Komunikasi 236,08 9,25 235,42 7,44 245,85 9,60 246,75 8,30 248,40 5,22

Jasa Keuangan dan Asuransi 161,29 10,25 167,68 19,82 166,77 10,96 175,84 11,21 167,80 4,04

Real Estate 6,33 9,68 6,40 9,76 6,52 8,05 6,60 4,97 6,80 7,35

Jasa Perusahaan 17,99 8,18 18,22 8,32 18,75 8,43 18,78 5,17 18,90 5,09

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib 813,85 7,02 878,41 10,89 846,75 -1,79 914,57 -1,01 864,20 6,19

Jasa Pendidikan 179,37 8,35 182,20 6,58 191,07 4,38 193,34 3,31 190,20 6,04

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 110,55 5,22 116,45 8,80 119,23 5,62 120,67 5,12 118,50 7,19

Jasa lainnya 44,56 11,35 45,12 10,47 46,16 8,55 46,47 7,13 46,30 3,91

Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) 6,90 436,85 0,15 -94,75 13,26 223,60 14,82 405,78 31,51 356,83

Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) 11,31 331,42 0,01 -99,83 19,16 132,72 15,59 179,39 27,89 146,55

Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) 69,91 235,93 64,33 540,20 71,79 2259,48 34,95 25,70 11,13 -84,07

Volume Impor Nonmigas (ribu ton) 109,52 671,84 54,87 2306,36 164,69 889,10 57,93 34,22 16,87 -84,60

INDIKATOR2016 2017

B. Perbankan

C. Sistem Pembayaran


PERBANKAN (berdasarkan lokasi bank)

Bank Umum:

Total Aset (Rp miliar) 8078,51 13,70 8252,50 10,92 8224,07 6,41 8461,06 4,20 8452,56 4,63

DPK (Rp miliar) 6501,46 13,20 6511,80 4,42 6248,34 -4,20 6306,79 1,24 6346,12 -2,39

- Tabungan 3425,44 14,13 3570,97 16,20 3531,98 4,75 3774,69 0,87 3569,27 4,20

- Giro 1671,90 12,55 1555,70 -15,30 1383,65 -19,09 989,57 -19,07 1323,88 -20,82

- Deposito 1404,12 11,76 1385,14 4,41 1332,71 -7,48 1542,53 21,99 1452,96 3,48

Kredit (Rp miliar) 5833,12 12,11 6094,95 12,29 6197,49 12,19 6405,98 12,67 6687,33 14,64

- Modal Kerja 1493,41 8,97 1614,79 10,81 1652,11 13,69 1663,31 12,91 1737,46 16,34

- Konsumsi 3867,20 14,77 4003,24 14,32 4074,35 13,02 4286,91 14,68 4467,70 15,53

- Investasi 472,50 2,09 476,91 1,69 471,03 1,11 455,77 -3,97 482,17 2,05

LDR 89,72 93,60 99,19 101,57 105,38

Kredit UMKM (Rp miliar) 1599,55 12,03 1714,24 12,80 1744,43 11,54 1751,19 8,47 1742,49 8,94

Kredit Mikro (Rp miliar) 463,05 30,27 496,82 34,04 494,31 32,86 491,42 17,65 883,49 90,80

Kredit Kecil (Rp miliar) 788,71 8,29 826,18 8,38 847,24 6,16 872,92 9,96 376,74 -52,23

Kredit Menengah (Rp miliar) 347,78 1,11 391,22 1,15 402,88 2,31 386,85 -4,00 358,29 3,02

NPL 1,91 1,86 1,97 1,66 1,77

INDIKATOR2016 2017


SISTEM PEMBAYARAN

Inflow (Rp miliar) 351,77 5,96 187,12 15,66 486,62 25,38 237,28 90,39 307,28 -12,65

Outflow (Rp miliar) 160,92 -23,30 895,74 74,55 456,47 -45,11 737,04 -12,51 248,19 54,23

Volume Kliring (lembar) 5.190 1,15 5.160 0,58 4.676 -0,89 4.879 -4,93 4.722 -9,02

Nominal Kliring (Rp miliar) 260,46 13,07 246,12 3,99 244,49 3,05 245,41 -7,45 234,92 -9,81

Cek/BG Kosong (lembar) 23 -25,81 36 33,33 32 14,29 44 41,94 40 73,91

INDIKATOR2016 2017

xi

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Ekonomi Maluku Utara pada triwulan I 2017 meningkat dibandingkan triwulan

IV 2016. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 7,54% (yoy) lebih tinggi

dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,54% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi

pertumbuhan ekonomi triwulan I 2017 terutama didorong oleh membaiknya tingkat konsumsi

yang berasal dari dana pemerintah. Dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan sektor

pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor administrasi pemerintahan menjadi motor utama

penggerak pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2017.

Memasuki triwulan II 2017, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara diperkirakan

melambat menjadi 6,2% – 6,6% (yoy). Dari sisi penawaran, perlambatan kinerja sektor

industri pengolahan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan menjadi penyebab utamanya.

Adapun perekonomian Maluku Utara pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada

kisaran 6,6% - 7,0% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas.

Boks Daya Saing Perikanan

Potensi perikanan di Maluku Utara sudah terkenal sejak lama, hal ini dapat dilihat

dari banyaknya nelayan yang berasal dari luar Provinsi Maluku Utara, misalnya: nelayan

Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Pulau Jawa, bahkan ada yang dari Filipina yang

menangkap hasil laut di provinsi ini. Namun, secara umum, daya saing perusahan

perikanan di Provinsi Maluku Utara masih rendah untuk keseluruhan aspek (market

share, profit, penggunaan teknologi, kualitas produk, pelayanan setelah penjualan, pendidikan

manajer, kesinambungan bahan baku, fasilitas pendukung di lokasi perusahaan, dan pekerja

profesional). Aspek kualitas produk dan pelayanan setelah penjualan merupakan dua aspek

yang memiliki nilai daya saing yang tinggi.

Keuangan Pemerintah

Pada triwulan I 2017, realisasi pendapatan pemerintah tumbuh 1,23% (yoy)

dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh nilai realisasi

PAD yang mengalami peningkatan cukup signifikan.

xii

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, terjadi penurunan realisasi belanja APBD

triwulan I 2017 yang hanya terealisasi sebesar 12,01%, dibanding periode yang sama

tahun sebelumnya yang mampu mencapai 13,10%. Kendati demikian, nominal belanja

triwulan I 2017 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Inflasi Daerah

Inflasi Maluku Utara yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate pada triwulan I 2017

tercatat sebesar 2,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada triwulan IV 2016

sebesar 1,91% (yoy). Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, pencapaian

inflasi tercatat lebih rendah. Pada triwulan I 2016, inflasi tercatat sebesar 5,45% (yoy), jauh

lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan I 2017. Tekanan inflasi diperkirakan meningkat pada akhir triwulan berjalan. Pola musiman

cuaca yang diakibatkan oleh La Nina sedikit banyak akan mempengaruhi pasokan bahan

pangan. Selain itu, adanya bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri yang terjadi pada triwulan

II 2017 akan meningkatkan permintaan masyarakat. Dengan demikian, inflasi hingga akhir

triwulan II 2017 diperkirakan berada pada kisaran 3,50% - 3,90% (yoy).

Analisis Stabilitas Keuangan Daerah

Meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh melambat, ketahanan sektor rumah tangga

masih dalam level yang terjaga. Namun terdapa indikasi penurunan pendapatan masyarakat

sehingga menyebabkan pengurangan alokasi untuk tabungan. Adapun untuk Risiko kredit

dari sektor rumah tangga tercatat pada level yang rendah walaupun tidak sebaik kinerja

triwulan sebelumnya. Kinerja NPL pada sektor tersebut tercatat sebesar 0,64% lebih

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,47%.

Sementara itu, stabilitas keuangan sektor korporasi masih tetap terjaga di tengah

melambatnya sektor UMKM. Risiko kredit sektor korporasi menunjukan penurunan kinerja

baik UMKM maupun non-UMKM namun masih dalam batas wajar. Namun demikian, terdapat

perbaikan kinerja di sektor perbankan syariah yang didorong oleh penambahan asset dan

pertumbuhan giro yang cukup signifikan. NPL sektor korporasi tercatat mengalami

penurunan dari 4,06% menjadi 4,35%.

xiii

Perkembangan Sistem Pembayaran

Dari sisi sistem pembayaran tunai, aliran uang kartal pada triwulan I 2017 di Maluku

Utara menunjukkan net-inflow (uang yang masuk lebih besar daripada jumlah uang yang

keluar dari khasanah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara). Pada

triwulan I 2017, aliran uang masuk (inflow) tercatat sebesar Rp307,28 miliar, sementara aliran

uang keluar (outflow) sebesar Rp248,19 miliar sehingga menghasilkan net-inflow sebesar

Rp59,10 miliar. Sementara itu, fasilitas kliring pada periode triwulan I 2017 tercatat

mengalami kontraksi 9,81% (yoy).

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku Utara terindikasi mengalami

peningkatan. Seiring perbaikan kondisi ekonomi Maluku Utara, penyerapan tenaga kerja juga

mengalami perbaikan. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya TPAK Februari 2017

menjadi 69,48%, dibanding periode Februari 2016 yang hanya sebesar 67,83%.

Pada triwulan laporan, juga tercatat bahwa NTP Maluku Utara lebih tinggi

daripada NTP Nasional, meski mengalami penurunan dibanding dengan NTP triwulan

sebelumnya. Namun demikian, NTP Maluku Utara masih terjaga di angka lebih besar dari

100, sehingga meskipun mengalami koreksi, kesejahteraan petani di Maluku Utara masih

terjaga.

Prospek Perekonomian

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan III 2017 diperkirakan tumbuh

meningkat dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 6,9% - 7,3% (yoy) dengan

kecenderungan bias ke bawah. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih akan

menjadi penggerak utama ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan mendatang, diikuti

oleh realisasi konsumsi pemerintah yang juga akan semakin meningkat. Sementara itu,

perbaikan produksi sektor meningkatnya produksi nikel yang disertai dengan rencana

relaksasi UU Minerba yang telah diimplementasi pada triwulan II 2017. Hal ini diperkirakan

akan berdampak pada meningkatnya ekspor baik antar daerah maupun luar negeri. Dengan

memperhatikan perkembangan terkini dan faktor-faktor risiko, diperkirakan

perekonomian Maluku Utara pada tahun 2017 akan tumbuh pada kisaran 6,6% - 7,0%

(yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada tahun 2016.

xiv

Tekanan inflasi kota Ternate pada triwulan III 2017 diperkirakan akan mengalami

peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan. Tren peningkatan harga minyak dunia

yang tengah berlangsung, ditengarai akan mendorong adanya penyesuian lanjutan terhadap

harga BBM di Indonesia. Pertamina dan Pemerintah akan melaksanakan evaluasi harga BBM

setiap tiga bulan sekali, dan diperkirakan evaluasi selanjutnya akan dilaksanakan pada

triwulan III 2017 mendatang. Dengan memperhatikan risiko-risiko tersebut, inflasi pada

triwulan III 2017 diperkirakan berada pada kisaran 3,6% - 4,0%. (yoy).

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan I 2017 tumbuh sebesar 7,54% (yoy),

terakselerasi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang

sebesar 6,54% (yoy). Akselerasi pertumbuhan Maluku Utara dari sisi permintaan

terutama didorong oleh konsumsi yang berasal dari dana pemerintah.

Sementara pada triwulan II 2017, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara diperkirakan

hanya sebesar 6,6% (yoy), melambat dibanding triwulan I 2017. Perlambatan

ditengarai disebabkan oleh realisasi belanja pemerintah yang terhambat, yang

kemudian akan memberikan dampak ke melambatnya pertumbuhan beberapa

sektor antara lain sektor konstruksi, sektor jasa keuangan, serta administrasi

pemerintahan.

Pertumbuhan yoy

Triwulan I 2017

7,54%

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

“Perekonomian Maluku Utara Tumbuh

Meningkat”

Pertumbuhan qtq

Triwulan I 2017

0,11%

2

1.1 Kondisi Umum

Ekonomi Maluku Utara pada triwulan I 2017 meningkat dibandingkan triwulan IV

2016. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 7,54% (yoy) lebih

tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,54% (yoy). Dari sisi permintaan,

akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2017 terutama didorong oleh membaiknya tingkat

konsumsi yang berasal dari dana pemerintah.

Dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan sektor pertambangan, sektor konstruksi,

dan sektor administrasi pemerintahan menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi

pada triwulan I 2017. Pada sektor pertambangan, dengan bertambahnya satu smelter

pengolahan nikel yang beroperasi di Maluku Utara dan rencana relaksasi UU Minerba,

khususnya terkait pemberian izin terbatas ekspor mineral mentah, mendorong perusahaan-

perusahaan tambang untuk meningkatkan target produksinya di triwulan I 2017. Berdasarkan

informasi dari hasil liaison, salah satu perusahaan tambang di Malut meningkatkan target

produksinya dari 1,6 juta ton/tahun menjadi hampir 10 juta ton/tahun. Sementara, pada sektor

konstruksi, pembangunan smelter di Pulau Obi yang terus berlangsung dan pembukaan akses

jalan baru di Pulau Halmahera, mendorong pertumbuhan pada sektor ini. Selanjutnya,

penyaluran dana BOS dan meningkatnya belanja rutin pemerintah daerah memberikan andil

yang cukup signifikan terhadap peningkatan pada sektor administrasi pemerintahan.

Memasuki triwulan II 2017, perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan tumbuh lebih

lambat dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara diperkirakan

akan tumbuh pada kisaran 6,2% - 6,6% (yoy). Dari sisi penawaran, perlambatan kinerja sektor

industri pengolahan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan menjadi penyebab utamanya.

Cuaca yang masih tak menentu, memberikan pengaruh terhadap perlambatan produksi industri

makanan dan minuman yang sangat mendominasi sektor industri pengolahan Maluku Utara.

Selain itu, tertundanya realisasi proyek pemerintah berdampak pada melambatnya

pertumbuhan sektor konstruksi. Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan konsumsi

masyarakat dan konsumsi pemerintah diperkirakan menjadi faktor penghambat akselerasi

pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2017.

Di tengah tingginya pertumbuhan yang berlangsung, sampai dengan triwulan IV 2017,

Maluku Utara masih memiliki potensi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya.

Diberikannya izin ekspor nikel mentah, mulai beroperasinya dua pabrik smelter, peningkatan

rencana proyek pemerintah pusat di Maluku Utara, dan tren perbaikan perdagangan antar

3

daerah diperkirakan menjadi pendorong utama akselerasi pertumbuhan Maluku Utara.

Berdasarkan perkembangan ekonomi tersebut diatas, maka perekonomian Maluku Utara pada

tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,6% - 7,0% (yoy) dengan kecenderungan bias

ke atas.

1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2017 bersumber dari

pertumbuhan ekspor luar negeri yang masih sangat tinggi serta meningkatnya konsumsi

pemerintah daerah Maluku Utara pada triwulan tersebut. Realisasi Konsumsi Pemerintah pada

triwulan I 2017 tercatat tumbuh 10,76% (yoy). Pertumbuhan ini terbilang cukup tinggi mengingat

pada triwulan sebelumnya sektor ini terkontraksi 0,76% (yoy).

Sementara itu, perdagangan luar negeri di Maluku Utara juga menunjukkan kinerja yang

semakin baik. Seiring dengan terus terjaganya produksi pabrik smelter di Maluku Utara, ekspor

Maluku Utara berada pada kondisi baik. Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan pada

triwulan I 2017 ini, namun masih berada di tingkat yang sangat tinggi. Sedangkan, dari sisi

impor luar negeri terjadi kontraksi sebesar 76,70% (yoy). Perbaikan ini secara tidak langsung

mendorong pendapatan masyarakat yang kemudian menjadikan konsumsi masyarakat masih

berada pada tingkat pertumbuhan yang terjaga, yakni 4,50% (yoy).

Sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekspor yang terjaga pada level yang tinggi, ekspor

luar negeri menjadi komponen dengan andil pertumbuhan yang paling besar di triwulan I 2017,

yakni 4,97% (yoy). Diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah yang tercatat 3,12% (yoy).

Kendati melambat dibandingkan triwulan IV-2016, konsumsi rumah tangga memberikan andil

sebesar 2,68% (yoy) dari pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan I 2017.

4

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan

Tw IV 2016 Tw I 2017 Tw IV 2016 Tw I 2017

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4.82 4.50 2.82 2.68

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3.08 6.96 0.04 0.09

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -0.76 10.76 (0.29) 3.12

Pembentukan Modal Tetap Bruto 4.63 4.55 1.35 1.34

Perubahan Inventori -103.34 -111.03 2.66 (1.20)

Ekspor Luar Negeri 309.68 264.99 2.50 4.97

Impor Luar Negeri 20.32 -76.70 1.24 (8.49)

Net Ekspor Antar Daerah 6.58 107.81 (1.30) (11.95)

P D R B 6.54 7.54

KomponenPertumbuhan (%) Andil (%)

Struktur perekonomian Maluku Utara dari sisi permintaan pada triwulan I 2017 masih

didominasi oleh konsumsi, khususnya konsumsi rumah tangga yang mengalami peningkatan

pangsa dari 57,57% menjadi 58.24%. Pangsa terbesar kedua berasal dari konsumsi pemerintah

yang menunjukkan penurunan dari 38,68% menjadi 31,74% dari keseluruhan PDRB Maluku

Utara. Sementara itu pangsa komponen investasi (PMTB) adalah sebesar 27,86%, tidak

banyak berubah dari pangsanya pada triwulan IV-2016 yang sebesar 27,78%. Selanjutnya,

pangsa ekspor luar negeri Maluku Utara meningkat dari 2,77% pada triwulan IV 2016 menjadi

5,68% di triwulan I 2017. Sementara, pangsa impor luar negeri menunjukkan penurunan

pangsa dari 6,36% pada triwulan sebelumnya, menjadi 2,24% pada triwulan I 2017. Lebih jauh

lagi, net impor antar daerah tercatat meningkat pangsanya menjadi 22,35%, yang menjadi

pangsa negatif bagi struktur perekonomian Maluku Utara.

Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan I 2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

5

1.2.1 Konsumsi Masyarakat dan LNPRT

Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2017 tercatat masih cukup tinggi meski

melambat, dari 4,82% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 4,50% (yoy) pada triwulan I 2017.

Sementara itu, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pada

triwulan I 2017 tumbuh 6,96% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar 3,08% (yoy). Dengan kondisi pertumbuhan yang demikian, konsumsi masyarakat

memberikan andil sebesar 2,77% pada pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.

Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah

Tangga

Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Konsumsi Lokasi

Proyek

Konsumsi rumah tangga yang melambat dari triwulan IV 2016 sejalan dengan

menurunnya indeks pendapatan rumah tangga. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Maluku Utara,

pendapatan rumah tangga terkoreksi dari 105,14 pada triwulan sebelumnya, menjadi 93,67

pada triwulan I 2017. Selain itu, berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, Indeks

Keadaan Ekonomi Saat Ini (IKE) pada triwulan I 2017 menunjukkan adanya penurunan dari

117,0 pada triwulan IV 2016 menjadi 114,4 di triwulan I 2017. Pelemahan kondisi ekonomi

masyarakat merupakan dampak dari turunnya indeks penghasilan dari 137,0 di triwulan IV 2016

menjadi 133,3 di triwulan I 2017.

Meski menurun, indeks keadaan ekonomi saat ini pada triwulan I 2017 masih

menunjukkan optimisme masyarakat yang tinggi dengan indeks jauh di atas 100 yakni 114,4.

Hal ini juga sejalan dengan perkembangan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang

pertumbuhannya masih cukup terjaga di tingkat 4,50% (yoy). Terjaganya ekspor pada tingkat

yang tinggi dan juga didorong tumbuhnya beberapa sektor pendukung lain diperkirakan akan

mendorong kegiatan ekonomi di tengah masyarakat ke depannya.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : LBU, diolah

6

Grafik 1.4 Perkembangan Indeks Keadaan Ekonomi Saat Ini

Pada triwulan berjalan, konsumsi masyarakat diperkirakan akan meningkat. Datangnya

bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri di triwulan II 2017 akan mendorong

konsumsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan indeks tendensi konsumen mendatang yang

meningkat menjadi 112,42, didorong oleh optimisme pendapatan mendatang dan rencana

pembelian barang tahan lama yang masing-masing memiliki indeks 115,18 dan 107,58.

