Top Banner
1 MEDIAKEUANGAN Vol. IX | No. 83 / Juli 2014 VOLUME IX | NO. 83 / JULI 2014 ISSN 1907-6320
56

Media keuangan Juli 2014

Apr 03, 2016

Download

Documents

Debrian Saragih

Pembiayaan Syariah jadi Perhatian Pemerintah | Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 1MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Pemerintah makin aktif mengembangkaninstrumen dan skema pembiayaan pembangunan

    berbasis syariah.

    T R A N S P A R A N S I I N F O R M A S I K E B I J A K A N F I S K A L

    MEDIAKEUANGANVOLUME IX | NO. 83 / JULI 2014

    ISSN 1907-6320

  • MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    2

    Kementerian Keuangan mengadakan diskusi Stakeholders Lab di Gedung Djuanda, Jakarta, Senin (21/7). Menkeu menegaskan bahwa pemerintah bertekad menurunkan waktu bongkar muat kapal (dwelling time) di Pelabuan Tanjung Priok. Menurut Menkeu, dengan dwelling time yang rendah, biaya logistik Indonesia akan lebih terjangkau.

    Foto: Kukuh PerdanaFotoKukuh Perdana

  • daftar isi

    3MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Dari Lapangan Banteng 5

    Eksposur 6-9

    Lintas Peristiwa 10-11

    Laporan Utama Pemerintah Aktif Kembangkan Ekonomi Syariah 13Infografis 16Sukuk Negara Berpotensi Membiayai Pembangunan 18Indonesia Tingkatkan Kerjasama Dengan IDB 21Komitmen Pemerintah Mengembangkan Produk Syariah 23

    ReportasePencanangan Hari Kualitas Pelayanan Publik 25Perubahan Petunjuk Penyusunan Penelaahan RKA-K/L 26

    WawancaraBukan Buka Puasa Biasa 27

    Profil KantorGerbang Diplomasi Ekonomi 30

    ProfilMenuju Standar Internasional 32

    Info Kebijakan Inflasi Menurun 32

    Kolom EkonomZakat, Instrumen Fiskal dan Perekonomian 40

    OpiniSilent Revolution 44

    ReviewRumah Sederhana Kini Tidak Dikenakan PPN 46

    InspirasiSaat Hati Memilih Untuk Mengajar 48

    RenunganPulang 50

    Resensi Buku 51

    Resensi WisataMenjelajah Sarang Sang Naga 52

    CelenganRekor MURI untuk Album Baru 54

  • MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    4

  • Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Windraty Ariane Silagan (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Budi Prayitno (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Harries Rinaldi, Fr. Edy Santoso, Langgeng Wahyu P, Kukuh Perdana, Faisal ismail, Dito Mahar Putro, Ronald G. Panggabean, Ganang Galih Gumilang, Muhammad Fath Kathin, Yusuf Anggara, Mujaini. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Yeti Wulandari, Rahmat Widiana, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Praptono Djunedi, Bagus Wijaya, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan Santoso, Farida Rosadi, Irma Kesuma Dewi, Amelia Safitri, Eva Lisbeth, Indri Maria, Danik Sulistyowati, C.S. Purwowidhu, M. Iqbal Pramadi, Rumanty Pardede, Syahrul Ramadhan, Hega Susilo, Qory Kharismawan, Cahya Setiawan, Aris Pramudhityo, Noor Afies Prasetyo, Wahyuddin, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Nyoman Andri Juniawan, Victorianus M. I. Bimo Adi. Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: [email protected]. Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

    Dari Lapangan Banteng

    @KemenkeuRI

    Kementerian KeuanganRepublik Indonesia

    www.kemenkeu.go.id

    5MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, Indonesia pantas menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah. Hal ini bukan cita-cita yang mustahil karena potensi untuk mengembangkan keuangan syariah sebenarnya sangat besar. Pertama, besarnya jumlah penduduk muslim yang merupakan potensi nasabah industri keuangan syariah. Kedua, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren konsisten di tingkat yang baik, yaitu sekitar 6 persen. Ketiga, adanya peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi investment grade yang menjadi daya tarik investor berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah. Keempat, beragamnya Barang Milik Negara dan proyek-proyek pembangunan APBN yang berpotensi untuk dijadikan underlying asset transaksi industri keuangan syariah.

    Potensi besar pembiayaan syariah untuk mendanai pembangunan kian menjadi perhatian pemerintah. Seiring dengan kebijakan untuk mengembangkan pasar keuangan syariah, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) kini terus menerbitkan instrumen investasi dan pembiayaan berbasis syariah. Setiap dua minggu sekali, DJPU melakukan lelang sukuk. Pada awal bulan ini, DJPU telah melakukan lelang Sukuk Negara dengan hasil sebesar Rp1,16 triliun dari total penawaran lelang yang masuk sebesar Rp1,963 triliun. Dengan banyaknya instrumen syariah, pasar akan menjadi bergairah.

    Selain melalui penerbitan sukuk, pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan syariah melalui kerja sama dengan lembaga keuangan internasional Islamic

    Pembiayaan SyariahJadi Perhatian Pemerintah

    Development Bank (IDB). Indonesia bahkan berperan besar sebagai salah satu pendiri dan pemegang saham di organisasi ini. Kerja sama dengan IDB antara lain dijalankan melalui skema project financing, trade financing, technical assisstant, dan waqh fund.

    Bulan Juli bertepatan dengan bulan Ramadhan. Namun aktivitas tetap harus semangat dijalankan. Semangat ini diwujudkan oleh jajaran pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Sumatera Utara II dengan menggelar kegiatan Safari Taxjil. Idenya adalah sosialisasi perpajakan yang dipadu dengan kegiatan membagi-bagikan hidangan berbuka puasa di jalanan. Dokumentasi kegiatan ini ada di rubrik Eksposur. Pengalaman berbeda barangkali dirasakan Menteri Keuangan saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan Forum Wartawan Ekonomi Makro (Forkem). Menkeu ditodong untuk naik podium dan menjawab pertanyaan seputar kebijakan fiskal untuk bahan berita para wartawan. Kami menyarikan jawaban Menkeu di rubrik Wawancara

    Beberapa hari lagi menuju hari kemenangan. Pasti sebagian besar dari Anda yang sudah menyiapkan tiket untuk merencanakan mudik. Anda dapat mengetahui bagaimana asal mula tradisi mudik, dengan meluangkan sejenak untuk membaca rubrik Renungan. Bagi Anda yang ingin memanfaatkan momen libur Lebaran untuk jalan-jalan, ulasan kami mengenai keindahan Pulau Komodo di rubrik Resensi bisa menjadi salah satu referensi.

    Selamat membaca, selamat mudik, dan selamat hari raya Idul Fitri! Mohon maaf lahir dan batin.

  • MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    6

    Eksposur

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) melayani transaksi penjualan dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder melalui fasilitas dealing room. Di ruangan ini, setiap harinya dealers DJPU berkomunikasi dengan para pembeli dan penjual SBN. Grafik pergerakan penjualan dan pembelian SBN dapat pula dipantau secara langsung. FOTOGRAFER Dok. DJPU

    Ruang Transaksi

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    6

  • 7MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Eksposur

    7MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

  • MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    8

    Safari Taxjil

    Eksposur

    Ada banyak cara memanfaatkan momentum bulan ramadan. Jajaran pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP (Kanwil DJP) Jawa Tengah II (kiri) menyelenggarakan Safari Taxjil yang memadukan kegiatan membagi-bagikan hidangan berbuka puasa dengan sosialisasi perpajakan. Kegiatan turun ke jalan semacam ini juga dilakukan oleh jajaran pegawai Kanwil DJP Sumatera Utara II (kanan). FOTOGRAFER Samhudi Saryono (Kanwil DJP Jawa Tengah II), Zoffy Octora (Kanwil DJP Sumatera Utara II)

  • 9MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Eksposur

  • MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    10

    Teks Novita

    FotoAnas Nurhuda

    7/ 7 Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah Buton untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Pinjaman diberikan hingga setinggi-tingginya sebesar Rp94,7 miliar. Perjanjian dilakukan oleh Kepala PIP Soritaon Siregar dan Bupati Buton Samsu Umar Abdu Samiun pada Senin (7/7). Dengan adanya pinjaman ini, pembangunan/peningkatan empat ruas jalan kabupaten di wilayah Buton diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

    PIP Pinjamkan Rp94,7 Miliar Untuk Pembangunan Infrastruktur di Buton

    Teks Novita Asri

    FotoLanggeng Wahyu

    2 / 7 Menteri Keuangan M. Chatib Basri membuka bazar Ramadhan Kementerian Keuangan yang bertempat di Aula Dhanapala pada Rabu (02/07). Acara yang mengambil tema Pelangi Budaya ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Keuangan, yang berkerja sama dengan berbagai perusahaan sponsor yang membina Usaha Kecil Menengah (UKM).

    Menteri Keuangan Membuka Bazar Ramadhan Kementerian Keuangan

    4 / 7 Pemerintah melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyampaikan perkembangan pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) setelah diambil Pemerintah Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Direksi PT Inalum pada Jumat (04/07) di Medan. Saat ini PT Inalum (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke-141 dan 100 persen sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI. Perusahaan yang berlokasi di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ini bergerak di bidang industri peleburan alumunium.

    Pemerintah Sampaikan Perkembangan Pengelolaan PT Inalum

    Teks Novita

    FotoDok. DJKN

    Lintas Peristiwa

  • 11MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Heru Budiargo menggelar rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) pada Kamis (17/07) di Aula Juanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Rapat ini merupakan agenda rutin dari FKSSK untuk memantau kondisi terkini terkait perekonomian nasional dan global.

    Rapat Koordinasi FKSSK Kembali Digelar

    Teks Novita

    FotoAnas Nurhuda

    17 / 7

    18 / 7 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Rabu (18/6) menyelenggaran seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini 2014 bertajuk, Bersinergi Membangun Maluku Melalui Pelaksanaan APBN dan APBD yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel di The Natsepa Hotel and Conference Ambon. Seminar nasional ini menghadirkan nara sumber yang berkompeten, yaitu Yoppie Abimanyu, P.Hd dari Badan Kebijakan Fiskal, M. Nafie dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Endrang Kepala Perwakilan BPKP Wilayah Provinsi Maluku. Seminar ini dimoderatori oleh Regional economist dari Universitas Pattimura, DR.Stella Maris Metekohi, SE, M.Si.

    Seminar Nasional Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini 2014

    Teks & Foto Kanwil DJPB Maluku

    Lintas Peristiwa

  • AgendaKementerian

    KeuanganAgustus 2014

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

    Lokakarya Mentoring Talent Management, tanggal 11

    s.d. 14 Agustus 2014 akan dilaksanakan oleh Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya

    Manusia, di Jakarta.

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    12

    Badan Kebijakan Fiskal

    Kepala BKF menjadi Expert speaker dalam CIMB 8th Annual

    Indonesia Conference, tanggal 21 Agustus 2014 di Westin Hotel,

    Nusa Dua, Bali.

    Joint Coordination Commite for Project of Capacity Development

    for Green Policy in Indonesia, tanggal 26 Agustus 2014, di

    Jakarta.

