Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulubappeda.bengkuluprov.go.id/wp-content/uploads/2018/Buletin Triwulan... · Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Dalam Rangka Penyelarasan

Triwulan

1BuletinMedia Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2017

Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Daya Saing Daerah Guna Kesejahteraan Masyarakat

Upaya Mewujudkan Satu Data Penduduk Fakir Miskin Di Provinsi Bengkulu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2017 Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan

Feminisasi Kemiskinan

Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional Dan Daerah Tahun 2018

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Salam Pembuka

Pelindung : Gubernur Bengkulu

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Bappeda

Redaktur : Wilysa Mardani, MMMuhammad Iqbal, ST

M.Nashrullah SE, MT, MScIndra Gunawan, SE

Penyunting Vera Isabella, SE., M.Si

Andre Mukti, S.Sn Melda AgrippinaOki Sumbogo, STSari Novrina, SERahmi Wati, M.Si

DanellaNurmuyasaroh, SE, MM

Desain grafis Oki Sumbogo, ST

Dedi IrawanFachrurozi Repado, ST

Ririn Amir, S.Kom

SekretariatImawati, S. SosSumarni, S.Kom

Sri PanitawatiGita Permatasari, SE

Vevi Afriana, ST Indra Dewi Bintang, SE

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Buletin Bappeda Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2017 ini akhirnya rampung. Buletin ini dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai sarana informasi perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu maupun rencana ke depan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini

Selamat Membaca

Plt. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu

TAUPIQ ADUN, SE, M.SiPembina, NIP. 19701006 200212 1 002

Daftar Isi.......................................................................... Hal 1

....................................... Hal 20

...................................... Hal 60

Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional Dan Daerah Tahun 2018

Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Daya Saing Daerah Guna Kesejahteraan Masyarakat

RAKORNAS KELITBANGAN TAHUN 2017

Meningkatkan Sinergisitas Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Kota Pendidikan, Pariwisata Dan Religius

Mewujudkan Kabupaten Kepahiang Yang Maju, Mandiri Dan Sejahterah

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seluma Yang Unggul Dan Sejahtera

Melalui Musrenbang RKPD Kita Susun Perencanaan Pembangunan Yang Selaras Dan Skala Prioritas Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Emas (Elok, Maju, Aman Dan Sejahtera)

Melalui Musrenbang RKPD Kita Tingkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 Demi Terwujudnya Pemerintahan Yang Adil Untuk Kesejahteraan Rakyat

Terwujunya Masyarakat Yang Religius, Mandiri Dan Demogratis Tahun 2021

Fokus Group Discussion (FGD) Awal Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS)

Memacu Investasi Dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas

Upaya Mewujudkan Satu Data Penduduk Fakir Miskin Di Provinsi Bengkulu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2017 Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertum-buhan Dan Pemerataan

Feminisasi Kemiskinan

...................................... Hal 34

.............................................................................. Hal 14

..................................... Hal 24

....................... Hal 27

Media Informasi Pembangunan Daerah

.................. Hal 5

...................................... Hal 41

................................................................... Hal 52

................................................................... Hal 56

.............................................................. Hal 63

........................................................... Hal 10

.............................................................. Hal 65

1

Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Dalam

Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan

Nasional dan Daerah Tahun 2018

Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan

Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2018

Batam - Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat

Koordinasi Teknis (Rakortek) Pusat dan Daerah Regional 1 pada 21-23 Februari 2017 di

Batam, Kepulauan Riau. Rakortek tersebut berperan sebagai forum antara pusat dan daerah

untuk melakukan pembahasan terkait prioritas nasional dalam rangka mendukung sasaran

pembangunan sekaligus sebagai masukan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hadir dari unsur pemerintah pusat,

yakni Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam

Negeri, dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Pemerintah Daerah diwakili para Sekretaris

Daerah, para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, dan

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rakortek ini akan diselenggarakan dalam dua regional, yaitu regional 1 wilayah barat yang

terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, NTT dan NTB yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 23

Februari 2017. Sementara untuk regional 2 wilayah timur yang terdiri dari Kalimantan,

2

Sulawesi, Maluku dan Papua akan diselenggarakan pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret

2017 di Makassar.

Rakortek Pusat dan Daerah Regional 1 tersebut melibatkan tujuh belas provinsi, yakni Aceh,

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi , Bengkulu, Sumatera Selatan,

Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI

Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Dengan berlangsungnya Rakortek ini, pemerintah pusat

dapat membahas penjabaran sasaran nasional dengan pemerintah daerah, melakukan

konfirmasi terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan proyek prioritas nasional, memperoleh

informasi terkait dukungan pemerintah daerah melalui APBD dalam mendukung pencapaian

sasaran prioritas nasional, serta mendapat masukan terkait usulan kegiatan dan pendanaan

melalui APBN untuk mendukung prioritas nasional, baik kewenangan pusat maupun daerah.

Sementara itu, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi lebih awal mengenai

rancangan rencana pembangunan yang akan menjadi bagian dalam rancangan awal RKP

2018 sehingga dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Provinsi dan penyusunan RKPD 2018. Bagi pemerintah daerah, pelaksanaan

Rakortek juga berfungsi sebagai forum konfirmasi dalam mempersiapkan dukungan daerah

lebih awal terkait pencapaian sasaran nasional, khususnya sasaran yang merupakan agregasi

dari seluruh sasaran daerah, serta konfirmasi terkait kesiapan lokasi pelaksanaan kegiatan

proyek prioritas nasional.

Dalam Rakortek ini, turut dipaparkan hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas terkait

sejumlah indikator ekonomi makro dan target pembangunan pada 2018. Beberapa poin yang

turut dibahas, antara lain target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen, target tingkat

kemiskinan sebesar 9-10 persen, target tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3-5,5 persen,

dan target rasio gini sebesar 0,38. Fokus penanggulangan kemiskinan terletak pada penduduk

berpendapatan 40 persen terbawah. Tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya

terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah industri pengolahan,

pariwisata, dan pertanian. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan

mengimplementasikan dua upaya utama sebagai langkah konkret untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi.

3

Nantinya akan ada tiga jenis kortek yang akan dilakukan, yaitu koordinasi teknis

perencanaan, koordinasi teknis pelaksanaan, dan koordinasi pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah.

Saat ini, Rakortek yang sudah diselenggarakan di Batam dan Makasar masih dalam tahap

koordinasi teknis perencanaan dalam rangka memberikan masukan untuk RKP 2018. Ke

depannya Rakortek akan dikembangkan untuk 5 tahunan dengan tujuan memberikan

masukan kepada RPJMN 2020-2026. Ditjen Bangda Kemendagri akan melakukan

inventarisasi dan fasilitasi program-program dukungan kegiatan dari daerah yang didanai

oleh APBD. Kedua, Ditjen bangda akan melihat prioritas daerah dan memastikan kesesuaian

kegiatan dengan urusan pemerintahan yang mendukung prioritas nasional. Ketiga, akan

menginventarisasi prioritas-prioritas lainnya yang diusulkan oleh daerah dan menjadi longlist

yang akan diverifikasi dan akan dibawa di dalam pembahasan Musrenbang.

Pembahasan desk pada Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan

Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2018

Perlu disadari bahwa dalam penyelenggaraan rapat koordinasi teknis kali ini masih

ditemukan kendala baik secara teknis maupun substantif antara lain:

a. Keterbatasan waktu pembahasan tiap desk sehingga masih banyak proyek, baik dari Pusat

maupun usulan Daerah yang belum dibahas dan diverifikasi;

4

b. Adanya gangguan jaringan dan aplikasi sehingga pembahasan di desk tidak berlangsung

secara optimal;

c. Adanya beberapa usulan yang belum diverifikasi karena belum diusulkan melalui sistem

yang tersedia (pengusulan secara manual (offline);

d. Belum optimalnya pembahasan di desk untuk membahas beberapa urusan karena tidak

dihadiri oleh pejabat yang membidangi.

e. Rakortek hanya dihadiri oleh beberapa OPD Provinsi Bengkulu, antara lain: Dinas PU

dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan

Perikanan, sehingga sebagian besar pembahasan diwakili oleh Bappeda Provinsi

Bengkulu;

f. OPD Provinsi tidak meng-input data dukung sesuai menu yang ada dalam aplikasi e-

planning

g. Usulan kabupaten/kota belum diverifikasi oleh bappeda kabupaten/kota, sehingga

bappeda provinsi tidak dapat memverifikasinya;

h. Banyak usulan proyek daerah tidak ter-input dalam aplikasi e-planning

i. Readiness criteria yang tidak dipenuhi oleh OPD provinsi dan kabupaten/kota

Hal ini tentunya akan menjadi masukan perbaikan pada pelaksanaan Rakortek mendatang.

Tindak lanjut setelah Rakortek, Ditjen Bangda Kemendagri akan terus mengawal hasil

kesepakatan Rakortek di dalam forum Musrenbangnas, dan mengawal konsistensinya ketika

dituangkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Bappenas kemudian

menindaklanjutkan dan memastikan hasil kortek ini masuk dalam pembahasan

Musrenbangnas RKP 2018, dan mengawal kementerian/lembaga dalam memasukkan hasil

kortek di dalam penyusunan renja masing-masing Kementerian/Lembaga. Sedangkan untuk

daerah, dapat menindaklanjutkan hasil Rakortek pusat ke tingkat provinsi dengan

mengkomunikasikannya dengan kab/kota bagaimana usulan-usulan itu siap dilaksanakan di

kabupaten/kota, dan memastikan perangkat daerah provinsi menyusun renja 2018 sesuai

dengan pembahasan kortek, dan menjabarkan target capaian hasil kortek ke dalam target-

target kab/kota.