1.2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pertumbuhan pada sektor konsumsi pemerintah tercatat mengalami peningkatan

dibanding triwulan sebelumnya. Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 10,76% (yoy) atau

memberikan andil pertumbuhan pada triwulan I 2017 sebesar 3,12% (yoy). Angka ini

menunjukkan pertumbuhan signifikan setelah pada triwulan IV 2016 terkontraksi sebesar 0,76%

(yoy). Terlambatnya pengesahan APBD 2017 di Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta

adanya baseline effect dari tingginya realisasi anggaran pada triwulan I 2016 merupakan faktor

penghambat dalam realisasi anggaran sehingga pertumbuhannya tidak setinggi periode yang

sama di tahun sebelumnya. Namun demikian, lebih cepatnya penyaluran dana perimbangan

dari Pemerintah Pusat serta gencarnya realisasi belanja pada triwulan I 2017, utamanya belanja

operasional dan belanja hibah, menjadi pendorong tingginya realisasi konsumsi pemerintah.

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

7

Pada triwulan berjalan, diperkirakan pertumbuhan konsumsi pemerintah akan melambat.

Kegiatan pemerintah daerah yang cenderung dikurangi selama bulan Ramadhan dan beberapa

waktu setelah Lebaran, ditengarai akan memicu perlambatan tersebut. Akselerasi belanja

pemerintah akan kembali meningkat pada periode triwulan III dan IV 2017.

1.2.3 Kegiatan Ekspor – Impor

Komponen ekspor luar negeri dalam PDRB tercatat masih memiliki pertumbuhan yang

cukup tinggi meskipun mengalami perlambatan. Ekspor luar negeri tercatat sebesar 264,99%

(yoy) pada triwulan I 2017, lebih rendah dibanding triwulan IV 2016 yang tumbuh sebesar

309,68% (yoy). Perlambatan disebabkan oleh produksi ferronickel pada triwulan I 2017 lebih

rendah dibanding periode sebelumnya, sehingga volume ekspor pada triwulan I 2017 ini

berkurang. Namun demikian, pangsa ekspor luar negeri dalam PDRB tercatat semakin

meningkat dari 2,77% menjadi 5,68% pada triwulan I 2017. Hal tersebut menyebabkan

komponen ekspor memiliki andil paling tinggi dalam pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dari

sisi permintaan, yakni 4,97% (yoy).

Di lain sisi, impor luar negeri tercatat terkontraksi sebesar 76,70% (yoy) setelah pada

triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 20,32% (yoy). Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku

Utara, komoditas impor luar negeri masih didominasi oleh barang modal/bahan baku yang

terutama digunakan untuk penyelesaian pembangunan smelter dan pembangkit listrik. Proyek

pembangunan smelter di Pulau Obi, dan pembangunan pembangkit listrik di Pulau Morotai dan

Grafik 1.5 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Triwulan

8

Pulau Halmahera yang sudah memasuki tahap finalisasi menyebabkan terkontraksinya impor

barang modal/bahan baku proyek tersebut.

Grafik 1.6 Perkembangan Volume Ekspor Luar

Negeri

Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Ekspor Luar

Negeri


Grafik 1.8 Perkembangan Volume Impor Luar

Negeri


Grafik 1.9 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri

Ditilik dari sisi perdagangan antar daerah, seiring dengan turunnya produksi sektor

pertanian dan sektor industri pengolahan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang

cenderung meningkat, pertumbuhan impor antar daerah cenderung mengalami peningkatan.

Pada triwulan I 2017 tercatat impor antar provinsi mengalami peningkatan pertumbuhan.

Kondisi yang demikian, menyebabkan secara keseluruhan Maluku Utara tercatat mengalami

net-impor antar daerah. Net-impor tercatat tumbuh 107,81% (yoy) pada triwulan I 2017, setelah

sebelumnya tumbuh 6,58% (yoy) pada triwulan IV 2016.



9

Grafik 1.10 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi

Maluku Utara Grafik 1.11 Perkembangan Impor Antar Provinsi

Maluku Utara

Dengan demikian, neraca perdagangan Maluku Utara secara keseluruhan (antar daerah

dan luar negeri) pada triwulan I 2017 mengalami net-impor sebesar Rp971,76 juta. Secara

tahunan, net-impor mengalami kontraksi sebesar 7,44% (yoy).

Pada triwulan berjalan, net impor diperkirakan semakin melambat, seiring implementasi

relaksasi UU Minerba dan peningkatan produksi smelter yang diperkirakan akan meningkatkan

ekspor Maluku Utara secara cukup signifikan. Selain itu, peningkatan produksi tanaman pangan

lokal dan penguatan kerjasama antar daerah di wilayah Maluku Utara, diperkirakan akan

semakin mengurangi ketergantungan provinsi ini terhadap produk impor dari provinsi lain.

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran

Pada triwulan I 2017, akselerasi pertumbuhan perekonomian Maluku Utara, dari sisi

penawaran, terutama didorong oleh tingginya andil pertumbuhan pada sektor pertanian, sektor

pertambangan, dan sektor perdagangan. Sektor-sektor utama tersebut tercatat mengalami

pertumbuhan yang cukup signifikan, sektor pertanian sebagai sektor dengan pangsa terbesar

tercatat tumbuh 6,36% (yoy) pada triwulan I 2017. Selain itu, peningkatan produksi perusahaan-

perusahaan tambang juga mendorong peningkatan pertumbuhan sektor pertambangan secara

cukup signifikan, yakni menjadi 11,58% (yoy) pada triwulan I 2017. Lebih jauh lagi, sektor

perdagangan menunjukkan kinerja yang baik seiring tumbuhnya konsumsi masyarakat, sektor

ini tumbuh 7,15% (yoy) pada triwulan I 2017.

Sumber : BPS, diolah Sumber : BPS, diolah

10

Grafik 1.12 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan I 2017

Grafik 1.13 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan I 2017 ini terbilang tinggi dibanding

dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan andilnya, pada triwulan I 2017 ini, sektor

pertanian memberikan andil sebesar 1,46% (yoy) pada pertumbuhan ekonomi Maluku Utara

yang tercatat 7,54% (yoy), atau pangsa andilnya sebesar 19,41% dari pertumbuhan Maluku

Utara. Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran memberikan andil kedua terbesar



11

dengan nilai sebesar 1,30% (yoy) atau 17,31% dari total pertumbuhan. Andil terbesar ketiga

diberikan oleh sektor pertambangan yang mulai aktif kembali, yakni sebesar 1,09% (yoy).

Pada sektor pertanian, dominasi sektor ini yang masih besar secara langsung

memberikan dampak terhadap andilnya. Meskipun secara mengalami perlambatan, namun

pertumbuhannya masih cukup tinggi. Pertumbuhan tersebut disumbang oleh terjaganya

produksi rempah-rempah, kakao, dan kopra. Disamping itu, produksi komoditas hortikultura

seperti cabai dan bawang juga masih terjaga hingga masih dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat di Maluku Utara. Sementara pada sektor perdagangan besar dan eceran,

pertumbuhannya juga masih terjaga tinggi. Tingkat konsumsi masyarakat Maluku Utara yang

terus berada pada level yang tinggi dan permintaan terhadap barang-barang baru pada awal

tahun lalu ditengarai yang menyebabkan terjaganya pertumbuhan sektor ini pada tingkat yang

tinggi.

Sementara pada sektor pertambangan, pertumbuhannya juga tercatat cukup signifikan

dan memiliki andil yang jauh lebih tinggi dibanding periode-periode sebelumnya. Hal ini

ditengarai didorong oleh mulai beroperasinya smelter di Pulau Obi dan lokasi lainnya di Maluku

Utara sehingga mampu mendorong naiknya sektor pertambangan yang memiliki multiplier effect

cukup luas di Maluku Utara. Namun demikian, sebagaimana yang terjadi pada saat

implementasi UU Minerba di awal tahun 2014, tidak aktifnya sektor pertambangan

menyebabkan aktivitas ekonomi di Maluku Utara menjadi sedikit menurun. Untuk memitigasi

risiko kerentanan tersebut, pemerintah daerah perlu merancang strategi pembangunan ekonomi

Maluku Utara yang lebih berkesinambungan

Di luar sektor-sektor utama yang memiliki pangsa besar, sektor lain yang juga cukup

berdampak signifikan di Maluku Utara juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Sektor

administrasi pemerintahan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,19% (yoy) pada

triwulan I 2017 setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 1,01% (yoy) akibat permasalahan

fiskal yang terjadi secara nasional. Sektor konstruksi juga tercatat tumbuh semakin tinggi dari

6,03% (yoy) di triwulan IV 2016 menjadi 6,84% (yoy) pada triwulan I 2017, seiring dengan

tingginya kinerja konsumsi pemerintah. Sementara itu, sektor industri pengolahan tumbuh

melambat dari 17,11% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 14,68% (yoy) di triwulan pertama

2017.

Seiring peningkatan promosi pariwisata Maluku Utara dan penetapan Morotai sebagai

10 Destinasi Pariwisata Prioritas, sektor transportasi dan sektor akomodasi dan makanan

12

minuman memiliki potensi untuk terus dioptimalkan pertumbuhannya. Invetasi di sektor ini

tercatat sedang dalam tren meningkat, adanya pembangunan beberapa resort di Pulau Morotai,

Pulau Widi, dan rencana pembukaan beberapa rute penerbangan baru, dapat menjadi pemicu

awal akselerasi sektor ini. Selain itu, sektor industri pengolahan juga perlu untuk terus didorong

melalu promosi-promosi investasi, pada tahun 2016 lalu sudah ada investasi dari untuk pabrik

pengepakan semen, pabrik smelter, dan pabrik pengolahan bijih besi. Pada tahun 2017,

diharapkan adanya promosi investasi yang lebih gencar dan dibarengi dengan peningkatan

efisiensi pengurusan izin investasi akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Maluku

Utara secara lebih baik dan lebih stabil.

Di tengah pembangunan ekonomi yang terus berlangsung di Maluku Utara yang disertai

berbagai fluktuasi pertumbuhan sektoral, secara umum struktur perekonomian Maluku Utara

pada triwulan I 2017 tidak banyak mengalami perubahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan masih mendominasi dengan pangsa sebesar 24,64% dari total PDRB. Disusul oleh

sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa sebesar 17,70% dari total PDRB.

Sementara itu, sektor administrasi pemerintah yang triwulan I 2017 tumbuh signifikan memiliki

pangsa sebesar 15,62%. Sedangkan sektor pertambangan yang menunjukkan pertumbuhan

yang positif selama beberapa triwulan terakhir memiliki pangsa sebesar 9,08%, lebih tinggi dari

triwulan sebelumnya yang hanya 8,72%. Sementara akumulasi dari sektor-sektor lainnya

pangsanya hanya sebesar 32,97% dengan struktur yang juga tidak banyak bergeser.


Grafik 1.14 Struktur PDRB Sisi Penawaran

13

1.3.1 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada triwulan I 2017, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar

6,36% (yoy) sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,65%

(yoy). Perlambatan ini ditengarai didorong oleh masih berlangsungnya efek dari fenomena La

Nina sehingga hasil panen ikan, hortikultura, dan perkebunan rakyat sedikit terganggu. Namun

demikian, secara jumlah masih menunjukkan hasil yang baik sehingga pertumbuhan pada

sektor ini masih terbilang tinggi. Masih tingginya pertumbuhan sektor ini tidak lepas dari

penjadwalan masa tanam yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang menyebabkan masa

panen yang tidak bersamaan di tiap daerah sehingga petani dari masing-masing daerah dapat

menikmati harga yang optimal dan masyarakat mendapat pasokan dan harga yang lebih stabil.

Sumber: PPN Ternate, diolah

Sumber: BPS Maluku Utara

Grafik 1.15 Jumlah Tangkapan Ikan Grafik 1.16 Perkembangan NTP Subsektor

Perikanan

Berdasarkan data PPN Ternate, hasil tangkapan ikan selama triwulan I 2017 masih

menunjukkan perbaikan pasca terkontraksi cukup dalam pertumbuhannya. Pada triwulan I 2017

tercatat hasil tangkapan ikan sebanyak 2.070 ton atau tumbuh 11,93% (yoy), jauh membaik dari

triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar 8,19% (yoy). Sehingga subsektor ini memberikan

sumbangan yang cukup besar pada pertumbuhan sektor pertanian. Selain itu, perkembangan

NTP subsektor Perikanan juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa pendapatan nelayan pada triwulan I 2017 ini mengalami peningkatan,

yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah tangkapan atau meningkatnya harga jual ikan yang

diperoleh.

14

Pada triwulan berjalan, pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan akan cenderung

meningkat. Hal ini seiring dengan keadaan cuaca yang semakin membaik dan mulai memasuki

masa panen menjelang bulan Ramadhan.

1.3.2 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh

sebesar 7,15% (yoy) pada triwulan I 2017, sedikit melambat dari pertumbuhan triwulan

sebelumnya yang mencapai 7,61% (yoy). Berakhirnya periode liburan akhir tahun memberikan

dampak pada perlambatan pertumbuhan sektor ini dibanding periode sebelumnya. Namun

demikian, pola kebiasaan masyarakat untuk memperbaharui perabot rumah tangga dan

beberapa barang rumah tangga dengan barang baru di awal tahun ditengarai menjadi penahan

perlambatan pertumbuhan sektor ini. Di samping itu, adanya peningkatan produksi komoditas

ekspor dari sektor pertambangan juga memacu aktivitas perdagangan sehingga pertumbuhan

di sektor ini tetap terjaga.

Sumber: BPS Maluku Utara, diolah

Sumber: BPS Maluku Utara, diolah

Grafik 1.17 Indeks Pendapatan Rumah Tangga Grafik 1.18 Tingkat Konsumsi Komoditi Makanan

dan Bukan Makanan

Pada triwulan I 2017, pendapatan masyarakat relatif menurun. Hal ini terpantau dari

indeks pendapatan rumah tangga yang tercatat menurun dari 105,14 di triwulan IV 2016

menjadi 93,67 di triwulan I 2017. Meski begitu, tingkat konsumsi rumah tangga tetap

menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari tingkat konsumsi komoditi makanan dan bukan

makan yang meningkat menjadi 112,26 pada triwulan I 2017. Tingginya konsumsi masyarakat

mampu menopang pertumbuhan sektor perdagangan sehingga tetap tinggi pada triwulan I

2017.

15

Sektor perdagangan besar dan eceran, menjadi salah satu sektor yang terus

berkembang di Maluku Utara. Peningkatan pendapatan masyarakat secara umum dan semakin

meningkatnya masyarakat berpendapatan menengah mendorong tumbuhnya pusat-pusat

perbelanjaan baru dan memicu peningkatan penjualan para pelaku usaha di sektor ini. Selain

itu, produktivitas perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, cengkih, dan pala juga masih

terjaga dengan baik, sehingga perdagangan antar wilayah tumbuh dengan baik. Terlebih lagi

sektor pertambangan yang pernah memberikan sumbangsih besar pada ekonomi Maluku Utara

kembali bangkit sehingga konsumsi masyarakat akan semakin tinggi dan mampu mendorong

pertumbuhan sektor perdagangan.

Sektor perdagangan diperkirakan akan meningkat pada triwulan II 2017, seiring dengan

meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Hasil survei konsumen menunjukkan memperkuat perkiraan tersebut, dimana indeks ekspektasi

pengeluaran 3 bulan mendatang tercatat sebesar 155,0, dapat dibilang sangat optimis.

1.3.3 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan pada triwulan I 2017 tumbuh semakin tinggi menjadi sebesar

11,58% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 7,60% (yoy). Pertumbuhan utamanya

didorong oleh peningkatan produksi nikel salah satu perusahaan tambang terbesar di Maluku

Utara sebagai respon dari membaiknya harga nikel global dan penyerapan nikel dalam negeri

yang cukup tinggi. Selain itu, relaksasi UU Minerba memungkinkan dilakukannya ekspor nikel

mentah dalam jumlah terbatas. Salah satu perusahaan tambang terbesar di Maluku Utara telah

mendapatkan izin untuk melakukan ekspor nikel ke luar negeri.

Perkembangan harga komoditas dunia dan relaksasi UU Minerba, utamanya pada

komoditas nikel, mendorong optimalisasi produksi perusahaan tambang di Maluku Utara. Pada

triwulan I 2017, tercatat Maluku Utara melakukan dua kali ekspor, yakni pada bulan Januari dan

Maret, dimana komoditas utama yang diekspor adalah hasil olahan nikel, yakni nickel pig iron

dan ferronickel. Pada triwulan II 2017, produksi perusahaan tambang diperkirakan akan

cenderung meningkat pertumbuhannya, meski tidak setinggi pada triwulan I 2017.

Perlambatannya diperkirakan akan sangat tipis, sebab perusahaan tambang juga masih

melakukan produksi untuk memenuhi target yang akan dipergunakan untuk ekspor konsentrat

mentah juga untuk diolah di pabrik smelter.

16

1.3.4 Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Lainnya

Sektor industri pengolahan tercatat semakin melambat dibandingkan triwulan

sebelumnya. Pada triwulan I 2017, sektor ini tercatat tumbuh sebesar 14,68% (yoy), lebih

rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2016 sebesar 17,11% (yoy). Perlambatan yang

terjadi selama dua triwulan ke belakang disebabkan oleh adanya relaksasi UU Minerba

sehingga nikel yang diproduksi oleh perusahaan tambang diekspor dengan izin khusus dalam

bentuk mentah sehingga pengolahan nikel di smelter yang telah dibangun di Pulau Gebe

menurun.

Hal tersebut menyebabkan perusahaan tambang menahan persediaan bahan galian

mereka untuk tidak segera diolah, mesti secara kapasitas produksi mereka mengalami

peningkatan. Hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) juga menunjukan hasil yang searah,

saldo bersih kinerja usaha sektor industri pengolahan tercatat mengalami penurunan dari 4,23%

di triwulan IV 2016 menjadi -6,04% di triwulan I 2017.

Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.19 Saldo Bersih Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan

Pada triwulan berjalan, sektor industri pengolahan diperkirakan akan mengalami

perlambatan. Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Perubahan Keempat Atas PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara pada awal Januari 2017, diperkirakan produksi bijih nikel dari perusahaa-

perusahaan tambang akan cenderung langsung diekspor guna memanfaatkan peluang yang

ada dan mengejar peningkatan pendapatan ditengah prediksi adanya peningkatan konsumsi

nikel dunia. Hal ini juga sejalan dengan hasil SKDU Bank Indonesia yang menunjukkan

perkiraan usaha pada industri pengolahan tercatat -3,02%.

17

Menilik progress pembangunan smelter di Maluku Utara yang total mencapai 9

perusahaan yang telah mengantongi izin. Diperkirakan multiplier effect dari operasionalisasi

smelter tersebut baru akan dapat semakin dirasakan pada tahun 2017 dan setelahnya. Hal

tersebut mempertimbangkan pula rencana beroperasinya smelter di Pulau Obi selambatnya

pada triwulan II 2017.

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, diolah

Sumber: Biro Keuangan Prov. Maluku Utara, diolah

Grafik 1.20 Perkembangan Ekspor Maluku Utara Grafik 1.21 Perkembangan APBD Provinsi Maluku

Utara sisi Pendapatan

Sektor administrasi pemerintahan menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni

6,19% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya sempat terkontraksi 1,01% (yoy). Realisasi

PAD dan penerimaan dana perimbangan yang sesuai dengan target menyebabkan APBD

Provinsi berada dalam posisi yang positif. Selain itu, adanya dana bagi hasil dari perusahaan

tambang yang beroperasi dengan normal juga mendorong tumbuhnya sektor ini.