    Sekretariat Jenderal

    Sekretaris Jenderal menghadiri roadshow Sukuk, tanggal 13 s.d

    22 Agustus 2014, di Eropa.

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

    Sosialisasi Surat Berharga Syariah Negara, tanggal 21

    Agustus 2014, di Cilacap.

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    Pelatihan Softskill Agen Contact Center DJBC,

    tanggal 25 Agustus s.d. 5 September 2014, di Jakarta.

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

    Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Daerah dalam

    Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Bidang Infrastruktur P2D2, tanggal 28 Agustus 2014

    di d'Maleo Hotel and Convention, Mamuju, Sulawesi Barat.

  • Teks Dwinanda Ardhi

    Foto Tempo/Dian Triyuli Handoko,

    Dok. Karim Consulting

    13MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Laporan Utama

    Jauh sebelum Gres! berdengung, pemerintah dan DPR sebenarnya telah mengesahkan payung hukum tentang ekonomi syariah. Pada tahun 2008, terdapat dua Undang-Undang (UU) yang ditetapkan, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun demikian, industri keuangan syariah bahkan telah ada di Indonesia

    Pemerintah Aktif Kembangkan Ekonomi SyariahDi Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta, awal November tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!). Dalam pencanangan itu, Presiden mengungkapkan misi yang cukup ambisius: menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Jalan panjang mengembangkan industri ekonomi syariah sesungguhnya telah dirintis sejak tahun 1992.

    sejak tahun 1992. Kelahiran bank syariah pertama, Bank Muamalat, menjadi penanda. Walaupun pada saat itu belum ada peraturan yang khusus membahas mengenai perbankan syariah, ungkap Praktisi Ekonomi Syariah Adiwarman Karim kepada Media Keuangan beberapa waktu lalu.

    Konsep ekonomi syariah makin dilirik setelah bank syariah dan lembaga

    keuangan syariah berhasil bertahan dalam krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008. Jumlah nasabah kini terus bertambah. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2013, jumlah nasabah perbankan syariah telah mencapai 17 juta jiwa. Jika digabungkan dengan nasabah lembaga keuangan syariah lain jumlahnya mencapai 27 juta nasabah. Ini merupakan yang terbesar di dunia. Jumlah nasabah kita menyamai

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Gubernur BI Agus Martowardojo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah memencet tombol sebagai simbol pencanangan Kampanye

    Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di Halaman Monumen Nasional, Jakarta, (17/11/2013).

  • Laporan Utama

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    14

    populasi penduduk Malaysia, tiga kali lipat populasi penduduk Arab Saudi, dan enam kali lipat jumlah populasi penduduk Singapura, kata Adiwarman.

    Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekonomi syariah berkembang cukup pesat di Indonesia. Pertama, menurut Adiwarman, adalah keingininan masyarakat terhadap transaksi-transaksi yang menghargai rasa keadilan dan menghindari penipuan (tadlis), manipulasi (bay Najasy), dan hal-hal lain yang merugikan salah satu pihak. Kedua, instrumen keuangan syariah relatif beragam jika dibandingkan dengan instrumen konvensional. Sebagai contoh, jika di bank konvensional bentuk pinjaman hanya memiliki satu nama yaitu kredit, di bank syariah ada beragam bentuk pembiayaan sejenis. Misalnya pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan pembiayaan lainnya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, ungkapnya. Faktor ketiga adalah semakin banyak lembaga keuangan lain seperti asuransi, multifinance, microfinance, dan pasar modal yang mengadaptasi sistem syariah. Munculnya instrumen-instrumen pasar modal syariah seperti saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk (obligasi syariah) membuat pasar syariah kian bergairah.

    Di tempat terpisah, I Made Adi Saputra, Fixed Income Analys dari BNI Securities mengungkapkan bahwa perkembangan industri syariah tak bisa dilepaskan dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya muslim. Bahkan menurut Made, pertumbuhan ekonomi syariah dalam lima tahun terakhir lebih cepat dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Industri asuransi dan perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang bagus, tapi kalau dari segi ukuran masih kalah dengan industri konvensional, kata Made.

    Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, ekonomi syariah kita sebenarnya masih kalah berkembang.

    Dukungan pemerintah menjadi kunci utama perkembangan konsep ekonomi syariah. Di Malaysia, instrumen syariah jauh lebih banyak karena bukan hanya diterbitkan oleh pemerintah, melainkan juga korporasi. Selain banyak, instrumen syariah di sana juga memiliki likuiditas yang terjaga.

    Made menilai bahwa likuditas instrumen pasar modal syariah di Indonesia sudah cukup baik. Namun instrumen surat utang syariah dipandang kurang likuid. Transaksi di pasar sekunder sangat jarang terjadi. Dalam transaksi surat utang konvensional, likuiditas produk terbantu fungsi yang dijalankan dealer utama (primary dealer). Sementara itu, transaksi surat utang syariah hanya mengandalkan agen lelang. Pihak yang melakukan maintanance terhadap harga sukuk di pasar belum ada, kata dia.

    Terkait dengan hal itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan mengatakan bahwa pemerintah sedang membuat kajian untuk memperbaiki sistem kerja sama dengan dealer utama. Kita kaji misalnya dengan wacana memberikan penghargaan kepada dealer yang mampu menjual paling banyak, menjalin hubungan lebih bagus dengan mereka, dan memberikan insentif khusus bagi dealer penjual produk-produk syariah, ungkap Robert.

    Peran pemerintahSelain perluasan pasar, tantangan lain pengembangan produk syariah adalah dalam hal memperbanyak instrumem. Menurut Robert, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

    (DJPU) selama ini telah berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah. Kami konsisten menerbitkan produk syariah melalui sukuk. Setiap dua minggu kami mengadakan lelang dan menambah produk di pasar, kata Robert. Bukan hanya menggairahkan pasar dalam negeri, satu kali dalam setahun DJPU juga menerbitkan sukuk global.

    Di luar itu, DJPU secara aktif memberikan edukasi dan melakukan roadshow, baik di dalam maupun luar negeri. Roadshow di luar negeri dipandang sebagai cara yang efektif untuk membangun persepsi pasar global terhadap kondisi dan kebijakan ekonomi Indonesia. Bagi investor dan calon investor, ajang ini membuka kesempatan untuk bertanya langsung kepada pemerintah dalam mengelola fiskal. Sejauh ini roadshow kami selalu membawa dampak positif karena investor dan calon investor dapat mendengar cerita langsung dari menteri keuangan, wakil menteri, atau direktur jenderal, ungkap Robert.

    Sementara di dalam negeri, DJPU rutin memberikan edukasi dengan mengunjungi kampus-kampus di berbagai kota. Pada kegiatan roadshow dan pemberian edukasi publik, DJPU menekankan bahwa dari penerbitan sukuk diharapkan akan memacu pembangunan infrastruktur. Apalagi saat ini, underlying asset yang digunakan untuk penerbitan sukuk sebagian besar berupa proyek atau pembangunan infrastruktur.

    Jumlah nasabah kita menyamai populasi penduduk Malaysia, tiga kali lipat populasi penduduk Arab Saudi, dan enam kali lipat jumlah populasi penduduk Singapura."

    Adiwarman Karim,Praktisi Ekonomi Syariah

  • 15MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Laporan Utama

    Hasil lelang sukukPada awal bulan ini, DJPU telah melakukan lelang Sukuk Seri SPN-S 02012015 (new issuance), PBS005 (reopening) dan PBS006 (reopening) melalui sistem pelelangan Bank Indonesia. Hasil lelang yang dimenangkan pada tanggal 1 Juli itu adalah sebesar Rp1,16 triliun dari total penawaran lelang yang masuk sebesar Rp1,963 triliun. Menurut Robert,

    faktor keberhasilan penyelenggaraan pemilu legislatif dan hasil debat presiden yang positif turut meninggikan kepercayaan pasar.

    Dari kacamata praktisi, Adiwarman menilai tidak tercapainya target lelang sebesar Rp1,5 triliun lebih dipengaruhi besarnya imbal bagi hasil yang diminta oleh investor. Faktor lainnya adalah pasar surat utang di Indonesia dinilai

    Agreement atas pendirian CGO telah dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Ketua IDB Group pada tahun 2013. Menurut rencana, kantor regional tersebut akan juga digunakan oleh entitas-entitas lain di bawah IDB seperti Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit, International Islamic Trade Finance

    Dalam Islamic Development Bank (IDB), peran Indonesia

    sangat besar, bahkan termasuk salah satu pendirinya.

    meskipun belum memenuhi target lelang sebesar Rp1,5 triliun, hasil ini dinilai cukup bagus bila dibandingkan dengan hasil lelang sebelumnya pada tanggal 17 Juni sebesar Rp185 miliar dan sesudahnya pada tanggal 15 Juli sebesar Rp245 miliar.

    Hasil lelang yang cukup besar pada awal bulan disebabkan oleh sentimen positif yang terjadi menjelang lelang yaitu potensi penguatan pasar keuangan global. Penguatan ini dipicu oleh data ekonomi rutin dari Amerika Serikat dan Asia yang cukup baik. Faktor berikutnya adalah meredanya kecemasan akan naiknya harga minyak dunia akibat produksi yang terganggu oleh gangguan aksi pemberontakan di ladang minyak selatan Irak.

    Dari dalam negeri, investor dinilai masih merasa aman dengan ekspektasi terjaganya fundamental ekonomi Indonesia. Indikasinya adalah pernyataan Bank Indonesia yang memperkirakan inflasi Juni akan berkisar 0,3%-0,4% (di bawah rata-rata inflasi Juni dalam 5 tahun terakhir) dan neraca perdagangan Mei akan kembali surplus seiring membaiknya kinerja ekspor nonmigas. Robert juga melihat

    belum stabil. Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan pasar surat utang dalam negeri. Karena permintaan investor yang terlalu tinggi dapat berisiko terhadap pengembalian sukuk nantinya. Tidak harus menyerap banyak dana, tetapi yang penting dapat dapat memitigasi risiko yang akan muncul, ungkap Adiwarman.

    Kerja sama IDBSelain melalui penerbitan sukuk, pemerintah juga berperan dalam pengembangan ekonomi syariah lewat konsep kerja sama dengan lembaga keuangan islam. Dalam Islamic Development Bank (IDB), peran Indonesia sangat besar, bahkan termasuk salah satu pendirinya. Menurut Kepala Subbidang Asian Development Bank dan Islamic Development Bank, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Mochamad Imron, saat ini kerja sama dengan IDB memasuki babak baru.

    Hal ini ditandai dengan akan dibukanya Country Gateaway Office (CGO) di Jakarta menjelang akhir tahun. Penandatanganan Host Country

    Corporation, dan Islamic Research and Training Institute.

    Imron menyambut baik segera beroperasinya kantor regional IDB di Indonesia. Proses bisnis pembiayaan akan lebih mudah karena kantornya sudah berada di Jakarta, kata Imron. Apalagi saat ini setidaknya terdapat 17 proyek pembiayaan infrastruktur yang bekerja sama dengan IDB di Indonesia.

    Selain sebagai salah satu pendiri sekaligus pemegang saham, Indonesia juga baru saja mengusulkan pembentukan Islamic Micro Finance Fund for Indonesia (IMFI). Tujuannya untuk mengembangkan sektor keuangan mikro di Indonesia. Kalau di Indonesia sukses akan diratifikasi di negara lain, ungkap Imron.

