Media UKM Edisi 01 2013

Anak Jokowi Ternyata Pengusaha Catering

Halaman 18

Halaman 8

ukmMEDIA EDISI PERDANA JANuARI - MAREt 2013

Bertahan Dengan Cara Tradisional

Hearing: Pemprov Kepri Bakal Bentuk Lembaga KhususHalaman 4

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepri

04 Hearing: Pemprov Kepri Bakal Bentuk Lembaga Khusus

07 Usaha Kreatif Berbasis Budaya

10 Vinza, Renyahnya Sem-prong Buah Naga

21 Antara rentenir dan modal usaha dari pemerintah

14 Penataan 20 ribu PKL terkendala lahan

25 Batik Duriangkang, karya ibu-ibu rumah tangga

18 Anak Jokowi Ternyata Pen-gusaha Catering

26 Koperasi Harus Tingkatkan Ekonomi Wong Cilik

17 1.200 Mahasiswa Kepri Ikuti Pelatihan Kewirausahaan

27 Pemerintah Siap Fasilitas UKM Untuk Bermitra

PEMBINA: DR. DRs. H. suHajaR DiantoRo, M.si; PENANGGUNGJAWAB: DRs. H. aMHaR isMail, M. si; PELAKSANA KEGIATAN : DRs. Djoko sutRiyo, ayoDHia, sE., Mt, Raja BaDaRuzzaMan; REDAKTUR: supRapto; PEWARTA: zaki sEtiawan, alpian tanjung, sauD MC, afRizal; SEKRETARIS REDAKSI: MasiRwan; DESAIN LAY OUT: joko s. al MuCHlis; FOTOGRAFER : kaRyano EfianDi, EDy syaHputRa.

PERCETAKAN: CV insan Cita;

REDaksi MEnERiMa tulisan DaRi MasyaRakat uMuM DEngan MElEngkapi inDEntitas pEnulis. REDaksi BERHak MEnyunting isi tu-lisan sEpanjang tiDak MEngHilangkan MaksuD Dan tujuan pEnulisan. tulisan Dapat DikiRiM kE alaMat REDaksi atau MElalui E-Mail kE [email protected].

DaftarISI

Red

aksi

MediaUKM 02 Edisi 1 Tahun 2013

Kepala Dinas Koperasi Dan UKMSepatah Kata

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya Tabloid Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri yang merupakan Majalah yang khusus diciptakan dalam rangka memberikan informasi mengenai Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepri. Jumlah UMKM yang begitu besar merupakan pasar potensial untuk meningkatkan daya saing sebuah bangsa. Apalagi, virus entrepreneurship saat ini sudah menjadi trending topik yang menggerakkan banyak pihak untuk turut menjadi bagian penting dari proses panjang pemberdayaan UMKM.

Dalam menumbuhkembangkan UMKM di Provinsi Kepri kita perlu memperhatikan empat strategi utama diiantaranya : UMKM harus bisa memperluas jaringan, dari segi knowledge juga harus ditingkatkan, menguasai sumber permodalan, dan meningkatkan kreativitas baik pemasaran maupun inovasi produk.

Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas diterbitkanya tabloid ini. Diharapkan dengan adanya tabloid ini mampu menjadi wadah pemikiran, pengetahuan dan kreatifitas dalam pengembangan UMKM. Semoga kehadiran tabloid ini dapat benar-benar dirasakan keberadaannya oleh semua masyarakat khususnya para UMKM.

Mengakhiri sepatah kata ini sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses atas terbitnya tabloid ini. semoga keberadaannya benar-benar dapat menjadi pencerahan bagi Masyarakat Kepri umumnya dan bagi uMKM pada khususnya.

Wassalamu’alaikum wr wb

Drs. H. Amhar Ismail, M. Si

MediaUKM 03Edisi 1 Tahun 2013

Hearing: Pemprov Kepri

ulauan Riau (Kepri) belum maksimal dalam mengawasinya,” ucap Yudi.

Menurut dia, peraturan tersebut semata-mata agar penyaluran dan pen-gawasan dana bergulir bisa dilakukan secara maksimal. Selama ini, pengem-balian pinjaman dana bergulir ini macet dan tidak tertagih.

Hal itu menyebabkan program dana bergulir tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Padahal, masih banyak koperasi atau Usaha Mikro Kecil Me-nengah (UMKM) lainnya di Kepri juga membutuhkan bantuan dana bergulir

tersebut.“Dalam hal ini, kami mengajukan

hak inisiatif un-tuk mengatur secara tegas dan rinci terkait pen-galokasian, penyaluran dan pengem-balian dana bergulir itu,”

ujarnya. (Alpian Tanjung)

TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Provinsi Kepri sebelumnya pernah menggelar hearing. Dalam hearing tersebut, Pemprov Kepri berencana membentuk sebuah lembaga khusus dalam pengelolaan dana bergulir, agar mekanisme penyaluran menjadi lebih jelas dan menekan jumlah peserta yang menunggak.

Rencana itu muncul ketika hearing yang digelar Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau terkait rencana penge-sahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir tersebut.

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Surya Makmur Nasution men-gatakan, hearing itu bertujuan menam-pung aspirasi dan masukan dari seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pengembangan koperasi dan UKM di daerah Kepri.

“Sengaja kami mengundang pihak perbankan, Bank Indonesia, Kadin, Dekopin, dan Pinbuk untuk memberi-kan masukan terhadap mekanisme pen-gelolaan dana bergulir yang lebih baik,” ucap Surya, beberapa waktu lalu.

Ranperda, kata dia, sangat penting agar pengelolaan dana bergulir menjadi lebih profesional dan tepat sasaran, sehingga tujuan pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan koperasi bisa tercapai.

Surya mengutarakan, selama ini, pola penyaluran

dana bergulir masih belum sempurna, lantaran masih tingginya dana yang be-lum dikembalikan oleh peserta program.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas UKM/ Koperasi Provinsi Kepri menyebutkan, pada 2012 lalu, tercatat dana yang sudah digulirkan senilai Rp26,8 miliar dengan pengembalian hanya Rp6,8 miliar.

Selain itu, anggota Komisi II DPRD Kepri, Yudi Carsana yang juga Ketua Fraksi Amanat Na-sional, menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Dana bergulir untuk mening-katkan pengawasan.

“Ranperda dana bergulir lahir untuk meningkatkan pen-gawasan terhadap dana bergulir yang diberikan ke-pada masyarakat. Selama ini, Pemerintah Kep-

“Sengaja kami mengundang pihak perbankan, Bank Indone-sia, Kadin, Dekopin, dan Pinbuk

untuk memberikan masukan terhadap mekanisme pengelo-

laan dana bergulir yang lebih baik”

Surya Makmur Nasution

Bakal Bentuk Lembaga Khusus

Surya Makmur Nasution


TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepu-lauan Riau, menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Dana ber-gulir untuk meningkatkan pengawasan.

“Ranperda dana bergulir lahir untuk meningkatkan pengawasan terhadap dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat. Selama ini, Pemerintah Kepulauan Riau (Kepri) belum mak-simal dalam mengawasinya,” ucap anggota Komisi II DPRD Kepri, Yudi Carsana, yang juga Ketua Fraksi Amanat Nasional, di Tanjungpinang, kemarin.

Menurut dia, peraturan tersebut semata-mata agar penyaluran dan pen-gawasan dana bergulir bisa dilakukan secara maksimal. Selama ini, pengem-balian pinjaman dana bergulir ini macet dan tidak tertagih.

Hal itu menyebabkan program dana bergulir tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Padahal, masih banyak kop-

erasi atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lainnya di Kepri juga membu-tuhkan bantuan dana bergulir tersebut.

“Dalam hal ini, kami mengajukan hak inisiatif untuk mengatur secara tegas dan rinci terkait pengalokasian, penyaluran dan pengembalian dana bergulir itu,” ujarnya.

Yudi mengutarakan, salah satu hal yang penting dalam Ranperda Dana Bergulir yakni pembentukan unit pelak-sana teknis (UPT) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kepri di seluruh kabupaten/ kota.

UPT diharapkan mampu menyar-ing data setiap calon penerima bantuan secara benar, sebelum diajukan ke Pemprov Kepri.

UPT juga ditugaskan untuk menga-wasi pelaksanaan dana bergulir, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

“Harapannya, UPT ini bisa memak-

simalkan peran di tingkat terbawah. Termasuk melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkala ke setiap koperasi dan UKM,” ucapnya.

Pembuatan ketentuan itu dijamin untuk membantu kalangan koperasi dan UMKM di Kepri agar lebih maju dan berkembang dan tidak ada niatan untuk menghalang-halangi usaha dari setiap UKM dan koperasi untuk mendapatkan bantuan.

Apalagi, dalam perda itu nanti, suku bunga pinjaman juga dibuat jauh lebih kecil dari suku bunga perbankan.

Artinya dengan konsep itu, para peminjam dari koperasi dan UKM akan memperoleh bantuan yang mudah proses pengembaliannya.

“Agunan ataupun jaminan dalam setiap proses pengajuan peminjaman juga tidak ada sehingga ini akan lebih memperingan beban para kreditur,” katanya.

(Alpian Tanjung)

DPrD Kepri InisiasikanRanperda Dana Bergulir

PARIPURNA-Suasana saat berlangsungnya sidang paripurna pembahasan Ranperda penyelenggaraan TV kabel di kantor DPRD Provinsi Kepri.


Pemprov Kepri

TANJUNGPINANG - Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengajukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan dana bergulir terhadap pelaku usaha kecil dan mikro ke DPRD Provinsi Kepri.

Persetujuan Perda itu, disam-paikan Pemprov Kepri melalui Wakil Gubernur Provinsi Kepri, HM Soerya Respationo dalam Sidang Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Kamis (7/3).

Wakil Gubernur Kepri HM Soerya Respationo mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri akan segera mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dana bergulir bagi pelaku usaha kecil dan mikro.

Setelah dikeluarkannya Perda tersebut, maka masyarakat kecil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam usahanya akan ada solusi berupa ban-tuan dana dari Pemerintah Provinsi.

Untuk diketahui, ungkap Wagub, laju pertumbuhan ekonomi regional akhir-akhir ini ternyata diimbangi den-gan laju pertumbuhan ekonomi kecil dan mikro. Bahkan ekonomi mikro dan kecil menjadi salah satu penopang perekonomian pada saat ini.

Selain itu, Soerya, saat penyam-paian pandangan umum Pemprov

Kepri tentang perda pengelolaan dana bergulir bagi usaha kecil dan mikro, bahwa Pemprov sangat mendukung hadirnya perda tersebut. Dengan adanya Perda tersebut, maka landasan hukum penyaluran dana ke masyarakat semakin jelas.

“Kehadiran Perda itu, akan se-makin mendukung kinerja pemerintah dalam menyalurkan dana tersebut ke tengah masyarakat dengan dilandasi semangat kemitraan dan saling me-lengkapi,” kata Soerya.

Wagub mengatakan, pembinaan ekonomi kecil dan mikro, merupakan salah satu visi dan misi Pemprov Ke-

pri. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan, Pemprov berharap akan banyak lahir usaha kecil dan mikro yang nantinya akan menopang pereko-nomian Kepri secara keseluruhan.

“Untuk itu, kita akan melakukan dan memberikan pembinaan dan asis-tensi kepada para pelaku usaha kecil dan mikro,” ujarnya.

Pembinaan itu juga, kata dia, akan dipayungi oleh sebuah produk hukum berupa Perda. Sehingga, dalam pelaksanaannya, dapat transparan dan akuntabel. Selama ini, jelas Wagub, kesulitan terbesar yang dialami oleh pelaku usaha kecil dan mikro ini ada-lah permodalan khususnya di bidang penjaminan.

“Untuk itu, kami mengusulkan dalam Perda tersebut dibentuk sebuah lembaga penjaminan khusus yang membantu usaha kecil dan mikro,” katanya.

(Alpian Tanjung)

“Kehadiran Perda itu, akan semakin mendukung kinerja pemerintah dalam menyalurkan dana tersebut ke tengah masyarakat dengan dilandasi semangat kemitraan dan saling melengkapi”

Penyerahan hasil laporan dari farsi demokrat.

ajukan perda dana bergulir usaha kecil


Usaha Kreatif

BATAM - Keberagaman budaya yang ada di Indonesia, bisa menjadi sektor pengem-bangan ekonomi kreatif. Keberagaman budaya, bisa menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering dalam pengembangan ekonomi kreatif, yang sulit ditiru daerah dan negara lain.

Setiap daerah atau wilayah, pada um-umnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Keunikan atau kekhasan produk lokal itulah yang mesti menjadi intinya, lalu ditambah unsur kreativitas dengan sentuhan teknologi.