Di lain sisi, sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan perlambatan dari 10,07%

(yoy) di triwulan IV-2016 menjadi 9,58% (yoy) pada triwulan pertama 2017. Melambatnya

pertumbuhan sektor transportasi dikarenakan berakhirnya liburan akhir tahun pada awal

triwulan pertama 2017. Dibukanya beberapa rute penerbangan baru baik menuju maupun

keluar Ternate dan penambahan armada penyeberangan, mendorong peningkatan

pertumbuhan sektor ini.

18

19

BOKS DAYA SAING PERIKANAN

Potensi dan Daya Saing Industri Perikanan

Maluku Utara dalam Menghadapi MEA

A. PETA POTENSI DAN DAYA SAING PERIKANAN

1. Potensi

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang memiliki

luas daratan 31.982,50 km2 yang terdiri dari delapan kabupaten (Halmahera Barat,

Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kepulauan

Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu) dan dua kota (Kota Ternate dan Kota Tidore

Kepulauan). Halmahera Selatan merupakan wilayah terluas (25,48%) dan Kota Ternate

merupakan wilayah dengan luasan yang terkecil (0,35%).

Tahun 2015, jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara mencapai 1.162.345 dengan

tingkat kepadatan penduduk sebesar 36 jiwa/km2. Kota Ternate adalah kota terpadat di

provinsi ini dengan tingkat kepadatan sebesar 1.912 jiwa/km2. Sedangkan Kabupaten

Halmahera Timur memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 12,96 jiwa/km2. Kabupaten

Halmahera Selatan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 219.836

jiwa. Sedangkan wilayah dengan penduduk yang paling sedikit adalah Kabupaten

Halmahera Tengah sebanyak 49.807 jiwa.

Lapangan pekerjaan utama penduduk di Provinsi Maluku Utara adalah sektor

pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan) yang mencapai 50,23%.

Sektor jasa merupakan sektor kedua yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu

17,56%. Berdasarkan kabupaten/kota, Halmahera Selatan merupakan wilayah tertinggi

dengan persentase jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, yaitu 95,97%

dari total angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja terbesar berada di Halmahera Tengah yaitu

95.761 orang atau 18,65% dari total angkatan kerja di Provinsi Maluku Utara. Rata-rata

pendidikan tertinggi dari tenaga kerja adalah sekolah dasar atau sederajat (26,01%).

Ditilik dari sisi pertumbuhan ekonominya, selama tiga tahun terakhir Provinsi Maluku

Utara mengalami peningkatan sebesar 5,00% dari 5,48% pada tahun 2014 menjadi 5,77%

pada tahun 2016. Faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini

yaitu peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,35%). Kondisi ini memperlihatkan

bahwa kebijakan makro ekonomi yang diambil oleh pemerintah harus memperhatikan

secara terperinci pola konsumsi rumah tangga di provinsi ini. Pada sisi lain, sisi konsumsi

merupakan penyumbang terbesar dalam peningkatan inflasi di wilayah ini terutama pada

saat bulan terang (waktu di mana suplai ikan di pasar menjadi berkurang) dan pada waktu

hari raya (Idul Fitri).

20


Kecenderungan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu

lima tahun terakhir (2012-2016) menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa

hal, antara lain: (1) proses produksi sektor pertanian yang masih tradisional; dan (2) masih

tergantung pada komoditas mentah termasuk bahan tambang. Proses pengolahan bahan

mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi untuk semua sektor, terutama sektor

perikanan, belum tersedia di wilayah ini. Kondisi ini menyebabkan nilai tambah yang

diterima dari siklus produksi suatu komoditas adalah yang terendah. Selain itu, penggunaan

teknologi yang sifatnya tradisional dalam proses pengambilan bahan baku (misalnya sektor

perikanan) menyebabkan produktivitas tenaga kerja menjadi rendah.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan

Usaha di Provinsi Maluku Utara

Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 2016

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,47% 3,54% 3,02% 1,67% 4,27%

Pertambangan dan Penggalian 3,13% 2,80% -12,82% 6,38% -1,57%

Industri Pengolahan 3,25% 6,48% 10,20% 3,91% 15,14%

Pengadaan Listrik dan Gas 9,51% 4,15% 30,73% 23,39% 21,41%

Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang

6,43% 5,18% 13,19% 6,93% 5,78%

Konstruksi 14,04% 3,88% 6,07% 10,15% 8,01%

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

9,83% 12,81% 12,25% 8,39% 7,03%

Transportasi dan Pergudangan 7,69% 6,44% 9,47% 7,52% 8,86%

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,15% 4,80% 9,92% 3,54% 12,70%

Informasi dan Komunikasi 8,38% 9,21% 12,24% 9,13% 8,65%

Jasa Keuangan dan Asuransi 13,65% 8,51% 4,64% 10,38% 12,94%

Real Estate 7,24% 4,69% 6,92% 7,31% 8,05%

Jasa Perusahaan 6,60% 9,12% 6,45% 5,34% 7,49%

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

5,59% 7,26% 10,65% 6,83% 3,44%

Jasa Pendidikan 5,64% 4,42% 6,97% 7,19% 5,56%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,70% 10,41% 9,32% 6,35% 6,17%

Jasa lainnya 6,16% 5,24% 6,71% 8,99% 9,33%

PDRB 6,98% 6,36% 5,49% 6,10% 5,77%

Pembangunan ekonomi di provinsi ini sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian.

Hal ini dapat dilihat dari dua indikator utama, yaitu: jumlah tenaga kerja yang bekerja per

sektor dan sumbangan sektor terhadap PDRB. Aspek tenaga kerja menunjukkan bahwa

sektor pertanian menguasai lebih dari setengah pangsa pasar tenaga kerja di provinsi ini.

Sedangkan pada aspek sumbangsih sektor terhadap PDRB menunjukkan bahwa sektor

pertanian mampu memberikan sumbangan sebesar 24,84%. Namun, distribusi persentase


21


PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa pangsa sektor pertanian terus

mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016) sebesar 1,12%.

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan dimana persentase

luas laut (69,08%) lebih besar dari luas daratan (30,92%). Walaupun demikian, provinsi ini

dikenal dengan komoditas yang ada di daratannya yaitu kopra dan cengkih sejak

pemerintahan Hindia Belanda. Potensi sumberdaya ikan (standing stock) mencapai

1.035.230 ton per tahun dengan potensi lestari (maximum sustainable yield) sebesar

517.000 ton per tahun. Pemanfaatan terhadap potensi perikanan yang ada di provinsi

ini baru mencapai 29,31% pada tahun 2014.

Perairan Maluku Utara merupakan alur migrasi ikan pelagis besar, misalnya:

cakalang, tuna mata besar, tuna sirip biru, tongkol, dan tuna skipjack. Potensi per tahun dari

ikan pelagis besar adalah 106.510 ton dengan produksi saat ini 37.460 ton, artinya,

pemanfaatan potensi hanya 35,17%. Selain ikan pelagis besar, perairan Maluku Utara juga

memproduksi ikan pelagis kecil dan demersal. Pemanfaatan ikan pelagis kecil baru

mencapai 31,48% sedangkan demersal mencapai 38,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa

potensi pengembangan sektor perikanan laut di kawasan ini masih sangat besar.

Peningkatan teknologi tangkap dan jumlah armada tangkap merupakan solusi yang dapat

dikembangkan dalam mengoptimalkan potensi perikanan yang ada. Sebagian besar

nelayan di wilayah ini masih menggunakan teknologi tangkap tradisional, misalnya:

menggunakan armada tangkap yang berukuran kecil (<5 GT). Jumlah armada perikanan

yang saat ini ada sebanyak 3.245 unit dengan distribusi: 37 kapal yang berukuran di atas 30

GT, 10-30 GT sebanyak 124 kapal, dan sisanya kurang dari 10 GT.

Tabel 2. Produksi Perikanan Tangkap

Jenis Ikan Volume Produksi

Lokasi

Tuna, Tongkol, Cakalang

110.069,20 ton Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Sula, dan Morotai

Kerapu 5.773,70 ton Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Sula, dan Morotai

Ekor Kuning, Lolosi, dan Selar

12.541,10 ton Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Sula, dan Morotai

Ikan Ekonomis lainnya 89.052,40 Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Sula, dan Morotai

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.18/Men/14 tentang

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan PER.01/Men/09 tentang

Sumber : DKP Provinsi Maluku Utara, diolah

22


Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) disebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan di

laut Indonesia dibagi menjadi 11 WPP. Provinsi Maluku Utara berada dalam empat WPP,

yaitu: (1) WPP-RI 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda); (2) WPP-RI 715 (Teluk Tomini, Laut

Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau); (3) WPP-RI 716 (Laut Sulawesi dan

Sebelah Utara Pulau Halmahera); dan (4) WPP-RI 717 (Teluk Cendrawasih dan Samudera

Pasifik). Statistik produksi perikanan tangkap di empat wilayah WPP tahun 2005-2013

menunjukkan bahwa kenaikan rata-rata produksi sebesar 4,56% per tahun, di mana WPP-RI

716 memberikan sumbangsih terbesar 17,73% dan terkecil (2,84%) di WPP-RI 714.

Gambar 1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

2. Analisis Shift-Share

Hasil perhitungan Shift-Share hanya menunjukkan sektor dan subsektor terkait

dengan perikanan pada PDRB. Secara keseluruhan semua komponen menunjukkan

nilai positif, yang dapat diintepretasikan bahwa pengaruh perekonomian nasional

selama kurun waktu pengamatan memberikan dampak total (Dij) positif bagi

perekonomian Maluku Utara sebanyak Rp1,4 triliun. Komponen Nij menunjukkan nilai

positif yang menunjukkan bahwa jika perekonomian Maluku Utara tumbuh sebesar

perekonomian nasional, maka dampak yang ditimbulkan adalah sebesar Rp1 triliun. Sebagai

catatan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku Utara (6,3%) lebih tinggi dibandingkan

dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (5,3%) selama periode pengamatan.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Shift-Share Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha Komponen

Nij Mij Cij Dij

23


Perikanan 74.5262 -46.7050 -71.8931 -44.0720

Perdagangan Besar dan Eceran 160.3911 137.7443 133.2141 431.3495

Transportasi dan Pergudangan (S) 54.6866 17.8373 0.2616 72.7854

Penyediaan Akomodasi 2.5909 0.7940 -0.7773 2.6077

Penyediaan Makan Minum 1.7560 -0.2591 -0.2365 1.2603

Informasi dan Komunikasi (S) 40.8153 30.3312 -7.0662 64.0802

Jasa Perantara Keuangan 28.0139 45.9432 34.8616 108.8188

PDB 1002.7935 181.7175 283.8706 1468.3816

Komponen industrial mix (Mij) juga menunjukkan angka yang positif meskipun

besarannya lebih kecil dibandingkan komponen Nij, yang berarti pengaruh perubahan

sektoral (diukur melalui selisih antara pertumbuhan sektor dengan pertumbuhan PDB atau

Rin – Rn) memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Maluku Utara sebesar Rp0,18

triliun. Kinerja sektoral di Maluku Utara maupun di tingkat nasional, yang diukur dari rata-rata

pertumbuhan sektoral menunjukkan variasi untuk masing-masing sektornya, pada beberapa

sektor memiliki nilai positif dan negatif. Secara keseluruhan komponen competitive share

(Cij) menunjukkan nilai positif yang dapat diartikan adanya peningkatan daya saing pada

perekonomian Maluku Utara dan memiliki nilai sebesar Rp0,28 triliun. Berbeda dengan

komponen lainnya, komponen Cij menunjukkan nilai positif dan negatif. Adanya perbedaan

nilai rata-rata sektoral Maluku Utara dan Nasional yang menjadi penyebab mengapa nilai-

nilai ini menjadi positif dan negatif.

3. Daya Saing

Industri perikanan dapat diklasifikasikan ke dalam industri yang kompetitif atau tidak

kompetitif dapat dilihat dari berbagai aspek: (1) share penjualan terhadap total penjualan di

pasar (Mathis et al., 1988); (2) tingkat pengembalian usaha (business returns) (Jacobson,

1988); (3) intangible assets (Markides & Williamson, 1996); dan (4) skala multi-dimensional

(Molina et al., 2004). Penelitian ini menggunakan pengukuran yang dikemukakan oleh

Molina et al. (2004) yang mengombinasikan pengukuran kuantitatif dan kualitatif dalam

menentukan apakah suatu industri berada dalam kategori kompetitif atau tidak.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan perikanan yang

bergerak pada bidang produksi dan pengolahan di Provinsi Maluku Utara berada

dalam kategori tidak kompetitif. Sedangkan perusahaan yang bergerak pada bidang

eksportir berada dalam kategori kompetitif. Beberapa aspek yang menyebabkan kurang

kompetitifnya perusahaan produksi dan pengolahan, antara lain: (1) ketersediaan fasilitas

penunjang yang minim (terutama listrik); (2) alat tangkap yang masih tradisional; (3) proses

pengolahan produk memiliki nilai tambah yang rendah; (4) produktivitas tenaga kerja yang

Sumber: hasil perhitungan tim peneliti UGM

24


rendah; (5) regulasi yang belum mendukung; dan (6) suplai bahan baku tergantung pada

musim.

Berikut adalah sejumlah kendala penting yang ditemukan berdasarkan wawancara

dengan para nelayan, yang terkait dengan peningkatan daya saing perikanan Maluku Utara:

1. Kelompok perusahaan produksi.

a. Para nelayan metode pole and line khusus jenis ikan cakalang, utamanya

memperoleh ikan dari rumpon milik warga di sekitar Pulau Ternate. Namun, jumlah

rumpon yang tersedia dibandingkan jumlah nelayan tidak seimbang, sehingga

persaingan meningkat. Ketika ketersediaan ikan di rumpon tidak mencukupi, para

nelayan harus mendapatkan ikan dari luar wilayah Ternate, misalnya, sampai ke

perairan Pulau Bacan, Halmahera Selatan atau ke perairan Bitung, Sulawesi Utara

yang jaraknya cukup jauh. Nelayan membutuhkan bahan bakar dan logistik lain yang

lebih besar sehingga biaya operasional meningkat, di lain pihak, harga jual ikan ke

penampung tetap. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi para nelayan tangkap.

Nelayan berharap bisa memperoleh bantuan rumpon tambahan dari pemerintah,

untuk memastikan ketersediaan ikan mencukupi.

b. Bantuan armada kapal tangkap pole and line yang berasal dari pemerintah

dianggap belum mampu memberikan peningkatan signifikan pada hasil

tangkapan. Nelayan justru berpendapat hal ini menambah besar jumlah pesaing

dalam memperoleh hasil tangkapan. Contoh: setelah adanya bantuan kapal tangkap

Inka Mina dan Mina Maritim, hasil tangkapan yang sebelumnya berkisar dari 5-8

ton/trip menurun menjadi rata-rata kurang dari 2 ton/trip. Nelayan berharap

peningkatan jumlah armada juga disertai dengan peningkatan sejumlah fasilitas

penangkapan.

c. Pemanfaatan teknologi penangkapan juga masih sangat terbatas. Misalnya,

untuk peningkatan penangkapan ikan, nelayan belum memiliki alat fish-finder yang

sangat membantu mengetahui lokasi ikan. Ketersediaan teknologi perikanan seperti

ini diharapkan membantu peningkatan hasil penangkapan.

d. Produksi ikan semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh

semakin sedikitnya ikan-ikan pelagis yang digunakan sebagai umpan.

2. Kelompok perusahaan pengolahan.

a. Pemanfaatan teknologi: industri pengolahan perikanan Maluku Utara umumnya

masih terbatas pada produk kasar (raw material) atau hanya pada proses

pengawetan bahan baku industri, belum berkembang sampai pada pengolahan

produk ikan. Untuk media pengawetan ikan, beberapa pengusaha memiliki fasilitas

tetapi dengan energi listrik yang tidak mendukung, sehingga media tidak dapat

25


dimanfaatkan. Pada saat jumlah ikan meningkat, media pengawetan terbatas,

pengusaha terpaksa membuang ikan yang tidak bisa diawetkan. Kapasitas pasar

penjualan ikan juga tidak bisa menampung hasil ikan yang melimpah.

b. Harga ikan di Provinsi Maluku Utara sangat berfluktuasi, sehingga

mempengaruhi siklus bisnis perusahaan.

c. Minimnya ketersediaan pasokan listrik yang berdampak pada keterbatasan

penggunaan ABF (Air Blast Freezing) dan cold storage. Akibatnya, jumlah

tangkapan nelayan pada saat musim ikan tidak dapat di tampung oleh para

pengusaha pengumpul ikan di Kota Ternate sehingga banyak ikan yang terbuang.

3. Kelompok Eksportir.

a. Regulasi pemerintah daerah dianggap cenderung memperberat usaha, mulai

dari izin usaha sampai pada retribusi pelabuhan untuk pengiriman. Pengurusan

izin dan retribusi yang berbelit-belit menyebabkan kontainer yang memuat hasil ikan

sulit keluar dari wilayah pelabuhan.

b. Tenaga kerja umumnya belum terlatih dan tersertifikasi, sebatas buruh kasar

sehingga hasil proses pengawetan yang dipasarkan hanya terbatas dalam negeri.

Beberapa usaha pengolahan memanfaatkan tenaga kerja asing dari Filipina untuk

pengolahan dan pengawetan ikan. Namun, pemasaran lanjutan hanya didistribusikan

ke wilayah Bitung yang untuk selanjutnya diolah dan/atau diekspor ke luar negeri.

Tabel 4. Variabel yang digunakan dalam menentukan level kompetitif dari pada perusahaan

perikanan di Provinsi Maluku Utara

Variable

Kelompok Perusahaan

Produksi

Kelompok Perusahaan

Pengolahan

Kelompok Perusahaan

Eksportir

Rerata Kategori

Rerata Kategori

Rerata Kateogri

C NC C NC C NC

Market Share 2,5 √ 2,8 √ 3,5 √ Profit 3,5 √ 3,33 √ 4 √ Penggunaan Teknologi 1,2 √ 2 √ 1,8 √ Kualitas dari produk 4,28 √ 4,33 √ 4,67 √ Pelayanan setelah penjualan

4,43 √ 3,67 √ 4,25 √

Pendidikan manager 3 √ 3,8 √ 3,8 √

Kesinambungan Bahan Baku

3,7 √ 3,2 √ 3 √

Fasilias pendukung di lokasi perusahaan

2,8 √ 2,2 √ 1,8 √

Pekerja professional 1,3 √ 1,33 √ 1,23 √

Rerata 2.97 √ 2,96 √ 3,11 √

Peningkatan daya saing sangat erat kaitannya dengan rencana ekspansi yang akan

dilakukan oleh perusahaan. Ekspansi perusahaan akan mengindikasikan seberapa besar

Keterangan: C=competitive dan NC=Non-Competitive Sumber: Data primer diolah, 2016.

26


pangsa pasar yang akan dikuasai oleh perusahaan. Semakin besar pangsa pasar yang

mampu direbut oleh perusahaan maka semakin besar pula peranan perusahaan dalam

perdagangan suatu komoditas. Hasil analisis menunjukkan bahwa 60,00% perusahaan

perikanan di Provinsi Maluku Utara berencana untuk meningkatkan usaha melalui ekspansi

bisnis (pengembangan pasar dan/atau pengembangan produk baru). Perusahaan yang

bergerak di bidang pengolahan dan eksportir merupakan dua kelompok perusahaan yang

hampir seluruh pelaku usahanya ingin mengembangkan usaha yang dimiliki saat ini. Hal ini

sangat erat kaitan dengan potensi perikanan di kawasan ini yang belum terkelola secara

optimal. Kondisi ini tidak terjadi pada industri yang bergerak dibidang produksi, di mana

mereka cenderung mengoptimalkan apa yang mereka miliki saat ini dan hanya sedikit

(30,00%) yang berniat untuk melakukan ekspansi bisnis.

Secara umum, perusahaan perikanan yang ingin melakukan ekspansi bisnis akan

memilih model pengembangan pasar yang dilayani saat ini dan produk yang diproduksi saat

ini. Artinya, perusahaan perikanan cenderung untuk mengambil strategi bertahan pada

pasar yang ada saat ini untuk memastikan bahwa pesaing tidak mengambil pangsa pasar

yang dimiliki. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan yang akan mencoba untuk

mengembangkan produk baru (fillet ikan, tuna loin, dan kerajinan dari rumput laut) dalam

rangka ekspansi bisnis merek pada masa yang akan datang.