    Di dalam negeri, Adiwarman menilai kerja sama dengan IDB dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi peningkatan kelas menengah dan mengembangkan sektor riil keuangan syariah. Potensi kerja sama dengan IDB cukup besar karena saat ini kita masih keteteran melayani peningkatan pesat pengguna jasa keuangan syariah di Indonesia, pungkasnya.

  • MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    16

  • 17MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

  • TeksIin Kurniati

    FotoLanggeng Wahyu, Bagus Wijaya

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    18

    UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

    Debut penerbitan Sukuk Negara seri IFR

    Debut penerbitan Sukuk Ritel Debut penerbitan Sukuk Global Debut penerbitan Sukuk Dana

    Haji Indonesia Lelang perdana Sukuk Negara

    Lelang reguler Sukuk Negara

    Laporan Utama

    Untuk itu, pemerintah mencari sumber pembiaayan melalui berbagai pinjaman baik dalam maupun luar negeri . Namun demikian, sulitnya akses mendapatkan pinjaman yang memiliki persayarat lunak serta intensnya kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri, membuat pemerintah melakukan diversifikasi instrumen. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) berbasis syariah. SBN inilah yang lebih dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

    Menurut Pelaksana Tugas Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Scenaider Siahaan, penerbitan Sukuk Negara berperan dalam mengembangkan industri keuangan syariah. Penerbitan Sukuk Negara diharapkan dapat semakin mendukung pembiayaan APBN sekaligus

    Sukuk Negara Berpotensi Membiayai PembangunanPembangunan ekonomi merupakan prasyarat mutlak bagi negara emerging market untuk memperkecil jarak dengan negara maju. Umumnya, pembangunan itu terkendala akibat minimnya sumber daya ekonomi produktif terutama modal sebagai katalisator.

    mengembangkan industri keuangan syariah, baik di pasar domestik maupun internasional. Saat ini, posisi outstanding SBSN per 10 Juli 2014 sebesar Rp178,44 triliun, ujarnya.

    Berdasarkan data Asian Development Bank dalam Asia Bond Monitor (Maret 2014), Indonesia merupakan pasar Sukuk terbesar kedua setelah Malaysia di antara negara emerging market di Asia Timur. Namun bila dibandingkan dengan pasar obligasi konvensional, pertumbuhan Sukuk yang masih seumur jagung ini hanya menyumbang sebesar 7,4 persen dari total obligasi negara.

    Menurut Handy Yunianto, Head of Fixed Income Research at PT Mandiri Sekuritas, secara keseluruhan, pasar SBSN menunjukkan pertumbuhan meski masih berada di bawah perkembangan obligasi konvensional. Tahun 2013, total outstanding SBSN masih di bawah

    10 persen dibandingkan total treadable SUN, kata Handy.

    Berdasarkan data dari DJPU, pemilik terbesar SBSN hingga akhir tahun 2013 yakni Bank komersial (non syariah) sebesar 35,4 persen. Lalu disusul oleh perusahaan asuransi sebesar 21,1 persen dan investor asing sebesar 12,6 persen. Sementara bank syariah hanya mampu mencatatkan perkembangan sebesar 8,2 persen atas kepemilikan SBSN.

    Handy mengungkapkan bahwa kepemilikan SBSN oleh bank syariah relatif rendah seiring dengan tingginya Financing to Deposit Ratio (FDR) yang bahkan pernah mencapai 120 persen di tahun 2012. Padahal sebelumnya sebesar 87,6 persen di tahun 2010.

    Saat ini, total aset commercial bank tercatat Rp5,087 triliun, sementara bank syariah masih Rp368 triliun per April-2014. Kami melihat potensi permintaan SBSN masih akan cukup tinggi khususnya dari asuransi, dana pensiun ataupun perbankan jika likuiditas domestik kembali membaik, ungkap Handy.

    Handy menambahkan bahwa salah satu perhatian utama investor berinvestasi

    Skema Penerbitan Sukuk Negara (Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPU)

    2008 2009 2010

  • Laporan Utama

    19MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Debut penerbitan SPN-S Lelang perdana Project Based

    Sukuk

    Lelang reguler Sukuk Negara seri SPN-S dan BPS

    Lelang Sukuk Negara Tambahan (Green Shoe option)

    Penerbitan SNI dengan format Islamic GMTN

    Debut penerbitan Project Financing Sukuk

    Berharga Negara (calendar of issuance) yang ditentukan setiap tahun. Sedangkan lelang SBSN tambahan (green shoe option) adalah penjualan SBSN di pasar perdana dengan cara lelang yang dilaksanakan satu hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang SBSN.

    Pada metode private placement, investor mengajukan penawaran pembelian kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Didalamnya, mereka mencantumkan nilai nominal, jenis mata uang, bentuk SBSN, indikasi jangka waktu jatuh tempo, harga atau imbal hasil, dan indikasi imbalan.

    Dalam penerbitan SBSN, pemerintah mengeluarkan berbagai seri seperti Islamic Fixed Rate (IFR) yang ditujukan untuk investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Kemudian, SBSN seri Sukuk Ritel (SR) yang diterbitkan perdana di dalam negeri dan ditujukan untuk investor individu. Lalu, SBSN seri Sukuk Negara Indonesia (SNI) yang diterbitkan dalam bentuk valuta asing. Ketiga seri tersebut dapat dibeli dengan cara bookbuilding dan lelang serta bersifat treadable dengan imbal hasil tetap.

    Selain itu, ada pula SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang diterbitkan berdasarkan penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam SBSN oleh Kementerian Agama. SBSN seri SDHI ini hanya dapat dibeli dengan cara private placement dan sifatnya tidak dapat diperdagangkan.

    Pada penerbitan SBSN seri IFR, SR dan SNI pemerintah menggunakan struktur

    2011 2012 2013

    di SBSN ialah risiko likuiditas, dimana seri-seri SBSN menurutnya cenderung tidak likuid di pasar. Ini menyebabkan penentuan imbal hasilnya investor akan menambahkan premi likuditas tersebut.

    Pembeli SBSN kebanyakan investor domestik dan umumnya hold to maturity motif. Berbeda dengan SUN konvensional dimana pemilik terbesar adalah asing dan biasanya asing lebih aktif trading. Selain itu, size SBSN yang masih kecil turut mendorong tidak likuiditasnya instrumen ini di pasar sekunder. Di SUN konvensional terdapat market maker sehingga instrumennya lebih likuid, jelas Handy.

    Meskipun demikian, lanjutnya, sudah ada beberapa langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya seperti penerbitan retail sukuk, Project Based Sukuk (Asset to be leased, selain Asset sale and lease backed) dan reguler issuances untuk SBSN setiap dua minggu. Penerbitan reguler SBSN sejak tahun 2012 ini dipercaya Handy sebagai faktor pendorong yang meningkatkan nilai outstanding Sukuk dan diharapkan akan meningkatkan likuiditas di pasar sekunder.

    Kilas balikSebagai salah satu negara yang memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia, pemerintah mulai menilik potensi investor muslim. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tentang SBSN. Sejak saat itu itu, pemerintah menerbitkan SBSN secara reguler, berkelanjutan serta terus mengembangkannya baik dari sisi jenis instrumen, struktur sampai dengan target investor.

    Secara umum, penerbitan Sukuk dilakukan melalui Special Purpose Vehicle (SPV) sebagai penerbit dan dapat pula dilakukan langsung oleh originator/obligor. Penerbitan SBSN dilakukan dengan tiga cara yaitu bookbuilding, lelang dan private placement.

    Dalam metode Bookbuilding investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga. Biasanya berupa jumlah, harga (yield) penawaran pembelian dan dicatat dalam book order oleh investment bank yang bertindak sebagai bookrunner.

    Pada metode lelang, investor bertindak sebagai peserta lelang dan mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif. Penawaran pembelian ini dilakukan dalam suatu periode penawaran yang telah ditentukan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan agen.

    Lelang SBSN terbagi dua yakni, yakni lelang SBSN (regular) dan lelang SBSN tambahan. Lelang reguler dilakukan sesuai dengan jadwal penerbitan Surat

    Berdasarkan data Asian Development Bank dalam Asia Bond Monitor (Maret 2014), Indonesia merupakan pasar Sukuk terbesar kedua setelah Malaysia di antara negara emerging market di Asia Timur.

  • Laporan Utama

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    20

    ijarah sale and lease back dimana pembeli menyewakan aset kepada penjual. Akadnya menggunakan akad baI (jual beli) dan akad ijarah (sewa) yang dilaksanakan terpisah. Sementara untuk penerbitan SBSN seri SDHI, pemerintah menggunakan struktur ijarah al-khadamat dimana pemegang Sukuk menjadi pemilik jasa dan berhak mendapatkan fee atas jasa tersebut.

    Sumber pembiayaanSBN konvensional atau yang dikenal dengan istilah Surat Utang Negara merupakan surat pengakuan utang tanpa syarat. Lain halnya dengan SBSN yang memerlukan underlying asset sebagai objek atau dasar transaksi. Underlying asset ini dapat berupa Barang Milik Negara (BMN) dan objek pembiayaan.

    BMN yang dimaksud merupakan aset yang tidak terkait dengan simbol-simbol kenegaraan, alat utama sistem persenjataan dan tidak memiliki permasalahan dari sisi hukum serta layak digunakan. Sementara objek pembiayaan merupakan proyek-proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN.

    Daftar Proyek Kegiatan Kementerian/Lembaga sebagai Dasar Penerbitan SBSNSumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPU

    Diantaranya meliputi proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

    Hingga tahun 2013, nilai proyek yang dijadikan underlying asset dalam SBSN sebesar Rp50,51 triliun dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya mencapai Rp55,06 triliun (2014). Besaran itu dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp39,60 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3,70 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp11,3 miliar, dan Kementerian Agama sebesar Rp458 miliar.

    BerpotensiScenaider mengatakan bahwa dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, potensi permintaan Sukuk Negara dimata investor domestik dan asing diperkirakan makin tinggi. Ini yang didasarkan pada sejumlah faktor. Pertama, struktur Sukuk Negara mengacu pada akad dasar syariah yang jumlahnya cukup beragam yang memungkinkan instrumen tersebut fleksibel dapat dikembangkan menjadi

    berbagai produk variatif.

    Kedua, investor Sukuk Negara lebih luas karena sebarannya tidak hanya berasal dari investor syariah melainkan juga investor konvensional. Dengan demikian, investor Sukuk Negara tidak hanya terkonsentrasi di pasar Timur Tengah tetapi di seluruh pusat keuangan dunia, baik investor individu maupun institusi.

    Ketiga, Sukuk Negara merupakan instrumen keuangan yang dijamin dengan aset berwujud maupun tak berwujud (asset backed sukuk). Sebagai securitized financing instruments, sukuk memiliki tingkat keamanan yang terjamin melalui keberadaan underlying asset dalam penerbitannya.

    Keempat, Sukuk Negara memiliki sejumlah keuntungan dari berbagai situasi dan kondisi. Misalnya seperti, meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah dan terjadinya repatriasi dana-dana Timur Tengah dari pasar Amerika dan Eropa pasca peristiwa 9 September.

    Lalu, masih minimnya market share produk syariah dibandingkan produk konvensional padahal permintaan atas instrumen keuangan syariah terus melonjak. Terakhir, Sukuk Negara dapat memberikan dampak positif dan mendorong multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor rill.