Wujud ideal kebudayaan, adalah kump-ulan ide, gagasan, nilai yang ada dalam pe-mikiran masyarakat yang terwujud dalam aktivitas dan tindakan. Hasil aktivitas, bisa berupa karya yang dapat mempengaruhi perkembangan industri kreatif. Industri kreatif yang berbasiskan kebudayaan, ten-tunya akan menjadi sumber inspirasi tanpa batas.

Pemerintah telah mengidentififikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 sub-sektor. Yakni permainan interaktif, peranti lunak (software), periklanan, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, televisi dan radio, film, video dan fotografi, kera-jinan, arsitektur, busana (fashion), desain, musik, pasar dan barang seni, serta pener-bitan dan percetakan.

Hal inilah yang menjadi salah satu peran yang ingin diwujudkan dalam Bimb-ingan Karakter dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di UPT-PRS Nilam Suri (11/6/2013). Bimbingan yang dis-elenggarakan Dinas Sosial dan

Pemakaman Kota Batam ini, diantaranya merumuskan usaha kreatif berbasis buda-ya, bagi generasi muda hinterland di Kota Batam.

“Usaha kreatif berbasiskan budaya menjadi salah satu potensi agar generasi muda Batam dan Kepri, mampu bersa-ing dengan produk dari daerah dan negara lain,” kata Ketua Panitia, Wira.

Menurut Wira, untuk membangun kreativitas generasi muda dalam mencipt-kan usaha kreatif berbasiskan budaya, harus dilakukan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan. Agar gen-erasi muda, terutama di wilayah hinterland, mampu mengelola kekayaan alam sekitar.

Saat ini, terdapat dua kegiatan usaha bersama (KUBE) bagi pemuda, yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Dengan bidang yang akan dijalankan, adalah pem-buatan kemasan industri rumah tangga dan pemasaran industri kreatif tempatan.

Pada 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengalokasikan ban-tuan sebesar Rp2,9 miliar bagi 29 dari 100 KUBE di Kota Batam. Bantuan yang diberikan kepada 29 KUBE tersebut untuk sektor perikanan, dengan masing-masing KUBE akan mendapatkan bantuan senilai Rp100 juta. Bantuan KUBE ini dikhusus-kan dengan bidang usaha pengembangan kerapu macan, untuk mampu meningkat-kan produksi dalam skala yang lebih be-sar.

Salah satu pusat pembudidayaan ikan kerapu macan di Batam, adalah KUBE di wilayah Dapur Enam. Saat ini, nelayan

Batam mampu menghasilkan seki-tar 200 ton kerapu macan per bu-lan.

(zaki)

Berbasis Budaya


BINTAN – Sebagai salah satu industri rumah tangga, Tri Mulia Sari yang meru-pakan nama Industri Ekonomi Produktif (IEP) pengolah kacang kedelai menjadi tahu tersebut, mampu bertahan hingga saat ini.

Pasalnya, usaha pruduksi yang meli-batkan para keluarga sebagai karyawan tersebut, memiliki cara unik dalam mengolah produksinya. Diantaranya, penggunaan alat dan proses pembuatnya, masih mempertahankan cara tradisional berbanding dengan menggunakan alat modern yang serba canggih.

IEP yang beralamat di Desa Toapaya Selatan KM 20 Gesek tersebut dirintis oleh Jarkasi (70) sekaligus sebagai kepala keluarga. Bermula dari tahun 90-an itu, Jarkasi meneruskan usahanya dengan cara – cara yang sangat tradisional dalam proses membuat tahu.

Sebagaimana yang disampaikan anaknya, Musrida, orang tuanya tersebut, selalu mengandalkan penggunaan cara yang tradisional, karena cara modern yang pernah diterapkan dalam pembua-tan tahu tersebut, tidak memiliki hasil yang diharapkan.

“Beberapa tahun lalu, kami pernah menggunakan mesin untuk mengolah kedelai menjadi bubur sebelum menjadi tahu, namun hasilnya tidaklah seperti yang diharapkan, dan mesin yang kami gunakan tersebut mengalami kerusakan, sehingga penggunaan alat modern kita hentikan ketika itu,” kata Musrida.

Dari situlah, Musrida yang sekaligus sebagai pembantu pengerjaan tahu di Tri Mulia Sari itu mengatakan, hingga saat ini proses pengolahan tahu yang diproduksi IEP Tri Mulia Sari kembali ke cara – cara lama atau tradisional.

Seperti, proses merebus kedelai yang masih menggunakan kayu api sebagai ba-han bakar, diikuti dengan peralatan yang lain, yang dianggap perlu dalam pembua-tan tahu tersebut.

Eksistensi Tri Mulai Sari bukanlah suatu hal yang mudah untuk dibicarakan, sampai – sampai mereka juga memi-liki kendala – kendala yang harus bisa diselesaikan sendiri agar, putaran modal dan konsisensi produksi terus menerus berlanjut.

“Intinya, ketergantungan produksi tahu sangat erat dengan kedelai yang diperoleh sebagai bahan mentahnya, kita pernah mengami kesulitan dalam mencari kedelai, dan itu mempengaruhi hasil produksi kita hingga ke pesarannya,” ujar Musrida.

Biasanya, kacang kedelai tersebut didapat dari agen di Pinang Lestari Tan-jungpinang dan Kawal Bintan, meskipun setelah tahu itu jadi, kedua tempat tersebut menjadi tempat penjualan tahu mereka hingga ke pasar Bintan dan para pedagang kecil lainnya.

“Biasanya, dalam perhari kita meng-hasilkan tahu dari bahan baku kedelai sebanyak dua karung atau 100 Kg kedelai, tapi, jika bahan baku itu langka, kami

hanya mengolah satu karung atau 50 Kg kedelai,” ujarnya.

Dari satu karung kedelai seberat 50 Kg tersebut, Tri Mulia sari, mampu menghasilkan lebih kurang 400 ribu potongan tahu yang dijual seharga Rp500 per potong.

Sementara itu, proses produksi tahu tersebut, tidak pernah berhenti dan terus berlanjut hingga 2013 ini, dimana penger-jaannya dilakukan melibatkan para kelu-arga yang dimulai pada pukul 05.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB tiap harinya.

Ironisnya, meskipun sudah berusia 13 tahun, usaha ini belum lagi mendapat bantuan dari pemerintah. Hal itulah yang membuat Jarkasi sebagai perintis usaha selalu menggunakan jasa rentenir sebagai modal mencari bahan baku.

“Kini bapak terbaring di kamarnya menderita diabetes, sehingga beliau tidak terlalu aktif dalam proses membuat tahu,” ujarnya sambil menunduk.

Menurutnya, siapa pun ingin usaha pribadi bisa berkembang dan maju, be-gitu pula usaha keluarga Jarkasi. Namun kendala modal dan kenaikan bahan Bakar Minyak (BBM) membuat pengaruh yang negative pada usahanya.

“Dulu kita menjual perpotong itu senilai Rp500, dan per papan Rp85.000. Kini terkait BMM dan modal, kita bin-gung harus menentukan harga yang apa-bila telalu mahal maka berpengaruh pada peminat tahu produksi kita,” ujarnya.

(Saud)

“Kini bapak terbaring di kamarnya menderita diabetes, seh-ingga beliau tidak terlalu aktif dalam proses membuat tahu.”

Bertahan DenganCara Tradisional

Musrida, pelaku usaha Industri Ekonomi Produktif (IEP) yang ber-nama Tri Mulia Sari, yang masih mempertahankan cara tradisional dalam mengolah tahu produksi kelompok usahanya.


tidak perlu maluSUlITNyA mencari penghasilan lebih membiayai kuliah, Saputri Imran yang kini duduk di semester genap Universitas Mar-itim Raja Ali Haji (UMRAH) giat memban-tu, membuat dan menjualkan hasil usaha keluarganya di wilayah kampus maupun di tempat orang tuanya biasa berjualan.

Industri rumah tangga yang meng-hasilkan kue-kue diguliti keluarga Imran di depan Hotel Toni jalan Tugu Pahlawan gang Pelita nomer 10 RT4 RW 7 tersebut, sudah sejak lama beroperasi.

Menurut anak sulung pasangan Amir Imran (40) dan Zurna Sary (38), sejak Ia masih menjadi siswa Sekolah Dasar (SD), orang tuanya sudah bekerja sebagai pem-buat kue yang dititipkan di kantin sekolah-nya maupun di kedai-kedai kecil.

“Keadaan dulu tidaklah seperti sekarang ini, karena dulu saya menjualkan kue ke sekolah untuk membantu usaha keluarga, dari mulai SD hingga ke kuliah,” kata maha-siswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidi-kan (FKIP) tersebut.

Putri yang terlibat langsung dalam proses pembuatan kue tersebut, membuat-nya sangat paham betul seluk beluk industri rumah tangga keluarganya. Sehingga, tanpa rasa malu, Putri sampai saat ini masih terus membantu keluarganya dengan ikut menjualkan kue tersebut. Dan pada saat ini kegiatan tersebut masih terus dilakukannya meskipun sudah beranjak ke usia dewasa.

“Saya merasa sebagai anak pertama dari 3 bersaudara yang memiliki saudara kandung lelaki dan perempuan yang masih kecil-kecil, kasian juga liat orang tua bekerja,

sebab itu saya membantu mereka,” ujarnya. Pada 2009, usaha kue Imran semakin

ada perkembangan. Hal tersebut dilihat dari gerobak tempahan senilai Rp2.000.000, sudah mampu menampung jualannya dan menerima titipan kue orang. Sampai-sampai, kue yang dititipkan di tempatnya berjualan kini ada yang berasal dari Km 13.

Menurutnya, usaha kue yang dijual di pinggiran jalan Ir Sutami depan tersebut tidak hanya menjualkan produk buatannya atau keluarganya. Akan tetapi, pihak Imran juga menerima bagi siapa saja yang ingin menitipkan kue buatannya untuk di jual ditempat Putri.

Dengan melakukan potongan 20persen dari harga jual per kue, sambung Putri, ia sudah merasa bersyukur. Karena, peng-hasilan tersebutlah yang bisa memberikan kelangsungan ekonomi keluarganya hingga 2013 ini.

“Selain kue sus, kita juga membuat wa-jik, perkedel tahu, resoles, lakse goreng dan masih banyak lagi secara bervariasi. Selain menjual produk sendiri, kita juga menyedia-kan tempat bagi siapa pun untuk menitip-kan kuenya dengan potongan 20persen per kue yang dijual. Misalnya jika satu kue dijual

dengan harga Rp1000. Seandainya satu kue laku dijual, maka

keuntungan yang kita dapat Rp200, semen-tara Rp800nya diambil untuk pemiliki kue tersebut,”paparnya.

Bermodalkan pengalaman dan pembe-lajaran secara otodidak dari orang tua secara terus menerus semenjak Ia kecil, Putri akhirnya memahami, segala keuntungan, modal dan cara pembuatan kue. Sebab itu, Ia sangat berharap bisa memiliki ruko untuk berjualan kue.

“Saya berkeinginan usaha kue ini bisa sampai memiliki ruko sendiri, karena Saya ingin membuat menjadikan ruko tersebut usaha untuk berjualan kue sus, sebagai kue andalan keluarga Imran,” harapnya.

Kini, Putri terus berupaya untuk mewu-judkan keinginannya memiliki memiliki usaha ruko yang khusus menjual kue sus, dengan pengalaman dan kegigihannya membantu kedua orang tua, Putri tetap bersemangat.

Meskipun pernah diejek teman-teman-nya, tapi ia tetap tegar mengemban tang-gung jawab sebagai anak sulung yang suatu saat nanti ikut menjadi tulang punggung keluarganya. ***

Putri ketika sedang men-

jajakan kue di pinggiran jalan

Ir Sutami. Pihak Imran juga

menerima bagi siapa saja yang ingin menitip-

kan kue buatan-nya untuk di jual

ditempat Putri

untuk berusaha


Vinza, renyahnya

BATAM - Di tengah maraknya kue-kue modern, masih ada sejumlah pelaku usaha kecil menengah (UKM), untuk eksis membuat kue tradisional. Seperti kue semprong Vinza, hasil karya Devi, dengan bahan baku buah naga.

Kue semprong merupakan kue kering, berbentuk panjang seperti pipa. Kue ini memiliki rasa yang tidak terlalu manis, namun renyah. Sebagai jajanan rumahan, kue ini banyak disu-kai segala usia, mulai anak-anak hingga orang dewasa.

Untuk membedakan dengan kue semprong kebanyakan, kue semprong Vinza dibuat dengan bahan baku khas Batam. Yakni buah naga, yang ban-yak ditemui dan ditanam seperti di kawasan Barelang.

Bahan baku buah naga ini, memiliki banyak khasiat, terutama bagi kesehatan. Seperti menghambat penu-aan dini, dan meningkat-kan kekebalan tubuh, dari vitamin C yang terkandung dalam buah naga, serta mera-wat kesehatan kulit.