(Melda Agrippina, Perencana Muda)

5

PEMANTAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH GUNA

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sambutan Bupati Kabupaten Lebong Sekaligus Membuka Acara Musrenbang Kabupaten Lebong

Tubei – Dalam rangka Mendapat masukan terhadap rancangan awal RKPD Tahun Anggaran

2018, Mengsinkronisasikan hasil-hasil Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan

dan Forum SKPD untuk menjadi Prioritas Program/Kegiatan baik di Tingkat Kabupaten,

Provinsi maupun Kementerian/Lembaga dan mendurasikan Perencanaan dan Penganggaran

di Tingkat Kabupaten. Bupati Lebong Bapak H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si, membuka

Musrenbang RKPD Kabupaten Lebong di Aula Bappeda Kabupaten Lebong Rabu, 15

Maret 2017 dengan tema “PEMANTAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN

PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH GUNA KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT”, Musrenbang RKPD ini dihadiri Bappeda Provinsi Bengkulu, Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura

6

dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bengkulu serta Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah Kab. Lebong, Wakil Bupati, dan Ketua Komisi DPRD Kab. Lebong,

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sekda, Para Asisten, para Staf Ahli dan Kepala Bagian

di Lingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lebong, Kepala Dinas

Badan/Dinas/Kantor/ Camat/Lurah se-Kab. Lebong, Organisasi Wanita, Perwakilan Kades,

BPD dan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Asosiasi/Kadin, LSM, BUMD.

Paparan Kepala Bappeda Kabupaten Lebong

Kabupaten Lebong dengan luas wilayah seluas 2.532,15 Km merupakan Kabupaten yang

tidak memeliki Akses Jalan Nasional dengan kondisi wilayah dikelilingi oleh hutan lindung

dan TNKS sehingga areal pertanian dan perkebunan masyarakat sangat terbatas yaitu hanya

25% Areal Peruntukan Lain (APL), disisi lain pertumbuhan penduduk semakin meningkat

sehingga Kabupaten Lebong merupakan penyumbang terendah PDRB Provinsi Bengkulu

yaitu hanya 4,7%.

Dengan Pendanaan Tahun 2017 sebesar Rp. 676.425.920.222,62,- serta Belanja Langsung

Rp. 330.490.053.088 dan Belanja Tidak Langsung Rp. 368.654.309.172,- Kabupaten Lebong

memprioritaskan pembangunan pada: Pengembangan Destinasi Wisata, Ketahanan Pangan,

Peningkatan Kualitas Hidup, Pengentasan Kemiskinan, Pengembangan Infrastruktur

Strategis, Transformasi Birokrasi dengan Arah Kebijakan Pembangunan pada 3 (Tiga) Sektor

7

Unggulan yakni : Bidang Pariwisata, Bidang Pertanian dan Bidang Pelayanan Dasar

(Pendidikan dan Kesehatan)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lebong antara lain pada Bidang

Pendidikan yaitu; Masih adanya sarana dan prasarana pendidikan yang belum mampu

menunjang proses belajar mengajar, Masih belum meratanya tenaga didik di sekolah-sekolah,

Adanya gap antara kuantitas dan kualitas guru di daerah perkotaan dan pedesaan. Pada

Bidang Kesehatan antara lain; Infrastruktur puskesmas dan pustu serta RSUD masih belum

optimal penggunaaannya dan pemeliharaannya. Termasuk juga peralatan medis dan

penunjang lainnya dan Ketersediaan tenaga medis baik dokter umum khususnya spesialis

masih jauh dari cukup. Sedangkan pada Bidang Pertanian antara lain; Perbaikan dan

pembangunan irigasi serta ketersediaan saprodi pertanian itu sendiri masih sangat kurang,

Tenaga penyuluh lapangan yang masih sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya,

Peran kelompok pemakai dan pemanfaatan air dan kelompok-kelompok tani yang belum

maksimal.

Paparan Kepala Bappeda diwakili oleh Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Bengkulu

Pada Tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Lebong akan melaksanakan pembangunan

pada sektor :

a. Sektor Pelayanan Dasar

- Pembangunan Infrasturktur Jalan dan Jembatan

1. Pembukaan jalan baru sepanjang 27,3 km

8

2. Kabupaten lebong memiliki 139 km jalan provinsi, yang tentunya peran dan tanggung

jawab pihak Pemerintah Provinsi sangat diharapkan.

3. Tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Lebong mengalokasikan anggaran mencapai

Rp.64,5 milyar.

4. Pembangunan Kabupaten Lebong menuju jalan berhotmix hingga 2021 membutuhkan

dana sebesar + Rp.580 milyar.

5. Untuk menghubungkan akses jalan provinsi di desa Ujung Tanjung menuju jalan

arteri Embong-Turanlalang akan dibangun jembatan beton ketahun 4 dengan pagu

anggaran hamper Rp.14 milyar.

- Sub Sektor Irigasi

1. Telah dilaksanakan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi dihamparan ±12.000

Ha luas areal pertanian dan perikanan.

- Sub Sektor Air Bersih

Pada Tahun 2017 Ini Akan Di Lakukan Pembangunan Intake Baru Di Air Udik Desa Ladang

Palembang Dan Air Tik Sengok Di Desa Danau Liang, serta Pipanisasi dengan anggaran

mencapai Rp.21,5 Milyar.

b. Sektor Pendidikan

Pembangunan gedung sekolah/ruang belajar serta ruang-ruang penunjang lain di 96 SD

Negeri dan 3 Swasta, 24 SMP Negeri dan 1 Swasta dengan anggaran sebesar Rp.13,4

milyar. Tahun 2017 ini telah dialokasikan DAK sebesar Rp. 14,08 milyar dan DAU sebesar

Rp.11,9 milyar

c. Sektor Kesehatan

Di tahun 2017 telah disiapkan angggaran sebesar Rp.58,7 milyar yang diperuntukan

membangun puskesmas sebesar rp. 2,7 milyar untuk puskesmas suka datang dan rumah

dinas paramedisnya, rehab puskesmas Talang Leak Rp.479 juta dan penambahan fasilitas

berupa gedung sentral steril di RSUD Lebong sebesar Rp. 1,3 milyar.

d. Sektor Peningkatan Ekonomi Rakyat

Kabupaten Lebong telah membangun 16 pusat aktivitas perdagangan baru berupa

pembangunan pasar desa di 12 kecamatan yang ada. Kita memiliki 345 IKM dengan

berbagai jenis usaha.Terdapat 46 koperasi aktif, 1.879 UMKM yang harus diperhatikan

mengenai pembinaan dan pengembangnnya. Tahun 2017 ini Kabupaten Lebong mendapat

anggaran pembangunan pasar desa sebesar Rp.932 juta. Direncanakan akan dibangun di

kecamatan Rimbo Pengadang (Kelurahan Rimbo Pengadang).

9

e. Sektor Pariwisata

Agar keberadaan hampir 140.563,45ha (65%) TNKS di Kabupaten Lebong tidak lagi

menjadi momok bagi masyarakat. Untuk menghadapi event yang dibebankan pada Lebong

dalam “Visit Wonder Full Bengkulu 2020”, akan dilakukan pembenahan penunjang

kegiatan tersebut yang telah dimulai pada tahun ini. Dalam rangka pengembangan objek

wisata danau tes, pemerintah Kabupaten Lebong mengusulkan peninjauan kembali surat

keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : 5350/menhut-vii/kuh/2014

tentang penetapan hutan cagar alam Danau Tes seluas 2.724,46 ha (dua ribu tujuh ratus dua

puluh empat dan empat puluh enam perseratus hektar) melalui Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

f. Sektor Pertambangan dan Energi

Saat ini Kabupaten Lebong, selain memiliki sumber pembangkit listriktes (pltates) dengan

kapasitas 4 x 4,4 mega watt juga telah memiliki pusat tenaga uap panas bumi di kecamatan

Lebong Selatan yang dikelola oleh PT. Pertamina Geothermal Energi (PT.PGE) dengan

potensi listrik sebesar2 x 55 mega watt. Pemanfaatan sungai ketahun telah berdiri beberapa

pembangkit listrik tenaga mikro hydro (pltmh) yang tersebar di sepanjang aliran sungai

Ketahun.

g. Sektor Pertanian

Pembangunan disektor pertanian menjadi lebih penting lagi disebabkan jumlah penduduk

kabupaten lebong tahun 2016 sebanyak 113.195 jiwa adalah mayoritas bergerak dibidang

pertanian. Adapun luas baku lahan sawah kabupaten lebong adalah seluas 9.605 ha.

Disektor perikanan juga telah dibangun balai benih ikan yang saat ini mampu menyiapkan

benih ikan bagi masyarakat. Sektor perkebunan dan holtikultura tahun 2016 telah disalurkan

bibit tanaman keras berupa pembagian bibit pala sebanyak 60.500 batang ke-35 desa di 54

kelompok penerima dengan alokasi dana mencapai ± Rp.2,4 milyar tersebar di 12

Kecamatan.

h. Sektor Pemerintahan Umum

Sesuai dengan amanah undang-undang nomor: 6 tahun 2014 pasal 72 Kabupaten Lebong

dapat memenuhi kewajiban terhadap Pemerintah Desa. Ditahun 2017 ini melonjak menjadi

rp.43,6 milyar.

(Sari-JFPP/Bid.I)

10

RAKORNAS KELITBANGAN

TAHUN 2017

Pembukaan Rakornas Kelitbangan tahun 2017

Palangka Raya - Rapat Koordinasi

Nasional (Rakornas) Kelitbangan

merupakan agenda rutin tahunan Badan

Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Dalam Negeri, yang

bertujuan (1) merangkai kerjasama yang

solid bagi semua pihak yang

berkepentingan dengan kelitbangan; (2)

menyatukan persepsi dan langkah,

berkonsolidasi dalam upaya penguatan

kelembagaan litbang pusat dan daerah,

serta pengarusutamaan inovasi daerah;

serta (3) mewujudkan lembaga kelitbangan

sebagai think tank kebijakan pemerintah

pusat dan daerah.