    Sejalan dengan Schenaider, Handy optimis bahwa tingginya jumlah penduduk muslim di Indonesia bisa mendorong peningkatan signifikan dari investor syariah. Ke depan, Handy berharap, pemerintah dapat memberikan kelonggaran bagi investor domestik agar tertarik membeli SBSN, misalnya dengan memberikan insentif pajak.

    Disamping itu, regular issuances melalui mekanisme lelang menurut saya sangat bagus dan harus terus dilakukan guna menambah outstanding size SBSN dan memperluas basis investornya sehingga diharapkan transaksi di pasar sekunder lebih aktif lagi, pungkasnya.

    No Kementerian/Lembaga JumlahSatker/Output

    Nilai Proyek

    1 Kementerian Pekerjaan Umum 39,600,337,648,000.00 Ditjen Bina MargaDitjen Sumber Daya Air

    287218

    27,691,831,524,000.0011,908,506,124,000.00

    2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

    3,699,304,216,000.00

    Ditjen Pendidikan Tinggi 9 3,699,304,216,000.003 Kementerian Perhubungan 11,300,458,474,000.00

    Ditjen Perhubungan DaratDitjen PerkeretaapianDitjen Perhubungan LautDitjen Perhubungan Udara

    147

    238154

    7,641,801,000.005,053,908,847,000.004,012,787,904,000.002,226,119,922,000.00

    4 Kementerian Agama 458,942,515,000.00 Sekretariat JenderalDitjen Bimbingan Masyarakat IslamDitjen Pendidikan Agama IslamDitjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

    1784

    1981

    106,865,767,000.003,575,298,000.00

    348,302,300,000.00199,150,000.00

    Total 1335 55,059,042,853,000.00

  • Teks Irma Kesuma Dewi

    Foto Dok. IDB

    21MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Laporan Utama

    Pendirian IDB digagas pada tahun 1975 oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Bank tersebut bertujuan membantu meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara-negara anggotanya yang mayoritas berpenduduk muslim. Menurut Mochammad Imron, Kepala Subbidang Asian Development Bank dan Islamic Development Bank, Badan

    Indonesia Tingkatkan Kerjasama Dengan IDBSalah satu tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB). Bank yang berkantor pusat di Jeddah ini menginspirasi negara-negara muslim untuk mendirikan lembaga keuangan Islam. Di Indonesia, IDB merupakan mitra utama dalam pembiayaan syariah.

    Kebijakan Fiskal, Indonesia termasuk salah satu pendiri IDB dari 22 negara. Indonesia menyampaikan komitmen dengan menyertakan modal pertama sebesar 124 Juta Islamic Dinar (ID) atau 3,06% total saham.

    Nanang Zainal Arifin, Kasubbid Sektor Keuangan G20 yang lama menangani IDB menuturkan, IDB memberikan bantuan ke Indonesia sejak 1976.

    Awalnya bantuan tersebut terbatas pada soft loan (bunga lunak) karena di masa itu Indonesia merupakan negara berkembang cenderung terbelakang. Seiring Indonesia menjadi middle income country, sejak tahun 2000 status soft loan mulai dikurangi. Bantuan bunga lunak yang ditujukan untuk membangun low income countries (LIC) dibatasi dan diganti dengan bantuan bunga komersial.

    Islamic Development Bank Group 40th Anniversary, High Level Regional Forum 17 Desember 2013,

    Grand Hyatt, Kuala Lumpur

  • Laporan Utama

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    22

    Dijelaskan Nanang lebih lebih lanjut, era kerjasama Indonesia-IDB mulai meningkat tahun 2011 ketika Indonesia menandatangani deklarasi Member Country Partner Strategy (MCPS), sebuah integrasi bantuan IDB untuk Indonesia yang menangani berbagai jenis proyek. Puncaknya pada tahun 2013 Menteri Keuangan RI dan Ketua IDB menandatangani kesepakatan atas pendirian Country Gateway Office (CGO) di Jakarta. CGO ini meliputi kelompok entitas IDB yang terdiri dari International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), Islamic Corporation for Insurance of Investment & Export Credit (ICIEC), dan Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD). Komunikasi akan lebih mudah dan proses persetujuan bisa langsung di Jakarta sehingga lebih cepat, kata Nanang..

    Karakteristik menonjol yang membedakan IDB dengan lembaga keuangan internasional lain adalah prinsip syariah yang mendasari. Jika bank konvensional menggunakan sistem bunga, maka IDB menerapkan service fee sesuai jenis akad. Imron memandang sistem syariah juga lebih adil karena bank menerapkan profit and lost sharing dengan kliennya. Dalam pembiayaan proyek kemungkinan penyimpangan juga relatif kecil karena IDB selalu memberikan barang bukan uang. Tugas kita sebagai perencana proyek hanya mencari kontraktor yang kredibel. Pembiayaan diberikan langsung ke kontraktor sehingga kebocoran bisa dikatakan tidak ada, jelas Imron.

    Bentuk kerjasamaNanang memaparkan, secara garis besar bentuk kerja sama Indonesia dengan IDB ada empat. Pertama, project financing. Bentuknya bisa pinjaman (loan), sewa (leasing), penjualan instalasi peralatan (instalment sale), partisipasi setara dalam penyertaan modal (equity participation), bagi keuntungan (profit sharing), line of financing dimana IDB bekerjasama dengan perbankan nasional untuk pembiayaan industri kecil/menengah,

    dan istisnaa yaitu kontrak dimana produsen setuju menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi, waktu, dan harga yang disepakati.

    Kedua, trade financing, pembiayaan pendukung perdagangan melalui ITFC, namun Indonesia belum aktif disini. Ketiga, kerjasama technical asistant dimana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) pernah mendapat USD 1 Juta untuk digunakan membiayai workshop dan seminar dengan mengundang peserta dalam dan luar negeri maupun untuk capacity building ke negara lain. Terakhir, kerjasama Waqh Fund. Di Indonesia penggunaan dana wakaf ini adalah dalam bentuk beasiswa S3 khususnya untuk jurusan Teknologi Informasi. Waqh Fund juga bisa dipakai untuk dana bencana alam. Saat tsunami Aceh terjadi, IDB menyumbang melalui Waqh Fund.

    Imron menambahkan, hal yang perlu dikedepankan adalah jika dahulu kerjasama dengan IDB hanya berupa pinjaman, saat ini Indonesia banyak memberikan knowledge sharing kepada negara-negara anggota melalui program reverse linkages. Misalnya ketika Kazakstan memerlukan masukan mengenai inseminasi buatan untuk ternak, IDB akan menghubungkannya dengan Negara yang bisa membagi keberhasilannya di bidang tersebut, jelas Imron.

    Saat ini ada 17 proyek kerjasama Indonesia dengan IDB yang sedang berjalan. Sebanyak 11 diantaranya di bidang pendidikan dan training, 4 proyek terkait pedesaan dan pertanian, dan 2 proyek pembangunan infrastruktur.Terkait pengawasan proyek, menurut Nanang IDB sempat memiliki field representative yang dijabat oleh Bapak Charmaida Tjokrosuwarno yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana. Tahun 2001-2009 beliau ditugasi untuk mengawasi proyek di Indonesia selain konsultan IDB sendiri.

    Pembangunan proyek juga selalu dilakukan per termin. Pada setiap termin, field representative dan konsultan IDB akan memeriksa apakah kualitas proyek sudah sesuai dengan standar IDB dan layak dilanjutkan pembiayaannya. Finalnya setelah proyek hampir selesai, tim dari IDB pusat di Jeddah akan datang untuk melihat langsung. Salah satu yang bisa kita lihat langsung adalah IAIN Syarif Hidayatullah yang terlihat megah. Kualitasnya bisa dijamin diatas 20 tahun sesuai standar IDB contoh Imron.

    Kerjasama Ekonomi Dengan Negara Islam LainnyaDitanya mengenai kerjasama ekonomi dengan Negara Islam lainnya, Imron mengatakan seluruhnya masih berada di bawah payung besar OKI. Indonesia cukup aktif dalam dua bidang. Pertama dalam Statistical, Economic and Social Research and Training Center for Islamic Countries (SESRIC) yang merupakan forum pertukaran profil data ekonomi Negara-negara Islam beserta statistiknya. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC). Mandat dari COMCEC adalah menyusun program aksi bersama dan mengkoordinasikan tindak lanjut kerjasama ekonomi perdagangan dalam kerangka OKI.

    Indonesia juga turut mendukung pembentukan Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD). Dana yang dibentuk ISFD digunakan untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama diantara negara-negara Islam, terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengurangan kemiskinan. Sebagai anggota Indonesia juga turut menyumbang sehingga bisa turut menentukan kebijakannya. Meski demikian, Indonesia tidak bisa menerima ini karena Indonesia tidak lagi termasuk Negara miskin, tutur Imron. Sebenarnya jika konteksnya kerjasama antar Negara, kerjasama ekonomi dengan Negara-negara Islam cukup banyak, tutup Nanang.

  • Laporan Utama

    Teks Arfindo Briyan

    FotoLanggeng Wahyu

    23MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Komitmen Pemerintah Mengembangkan Produk Syariah

    Pemerintah makin serius mengembangkan perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Salah satunya bentuk keseriusan tersebut tersebut adalah dengan memberikan komitmen dalam menerbitkan Sukuk Negara atau Surat Berhaga Syariah Negara (SBSN). Setidaknya, lelang reguler SBSN dilaksanakan dua mingguan dengan tujuan untuk terus menambah produk di pasar keuangan syariah. Berbagai roadshow juga terus digelar, baik di dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk memberikan update informasi mengenai perkembangan ekonomi Indonesia maupun pengelolaan utang. Dengan adanya publikasi informasi tersebut, diharapkan investor memahami bahwa utang Indonesia dikelola secara prudent dan professional. Dengan demilian, mereka nyaman

    berinvestasi pada Surat Berharga Negara termasuk SBSN, kata Robert Pakpahan. Dalam sebuah kesempatan, Media Keuangan berbincang dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tersebut terkait dengan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh pemerintah.

    Bagaimana porsi penjualan Sukuk Negara untuk pembiayaan APBN 2014?DJPU memiliki strategi dalam mengatur proporsi pembiayaan baik melalui pinjaman, penerbitan Surat Utang Negara (SUN) maupun penerbitan SBSN. Pada dasarnya, program pembiayaan APBN diutamakan bersumber dari dalam negeri. Demikian halnya untuk pembagian proporsi pembiayaan antara SUN dan SBSN atau Sukuk Negara. Instrumen Sukuk Negara adalah instrumen yang relatif baru bila dibandingkan dengan SUN

    sehingga pasar Sukuk Negara saat ini belum berkembang seperti halnya pasar SUN. Meskipun begitu, bila kita memperhatikan realisasi penerbitan Sukuk Negara menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat.

    Lebih lanjut, yang pertama harus dilihat adalah dari kebutuhan APBN. Misalnya, untuk APBN Perubahan (APBN P) tahun 2014, defisitnya sekitar Rp241 triliun, tetapi dalam hal ini, pembiayaan yang diperlukan sekitar Rp265 triliun. Artinya jumlah ini adalah jumlah neto pembiayaan yang hanya digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pada saat yang sama terdapat pula refinancing need, atau jatuh tempo utang. Sehingga kebutuhan untuk membayar jatuh tempo ditambah kebutuhan menambal defisit

    Realisasi penerbitan Sukuk Negara menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat."