Tabel 5. Ekspansi Bisnis Perusahaan Perikanan di Provinsi Maluku Utara

Kelompok Usaha

Ekspansi Bisnis

Model Ekspansi Bisnis

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Produksi 30,00 70,00 100,00 0,00 33,33 66,67 33,33 66,67 33,33 66,67

Pengolahan 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 50,00 50,00 0,00 100,00

Eksportir 80,00 20,00 50,00 50,00 0,00 100,00 20,00 80,00 0,00 100,00

Ket: Model 1 (pengembangan pasar yang dilayani saat ini dan produk yang diproduksi saat ini)

Model 2 (pengembangan produk baru untuk pasar yang dilayani saat ini)

Model 3 (pengembangan ke pasar baru yang belum dilayani saat ini dengan menggunakan produk yang dimilik i sekarang)

Model 4 (pengembangan produk baru dan pengembangan pasar baru)

Pengembangan yang dilakukan perusahaan erat kaitannya dengan investasi yang

akan dilakukan oleh perusahaan. Sebagian besar perusahaan (55,56%) berencana

melakukan pembangunan fasilitas produksi baru, terutama bagi perusahaan yang bergerak

pada bidang pengolahan. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya bahan baku yang

tidak dapat ditampung oleh perusahaan pengolahan. Pada sisi lain, semakin banyak

27


permintaan ikan dari pasar. Selain itu, perusahaan perikanan juga akan melakukan

peremajaan terhadap fasilitas yang dimiliki (22,22%) dan riset pasar (22,22%). Inovasi

teknologi berupa pemanfaatan teknologi informasi untuk memenangi persaingan dalam

pasar juga dilakukan oleh perusahaan perikanan di wilayah ini (75,00%).

B. TANTANGAN DAN POSISI DALAM GLOBAL VALUE

CHAIN (GVC)

GVC merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bagaimana peranan sebuah

perusahaan dalam persaingan global. Peranan perusahaan dalam GVC akan terkait dengan

market share dari perusahaan. Artinya, jika peranan perusahaan semakin besar maka

market share yang dimasuki oleh perusahaan akan semakin besar pula, dan sebaliknya.

Selain itu, GVC juga sangat erat kaitannya dengan ekspansi perusahaan di berbagai

negara. Artinya, semakin banyak anak perusahaan yang berdiri di berbagai negara maka

posisi perusahaan dalam GVC akan semakin besar. Pada sub bab ini akan membahas

bagaimana posisi perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara dalam GVC yang ditinjau

dari dua aspek, yaitu: market share dan ekspansi perusahaan.

Saat ini, perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara yang bergerak pada

bidang produksi dan pengolahan masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan lokal

(dalam provinsi) dan nasional (antar provinsi di Indonesia). Sedangkan perusahaan

perikanan yang bergerak di bidang eksportir berusaha untuk memasuki pasar ASEAN, Asia,

Timur Tengah dan Eropa. Perusahaan-perusahaan pengekspor cenderung tidak langsung

melakukan ekspor ke berbagai negara tujuan tetapi melalui perusahaan afiliasi yang berada

di Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa. Jika dilihat dari kapasitas produksi per tahun yang

baru mencapai 95,57 ton (kelompok produksi), 284,1 ton (kelompok pengolahan), dan

275 ton untuk (kelompok eksportir), maka dapat dikatakan bahwa market share

perusahaan perikanan di provinsi ini masih sangat kecil (<1%). Hal ini berbanding

terbalik dengan potensi yang dimiliki, di mana provinsi ini adalah salah satu provinsi dengan

potensi perikanan terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan di Indonesia.

Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat posisi perusahaan perikanan di

Provinsi Maluku Utara dalam GVC adalah ekspansi perusahaan. Seluruh perusahaan

perikanan di provinsi ini belum melakukan ekspansi perusahaan di negara lain, namun ada

beberapa perusahaan yang telah melakukan ekspansi pada tingkat nasional. Skala usaha

yang kecil, struktur modal yang kecil, teknologi yang digunakan masih berskala tradisional

dan pemasaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal (dalam dan luar

provinsi) merupakan faktor yang menyebabkan perusahaan perikanan belum melakukan

28


ekspansi perusahaan. Khusus untuk perusahaan eksportir, mereka mencoba untuk

melakukan memenuhi Mutual Recognition Agreement dalam memasarkan produk perikanan

yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa perusahaan perikanan yang

bergerak dalam bidang eksportir telah mengikuti standar internasional dalam penyediaan

produknya.

Untuk mengidentifikasi dimensi apa saja dalam usaha bisnis yang mempengaruhi

kualitas perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara dalam GVC maka digunakan

Importance Performance Analysis. Analisis ini membagi pandangan perusahaan terhadap

dua kondisi, yaitu: tingkat kepentingan (importance) dan tingkat kinerja (performance).

Kedua tingkatan tersebut digunakan untuk menilai tujuh dimensi, yaitu: infrastruktur, bahan

baku, tenaga kerja, energi, modal dan perbankan, regulasi dan kebijakan, serta kinerja

makro. Masing-masing dimensi memiliki variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat

kepentingan dan kinerja dari setiap dimensi.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepentingan terendah

berada pada dimensi kondisi ekonomi makro (4,04) dan tertinggi adalah energi (4,61).

Sedangkan untuk tingkat kinerja, dimensi bahan baku (3,57) merupakan dimensi tertinggi

dan energi (2,71) adalah dimensi yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan

yang bergerak pada bidang perikanan sangat tergantung pada suplai energi sebagai bahan

bakar dalam pengoperasian perusahaan. Namun, pada kenyataannya, suplai energi di

Provinsi Maluku Utara menurut para pengusaha masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan

dengan pengajuan penambahan daya listrik dalam rangka pembangunan ABF (Air Blast

Freezing) dan cold storage yang tidak disetujui oleh PLN. Keterbatasan ini menyebabkan

produktivitas perusahaan menjadi rendah.

Masalah utama dari setiap kelompok usaha dalam GVC berbeda-beda. Untuk

kelompok produksi, masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya modal untuk

mengembangkan usaha. Walaupun akses terhadap kredit telah disediakan dengan baik

oleh pihak perbankan. Namun menurut pengusaha yang bergerak di bidang produksi

menyatakan bahwa untuk mengakses kredit sangat sulit (terkait dengan jaminan) dan bunga

yang tinggi. Sedangkan untuk bidang pengolahan dan eksportir terkendala pada aspek

asupan sumber energi listrik yang rendah.

Untuk kelompok produksi, dimensi regulasi merupakan dimensi yang menjadi

perhatian serius dari pemerintah untuk dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan

peranan industri ini dalam GVC. Sedangkan dimensi energi (ketersediaan bahan bakar

minyak/solar) dan bahan baku (kualitas dan kuantitas bahan baku) perlu untuk tetap

dipertahankan. Namun yang menjadi perhatian adalah jarak tangkapan nelayan yang

29


semakin jauh dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan semakin sedikitnya ikan pelagis yang

digunakan sebagai umpan. Solusi yang digunakan oleh masyarakat yaitu membuat rumpon-

rumpon tetapi dalam jumlah yang terbatas. Dimensi infrastruktur dan tenaga kerja

menempati kuadran di mana tingkat kepentingan di bawah rata-rata tetapi tingkat kinerja di

atas rata-rata. Perusahaan perikanan yang bergerak pada bidang produksi sebagian besar

tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah, karena

selain biaya tenaga kerja yang murah, tenaga kerja berpendidikan rendah di provinsi ini

mudah diperoleh. Sedangkan dimensi modal dan perbankan serta kondisi makro berada

pada low priority. Artinya, kedua dimensi ini dalam jangka pendek tidak secara langsung

berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas perusahaan tetapi perlu melakukan

perbaikan.

Kelompok industri pengolahan memberikan penilaian terhadap dimensi energi yaitu

dengan tingkat kepentingan di bawah rata-rata dan tingkat kinerja di bawah rata-rata.

Kondisi ini merupakan akumulasi dari keresahan yang dirasakan oleh industri pengolahan

karena sudah bertahun-tahun masalah energi terus disuarakan dalam berbagai kesempatan

baik secara individu maupun kelompok. Namun, hingga saat ini perbaikan terhadap dimensi

ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dimensi energi disarankan harus menjadi

prioritas dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor industri

pengolahan perikanan di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini sama dengan yang dirasakan

oleh kelompok eksportir, di mana dimensi energi merupakan prioritas utama yang perlu

segera untuk dibenahi oleh pemerintah daerah.

Perbedaan utama antara kelompok perusahaan pengolahan dan perusahaan

eksportir terletak pada dimensi regulasi. Menurut kelompok pengolahan, regulasi saat ini

telah memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan tingkat kinerja yang tinggi. Namun, pada

kelompok eksportir menunjukkan hal yang berbeda bahwa dimensi regulasi memiliki tingkat

kepentingan di bawah rata-rata dan tingkat kinerja di bawah rata-rata. Artinya, regulasi untuk

perdagangan antar provinsi telah baik dan perlu dipertahankan sedangkan regulasi untuk

komoditas ekspor perlu untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.

C. DAMPAK PENERAPAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Untuk menunjang road map perikanan dan kelautan yang terkait dengan MEA, maka

pemahaman masyarakat terhadap MEA perlu untuk diketahui. Hasil analisis menunjukkan

bahwa sebagian besar perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara (55,00%) telah

mengetahui MEA terutama mereka yang berada pada kelompok pengolahan dan eksportir.

Sedangkan persentase perusahaan yang belum mengetahui MEA pada kelompok produksi

30


sebesar 80,00%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyebaran informasi terkait dengan

MEA belum sampai pada aktivitas ekonomi terendah. Hal ini akan memberikan dampak

pada manfaat yang diterima dari adanya MEA. Kelompok perusahaan yang mengetahui

adanya MEA berpendapat bahwa MEA belum memberikan manfaat (72,73%) dan

cenderung menghambat (27,27%). Fakta ini menunjukkan bahwa dampak MEA di provinsi

ini belum terasa untuk sektor perikanan. Walaupun perusahaan perikanan di provinsi ini

belum merasakan dampak dari adanya MEA, namun mereka telah mempersiapkan diri

untuk menghadapi MEA. Persiapan tersebut dapat dilihat dari strategi yang dilakukan, di

mana 81,82% pengusaha akan memperluas pangsa pasar mereka dan 18,18% akan tetap

menjaga pangsa pasar yang ada saat ini.

Tabel 6. Persepsi Perusahaan terhadap Dampak MEA

Variabel

Dampak

menurun >20%

menurun <20%

tidak berubah

meningkat <20%

meningkat >20%

Pejualan N/A N/A 50,00% 33,33% 16,67%

Harga bahan baku N/A 16,67% 16,67% 33,33% 33,33%

Lebih Sulit Tidak

Berubah Lebih Mudah

Akses permodalan dalam negeri N/A 16,67% 16,67% 66,67% N/A

Akses permodalan luar negeri N/A N/A 50,00% 50,00% N/A

Ketenagakerjaan N/A N/A 66,67% 33,33% N/A

Lebih Mahal Tidak

Berubah Lebih Murah

Biaya Energi N/A N/A 50,00% 50,00% N/A

Biaya tenga kerja N/A N/A 66,67% 33,33% N/A

Hasil analisis pada Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan

perikanan di Provinsi Maluku Utara merasa bahwa MEA tidak akan memberikan

perubahan terhadap aktivitas usaha mereka. Pada aspek penjualan, saat ini kelompok

usaha produksi dan pengolahan hanya melayani pasar dalam negeri sehingga dampak MEA

tidak akan mengubah pangsa pasar mereka. Sedangkan untuk eksportir, dengan adanya

MEA maka diharapkan pangsa pasar mereka akan meningkat. Harga bahan baku di provinsi

ini setiap tahunnya mengalami peningkatan dan sepanjang tahun mengalami fluktuasi yang

sangat tinggi tergantung pada musim. Pada saat musim teduh dan bulan gelap, harga ikan

akan menjadi sangat murah sedangkan pada musim gelombang dan bulan terang, harga

ikan akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sehingga dengan adanya MEA tidak

akan mengubah harga bahan baku di provinsi ini.

Sumber: Data primer diolah, 2016.

31


Menurut persepsi kelompok pengusaha perikanan di Provinsi Maluku Utara, bahwa

MEA akan memberikan manfaat bagi kemudahan akses permodalan dalam negeri dan luar

negeri. Hambatan perdagangan yang dirasakan oleh para eksportir selama ini akan mulai

dihilangkan sehingga akan banyak investor asing yang akan tertarik untuk berinvestasi pada

bidang perikanan di provinsi ini. Selain itu, kelompok produksi akan lebih mudah

memperoleh modal karena adanya skim kredit yang lebih baik yang ditawarkan oleh

pemerintah (daerah dan/atau pusat). Untuk aspek ketenagakerjaan, dengan adanya MEA

tidak akan mengubah struktur tenaga kerja yang ada saat ini, di mana sebagian besar

tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, tenaga kerja dengan low

skill sangat dibutuhkan dalam industri perikanan.

Aspek biaya, baik biaya energi dan biaya tenaga kerja, menunjukkan bahwa sebagian

besar perusahaan perikanan belum meyakini bahwa akan terjadi perubahan dalam kedua

struktur biaya tersebut. Biaya energi akan sangat tergantung pada pasar dunia, sehingga

naik dan turunnya harga energi akan sangat tergantung pada faktor eksternal yang tidak

dapat dikontrol oleh pengusaha. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja tidak akan mengalami

perubahan karena tenaga kerja asing tidak akan mungkin bersaing pada pasar tenaga kerja

yang low skill.

Tabel 7. Strategi untuk Menghadapi MEA

Stategi Tidak

Melakukan Mungkin tidak

melakukan Netral

Mungkin Melakukan

Melakukan

Akses pasar N/A 40.00 20.00 40.00 N/A

Organisasi dan Kapabilitas 60.00 20.00 0.00 20.00 N/A

Talent N/A 20.00 40.00 20.00 N/A

Operasional 20.00 20.00 N/A 60.00 N/A

Secara umum, perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara berada dalam

posisi ragu apakah akan melakukan suatu strategi atau tidak melakukannya.

Pemahaman pengusaha perikanan terhadap kehadiran MEA yang rendah merupakan faktor

utama yang menyebabkan para pengusaha ragu dalam menentukan strategi yang akan

dipilih dalam menghadapi MEA. Namun, sebagian besar pengusaha perikanan tidak akan

memiliki strategi organisasi dan kapabilitas (peningkatan merger, akuisisi dan joint venture di

antara perusahaan di ASEAN) dalam menghadapi MEA.

Sumber: Data primer diolah, 2016.

32


33

Pada triwulan I 2017, realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku

Utara pada triwulan I 2017 sebesar Rp549,532 miliar atau sebesar 19,19% lebih

rendah dibanding triwulan I 2016 yang terealisasi sebesar 25,11%.

Dari sisi pengeluaran, juga terjadi penurunan realisasi belanja APBD triwulan I 2017

yang hanya terealisasi sebesar 12,01%, dibanding periode yang sama tahun

sebelumnya yang mampu mencapai 13,10%. Kendati demikian, nominal belanja

triwulan I 2017 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

“Kinerja realisasi belanja Pemerintah Provinsi

Maluku Utara pada triwulan I 2017 tumbuh

melambat dibanding periode yang sama tahun

sebelumnya”

Realisasi Pendapatan

Triwulan I 2017

Rp549,532

miliar

Realisasi Belanja

Triwulan I 2017

Rp318,27 miliar

34

2.1 Struktur APBD

Anggaran pendapatan Pemprov Maluku Utara dalam APBD 2017 adalah sebesar

Rp2,86 triliun atau meningkat 32,48% dari anggaran pendapatan pada APBD 2016. Sementara

itu, anggaran belanja pada APBD 2016 tercatat sebesar Rp2,65 triliun atau hanya meningkat

sebesar 0,05% dari anggaran belanja tahun sebelumnya. Berdasarkan penetapan dari DPRD

Maluku Utara tanggal 12 Januari 2017, APBD Provinsi Maluku Utara ditetapkan defisit Rp44,34

miliar. APBD tersebut mengalami penyesuaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 APBD Maluku Utara 2017

Pada anggaran pendapatan, kenaikan anggaran terutama bersumber dari pengingkatan

target PAD yang mencapai 99,17% (yoy) dan peningkatan pendapatan transfer sebesar 30,43%

(yoy). Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat sesuai

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur pendapatan transfer ini

masih menjadi sumber pendapatan terbesar pemerintah Maluku Utara yaitu sebesar 66,61%

pada APBD 2017, meskipun demikian pada tahun 2017 ini Pemprov Maluku Utara berupaya

meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengoptimalkan penyerapan

pajak melalui elektronifikasi transaksi, mendorong pembayaran bagi hasil pertambangan yang

selama ini tertunda, serta peningkatan pemasukan dari sektor perikanan.

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara

35

Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2016 dan 2017

Kenaikan juga terjadi pada anggaran belanja seiring adanya kenaikan pada anggaran

pendapatan. Kenaikan terjadi pada belanja operasional yaitu sebesar 16,53% (yoy). Kenaikan

pada nominal belanja operasional tersebut terjadi utamanya karena terdapat peningkatan cukup

signifikan pada pos belanja pegawai sebab adanya pengangkatan pegawai honorer menjadi

pegawai tetap, timbulnya pos belanja bunga untuk pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga,

serta peningkatan pada pos belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara

struktural, pangsa dari anggaran belanja mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana

pos belanja operasional meningkat pangsanya menjadi sebesar 73,56%, sementara pos

belanja modal turun pangsanya menjadi sebesar 26,03%.

Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2016 dan 2017

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara


36

2.2 Realisasi Pendapatan APBD

Jumlah total realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada

triwulan I 2017 sebesar Rp549,532 miliar atau sebesar 19,19% lebih rendah dibanding triwulan

I 2016 yang terealisasi sebesar 25,11%. Rendahnya realisasi pendapatan triwulan I 2017

dibandingkan dengan triwulan I 2016, akibat rendahnya realisasi dana perimbangan.

Sementara itu hampir seluruh komponen pendapatan lainnya terealisasi lebih tinggi.

Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan

Terlambatnya pengesahan APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2017 akibat adanya

perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) menyebabkan terhambatnya

realisasi dana perimbangan pada triwulan I 2017. Berdasarkan komponen pembentuknya, Dana

Perimbangan tercatat tumbuh lebih rendah, hanya sebesar 25,31% pada triwulan I 2017

padahal pada triwulan I 2016 lalu mencapai 35,79%. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah

telah terealisasi sebesar 10,72% lebih tinggi dibanding triwulan I 2016 yang terealisasi sebesar

6,61%.

Masih terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku Utara,

menyebabkan struktur APBD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Maluku

Utara, khususnya di sisi pendapatan, masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari

Pemerintah Pusat.


37

Grafik 2.4 Perbandingan Persentase Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2016 dan Tahun 2017

Meski secara umum realisasi komponen pendapatan pada triwulan I 2017 lebih rendah

dibandingkan dengan dengan tahun sebelumnya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

Pendapatan Lain-lain mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode yang sama

di tahun 2016.

Realisasi PAD hingga akhir triwulan I 2017 telah mencapai 10,72%, pencapaian tersebut

jauh lebih tinggi dari realisasi periode yang sama di tahun 2016 yang belum terealisasi sama

sekali. Peningkatan tersebut didorong oleh realisasi pendapatan yang berasal dari pajak

kendaraan bermotor, pajak BBM, dan pajak air permukaan yang terealisasi cukup tinggi pasca

penerapan transaksi non tunai, sehingga risiko kebocoran dapat semakin diminimalisir. Selain

itu, pemasukan dari retribusi daerah juga terealisasi cukup tinggi, terutama yang berasal dari

retribusi pelayanan RSUD, pengelolaan parkir, dan retribusi pemberian izin usaha.