Dalam pasal 219 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 menyatakan bahwa

Litbang sebagai fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah. Litbang diarahkan untuk

melaksanakan tugas dan fungsi utama di

bidang penelitian dan pengembangan guna

membantu kepala daerah dalam perumusan

kebijakan/regulasi, penyelenggaraan

inovasi daerah, dan pembinaan

penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan

pada pasal 386 ayat (1) disebutkan bahwa

dalam rangka peningkatan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah,

pemda dapat melakukan inovasi sebagai

upaya peningkatan daya saing daerah.

11

Sementara itu, dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan peraturan perundang-

undangan, Litbang daerah diharapkan

berperan menyediakan naskah akademis

berbasis ilmiah sebagai bahan baku perda

dan perkada, guna efektifitas dan

meminimalisir kebijakan daerah yang

rentan menimbulkan gejolak dan

bermasalah.

Rakornas tahun sebelumnya, yaitu 2015

diselenggarakan di Kendari, Sulawesi

Tenggara, kemudian tahun 2016 di

Kupang, Nusa Tenggara Timur. Rakornas

Kelitbangan Tahun 2017 diselenggarakan

di Kota Palangka Raya, Kalimantan

Tengah, pada Tanggal 15 s.d 17 Maret

2017 bertempat Swiss–Belhotel Danum,

Jl. Tjilik Riwut KM.5 No.09 Palangka

Raya. Perwakilan Provinsi Bengkulu pada

Rakornas Kelitbangan 2017 adalah Plt.

Kabid Penelitian dan Pengembangan

BAPPEDA Provinsi Bengkulu (Dra. Roza

Nila Drawati) dan Fungsional Peneliti

Muda (Rahmi Wati, S.E., M.Si). Agenda

kegiatan meliputi Acara Pembukaan,

Pemaparan Materi, Sidang Komisi,

Disuksi dan perumusan hasil sidang, serta

rencana tindak lanjut Rakornas

Kelitbangan.

Sambutan Tuan Rumah disampaikan oleh

Walikota Palangka Raya, acara secara

resmi dibuka oleh Kepala Badan Litbang

Kementerian Dalam Negeri RI, Keynote

Speech oleh Kepala Badan Litbang

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI (Dr. Henry Bastaman,

MES), Materi yang disampaikan pada

Rakornas tersebut, yaitu :

1. Program dan Anggaran Kegiatan

Kelitbangan dalam Mendukung

Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah,

disampaikan oleh Kasubdit

Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah

III, Direktorat Jenderal Bina Keuangan

Daerah Kemendagri RI ( Dr. Sumule

Tumbo, S.E., M.M)

2. Arah Kebijakan Perencanaan dan

Pengadaan SDM Aparatur Secara

Nasional (Perencanaan Kebutuhan

SDM Peneliti), disampaikan oleh

Asisten Deputi Perencanaan, Deputi

Perencanaan dan Pengadaan SDM

Aparatur Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Drs. Arizal, M.Si)

3. Arah, Kebijakan, dan Strategi

Peningkatan Profesionalisme Jabatan

Peneliti, disampaikan oleh dari Peneliti

Utama LIPI (Prof. Dr. Ir. Husein

Avicenna Akil, M.Sc)

4. Memulihkan dan Mengelola Hutan

Gambut Berbasis Kearifan Alam dan

Lokal, disampaikan oleh Pengelola

Hutan Gambut “Jumpun Pambelon”,

Koordinator Relawan Serbu Api

Jumpun Pambelon/Ketua Lembaga

Tane Ranu Dayak (Ir. Januminro, M.Si)

12

Sidang Komisi yang membahas sub tema Rakornas Kelitbangan Tahun 2017, dibagi menjadi

: Komisi I Kelembagaan dan SDM, Komisi II Inovasi Daerah dan Kehutanan, dan Komisi III

Program dan Kegiatan Strategis. Hasil rumusan sidang komisi, perlu ditindaklanjuti baik oleh

Badan Litbang Kemendagri maupun perangkat litbang daerah provinsi dan perangkat litbang

daerah kabupaten/kota. Hasil rumusan sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Litbang Kemendagri,

dapat dikategorikan dalam beberapa kondisi yaitu:

a. Untuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan lintas pemangku kepentingan, Badan

Litbang kemendagri melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak-pihak

terkait untuk memberikan solusi terbaik, antara lain:

- Evaluasi implementasi PP No.18/2016 terkait pembentukan kelembagaan litbang

daerah.

- Inpassing Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam PermenPAN-RB

No.26/2016.

- Penetapan PP tentang Inovasi Daerah.

- Sinergi lintas K/L dalam penguatan lembaga litbang daerah dan upaya untuk

menumbuhkembangkan inovasi daerah di seluruh wilayah Indonesia.

b. Untuk hal-hal yang bersifat penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, program dan

inovasi daerah, Badan Litbang Kemendagri tetap berkomitmen untuk mendorong

penguatan kapasitas dimaksud baik melalui kegiatan-kegiatan yang didukung oleh

APBN dan sumber-sumber lainnya, maupun yang dilakukan oleh daerah melalui

pendanaan APBD. Kegiatan yang akan dilakukan dapat berbentuk sosialisasi,

bimbingan teknis, workshop, rapat koordinasi, konsultasi, dan sebagainya.

13

c. Terkait dengan langkah-langkah penyempurnaan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016

tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan

Daerah, akan dilakukan pencermatan lebih lanjut dengan regulasi terkait lainnya

seperti PMK No.106/2016 dan Permenristekdikti No.69/2016, sekaligus

mengakomodir masukan daerah dalam sidang komisi.

2. Berkenaan dengan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh perangkat litbang daerah

provinsi dan kabupaten/kota, agar dapat dikoordinasikan, dikonsolidasikan, dan

dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Rakornas ini, khususnya terkait

dengan implementasi Permendagri No.17/2016 yang berdampak pula pada perlunya

penguatan kapasitas SDM kelitbangan, serta mendorong hasil hasil kelitbangan yang

berorientasi pada inovasi daerah.

Peserta Rakornas Kelitbangan tahun 2017 dari Provinsi Bengkulu

Namun demikian, terdapat pula beberapa rekomendasi yang menjadi komitmen bersama yang

telah disepakati dalam masing-masing sidang komisi, antara lain:

1. Pembangunan basis data pusat dan daerah melalui pemetaan maupun aplikasi terkait

kegiatan kelitbangan dan inovasi.

2. Kolaborasi pelaksanaan pengkajian nasional tentang isu-isu strategis nasional yang

topiknya akan dibahas dalam forum tersendiri.

3. Penyusunan Rencana Aksi Inovasi Daerah.

4. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

(Rahmi Wati/Bid 5)

14

Curup – Senin, 20 Maret 2017 bertempat di Ruang Pola Pemda Kabupaten Rejang

Lebong Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Bappeda Kabupaten Rejang

Lebong melaksanakan Musrenbang Kabupaten Rejang Lebong Acara ini dibuka

Langsung oleh Bupati Kabupaten Rejang Lebong Bapak Dr. H. A. Hijazi, SH, M.Si, dengan

tema “MENINGKATKAN SINERGISITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK

MEWUJUDKAN KOTA PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN RELIGIUS”, didampingi Gubernur

Bengkulu yang diwakili oleh Asisten 1 Sekretariat Provinsi Bengkulu, Bapak Iskandar,

ZO, SH, M.Si. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu yang diwakili Kepala Bidang

Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Ketua DPRD Kabupaten

Rejang Lebong, Bapak M.Ali,ST dan Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

1. Musrenbang Kabupaten Rejang Lebong dihadiri oleh Kepala OPD Pemerintah

Provinsi Bengkulu, Bappeda Provinsi Bengkulu, Forum Komunikasi Pimpinan

Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong,

Para Asisten, Para Staf Ahli dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat/Lurah

MENINGKATKAN SINERGISITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

UNTUK MEWUJUDKAN KOTA PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN RELIGIUS

Sambutan Bupati Kabupaten Rejang Lebong sekaligus Membuka Acara Musrenbang Kabupaten Rejang Lebong

15

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Organisasi Wanita, Perwakilan Kades, BPD

dan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Asosiasi/Kadin, LSM, BUMD.

2. Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai

berikut ;

a) Visidan Misi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 yang dimuat dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, dengan Visi: “TERWUJUDNYA

MASYARAKAT REJANG LEBONG SEHAT, CERDAS, TAQWA DAN

SEJAHTERA” dengan enam misi yaitu:

- MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS ADIL DAN

MERATA;

- MEWUJUDKAN KUALITAS PENDIDIKAN YANG MERATA DAN

BERKEADILAN;

- MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS POTENSI LOKAL YANG

BERDAYA SAING;

- MEWUJUDKAN PELESTARIAN NILAI – NILAI AGAMA DALAM MELANDASI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN;

- MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL;

- MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERSINERGI YANG

BERWAWASAN LINGKUNGAN.

b) Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun kedua periode RPJMD Kabupaten

Rejang Lebong, oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Tahun Anggaran

2018, diharapkan kepada seluruh OPD agar mempertajam target dan sasaran

pembangunan yang masih perlu mendapatkan penanganan khusus, untuk

menjawab permasalahan pembangunan di daerah yang kita cintai ini,

khususnya Organisasi Perangkat Daerah yang diamanahkan program-program

prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, parawisata, sarana dan prasarana

wilayah serta pertanian dalam arti luas dan begitu pula dengan upaya

peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

3. Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Asisten 1

Sekretariat Provinsi Bengkulu, Bapak Iskandar, ZO, SH, M.Si;

16

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah“ MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN

EKONOMI YANG BERKUALITAS”.

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD 2018

adalah sebagai berikut :

A. BAHWA DALAM PENYUSUNAN RKP TAHUN 2018 INI LEBIH CEPAT, LEBIH

BERKUALITAS, LEBIH BAIK DAN KRITIKAL DALAM MENGEJAR TARGET RPJMD

B. PADA RKP 2018 AGAR LEBIH FOKUS PADA 10 PRIORITAS NASIONAL

C. ANGGARAN NEGARA HARUS BERORIENTASI MANFAAT UNTUK RAKYAT DAN

BERORIENTASI PADA PRIORITAS UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN

NASIONAL.

D. KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA YANG DILAKUKAN TIDAK BERDASARKAN

MONEY FOLLOW FUNCTION, TETAPI MONEY FOLLOW PRIORITY PROGRAMS.

SEHINGGA TIDAK SEMUA TUGAS DAN FUNGSI (TUSI) HARUS DIBIAYAI SECARA

MERATA.

E. MEMANGKAS PROGRAM YANG NOMENKLATURNYA TIDAK JELAS DAN TIDAK

ADA MANFAATNYA BAGI RAKYAT.SEMUA NOMENKLATUR PROYEK HARUS

JELAS, MISALNYA MEMBELI JARING, MEMBELI BENIH, DAN SETERUSNYA.

3) VisiGubernur Bengkulu adalah MEWUJUDKAN BENGKULU YANG MAJU,

SEJAHTERA, BERMARTABAT, DAN BERDAYA SAING TINGGI, dengan MISI

sebagaiberikut :

A. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH MELALUI

REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN;

B. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN LAYANAN DASAR DIBIDANG

PENDIDIKAN, KESEHATAN SERTA PEREKONOMIAN RAKYAT

BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL;

C. MENINGKATKAN DAN MEMANTAPKAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR

DASAR DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS;

D. MEWUJUDKAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN;

E. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN YANG INTEGRATIF;

17

F. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;

G. MENINGKATKAN KOMPETENSI KEPEMUDAAN DAN PRESTASI

KEOLAH RAGAAN;

H. MEWUJUDKAN MASYARAKAT BENGKULU YANG AGAMIS,

BERBUDAYA, DAN DEMOKRATIS;

4) Dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur diharapkan terciptanya

sinergitas pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan

Provinsi Bengkulu yang tercermin melalui dukungan atas prioritas

Provinsi Bengkulu yaitu:

A. BENGKULU CERDAS,

B. BENGKULU SEHAT,

C. BENGKULU BERBUDAYA,

D. BENGKULU BERSIH DAN PROFESIONAL,

E. BENGKULU MAPAN,

F. BENGKULU MAJU DAN

G. BENGKULU BERIMAN

5) Selanjutnya dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana di atas

diharapkan Bupati dan segenap jajarannya di Kabupaten Bengkulu Utara

selalu berkomitmen untuk bersama-sama bersinergi agar program-

program yang akan dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien

mencapai tujuan pembangunan yang kita cita-citakan guna

mensejahterakan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

6) Program Prioritas Provinsi Bengkulu untuk 5 tahun kedepan (2016-2021)

meliputi :

A. PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PERETASAN KETERTINGGALAN.

B. PENGUATAN KOMODITAS UNGGULAN AGRO-MARITIM DAN

HILIRISASI.

C. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DAN

INDUSTRIALISASI.

18

D. TRANSFORMASI BIROKRASI & TATA KELOLA PEMERINTAHAN

BERBASIS IT.

E. VISIT 2020 WONDERFUL BENGKULU

7) Dana pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten Rejang Lebong yang

berasal dari Pemerintah Pusat Tahun 2017, sebesar Rp. 25.965.380.000,-

(DuaPuluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Tiga

Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan yang berasaldari Dana APBD

Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp.100.025.098.272,-

(Seratus Milyar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua

Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

A. SUMBER DANA DARI PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2017 DENGAN

RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Rp

3.626.520.000,-

2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Rp.

15.000.000.000,-

3. Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Rp.

1.580.000.000,-

4. Penataan Bangunan dan Lingkungan Bengkulu Rp. 1.000.000.000,-

5. Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bengkulu Rp. 200.000.000,-

6. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan (TP) Rp.

4.558.050.000,-

B. SUMBER DANA APBD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 DENGAN

RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rp.61.221.250.000,-

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp.36.962.500,-

3. Dinas Perhubungan Rp. 7.129.745.000,-

4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp.526.000.000,-

5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp.31.056.140.772,-

6. DinasKesejahteraanSosial Rp.55.000.000,-

19

Peserta Musrenbang Kabupaten Rejang Lebong Menyayikan lagu Indonesia raya

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program hendaknya

berkoordinasi dengan OPD terkait agar terwujud perencanaan dan pelaksanaan yang

terintegrasi dan tidak tumpang tindih dengan program lain. Terkhusus dalam

penyusunan program agar lebih selektif dan selaras dengan arah kebijakan

pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong serta

memberdayakan masyarakat setempat guna peningkatan perekonomian masyarakat

desa.

Tanpa sinergritas dan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten, masyarakat, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya

pembangunan di daerah tidak bisa berjalan dengan baik, perbedaan pendapat adalah

hal biasa, akan tetapi dalam hal pembangunan masyarakat harus bersatu dalam satu

visi dalam membangun Kabupaten Rejang Lebong.

(Oki Sumbogo, JFP Pertama)

20

Mewujudkan Kabupaten Kepahiang yang Maju,

Mandiri dan Sejahterah

Sambutan Wakil Gubernur Bengkulu Sekaligus Membuka Acara Musrenbang Kabupaten Kaur

Kepahiang - Musrenbang Kabupaten Kepahiang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017

pukul 09.00 di Gedung Gues House Kabupaten Kepahiang. Acara Ini dibuka oleh Bapak Wakil

Gubernur Bengkulu dan dihadiri Oleh Bapak Bupati Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Ketua

DPRD Kabupaten Kepahiang dan Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Kabupaten Kepahiang Kepala Organisasi Perangkat Daerah Proinsi Bengkulu, Seluruh Kepala

Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Kepahiang, Toko Masyarakat, Para Akademisi,

Wakil Organisasi Masyarakat dan Lembambaga Swadaya Masyarakat Musrenbang

dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang

merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan

menyepakati serta merumuskan kegiatan pembangunan di tahun yang akan datang. Melalui

forum ini diharapkan dapat dihasilkan kesepakatan untuk penajaman, penyelarasan,

klarifikasi, dan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD tersebut, sehingga pada nantinya

dapat diperoleh masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan di

kabupaten kepahiang dan lebih siap dalam mengantisipasi tantangan dan peluang

pembangunan yang akan dihadapi di masa depan. Musrenbang penyusunan RKPD ini

menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi

21

masyarakat dan perencanaan pembangunan yang dihasilkan bersifat komprehensif baik dari

sisi kepentingan nasional maupun daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan

kabupaten kepahiang tahun mendatang.

Ada beberapa hal penting disampaikan pada acara Musrenbang ini, antara lain:

8) Tema RKP tahun 2018 adalah “memacu investasi dan memantapkan pembangunan

infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”.

9) Arahan presiden republik indonesia terkait penyusunan RKP dan RKPD 2018 adalah

sebagai berikut :

F. Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat, lebih berkualitas, lebih

baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD.

G. Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

H. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada

prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

I. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function, tetapi money follow priority programs. Sehingga tidak semua tugas dan

fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.

J. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya

bagi rakyat.semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring,

membeli benih, dan seterusnya.

Selanjutnya dalam upaya kita mewujudkan visi dan misi Bupati dan segenap

jajarannya di Kabupaten Kepahiang selalu berkomitmen untuk bersama-sama bersinergi

agar program-program yang akan dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien

mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan guna mensejahterakan masyarakat di

Provinsi Bengkulu. Dana pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten Kepahiang yang

berasal dari pemerintah pusat tahun 2017, sebesar Rp.28.893.098.000,- (dua puluh delapan

milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan yang

berasal dari dana APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp.

98.779.576.248,- (sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima

ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), diharapkan Pemerintah

22

Kabupaten/Kota dapat bersinergi dan menyelaraskan program prioritas provinsi bengkulu

sehingga pembangunan 5 tahun ke depan dapat terwujud dengan baik.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Musrenbang ini adalah:

Mendapatkan masukan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018

Mendapatkan sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan

dan Forum OPD untuk menjadi prioritas program/ kegiatan baik tingkat kabupaten,

provinsi, maupun kementerian/lembaga

Memaduserasikan perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten

Dalam sambutannya, Bupati Kepahiang Dr.Ir. Hidayatullah Sjahid, MM menargetkan

visi dan misi untuk memajukan Kabupaten Kepahiang yang maju, mandiri dan sejahtera bisa

segera terwujud. Untuk itu setidaknya ada lima (5) misi pembangunan jangka menengah

2016-2021 yang telah disusun untuk mendukung hal tersebut. Dikatakan Bupati, lima misi

pembangunan jangka menengah diantaranya: mengembangkan SDM Kabupaten Kepahiang

yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasai nilai-nilai keimanan dan

ketakwaan; meningkatkan efektifitas pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi

birokrasi; meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur berupa pembangunan

infrastruktur pertanian, jalan dan jembatan, sanitasi dan air bersih serta informasi dan

komunikasi; mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing,

berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan; serta mendorong peningkatan

perekonomian pajak dan PNBP serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan PAD

lainnya.

Lebih lanjut dipaparkan ada beberapa rencana pembangunan yang akan dilaksanakan

Pemkab Kepahiang yang membutuhkan dorongan dari Pemprov Bengkulu seperti

pembangunan jalan lingkar (ringroad) Tebat Monok – Karang Anyar (komplek perkantoran)

sepanjang 5 km, pembangunan prasarana jalan menuju objek wisata yang ada di Kepahiang

serta program peremajaan tanaman kopi rakyat melalui teknik penyambungan kopi,

pemupukan, pengolahan, pengendalian hama penyakit dan hilirisasinya.