Usaha pembuatan kue semprong ini, sudah ditekuni Devi sekitar setahun lalu. Dan kini, kue Semprong Vinza yang dibuat Devi dan keluarganya, dijual dengan cara menitipkan ke sejumlah toko atau super-

market, dan toko oleh-oleh khas Batam.

Kue-kue Semprong Vinza, ada yang dikemas dengan plastik, dan ada juga dalam kemasan toples. Untuk kemasan plastik, harganya dipasar-kan Rp20 ribu dan Rp65 ribu untuk kemasan toples.

“Dalam satu hari, rata-rata bisa membuat 20 bungkus kue semprong,” kata ibu dua anak ini.

Tidak hanya kue semprong, Devi dan keluarganya juga membuat kue lainnya, seperti stik buah naga, dan ka-cang kejepit. Sekalipun produk rumah tangga, kue semprong Vinza sudah memiliki label halal.

(zaki)

Semprong Buah Naga

10 MediaUKM Edisi 1 Tahun 2013

fartiana, kreatif memanfaatkan

SAGUlUNG - Sebagai daerah dengan sekitar 95 persen geografisnya adalah lautan, Kota Batam maupun Provinsi Kepri memiliki banyak potensi sektor kelautan yang dapat dikembangkan. Salah satunya, potensi hasil laut sebagai bahan baku makanan ringan produk usaha kecil menengah (UKM).

Dengan pemanfaatan bahan baku lokal yang ada di sekitar, maka banyak keuntungan yang bisa didapatkan UKM. Diantaranya, meningkatkan kemandirian, memiliki ke-khas-an atas produk yang dihasilkan, dan menekan produksi berbiaya tinggi. Karena tingkat ketergantungan terhadap bahan baku dari luar daerah semakin kecil, bahan baku tidak banyak terdapat di daerah lain, dan terhindar dari biaya seperti transportasi, yang dapat ber-dampak pada meningkatnya nilai jual produk ke konsumen.

Sebagaimana dilakukan UKM makanan ringan Fartiana, yang berlokasi di Kavling Flamboyan, Kelurahan Sei Pelunggut, Sagulung, Batam. Sebagai bahan baku Kripik Kari hasil produksinya, dengan memanfaat-kan Udang dan Gonggong, biota laut yang mudah didapatkan nelayan di perairan Batam maupun Kepri.

Di Batam, Udang dan Gonggong banyak dimanfaatkan untuk kuliner, masakan laut yang digemari para pelancong. Namun di tangan kreatif Pemilik UKM makanan ringan Fartiana, Hamzah, Udang dan Gonggong menjadi bahan baku dan cita rasa Kripik Kari yang diproduksinya.

Produksi Kripik Kari rasa Udang dan rasa Gonggong, sudah ditekuni Hamzah pada 2006 dan mulai banyak dikenal masyarakat luas sejak 2009 lalu. Ia sengaja memilih rasa Udang dan Gonggong bagi Kripik Kari-nya, agar memiliki ke-khas-an dan perbedaan dengan produk Kripik dari berbagai daerah lain di Indonesia. Meski tetap tidak meninggalkan cita rasa Kari di dalamnya, yakni pedas dan manis.

“Kripik Kari rasa Udang dan Gonggong, bahan bakunya mudah didapatkan dan dibeli dari para nelayan yang ada di Batam, ataupun dibeli di pasar-pasar. Apalagi Batam dan Kepri adalah daerah kepulauan, yang dikelilingi laut,

sehingga diharapkan, Kripik Kari rasa Udang dan Gonggong ini, bisa menjadi produk ung-gulan daerah,” kata Hamzah.

Meski bahan baku mudah didapatkan dari nelayan sekitar, namun terkadang juga ada masa-masa sulit untuk mendapatkan bahan baku. Seperti saat angin kencang, yang me-nyebabkan minimnya hasil tangkapan udang para nelayan.

Sedangkan untuk bahan baku gonggong, nelayan-nelayan di Batam masih suka menjual gonggong ke Singapura. Karena harganya bisa lebih mahal, dan yang dijual adalah gonggong-gonggong berkualitas bagus.

“Nelayan kita lupa untuk memenuhi kebutuhan gonggong di daerah sendiri, masih suka menjualnya ke Singapura,” ungkapnya.

Menurut Hamzah, sejak mulai dikenal masyarakat luas sekitar empat tahun lalu, omset pendapatannya cenderung terus men-ingkat. Kini, omset UKM dengan 6 karyawan ini, mencapai Rp30-an juta setiap bulannya. Begitupun dengan transportasi yang ia guna-kan untuk memasarkan produk, dari awalnya hanya bersepeda motor, kini sudah memiliki aset berupa mobil.

Selain dipasarkan secara langsung, ia pun

mengaku terbantu dengan berbagai program pemerintah daerah yang giat mempromosi-kan produk-produk UKM melalui pameran, bazar, dan berbagai lomba. Dalam sebuah lomba tingkat Provinsi Kepri, produk Fartiana Kripik Kari rasa Gonggong pernah menjadi juara III sebagai usaha rumahan.

“Dengan promosi dan menjadi peme-nang lomba, produk Fartiana Kripik Kari semakin dikenal masyarakat luas, tidak hanya Batam dan Kepri, namun juga berbagai daerah di Indonesia dan negara tetangga” katanya.

Kini produk Kripik Kari rasa Gonggong dan Udang, tidak hanya beredar di sekitar kawasan Sagulung dan Batuaji saja. Namun juga beredar di beberapa wilayah lain di Kota Batam, seperti di Batam Centre, Nagoya, Jodoh, Bengkong, Batu Ampar dan Barelang. Bahkan Keripik Kari rasa Gonggong dan Udang juga telah merambah hingga berbagai daerah di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Mataram, Medan, Kalimantan, Lombok dan beberapa negara tetangga mulai Jepang, Singapura, dan Malaysia.

Terkait harga, Kripik Kari rasa Gonggong dan Udang dipasarkan dengan empat pilihan harga dan kemasan kemasan. Yakni untuk kemasan 100 gram, dipasarkan dengan harga Rp20 ribu, kemasan 200 gram harga Rp35 ribu, kemasan 300 gram dengan harga Rp45 ribu dan kemasan 500 gram dengan harga Rp75 ribu.

“Fartiana Keripik Kari rasa Gong-gong dan Udang juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI Provinsi Kepri,” katanya.

(zaki)

bahan baku lokal

MediaUKM Edisi 1 Tahun 2013 11

SIAPA yang menyangka, pria perantau dari Batam pada 1993 ini dulunya adalah seorang penjual rujak, mengelilingi jalan-jalan di Tanjungpinang dengan gerobak yang selalu ia dorong untuk menjualkan rujak. Kini, Ia bisa duduk manis menung-gu pelanggan dengan menu yang beraneka ragam, tanpa harus bersusah payah men-dorong gerobaknya di jalanan Ibu Kota Kepulauan Riau.

Namun, sebelum Ia bisa santai dan duduk manis menunggu pelanggan, pria yang lebih populer dikenal dengan nama Otong ini mengaku memiliki komitmen agar lebih dulu berhasil sebelum masa tuanya tiba.

“Saat masih jualan rujak dorong, saya selalu berfikiran, sampai kapan mau dorong gerobak seperti ini terus, semen-tara semakin lama, usia semakin tua dan kondisi fisik juga tidak memungkinkan lagi,” ujar Otong.

Pemilik nama lengkap, Otong Muham-mad Asiari ini mengaku, sejak bergabung dengan Kelompok Usaha Bersama (Kube) pada 2005 lalu, dapat sedikit demi sedikit membantu biaya hidup dia, istri dan

anaknya yang tinggal bersama di jalan Brigjen Katamso, gang Ramin RT5, Tan-jungpinang.

“Setelah saya bergabung dengan Kube, barulah perlahan bisa menaikkan pereko-nomian keluarga,” ujarnya.

Menurut Otong, sebelum bergabung dengan Kube, penghasilan sebagai penjual rujak dorong, tidaklah mencukupi. Ditam-bah lagi, jarak yang ditempuh dengan ber-jalan kaki sambil mendorongkan gerobak.

Hal itu yang membuat Otong serius menjalankan usahanya sekaligus kini po-sisinya sebagai ketua Kube Sekar.

“Alhamdulillah, dengan berdirinya kube ini, dapat membantu saya dan sembi-

lan anggota lainnya untuk mengambang-kan usaha,” ujarnya.

Meskipun hanya menyajikan makanan bakso pentol, es buah, mie goreng nasi goreng,. Otong mampu memperoleh penghasil rata-rata Rp3.000.000 per bulan-nya.

“Intinya, jika pelaku usaha serius da-lam menjalankan program bantuan modal usaha dari pemerintah untuk para pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah), Insyaal-lah akan lebih baik dari sebelumnya,” ujar Otong.

Kube Sekar yang di ketuai Otong, sudah semakin banyak pelanggan, karena harga makanan yang ditawarkan tidak sampain menguras saku.

Tepat di depan masjid Al Hidayah jalan Brigjen Katamso, Kube Sekar dibuka sekitar pulul 09:00WIB dan tutup minimal pada 21:00WIB.

“Yang namanya usaha, tidak ada istilah rugi, yanng penting serius dan mau beru-saha terus menerus tanpa putus asa, dan memanfaatkan bantuan pemerintah untuk usaha,” imbuh Otong yang juga merangkap sebagai guru ngaji di pemukimannya. (***)

Maju bersamaprogram pemerintah

“Saat masih jualan rujak dorong, saya selalu ber-

fikiran, sampai kapan mau dorong gerobak seperti ini terus, sementara semakin

lama, usia semakin tua dan kondisi fisik juga tidak

memungkinkan lagi”

Warung seder-hana milik Pak Otong, yang didirikannya setelah ber-gabung dengan Kelompok Usaha Bersama (Kube) .


BATAM CENTRE - Batam menjadi ajang gelar produk khas daerah 2013 di Indonesia. Pameran produk unggulan ini, digelar di Mega Mall Batam Centre, 30 Mei hingga 2 Juni 2013.

Gelar produk khas daerah, diikuti sekitar 50 daerah di Indonesia, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Sulawesi utara, Boyolali, Mamuju, Bandung, Denpasar, Makasar dan daerah lainnya. Berbagai produk unggulan daerah dipamerkan, seperti dari Provinsi Kepri dengan batik Kepri, makanan olahan dan kerajinan.

Kemudian Provinsi Riau yang me-mamerkan produk-produk makanan, minu-man dan kerajinan seperti tenun. Provinsi Sulawesi Utara memamerkan produk turunan kelapa, aneka souvenir, assesoris, makanan khas, garmen, batik, produk herbal dan kerajinan.

Selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan dengan produk yang dipasarkan sep-erti Markisa, bumbu Sarabba Instan, kopi, minuman coklat jahe, dan sutera. Kabu-paten Agam, Sumatera Barat memamerkan produk sulaman bordir, kerajinan perak,

bambu assesoris, dan produk makanan olahan.

Kemudian Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, memamerkan berbagai kerajinan khas Boyolali berbahan dasar tambang, alu-minium dan kuningan. Serta kerajinan dari kayu, makanan khas (abon sapi, dendeng sapi, marning jagung), dan batik.

Direktur Utama Aira Mitra Media, Nurhadi mengatakan, gelar produk khas daerah merupakan sarana bagi pengemban-gan promosi dan pemasaran produk khas daerah di Indonesia. Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan dan kemandirian ekonomi daerah, serta peningkatan daya saing produk.

Pameran ini merupakan pameran kedua yang diselenggarakan di Batam, dengan menampilkan produk unggulan dan produk khas daerah di Indonesia. Seperti produk kerajinan, busana, batik, asesoris, perhiasan, herbal, makanan dan minuman olahan, jasa keuangan, pariwisata, serta produk unggulan lainnya.

Gelar Produk Khas Daerah ini, akan menjadi media promosi tahunan. Yang

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan produksi, perdagangan dan investasi Indonesia.

“Kita ingin produk daerah mampu menjadi tuan di negeri sendiri,” kata Nurhadi.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri, Syed Muhammad Taufik menyatakan, dipilihnya Batam sebagai ajang pameran berpelu-ang mendapatkan pembeli mancanegara. Serta berdampak positif bagi pangsa pasar produk khas daerah di luar negeri, karena kedekatan Provinsi Kepri dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

Selain itu, gelar produk khas daerah ini juga dapat menjadi saran untuk memper-luas jejaring pemasaran. Serta mendorong peningkatan mutu produk khas daerah, dalam rngka peningkatan perdagangan antar daerah di Indonesia.

“Provinsi Kepri menyambut baik ajang pameran ini, sekaligus menjadi sarana bagi daerah lain di Indonesia untuk mengenal produk unggulan Kepri,” katanya.