Sementara itu, realisasi komponen pendapatan transfer meski masih menunjukkan

kinerja tinggi pada triwulan I 2017, namun persentasenya mengalami penurunan. Komponen

pendapatan yang kini menguasai 66,61% dari keseluruhan anggaran pendapatan ini,

mencatatkan realisasi sebesar 25,31%, lebih rendah dari pencapaian pada periode yang sama

di tahun 2016 sebesar 35,79%. Secara nominal realisasi pendapatan transfer meningkat 9,44%

(yoy).


38

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I 2017

2.3 Realisasi Belanja APBD

Total realisasi belanja daerah pada triwulan I 2017 mencapai Rp318,27 miliar atau

terkontraksi sebesar 8,23% (yoy), mengalami penurunan realisasi, setelah pada triwulan I 2016

lalu realisasinya tumbuh sebesar 80,90% (yoy). Perlambatan ini terutama disumbang oleh

komponen Belanja Operasional dan Transfer yang menurun dari 34,22% (yoy) pada triwulan I

2016 menjadi terkontraksi sebesar 10,59% (yoy) pada triwulan I 2017. Perlambatan ditengarai

disebabkan oleh pengesahan APBD yang mengalami keterlambatan, sehingga bulan tersisa di

triwulan I 2017 untuk melakukan belanja menjadi berkurang.

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan



39

Pada komponen Belanja Operasi, sumbangan realisasi khususnya bersumber dari

Belanja Pegawai yang sudah terealisasi sebesar Rp97,03 miliar atau 12,28% dari anggaran,

Belanja Hibah yang terealisasi sebesar Rp47 miliar atau 14,03% dari anggaran, serta Belanja

Barang dan Jasa yang telah terealisasi sebesar Rp64,17 miliar atau 9,28% dari anggarannya.

Belanja hibah tersebut, secara spesifik merupakan realisasi alokasi Dana BOS ke seluruh

sekolah di Maluku Utara. Serta realisasi belanja barang dan jasa berupa pembelian barang

untuk diserahkan kepada masyarakat.

Perlambatan belanja pemerintah ditahan oleh naiknya pertumbuhan realisasi belanja

modal. Namun demikian, realisasi belanja modal naik 12,81% (yoy) dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya 10,31% (yoy). Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

memberikan sumbangan realisasi Belanja Modal terbesar, disusul Belanja Bangunan dan

Gedung, dan Belanja Peralatan dan Mesin. Secara pola musiman realisasi belanja pemerintah

di awal tahun akan berada pada level rendah, kemudian akan mulai digenjot di triwulan II dan

III. Namun demikian, realisasi pada triwulan I 2017 yang sudah cukup ekspansif, diharapkan

memberikan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih awal, yang saat

ini pengaruh proyek-proyek pemerintah masih cukup besar pada struktur ekonomi Maluku Utara

Grafik 2.6 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja APBD Tahun 2016 dan Tahun 2017


40

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I 2017

2.4 Rekening Pemerintah

Dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan hingga akhir triwulan I 2017

tercatat sebesar Rp990,83 miliar. Sesuai dengan siklusnya jumlah tersebut meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp265,98 miliar. Peningkatan terjadi seiring

meningkatnya realisasi pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari transfer

pemerintah pusat. Secara tahunan, dana milik pemerintah daerah tersebut terkontraksi sebesar

11,81% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 58,71% (yoy). Kontraksi yang

cukup signifikan ini disebabkan karena lebih awalnya realisasi penggunaan dana pemerintah

daerah.

Dana pemerintah daerah yang tersimpan dalam bentuk giro tercatat terkontraksi 30,66%

(yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 44,39% (yoy). Sementara itu,

simpanan likuid lainnya yakni tabungan tercatat tumbuh sebesar 12,23% (yoy) dan simpanan

dalam bentuk deposito tumbuh sebesar 58,36% (yoy).

Meski mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

realisasi keuangan Pemerintah menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Bahkan, jumlah realisasi belanja Pemerintah di triwulan I 2017 cukup besar, baik pada

komponen belanja operasi maupun belanja modal. Perbaikan ini mampu mendorong sektor

konstruksi yang bergantung pada keuangan Pemerintah sehingga tumbuh sebesar 6,84% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga tumbuh


41

cukup tinggi, dari kontraksi 0,76% (yoy) pada triwulan IV-2016 menjadi 10,76% (yoy) pada

triwulan I 2017

Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

Sumber : Data Perbankan

42

Kondisi cuaca yang tidak menentu selama triwulan I 2017 memicu peningkatan

tekanan inflasi, namun demikian dengan terjaganya pasokan pangan serta didorong

adanya kerjasama strategis antar wilayah di dalam provinsi, inflasi Maluku Utara

yang diwakili Kota Ternate terjaga pada level 2,41% (yoy).

Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh di triwulan II 2017 ini,

diperkirakan akan mendorong tekanan inflasi pada triwulan selanjutnya.

BAB III INFLASI

“Tekanan Inflasi pada Triwulan I 2017 Terjaga”

Inflasi yoy

Triwulan I 2017

2,41%

Inflasi yoy

Triwulan IV 2016

1,91%

44

3.1 Perkembangan Inflasi Triwulan I 2017

Inflasi Maluku Utara yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate pada triwulan I 2017 tercatat

sebesar 2,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan IV 2016 yang sebesar

1,91% (yoy). Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, pencapaian inflasi

tercatat lebih rendah. Pada triwulan I 2016, inflasi tercatat sebesar 5,45% (yoy), jauh lebih tinggi

dibandingkan inflasi triwulan I 2017.

Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional

Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas

Secara bulanan, pada triwulan I 2017, Kota Ternate mengalami dua kali inflasi dan satu

kali deflasi. Pada bulan Januari 2017, Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,63% (mtm) dan

dilanjutkan pada bulan Februari 2017 dengan inflasi sebesar 0,03% (mtm). Selanjutnya, pada

Maret 2017 Kota Ternate mengalami deflasi sebesar 0,31% (mtm). Masih terjaganya pasokan

bahan pangan di Kota Ternate dapat menekan inflasi sehingga berada di bawah Nasional yang

tercatat sebesar 3,82% (yoy).

2017

I II III IV I II III IV I II III IV IBahan Makanan 3.66 10.16 4.06 6.75 9.00 7.62 5.75 11.72 4.13 3.56 4.38 -4.27 4.06 0.85

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 5.68 8.07 12.31 12.45 8.73 6.92 4.10 4.69 6 7.54 8.25 8.33 6.95 1.00

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 10.20 9.36 3.07 7.34 5.53 4.89 4.62 2.80 6.2 5.23 4.39 3.43 0.39 0.14

Sandang 10.03 12.93 17.41 -5.87 20.1 22.40 15.24 12.63 6.9 4.20 3.85 3.60 2.14 0.12

Kesehatan 11.19 11.44 10.17 18.34 10.51 10.62 7.38 1.30 1.7 1.61 2.26 3.95 3.22 0.11

Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 10.98 11.36 7.2 -21.72 5.85 5.42 5.29 4.00 4.5 4.34 3.55 3.77 3.57 0.16

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 14.38 9.73 1.71 18.60 7.52 14.20 12.32 -2.90 5.6 -1.86 -0,36 0.05 0.50 0.07

Inflasi Tahunan (yoy ) 8.80 9.75 5.40 9.34 7.92 8.22 6.60 4.52 5.45 3.87 4.05 1.91 2.41 2.41

Kelompok Barang dan Jasa2014

Andil20162015



45

Kelompok administered prices merupakan kelompok yang mengalami tekanan inflasi

paling tinggi pada triwulan I 2017, tercatat sebesar 6,34% (yoy). Adanya kenaikan cukai rokok

pada awal tahun 2017 dan penyesuaian tarif dasar listrik yang dilakukan bertahap pada Januari

dan Maret 2017 mendongkrak inflasi pada kelompok ini. Pada kelompok volatile food, inflasi

tercatat sebesar 3,58% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang deflasi 4,07% (yoy).

Sementara itu, kelompok core inflation mengalami inflasi sebesar 1,44% (yoy) atau tercatat

turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,79% (yoy).

Grafik 3.2 Disagregasi Inflasi Maluku Utara

Berdasarkan disagregasinya, kelompok volatile food menunjukkan adanya peningkatan

tekanan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Komoditas penyumbang inflasi rutin Maluku

Utara seperti bawang, cabai, tomat, dan ikan cakalang yang pada triwulan IV 2016 mengalami

deflasi mulai menunjukkan adanya peningkatan harga. Adanya fenomena la nina yang terjadi

pada awal hingga pertengahan tahun sehingga mengurangi pasokan bahan pangan sedikit

banyak mempengaruhi tekanan inflasi pada kelompok ini. Namun demikian, upaya pemerintah

daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian lokal masih menunjukkan dampak positif

sehingga tekanan inflasi pada kelompok ini dapat ditekan.


46

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Rokok (yoy) Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Tarif Listrik (yoy)

Tekanan inflasi juga bearasal dari kelompok administered prices (AP). Inflasi AP naik

dari 5,92% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 6,34% (yoy) pada triwulan I 2017. Tekanan

terutama berasal dari penyesuaian tarif dasar listrik dan kenaikan cukai rokok. Penyesuaian

cukai rokok yang dilakukan pada Januari 2017 sudah mendorong pedagang untuk

meningkatkan harga rokok sejak triwulan IV 2016. Pada triwulan I 2017, komoditas rokok putih,

rokok kretek, dan rokok kretek filter tercatat masih menunjukkan tekanan inflasi yang lebih tinggi

dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu masih tingginya inflasi

angkutan udara juga mendorong inflasi kelompok AP.

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Angkutan Laut dan Udara

Pada kelompok inflasi inti, tekanan inflasi turun menjadi sebesar 1,44% (yoy) setelah

pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 2,79% (yoy). Sementara untuk komoditas bahan

makanan dan makanan jadi pada inflasi inti, relatif masih terjaga stabilitas pasokannya, sebagai

dampak dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga pasokan bahan makanan di Maluku

Utara.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah


47


Grafik 3.6 Perkembangan Biaya Sandang Grafik 3.7 Perkembangan Harga Makanan Jadi, Ikan Diawetkan, dan Bahan Makanan Lainnya

Sementara itu, tekanan inflasi kelompok volatile food pada triwulan I 2017 menunjukkan

inflasi sebesar 3,58% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat deflasi 4,07% (yoy).

Inflasi paling besar terjadi pada subkelompok bumbu-bumbuan, lemak dan minyak, dan buah-

buahan. Subkelompok bumbu-bumbuan inflasi 19,10% (yoy) setelah inflasi 21,76% (yoy) pada

triwulan IV 2016. Sementara, subkelompok lemak dan minyak inflasi semakin tinggi dari 4,36%

(yoy) menjadi 6,97% (yoy). Selanjutnya, untuk subkelompok buah-buahan mengalami inflasi

sebesar 6,21% (yoy) setelah pada triwulan IV 2016 mengalami deflasi 11,82% (yoy). Keadaan

cuaca banyak dipengaruhi oleh dampak lanjutan dari fenomena La Nina mempengaruhi

komoditas pada subkelompok ikan segar sehingga tercatat mengalami inflasi sebesar 4,39%

(yoy) pada triwulan I 2017. Ikan cakalang mengalami inflasi 2,53% (yoy) setelah pada triwulan

IV 2016 deflasi 24,94 (yoy). Kemudian, ikan ekor kuning inflasi semakin tinggi dari 5,88% (yoy)

pada triwulan IV 2016 menjadi 7,63% (yoy) pada triwulan I 2017.


Grafik 3.8 Perkembangan Harga Ikan Cakalang dan Ikan Ekor Kuning

48

3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan

Tekanan inflasi pada triwulan II 2017 diestimasikan terus meningkat. Pada bulan April

2017 Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,63% (mtm), meningkat dibandingkan bulan

Maret 2017 yang mengalami deflasi sebesar 0,31% (mtm). Secara tahunan, inflasi Maluku

Utara tercatat sebesar 2,72% (yoy) lebih tinggi dibandingkan Maret 2017 sebesar 2,41% (yoy).

Dengan inflasi tersebut, secara akumulatif hingga bulan April 2017 inflasi Maluku Utara menjadi

0,71% (ytd).

Meningkatnya tekanan inflasi pada bulan April 2017 terutama disebabkan oleh inflasi

pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok pendidikan, rekreasi,

dan olahraga, serta kelompok kesehatan. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan

tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 8,87% (yoy) atau menyumbang andil sebesar

1,30% pada inflasi tahunan April 2017. Kemudian, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga

mengalami inflasi sebesar 3,56% (yoy), menyumbang andil sebesar 0,16% pada keseluruhan

inflasi. Sementara, untuk kelompok kesehatan tercatat mengalami inflasi sebesar 3,22% (yoy),

atau menyumbang andil sebesar 0,11% pada total inflasi tahunan April 2017.

Berdasarkan disagregasinya, kelompok volatile food dan inflasi administered prices

tercatat meningkat, sementara inflasi inti tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya. Inflasi

administered prices meningkat dari 5,30% (yoy) menjadi 8,93% (yoy), sementara inflasi volatile

food mengalami peningkatan tekanan inflasi dari 3,58% (yoy) menjadi sebesar 4,05% (yoy).

Meningkatnya tekanan pada inflasi volatile food ditengarai karena harga komoditas bahan

makanan sudah kembali meningkat karena stok dari panen yang terjadi pada triwulan III dan IV

2016 sudah menipis serta tren kenaikan harga pada bulan Ramadan. Inflasi inti tercatat

mengalami penurunan inflasi sebesar 0,90% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya inflasi

sebesar 1,44% (yoy).

49


Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate

Inflasi administered prices bulan April tercatat mengalami peningkatan dari inflasi 5,30%

(yoy) menjadi inflasi 8,93% (yoy). Hal ini merupakan dampak terusan kenaikan cukai rokok

yang dilakukan pada awal tahun 2017, serta dampak kenaikan penyesuaian harga listrik pada

Maret 2017. Kenaikan tarif dasar listrik yang direncanakan akan dilakukan pada bulan Mei 2017

diperkirakan akan kembali menjadi pendorong tekanan inflasi di triwulan II 2017.



Grafik 3.10 Perkembangan Harga Tarif Listrik

Grafik 3.11 Perkembangan Harga Cakalang/Sisik

dan Cakalang Asap

Tekanan inflasi diperkirakan meningkat pada akhir triwulan II 2017. Kebiasaan

masyarakat yang justru meningkat konsumsinya pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri

50

diperkirakan akan menjadi pemicu utama peningkatan inflasi. Dengan demikian, inflasi hingga

akhir triwulan II 2017 diperkirakan berada pada kisaran 3,6% - 4,0% (yoy).

3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara

Sejak dimulainya tahun 2017, TPID Kota Ternate secara aktif melakukan rapat

koordinasi yang dilakukan setiap bulan. Pada rapat yang dilakukan tidak jauh setelah rilis berita

resmi statistik itu, dilakukan pembahasan terkait komoditas apa saja yang memberikan tekanan

inflasi pada bulan sebelumnya dan bulan berjalan. Rapat koordinasi Kota Ternate selalu

dipimpin oleh Sekretaris Kota Ternate selaku ketua TPID Kota Ternate. Pada rapat koordinasi

dimaksud, setiap pihak yang diundang menyampaikan permasalahan dan langkah apa saja

yang dapat diambil untuk menekan kenaikan harga dari komoditas penyumbang inflasi.

Pada rapat di bulan Januari 2017, seluruh peserta rapat yang diundang diminta untuk

menyusun rencana aksi pengendalian harga sepanjang tahun 2017. Dengan

mempertimbangkan sebagian besar komoditas penyumbang inflasi merupakan bahan pangan,

sebagian besar rencana aksi berada pada produksi tanaman pangan. Selain itu, juga terdapat

rencana aksi yang mendorong pengembangan infrastruktur distribusi pangan.

Pada bulan Februari 2017, rapat koordinasi difokuskan untuk membahas rencana aksi

yang telah dibuat serta mendapatkan informasi terkini terkait ketersediaan pasokan komoditas

penyumbang inflasi. Adapun kesimpulan dari rapat tersebut antara lain melakukan Kunjungan

ke sentral pertanian baik di Ternate maupun di Wairoro, kabupaten Halmahera Tengah, dan

kabupaten Halmahera Timur, melakukan Kunjungan ke para distributor sembako di Kota

Ternate untuk memastikan ketersediaan stok, koordinasi dengan otoritas pelabuhan Ahmad

Yani Ternate terkait jadwal bongkar muat barang khusus barang pangan kebutuhan masyarakat

Ternate di prioritaskan, berkoordiansi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan

pembatasan penjualan sapi ke luar Maluku Utara, Dinas Pertanian kota perlu mengeluarkan

kalender tanam bagi petani di Ternate, dan penggadan cold storage untuk untuk cabai dan

tomat.

Menindaklanjuti hasil rapat TPID Kota Ternate pada tanggal 23 Februari 2017 bahwa

untuk memastikan kebutuhan masyarakat Kota Ternate, diperlukan kunjungan ke beberapa

tempat strategis. TPID Kota Ternate dipimpin oleh Ketua TPID yang juga Sekretaris Daerah

Kota Ternate DR. M. Tauhid Soleman pada 17 Maret 2017 melakukan kunjungan ke PT Pelindo

51

cabang Ternate, lahan pertanian di Kelurahan Tubo Kec Ternate Utara, dan Gudang PT

Semarak di Kec Ternate Selatan. Adapun hasil kunjungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan keterlambatan bongkar muat di pelabuhan Ahmad Yani seperti yg

dikeluhkan oleh para distributor bahan pangan disebabkan karena dermaga Ahmad Yani

dalam proses pekerjaan sehingga menganggu aktivitas kapal sandar dan bongkar muat.

2. Lahan pertanian yang disiapkan oleh petani cabai binaan Dinas Pertanian Kota Ternate

khusus di kelurahanTubo kurang lebih seluas 6 HA mulai melakukan persiapan

penanaman. Diperkirakan panen dapat dilakukan menjelang bulan suci Ramadan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh selama kunjungan, beberapa petani di kelurahan

lain sudah mulai melaksanakan penanaman.

3. Berdasarkan hasil tinjauan langsung ke gudang distributor di kelurahan Ubo-ubo,

didapatkan informasi bahwa pasokan masih mampu menenuhi kebutuhan masyarakat

dua bulan. Sebagai informasi tambahan, pasokan untuk bulan-bulan berikutnya juga

sedang dalam perjalanan ke Kota Ternate.

Rapat Koordinasi TPID Kota Ternate di bulan April 2017 dilaksanakan untuk membahas

langkah apa saja yang perlu diambil utnuk menghadapi bulan Ramadan yang jaraknya hanya

satu bulan. Pada rapat tersebut, beberapa pihak seperti Pertamina, Pelindo, pemasok bahan

pangan, dan dinas terkait menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi bulan

Ramadan.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesimpulan antara lain: melakukan koordiansi

antara wilayah untuk memastikan ketersediaan stok barito maupun daging sapi untuk

memenuhi kebetuhan masyarakat Kota Ternate di bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri,

koordinasi dengan semua pihak agar laju inflasi Kota Ternate tidak melebihi laju inflasi nasional,

KSOP dan Pelindo akan membentuk posko menyambut bulan suci Ramadan dan hari raya Idul

Fitri dan siap bekerjasama dgn TPID kota Ternate, kebutuhan pangan masyarakat Kota Ternate

di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri agar dapat terpenuhi dengan harga terjangkau, Pertamina

Ternate menjamin ketersediaan BBM selama Ramadan dan Idul Fitri, serta TPID perlu

berkoordinasi dengan ASDP untuk membicarakan keluhan para penyalur komoditas pangan

dan dicarikan solusinya.

Pada bulan April juga telah dilakukan Rapat Koordinasi TPID Kota Tidore Kepulauan

untuk pertama kalinya di tahun 2017. Pada rapat tersebut, dinas terkait menyampaikan

informasi produksi komoditas pangan di Kota Tidore Kepulauan yang dapat menekan inflasi

52

Maluku Utara. Pada rapat tersebut juga direncanakan kerjasama yang dapat dilakukan untuk

menghadapi bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri.