Wakil Gubernur Bengkulu Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA dalam sambutannya

mengungkapkan bahwa kegiatan Musrenbang Kabupaten Kepahiang ini merupakan

Musrenbang yang sempurna karena dihadiri unsur yang lengkap, mulai dari Pemkab

23

Kepahiang sebagai penyelenggara, Pemprov Bengkulu, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten,

kabupaten tetangga yakni Rejang Lebong, Bengkulu Tengah dan Empat Lawang, Forum

Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD), Kepala OPD, camat, lurah hingga kades. Selain itu

Musrenbang Kabupaten Kepahiang juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PUPR

dan Kemendagri.

Paparan Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu

di Wakili Oleh Ibu Sekretaris Bappeda

Penyerahan Usulan Program Kegiatan Dari

Bapak Sekda Kabupaten Kepahiang ke Bappeda Provinsi Bengkulu

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program hendaknya

berkoordinasi dengan OPD terkait agar terwujud perencanaan dan pelaksanaan yang

terintegrasi dan tidak tumpang tindih dengan program lain. Terkhusus dalam penyusunan

program agar lebih selektif dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepahiang serta memberdayakan masyarakat setempat

guna peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Tanpa sinergritas dan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,

masyarakat, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya pembangunan di daerah

tidak bisa berjalan dengan baik, perbedaan pendapat adalah hal biasa, akan tetapi dalam hal

pembangunan masyarakat harus bersatu dalam satu visi dalam membangun Kabupaten

Kepahiang. (Sari-JFPP).

24

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seluma Yang

Unggul dan Sejahtera

Pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma

Tahun 2017

Seluma - Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Seluma

Tahun 2017 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Seluma (RKPD) Tahun 2018 diselenggarakan pada Hari Kamis, tanggal 30 Maret Tahun

2017 di Aula Bappeda Kabupaten Seluma.

Dengan TEMA “Mewujudkan masyarakat kabupaten seluma yang unggul dan sejahtera

melalui pengembangan sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perikanan, peningkatan

infrastruktur desa/daerah tertinggal dan infrastruktur dasar yang didukung peningkatan

pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan dengan mengoptimalkan percepatan

pembangunan desa” Musrenbang RKPD Kabupaten Seluma diikuti oleh unsur Pimpinan

DPRD kabupaten Seluma dan Anggota, Unsur FKPD Kabupaten Seluma, Kepala

Dinas/Badan/Kantor, Para Camat dan Forum Kades Se Kabupaten Seluma, dari Unsur Tokoh

Masyarakat, Agama, Perempuan dan Tokoh Pemuda di Kabupaten Seluma, Kepala

BUMN/BUMD dan Instansi vertikal di Kabupaten Seluma serta Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yang terkait.

25

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) RKPD Kabupaten adalah

salah satu agenda rutin tahunan dalam

proses dan tahapan penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah,

merupakan forum antar pemangku

kepentingan dalam rangka membahas

rancangan RKPD Kabupaten.

Musrenbang RKPD ini merupakan

wahana antar pihak-pihak yang langsung

atau tidak langsung mendapatkan

manfaat atau dampak dari program dan

kegiatan pembangunan daerah kabupaten

sebagai perwujudan dari pendekatan

partisipatif perencanaan pembangunan

daerah.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Kabupaten Seluma mengacu pada

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Bengkulu ( Lembaran

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010

Nomor 6 ).

Musrenbang RKPD Kabupaten Seluma

Tahun 2017 bertujuan untuk

menyelaraskan program dan kegiatan

prioritas pembangunan daerah Kabupaten

dengan arah kebijakan, prioritas dan

sasaran pembangunan provinsi serta

usulan program dan kegiatan hasil

musrenbang Kecamatan se-Kabupaten

Seluma, mengklarifikasi usulan program

dan kegiatan yang telah disampaikan

masyarakat kepada pemerintah daerah

Kabupaten pada musrenbang RKPD

Kecamatan dan/atau sebelum

musrenbang RKPD Kabupaten

dilaksanakan, mempertajam indikator

dan target kinerja program dan kegiatan

pembangunan Kabupaten Seluma dan

menyepakati Prioritas Pembangunan

Daerah serta Rencana Kerja dan

Pendanaan.

Prioritas Pembangunan Kabupaten

Seluma dalam RKPD Tahun 2018

ditetapkan, sebagai berikut :

1) Pengembangan sektor unggulan

pertanian, pariwisata dan perikanan.

2) Peningkatan infrastruktur desa/daerah

tertinggal dan infrastruktur dasar.

3) Peningkatan pelayanan publik,

pendidikan, dan kesehatan.

4) Percepatan pembangunan desa.

26

Dana pembangunan yang dialokasikan di

kabupaten seluma yang berasal dari

pemerintah pusat tahun 2017, sebesar Rp.

88.501.564.000 ,- (delapan puluh delapan

milyar lima ratus satu juta lima ratus enam

puluh empat ribu rupiah) dan yang berasal

dari dana APBD provinsi bengkulu tahun

anggaran 2017, sebesar Rp.

90.742.667.464 ,- (sembilan puluh milyar

tujuh ratus empat puluh dua juta enam

ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus

enam puluh empat rupiah).

Hasil dari Musrenbang ini akan menjadi

input untuk Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018

dan akhirnya akan menjadi acuan dalam

penyusunan RAPBD hingga APBD

Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018.

dalam kesempatan Musrenbang ini

Pemerintah Kabupaten Seluma berharap

agar Pemerintah Provinsi Bengkulu

melalui OPD Provinsi terkait dapat

membantu pembiayaan program dan

kegiatan hasil musrenbang, baik yang

bersumber dari APBD I maupun dari

pemerintah pusat di masing-masing

Kementerian/ Lembaga.

Pembinaan perencanaan pembangunan

daerah dalam rangka koordinasi dokumen

perencanaan pembangunan kabupaten/kota

oleh bappeda provinsi masih perlu

ditingkatkan agar terciptanya sinergi dan

konsistensi perencanaan dan penganggaran

sebagaimana diamanatkan Permendagri

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2017. (Sari, JFPP Bid. I)

27

MELALUI MUSRENBANG RKPD KITA SUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SELARAS DAN SKALA PRIORITAS UNTUK

MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI MENUJU BENGKULU SELATAN EMAS (ELOK, MAJU, AMAN DAN SEJAHTERA)

Sambutan Bupati Bengkulu Selatan sekaligus membuka Acara Musrenbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2017 pukul

09.00 di Gedung Pemuda Jl. Jend. Sudirman Kabupaten Bengkulu Selatan. Acara ini dibuka

oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tema “MELALUI

MUSRENBANG RKPD KITA SUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SELARAS

DAN SKALA PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI MENUJU

BENGKULU SELATAN EMAS (ELOK, MAJU, AMAN DAN SEJAHTERA)”, sedangkan

Bappeda Provinsi Bengkulu dihari oleh Bapak Hengky Suprianto, S.STP, MM dan Kepala

Bappeda kabupaten Bengkulu Selatan juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Bengkulu,

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Anggota DPRD Anggota DPRD Provinsi

Bengkulu Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan, Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Bengkulu Selatan, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Kabupaten Bengkulu Selatan, Asisten dan Staf Ahlibeserta Kepala Bagian di Lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Seatan, Kepala Dinas/Badan/Camat di Lingkungan

28

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh

Perempuan, Badan Musyawarah Adat, Ketua Tim Penggerak PKK, Asosiasi Profesi dan

Perwakilan LSM. Maksud dan Tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkulu

Selatan adalah : Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan forum musyawarah antar pemangku

kepentingan untuk membahas dan menyepakati serta merumuskan kegiatan pembangunan

di tahun yang akan datang. Melalui forum ini diharapkan dapat dihasilkan kesepakatan

untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD

tersebut, sehingga pada nantinya dapat diperoleh masukan dan komitmen dari para

pemangku kepentingan pembangunan di kabupaten Bengkulu Selatan dan lebih siap dalam

mengantisipasi tantangan dan peluang pembangunan yang akan dihadapi di masa depan.

Musrenbang penyusunan RKPD ini menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan

yang mampu menampung aspirasi masyarakat dan perencanaan pembangunan yang

dihasilkan bersifat komprehensif baik dari sisi kepentingan nasional maupun daerah dalam

rangka mewujudkan visi pembangunan kabupaten Bengkulu Selatan tahun mendatang.

Paparan Kepala Bappeda diwakilkan Oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bapak Hengky Suprianto, S.STP, MM

29

Ada beberapa hal penting disampaikan pada acara Musrenbang ini, antara lain:

10) Tema RKP tahun 2018 adalah “memacu investasi dan memantapkan pembangunan

infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”.

11) Arahan presiden republik indonesia terkait penyusunan RKP dan RKPD 2018 adalah

sebagai berikut :

K. Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat, lebih berkualitas, lebih

baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD.

L. Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

M. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada

prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

N. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function, tetapi money follow priority programs. Sehingga tidak semua tugas dan

fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.

O. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya

bagi rakyat.semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring,

membeli benih, dan seterusnya.

Foto Bersama Pejabat Kabupaten Bengkulu Selatan

30

Selanjutnya dalam upaya kita mewujudkan visi dan misi Bupati dan segenap

jajarannya di Kabupaten Bengkulu Selatan selalu berkomitmen untuk bersama-sama

bersinergi agar program-program yang akan dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan

efisien mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan guna mensejahterakan

masyarakat di Provinsi Bengkulu. Dana pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten

Bengkulu Selatan yang berasal dari pemerintah pusat tahun 2017, sebesar

Rp.69.249.947.000,- (Enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta

sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan yang berasal dari dana APBD Provinsi

Bengkulu Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp.93.014.437.204,- (sembilan puluh tiga milyar

empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), diharapkan

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bersinergi dan menyelaraskan program prioritas Provinsi

Bengkulu sehingga pembangunan 5 tahun ke depan dapat terwujud dengan baik.

Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk Penajaman, Penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan

terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi

dan kesepakatan sebagaimana dimaksud mencakup :

a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan arah

kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi serta nasional.

b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah

daerah melalui musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan.

c. Indokator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam

Rencana Kerja sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

e. Sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.

f. Untuk memperoleh ketepatan dan keserasian program/kegiatan pembangunan

(berdasarkan sumber pendanaan dan kewenangan APBN, APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten).