(zaki)

TANJUNGPINANG - Kepala Dinas Per-dagangan Perindustrian Usaha Mik-ro Kecil dan Menegah (Disperindag dan UMKM) Kota Tanjungpinang, Wan Kamar mengatakan untuk me-menuhi permintaan turis maupun lokal yang ingin membeli oleh-oleh khas kota ini. Ke depan, pihaknya akan membangun pasar oleh-oleh.

“Rencananya tempat tersebut dise-diakan di kantor DPRD Tanjungpinang yang lama di Jalan Agus Salim Tepi Laut dan nanti akan mulai pada April 2013 mendatang,” kata Wan Kamar, Senin (11/3) kemarin di ruang kerjanya.

Dia mengatakan, untuk produk yang dijual di sana nantinya yaitu ter-diri dari produk asli Tanjungpinang, seperti makanan kering, cake pisang, otak-otak, ikan bilis dan banyak lagi yang lainnya. Direncanakan akan buka mulai pukul 8.00 wib pagi hingga pukul 22.00 wib setiap harinya.

“Selain produk dari Tanjungpinang. Pasar tersebut juga menyediakan produk dari Kabupaten Bintan dan juga dari kabupaten lainya. Tapi, pelaksan-aanya dilakukan oleh Dekranasda, se-dangkan kita hanya sebagai fasilitator saja,” ujarnya.

Pemilihan eks kantor dewan terse-but, kata Wan Kamar, karena lokasinya dinilai cukup strategis dan berdekatan dengan Anjung Cahaya yang selama ini cukup ramai dikunjungi masyarakat, baik hanya untuk sekedar bersantai saja.

Sedangkan harga yang diberikan nanti di pasar oleh-oleh yang dise-diakan, sambung dia, akan bervariasi. “Tapi yang jelas harganya sama dengan harga pasar. Dan terpenting nanti harus memperhatikan kemasan produknya,” katanya.

(Afrizal)

Produk khas daerah

Pasar oleh-oleh

dipamerkan di Batam

akan disediakan di Tanjungpinang


JODOH - Pemerintah Kota Batam, bakal menata sekitar 20 ribu pedagang kaki lima (PKL) yang tersebar di sejumlah lokasi di Kota Batam. Namun penataan PKL ini, terkendala dengan ketersediaan lahan yang sampai saat ini masih ditangan Badan Pen-gusahaan (BP) Batam.

“Banyak kawasan di Batam yang bisa ditata untuk pedagang kaki lima. Kami akan koordinasikan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pemilik lahan,” kata Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan dalam peresmian 33 kios PKL di kawasan Jodoh Square 91 yang diresmikan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, Jumat (24/5/2013).

Penataan PKL di kawasan Jodoh Square 91 didasarkan pada Perpres RI No. 125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Perpres tersebut, Pemerintah menetapkan koordinasi penataan dan pem-berdayaan PKL.

Sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan, koordinasi penataan PKL dilak-sanakan melalui pendataan dan pendaftaran PKL, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi dan perencanaan penyediaan ruangan bagi kegiatan PKL.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri meminta setiap daerah menyediakan lahan

untuk penataan PKL yang terbukti mampu mendorong perekonomian nasional. Lokasi yang disediakan, harus berada di tengah-tengah kota, bukan daerah pinggiran yang sepi.

“Kalau lokasi agak jauh dari keramaian, itu untuk pedagang besar yang sudah punya pasar jelas. Kalau PKL harus ditengah-tengah kota,” kata Gamawan yang menye-butkan ada sekitar 33 juta PKL di Indonesia yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Muh Marwan mengatakan, peresmian pusat PKL di Jodoh Square 91 merupakan tindak lanjut Perpres No-mor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Pemberdayaan PKL dan nota kesepahaman dengan beberapa kementerian. “Ini perwu-judan komitmen dan sinergi 10 lembaga, pemda, dan melalui CSR dalam penguatan dan pengembangan usaha mikro,” kata dia.

Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani mengatakan, pemerintah daerah selalu mendorong usaha kecil dan menengah, apalagi pedagang kreatif lapangan. Karena keberadaan PKL, sangat membantu dalam peningkatan perekonomian daerah. Selain di Batam, dukungan untuk PKL juga diberi-kan Pemprov Kepri di kabupaten kota lain, seperti Tanjungpinang.

“Apalagi Indonesia menuju Asean Eco-nomic Community,” katanya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan mengatakan bahwa PKL adalah pahlawan ekonomi nasional karena mampu menyerap tenaga kerja da-lam jumlah relatif besar. Pemerintah terus mendorong PKL agar bisa tumbuh untuk menunjang peningkatan ekonomi nasional.

“Angka pengangguran Indonesia tera-khir 6,14 persen dan angka kemiskinan 11,3 persen. Ini dapat diturunkan berkat PKL,” katanya.

(zaki)

Penataan 20 ribu PKLterkendala lahan


BATAM CENTRE - Pedagang kaki lima (PKL) adalah mereka yang hanya berjualan di waktu-waktu tertentu. Misal, hanya berjualan pagi di suatu kawasan, sore atau malamnya kosong atau hanya berjualan malam, pagi dan siangnya bersih.

Begitupun dengan tempat untuk berjualan, merupakan tempat yang mudah dipindahkan, bukan permanen.

Demikian diantara rekomendasi yang tertuang dalam hearing Komisi I DPRD Batam bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasar, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PMPK-UKM) Kota Batam, Sat-pol PP, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Per-wakilan warga Simpang Kara dan Hang Kes-turi Legenda Batam Centre, dan pihak terkait lainnya. Hearing pada Rabu (15/5/2013) dilakukan terkait penolakan warga Simpang Kara dan Hang Kesturi Legenda, terhadap pembangunan kios PKL secara permanen di wilayah tersebut.

Perwakilan warga Hang Kesturi Legenda, Brigal Sinaga mengungkapkan, kasus pembangunan kios PKL permanen, sebelumnya sudah dilaporkan kepada Wakil Walikota Batam. Namun polemik pem-bangunan kios PKL Hang Kesturi Leg-enda tak kunjung tuntas. Bahkan Koperasi Peduli Masyarakat (Koplimas) kembali akan melakukan aktivitas pembangunan, meski Wakil Walikota Batam telah meminta pem-bangunan dihentikan.

Untuk membangun kios PKL tersebut,

dilakukan dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga, dari suku tertentu yang tidak menge-tahui persoalan. Dikhawatirkan, bentrok fisik dengan warga akan kembali terulang, bahkan bisa memicu konflik SARA di masyarakat.

“Jika ini terus dibiarkan, bisa-bisa memicu kemarahan warga dan terjadi ben-trok fisik. Ini yang tidak kami inginkan,” kata Brigal.

Sementara di kawasan Simpang Kara, seperti sekitar perumahan Eden Park dan Centre Park Batam Centre, warga menge-luhkan belum dibongkarnya 9 kios PKL permanen yang telah dibangun di kawasan itu. Padahal selain mendapat penolakan seluruh warga sekitar, Satpol PP juga telah memberikan surat peringatan ketiga kalinya. Karena pembangunan kios dilakukan diatas lahan hijau, sehingga harus dibongkar.

“Permasalahan ini sudah kita sampaikan kepada Wakil Walikota Batam, Camat dan Lurah. Namun sampai sekarang, belum ada tindakan dari pemerintah,” kata perwakilan warga, Putut.

Kios-kios yang diadukan warga ke Komisi I DPRD Batam, merupakan kios yang dibangun diatas buffer zone atau lahan hijau. Termasuk lebih dari 60 kios yang dibangun di depan rusun Anggrek, Kelurahan Duriangkang, Sei Beduk. Namun hingga saat ini, Pemko Batam seperti tak berdaya untuk menindak pembangunan kios-kios permanen tersebut.

Dalam hearing tersebut terungkap, reko-

mendasi Dinas PMPK-UKM Kota Batam kepada Koplimas, menjadi pemicu konflik pembangunan kios PKL Hang Kesturi Legenda dan Simpang Kara. Rekomendasi tersebut dijadikan dasar Koplimas untuk membangun kios PKL permanen, berdalih penataan PKL. Perwakilan warga meminta Dinas PMPK-UKM mencabut rekomendasi yang telah diberikan kepada Koplimas.

“Warga menolak pembangunan kios PKL di kawasan Hang Kesturi Legenda dan kami minta Dinas PMPK-UKM untuk men-cabut rekomendasi yang diberikan kepada Koplimas,” kata Brigal Sinaga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMPK-UKM, Febrialin menjelaskan, reko-mendasi yang dikeluarkan untuk Koplimas, bukan izin untuk melakukan pembangunan kios PKL. Sebab untuk melakukan pemban-gunan kios PKL, Koplimas harus melengka-pi persyaratan izin dari pihak terkait, seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas Tata Kota (Distako) dan Bapedal.

“Di poin rekomendasi sudah disebutkan, pembangunan kios harus dilakukan dengan melengkapi izin dari pihak terkait. Dinas PMPK-UKM tidak pernah memberikan rekomendasi untuk pembangunan kios PKL, karena bukan wewenang kami,” jelasnya.

Hearing permasalahan pembangunan kios PKL di Komisi I DPRD Batam bera-khir dengan sejumlah rekomendasi. Dian-taranya meminta Dinas PMPK-UKM untuk segera mencabut rekomendasi yang diberi-kan kepada Koplimas, melarang pembangu-nan kios PKL secara permanen diatas lahan hijau dan membongkar kios PKL yang sudah dibangun. Kios-kios PKL dimaksud adalah kios PKL di kawasan Ruko Hang Kesturi Legenda, Centre Park atau Eden Park dan depan rusun Anggrek Tanjungpiayu.

(zaki)

Pembangunan kios PKL

DPrD Kepri minta

tidak boleh permanen

dana bergulir UKM diawasiTANJUNGPINANG - DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) minta pemerin-tah mengawasi dana bergulir Usaha Kecil Menengah Keatas (UKM) dan Usaha Mikro agar diawasi. Hal itu diungkapkan beberapa Fraksi di DPRD Provinsi Kepri.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan, setelah mempelajari dan menelaah fraksinya sepaham dan setuju

dengan fraksi-fraksi lainnya, diharapkan pemerintah mengawasi dana tersebut.

“Sehingga putaran dana bergulir tersebut bisa bergulir semana mestinya dan tepat pada sasaran,” ujar juru bicara dari Fraksi PKS DPRD Kepri, H.M Sadar, Selasa (12/2) dalam sidang paripurna yang digelar di DPRD Kepri.

Sadar juga mengatakan, penyaluran

dana bergulir tersebut diharapkan melalui Bank yang telah bekerjasama dengan pemerintah. “Kita meminta agar peran pemerintah lebih memperhatikan dana bergulir tersebut,” katanya.

Selain itu, Fraksi PAN DPRD Provinsi Kepulauan Riau menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Dana bergu-lir untuk meningkatkan pengawasan.

Peraturan tersebut, agar penyaluran dan pengawasan dana bergulir bisa dilaku-kan secara maksimal. Selama ini, pengem-balian pinjaman dana bergulir ini macet dan tidak tertagih.

(Alpian Tanjung)


BATAM CENTRE - Deputi II Bidang Pelayanan Jasa Badan Pengusahaan (BP) Batam, Fitrah Kamaruddin menilai, kawasan industri di Batam perlu me-nyediakan lot khusus untuk usaha kecil menengah (UKM). Dengan adanya lot khusus di kawasan industri, maka akan mempermudah UKM untuk memperluas jaringan dan mendongkrak pertumbu-han ekonominya.

“Saat ini usaha kecil dan menengah di Batam masih tersebar, belum ada tempat khusus. Seharusnya un-tuk mempercepat perkembangan mer-eka perlu dibuatkan lot khusus dengan subsidi pemerintah (daerah),” katanya di sela-sela seminar Gugus Kendali Mutu, Selasa (23/4/2013).

Menurut Fitrah, sejumlah kawasan industri lain di luar Batam sudah menye-diakan lot khusus bagi UKM. Seperti di Jakarta dan di Surabaya kawasan Sura-baya Industrial Estate Rungkut (SIER). Sehingga produk UKM lebih dipercaya oleh pasar dan mampu meningkatkan daya saing.

Penyediaan lot bagi UKM di ka-wasan industri ini, bisa dilakukan mela-lui peraturan daerah (perda). Sehingga mengikat bagi kawasan industri, agar tidak hanya fokus pada penyediaan lot untuk industri besar saja.

Dengan adanya lot khusus bagi UKM di kawasan industri, pemerin-tah juga akan semakin mudah dalam melakukan pendampingan dan pembi-naan. Karena keberadaan UKM terpusat dan mudah ditemukan.

Berdasarkan catatan BP Batam, saat ini ada sekitar 139 UKM dan industri kecil di Batam. Yang jika dilakukan pem-binaan dan bimbingan, akan berpotensi menjadi industri besar.

“BP Batam telah memberikan pelatihan manajemen agar mereka bisa mengurus usaha tersebut secara benar. Sementara Pemerintah Kota Batam juga sudah memberikan bimbingan teknis lainnya, tinggal ditopang dengan subsidi dan penyediaan tempat yang bisa meningkatkan kepercayaan pasar serta memperluas jaringan” pungkasnya.