Pada bulan April juga dilakukan kunjungan ke pedagang di Kota Ternate oleh Kepala

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan didampingi Kepala Dinas Perindag

Provinsi Malut Asrul Gailea dan Kadis Perindag Kota Ternate Nuryadin Rahman serta Kepala

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Kunjungan yang dilakukan pemerintah pusat

ke Provinsi tujuanya untuk mengecek langsung harga sembilan bahan pokok (sembako) jelang

bulan suci Ramadan 1438 H tahun 2017. Selain kepada pedagang, kunjungan juga dilakukan

ke pelabuhan Ahmad Yani dan Bulog Subdivre Ternate.

TPID Provinsi Maluku Utara juga melaksanakan rapat koordinasi di bulan April untuk

persiapan menghadapi bulan Ramadan. Pada rapat koordinasi tersebut, turut hadir TPID Kota

Tidore Kepulauan dan TPID Kabupaten Halmahera Barat. Pada rapat tersebut lebih fokus

membahas bentuk kerjasama yang dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan masyarakat

sehingga dapat menekan harga. Pada rapat tersebut juga diwacanakan High Level Meeting

TPID yang akan dilakukan menjelang bulan Ramadan.

53

Secara umum, meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh melambat ketahanan

sektor rumah tangga masih terjaga. Risiko kredit dari sektor rumah tangga tercatat

pada level yang rendah.

Sementara itu, walaupun tumbuh melambat stabilitas keuangan sektor korporasi

masih terjaga. Kinerja kredit sektor korporasi menunjukan penurunan baik UMKM

maupun nonUMKM namun masih dalam batas wajar. Namun demikian, terdapat

perbaikan kinerja di sektor perbankan syariah yang didorong oleh penambahan asset

dan pertumbuhan giro yang cukup signifikan.

BAB IV ANALISIS STABILITAS KEUANGAN

DAERAH

“Stabilitas Keuangan Daerah Stabil Terjaga”

NPL Sektor

Rumah Tangga

0,64%

NPL Korporasi

4,35%

54

4.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga

4.1.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga

Perekonomian Maluku Utara pada sisi pengeluaran, secara konsisten didominasi oleh

Konsumsi Rumah Tangga, dengan pangsa lebih dari 55% selama setidaknya satu dekade

terakhir. Permintaan domestik menjadi penggerak utama perekonomian Maluku Utara, meski

secara perlahan mulai berkurang pangsanya seiring peningkatan pangsa dari investasi swasta

dan konsumsi pemerintah. Hal tersebut terlihat pada pangsa konsumsi rumah tangga di triwulan

I 2017 tercatat sebesar 57,87%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar 58,48%.

Sejalan dengan penurunan pangsa rumah tangga, pertumbuhan konsumsi rumah

tangga tercatat tumbuh melambat pada triwulan I 2017 yakni sebesar 4,50% (yoy) lebih rendah

dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,35% (yoy).

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara


Tren penurunan pada sektor konsumsi rumah tangga tersebut sejalan dengan hasil

Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat turun dari

124 menjadi 121, begitu pula dengan Indeks Ekspektasi Konsumen yang mengalami penurunan

dari 131 menjadi 129. Terdapat indikasi bahwa melambatnya konsumsi masyarakat khususnya

pada triwulan I 2017, diakibatkan oleh kondisi kegiatan usaha yang mengalami perlambatan.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil SK yang menunjukan indeks kegiatan usaha saat

dibandingkan 6 bulan lalu mengalami penurunan dari 131 menjadi 130, begitupula dengan

indeks konsumsi barang-barang tahan lama dari 118 menjadi 93.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2013 2014 2015 2016 2017

% (yoy)Pangsa thdPDRB (%)

Pangsa g_Konsumsi RT (rhs)

55

Grafik 4.2 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara

Melihat perkembangan konsumsi Rumah Tangga mengalami penurunan, dari hasil SK

menunjukan bahwa walaupun terjadi penurunan ekspektasi penghasilan dan ketersediaan

lapangan pekerjaan untuk 6 bulan yang akan datang, masyarakat masih optimis terhadap iklim

kondisi usaha ke depan. Dari sisi harga, tekanan terhadap kerentanan keuangan rumah tangga

sangat rendah seiring dengan tingkat inflasi yang terjaga di level rendah. Secara umum,

masyarakat menilai walaupun terjadi sedikit kenaikan harga sepanjang triwulan I 2017

dibandingkan triwulan sebelumnya dari 1,91% menjadi 2,41%, namun tidak setinggi triwulan

yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,45%. Hal tersebut ditunjukan bahwa indeks

perubahan harga secara umum pada 3 bulan mendatang akan mengalami sedikit penurunan

dari 162 menjadi 151.

Grafik 4.3. Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang

Grafik 4.4. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara

121,94

114,44

129,44

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017

IKK (Keyakinan Konsumen)IKE (Kondisi Ekonomi Saat Ini)IEK (Ekspektasi Konsumen)

Optim

isP

esim

is

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ekspektasi PenghasilanKonsumen

Ekspektasi KetersediaanLapangan Kerja

Ekspektasi KegiatanUsaha

2016 I 2016 IV 2017 I

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00


2015 2016 2017

inflasi yoy, %Indeks

Perubahan harga secara umum 3 bulan mendatang Inflasi (rhs)

56

4.1.2. Kinerja Keuangan dan Intermediasi Perbankan pada Sektor

Rumah Tangga

Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada PDRB

Maluku Utara, terjadi kenaikan alokasi penghasilan masyarakat untuk konsumsi pada triwulan I

2017 dari 53,47% menjadi 57,17%. Terdapat indikasi terjadinya penurunan pendapatan

masyarakat Maluku Utara sehingga menyebabkan pengurangan alokasi untuk tabungan. Hal

tersebut terefleksi dari penurunan alokasi penghasilan masyarakat untuk tabungan menurun

dari 31,10% menjadi 25,98%.

Grafik 4.5. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara

Penurunan alokasi penghasilan yang digunakan untuk menabung terkonfirmasi dari

kondisi Pangsa penghimpunan Dana Pihak Ketiga perseorangan yang turut menyusut dari

84,22% pada triwulan IV 2016 menjadi 76,29% pada triwulan I 2017. Namun demikian,

tabungan masih mendominasi komposisi DPK nasabah perseorangan.

Grafik 4.6. Pangsa DPK Perseorangan dan

Bukan Perseorangan di Maluku Utara

Sumber: Laporan bank , diolah

Grafik 4.7. Komposisi DPK Perseorangan di

Maluku Utara


60,12 60,00 63,25 57,68 54,51 52,4561,85 53,47 57,17

15,19 14,25 12,8515,35

11,12 19,4917,61

17,6516,85

24,69 26,15 25,70 27,6737,31

30,27 27,53 31,10 25,98

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


2015 2016 2017

Konsumsi Cicilan pinjaman Tabungan

45,42% 90,89% 94,33% 84,86% 84,39% 76,29% 84,22% 76,29%

54,58% 9,11% 5,67% 15,14% 15,61% 23,71% 15,78% 23,71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IV I IV I IV I IV I

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Giro Tabungan Deposito Total

Perseorangan Bukan Perseorangan

10,71% 13,65% 13,75% 10,28% 8,06% 9,88% 8,58% 8,46% 7,53%

63,71% 61,63% 62,27% 67,85% 66,51% 66,01% 66,92% 67,03% 67,00%

25,57% 24,72% 23,98% 21,87% 25,43% 24,11% 24,50% 24,51% 25,47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


2015 2016 2017

GIRO TABUNGAN DEPOSITO

57

Berdasarkan kategori pendapatan, masyarakat dengan pendapatan menengah dan

tinggi (3-5 juta) cenderung mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi lebih tinggi

daripada rata-rata seluruh kategori (58,33%). Namun diantara kelompok nilai pendapatan

masyarakat, pembayaran cicilan hutang paling tinggi yaitu kelompok masyarakat dengan

pendapatan menengah (3-4 juta) dengan komposisi 20,83%. Sedangkan alokasi penghasilan

untuk menabung tertinggi ada pada masyarakat dengan kategori pendapatan tinggi (>4 juta)

yakni rata-rata 30,00% dari pendapatannya.

Sementara itu alokasi penghasilan untuk membayar cicilan tertinggi berada pada

masyarakat pada kategori pendapatan menengah (Rp3-4 juta) dengan komposisi 20,83%.

Namun demikian, secara umum alokasi penghasilan masyarakat untuk cicilan mengalami

kenaikan dari 16,15% menjadi 16,78%. Kenaikan cicilan umumnya didorong untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam rangka membiayai konsumsinya. Terjaganya harga di level yang

rendah serta suku bunga tabungan dan deposito yang terus mengalami penurunan,

menyebabkan preferensi masyarakat untuk menggunakan dananya sendiri dalam melakukan

konsumsi.

Penggunaan Pendapatan

Rp 1 - 2 juta Rp 2 - 3 juta Rp 3 - 4 juta Rp 4 - 5 juta > Rp 5 juta Rata-rata

Konsumsi 56,79 58,18 58,33 58,33 50,00 56,33

Cicilan pinjaman 17,33 14,09 20,83 11,67 20,00 16,78

Tabungan 25,87 27,73 20,83 30,00 30,00 26,89

Tabel 4.1. Alokasi Pendapatan Masyarakat per Kategori berdasarkan Penggunaan

Di lain sisi, walaupun nilai DPK Perseorangan tumbuh melambat dari 10,79% (yoy) di

triwulan I 2016 menjadi 3.24% (yoy) di triwulan I 2017, namun pertumbuhan jumlah rekening

masyarakat di perbankan tercatat menunjukkan adanya peningkatan dari 12,09% pada triwulan

I 2016 (yoy) menjadi 13,97% pada triwulan I 2017 (yoy). Angka tersebut juga lebih besar dari

pertumbuhan di triwulan IV 2016 sebesar 12,85% (yoy). Pertumbuhan jumlah rekening yang

mengalami peningkatan berasal dari kelompok nilai < Rp10 Juta dan >Rp20 Miliar. Sementara

itu, jumlah rekening dari kelompok nilai lainnya cenderung tumbuh melambat atau mengalami

penurunan dibanding triwulan sebelumnya.

58

Tabel 4.2. Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai


Sementara, kinerja penyaluran kredit perseorangan menunjukkan penyusutan dari

18,33% (yoy) (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 5,08% (yoy) pada triwulan I 2017. Namun

demikian, pangsa penyaluran kredit perseorangan justru mengalami sedikit kenaikan dari

93,90% pada triwulan IV 2016 menjadi 93,95% pada triwulan I 2017. Hal ini dikarenakan

adanya kenaikan kredit bukan perseorangan yang cukup signifikan pada triwulan sebelumnya di

bulan Oktober 2016 sebesar Rp719.55 Miliar.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit perseorangan untuk keperluan konsumsi memiliki

pangsa 67,46%, sementara untuk modal kerja sebesar 20,46% dan untuk investasi sebesar

6,03%. Kredit konsumsi perseorangan tersebut, sebagian besar digunakan untuk keperluan

multiguna dengan pangsa 51,24%, sementara untuk keperluan KPR hanya sebesar 10,14%,

KKB sebesar 0,48%, dan pembelian peralatan rumah tangga sebesar 0,50%.

Grafik 4.8. Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan


Dari sisi risiko kredit, NPL sektor rumah tangga tercatat di level yang sangat rendah

yakni hanya sebesar 0,40% namun masih lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 0,31%.

Penurunan kinerja NPL terjadi hampir pada semua jenis kredit yang digunakan sektor rumah

<10 J

T

>10 J

T

- 100 J

T

>100JT

- 5

00JT

>500JT

- 1

M

>1 M

- 2

M

>2 M

- 5

M

>5M

- 1

0M

>10M

-15M

>15M

- 2

0M

>20M

Jml 576.800 517.441 52.803 5.516 576 305 143 12 1 1 2

yoy (%) 12,09 11,87 13,55 20,62 6,08 21,51 5,15 33,33 -50,00 0,00 -71,43

Jml 638.368 570.616 58.056 8.232 722 433 239 48 11 5 6

yoy (%) 12,85 14,11 1,16 16,34 18,75 32,42 40,59 37,14 10,00 400,00 50,00

2017 Jml 657.370 593.503 55.057 7.517 665 395 179 32 4 4 14

yoy (%) 13,97 14,70 4,27 36,28 15,45 29,51 25,17 166,67 300,00 300,00 600,00I

Maluku Utara Rekening

Kelompok Nilai

2016

IV

I

6,05%

20,46%

6,03%

67,46%

93,95%

Bukan Perseorangan

Perseorangan Modal Kerja

Perseorangan Investasi

Perseorangan Konsumsi

59

tangga mulai dari kredit multiguna, kredit untuk kendaraan bermotor, dan kredit untuk

pembelian barang elektronik dan furniture.

4.2. Asesmen Sektor Korporasi

4.2.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan I 2017 mengalami akselerasi pertumbuhan.

Secara sektoral pertumbuhan sektor utama yakni sektor pertambangan, sektor pengadaan

listrik dan gas, serta sector administrasi pemerintah. Namun demikian, perlambatan terjadi pada

sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta sektor industri pengolahan makanan dan

minuman. Hal ini dipengarughi oleh rendahnya produksi ikan tangkap dikarenakan cuaca buruk

yang berkepanjangan.

Sementara, berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, pada

triwulan I 2017 korporasi di Maluku Utara kinerjanya jauh menurun dibandingkan triwulan

sebelumnya, dengan saldo bersih tertimbang -17,49%, jauh lebih rendah dari triwulan

sebelumnya sebesar 1,58%. Penurunan utamanya didorong oleh Sektor pertanian dengan

saldo bersih tertimbang menurun dari -9,96% menjadi -11,27%.

Grafik. 4.9. Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi

Perlambatan dunia usaha tersebut dipengaruhi oleh penurunan kapasitas produksi. Hal

ini diindikasikan dengan adanya penurunan kapasitas produksi di sektor pertanian dari 65% di

triwulan IV 2016 menjadi 30% di triwulan I 2017. Selain faktor kapasitas produksi, perlambatan

juga dipengaruhi oleh kondisi likuiditas usaha yang cenderung mengalami hambatan. Namun

demikian, berdasarkan akses kredit, kondisi keuangan perusahaan justru mengalami perbaikan

dibandingkan triwulan sebelumnya.

60

Tabel 4.3 Kondisi Likuiditas Korporasi

4.2.2. Penyaluran Kredit pada Sektor Korporasi

Kredit pada sektor korporasi hanya memiliki pangsa sebesar 32,38% atau dengan nilai

nominal Rp2,12 triliun. Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2017 menunjukkan adanya

perlambatan, yakni sebesar 8,20% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya 8,79% (yoy).

Perlambatan ini salah satunya dipengaruhi oleh menurunnya kinerja kredit nonUMKM, yakni

berasal dari tidak lancarnya pembayaran permerintah daerah terhadap beberapa rekanan di

sektor konstruksi dan jasa.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja menguasai pangsa sektor korporasi

dengan share 78,41%, sementara kredit investasi memiliki pangsa sebesar 21,59%. Penyaluran

kredit modal kerja pada sektor korporasi di Maluku Utara mengalami perlambatan, pada

triwulan I 2017 pertumbuhannya mencapai 12,30% (yoy) melambat dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 13,62% (yoy). Namun demikian, perlambatan pertumbuhan kredit

investasi pada triwulan I 2017 membaik menjadi -2,53 (yoy) dari -3,70% (yoy) di triwulan

sebelumnya.

Grafik 4.10. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan


Kredit korporasi didominasi oleh penyaluran pada Sektor Perdagangan Besar dan

Eceran, dengan pangsa 71,45%, disusul oleh Sektor Konstruksi dengan pangsa 9,45%, dan

sisanya terbagi rata di seluruh sektor. Pada sektor konstruksi, penyaluran kredit pada triwulan I

Baik Cukup BurukSaldo Bersih

(%Baik-%Buruk)Baik Cukup Buruk

Saldo Bersih

(%Baik-%Buruk)

Akses Kredit 0,00% 66,67% 33,33% -33,33% 50,00% 37,50% 12,50% 37,50%

Kondisi keuangan perusahaan

berdasarkan likuiditas 52,00% 44,00% 4,00% 48,00% 43,14% 54,90% 1,96% 41,18%

Kondisi keuangan perusahaan

berdasarkan rentabilitas 52,00% 46,00% 2,00% 50,00% 66,67% 33,33% 0,00% 66,67%

Q 1 2017Q 4 2016

Kondisi Keuangan

1.667,93 78,41%

459,24 21,59%

Modal Kerja Investasi

12,30%

-2,53%-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

I II III IV I II III IV I II III IV I

2014 2015 2016 2017

Modal Kerja Investasi

61

2017 menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 17,24% (yoy), lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya sebesar 17,24% (yoy), sedangkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran,

mengalami perlambatan pertumbuhan dari 11,97% (yoy) di triwulan IV 2016 menjadi 8,71%

(yoy) di triwulan I 2017.

Pertumbuhan pada kredit sektor korporasi pada triwulan I 2017 tidak diiringi dengan

perbaikan kinerja NPL yang melambat dari 4,06% pada triwulan IV 2016 menjadi 4,35% di

triwulan I 2017. Sektor penyumbang melambatnya kinerja NPL yaitu sektor penyediaan

akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor perantara keuangan dan sektor real estate,

usaha persewaan, dan jasa perusahaan. Ditengah perlambatan kinerja NPL tersebut, sektor

perdagangan besar dan eceran menunjukan perkembangan yang baik walaupun tidak cukup

signifikan untuk mendongkrak kinerja NPL sektor korporasi secara keseluruhan.

Grafik 4.11. NPL Kredit Korporasi


Grafik 4.12. NPL Kredit Korporasi per Kategori

Debitur


Berdasarkan kategori debiturnya, kredit korporasi didominasi oleh debitur UMKM

dengan pangsa sebesar 81,52%, sedikit menyusut dari triwulan sebelumnya yakni sebesar

82,64%. Kredit korporasi pada debitur UMKM nampak mengalami sedikit penurunan

dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara nominal, pada triwulan I 2017 sebesar Rp1,74 triliun

sedikit menyusut dari triwulan sebelumnya sebesar Rp1,75 triliun. Pertumbuhan kredit korporasi

UMKM juga melambat dari 8,79% (yoy) di triwulan IV 2016 menjadi 8,20% (yoy). Terbatasnya

kemampuan likuiditas korporasi UMKM, menyebabkan golongan ini rentan terhadap perubahan

kondisi ekonomi. Namun demikian, risiko kredit korporasi dengan skala UMKM terindikasi

menurun. NPL korporasi UMKM pada triwulan I 2017 tercatat 5,03% sedikit memburuk dari

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,80%.

4.52%4.06%

4.35%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%


2014 2015 2016 2017

5.03%

1.24%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%


2014 2015 2016 2017

NPL UMKM NPL Non-UMKM

62

4.3. Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan)

4.3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan

Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan I 2017 tercatat sebesar

Rp8,45 triliun. Secara tahunan, aset perbankan Malut tumbuh sebesar 4,63% (yoy) sedikit

meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,20% (yoy). Faktor

pendorong percepatan pertumbuhan utamanya disumbang oleh kelompok bank swasta

nasional dari -1,52% di triwulan IV 2016 (yoy) menjadi 7,08% di triwulan I 2017 (yoy).

Sedangkan faktor penghambat pertumbuhan aktiva perbankan di Malut disebabkan oleh BPD

yang mengalami perlambatan dari 6,72% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 0,80% (yoy)

pada triwulan I 2017. Sementara itu, berdasarkan jenis operasinya, kinerja perbankan syariah

mengalami penaikan cukup signifikan dari triwulan sebelumnya dari -0,66% (yoy) di triwulan IV

2016 menjadi 22,41% (yoy) di triwulan I 2017. Namun demikian, secara umum stabilitas

keuangan daerah masih tetap terjaga. Namun sebaliknya aset perbankan konvensional pada

triwulan I 2017 tercatat hanya tumbuh 3,72% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang

tumbuh 4,46% (yoy).