1. Paparan Bapak Bupati yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu

Selatan sebagai berikut :

Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu :

a. Bidang Pemerintahan

- Belum Optimalnya Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal

31

- Perlunya penerapan Etika yang Baik di JajaranPemerintah untuk Mewujudkan

Birokrasi yangBaik dan Bersih serta Bebas KKN (Reformasi Birokrasi)

- Masih perlunya pembenahan dalam ManajemenAparatur Sipil Negara (ASN)

b. Bidang Sumber Daya Manusia

- Sarana dan Prasarana Pendidikan yang masih belum memadai

- Perlunya peningkatan Kualitas dan PemerataanTenaga Pendidik

- Akses Pelayanan Kesehatan yang belummaksimal

- Masih Kurangnya Sarana dan TenagaKesehatan, Baik Tenaga Paramedis maupun

dokter

c. Bidang Ekonomi

- Masih tingginya Angka Kemiskinan

- Belum Optimalnya Penguatan Kapasitas UMKM dan Koprerasi

- Kreativitas dan penguasaan Teknologi Investasi Mikro rendah dan Akses

Permodalan masih sulit

- Belum adanya Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah dan Pariwisata

- Masih rendahnya Investasi di Daerah

d. Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup

- Masih rendahnya Tingkat Produksi dan Produktivitas serta Nilai Tambah sector

Pertanian

- Belum Optimalnya Diversifikasi dan KeamananPangan

- Perlunya peningkatan kualitas lingkungan untukmenjaga keberadaan Lahan

PertanianBerkelanjutan

e. Bidang Ketertiban, Ketentraman dan Kebudayaan

- Mulai Lunturnya penerapan adat istiadat dan budaya

- Belum Optimalnya penerapan peraturan Daerah dalam mewujudkan ketertiban

umum dan keamanan

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan :

a. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

c. Penyediaan Infrastruktur dasar publik yang berkualitas dan prioritas.

d. Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

32

e. Pembangunan kualitas Lingkungan hidup dan Mitigasi bencana.

f. Pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata.

g. Pemberdayaan pemuda, perempuan dan keluarga sejahtera.

h. Peningkatan ketertiban umum dan keamanan.

i. Pembangunan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

1. Paparan Kepala Bappeda kabupaten Bengkulu Selatan dengan Topik Pembahasan sebagai

berikut :

- Perkembangan Pendapatan Daerah Kebupaten Bengkulu Selatan

- Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

-

200,000,000,000

400,000,000,000

600,000,000,000

800,000,000,000

1,000,000,000,000

1,200,000,000,000

2013 2014 2015 2016 2017

602,151,769,694 680,365,684,959

811,914,424,453

1,064,869,273,653

954,976,996,126.22

-

200,000,000,000

400,000,000,000

600,000,000,000

800,000,000,000

1,000,000,000,000

1,200,000,000,000

2013 2014 2015 2016 2017

568,709,795,233 636,537,661,704

871,740,999,442

1,078,352,404,326

975,130,581,123.94

33

- Perkebangan Dana DAK Kabupaten Bengkulu Selatan

- Rencana Target Kinerja Ekonomi Daerah Tahun 2018 RPJMD (2016-2021)

a. PERTUMBUHAN PDRB : 12,07%

b. PERTUMBUHAN EKONOMI : 6,1%

c. LAJU INFLASI : 6,5 %

d. PDRB PER KAPITA : 3,28 TRILIYUN

e. IPM : 70,6

f. ANGKA KEMISKINAN : 18,79 %

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program hendaknya berkoordinasi

dengan OPD terkait agar terwujud perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi dan tidak

tumpang tindih dengan program lain. Dalam penyusunan program agar lebih selektif dan selaras

dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu

Selatan serta memberdayakan masyarakat setempat guna peningkatan perekonomian masyarakat

desa.

Tanpa sinergritas dan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, masyarakat

dan dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya pembangunan di daerah tidak bisa berjalan

dengan baik, perbedaan pendapat adalah hal biasa, akan tetapi dalam hal pembangunan masyarakat

harus bersatu dalam satu visi dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan.

(Oki Sumbogo, JFP Pertama)

42,180,590,000

43,315,290,000

49,499,850,000

66,150,650,000

290,132,627,000

188,920,120,000

-

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

350,000,000,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

34

MELALUI MUSRENBANG RKPD KITA TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 DEMI

TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pembukaan Acara Musrenbang Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2017

pukul 09.00 di Aula Universitas Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara. Acara ini

dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Bapak Ir. Mian, dengan tema

“MELALUI MUSRENBANG RKPD KITA TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 DEMI TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG

ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT”, didampingi Gubernur Bengkulu yang diwakili

oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bapak Drs. Hamka

Sabri, M.Si, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu yang diwakili Kepala Bidang

Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Bapak Agus Saptaji,

ST,Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu

Utara dan Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara.

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Utara dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang

mewakili, Bappeda Provinsi Bengkulu,Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten

35

Bengkulu Utara,Para Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Utara, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat/LurahPemerintah Kabupaten Bengkulu

Utara, Organisasi Wanita, Perwakilan Kades, BPD dan Perempuan, Tokoh Masyarakat,

Asosiasi/Kadin, LSM, BUMD.

Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai

berikut;

a) Musrenbang RKPD merupakan wadah untuk melakukan sinkronisasi dan

rekonsiliasi atas pendekatan “top-down” dengan “bottom-up”, pendekatan

penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, atas

berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government stakeholders

untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan dan prioritas program

pembangunan dengan kemampuan dan keterbatasan pendanaan, sekaligus

wadah untuk menyelaraskan berbagai isu dan prioritas pembangunan

termasuk sumber-sumber pendanaan pembangunan yang ada.

b) Proses perencanaan pembangunan tahun ini terasa berbeda. Hal ini tidak

terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan penerapan

aplikasi e-planning yang dimulai dengan penginputan hasil dari Musrenbang

Desa, Musrenbang Kecamatan hingga menjadi dokumen RKPD yang nantinya

menjadi dasar penyusunan APBD KabupatenTahun 2018 mendatang.

Penerapan aplikasi e-planning ini mendapat dukungan penuh dari Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 yang berisi Visi Dan Misi Kepala Daerah,

yang selanjutnya dijabarkan kedalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah

Kebijakan serta Program Pembangunan yaitu “TERWUJUDNYA

PEMERINTAHAN YANG ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT”, dengan

Misi yaitu :

1) Membangun pemerintahan yang adil dan berwibawa

2) Membangun infrastruktur

3) Membangun pelayanan masyarakat

4) Membangun ekonomi kerakyatan

5) Membangun sumber daya manusia

36

d) Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan kebutuhan yang ada di

Kabupaten Bengkulu Utara serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam

Musrenbang di Kecamatan, Prioritas Umum dalam RKPD Kabupaten

Bengkulu Utara Tahun 2018 antara lain :

1) Penanggulangan kemiskinan

2) Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan serta sarana dan

prasarana pendukungnya) pendukung utama aktifitas perekonomian

masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah;

3) Reformasi birokrasi pemerintahan

4) Peningkatan pelayanan dasar bidang kesehatan;

5) Peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan;

6) Kedaulatan pangan

7) Pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah

8) Perumahan dan permukiman

9) Pembangunan pariwisata

10) Pengembangan kewirausahaan

11) Pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta penguatan

pemerintahan desa.

Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu diwakili oleh Staf Ahli Gubernur

BidangPemerintahan, Hukum dan politik, Bapak Drs. Hamka Sabri, M.Si

37

Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur

Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bapak Drs. Hamka Sabri, M.Si Tema RKP

Tahun 2018 adalah “MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG

BERKUALITAS”. Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN

RKPD 2018 adalah sebagai berikut :

a) Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat, lebih berkualitas,

lebih baik dan kritikal dalam mengejar target rpjmd

b) Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

c) Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

d) Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function, tetapi money follow priority programs. Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.

e) Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya

membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

Visi Gubernur Bengkulu adalah MEWUJUDKAN BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA,

BERMARTABAT, DAN BERDAYA SAING TINGGI, dengan MISI sebagai berikut :

a) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata

kelola pemerintahan;

b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan

layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat

berbasis keunggulan lokal;

c) Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis;

d) Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang

berkeadilan dan berkelanjutan;

e) Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif;

f) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

g) Meningkatkan kompetensi kepemudaan dan prestasi keolah ragaan;

h) Mewujudkan masyarakat bengkulu yang agamis, berbudaya, dan demokratis;

38

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu:

a. Bengkulu cerdas,

b. Bengkulu sehat,

c. Bengkulu berbudaya,

d. Bengkulu bersih dan profesional,

e. Bengkulu mapan,

f. Bengkulu maju dan

g. Bengkulu beriman

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana di atas diharapkan

Bupati dan segenap jajarannya di Kabupaten Bengkulu Utara selalu berkomitmen untuk

bersama-sama bersinergi agar program-program yang akan dilaksanakan dapat

berjalan lebih efektif dan efisien mencapai tujuan pembangunan yang kita cita-citakan

guna mensejahterakan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Program Prioritas Provinsi Bengkulu untuk 5 tahun kedepan (2016-2021) meliputi :

a. Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan.

b. Penguatan komoditas unggulan agro-maritim dan hilirisasi.

c. Pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi.

d. Transformasi birokrasi & tata kelola pemerintahan berbasis IT.

e. Visit 2020 Wonderful Bengkulu.

Dana pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari

Pemerintah Pusat Tahun 2017, sebesar Rp.169.643.896.000,- (Seratus Enam Puluh

Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh

Enam Ribu Rupiah) dan yang berasal dari Dana APBD Provinsi Bengkulu Tahun

Anggaran 2017, sebesar Rp.190.638.577.673 ,- (Seratus Sembilan Puluh Milyar Enam

Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh

Puluh Tiga Rupiah).