Sementara itu untuk memberikan penge-tahuan kepada UKM, BP Batam menggelar seminar gugus kendali mutu. Materi ini dis-ampaikan Ritel Team dan Konsultan UKM dari Yogyakarta, Adri Syahrizal.

Dalam pemaparan-nya, Adri Syahrizal men-

gatakan, kebanyakan pelaku UKM masih terbentur dengan

alasan permodalan dalam mema-jukan usahanya. Padahal, masalah yang melingkupi sebagian besar UKM tidak terbatas persoalan modal. Namun juga terkait pengelolaan, pemasaran dan kemampuannya dalam menye-lesaikan masalah.

“Manajemen UKM harus diperbaiki dan ditingkatkan, jika pelaku UKM meng-inginkan usahanya semakin maju dan berkembang,” katanya.

Ketua Panitia seminar gugus kendali mutu, As-neri mengatakan, kegiatan ini diikuti sebanyak 63 peser-ta. Dari jumlah tersebut, 40% nya merupakan pelaku UKM, dan selebih-nya dari pelaku industri kecil penanam modal asing (PMA)

serta penanam modal dalam negeri (PMDN).

“Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan BP Batam kepada pelaku UKM dan industri kecil yang ada di Batam. Agar produktivitas dan daya saing UKM semakin meningkat dan mampu menaikkan skala usahanya,” kata Asneri.

Sementara itu Deputi II Bidang Pe-layanan Jasa BP Batam, Fitrah Kamarud-din mengatakan, selama ini UKM Batam belum banyak menguasai manajemen industri. Termasuk penerapan gugus kendali mutu, sebagai bagian kerja dari inkubasi pelaku UKM dan industri kecil.

“Saat ini industri di Batam memang belum bisa berkembang seperti di Pulau Jawa pada umumnya. Makanya kami ingin mendorong agar bertumbuh sejalan dengan industri besar yang ada di Batam,” katanya.

Selain materi tentang manajemen serta tantangan internal dan eksternal, peserta juga mendapatkan materi terkait teknik peningkatan kualitas produksi, teknik menyelesaikan masalah dan

tahapan dalam melakukan langkah-langkah per-

baikan. Peserta juga dibekali pengenalan software untuk pengelolaan tran-saksi. Software keuangan ini, dapat langsung di-aplikasikan dalam pengelolaan usaha oleh pelaku UKM dan industri kecil..

(zaki)

Berdayakan UKM, Batam perlu Lot khususdi kawasan industri

“Saat ini usaha kecil dan menengah di Batam

masih tersebar, belum ada tempat khusus. Seha-

rusnya untuk memperce-pat perkembangan mereka perlu dibuatkan lot khusus

dengan subsidi pemerin-tah (daerah)”

Fitrah Kamaruddin

Fitrah Kamaruddin


BATAM CENTRE, BATAMEkBIz.COM - Seki-tar 1.200 mahasiswa dari 28 perguruan tinggi atau universitas di Provinsi Kepri, mengikuti pelatihan kewirausahaan dan perkoperasian. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Sumatera Promotion Centre, Batam Centre, Minggu (12/5/2013).

Dalam sambutannya, Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Ned-dy Rafinaldy Halim memaparkan, jumlah wirausaha di Indonesia masih sangat minim dibanding negara lain. Pada 2012, jumlah wirausaha di Indonesia hanya 1,56% atau sekitar 3.707.205 orang dari jumlah penduduk Indonesia.

“Melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) ini, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan jumlah wirausaha di Indonesia mencapai 2% dari jumlah penduduk. Dan kalau bisa pada akhir 2013 ini, target tersebut bisa terpenuhi. Karena 2% merupakan ambang batas pondasi ekonomi suatu bangsa yang bisa distabilkan kalau jumlah penduduknya, 2% adalah enterpreneur,” katanya.

Begitu juga kondisi wirausaha dan

pendapatan perkapita Indonesia, jelas Neddy, masih sangat minim diband-ing negara lain. Pendapatan perkapita penduduk Indonesia hanya US$3.600. Sementara di Singapura, jumlah wirau-saha sebanyak 7% dari jumlah pen-duduk, dengan pendapatan perkapita US$40.920. Dan Malaysia, jumlah wirau-saha sekitar 3% dari jumlah penduduk, dengan pendapatan per kapita mencapai US$7.900.

Sedangkan di Amerika Serikat, jumlah wirausaha mencapai 11,5%-12% dari jumlah penduduk, dengan penda-patan perkapita pada 2010 mencapai US$47.140. Di Jepang, jumlah wirausaha mencapai 11% dari jumlah penduduk, dengan pendapatan perkapita mencapai US$42.150. Kemudian China, jumlah wirausahanya 10% dari jumlah pen-duduk, dengan pendapatan perkapita mencapai US$4.260.

Padahal, lanjut Neddy, wirausaha seperti koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia, memi-liki posisi yang strategis. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 55,20 juta atau 99,99% dari total pengusaha nasional.

Sedangkan jumlah koperasi mencapai 194.295 unit.

Terdapat sejumlah faktor strategis kekuatan koperasi dan UMKM dalam menghadapi pasar global. Diantaranya produksi UMKM pada umumnya tidak menggunakan bahan baku dari luar atau impor, sehingga tidak terpengaruh kenaikan harga bahan baku impor dan dapat menjaga kelangsungan usahanya.

Kemudian, permodalan UMKM tidak menggunakan hutang dalam bentuk mata uang asing, sehingga tidak terpengaruh perubahan kurs, dan kurang berpengaruh terhadap cash-flow. Begitupun dengan tenaga kerja UMKM, berasal dari kalangan keluarga sendiri, sehingga relatif terhindar dari pemutusan hubungan kerja, karena hubungan kekeluargaan diantara pemi-lik dan pekerja.

Selain itu, UMKM dengan ce-pat dapat merubah jenis usaha atau fleksible dalam melakukan diversifikasi usaha, manakala bidang usaha yang sedang digeluti mengalami keguncan-gan. Dan pada umumnya, produk yang dihasilkan UMKM merupakan kebu-tuhan masyarakat sehari-hari, sehingga bila terjadi perubahan pasar ekspor, dengan segera dapat menyesuaikan dengan pemenuhan pasar domestik yang jumlahnya sangat besar.

“Penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM di Indonesia mencapai 101,72 juta orang atau 97,77%,” im-buhnya.

Ketua Panitia, Mustofa Husein berharap, pelatihan terpadu kewirau-sahaan dan perkoperasian ini dapat memotivasi mahasiswa untuk menjadi wirausaha. Sehingga setelah menyele-saikan studinya, mereka dapat melaku-kan banyak hal dengan berwirausaha.

“Ini merupakan kegiatan pertama di Provinsi Kepri dari Kementerian Koperasi dan UKM yang telah dilaku-kan di tahun ketiga,” katanya.

(zaki)

1.200 Mahasiswa KepriIkuti Pelatihan Kewirausahaan


WAlI Kota Solo Joko Widodo alias Jokowi, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI adalah pengusaha mebel. Dia sempat pusing dengan pilihan bisnis Gibran Raka-buming Raka, anaknya, saat ini. Sebab, mes-ki telah dikuliahkan ke mancanegara untuk mengecap ilmu marketing, si sulung malah banting setir ke bisnis katering.

Di akhir kuliah, Gibran bisa bolak-balik Singapura–Solo untuk mewujudkan impi-annya itu. Maklum, dia harus mencari send-iri modal untuk membuka usahanya sekitar Rp 1 miliar.

“Aku cari modal ke bank karena bisnis ini nggak disetujui orangtua. Nggak disetu-jui dan nggak dikasih modal. Ini 100 persen dari pinjaman bank,” ungkapnya.

Orangtuanya tidak menyetujui karena bisnis yang dipilih Gibran melenceng jauh dari kebiasaan keluarga yang turun-temurun masuk di sektor mebel. Namun, keyakinan Gibran itu tidak asal-asalan. Sebab, dia meli-hat besarnya potensi mendirikan bisnis kat-ering di kota tersebut.

Apalagi dia melihat gedung pertemuan milik ayahnya, Graha Saba Buana, sudah tujuh tahun tanpa katering. Jadi, jika ada pe-nyewa, harus menyewa katering dari pihak lain.

“Saya dari dulu usul kenapa katering ng-gak digarap? Mungkin karena kesibukannya di mebel, jadi nggak sempat. Padahal, bisnis katering cukup menggiurkan karena setiap ada hajatan, biaya terbesar biasanya tersedot untuk membayar katering,” katanya.

Sayang, idenya tersebut tidak pernah ditanggapi ayahnya. Orangtuanya terus saja mendesak Gibran untuk meneruskan usaha keluarga di bidang mebel. Namun, keteguhan hatinya tetap menyala. Dia ber-sikeras tidak memiliki ketertarikan di bidang mebel.

“Bapak bilang, lha terus sing ngelan-jutke sopo? Kalau saya jadi wali kota, siapa yang ngelanjutin? Kamu nggak nurut sama orangtua,” ungkap Gibran menirukan uca-pan ayahnya.

Di antara sekitar tujuh bank yang dikiri-mi proposal, hanya satu yang menyetujui untuk memberikan pinjaman. Akhirnya, pada Desember 2010, Chilli Pari berdiri.

“Awalnya, kami garap order kecil-kecilan

untuk puluhan orang, baru Januari (2011) bisa garap ribuan orang. Sekarang pun su-dah mulai rutin katering wedding di Graha Saba,” jelasnya.

Anak pertama di antara tiga bersaudara itu mengakui bahwa bisnis katering yang ditanganinya sekarang berdiri tanpa restu orangtua. Maklum, adik-adiknya masih ku-liah dan bersekolah sehingga belum bisa diserahi tanggung jawab.

“Saya nggak tahu nanti adik-adik saya apakah mau melanjutkan usaha Bapak atau tidak. Kalau saya, jelas sudah tidak mau,” tegasnya.

Dia menyadari bahwa modal terbesar bisnis katering adalah kepercayaan. Setiap ada momen pernikahan, pasti yang dicari perusahaan katering yang sudah mapan dan terpercaya. Sementara itu, katering baru yang dibuat Gibran awalnya sama sekali be-lum dikenal.

“Yang sulit adalah meyakinkan calon konsumen bahwa kami beda. Kami kasih edukasi ke pasar. Kalau yang lain masih ska-la rumah tangga, sistem kami sudah tertata,” sebutnya.

Menurut Gibran, masyarakat Solo memi-liki perbedaan jika dibandingkan dengan kota-kota lain. Sebab, budaya masyarakatnya masih memegang konsep penyajian “piring terbang”.

“Itu semacam istilah untuk sistem di Solo. Jadi, tamu-tamunya duduk. Pelayannya yang nganter-nganterin makanan. Kalau di Jakarta dan Surabaya, kan sudah sistem buf-fet. Mereka ngambil sendiri,” terangnya.

Selain itu, katering di Solo hanya me-nyajikan menu-menu yang standar, seperti kroket, sup matahari, atau lauk sambal gore-ng hati. Padahal, dia menilai masyarakat Solo sudah jenuh dengan menu-menu tersebut.

“Oleh karena itu, saya sajikan menu-menu baru yang belum lazim di Solo, tapi

penyajiannya tetap dengan piring terbang,” ujarnya.

Sistem piring terbang seperti itu, lanjut dia, cukup menyulitkan bagi dirinya dan para karyawan. Sebab, Chilli Pari harus me-nyediakan personel yang cukup banyak un-tuk melayani para tamu.

“Kalau ada order besar, kami menyewa tenaga ibu-ibu sekitar untuk bekerja sambi-lan. Ya, lumayanlah buat mereka ada uang tambahan,” ungkapnya.

Pada saat pertama memegang order seribu orang, Chilli Pari rela mendapatkan kritik dari beberapa tamu. Maklum, pengala-man pertama itu cukup membuat sajian ter-lambat dihidangkan.

“Waktu itu, aku pakai batik, pura-pura tanya ke tamu. Mereka bilang, makanannya terlambat mungkin karena kateringnya baru. Jadi, itu kami sampaikan ke karyawan supa-ya ke depan lebih baik lagi. Alhamdulillah, sekarang semuanya lancar,” kata dia.

Apalagi persiapan matang dia lakukan sejak jauh hari. Untungnya, order katering biasanya dilakukan sejak enam sampai satu tahun sebelumnya sehingga Chilli Pari bisa melakukan perencanaan.

Menurut dia, kunci bisnis katering di Solo dengan budaya piring terbang adalah kecepatan. Oleh karena itu, jumlah personel yang memadai diperlukan.