    Robert Pakpahan,Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

    mengakibatkan pada tahun 2014 APBNP harus menerbitkan surat berharga sekitar Rp430 triliun, ini adalah jumlah grossnya. Jadi jumlah netto artinya pada akhir tahun, hutang bertambah sebesar jumlah neto itu saja.

    Dari target Rp430 triliun tersebut, kita sekarang mengandalkan penerbitan 80

  • Laporan Utama

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    24

    persen surat berharga dalam rupiah, harus diterbitkan dalam surat berharga rupiah. Maksimal 20 persen bisa diterbitkan dalam valuta asing.

    Andalan untuk surat berharga dalam rupiah adalah SUN, sedangkan dalam target tahun 2014, peran SBSN adalah 16 persen dari penerbitan bruto. Jadi dalam target 2014, sekitar Rp72,4 triliun dari SBSN, Rp357 triliun dari SUN, Rp72,4 triliun surat berharga syariah negara, 56,6 di antaranya domestik SBSN dan sisanya dalam valas. Begitu komposisinya, peran syariah 16 hingga 17 persen.

    Bagaimana porsi ideal SBSN untuk saat ini?Target 16 persen dalam satu tahun kami harapkan tercapai. Sejauh ini masih oke, walaupun saat lelang tidak dapat sebanyak-banyaknya, tapi kami bisa menerbitkan sukuk lewat private placement misalnya Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). DJPU dan Dirjen pengelolaan dana haji telah menandatangani MOU terkait dengan hal tersebut. Hal ini banyak membantu kita dalam memenuhi kekurangan penerbitan melalui lelang SDHI. Sementara 16 persen sudah cukup ambisius.

    Bagaimana porsi penjualan SBSN bila dibandingkan dengan negara lain?Di kawasan Asia, Malaysia adalah negara yang sangat aktif menerbitkan Sukuk Negara yang sebagian besar domestik. Pemerintahannya sebagian besar menerbitkan sukuk, sedangkan surat berharga konvensional sangatlah kecil. Tapi di dunia Internasional, penerbitan surat berharga dalam valuta asing, posisi kita masih di atas Malaysia, dengan peringkat ketiga dunia. Di dunia internasional, Indonesia dinilai konsisten menerbitkan global sukuk setiap tahun, bahkan rencananya di semester dua akan diterbitkan lagi. Hal itu sangat diapresiasi oleh investor asing, karena tidak semua negara menerbitkan sukuk global yang jumlahnya cukup besar. Kita mempunyai

    komitmen menambah supply global sukuk setiap tahun.

    Bagaimana perkembangan penjualan SBSN dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?Tergantung permintaan, sebenarnya ada dua hal untuk melihat apakah sukuk negara menarik atau tidak. Khusus di global bonds, biasanya credit rating dari negara itu sendiri sangat berpengaruh. Hal tersebut bisa ditinjau dari overall nilai rating Indonesia di mata internasional oleh beberapa lembaga rating. Kita sudah masuk level Investment Grade sejak akhir 2011 menurut dua lembaga peringkat rating yaitu Moodys dan Fitch. Sedangkan dari lembaga S&P belum, masih satu level di bawahnya. Meskipun demikian, kita sudah dianggap sebagai negara yang credit rating-nya masuk ke dalam kategori Investment Grade. Kalau sudah Investment Grade pasti menarik, karena otomatis bisa dijamin dan tidak ada kekhawatiran. Ini cukup bagus, sangat beda dibanding krisis tahun 1998. Kalau dulu kita menerbitkan global bonds tidak ada yang mau membelinya.

    Sekarang pertumbuhan ekonomi kita cenderung lebih konsisten dibandingkan negara yang lain yaitu mendekati enam persen. Negara lain kan di angka dua persen. Inflasi kita di-maintain cukup rendah, 4,6 persen, tidak pernah lagi double digit. Hal ini pula yang menciptakan kredibilitas sehingga credit story Indonesia sudah dimengerti oleh banyak investor baik domestik maupun global. Dengan itu mereka sudah convidence dan tidak ragu-ragu membeli.

    Kemudian faktor kedua adalah imbal hasilnya menarik atau tidak. Selama ini, imbal hasilnya menarik dibandingkan

    yang lain. Khusus untuk sukuk global rata-rata saat lelang bisa sampai 3-4 kali beat cover, masih muncul. Artinya kita butuh satu yang minta, diordernya bisa sampai tiga kali.

    Seperti apa potensi ekonomi syariah ke depan?Ekonomi syariah di indonesia seharusnya bisa tumbuh lebih besar. Memang baru bertumbuh mulai 10 tahun yang lalu, jadi masih belajar kaidah dan aturan main karena semua transaksi dan instrumen ekonomi syariah harus mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sehingga belum sefleksibel yang konvensional, termasuk penerbitan surat berharga syariah negara. Kemarin kami ke DSN MUI untuk meminta fatwa terkait SBSN Wakalah, intinya stuktur dan akad yang boleh kami gunakan regulasinya harus sesuai dengan fatwa MUI.

    Kalau ada konstruksi baru yang bisa membantu, harus meminta fatwa. Sehingga peran MUI semakin penting. Sekarang kelihatannya Surat Berharga Negara yang konvensional lebih leluasa bergerak dibanding syariah karena ada beberapa akad dokumentasi tambahan untuk syariah, kalau di penerbitan biasa (SBN) tidak perlu.

    Potensi ke depan sangat besar, terutama sebagai salah satu negara berpenduduk Islam terbesar. Kita harus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah dan surat berharga syariah. Tentunya masih dalam proses perkembangan.

    Kemenkeu konsisten menerbitkan produk syariah, lelang rutin dua mingguan serta menambah produk di market. Di pasar global sekali setahun menerbitkan sukuk. Kami menambah instrumen secara konsisten, tidak pernah tidak terbit, meskipun di domestik. Kalau ada instrumen syariah baru, akan menambah gairah. Pada intinya, Kemenkeu berperan aktif dalam pengembangan ekonomi syariah.

    Ekonomi syariah di indonesia seharusnya bisa tumbuh lebih besar."

  • Reportase

    Teks Amelia Safitri

    Foto Kukuh Perdana

    25MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Pencanangan Hari Kualitas Pelayanan Publik

    Menteri Keuangan Chatib Basri menetapkan tanggal 18 Juli sebagai Hari Kualitas Pelayanan Publik.

    Menteri Keuangan, M. Chatib Basri mengatakan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik dapat dimulai dari hal yang sederhana. Reform bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti merespon email karena proses reform hanya bisa dimungkinkan jika proses interaksi bisa berjalan, jelasnya. Saat ini, Kementerian Keuangan terus melakukan perbaikan pelayanan kepada publik. Setiap komplain dari masyarakat terkait pelayanan Kemenkeu dijadikan suatu ruang untuk perbaikan di kemudian hari.

    Menkeu memberi contoh perbaikan waktu tunggu di Pelabuhan. Perbaikan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok berhasil turun hingga 60 persen, katanya. Pada acara ini, beberapa stakeholders Kemenkeu turut datang dan memberikan testimoni positif mengenai kinerja pelayanan unit pelayanan Kemenkeu. Mereka berharap,

    ke depan pelayanan yang diberikan terus dapat dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Dari komplain, kita mengetahui mengenai persoalan apa yang terjadi di lapangan. Dengan begitu ada ruang untuk perbaikan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, papar Menkeu.

    Di kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman Indonesia, Danang Girindrawadhana mengapresiasi langkah Kemenkeu mencanangkan Hari Kualitas Pelayanan Publik. Menurutnya, biasanya selama ini pun, Ombudsman memperingati Hari Pelayanan Publik Internasional mengikuti tanggal ketetapan PBB.

    Saat ini merupakan titik penting dalam sejarah pembangunan kualitas pelayanan publik, mulai dari inisiatif Kemenkeu, sebagai instansi stratejik yang berani

    pertama kali mencanangkan bahwa hari ini adalah momentum kualitas pelayanan publik, ungkap Danang.

    Danang menambahkan, pemerintah memang harus segera keluar dari kotak birokrasi konvensional, karena saat ini yang dibutuhkan ialah birokrasi proaktif dan inovatif. Tujuannya agar masyarakat dapat dilayani dengan cepat oleh pemerintah. Globalisasi terjadi di seluruh sektor pelayanan publik sehingga harapan serta kebutuhan masyarakat perlu direspon dengan cepat oleh pemerintah, pungkasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menkeu memberikan penghargaan pada kantor pelayanan yang menjadi wakil Kemenkeu dalam Anugerah Citra Pelayanan Prima (CPP) Tahun 2013. Diantaranya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar I, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar. Lalu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Cukai Kudus, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

    S ejak tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 23 Juni sebagai Hari Pelayanan Publik Internasional. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Pelayanan Publik disahkan pada 18 Juli 2009. Untuk itu, sebagai bentuk upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian Keuangan mencanangkan Hari Kualitas Pelayanan Publik di Jakarta, Jumat, (18/7).

  • Reportase

    TeksNovita Asri

    FotoKukuh Perdana

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    26

    D irektorat Jenderal Anggaran (DJA) melakukan evaluasi atas perubahan proses bisnis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Perubahan ini bertujuan agar kualitas perencanaan dan penelaahan RKA-K/L tahun 2015 semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Perubahan Petunjuk Penyusunan Penelaahan RKA-K/L

    hemat saya ini merupakan hal yang sangat strategis dan harus dibuatkan pedomannya secara jelas bagi kelancaran kegiatan K/L, tegasnya.

    Menkeu menambahkan ketiadaan pedoman dalam penyusunan dan penelaahan RKA-K/L berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri. Permasalahan yang muncul, lanjut Menkeu, umumnya terjadi akibat ketidakjelasan dalam tata cara penyusunan dan penelaahan.

    Sosialisasi yang dihadiri oleh 528 orang perwakilan dari seluruh K/L ini sendiri dibagi ke dalam dua sesi. Pada sesi pertama, para panelis menyampaikan beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perubahan petunjuk dan penelaahan RKA-K/L. Panelis juga menyampaikan sejumlah perubahan dalam batang tubuh PMK yang baru kemudian dibandingkan dengan PMK Nomor 94/PMK.02/2013.

    Selain itu, pada sesi yang sama, panelis juga turut menyajikan paparan atas hasil penelitian RKA-K/L yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu. Tak hanya itu, panelis juga menyampaikan materi pedoman review RKA-K/L oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Sementara itu, pada sesi kedua, panelis menyampaikan kesiapan aplikasi RKA-K/L guna menunjang proses penyusunan dan penelaahan RKA-K/L. Pada tahun ini, DJA akan mulai menerapkan penelaahan RKA-K/L online pada sedikitnya 43 K/L yang terpilih.

    Ke depan diharapkan agar seluruh K/L akan sepenuhnya mengimplementasikan penelaahan RKA-K/L secara online di tahun 2015 mendatang. Terakhir, DJA mengisyaratkan untuk mengimplementasikan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Hyperion yang guna menggantikan sistem yang telah ada secara bertahap.