39

Peserta Musrenbang Kabupaten Bengkulu Utara

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program hendaknya

berkoordinasi dengan OPD terkait agar terwujud perencanaan dan pelaksanaan yang

terintegrasi dan tidak tumpang tindih dengan program lain. Terkhusus dalam

penyusunan program agar lebih selektif dan selaras dengan arah kebijakan

pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara serta

memberdayakan masyarakat setempat guna peningkatan perekonomian masyarakat

desa.

Tanpa sinergritas dan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten, masyarakat, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya

pembangunan di daerah tidak bisa berjalan dengan baik, perbedaan pendapat adalah

hal biasa, akan tetapi dalam hal pembangunan masyarakat harus bersatu dalam satu

visi dalam membangun Kabupaten Bengkulu Utara.

(Oki Sumbogo, JFP Pertama)

40

Terwujunya Masyarakat Yang Religius, Mandiri dan Demogratis

Tahun 2021

Sambutan Wakil Bupati Mukomuko Sekaligus membuka Acara Musrenbang Kabupaten Mukomuko

Musrenbang RKPD Kabupaten Muko-Muko dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2017

pukul 09.00 di Gedung Pola Bappeda Kabupaten Muko-Muko. Acara ini di buka oleh Wakil Bupati

Muko-Muko. Dihadiri Oleh Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko dan Para Anggota Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepahiang Kepala Organisasi Perangkat Daerah Proinsi

Bengkulu, Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Kepahiang, Toko

Masyarakat, Para Akademisi, Wakil Organisasi Masyarakat dan Lembambaga Swadaya

Masyarakat. Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), yang merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk

membahas dan menyepakati serta merumuskan kegiatan pembangunan di tahun yang akan

datang. Melalui forum ini diharapkan dapat dihasilkan kesepakatan untuk penajaman,

penyelarasan, klarifikasi, dan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD tersebut, sehingga pada

nantinya dapat diperoleh masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan

pembangunan di kabupaten Muko-Muko dan lebih siap dalam mengantisipasi tantangan dan

peluang pembangunan yang akan dihadapi di masa depan. Musrenbang penyusunan RKPD ini

menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi

masyarakat dan perencanaan pembangunan yang dihasilkan bersifat komprehensif baik dari sisi

41

kepentingan nasional maupun daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kabupaten

Muko-Muko tahun mendatang.

Foto Bersama Pejabat Kabupaten Mukomuko

Paparan Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bapak Wilysa Mardani, MM

42

Ada beberapa hal penting disampaikan pada acara Musrenbang ini, antara lain:

Tema RKP tahun 2018 adalah “memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur

untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”. Arahan presiden republik indonesia

terkait penyusunan RKP dan RKPD 2018 adalah sebagai berikut :

a. Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat, lebih berkualitas, lebih baik

dan kritikal dalam mengejar target RPJMD.

b. Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

c. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada

prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

d. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function,

tetapi money follow priority programs. Sehingga tidak semua tugas dan fungsi (tusi)

harus dibiayai secara merata.

e. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi

rakyat.semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih,

dan seterusnya.

Dana pembangunan yang dialokasikan di kabupaten Muko-Muko yang berasal dari Pemerintah Pusat

tahun 2017, sebesar Rp.167.607.098.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Juta

Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan yang berasal dari dana APBD Provinsi Bengkulu Tahun

Anggaran 2017, sebesar Rp.82.200.205.169 ,- (Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Juta Dua Ratus

Lima Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Dengan dukungan anggaran dari APBN maupun

APBD Provinsi ini maka saya harapkan Pemerintah Kabupaten Muko-Muko dapat bersinergi dan

menyelaraskan program prioritas Provinsi Bengkulu sehingga pembangunan 5 tahun ke depan dapat

terwujud dengan baik.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Musrenbang ini adalah:

Mendapatkan masukan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018

Mendapatkan sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan

Forum OPD untuk menjadi prioritas program/kegiatan baik tingkat kabupaten, provinsi,

maupun kementerian/lembaga

Memaduserasikan perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten

VISI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016-2021

“ Terwujudnya Masyarakat Yang Religius , Mandiri dan Demokratis Tahun 2021 ”

43

MISI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016-2021

1. Membina dan mengembangkan kehidupan keagamaan,kebudayaan dan kebangsaan;

2. Optimalisasi SDM dan SDA yang bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat serta

daerah;

3. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

4. Meningkatkan ekonomi kerakyatan;

5. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan;

6. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas umum;

7. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;

8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transaparan dan akuntabel guna

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; dan

9. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah;

ISU STRATEGIS KABUPATEN MUKOMUKO (SESUAI DENGAN RPJMD KABUPATEN MUKOMUKO

TAHUN 2016-2021)

Peningkatan kualitas kehidupan Beragama

Penerapan Prinsip-prinsip Demokrasi

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Infrastruktur

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan

Reformasi dan tata kelola

Optimalisasi sektor unggulan yang berdaya saing tinggi

Interkonektivitas Domestik intrawilayah

Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk

Swasembada beras

Peningkatan Iklim Investasi

Emisi Gas rumah Kaca

Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan peningkatan budaya dan prestasi

olahraga

44

PROYEKSI RAPBD KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018

NO URAIAN JUMLAH (Rp)

I PENDAPATAN 940.819.332.869,00

a. Pendapatan Asli Daerah 68.122.019.279.00

b. Dana Perimbangan 726.779.842.590,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

sah 145.917.471,00

II BELANJA 962.319.332.869,00

a. Belanja Tidak Langsung 534.973.407.000,00

b. Belanja Langsung 427.345.925.869,00

III PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiyaan 35.000.000.000

b. Pengeluaran Pembiyaan 13.500.000.000

PENDEKATAN PERENCANAAN TAHUN 2018

HOLISTIK –TEMATIK

Upaya Penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan

pencapaian tujuan prioritas

INTEGRATIF

Keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran

prioritas nasional

SPASIAL

Kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas

sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan

MONEY FOLLOW PROGRAM

Proses perencanaan mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran ) berdasarkan program

prioritas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Usulan Kegiatan dari Hasil Musrenbang Kecamatan dan Usulan DPRD Kabupaten Mukomuko untuk

Tahun 2018 sebanyak 926 Usulan Kegiatan

45

USULAN KEGIATAN DARI HASIL MUSRENBANG KECAMATAN DAN USULAN DPRD KABUPATEN

MUKOMUKO UNTUK TAHUN 2018

NO BIDANG JUMLAH USULAN

1 INFRA STRUKTUR 454

2 PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN

KEHUTANAN 101

3 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 103

4 KELAUTAN DAN PERIKANAN 21

5 PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN 20

6 KESEHATAN 38

7 PEMUDA DAN OLAH RAGA 24

8 SOSIAL 4

9 KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN 8

10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA 59

11 PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN 59

12 HUKUM 1

13 LINGKUNGAN HIDUP 6

14 SATPOL PP DAN DAMKAR 12

15 KESEJAHTERAAN RAKYAT 14

Adapun total pagu indikatif yang diusulkan tersebut sebesar rp.569.290.663.333,- (lima ratus

enam puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu

rupiah). Proyeksi kemampuan APBD tahun 2018 (belanja langsung) Rp 427.345.925.869 (75,06 %)

46

47

48

49

Kegiatan prioritas Provinsi Bengkulu tahun 2018 pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang Provinsi

Bengkulu :

• Pembangunan Jalan Mukomuko - Dusun Gedang - Sp. Yamaja (Pondok Kopi) dengan Target 0,75

Km Hotmix

• Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Mukomuko dengan Target 71,51 KM

• Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan WILAYAH Kabupaten Mukomuko

50

• Penanganan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Kabupaten Mukomuko

• Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun pada D.I. Air Buli Semun dam dan D.I.

Air Teramang Kecil

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program hendaknya berkoordinasi

dengan OPD terkait agar terwujud perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi dan tidak

tumpang tindih dengan program lain. Terkhusus dalam penyusunan program agar lebih selektif dan

selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muko-

Muko serta memberdayakan masyarakat setempat guna peningkatan perekonomian masyarakat

desa.

Tanpa sinergritas dan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, masyarakat,

dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya pembangunan di daerah tidak bisa berjalan

dengan baik, perbedaan pendapat adalah hal biasa, akan tetapi dalam hal pembangunan masyarakat

harus bersatu dalam satu visi dalam membangun Kabupaten Muko-Muko.

Dokumentasi Pelaksanaan Acara

Menyayikan Lagu Indonesia Raya

Peserta Rapat RKPD Kabupaten Mukomuko

Paparan Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu

Paparan Ketua DPRD Kabupaten Muko-Muko

51

Fokus Group Discussion (FGD) Awal

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS)

Pengarahan PLT. Sekda Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Provinsi Bengkulu saat ini sedang menghadapi permasalahan pembangunan yang

diakibatkan oleh tingginya angka kemiskinan. Secara makro, angka kemiskinan di Provinsi

Bengkulu menunjukkan angka sebesar 17,03% atau 325.600 orang pada September 2016,

berkurang sebesar 0,29% atau 3.010 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada

Maret 2016. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 3.071 individu usia 18-60 tahun bekerja

sebagai nelayan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2016-2021, misi pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros

maritim nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor-sektor

kelautan antara lain: Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui

modernisasi alat tangkap dan pengolahan hasil;Peningkatan kualitas produksi melalui

penyediaan dan pengembangan bibit, benih, pakan, sarana dan prasarana, teknologi tepat

guna, permodalan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pengembangan

52

kelembagaan;Pengelolaan hasil produksi berupa hilirisasi dan industri pengolahan produksi

perikanan tangkap dan budidaya, serta pemasaran produk; Peningkatan sarana dan prasarana

untuk menunjang produksi dan distribusi produksi perikanan tangkap dan budidaya; dan

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera.