“Di Solo ini banyak kejadian desert (ma-kanan penutup) belum keluar, tamu sudah pulang. Sebab, orang Solo itu yang penting ada nasi, ada es, langsung pulang. Jadi, intin-ya kami harus cepet keluarin makanannya,” tambahnya.

Untuk menyiasati keterlambatan pe-nyajian makanan, dia harus bekerja sama dengan panitia. Sebab, biasanya orang Indo-nesia selalu suka molor sehingga mengacau-kan semuanya.

(slk/net)

anak Jokowi ternyataPengusaha Catering

Gibran Rakabuming Raka


19

Modal rp700 ribu,6 tahun jadi Rp500 jutaBATUAJI - Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan Simpan Pinjam atau UED/K-SP Bina Usaha Lestari, berhasil melipatgandakan modal usahanya. Saat awal didirikan pada 2006 lalu, usaha ekonomi yang berlokasi di Perumahan Bambu Kuning atau Puskopkar Batuaji ini, hanya memiliki modal Rp700 ribu. Namun pada akhir 2012, modal yang dimiliki meningkat mencapai Rp500 juta.

Meningkatnya modal usaha ini diungkapkan Ketua UED/K-SP Bina Usaha Lestari, Dewi Nilam Sari dalam pelatihan kewirausahaan anggota, Minggu (31/3/2013). Begitupun dengan jumlah anggota, didirikan pada 2 Desember 2006, usaha ekonomi ini hanya berang-gotakan 20 orang. Pada akhir 2012, usaha ekonomi di Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batuaji ini, memiliki anggota hingga 133 orang.

“Setelah beberapa tahun ber-jalan, kami mendapatkan modal pinjaman dari pemerintah Provinsi dan Kota Batam. Bahkan sejumlah hasil usaha anggota juga sering di-

kunjungi usaha ekonomi lain ting-kat Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri,” ungkap Nilam.

Sebagai UED/K-SP, Bina Usa-ha Lestari fokus membidik sektor ekonomi untuk meningkatkan kes-ejahteraan para anggotanya. Melalui pengembangkan dan pemberdaya-kan ketrampilan anggota, seperti pelatihan membuat oleh-oleh khas Batam. Oleh-oleh yang dikerjakan ibu-ibu ini, kemudian dijual dengan harga terjangkau ke masyarakat.

“Ide ini timbul saat ngobrol ber-sama ibu-ibu arisan, yang sama-sa-ma ingin membuat makanan ringan dan kue-kue basah. Awalnya, modal yang digunakan melalui patungan, dan semakin berkembang berkat dana bergulir yang kami dapat dari pemerintah,” kata perempuan yang akrab dipanggil Lala ini.

Kue-kue basah dan makanan ringan seperti keripik ini, dibuat dalam berbagai bentuk dan jenis rasa yang dapat dinikmati dimana saja. Bahkan kelompok ibu-ibu arisan ini juga membuka catering yang harganya cukup murah, yaitu cetering harian mulai harga Rp15

ribu hingga Rp25 ribu.Selain mampu menyediakan

berbagai macam masakan menu Nusantara dan cemilan, mereka juga menyediakan berbagai souve-nir menarik. Souvenir ini, terbuat dari bahan-bahan sederhana, dan dibuat untuk bisa menjadi aksesoris khas Batam.

“Kami sudah menerima sejum-lah pesanan dari hasil souvenir khas Batam yang dibuat oleh ibu-ibu,” kata Lala.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Amsakar Achmad berpesan, agar dana bergu-lir yang dipinjam bisa dikembalikan tepat waktu. Sehingga usaha-usaha kecil yang dikelola masyarakat lain-nya, juga dapat menikmati alokasi dana bergulir yang dikucurkan pemerintah.

“Masih banyak usaha kecil me-nengah lainnya yang juga membu-tuhkan bantuan dana bergulir. Jika pengembalian dari masyarakat mac-et, maka peluang usaha masyarakat lainnya untuk mendapat giliran akan semakin kecil,” terangnya.

(zaki)

“Awalnya, modal yang digunakan

melalui patun-gan, dan semakin

berkembang berkat dana bergulir yang

kami dapat dari pemerintah”

Dewi Nilam Sari


Bank riau Kepribidik usaha mikroJODOH - Bank Riau Kepri berupaya mengembangkan usaha melalui pasar usaha mikro. Pengembangan usaha ini, akan dilakukan dengan berbagai cara, seperti membantu usaha kedai dan kios di mall.

Meski telah memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu pegawai negeri sipil, Bank Riau Kepri juga membidik pasar usaha mikro. Untuk menerobos pasar usaha mikro, diantaranya dilakukan Bank Riau Kepri melalui sinergi dengan bank per-kreditan rakyat.

Komisaris Bank Riau Kepri, Chairis-man Rasahan mengatakan, usaha kecil merupakan pasar yang potensial untuk dikembangkan. Melihat pertumbuhan usaha kecil yang terus mengalami kenai-kan setiap tahunnya.

“Potensinya masih sangat besar di pasar usaha kecil, kita akan masuk di sektor tersebut,” kata Chairisman, usai acara Majelis Temu Ramah FKDK/P BPDSI Wilayah Barat di hotel Planet Holiday, Kamis (5/4/2013).

Chairisman menjelaskan, meski membidik pasar usaha kecil, Bank Riau Kepri tidak akan meninggalkan basis

terbesarnya dari pegawai negeri sipil. Pengembangan melalui pasar usaha kecil, merupakan upaya Bank Riau Kepri untuk meningkatkan usaha produktif.

Untuk Bank Pembangunan Daerah di luar Jawa, Bank Riau Kepri termasuk BPD besar di wilayah barat. Saat ini, to-tal aset Bank Riau Kepri sudah mencapai Rp19 triliun dan siap go public melalui penerbitan obligasi.

Bank Riau Kepri menargetkan men-jadi BPD Regional Champions (BRC) tahun 2014 mendatang. Komisaris Bank Riau Kepri, Chairisman Rasahan men-gatakan, beberapa indikator untuk men-capai target tersebut sudah ada di depan mata. Seperti total aset yang sudah mencapai Rp 19 triliun serta persiapan menuju go public.

Sementara itu dalam pertemuan forum FKDK/P BPDSI Wilayah Barat, diantaranya membahas mengenai penerapan multiple license di Indo-nesia. Koordinator FKDK/P BPDSI Wilayah Barat, Islahuddin mengatakan, pembahasan mengenai multiple license dilakukan melalui seminar dan diskusi internal. Pembahasan ini sebagai wujud

partisipasi BPD dalam membangun kesetaraan.

Pertemaun FKDK/P BPDSI Wilayah Barat diikuti seluruh Komisaris BPD dan utusan wilayah pusat, tengah dan timur. Komisaris BPD yang hadir di-antaranya dari Bank Aceh, Bank Sumut, Bank Nagari, Bank Jambi, Bank Riau Ke-pri, Bank Sumsel Babel, Bank Bengkulu dan Bank Lampung.

“Karena ini bank umum lagi klas-ifikasi secara nasional, seperti untuk bank dengan modal inti Rp 1 triliun-Rp 5 triliun. Ini yang akan kita rumuskan da-lam forum ini, karena undang-undangnya masih dalam pembahasan,” katanya.

Komisaris Bank Riau Kepri, Chairis-man Rasahan mengatakan, pembahasan mengenai multiple license dilakukan untuk meningkatkan kesiapan Komisaris BPD dalam menghadapi regulasi ini. Dalam rangka update pengetahuan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Peranan Komisaris sangat penting. Untuk mendukung itu, perlu ditingkat-kan kompetensinya,” kata Chairisman.

(zaki)

Chairisman Rasahan

“Potensinya masih san-gat besar di pasar usaha kecil, kita akan masuk di sektor tersebut”


antara rentenir danmodal usaha dari pemerintah

MINIMNyA pengetahuan tentang proses mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah untuk pelaku usaha kecil dan menengah, membuat para pelaku usaha lebih memilih menggunakan jasa rentenir untuk mendapatkan modal, ketim-bang mengikuti program pemerin-tah tersebut.

Pendeskripsian awal yang disam-paikan pembina dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tan-jungpinang, Hendri, terkait mayori-tas para pengusaha kecil cenderung menggunakan jasa rentenir dari pada berbagi program untuk usaha yang dimiliki pemerintah.

Salah satu penyebab seorang pedagang di Senggarang, Abu, mengaku, untuk mendapatkan ban-tuan modal usaha dari pemerintah tersebut dinilainya sangat sulit den-gan beragam ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha keccil.

“Untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah,

beragam cara yang harus dipenuhi, lalu tidak ada jaminan dengan syarat yang sudah dilengkapi akan menda-patkan bantuan modal dari pemerin-tah,” ujar Abu.

Lantas itulah, ia lebih memililih menggunakan pinjaman dana rente-nir yang jauh lebih cepat dengan jumlah uang yang bisa dipinjam berapapun jumlahnya, karena modal itu untuk usaha, bukan untuk diha-biskan percuma.

Menanggapi pelaku usaha kecil tersebut, Hendri menghimbau agar siapa pun yang memiliki usaha harus antisipasi terhadap pinjaman yang disodorkan dengan lebih cepat dan dalam kelipatan yang besar.

“Sebenarnya, pelaku usaha yang menggunakan jasa rentenir itu hampir sama dengan pelaku usah yang mengikuti program pemerin-tah, hanya saja, untuk jasa rentenir pelaku usaha harus sanggup dibe-bani dengan bunga pinjaman yang begitu besar,” ujar Hendri.

Menurut Hendri, bunga tersebut sebenarnya tidak ada masalah, jika

pada intinya para pelaku usah serius menjalanakan usaha, sehingga bera-papun beban bunga pinjamannya, pelaku usaha bisa melunasi pinja-man tersebut tanpa beban.

Sebab itu, Hendri memberikan solusi; untuk mendapatkan bantuan modal dari pemerintah, para pelaku usaha harus melaporkan usahnya ke RT / RW setempat. Lalu dari RT atau Rw akan melaporkan pelaku usaha beserta usahanya ke pihak kelurahan. Data pelaku usaha yang masuk ke kecamatan pun sambung-nya, dilaporkan oleh pihak kelura-han. Kemudian dari kelurahan baru masuk ke dinas.

“Sehingga, para pelaku usaha tidak perlu repot-repot harus me-laporkannya sampai ke dinas, cukup ke RT,” imbuhnya.

Untuk pihak RT dihimbaunya agar, lebih aktif menyampaikan ke kelurahan terkait jika ada pelaku usaha ditempatnya. Sehingga apapun program bantuan modal dari pemerintah dapat diberikan.

(Saud MC)

FOTO: ILUSTRASI, SIn.STb.S-mSn.cOm


Pemuda HinterlandBerusaha kreatif

BATAM — Pemuda Hinterland Batam akan memulai usaha kreatif berbasis budaya, hal itu tergambar dari rumusan tujuan peserta di fo-rum analisa sosial pada bimbingan karakter dan pelatihan keterampi-lan bagi PMKS di UPT-PRS. Nilam Suri Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, beberapa waktu lalu.

Dua KUBE (Kegiatan Usaha Bersama) Pemuda telah dipersiap-kan, bidang yang akan dijalankan adalah pembuatan kemasan indus-tri rumah tangga dan pemasaran industri kreatif tempatan yang memang telah ada sebelumnya di daerah hinterland.

Wira, ketua peserta pelatihan, menyampaikan pandangannya “Kita tidak mungkin memaksa orang dari Negara lain agar tidak menjalankan usaha di Indonesia, tidak mungkin pula kita larang mereka mencari nafkah di bumi Allah ini hanya karena kita takut kalah bersaing. Solusinya adalah

kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola kekayaan alam Negara kita, Indonesia. Dengan demikian, bukan saja peluang/kesempatan orang asing masuk dan menjalankan usaha di tanah kita akan berkurang, tetapi kita bisa bi-lang, mereka tidak perlu ada disini, sebab kita sudah mampu mengelola sumber daya alam kita sendiri, jika mereka mau berdagang dengan kita, cukup terima harga yang kita tentukan”.

Sebagai Warga Negara Indone-sia, sejak kecil kita sudah disuguhi pengetahuan bahwa Indonesia

memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah, namun hingga sekarang belum tampak kesejahter-aan yang berkeadilan di kehidupan rakyatnya, papar wira.

Memang sudah selayaknya pemuda Indonesia segera berkarya dengan mengambil peran sebagai pelaku bisnis untuk mengelola kekayaan alam Negara kita. Kar-enanya, pemuda Indonesia harus memiliki ilmu pengetahuan, ket-erampilan dan keberanian menen-tukan pilihan hidup untuk masa depan pribadi, keluarga, Bangsa dan Negara kelak.

(Batamekbiz)

“Kita tidak mungkin memaksa orang dari Negara lain agar tidak menjalankan usaha di Indonesia, tidak mungkin pula kita larang mereka mencari nafkah di bumi Allah ini hanya karena kita takut kalah bersaing”

Pemuda Hin-terland Batam Mulai Usaha Kreatif Berba-sis Budaya.