    Direktur Jenderal Anggaran, Askolani memandang bahwa perubahan ini merupakan langkah strategis yang membutuhkan dukungan semua pihak. Diharapkan perencanaan dan penelaahan RKA-K/L dan penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) akan lebih mudah, lebih simpel namun tetap akuntabel, ujar Askolani.

    Untuk membentuk kesamaan persepsi antara petugas perencana (Biro Perencanaan) dan pemeriksa (Inspektorat Jenderal), DJA menyelenggarakan Sosialisasi PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.

    Dalam acara yang diselenggarakan di Aula Dhanapala, Jakarta, Senin (7/7) lalu, Menteri Keuangan, M.Chatib Basri menegaskan pentingnya pedoman pengaturan mengenai penyusunan dan penelaahan RKA-K/L. Menurut

    Menteri Keuangan Chatib Basri Memberikan sambutannya dalam acara Sosialisasi PMK tentang Petunjuk Penyusunan RKA K/L.

    Reportase

  • Teks Dwinanda Ardhi

    Foto Bagus Wijaya

    Bukan Buka Puasa Biasa

    Wawancara

    27MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Wawancara

    M ungkin ini satu-satunya acara buka puasa yang diisi dengan presentasi ekonomi makro, gurau Menteri Keuangan Chatib Basri saat membuka acara buka puasa bersama dengan Forum Wartawan Ekonomi Makro (Forkem), pada Rabu (16/7).

    Dalam acara yang diselenggarakan di Aula Mezanine, Kantor Pusat Kementerian Keuangan di Jakarta itu, para wartawan memang tak ingin buka puasa bersama yang biasa. Mereka ingin Menkeu juga menjawab beragam isu di bidang kebijakan fiskal. Setelah mengumpulkan pertanyaan wartawan, Menkeu naik ke atas podium dan menjawabnya satu persatu

    sambil menunggu adzan Maghrib berkumandang. Media Keuangan menyarikan jawaban Menkeu di bawah ini.

    Bagaimana cara pemerintah mengendalikan utang swastadan utang BUMN?Mungkin saya perlu memberikan sedikit backgorund-nya. Memang sejak akhir tahun lalu, ada konsen terhadap peningkatan rasio utang swasta dan swasta pemerintah (BUMN). Apalagi karena DSR (debt service ratio)yang merupakan jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang dibagi dengan jumlah penerimaan eksporpernah mencapai tingkat 52 persen (berdasarkan data

    Bank Indonesia, DSR pada kuartal pertama 2014 mencapai 46,31 persen, naik dari Oktober-Desember 2013 sebesar 43,38 persen. Angka sudah melampaui ambang batas DSR yang harus diwaspadai berdasarkan kesepakatan internasional, yakni 44 persen).

    Kalau DSR mencapai 100 persen, maka revenue yang datang dari luar negeri (melalui penerimaan ekspor) sepenuhnya dipakai untuk membayar utang. DSR yang tinggi memang kurang diinginkan. Makanya ketika angka terakhir mengalami peningkatan, hal ini menjadi konsen, baik oleh Bank Indonesia (BI) maupun Kemenkeu. Ada dua mekanisme yang diatur oleh pemerintah terkait utang swasta dan BUMN.

    BUMN bisa berutang dengan menerbitkan surat utang atau melalui mekanisme PKLN (Pinjaman Komersil Luar Negeri). Jika melalui mekanisme PKLN, saya ambil contoh ada perusahaan BUMN yang mau berutang, maka kita lihat revenue-nya. Kalau dalam dollar, maka utang nanti akan dibayar dengan penerimaan dari ekspor. Hal ini tergantung BUMN-nya. Ke depan, akan ada satu cara yang kami buat lebih efisien. Ini akan dibahas dalam rapat koordinasi dengan kementerian koordinator perekonomian (Kemenko Perekonomian).

    Bagaimana dengan perusahaan swasta yang tidak bisa menggunakan skema PKLN? Saat ini BI dengan Kemenkeu sedang membahas polanya. Selain itu juga sedang dibuat perbandingan dengan negara lain. Baru sampai tahap itu.

  • MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    28

    Wawancara

    Bagaimana rencana kebijakan pemberian tax holiday?PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang pemberian tax holiday akan berakhir pada bulan Agustus. Untuk perpanjangan PMK, disepakati akan ada rapat koordinasi dengan Kemenko Perekonomian. Memang ada amanat di dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang menyebutkan Kemenkeu diberikan wewenang untuk memberikan insentif pajak, salah satunya tax holiday. Namun, sebelum kebijakannya

    diperpanjang, kita akan buat review dulu sejauh mana efektivitasnya.

    Di samping itu, kami ingin membuat kebijakan yang lebih efektif. Apakah misalnya periode tax holiday diperpanjang untuk sektor tertentu saja atau untuk semua sektor. Kami akan membahas lebih lanjut dengan Kemenko Perekonomian soal perpanjangan periode tax holiday, sektor yang akan mendapatkan, besaran, dan kriterianya seperti apa.

    Yang sudah beres sebetulnya adalah RPP (Rancangan Peraturan Perpajakan) tentang tax allowence. Kami ingin orang lebih memanfaatkan tax allowance dibandingkan tax holiday. Yang lebih diutamakan adalah kebijakan itu. Apalagi selama ini dipikirnya susah untuk mendapatkan tax allowance. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sudah ada 70 perusahaan yang menikmati kebijakan tax allowance.

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    28

    Pengurangan subsidi BBM memang harus dilakukan karena lifting

    minyak kita terus mengalami penurunan." Chatib Basri, Menteri Keuangan

  • Wawancara

    29MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Bagaimana tanggapan Anda terhadap wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan? Mengenai ini, jawaban saya: agar dibahas oleh pemerintahan selanjutnya. Ini implikasinya besar sekali. Undang-undangnya harus diubah, sedangkan mengubah undang-undang tidak bisa dalam tiga bulan. Itu baru dari sisi hukumnya.

    Pertanyaan berikutnya apakah perlu dilakukan atau tidak? Ini harus dibahas

    lebih lanjut karena sistem perpajakan kita berbeda dengan negara lain. Saya ambil contoh waktu bertemu dengan bekas kepala IRS (Internal Revenue Service) Amerika Serikat, minggu lalu di sini. Dari pertemuan itu, saya tahu perbedaan DJP dan IRS. Di Amerika Serikat, IRS tidak ikut dalam pembuatan kebijakan, tetapi hanya mengumpulkan pajak. Mereka menjalin kerja sama dengan penegak hukum untuk menindak penunggak pajak. Ini yang membedakan dengan struktur DJP.

    Selain itu, dalam sistem anggaran kita ada juga aturan defisit tidak boleh lebih dari tiga persen. Cara untuk melakukan itu hanya ada dua, pajak dinaikkan atau anggaran tidak dibelanjakan. Kalau DJP nantinya dipisahkan dari Kemenkeu, bagaimana dengan kebijakan ini? Kalau misalnya kita jadikan contoh model IRS kemudian DJP tidak konsen terhadap target revenue, defisit bisa lebih dari tiga persen. Kalau itu terjadi maka akan menyalahi undang-undang. Jadi persoalan ini harus dilihat dalam kerangka koordinasi makro.

    Bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi di triwulan II?Pertumbuhan ekonomi di triwulan II diestimasikan sekitar 5,3-5,5 persen. Pertimbangannya adalah mungkin dengan adanya pemilu, pertumbuhan ekonomi akan bisa lebih baik. Inflasi di periode ini hanya 1,9 persen. Dengan inflasi yang lebih baik, daya beli masyarakat naik sehingga pertumbuhannya bisa sedikit lebih baik. Kemudian spending (belanja negara) lebih baik dibandingkan tahun lalu. Realisasi penerimaan pajak juga lebih baik.

    Bagaimana pendapat Anda soal kebijakan subsidi BBM?Sekarang ini kan masa transisi dan kebijakan soal BBM subsidi sangat strategis. Kalau dilakukan akan ada implikasinya pada harga dan struktur subsidi. Jadi kebijakan subsidi BBM mesti diambil dalam periode pemerintahan yang sudah settled. Dengan begitu, kita

    harus melihat bagaimana nanti setelah ada presiden baru.

    Tetapi pengurangan subsidi BBM memang harus dilakukan karena lifting minyak kita terus mengalami penurunan. Pada pembicaraan pendahuluan APBNP awalnya pemerintah datang dengan asumsi angka produksi 900 ribu barel/hari. Namun, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR setelahnya angkanya sudah turun menjadi 830-870 ribu barrel/hari. Dengan kondisi seperti ini, susah mengharapkan lifting yang tinggi. Kalau produksi minyak turun dan konsumsi makin lama makin tinggi, maka akibatnya beban subsidi akan makin besar. Estimasinya setelah tahun 2018. Produksi minyak kita hanya akan 500 ribu barel/hari. Bayangkan subsidinya akan begitu besar. Maka mesti dikurangi.

    Terkait dengan kebijakan larangan ekspor minerba mentah, apakah betul pemerintah ditekan untuk mengeluarkan kebijakan relaksasi terhadap bea mineral? Pemberian bea keluar dilakukan supaya perusahaan tambang membuat smelter. Amanat Undang-Undang tentang Minerba yang keluar pada tahun 2009 tidak dijalankan hingga tahun 2014. Kita tidak mau mengulang kesalahan itu.

    Saat ini sebetulnya ada perusahaan tambang yang membangun smelter. Artinya pemerintah berhasil karena perusahaan yang tadinya tidak mau sekarang mulai mau membangun smelter. Kalau pemerintah ditekan, seharusnya tidak ada perusahaan tambang yang mengajukan gugatan arbitrase. Proses arbitrase itu artinya perusahaan perlu membayar pengacara dan belum tentu menang di pengadilan. Namun demikian, isu mengenai kebijakan bea mineral ini sifatnya lintas kementerian. Mulai dari Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perdagangan. Kami berencana mengadakan rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian dimana hasilnya nanti akan dilaporkan kepada presiden.

  • TeksIin Kurniati

    FotoBagus Wijaya, Dok. BKF

    Profil Kantor

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    30

    Gerbang Diplomasi EkonomiPusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF

    Hubungan antar negara bagaikan pisau bermata dua. Disatu sisi membuka peluang, disisi lain membawa risiko.

    I barat memiliki pohon buah yang terletak di antara dua rumah bertetangga, kadang buah atau daun keringnya jatuh di wilayah rumah yang lain. Bila buah yang jatuh, boleh jadi si pemilik rumah sebelah tidak keberatan. Namun sebaliknya, jika daun kering yang jatuh, bisa saja terjadi perselisihan.

    Disinilah pentingnya sebuah negosiasi untuk mencegah terjadinya

    pertentangan dalam interaksi sosial. Di sebuah negara, negosiasi itu lebih dikenal dengan nama diplomasi. Untuk itulah, pada tahun 2011, Kementerian Keuangan membentuk Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (KPPIM) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai salah satu gerbang diplomasi.

    Menurut Kepala Pusat KPPIM, Syurkani Ishak Karim, meskipun baru tiga tahun berdiri, Pusat KPPIM telah menorehkan sejumlah kinerja yang membanggakan. Diantaranya membantu pengelolaan climate finance sehingga Indonesia berhasil menjadi lead country dalam World Bank dan Forum G-20. Pihaknya juga terlibat dalam pendirian Green Climate Fund sehingga Indonesia

    menjadi salah satu board member dan berkontribusi sebesar US$250 ribu sebagai wujud komitmen bersama.