Grafik 4.13. Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah)

Sumber : Laporan bank , diolah

4.3.2. Intermediasi Perbankan

Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan yang beroperasi di Maluku Utara

pada posisi akhir triwulan I 2017 tercatat sebesar Rp 6,34 triliun, lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya yang sebesar Rp 6,30 triliun. Namun secara tahunan, pertumbuhan DPK

mengalami kontraksi menjadi -2,39% (yoy) semakin menyusut dari triwulan sebelumnya

sebesar 1,24% (yoy).

7.105

8.079 8.461 8.453

9,97%

13,70%

4,63%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

II III IV I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017

Mil

iyar

Ru

pia

h

AKTIVA g AKTIVA yoy (%)

63

Jumlah simpanan tabungan pada akhir triwulan I 2017 mencapai Rp3,56 triliun, atau

menyusut -5,44% (qtq). Namun secara tahunan, tabungan tumbuh dari 0,87% (yoy) menjadi

4,20% (yoy). Melambatnya pertumbuhan tabungan salah satunya dipengaruhi oleh

meningkatnya preferensi masyarakat dalam menggunakan dana milik sendiri untuk melakukan

kegiatan konsumsi akibat meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian pada periode

mendatang. Sementara itu, simpanan giro pada akhir triwulan I 2017 tercatat sebesar Rp1,32

triliun. Walaupun terdapat kenaikan secara nominal, akan tetapi secara tahunan pertumbuhan

simpanan giro menyusut sebesar -20,82% (yoy) atau terkontraksi semakin dalam dibanding

triwulan sebelumnya sebesar -19,07% (yoy). Perlambatan simpanan giro ini dipengaruhi oleh

menurunnya giro sektor pemerintah. Tidak tercapainya target pendapatan pemerintah,

mendorong penggunaan giro pemerintah di perbankan untuk membiayai belanja pada triwulan I

2017.

Sama halnya dengan simpanan giro, simpanan deposito mengalami kontraksi baik

secara nominal maupun secara pertumbuhan tahunan. Pada akhir triwulan I 2017, jumlah

simpanan deposito tercatat sebesar Rp1,45 triliun. Secara tahunan deposito tumbuh melambat

menjadi 3,48% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 22,99% (yoy).

Grafik 4.14. Perkembangan DPK (miliar rupiah)


Dari sisi penyaluran kredit, secara umum jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan

di Maluku Utara mengalami kenaikan pada triwulan I 2017 yang tercatat sebesar Rp6,56 triliun.

Secara tahunan, penyaluran kredit tumbuh 12,80% (yoy), sedikit melambat dari triwulan

sebelumnya yang tumbuh 12,88% (yoy). Perlambatan ini terutama terjadi pada kredit modal

kerja yang tercatat tumbuh 12,30% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh

13,62% (yoy), serta kontraksi yang semakin mendalam untuk kredit investasi dari -3,70% (yoy)

menjadi -2,53% (yoy) pada triwulan I 2017. Meningkatnya aktivitas jasa keuangan dan

munculnya BPR baru maupun penyelenggaran jasa money changer baru menyebabkan kredit

13,20%

1,24%

-2,39%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


2015 2016 2017

Mil

iyar

Ru

pia

h

Giro Tabungan Deposito g DPK yoy (%)

64

modal kerja di sektor jasa keuangan tumbuh meningkat dari -30,44% (yoy) menjadi 167.04%

(yoy). Menurunnya kinerja kredit disebabkan oleh kesunya permintaan di beberapa sektor.

Sehingga hal ini menyebabkan para pelaku usaha cenderung memilih untuk tidak mengajukan

kredit investasi baru.

Grafik 4.15. Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah)


Sementara, kredit konsumsi tercatat tumbuh 14,85%, sedikit lebih tinggi dari

pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 14,68% (yoy). Percepatan

pertumbuhan kredit konsumsi terutama dipengaruhi oleh tingginya penyaluran kredit perabot

dengan pertumbuhan sebesar 32,01% (yoy) pada triwulan I 2017 dan kredit multiguna dengan

pertumbuhan sebesar 18,63% (yoy). Di lain sisi, KPR mengalami penyusutan sebesar -988%

(yoy).

Dengan perkembangan penghimpunan dana dan penyaluran kredit tersebut, peran

intermediasi perbankan di Maluku Utara terindikasi mengalami kontraksi namun tetap

terkendali. Hal ini tercermin dari tingkat LDR (Loan to Deposit Ratio) masih berada di level yang

tinggi yakni 103,51%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 101,57%.

12,10%12,88%12,80%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


2015 2016 2017

Mil

iyar

Ru

pia

hModal Kerja Investasi Konsumsi g Kredit yoy (%)

65

Grafik 4.16. Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara


Berdasarkan perkembangan intermediasi perbankan dan rendahnya risiko kredit yang

dicerminkan dengan perkembangan Non Performing Loan (NPL) pada triwulan I 2017, secara

umum, ketahanan sektor lembaga keuangan yang diwakili perbankan masih berada dalam

kondisi yang cukup baik. NPL masih berada di dalam batas aman, di bawah ambang batas

yang sebesar 5%. Pada triwulan I 2017 NPL perbankan Maluku Utara tercatat hanya sebesar

1,81%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 1,66%. Penurunan NPL terutama terjadi

pada perbaikan kredit yang disalurkan ke sektor korporasi baik UMKM maupun nonUMKM.

Grafik 4.17. Perkembangan NPL Perbankan di Malut


4.3.3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah secara umum memiliki pangsa aset sebesar 5,71% dari total

seluruh perbankan di Maluku Utara. Aset perbankan syariah Maluku Utara pada triwulan I 2017

tercatat sebesar Rp482 miliar, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

Rp418 Miliar. Secara tahunan, aset perbankan syariah pada triwulan I 2017 mengalami

akselerasi sebesar 14,46% (yoy), setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -0,66%

(yoy) pada triwulan sebelumnya.

89,57%

101,57%103,51%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


2015 2016 2017

Mil

iyar

Ru

pia

h

Kredit (Rp Miliyar) DPK (Rp Miliyar) LDR (RHS)

1,89%1,66%

1,81%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


2015 2016 2017

Mil

iyar

Ru

pia

h

Kredit (Rp Miliyar) NPL's (RHS)

66

Sejalan dengan itu pertumbuhan DPK naik dari 7,51% (yoy) di triwulan IV 2016

menjadi 18,70% (yoy) di triwulan I 2017. Pertumbuhan terutama terjadi pada simpanan jenis

giro yang tumbuh signifikan dari sebelumnya tumbuh 38,12% (yoy) terakselerasi menjadi

sebesar 307,89% (yoy). Namun demikian, untuk tabungan dan deposito syariah justru

mengalami penurunan. Tabungan syariah tercatat tumbuh melambat sebesar 4,37% (yoy)

setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 10,47% (yoy). Sementara itu deposito syariah

mengalami kontraksi sebesar -6,56% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

sebesar -6,75% (yoy). Efek berkurangnya rate bagi hasil serta meningkatnya konsumsi

masyarakat menyebabkan simpanan dalam bentuk tabungan syariah dan deposito syariah

menurun, namun demikian kinerja di sektor perbankan syariah terlihat semakin membaik.

Lebih lanjut lagi, pembiayaan perbankan syariah pada triwulan laporan menunjukan

perbaikan kinerja. Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Maluku Utara pada triwulan I

2017 tercatat sebesar Rp222,03 miliar, tumbuh sebesar 19,30% (yoy), terakselerasi dari

triwulan sebelumnya sebesar 3,77% (yoy). Perbaikan kinerja terutama dialami oleh pembiayaan

untuk modal kerja yang tercatat tumbuh meningkat di triwulan I 2017 menjadi 54,56% (yoy) dari

22,58% (yoy) seiring dengan kinerja sektor pertambangan yang terus meningkat selama tahun.

Sementara itu, pembiayaan konsumtif tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 14,63% (yoy)

lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 2,58% (yoy). Adapun pembiayan investasi

mengalami menyusut sebesar -14707% (yoy) sedikit membaik dari triwulan sebelumnya

sebesar-17,54% (yoy).

Grafik 4.18. Perkembangan Perbankan Syariah


Dengan perkembangan tersebut, pada triwulan I 2016, FDR perbankan syariah Maluku

Utara tercatat sebesar 49,60%. Dari sisi risiko pembiayaan, non performing financing (NPF)

mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 2,39% menjadi 2,64%.

53,12% 51,99%49,60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000


2015 2016 2017

Pembiayaan (Rp Juta) DPK (Rp Juta) FDR (RHS)

67

4.3.4. Bank Perkreditan Rakyat

Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

di Maluku Utara pada triwulan I 2017 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan

sebelumnya. Hal tersebut terkonfirmasi dengan melambatnya pertumbuhan DPK dan

penyaluran kredit di triwulan I 2017. Namun demikian, Aset BPR/BPRS masih menunjukan

adanya kenaikan.

DPK pada triwulan I 2017 tercatat sebesar Rp58,12 miliar atau tumbuh melambat

menjadi 41,97% (yoy), lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh 43,26% (yoy).

Perlambatan terutama terjadi pada jenis simpanan berbentuk tabungan yang hanya tumbuh

25,77% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 40,11% (yoy).

Dari sisi penyaluran dana, pada triwulan I 2017 BPR/BPRS di Maluku Utara

mencatatkan kredit/pembiayaan sebesar Rp44,59 miliar, lebih rendah dari triwulan sebelumnya

sebesar Rp53,62. Secara tahunan, pertumbuhan kredit/pembiayaan menyusut menjadi -7,30%

(yoy) di triwulan I 2017, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,87% (yoy).

Meningkatnya jumlah kredit pegawai khususnya dari pemerintah kota Ternate menjadi salah

satu faktor pendorong kinerja penyaluran dana BPR/S pada triwulan I 2017.

Aset BPR/S tumbuh secara nominal menjadi Rp108,02 miliar, dengan pertumbuhan

dari 35,85% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi 50,34% (yoy) pada triwulan I 2017. Hal ini

dikarenakan terdapat adanya BPR baru yaitu BPR modern dan terdapat beberapa BPR yang

melakukan ekspansi usaha dengan menambah jaringan kantor di Halmahera.

Grafik 4.19 Perkembangan BPR/BPRS (juta rupiah)


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000


2014 2015 2016 2017

DPK (Juta Rp) Aset (Juta Rp) Kredit (Juta Rp)

68

4.4. Pengembangan Akses Keuangan

Kredit UMKM yang disalurkan perbankan Malut pada triwulan I 2017 tercatat Rp1,74

triliun, sedikit menyusut dari triwulan sebelumnya sebesar Rp1,75 triliun. Namun secara

tahunan, jumlah tersebut tumbuh sebesar 8,94% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

yang tumbuh sebesar 8,47% (yoy). Faktor pendorong pertumbuhan tersebut berasal dari

pertumbuhan kredit modal kerja yang disalurkan kepada debitur UMKM pada triwulan I 2017

sebesar 12,47% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,21%

(yoy). Sementara itu, kredit investasi UMKM tumbuh sebesar -1,15% (yoy) menyusut dari

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,49% (yoy).

Seiring dengan pertumbuhan kredit UMKM, jumlah debitur UMKM pada triwulan I 2017

tercatat sebesar 25.357 rekening, atau tumbuh sedikit melambat 9,31% (yoy) setelah

sebelumnya tumbuh 10,21% (yoy). Sedangkan dari sisi kualitas kredit, NPL debitur UMKM pada

triwulan I 2017 tercatat sebesar 5,03%, sedikit memburuk dari triwulan sebelumnya sebesar

4,80%. Penurunan kinerja NPL tercatat terjadi pada sektor transportasi seiring kinerja subsektor

perikanan dan perdagangan yang berkelanjutnan sehingga sektor penunjang seperti sektor

transportasi juga ikut lesu.

69

69

Secara umum, transaksi keuangan tunai di Maluku Utara pada triwulan laporan

mengalami net inflow meski melambat dikarenakan adanya peningkatan

aktivitas perekonomian di tengah masyarakat Maluku Utara.

Sementara, transaksi keuangan nontunai masih dalam tren kontraksi seiring

dengan berkurangnya kegiatan di perbankan.

BAB V PERKEMBANGAN SISTEM

PEMBAYARAN

“Transaksi tunai meningkat seiring tingginya

pertumbuhan ekonomi Maluku Utara”

Net Inflow

Triwulan I 2017

Rp59,10 miliar

Nominal Transaksi

Kliring Triwulan I 2017

Rp234,92

miliar

70

5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

Aliran uang kartal pada triwulan I 2017 di Maluku Utara menunjukkan net inlow (uang

yang masuk lebih besar daripada jumlah uang yang keluar dari khasanah Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara). Pada triwulan I 2017, aliran uang masuk (inflow)

tercatat sebesar Rp307,28 miliar, sementara aliran uang keluar (outflow) sebesar Rp248,19

miliar sehingga menghasilkan net inflow sebesar Rp59,10 miliar.

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara

Berdasarkan pola historisnya, pada triwulan I belum banyak proyek-proyek

pembangunan Pemerintah Daerah yang dimulai sehingga kebutuhan uang di masyarakat tidak

setinggi triwulan lainnya. Hal ini ditunjukkan dari terjadinya net inflow pada triwulan pertama

setiap tahun di Maluku Utara. Namun, seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku

Utara di triwulan I 2017, terjadi peningkatan jumlah uang keluar yang cukup signifikan sehingga

net inflow tidak setinggi tiga tahun ke belakang yang nilainya di atas Rp100 miliar.

Pada triwulan I 2017, net inflow tercatat mengalami kontraksi sebesar 69,03% (yoy),

berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang selalu menunjukkan pertumbuhan positif.

Hal ini didorong oleh tingginya pertumbuhan uang keluar (outflow) yang tercatat sebesar

54,23% (yoy). Sementara itu, jumlah uang masuk (inflow) pertama kali terkoreksi setelah tahun-

tahun sebelumnya selalu tumbuh. Adapun kontraksi inflow tercatat sebesar 12,65% (yoy).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang Rupiah dalam kondisi yang masih

relatif baru dan layak edar serta menjangkau masyarakat yang jauh dari wilayah perkotaan,

Sumber: Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Maluku Utara

71

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara (KPw BI Provinsi Malut)

melaksanakan layanan kas titipan bekerjasama dengan perbankan di Kota Tobelo, Kabupaten

Halmahera Utara yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2016. Pada tahun 2017, KPw BI

Provinsi Malut juga membuka Pelayanan kas titipan di Kota Labuha Kabupaten Halmahera

Selatan, bekerjasama dengan perbankan setempat. Selain itu, KPw BI Provinsi Malut juga

melakukan kegiatan kas keliling secara rutin ke berbagai kabupaten/kota di wilayah Provinsi

Maluku Utara. Selama triwulan I 2017 Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Provinsi Malut

telah melaksanakan 12 kali kas keliling ke luar Kota Ternate dan 25 kali kas keliling dalam kota.

Bulan Lokasi

Januari Kota Ternate, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah

Februari Kota Ternate, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula

Maret Kota Ternate, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan Halmahera Utara

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara

Pada triwulan I 2017, ditemukan uang palsu sebanyak 32 lembar di wilayah kerja

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, jumlah ini meningkat jauh

dibandingkan temuan triwulan sebelumnya dimana terdapat temuan sebanyak 17 lembar.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari tindak kriminal pemalsuan uang, Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Maluku Utara secara periodik melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang

rupiah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keaslian uang rupiah dan

meminimalisir temuan uang palsu. Sosialisasi dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti

pasar (baik modern maupun tradisional), pusat pendidikan seperti universitas dan sekolah atau

kepada Pemerintah Daerah. Selain kegiatan sosialisasi secara langsung, Bank Indonesia juga

melakukan publikasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui media massa baik cetak

maupun elektronik.

Sumber: Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Maluku Utara

72

5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai

Perkembangan transaksi pembayaran nontunai di Maluku Utara yang tercermin dari

transaksi pada layanan kliring perbankan mengalami kontraksi. Secara tahunan, nominal

transaksi kliring terkontraksi 9,81% (yoy). Sementara itu, layanan keuangan digital kepada

masyarakat di Maluku Utara semakin gencar seiring dengan kebutuhan masyarakat akan akses

keuangan digital yang kian tinggi.

5.2.1 Perkembangan Kegiatan Kliring

Transaksi nontunai melalui fasilitas kliring pada periode triwulan I 2017 tercatat

sebesar Rp234,92 miliar, terkontraksi semakin dalam dari triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar 7,45% (yoy) menjadi 9,81% (yoy). Dari jumlah transaksi pun mengalami kontraksi

sebesar 9,02% (yoy) setelah pada dua triwulan sebelumnya juga mengalami kontraksi sebesar

4,93% (yoy) dan 0,89% (yoy)

Pengurangan transaksi melalui kliring di Maluku Utara (yoy) ditengarai karena

menurunnya kegiatan masyarakat dalam menggunakan fasilitas kliring perbankan sehingga

perpindahan dana melalui kliring ikut berkurang. Hal ini juga ditengarai karena adanya

perubahan aturan dimana, transaksi pemindahbukuan senilai Rp100 juta dapat juga

dilaksanakan menggunakan fasilitas RTGS. Melambatnya sektor jasa keuangan dan beberapa

sektor usaha lainnya juga berkontribusi pada pengurangan transaksi melalui kliring.

Grafik 5.2 Perkembangan Kliring di Maluku Utara Tabel 5.2 Perkembangan Cek/ BG

Kosong di Maluku Utara

Sumber: Unit Operasional SP KPw BI Maluku Utara

Sumber: Unit Operasional SP KPw BI Maluku Utara

73

Sementara itu, rasio cek dan bilyet giro (BG) kosong masih terjaga di level yang sangat

rendah. Pada triwulan laporan, jumlah cek dan bilyet giro kosong tercatat sebesar 40 lembar

atau berkurang 9,09% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang berjumlah 44 lembar. Adapun rasio

nilai nominal cek/BG kosong terhadap cek/BG yang diserahkan pada triwulan I 2017 adalah

sebesar 0,85%, turun dari rasio triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,90%. Terdapat

transaksi ditolak yang nilainya cukup besar sehingga rasio nominal cek/BG kosong meningkat

menjadi 9,31% pada triwulan I 2017.

5.2.2 Perkembangan Keuangan Digital

Pada triwulan I 2017, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) tercatat sebanyak

539 agen yang tersebar di seluruh daerah di Provinsi Maluku Utara. Jumlah ini tumbuh

signifikan sebesar 103% (yoy), meski masih melambat jika dibandingkan triwulan IV 2016 yang

tumbuh hingga 149% (yoy). Jika dilihat dari segi pertumbuhan antar triwulan, juga terjadi

pengurangan jumlah agen sebanyak 32 agen dari 571 agen pada triwulan IV 2016 menjadi 539

agen. Hal ini dikarenakan adanya EDC yang rusak atau ketersediaan EDC tidak sebanyak

jumlah agen sehingga terdapat agen yang dinonaktifkan

Dengan banyaknya agen LKD di Maluku Utara, diharapkan masyarakat Maluku Utara

mampu menggunakan layanan keuangan digital dalam transaksi keuangan yang dilakukan

sehari-hari sehingga mewujudkan Less Cash Society.

Grafik 5.3 Perkembangan Jumlah Agen LKD di Maluku Utara

Sumber: Unit Pengawasan SP, PUR & KI KPw BI Maluku Utara

74

75

Tingkat ketimpangan pengeluaraan penduduk Maluku Utara adalah sebesar

0,309, meningkat dibanding kondisi Maret 2016 yang sebesar 0,286. Meskipun

terjadi pelebaran tingkat ketimpangan pengeluaran di Malut, namun distribusi

pengeluaran di antara penduduk masih cukup merata.