BATAM - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan UKM akan menguncurkan dana Rp 100 miliar pada tahun 2013. Hal ini di sampaikan oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kemas Danial da-lam sosialisasi dana bergulir 2013.

“2013 ini, kami akan menucurkan dana Rp 100 miliar untuk pelaku Koperasi dan UKM se-Kepulauan Riau,” ujarnya di hadapan lebih dari 300 pelaku usaha. Kegiatan terse-but di adakan di Hotel GGI Batam, Kamis (21/2/2013).

Dijelaskannya lagi, realisasi peny-aluran pinjaman LPDB-KUMKM di Provinsi Kepri per tanggal 19 Feb-ruari 2013 mencapai Rp1,17 miliar kepada sebanyak 3 mitra, dan untuk penyaluran dana bergulir di Provinsi Kepri ditargetkan mencapai Rp20,87

miliar kepada 1.183 UMKM melalui 8 mitra.

Sedangkan untuk alokasi LPDB-KUMKM Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengucurkan

dana sebesar Rp 1,9 triliun untuk secara nasional di tahun 2013, dan akan dibagikan sesuai pertumbuhan koperasi yang terdapat di daerah di Indonesia.

“Pertumbuhan koperasi secara nasional yang tertinggi masih di daer-ah Jawa. Untuk Kepri masih sangat minim dan tak mencapai Rp10 miliar

pada tahun 2012 lalu,” kata dia.Pihaknya menantang Provinsi

Kepri dengan menggelontorkan dana sebesar Rp100 miliar pada tahun 2013 ini, dan ditujukan ke-pada pelaku Koperasi dan UKM se-Provinsi Kepri yang akan men-jalankan usaha mereka.

“Kami menantang pelaku Kop-erasi dan UKM di Kepri apakah be-rani mengambil kesempatan ini, jika memang hasilnya bagus tak menutup kemungkinan akan kita tambah di pertengahan tahun nanti,” ujarnya.

Kemas menghimbau kepada pelaku Koperasi dan UKM di Kepri untuk berani mengajukan proposal kepada LPDB-KUMKM sebab bunga yang ditawarkan juga sangat kecil dan membantu mereka dalam memper-oleh modal dalam melakukan usaha.

“Para pelaku usaha yang memiliki kegalitas hukum yang kuat dan memi-liki jaminan sesuai persyaratan maka dengan mudah memperoleh kucuran dana dari kami,” katanya.

Hadir dalam kegiatan ini, Asisten II Pemko Batam Suzairi, Kadis UKM Batam Febrialin, Kabiro Ekonomi Pemprov Kepri Chris Triwinasis dan pelaku Koperasi dan UKM se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

(Batamtoday)

Sosialisasidana bergulir 2013

“2013 ini, kami akan menucurkan dana Rp

100 miliar untuk pelaku Koperasi dan UKM se-

Kepulauan Riau.”

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemen-terian Negara Koperasi dan UKM akan menguncur-kan dana Rp 100 miliar.


BPMD akan GelarLomba Inovasi TTGTANJUNGPINANG - Badan Pem-berdayaan Masyaratkat dan Desa (BPMD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dalam rangka memoti-vasi masyarakat menciptakan alat Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pengolahan hasil-hasil produksi unggulan Desa/ Kelurahan, mengadakan Lomba Inovasi TTG Se-Kepri.

Kepala BPMD Provinsi Kepri, Buralimar mengatakan, lomba Ino-vasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Se-Kepri, digelar pada tanggal 18 hingga 20 Juni 2013 di Ramayana Mall, Jalan Wiratno Tanjungpinang. Dan Lomba Inovasi TTG ini untuk mengadu kreatifitas, meningkatkan ekonomi produktivitas masyarakat Kepri.

“Kegiatan ini untuk memotovasi masyarakat mencipatkan alat TTG yang bisa dimanfaatkan dengan mudah, efektif, efesien dengan biaya yang murah serta terjangkau. Kemudian, ajang ini diperuntukkan kepada perorangan, kelompok, or-ganisasi masyarakat, pelajar, Maha-siswa, Akademisi yang berdomisili di Kepri,” kata Buralimar, Sabtu (11/5).

Selain itu, menurutnya, ajang ini bertujuan untuk pemulihan ekono-mi, meningkatkan dan mengem-bangkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat, memperluas lapangan kerja dan usaha serta meningkatkan produktivitas dan mutu produksi.

Mudah-mudahan, harapnya, hasil dari kegiatan ini dapat menun-jang pengembangan wilayah melalui penemuan TTG berbasis potensi daerah menuju keunggulan kom-petitif dalam persaingan lokal, regional, dan global.

“Melalui kegiatan ini, pemerin-tah berharap dapat memasyarakat-kan teknologi dan metode untuk

menumbuhkan budaya entrepre-neur,” ujarnya.

Sementara pada tahun sebelumnya, katanya, peserta mening-kat pada tahun ke tahunnya. “Antusias masyarakat juga sangat merespon dengan ajang ini pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun lalu diadakan di Batam,” ujarnya.

Kemudian pemenang pada ajang ini, sambung dia, untuk juara satu, dua dan tiga, selain menda-patkan hadiah uang tunai beserta piala dari Gubernur Provinsi Kepri, juga akan diikutsertakan mewakili Provinsi Kepri dalam ajang TTG tingkat Nasional yang ke-XV tahun 2013, digelar di Padang Provinsi Sumatra Barat. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat mengirim atau mengantar langsung dokumen usulan TTG yang akan dilombakan ke BPMD Provinsi Kepri di Jalan Di Panjaitan Km 8 Tanjungpinang.

“Paling lam-bat tanggal 13 Juni 2013, kar-ena formulir pendaftaran terbatas,” kata Burali-mar.

(Rizal)


SEI BEDUk - Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, ibu rumah tangga semakin kreatif mencari pendapatan tam-bahan. Tingginya kebutuhan hidup, sangat dirasakan kalangan ibu rumah tangga, teru-tama yang hanya mengandalkan penghasi-lan suami.

Salah satu kreativitas yang berhasil dirintis oleh ibu-ibu rumah tangga, adalah kerajinan batik. Sebagai kerajinan khas negeri sendiri, batik memiliki peluang yang terus membaik untuk dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia. Tidak hanya di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, namun sekarang, pengembangannya sudah sampai desa/kelurahan.

Untuk membedakan batik produk suatu daerah dengan daerah lainnya, dibe-dakan berdasarkan motif atau coraknya. Motif dan corak ini, terkadang disesuaikan dengan budaya dan tanaman atau hewan khas daerah. Seperti Batik Duriangkang, yang diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.

Batik Duriangkang, merupakan satu-satunya batik di Kota Batam, yang

namanya diambil berdasarkan nama kelura-han. Kelurahan Duriangkang merupakan kelurahan pemekaran, dari sebelumnya tergabung dalam Kelurahan Tanjungpiayu. Selain dibuat dengan motif dan corak khas berbeda, Batik Duriangkang juga diproduksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan member-dayakan ibu-ibu rumah tangga, di kawasan Pancur Tower 1, belakang GMP Blok O, RW 02 Kelurahan Duriangkang.

Setiap ibu rumah tangga yang ter-gabung, dibebani untuk membuat batik, sesuai motif khas Batik Duriangkang. Terdapat tiga motif atau corak, yakni Batik Duriangkang dengan motif bunga, Batik Gonggong dengan motif Gonggong dan Batik Sri Bahari dengan motif tanduk rusa.

“Saat ini, sudah ada sepuluh ibu-ibu rumah tangga yang bergabung untuk memproduksi Batik Duriangkang,” ungkap Koordinator Pembuat Batik Duriangkang, Kuswati didampingi Maryana.

Menurut Kuswati, adanya sentra pembuatan batik di kawasan Pancur Tower 1, sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Karena adanya pekerjaan yang bisa

Batik Duriangkang,karya ibu-ibu rumah tangga

dilakukan di sela waktu luang oleh ibu-ibu rumah tangga, yang dapat menambah pendapatan keluarga.

Pendapatan yang diperoleh masing-masing ibu rumah tangga, atau anggota pembuat batik, tergantung penghasilan yang didapatkan dari hasil penjualan batik. Yang dibagi rata kepada seluruh anggota, setiap bulannya.

“Dalam sebulan, masing-masing ibu rumah tangga bisa mendapatkan pendapa-tan lebih dari satu juta. Sangat membantu ekonomi keluarga, apalagi pembuatan batik dilakukan tanpa mengganggu aktivitas rutin sebagai ibu rumah tangga,” kata Kuswati.

Batik Duriangkang, baik printing maupun tulis, saat ini masih dijual per lem-bar kain berukuran 2x10 meter. Dengan harga yang ditawarkan bervariasi, tergan-tung banyak tidaknya corak yang harus dilukiskan pada lembaran kain. Semakin banyak dan padat coraknya, harganya akan semakin mahal.

Untuk batik printing, dijual seharga Rp120 ribu hingga Rp200 ribu per kain-nya. Sedangkan untuk batik tulis, harganya lebih mahal, mulai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per kainnya.

Maryana menambahkan, produk Batik Duriangkang ini, sudah berlangsung sejak enam bulan lalu. Kini, produk Batik Duri-angkang sudah mulai mendapat sejumlah pesanan. Seperti pesanan dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, dan organ-isasi Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Sei Beduk.

Untuk pemasaran, Batik Duriangkang masih mengandalkan promosi langsung dari mulut ke mulut dan melalui pameran. Mereka juga menempatkan beberapa hasil produk Batik Duriangkang, di Dekranasda.

Meski demikian, produk Batik Duri-angkang sudah dikenal negara tetangga, Singapura. Sentra produk Batik Duriang-kang, pernah mendapatkan kunjungan siswa setingkat Sekolah Dasar dan guru di Singapura.

Kehadiran siswa setingkat SD dari Singapura ini, tidak hanya sekedar melihat cara memproduksi Batik Duriangkang. Mereka juga belajar dan mempraktekkan pembuatan batik.

“Mereka rombongan, ada 69 orang yang terdiri dari siswa dan guru yang berkunjung pada 5 Juni 2013 lalu dan melihat cara memproduksi Batik Duriang-kang,” kata Maryana.

(zaki)


Koperasi Harus tingkatkanEkonomi Wong CilikMASAlAH kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan penguasaan merupakan masalah pelik. Ketiga masalah tersebut, menjadi indikator bahwa masyarakat banyak belum berperan sebagai subyek dalam pembangunan.

Wakil Gubernur Kepri, Dr.Soerya Respationo,SH,MH mengatakan, Pe-merintah Provinsi Kepri menyadari hal tersebut. Menjadikan rakyat, wong cilik sebagai subyek pembangunan adalah memberikan hak-haknya untuk berparti-sipasi dalam pembentukan dan pem-bagian produksi nasional.

“Untuk sampai pada tujuan itu, rakyat perlu dibekali modal material dan mental,” kata Soerya saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Credit Union Kalimantan di hotel Pasific, Jumat (12/4).

Dalam skenario menggerakan ekonomi rakyat, sambung Wagub, keber-pihakan pemerintah sifatnya mutlak. Un-tuk itu, pemerintah mendukung penuh

agar koperasi dapat mengambil peran penuh dalam menyumbang pembangu-nan ekonomi.

“Selama ini, usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan koperasi terbukti memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi karena tidak mempunyai hutang dan modal dikumpulkan dari anggota. Faktor inilah yang menjadi keuntungan UMKM,” ujarnya.

Hal itu, kata dia, pemerintah mendu-kung penuh lahirnya UMKM dan Ko-perasi di Kepri. Semakin banyak, akan membantu perekonomian diwilayah Kepri.

Untuk itu, ia berharap kehadiran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) CU Jembatan kasih, sehingga dapat mem-berikan warna bagi kehidupan perekono-mian di Kepri.

Berdasarkan data dinas UKM Kepri pada 2010, jumlah UMKM dan Kop-erasi di Kepri hanya sebanyak 17.710. Lonjakan besar terjadi di tahun 2011 lalu. Total UMKM di Kepri mencapai

66 ribu.“Peningkatan ini tentu berpengaruh

positif pada berkurangnya pengang-guran dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi provinsi Kepri,” ucap Soerya.

Menanggapi hal itu, ketua Puskopdit BKCU Kalimantan Sunardi mengata-kan, selama ini pihaknya memiliki visi dan misi yang sama dengan pemerintah provinsi Kepri.

“Bisa saya pastikan, bahwa 99.99 persen anggota kita adalah masyarakat kecil. Wong cilik. Dan mereka sudah kita berdayakan. Saya berharap, di Kepri nanti, kehadiran KSP Jembatan Kasih dapat membantu meningkatkan pereko-nomian mereka,” kata Sunardi.