    Di samping itu, berkat keketuaan dalam proses reformasi lembaga keuangan internasional, Indonesia berhasil menjadi leading country dalam reformasi lembaga keuangan internasional. Lalu, dalam forum G-20, Indonesia menjadi ketua bersama Infrastructure Investment Working Group (IIWG), serta ketua bersama Energy and Commodity Markets Working Group. Tak hanya itu, Indonesia juga berperan dalam perumusan kebijakan penurunan bahan bakar fosil serta pembahasan keuangan inklusif.

    Fokus utamaPembentukan Pusat KPPIM ditujukan untuk dua bidang utama yakni perubahan iklim dan kerja sama multilateral. Bidang perubahan iklim bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, analisis, evaluasi, pengkajian, koordinasi, kerja sama, pemantauan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim. Bidang ini dibagi ke dalam land base (kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, pengelolaan lingkungan) dan climate finance policy (industri, energi, transportasi dan lainnya).

    Diakui Syurkani, pembentukan bidang perubahan iklim bermula dari Persetujuan Protokol Kyoto dimana negara-negara perindustrian berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencegah pemanasan global. Di tahun 2014 ini, Pusat KPPIM tengah melakukan optimalisasi peran daerah dalam mengurangi efek gas rumah kaca.

    Kementerian Keuangan bekerja sama dengan OECD menyelenggarakan OECD Southeast Asia Regional Forum: Regional Competitiveness for Sustained Growth di Nusa Dua, Bali (26-27/3). Forum ini bertujuan untuk mendukung proses integrasi dan reformasi ekonomi regional terutama negara-negara ASEAN atau dikenal sebagai Southeast Asia Regional Programme.

  • Profil Kantor

    31MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Upayanya dengan menggalakkan Rencana Aksi Daerah dimana setiap wilayah diminta membuat program kerja yang lebih ramah lingkungan dan sejalan dengan kebijakan perubahan iklim. Kita juga membantu unit-unit lain melaksanakan alih fungsi lahan, misalnya lahan gambut, daerah pesisir serta penggunaan sumber daya alam yang lain. Peran Pusat KPPIM disini ialah melakukan optimalisasi dan mencari alternatif solusi mengenai isu pendanaan, ujar Syurkani.

    Disisi lain, Pusat KPPIM juga membuat satu model green economy Indonesia termasuk mekanisme green budget. Model ini merupakan kebijakan jangka panjang terkait efisiensi dan alokasi penggunaan sumber daya termasuk APBN maupun non-APBN yang berkelanjutan.

    Sementara itu, bidang kerja sama multilateral bertugas merumuskan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan. Misalnya dalam forum G20, forum multilateral lainnya serta penyertaan modal pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

    Terkait Forum G20, menurut Syurkani, kini pihaknya tengah fokus membawa kepentingan Indonesia terkait ketersediaan investasi infrastruktur jangka panjang. Indonesia berinisiatif membawa isu ini ke G-20 untuk bertahan dalam kondisi ekonomi global jangka menengah-panjang. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas ekonomi kalau infrastruktur kita kurang, jelas pria yang pernah menjabat sebagai kepala bidang G-20.

    Tahun ini, lanjutnya, Indonesia menjadi ketua bersama Jerman dan Meksiko dalam IIWG. Dalam berbagai pertemuan, Indonesia membawa isu mengenai peningkatan iklim investasi dan mengintermediasi pendanaan global ke sejumlah negara emerging market untuk infrastruktur.

    Pihaknya juga tengah mengembangkan leading practices atau semacam success story dalam penyiapan proyek-proyek infrastruktur. Misalnya dalam menentukan periodesasi, skema, struktur proyek private area ataupun area publik.

    Selanjutnya, dalam kerja sama multilateral lainnya, Pusat KPPIM tengah fokus meningkatkan kerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Bank. Terkait kerja sama dengan OECD, tahun ini, OECD berencana akan membuka kantor perwakilan . Tujuannya untuk mendorong kerja sama berbagai penelitian serta kajian terkait kebijakan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

    Terkait kerja sama dengan World Bank, mereka kini tengah melakukan transformasi struktur governance dan pendanaan. Tahun ini, kata

    Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka,

    interaksi dengan negara lain terutama

    dalam ekonomi sangat besar, tidak lagi bisa

    mengatakan bahwa kita tidak butuh negara lain."

    Syukrani Ishak Karim, Kepala Pusat KPPIM, BKF

    Syurkani, pihaknya tengah melakukan pembicaraan mengenai skema rotasi posisi Direktur Eksekutif untuk Asia Tenggara.

    Kebetulan Executive Director Asia Tenggara dibagi sepuluh negara, termasuk tiga negara besar yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia. Kita sedang menegosiasikan untuk periode tahun 2016-2022, (mendapatkan) posisi Executive Director atau Senior Advisor, ungkap lulusan Doctor of Philosophy dari University of Technology, Melbourne Australia.

    Disamping itu, dibicarakan pula isu mengenai country partnership strategy yang dalam jangka waktu 3-4 tahun ke depan dapat memberikan petunjuk. Artinya, Indonesia sebagai anggota lembaga keuangan internasional punya strategi kemitraan untuk sharing bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pendanaan hingga kerja sama proyek.

    TantanganSyurkani berpandangan, pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat menjadi prioritas nasional. Bagi Syurkani, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menggerakkan aktivitas ekonomi sehingga banyak investor mau menanamkan modal dan pada akhirnya mampu menciptakan lapangan kerja. Jika lapangan kerja terbuka, maka masyarakat akan punya penghasilan sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

    Disisi lain, terdapat kebutuhan akan stabilisasi pasar keuangan, sistem moneter dan kepastian kebijakan. Akhirnya, membangun kapasitas ekonomi untuk negara seperti Indonesia menjadi lebih penting. Kita kenal middle income country dan kita ingin menghindari middle income trap. Dengan membangun kapasitas tujuannya mendapatkan produktivitas lebih tinggi, mendapatkan aktivitas ekonomi lebih bagus, dengan didukung teknologi, komunikasi, dan informasi, tandasnya.

  • MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    32

    Profil

    Ir. Agus Hermawan, M.A.Tempat, Tanggal Lahir: Garut, 17 Agustus 1964 | Pendidikan: Master of Arts in Economics, International University of Japan

    (1998), S1 Kehutanan, Teknologi Hasil Hutan, Institut Pertanian Bogor (1989) | Jabatan: Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai, BPPK (2012-sekarang), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat, BPPK (2007), Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

    Kanwil VI DJBC Banten, DJBC (2007), Kepala KPBC Tipe B Amamapare, Papua (2005)

    TeksPradany Hayyu

    FotoArfindo Briyan

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    32

  • 33MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    Profil

    Menuju Standar InternasionalAgus Hermawan, Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai BPPK

    S osoknya yang ramah menyambut Media Keuangan di kantornya yang berada di kompleks Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta. Ada yang unik dari kisahnya sebelum bergabung menjadi pegawai Departemen Keuangan kala itu. Semasa duduk di bangku SMA, Agus bercita-cita untuk melanjutkan sekolah di STAN atau universitas lain dengan jurusan ekonomi. Namun jalan hidup berkata lain, ia diterima menjadi calon mahasiswa di Institut Pertanian Bogor. Setelah lulus menjadi Sarjana Kehutanan pada tahun 1989, Agus sempat bekerja selama satu tahun di perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Saat Agus berada di Jakarta, ia melihat pengumuman penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di surat kabar. Meskipun tidak tertera nama departemen yang menyelenggarakan seleksi tersebut, namun ia memberanikan diri untuk mendaftar. Tak lama berselang, Agus akhirnya tercatat sebagai Calon PNS (CPNS) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan pada tahun 1991. Tak sedikit rekan-rekan dan keluarganya yang menganggap Agus membayar sejumlah uang untuk bisa lolos sebagai CPNS Departemen Keuangan. Namun semuanya ia tepis dan tak hiraukan. Ia percaya, proses lolos menjadi CPNS yang bersih tanpa pungutan merupakan awal mula untuk karier yang baik di kemudian hari.

    Dari Bitung hingga Negeri SakuraKantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B

    Kualitas sumber daya manusia yang baik adalah ujung tombak suatu organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agus Hermawan menceritakan kisahnya yang berjuang bersama seluruh staf Pusdiklat Bea dan

    Cukai (Pusdiklat BC) dalam mengoptimalkan pelayanan prima.

    Bitung Sulawesi Utara adalah kantor pertamanya bekerja sebagai abdi negara. Ada cerita menarik tentang penempatan pertamanya ini. Keluarganya sangat gembira mendengar ia ditempatkan di Bitung, yang dikiranya berada di Tangerang. Ternyata Bitung yang dimaksud adalah sebuah daerah pelabuhan laut di Sulawesi Utara. Di kantor yang berada di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) inilah seorang Sarjana Kehutanan memulai awal kariernya sebagai seorang birokrat.

    Dua tahun mengabdi di Bitung, Agus pindah tugas ke Direktorat Verifikasi DJBC. Tak lama ia berkesempatan mengenyam pendidikan S2 di International University of Japan, Master of Arts in Economics selama dua tahun. Kembali dari Jepang, Agus melanjutkan

    (KPBC) Tipe A Khusus Tanjung Priok III. Hanya berlangsung selama setahun lebih, ia ditempatkan di Kantor Pusat DJBC sebagai Kepala Subbagian Umum Kepegawaian. Sebagai seorang PNS, Agus siap untuk ditempatkan di unit manapun di seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, ia harus meninggalkan Ibukota untuk menduduki jabatan Kepala Kantor KPBC Tipe B Amamapare, Papua. Namun sepertinya Agus memang berjodoh dengan Pusdiklat BC. Dua tahun bertugas di Amamapare, ia dipindahkan ke Kanwil VI DJBC Banten dan kembali ke Pusdiklat BC di Jakarta sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat. Hingga akhirnya Agus mendapatkan promosi sebagai Kepala Pusdiklat BC hingga saat ini.

    Pusdiklat Bea dan Cukai memiliki arti sendiri bagi ayah dari dua anak ini. Bisa

    Agus percaya, proses lolos menjadi CPNS yang bersih tanpa pungutan merupakan awal mula

    untuk karier yang baik di kemudian hari.

    tugas di Pusdiklat BC. Pada tahun 1998, ia pun mendapat promosi sebagai Kepala Subbidang Tenaga Pengajar, kemudian mutasi sebagai Kepala Subbidang Evaluasi Pusdiklat BC. Setahun kemudian Agus diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai di Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

    dibilang saya orang yang (perjalanan kariernya) paling komplit di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Dari pelaksana, promosi (sebagai pejabat) Eselon IV, (pejabat) Eselon III, sampai Kepala Pusat saya alami di BPPK ini, jelasnya. Hal ini membuat Agus sangat memahami seluk beluk tugas,

  • Profil

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    34

    "Saya bangga dengan staf saya yang telah

    gigih memperjuangkan ISO 9001:2008 ini dan

    ternyata bisa."

    pokok, dan fungsi tiap-tiap unit di Pusdiklat Bea dan Cukai.