Seiring perbaikan kondisi ekonomi Maluku Utara, penyerapan tenaga kerja juga

mengalami perbaikan. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya TPAK

Februari 2017 menjadi 69,48%, dibanding periode Februari 2016 yang hanya

sebesar 67,83%

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN

KESEJAHTERAAN

“Kesejahteraan masyarakat Maluku Utara

masih dalam tingkat yang baik”

Gini Ratio 2016

0,309%

TPAK

69,48%

76

6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan

Perkembangan indikator ketenagakerjaan di Maluku Utara masih menunjukkan

pertumbuhan yang baik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan

dari 67,83% pada Februari 2016 menjadi 69,48% di Februari 2017. Namun demikian, Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) justru mengalami peningkatan menjadi 4,82% dibanding periode

yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,43%. Meskipun terjadi peningkatan TPT

namun, penyerapan tenaga kerja yang tercermin pada TPAK masih menunjukkan angka yang

lebih tinggi, artinya pertumbuhan perekonomian yang berlangsung di Maluku Utara masih

memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara

Penyerapan tenaga kerja paling besar terjadi di sektor pertanian, perkebunan,

kehutanan, perburuan, dan perikanan, diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan

perorangan, kemudian terdapat sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi yang

peningkatan penyerapannya tampak cukup signifikan. Berdasarkan data historisnya, saat ini

tengah berlangsung pergeseran penyerapan tenaga kerja dari sektor utama, yakni sektor

pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan menuju sektor-sektor sekunder

dan tersier seperti sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan,

rumah makan, dan jasa akomodasi.


77

Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama di Maluku Utara (ribu jiwa)

Pada triwulan berjalan, diperkirakan penggunaan tenaga kerja akan mengalami

peningkatan ditandai dengan saldo bersih tertimbang (SBT) perkiraan Survei Kegiatan Dunia

Usaha (SKDU) yang mencatatkan nilai positif 7,06%. Penambahan tenaga kerja diperkirakan

akan berasal dari sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan, dimana terdapat

peningkatan target produksi dan mulai beroperasinya beberapa perusahaan baru, terutama

perusahaan smelter nikel.

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (ribu jiwa)

Indikator 2015 2016 2017

Feb Agsts Feb Agsts Feb

Penduduk 15 Tahun Keatas 763,3 773,18 782,4 792,5 801,9

Angkatan Kerja 519 513,6 530,7 524,5 557,1

Bekerja 490,2 482,54 512,5 503,5 530,3

Pengangguran 28,8 31,06 18,2 21 26,8

Bukan Angkatan Kerja 244,3 259,58 251,7 268 244,7

TPAK 67,99% 66,43% 67,83% 66,19% 69,48%

TPT 5,56% 6,05% 3,43% 4,01% 4,82%



78

6.2 Tingkat Kesejahteraan Daerah

Pada akhir triwulan I 2017, Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara tercatat sebesar

101,01 terkontraksi sebesar 3,74% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya. Menurunnya NTP

pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya antara lain disebabkan oleh

peningkatan indeks harga hasil produksi pertanian lebih rendah dibanding indeks harga barang

dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Hal

tersebut juga tercermin dari peningkatan indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) yang

menunjukkan bahwa pada akhir triwulan I 2017 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,43% (mtm).

Inflasi perdesaan tersebut terjadi karena adanya kenaikan pada enam kelompok pengeluaran,

yakni (1) bahan makanan; (2) makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; (3) perumahan;

(4) sandang; (5) kesehatan; dan (6) pendidikan, rekreasi, dan olah raga.

Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara Grafik 6.4 NTP per Subsektor di Maluku Utara

Menurunnya NTP Maluku Utara terjadi pada hampir seluruh sektor pertanian,

kecuali perikanan. Terjaganya permintaan masyarakat, lancarnya pasokan, dan cuaca yang

mendukung menjadi indikator masih terjaganya NTP Perikanan. Sementara, menurunnya NTP

pada subsektor lain, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa yang

dikonsumsi rumah tangga dan harga produk penunjang produksi pertanian. Namun demikian,

secara umum, kesejahteraan petani dari berbagai subsektor masih dapat terjaga.

Pada triwulan laporan, juga tercatat bahwa NTP Maluku Utara lebih tinggi daripada NTP

Nasional, meski mengalami penurunan dibanding dengan NTP triwulan sebelumnya. Namun

demikian, NTP Maluku Utara masih terjaga di angka lebih besar dari 100, dimana hal tersebut

mengindikasikan pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluarannya.

Sehingga, meskipun mengalami koreksi NTP, namun kesejahteraan petani di Maluku Utara


79

masih terjaga. Pada triwulan I 2017, dari sepuluh provinsi di wilayah Sulampua, delapan

provinsi mengalami penurunan NTP. Hanya Provinsi Papua dan Papua Barat yang mengalami

peningkatan NTP.

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Wilayah Sulampua

Peringkat Provinsi NTP

1 Sulbar 105,44

2 Gorontalo 104,43

3 Papua Barat 101,33

4 Maluku Utara 101,01

5 Sulsel 100,74

6 Maluku 100,39

7 Sultra 96,16

8 Papua 96,07

9 Sulteng 95,36

10 Sulut 91,65

Nasional 99,95

Lebih jauh lagi ditelaah, ditengah perbaikan perekonomian hingga triwulan I 2017,

tingkat kemiskinan di Maluku Utara per September 2016 masih tercatat mengalami

peningkatan menjadi 76,40 ribu orang dari 72,65 ribu orang pada periode waktu setahun

sebelumnya. Kondisi kemiskinan tersebut diperkirakan merupakan dampak lanjutan yang

masih terasa terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2016 lalu. Namun

demikian, dengan adanya perbaikan perekonomian Malut pada triwulan IV 2016 dan triwulan I

2017, diperkirakan tingkat kemiskinan Malut pada periode Maret akan semakin menurun.

Selain itu, inflasi tahun 2017 terus terjaga pada level yang rendah, juga diperkirakan

akan mengurangi tekanan pada risiko-risiko kenaikan garis kemiskinan, seperti terjaganya

harga komoditas beras, rokok, dan perumahan. Lebih jauh lagi, Idul Fitri yang akan jatuh pada

triwulan berjalan, diperkirakan akan mampu mendorong peningkatan persepsi kesejahteraan

masyarakat pada tahun 2017, mengingat akan adanya penyairan gaji ke-13 PNS dan THR bagi

karyawan. Kondisi perekonomian global yang mulai membaik, serta kembali bergeliatnya sektor

pertambangan di Maluku Utara memberikan pengaruh positif pada ekspektasi masyarakat

terhadap terhadap kondisi kesejahteraannya pada triwulan I 2017 hingga enam bulan ke depan.

Hal tersebut tercermin pada peningkatan indeks keyakinan konsumen dari 124 pada triwulan

lalu menjadi 129,4 pada triwulan I 2017.


80

Pada bulan September 2016, BPS Provinsi Maluku Utara juga merilis data mengenai

kondisi Gini Ratio Maluku Utara. Berdasarkan rilis BPS, tingkat ketimpangan pengeluaraan

penduduk Maluku Utara adalah sebesar 0,309, meningkat dibanding kondisi Maret 2016 yang

sebesar 0,286. Gini ratio Maluku Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu, namun masih di bawah

0,400 yang termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, bahkan Malut termasuk dalam tiga

terendah se-Indonesia. Meskipun terjadi pelebaran tingkat ketimpangan pengeluaran di Malut,

namun distribusi pengeluaran di antara penduduk masih cukup merata.

Grafik 6.5 Perbandingan Gini Ratio Nasional Grafik 6.6 Tingkat Kemiskinan Maluku Utara

81

Perekonomian Malut pada triwulan III 2017 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari

triwulan II 2017 dan berada pada kisaran 6,9% (yoy) – 7,3% (yoy) dengan

kecenderungan bias ke bawah.

Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta risiko lonjakan inflasi pada periode

mendatang, inflasi pada triwulan III 2017 diproyeksikan pada kisaran 3,7% ± 1%

(yoy).

a

BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN

“Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat,

dan akan dibayangi oleh peningkatan tekanan

inflasi”

Proyeksi Ekonomi

Triwulan III 2017

6,9% -

7,3%

Proyeksi Inflasi

Triwulan III 2017

3,6%

-

4,0%

82

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan III 2017 diperkirakan tumbuh meningkat

dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 6,9% - 7,3% (yoy) dengan kecenderungan

bias ke bawah. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih akan menjadi penggerak

utama ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan mendatang, diikuti oleh realisasi konsumsi

pemerintah yang juga akan semakin meningkat. Sementara itu, perbaikan produksi pada sektor

pertambangan dan meningkatnya produksi nikel yang disertai dengan rencana relaksasi UU

Minerba yang telah diimplementasi pada triwulan II 2017 diperkirakan akan berdampak pada

meningkatnya ekspor baik antar daerah maupun luar negeri.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi didorong dari membaiknya kinerja sektor

utama khususnya sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertambangan, dan sektor

industri pengolahan. Selanjutnya, di tengah perbaikan perekonomian global dan nasional yang

masih berlangsung lambat, para pelaku usaha di Maluku Utara masih sangat optimis terhadap

perkembangan usahanya pada tahun 2017 yang sedang berjalan. Hal tersebut dikonfimasi dari

hasil SKDU Bank Indonesia yang menghasilkan saldo bersih tertimbang ekspektasi prompt

manufactory index yang meningkat dari 48,18% menjadi 50,63%.

Secara umum diperkirakan hasil produksi pertanian dan perikanan masih akan

meningkat. Selain itu, rencana relaksasi UU Minerba diperkirakan akan memberikan ruang lebih

luas bagi peningkatan ekspor Maluku Utara, utamanya dari komoditas nikel. Relaksasi UU

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya

83

Minerba menjadi sebuah antitesis dari rencana pemerintah pusat untuk melakukan hilirisasi

sektor pertambangan, namun demikian, bagi Maluku Utara pembangunan smelter yang tengah

berlangsung diperkirakan tidak akan banyak terganggu oleh relaksasi UU Minerba tersebut. Hal

tersebut disebabkan, smelter yang telah dibangun di Maluku Utara mendapatkan pasokan nikel

dari perusahaan terafiliasi yang berada dalam satu kelompok usaha dengan smelter tersebut.

Lebih jauh lagi, berdasarkan hasil liaison, pelonggaran kebijakan tersebut justru akan

memberikan dorongan lebih kepada perusahaan tambang untuk membangun smelter, sebab

izin terbatas ekspor konsentrat tersebut hanya akan diberikan kepada perusahaan yang

berkomitmen akan membangun smelter-nya. Dampak dari operasionalisasi smelter di Maluku

Utara, cukup signifikan menggerakkan sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan di

Maluku Utara. Bahkan selama proses pembangunannya, sektor konstruksi dan sektor

perdagangan juga turut terdampak.

Peningkatan sumbangan dari sektor pertanian, sektor perdagangan, dan administrasi

pemerintahan diperkirakan akan mendorong pertumbuhan perekonomian Maluku Utara pada

tahun 2017. Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan faktor-faktor risiko, diperkirakan

perekonomian Maluku Utara pada tahun 2017 akan tumbuh pada kisaran 6,6% - 7,0% (yoy),

lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada tahun 2016.

7.1.1 Sisi Permintaan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2017 terutama didorong oleh

terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada level yang tinggi, dimana terdapat akan

berlangsung Idul Adha, perayaan keberangkatan dan kepulangan haji, serta dimulainya tahun

ajaran baru sekolah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan terjaga pada kisaran

5%-6% (yoy) seiring dengan adanya pencairan gaji ke-14 dan tunjangan daerah. Kondisi ini

juga didukung dengan kecenderungan harga komoditas nikel, cengkih, fuli, dan pala yang

diperkirakan terus membaik pada tahun 2017 sehingga berdampak positif pada pendapatan

masyarakat Maluku Utara.

Sementara itu, kegiatan ekspor baik luar negeri maupun antar daerah diprediksi masih

tetap tumbuh tinggi. Hal tersebut merupakan efek lanjutan dari mulai beroperasinya smelter di

Pulau Gebe dan smelter Pulau Obi yang ditargetkan akan beroperasi pada triwulan II 2017.

Selain itu, upaya intensif pemerintah daerah beserta beberapa pengusaha perikanan untuk

84

mendorong pelaksanaan ekpor produk perikanan langsung dari Maluku Utara juga diperkirakan

akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Malut.

Lebih jauh lagi, penguatan kerjasama antar instansi di Maluku Utara untuk memperkuat

pengawasan pencatatan traksaksi perdagangan antar daerah dan antara negara diperkirakan

akan semakin menekan terjadinya berbagai transaksi tak tercatat yang selama ini marak terjadi.

Implementasi kerjasama antar daerah untuk perluasan dan penguatan juga terus berlangsung,

seperti kerjasama antara Halmahera Barat dengan Jawa Timur, kerjasama Tidore Kepulauan

dengan Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, dan berbagai kerjasama lainnya. Kerjasama-

kerjasama semacam itu, dapat dimanfaatkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kualitas

dan produktivitas komoditas-komoditas di Maluku Utara sebab terjadi suatu persaingan yang

sehat.

Faktor penghambat pertumbuhan diperkirakan akan berasal dari komponen konsumsi

pemerintah. Terbatasnya ruang gerak fiskal karena pangsa APBD yang cukup banyak tergerus

oleh pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga juga diperkirakan akan berdampak pada

berkurangnya belanja modal di Maluku Utara. Disetujuinya utang pemprov kepada bank

diperkirakan akan membayangi pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah. Lebih jauh lagi,

target peningkatan realisasi PAD yang sebagian besar bersumber dari bagi hasil perusahaan

tambang masih disangsikan akan dapat dicairkan sepenuhnya pada tahun 2017 ini.

7.1.2 Sisi Penawaran

Ditilik dari sisi penawaran, meningkatnya pertumbuhan pada triwulan III 2017

mendatang akan didorong oleh meningkatnya kinerja sektor administrasi pemerintahan, sektor

perdagangan dan sektor konstruksi. Peningkatan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten

kota, rencana pembangunan beberapa proyek pembangkit listrik, serta terus berlangsungnya

pembangunan jalan lingkar Halmahera, pelabuhan-pelabuhan baru, dan pembangunan

kawasan industri Buli diperkirakan akan memberikan dampak pada peningkatan kinerja sektor

konstruksi pada triwulan III 2017 mendatang, yang biasanya juga diikuti dengan peningkatan

kinerja pada sektor perdagangan besar dan eceran. Adanya pembukaan pasar-pasar baru baik

tradisional maupun modern di berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara juga diperkirakan akan

meningkatkan kegiatan pada sektor perdagangan.

Sementara itu, sektor pertambangan tercatat masih tumbuh pada level yang tinggi,

seiring dengan membaiknya harga nikel, serta pelonggaran kebijakan pelarangan ekspor

85

konsentrat. Perusahaan pertambangan nikel yang masih beroperasi tercatat meningkatkan

target level produksinya setelah sebelumnya dipangkas akibat turunnya harga nikel selama

pertengahan tahun 2016 dan masih belum selesainya pabrik smelter yang ingin mereka

bangun. Selanjutnya, pada triwulan III 2017 sejalan dengan telah beroperasinya smelter-smelter

baru, baik di Maluku Utara maupun di kawasan lain, juga menjadi peluang perluasan pasar bagi

para perusahaan tambang nikel sehingga turut menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan

level produksi.

Sektor-sektor utama diperkirakan seluruhnya mengalami akselerasi, sementara sektor-

sektor pendukung seperti sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan

komunikasi, dan sektor jasa keuangan diperkirakan akan mengalami perlambatan yang

disebabkan oleh volatilitas musiman pada sektor-sektor tersebut. Pola pertumbuhan kredit pada

triwulan III yang cenderung melambat serta rendahnya pertumbuhan simpanan dalam bentuk

giro diperkirakan masih akan menjadi penghambat kinerja sektor keuangan pada triwulan III

2017.

7.2 Outlook Inflasi Daerah

Tekanan inflasi kota Ternate pada triwulan III 2017 diperkirakan akan mengalami

peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan. Tren peningkatan harga minyak dunia yang

tengah berlangsung, ditengarai akan mendorong adanya penyesuian lanjutan terhadap harga

BBM di Indonesia. Pertamina dan Pemerintah akan melaksanakan evaluasi harga BBM setiap

tiga bulan sekali, dan diperkirakan evaluasi selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan III-

2017 mendatang. Mengingat pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa tidak akan kenaikan

harga yang bersumber dari penetapan harga pemerintah (administered prices). Kemungkinan

kenaikan harga BBM ini perlu diantisipasi agar second round effect tidak terlalu merembet

hingga mempengaruhi harga-harga yang lain.

Selain itu, pada triwulan III 2017 mendatang akan, sesuai dengan adat istiadat di Maluku

Utara akan banyak berlangsung perayaan dalam rangka pelepasan dan penyambutan

kedatangan rombongan haji. Kebiasaan yang demikian, terindikasi akan meningkatkan

permintaan masyarakat terhadap bahan-bahan makanan untuk acara tasyakuran. Selain itu,

berdasarkan informasi dair BMKG, intensitas hujan masih akan berada di atas rata-rata.

Kejadian tersebut diperkirakan akan berlangsung di beberapa daerah yang menjadi pemasok

bahan makanan Maluku Utara, seperti Jawa Timur, Sulut, dan Sulsel. Kondisi yang demikian

ditengarai akan mempengaruhi stabilitas pasokan barang ke Maluku Utara, yang kemudian

86

akan berdampak terhadap stabilitas harga pada triwulan berjalan hingga pertengahan triwulan

selanjutnya.

Selain di daerah-daerah pemasok di luar Maluku Utara, beberapa wilayah di Maluku

Utara juga diperkirakan akan mengalami curah hujan di atas rata-rata dengan disertai angin.

BMKG memperkirakan bahwa tren jumlah maksimum hari berturut-turut hujan di Maluku Utara

akan cenderung bertambah pada paruh pertama 2017 ini. Kondisi tersebut ditengarai akan

memberikan pengaruh terhadap hasil tangkapan ikan nelayan di Maluku Utara.

Risiko-risiko tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan inflasi di triwulan III

2017 mendatang. Guna mengantisipasi lonjakan harga di tahun 2017, pemerintah daerah telah

menyusun beberapa rencana aksi, antara lain peningkatan konektivitas pengangkutan

komoditas bahan pangan strategis melalui penyediaan angkutan bersubsidi berupa truk dan

kapal sewa. Selain itu, peningkatan produktivitas tanaman pangan dilakukan melalui

ekstensifikasi dan pembudidayaan tanaman pangan dan tanaman hortikultura penyebab inflasi

seperti padi, aneka cabai, aneka bawang, dan sayur-sayuran. Hingga awal triwulan berjalan,

program-program tersebut telah memberikan dampak pada terjaganya level inflasi pada tingkat

yang rendah. Selain itu, dengan meningkatnya produksi komoditas tersebut ketergantungan

Kota Ternate pada pasokan dari luar provinsi juga semakin berkurang.

Hingga triwulan III 2017, risiko peningkatan tekanan inflasi diperkirakan muncul terutama

dari inflasi inti dan inflasi administered price. Dari inflasi inti, tekanan berasal dari pola tahunan

subkelompok sandang, pendidikan, peralatan pendidikan, dan perlengkapan rumah tangga

sebagai dampak lanjutan pasca Idul Fitri dan adanya tahun ajaran baru untuk berbagai level

pendidikan mulai dari TK sampai dengan SLTA. Sementara itu, dari sisi inflasi administered

price, peningkatan tekanan inflasi dipicu oleh implementasi kenaikan BBM, juga kenaikan tarif

dasar listrik di triwulan III 2017 mendatang. Tekanan juga meningkat akibat ekspektasi

masyarakat terhadap kenaikan harga TDL yang berlangsung berturut-turut, serta ekspektasi

terhadap kenaikan harga BBM. Dengan memperhatikan risiko-risiko tersebut, inflasi pada

triwulan III 2017 diperkirakan berada pada kisaran 3,6% - 4,0%. (yoy).

Peningkatan yang terjadi pada beberapa komoditas administered prices, seperti tarif

listrik, tarif PDAM, dan kemungkinan tarif BBM, diperkirakan akan menekan inflasi pada level

yang lebih tinggi pada tahun 2017 ini. Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan faktor-

faktor risiko, diperkirakan inflasi Maluku Utara pada tahun 2017 akan tumbuh pada kisaran

4,2% - 4,6% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada tahun 2016.

MEI 2017 · 2017-06-05 · 3 Hasil Perhitungan Shift-Share Maluku Utara (dalam miliar rupiah) 23 4 Variabel yang digunakan dalam menentukan level kompetitif dari pada ... Grafik 6.2

Documents