RAT itu, dihadiri keuskupan pangkal pinang, uskup Mgr Hilarius Moa Nurak SVD, kadis koperasi dan UKM Provinsi Kalbar Drs. Ignatius IK, SH.M.Si dan rektor Gunadarma Prof E S Margianti dan pengurus Puskopdit BKCU Kalim-antan.

(Alpian Tanjung)


Pemerintah Siap fasilitasi

JAkARTA - Kementerian Koperasi dan UKM membuka peluang kepadala pelaku usaha kecil dan menengah selaku produsen aneka makanan dan produk holtikultura untuk bermitra dengan peritel nasional PT Lotte Mart Indonesia.

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Neddy Rafinaldy Halim, menjelaskan pertemuan UKM binaan instansi tersebut dengan Lotte Mart Indonesia dilaksanakan Selasa (28/5) di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

”Tujuan dari pertemuan yang kami kemas melalui agenda temu mitra tersebut agar UKM Indonesia yang memiliki kompeten bisa menjadi pemasok berbagai komoditas yang diperlukan perusahaan tersebut,” katanya kemarin.

Untuk keperluan tersebut, instansi pembina koperasi dan usaha mikro,

kecil dan menengah (KUMKM) itu menghadirkan sekitar 40 UKM pro-dusen makanan dan minuman serta penghasil komoditas holtikultura dari beberapa daerah.

Seperti apa kriteria produk yang harus dipenuhi UKM calon mitra perusahaan ritel tersebut, sangat tergantung pada penilaian perusahaan itu. Namun, kata Neddy, pihaknya me-mang sudah melakukan pembicaraan awal dengan Lotte Mart.

Yang pasti, kata dia, Lote Mart juga berkepntingan terhadap ko-moditas yang dihasilkan pelaku UKM. Melalui pertemuan tersebut diharap-kan bisa menghasilkan kesepakatan dengan seluruh UKM produsen yang hadir.

Asisten Deputi Urusan Kemitraan dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, mengatakan ada beberapa persyaratan yang harus bisa dipenuhi UKM jika ingin menjadi mitra pe-

masok ke Lotte Mart.”Namun hak menentukan kepas-

tian itu ada di tangan perusahaan calon mitra UKM tersebut. Artinya, yang berhak mengumumkannya ada-lah mereka sendiri. Kami hanya mem-fasilitasi pertemuan itu untuk mencari kesepakatan,” paparnya.

Menurut Abdul Kadir, sebelum memutuskan produk UKM yang bisa diterima untuk dipasarkan melalui jaringan Lotte Mart, akan ada pema-paran terhadap syarat dan kriteria yang dipaparkan wakil dari perusahaan dari Korea Selatan itu.

Ditegaskan, Kementerian Ko-perasi dan UKM terus membuka kesempatan kepada UKM nasional menjadi mitra peritel yang beroperasi di Indonesia melalui agenda temu mitra. Strategi ini diharapkan mampu menghasilkan nilai positif bagi kinerja UKM sehingga lebih efektif mening-katkan perekonimian mereka.

(Alpian Tanjung)

UKM Untuk Bermitra


TANJUNGPINANG - Provinsi Ke-pri merupakan satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang di-anugerahi sumber daya alam yang luarbiasa. Dengan wilayah yang 96 persen lautan serta letak geografis yang strategis Kepri diharapkan menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemprov Kepri menyadari hal tersebut. Salah satu caranya adalah dengan terus melakukan koordinasi khususnya dibidang perekonomian dengan seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri di Hotel Pelangi, kemarin.

Acara yang diikuti oleh seluruh instansi dan lembaga terkait bidang perekonomian juga melibatkan Ka-mar Dagang dan Industri (Kadin), DPRD Provinsi Kepri dan Kabu-paten/Kota serta akademisi.

Adapun yang membuka kegiatan dengan tema ‘kemitraan Pemprov Kepri dan dunia usaha utk men-dukung pengembangan ekonomi daerah’ ini adalah Kepala Biro Perekonomian Kepri Ir. Chris

Setyarso Triwinarsis, M.Si. Dalam sambutannya, Chris menyampaikan jika pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2012 lalu mencapai 8.21 persen. Angka tersebut melebihi target pertumbuhan ekonomi na-sional.

“Rapat Koordinasi yang kita lakukan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan apa yang sudah kita capai. Untuk diketahui bersama, pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun lalu mencapai 8.21 persen. Sedangkan pada triwulan I tahun ini, Kepri sudah mencapai 8.31 persen,” kata Crhis dalam sambu-tannya tersebut.

Untuk itu, Kepri perlu terus melakukan koordinasi antara lem-baga agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai dua digit seperti harapan Pemerintah Pusat. “Kita tidak mengejar angka-angka per-tumbuhan saja. Namun, jika angka pertumbuhan ekonomi tinggi, di-harapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” paparnya.

Sementara itu Asisten Deputi

bidang Fiskal dan Moneter, Sar-tono mengatakan Pemerintah Pusat memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Provinsi Kepri. Sebab, provinsi Kepri selalu berada diatas angka ekspektasi pemerin-tah pusat. “Hari ini saya kembali memberi apresiasi kepada pemprov Kepri atas keberhasilannya terse-but. Semoga kerjasama yg sudah berjal?n baik ini bisa terus diting-katkan. Tujuan ekonomi nasional adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dan saya kira, Kepri mampu menj?ga stabilitas ekonom-inya di daerah,” kata Sartono.

Menurutnya, Kepri mampu menembus angka pertumbuhan diatas sepuluh persen dengan po-tensi kelautan yang dimilikinya. Jika potensi tersebut terus digali, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kepri dapat ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. “Hasil akhirnya adalah stabilitas nasional dapat kita pertahankan,” katanya mengakhiri.

(Alpian Tanjung/ HUMAS)

Kepri KejarPertumbuhan Ekonomi Dua Digit


Daging Qurban

TANJUNGPIANG – Salah satu program kerjasama PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Rumah Zakat Bandung, adalah pengumpulan dana qurban yang memi-liki ketertarikan sendiri bagi Manager Pelayanan Pos Tanjungpinang, Widhy Al Mauludyansah, setiap dana yang terkumpul akan dibelikan hewan qur-ban, lalu hewan tersebut akan diberikan kepada mereka yang layak menerimanya dalam bentuk kornet daging seberat 200gram per kaleng.

“Ini yang dikenal dengan istilah Super qurban, dimana program optimal-isasi pelaksanaan ibadah qurban dilaku-kan dengan mengolah dan mengemas daging qurban menjadi kornet, sehingga penerima daging qurban dapat lebih he-mat, terarah dan terencana,” kata Widhy Al Mauludyansah, Jumat (17/5).

Diolahnya daging sapi menjadi kornet tersebut, sambung Widhy, supaya lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana, mudah dibuka dan minim resiko

pembusukan karena, penyajian dalam bentuk kornet ini memiliki daya tahan daging selama 3 tahun, dengan keung-

gulan sesuai syariat, serta mutu daging nomor satu. Sebab, hewan qurban telah dikarantina dan terjamin kesehatannya,

serta masih banyak lagi keunggulan lain, tentunya tetap memberdayakan para peternak lokal.

“Untuk harga satu ekor hewan qurban kambing, senilai Rp1.400.000, bisa diolah menjadi kornet sebanyak 30 kaleng seberat 200gram perkalengnya. Lalu, untuk sapi senilai Rp12.000.000, lebih kurang bisa menjadi 350 kaleng dengan berat yang sama, dan untuk harga sapi-retail senilai Rp1.800.000, bisa jadi kornet sekitar 50 kaleng,” ucapnya.

Mengingat, program ini bersifat nasional, sambung Widhy, seluruh dana yang terkumpul di setiap kantor pos se Indonesia akan diserahkan ke Rumah Zakat Bandung, hingga keseluruhan dana tersebut bisa diwujudkan men-jadi hewan qurban dan diolah menjadi kornet. Lalu akan diserahkan kepada yang berhak menerimanya diseluruh tanah air.

(Saud MC)

Dikemas Dalam Bentuk Kornet

“Ini yang dikenal den-gan istilah Super qur-ban, dimana program

optimalisasi pelak-sanaan ibadah qurban

dilakukan dengan men-golah dan mengemas

daging qurban menjadi kornet, sehingga peneri-ma daging qurban dapat lebih hemat, terarah dan

terencana.”

Suasan masyarakat saat menyem-belih hewan qurban.


Usaha Kecil Menengah

BATAM – Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepu-lauan Riau kembali menyelenggarakan pelatihan internal auditor penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH), Minggu (21/4) di Hotel Mercure Batam.

Berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya, kali ini sasaran yang ingin

dicapai LP POM MUI Kepri terletak pada lingkungan usaha kecil menengah (UKM), bukan perusahaan lagi. Lima puluh perwakilan UKM di Batam yang belum mendapat sertifikat halal, menjadi peserta dalam. pelatihan ini.

Khairuddin Nasution, Wakil Direktur LP POM MUI Kepri mengatakan, usai kegiatan pelatihan sistem jaminan halal yang berlangsung 1 hari itu, ke 50 UKM ini akan mendapatkan sertifikat halal gratis,

setelah usahanya diaudit terlebih dahulu. Pasalnya Kementerian Koperasi RI secara khusus memberikan bantuan pelatihan SJH kepada 50 UKM terpilih. Beberapa UKM itu diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasarnya.

“Kami (LP POM MUI Kepri) diberi amanah Kementerian Koperasi menserti-fikasikan produk-produk bapak dan ibu.

Tujuannya agar bapak dan ibu mendapat ilmu, bagaimana penerapan yang benar-be-nar halal. Ini tidak lain akan berpengaruh pada peningkatan usaha bapak dan ibu,” ucap Khairuddin kepada peserta pelatihan.

Ke 50 perwakilan UKM itu bergerak di berbagai jenis usaha makanan, seperti makanan ringan, makanan basah, cake and bakery, catering, pengolahan coklat, permen coklat, nuget sayur, abon ayam dan abon ikan, restoran, bolu pisang dan

brownis, dan beberapa lainnya.Pada kesempatan itu, LP POM MUI

Kepri juga menghadirkan narasumber dari dinas kesehatan kota Batam, Yopi Hi-mawan Perdana dan Candra Kamal, terkait tata cara memperoleh perizinan industri rumah tangga, hingga higienis dan sanitasi makanan. Pasalnya, hal tersebut turut men-jadi pertimbangan LP POM MUI Kepri

dalam menerbitkan sertifikat halal kepada pemohon.

Di sisi lain, Dodi Revinaldo, internal auditor LP POM MUI Kepri yang juga menjadi narasumber dalam pelatihan itu mengatakan, adanya jaminan sertifikat halal dalam sebuah produk makanan, merupakan hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan.

(Alpian Tanjung/ Net)

MUI Sasar

“Kami (LP POM MUI Kepri) diberi amanah Kementerian Koperasi mensertifikasikan produk-produk bapak dan ibu. Tujuannya agar bapak dan ibu mendapat ilmu, bagaim-

ana penerapan yang benar-benar halal.”


TANJUNGPINANG – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kop-erasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Tanjungpinang, Drs Wan Kamar, terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah, akan langsung berdampak terhadap konsumen dan pedagang.

“Seperti harga barang yang dijual pedagang dipasar, secara tak langsung nanti akan naik dan juga berpengaruh terhadap konsumen yang membeli. Begitu juga dengan transportasi, pokok jangan sampai terjadi gejolak nantinya,” kata Wan Kamar kemarin.

Jika kenaikan harga BBM tersebut terjadi, kata dia, dampak yang akan timbul yaitu akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutu-han pokok rakyat.

“Serta semakin meluasnya masalah kemiskinan, dan menimbul-kan konflik sosial dalam masyarakat dan diperparah lagi dengan masalah pengangguran diperkirakan akan ber-

tambah akibat kenaikan harga barang dan juga biaya transportasi,” ujarnya.

Terkait berita media sebelum-nya untuk mengatasi kegerahan masyarakat tentang kenaikan harga BBM, Sebelumnya keputusan pemer-intah tersebut untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, merupakan langkah tepat untuk mengurangi be-ban subsidi. Kebijakan untuk menaik-kan harga BBM dijamin tidak akan menimbulkan inflasi yang berlebihan.

Meskipun harga BBM naik namun pemerintah masih akan melindungi kepentingan rakyat miskin termasuk membangun infrastruktur dan me-nanggulangi kemiskinan di berbagai daerah Indonesia.

Menurut pemerintah, subsidi yang terlalu besar tidak akan membuat sektor fiskal aman. Oleh karena itu pemerintah akan mengambil langkah-langkah maju seperti pengurangan. Dengan cara itu, diharapkan kondisi ekonomi dan sektor riil di Indonesia menjadi lebih baik.

(Rizal)

Disperindag: Kenaikan BBM,Pengaruhi Daya Beli Konsumen


Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepri

Media UKM Edisi 01 2013

Documents