    Keselarasan Pusdiklat BC dengan DJBCPusdiklat Bea dan Cukai (BC) sebagai penyedia layanan diklat tentunya harus terus bekerja berdampingan dengan user atau pengguna layanan, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Itulah alasan mengapa lokasi kantor Pusdiklat BC ini berdekatan dengan Kantor Pusat DJBC. Agus menjelaskan bahwa kondisi Pusdiklat BC saat ini sudah mengalami banyak kemajuan. Dahulu pihak Pusdiklat yang menawarkan kepada user untuk mengikuti program diklat. Saat ini justru pihak user yang meminta berbagai jenis diklat kepada penyedia layanan. Tak kurang ada 34 jenis diklat Kepabeanan dan Cukai yang ditawarkan oleh Pusdiklat BC ini.

    Bersama dengan DJBC, Pusdiklat BC terus mengembangkan kurikulum diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setiap tahun juga diadakan revisi kurikulum sesuai harapan dan kebutuhan DJBC. Hampir semua pegawai DJBC pernah mengikuti diklat di kantor yang berlokasi di Rawamangun ini. Pelaksana DJBC sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pelaksana administrasi dan pelaksana pemeriksa. Syarat menjadi pelaksana pemeriksa adalah telah mengikuti Diklat Teknis Substansif Dasar (DTSD) dan Diklat Teknis Umum (DTU) Kesamaptaan. Hampir semua jabatan di DJBC disediakan diklatnya. Misalnya diklat juru sita, pemeriksa barang, intelijen, auditor, dog handler, patroli, dan lain-lain, jelas Agus. Di samping itu, disediakan pula berbagai jenis diklat untuk memperkaya kompetensi (enrichment), misalnya untuk Kepala Seksi Pabean dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen membutuhkan tambahan diklat nilai pabean. Seringkali diadakan pula diklat yang terkait dengan hot issue, misalnya yang berkenaan dengan Free Trade Agreement (FTA) diadakan workshop Rules of Origin.

    Pelayanan diklat tidak terbatas pada masalah akademik, namun juga terkait

    Tak banyak pimpinan yang mengenal stafnya secara dekat dari level pelaksana hingga cleaning service. Namun tidak demikian dengan pria kelahiran Garut ini. Agus merasa bangga memiliki staf yang bekerja dengan semangat tinggi. Telah terbukti dengan gigihnya mereka dalam memperjuangkan ISO 9001:2008 di bidang pelayanan. Saat ditanya mengenai suka dan duka sebagai Kepala Pusdiklat BC, ia mengaku tidak menemukan duka karena memiliki staf yang hebat dalam bekerja. Saya bangga dengan staf saya yang telah gigih memperjuangkan ISO 9001:2008 ini dan ternyata bisa, tuturnya. Sepanjang pembicaraan bersama Media Keuangan, Agus memang berulang kali menyiratkan rasa bangga terhadap stafnya yang mampu diajak berlari dalam mencapai cita-cita organisasi.

    BPPK sendiri memiliki beberapa pusdiklat, antara lain Pusdiklat Pengembangan SDM, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, serta Pusdiklat Keuangan Umum. Menurut Agus, ada hal unik yang membedakan Pusdiklat BC dengan pusdiklat lainnya. DJBC sebagai user menuntut Pusdiklat BC terkait masalah kedisiplinan. Peserta yang telah menyelesaikan diklat diharapkan mampu memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jujur saja ini berat bagi kami. Penegakan kedisiplinan yang tinggi harus dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, ungkapnya. Tantangan inilah yang membuat Agus dan stafnya bekerja keras memberikan yang terbaik bagi peserta. Kedisiplinan ini tentu membawa dampak yang sangat positif saat bekerja.

    Pelayanan yang disuguhkan Pusdiklat BC tak hanya sebatas fasilitas laundry, toiletries (peralatan mandi bagi penghuni asrama), dan menu makanan yang bervariasi. Kini peserta dapat berkomunikasi menggunakan media sosial bernama COMET (communication media on education and training) yang

    pelayanan konsumsi dan asrama bagi para peserta diklat yang tinggal di asrama. Pusdiklat BC menyediakan dua asrama dengan kapasitas masing-masing 30 kamar yang tiap kamarnya bisa menampung tiga peserta serta sebuah barak yang dapat menampung 120 peserta. Terobosan pun dilakukan oleh Agus dengan menyediakan peralatan mandi bagi peserta, seperti handuk, sabun mandi, shampoo, sikat dan pasta gigi. Keinginan memberikan pelayanan prima bagi para peserta tak hanya itu saja. Peserta pun disediakan fasilitas laundry pakaian. Layanan ini jelas memudahkan peserta yang mengikuti diklat dalam waktu lama, misalnya lebih dari seminggu. Ditambah lagi, Agus sangat concern terhadap menu dan kualitas konsumsi para peserta. Menu disusun bervariasi supaya peserta tidak bosan. Saran dan kritik dari peserta

    selalu menjadi pemacu Agus dan stafnya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.

    Untuk urusan pelayanan prima, Agus yang menjabat sebagai Kapusdiklat BC sejak Agustus 2012 ini tak main-main. Ia bersama stafnya berjuang untuk mendapatkan ISO 9001:2008 demi menjamin standar pelayanan mereka kepada user. Usaha itu tak sia-sia, pada tahun 2013 standar pelayanan tersebut telah mereka raih. Agus menambahkan, ISO 9001:2008 ini bukan semata hanya sekedar mendapatkan sertifikat semata. Namun agar setiap pegawai yang ada di Pusdiklat BC ini, mulai dari pelaksana, kepala subbidang, kepala bidang, hingga kepala pusat, memahami standar pelayanan.

  • Profil

    35MEDIAKEUANGAN

    Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

    berbasis jaringan intranet Kementerian Keuangan. Aplikasi ini merupakan media informasi dan komunikasi di lingkungan internal BPPK. Dengan mengusung konsep media sosial, COMET memfasilitasi peserta diklat dan pengajar untuk berdiskusi, chatting, mengakses berita terbaru terkait informasi diklat, dan sebagainya. Anak-anak (peserta diklat) biasanya menanyakan nilai kepada kami atau mengajukan keluhan. Gaya bahasanya khas anak muda. Jadi kesannya santai, jelas Agus mengenai Facebook-nya Kementerian Keuangan ini. Segala bentuk kenyamanan ini tentu demi meningkatkan mutu pelayanan kepada para peserta.

    Tak gentar menuju dunia internasional Pusdiklat BC selalu berinovasi dan berupaya memenuhi keinginan Kantor Pusat DJBC dalam peranan pengembangan SDM. Visi DJBC yang selalu menjadi patokan Agus dalam meningkatkan pelayanan unit kerjanya adalah Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional. Standar internasional inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pusdiklat BC. Pusdiklat BC sempat menyelenggarakan workshop Post Clearance Auditor (PCA) dan Customs Valuation (Nilai Pabean) dengan peserta se-ASEAN, kecuali Filipina yang saat itu berhalangan hadir karena badai Haiyan. Agus patut berbangga hati karena peserta dari berbagai negara tersebut berkesempatan menimba ilmu dari pengajar di BPPK. Di samping itu, Pusdiklat BC juga pernah menjadi tuan rumah Regional Capacity Building oleh World Customs Organization (WCO). Acara yang membahas tentang Rules of Origin ini diikuti oleh para pegawai DJBC dengan pengajar dari WCO.

    Harapan Agus untuk go international pun dibarengi dengan upaya keras. Kelak ia ingin Pusdiklat BC menjadi regional training center seperti halnya Akademi Kastam Diraja Malaysia (Akmal) yang menjalankan beberapa program ASEAN. Demi mewujudkan hal tersebut, Agus menghubungi Sekretariat ASEAN

    untuk menjalin kerja sama dengan harapan beberapa program ASEAN bisa dilakukan di Pusdiklat BC. Sekretariat ASEAN pun menyambut baik tawaran ini. Sebagai orang tertinggi di Pusdiklat BC, Agus juga terus mendorong para stafnya untuk tidak minder dalam bekerja sama dengan pihak asing. Tidak usah khawatir dengan masalah bahasa, kalimat inilah yang sering ia utarakan untuk menyemangati para stafnya dalam bekerja.

    Pusdiklat BC saat ini memang berupaya keras dalam memenuhi harapan Kantor Pusat DJBC untuk mencapai standar internasional. Berbagai kerja sama dengan pihak luar pun terus dilakukan demi peningkatan kualitas SDM yang mumpuni. Pusdiklat BC juga bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam pelatihan pengawasan dan penanganan barang untuk senjata pemusnah massal, diantaranya pada bulan Juni pelatihan CT-30 Contraband Detection Kit; bulan Juli pelatihan Ahura First Defender Trace and Detector Analyzer Personal Gas Monitor dan terakhir pada bulan Agustus akan diadakan pelatihan Weapons of Mass Destruction Commodity Identification. Selain untuk meningkatkan kompetensi pegawai DJBC, kerja sama ini juga bertujuan untuk mempromosikan Pusdiklat BC kepada pihak asing.

    HarapanSelain memenuhi standar internasional yang menjadi visi DJBC, Agus menaruh harapan bahwa kelak Pusdiklat BC ini bisa melahirkan para pengajar hebat yang ahli di bidangnya. Para pengajar ini diharapkan mampu ikut membesarkan nama Pusdiklat BC melalui publikasi di media cetak dan elektronik baik di dalam maupun luar negeri. Untuk mencapai hal tersebut, Pusdiklat BC rutin mengirimkan pegawai atau widyaiswara pusdiklat untuk mengikuti seminar PICARD (Partnerships in Customs Academic Research and Development). Ajang ini juga menjadi peluang untuk mengirimkan tulisan ke jurnal-jurnal internasional melalui program call for paper. Berbagai upaya dan peluang tak henti-hentinya terus dilakukan. Semata-mata demi menggali potensi dan meningkatkan kualitas SDM DJBC agar setara di level internasional.

    Agus memang sangat bersemangat saat membicarakan tentang inovasi dan harapan pada unit Eselon II yang dipimpinnya ini. Namun siapa sangka, di balik itu Agus adalah sosok yang sangat sederhana. Pria yang berdomisili di Tangerang ini yakin bahwa hidup ada yang mengatur dan menjalankan. Kita harus tetap usaha, hasil bukanlah urusan kita. Intinya usaha dan doa, pungkasnya.

  • Teks Iin Kurniati

    FotoKukuh Perdana

    MEDIAKEUANGANVol. IX | No. 83 / Juli 2014

    36

    Info Kebijakan

    Indikator Nilai Tukar Rupiah Indeks Harga Saham Gabungan

    Inflasi Harga Minyak Mentah Indonesia

    Arus Modal Masuk Yield SUN Pertumbuhan PDB Investasi Langsung Perdagangan Internasional

    Neraca Pembayaran

    Kinerja Nilai tukar Rupiah pada 11 Juli 2014 berada pada Rp11.588/US$ mengalami apresiasi 5,03% (ytd).

    Periode 2 Januari hingga 11 Juli 2014 Rupiah mengalami level terkuat Rp11.293/US$ dan level terlemah Rp12.240/US$.

    IHSG pada 11 juli 2014 sebesar 5.032,6 menguat 17,74% (ytd).

    Periode 2 Januari hingga 11 juli 2014 IHSG mencapai level tertinggi sebesar 5.098,01 dan level terendah sebesar 4.175,81.

    Inflasi per Juni 2014 mencapai 0,43% (mtm), 1,99% (ytd), atau 6,70% (yoy)