Dalam rangka implementasi pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera,

Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Bappeda Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan

Tenaga Ahli dari Universitas Bengkulu akan melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah

(RAD) Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi

Bengkulu. Rencana Aksi Daerah tersebut dilakukan untuk menyusun Masterplan dan Peta

Arah Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) di Provinsi Bengkulu

Tahun 2017-2021.

Posisi Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial. Tujuan utama pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera ini antara lain: Pengentasan kemiskinan nelayan;Peretasan

ketertinggalan kawasan pesisir; Membuka lapangan kerja masyarakat pesisir; Meningkatkan

keterampilan nelayan dan Penguatan kelembagaan nelayan.

Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera ini dilakukan melalui tiga arah

kebijakan, yaitu: Pemenuhan infrastruktur dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan

perekonomian;Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur strategis kawasan kampung

nelayan sejahtera seperti kelistrikan, industri pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya,

dan sarana serta prasarana lainnya danPemberdayaan masyarakat nelayan, perempuan

nelayan, anak dan remaja dalam keluarga nelayan.

Sedangkan untuk mencapai tujuan program pengembangan Kawasan Kampung

Nelayan Sejahtera tersebut, maka pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan antara

lain:Pendekatan kuantitas melalui penyediaan bibit, benih, pakan, teknologi tepat guna,

sarana dan prasarana, permodalan, dan kelembagaan lokal;Pendekatan kualitas melalui

penerapan teknologi, peningkatan keterampilan, jaringan pemasaran, ketercukupan aspek

permodalan, dan pengembangan kelembagaan lokal yang menunjang pencapaian tujuan

pemberdayaan;Intensifikasi dan revitalisasi produk unggulan agro-maritim, baik dalam aspek

produksi maupun pasca-produksi;Ekstensifikasi produk unggulan agro maritim yang

berorientasi pasar danHilirisasi produk dan industri kemaritiman seperti pembangunan

dermaga, galangan kapal, pelabuhan, cold storage, dan pengalengan produk ikan tangkap dan

budidaya;

53

Menurut arahan Plt Sekretaris daerah Provinsi Bengkulu Ir. Drs. Sudoto, MPd, Upaya

pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pembangunan percepatan pengentasan kemiskinan

tertuang melalui Program Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS)

merupakan program prioritas Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Berdasarkan data dari

Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2014 dari 10.000 nelayan, 50% nya masih tergolong

miskin dan penyumbang angka kemiskinan yang cukup tinggi.

Menindaklanjuti masalah tersebut Pemerintah Provinsi dalam hal ini Bappeda

Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Tim Ahli dari Universitas Bengkulu melakukan

kajian, pendataan, menyeleksi dan telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu

Nomor: V.463.XXVI Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Lokasi Kawasan

Kampung Nelayan Sejahtera di Provinsi Bengkulu. Ada pun 7 (tujuh) Kawasan Kampung

Nelayan Sejahtera (KKNS) sebagai pilot project, yaitu kawasan yang bersentuhan langsung

dengan kawasan di sepanjang pesisir pantai yaitu:Desa Pasir Lama di Kabupaten Kaur, Desa

Pasar Pino di Kabupaten Bengkulu Selatan, Desa Penago I di Kabupaten Seluma, Kelurahan

Sumber Jaya di Kota Bengkulu, Desa Pondok Kelapa di Kabupaten Bengkulu Tengah, Desa

Serangai di Kabupaten Bengkulu Utara dan Desa Pasar Bantal di Kabupaten Mukomuko.

Adapuntujuandari Program Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera

(KKNS) di Provinsi Bengkulu, yaitu: Pengentasan kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir-

pantai, Peningkatan kesejahteraan melalui peretasan ketertinggalan kawasan kampong

nelayan di pesisir-pantai dengan kondisi akhir yang diinginkan 100% sanitasi, 100% tersedia

air minum, 100% jalan lingkungan, 100% ber listrik, dan 0% kumuh, Penguatan kelembagaan

Peningkatan kualitas SDM di wilayah pesisir-pantai (transfer IPTEK), Membuka lapangan

pekerjaan baru, Menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan daerah

serta Meningkatkan daya saing masyarakat di wilayahpesisir.

Dalam pelaksanaannya, Pembangunan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera di

Provinsi Bengkulu akan melibatkan 20 (dua puluh) Organisasi Perangkat Daerah yang

berkaitan dengan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS). Tujuan ditetapkannya

lokasi kampung nelayan sejahtera adalah:

1. Bahwa Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) yang akan dikembangkan

tersebut menjadi pilot project yang dianggarkan mulai Tahun 2017 s.d. 2021 dan

dibangun secara terintegrasi oleh 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota yang

mempunyai lokasi Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera dan Pemerintah Provinsi

Bengkulu

54

2. Mengupayakan Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS)

sebagai paradigma baru untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat di wilayah pesisir, yang pelaksanaannya dikemas secara terpadu dan lintas

sektoral dengan pendekatan pembangunan kemaritiman berbasis pertanian

3. Menjadikan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) di Provinsi Bengkulu

sebagai pilot project atau Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) percontohan

di kancah nasional

Sedangkan Tujuan dari kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kawasan Kampung Nelayan

Sejahtera (KKNS) Provinsi Bengkulu ini adalah untuk menyusun Dokumen Rencana Induk

(RAD) Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) pada 7 (tujuh) lokasi

pengembangan yang telah ditetapkan di 7 (tujuh) kabupaten/kota di diProvinsi Bengkulu.

Sedangkan manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :Tersedia Dokumen Rencana

Induk (RAD) Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) di Provinsi

BengkuluTahun 2017-2021, sebagai pedoman yang dapat dipergunakan oleh setiap

OPD/Instansi yang terkait dengan Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera

(KKNS) di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021 dan juga Tersedianya peta arahan

pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) di `Provinsi Bengkulu Tahun

2017-2021.

(Danella-JFPMNurmuyasaroh-JFPP)

55

Memacu Investasi Dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur

Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas

Pembukaan Acara Musrenbang RKPD Kabupaten Kaur tahun 2017

Musrenbang RKPD Kabupaten Kaur

dilaksanakan di GSG (Gedung Serba

Guna) Pemerintah Kabupaten Kaur dari

tanggal 15 Maret s/d 17 Maret 2017.

Acara ini di buka oleh Bapak Bupati

Kaur

Bapak dan dihadiri oleh Ketua DPRD

Kabupaten Kaur, Para Anggota Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Kaur, Kepala Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Bengkulu, Seluruh

Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-

Kabupaten Kaur, Tokoh Masyarakat,

Para Akademisi, Wakil Organisasi

Masyarakat Dan Lembaga Swadaya

Masyarakat. Musrenbang dilaksanakan

dalam rangka penyusunan rencana

kerja pembangunan daerah (RKPD),

yang merupakan forum musyawarah

antar pemangku kepentingan untuk

membahas dan menyepakati serta

merumuskan kegiatan pembangunan di

tahun yang akan datang. Dalam

sambutannya Bupati Kabupaten Kaur

mengharapkan acara ini dapat

56

dihasilkan kesepakatan untuk

penajaman, penyelarasan, klarifikasi,

dan penyempurnaan terhadap

rancangan RKPD tersebut, sehingga

pada nantinya dapat diperoleh masukan

dan komitmen dari para pemangku

kepentingan pembangunan di

kabupaten kaur dan lebih siap dalam

mengantisipasi tantangan dan peluang

pembangunan yang akan dihadapi di

masa depan.

Musrenbang penyusunan RKPD

diharapkan dapat menghasilkan

dokumen perencanaan pembangunan

yang mampu menampung aspirasi

masyarakat dan perencanaan

pembangunan yang dihasilkan bersifat

komprehensif baik dari sisi kepentingan

nasional maupun daerah dalam rangka

mewujudkan visi pembangunan

kabupaten kaur tahun mendatang.

Tema pelaksanaan musrenbang tahun

ini adalah “Memacu Investasi Dan

Memantapkan Pembangunan

Infrastruktur Unutk Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitas”

Kebijakan anggaran belanja yang

dilakukan tidak berdasarkan money

follow function, tetapi money follow

priority programs. Sehingga tidak

semua tugas dan fungsi (tusi) harus

dibiayai secara merata. Musrenbang

tahun ini masih musrenbang istimewa

untuk Kabupaten Kaur karena ini adalah

musrenbang pertama setelah

ditetapkannya rpjmd pada pilkada

serentak tanggal 9 desember 2015.

Namun perlu di ingat secara bersama-

sama bahwa penyusunan RKPD Tahun

2018 mengacu pada RPJMD provinsi

dan kabupaten serta rancangan renstra

skpd masing-masing. Dana

Pembangunan Yang Dialokasikan Di

Kabupaten Kaur Yang Berasal Dari

Pemerintah Pusat Tahun 2017, Sebesar

Rp. 74.406.796.000,- (Tujuh Puluh

Empat Milyar Empat Ratus Enam Juta

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu

Rupiah) Dan Yang Berasal Dari Dana

APBD Provinsi Bengkulu Tahun

Anggaran 2017, Sebesar Rp.

71.059.623.238,- (Tujuh Puluh Satu

Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Enam

Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus

Tiga Puluh Delapan Rupiah) dengan

rinician sebagai berikut:

57

a. Sumber dana dari pemerintah pusat tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu

Rp.11.385.826.000,-

- SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Rp.

28.034.000.000,-

- Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Rp. 3.260.100.000,-

- Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu Rp. 10.942.860.000,-

- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan (TP) Rp. 5.784.010.000,-

- Dinas Perhubungan Rp. 15.000.000.000,-

b. Sumber dana apbd Provinsi Bengkulu tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Rp.50.432.500.000,-

- Dinas Kelautan Dan Perikanan Rp. 306.962.500,-

- Dinas Koperasi Dan UKM Rp. 35.000.000,-

- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Rp.100.000.000,-

- Dinas Perindustrian Dan Perdagngan Rp.252.500.000,-

- Dinas Sosial Rp. 18.000.000,-

- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp.19.914.660.738,-

Peserta Musrenbang dari OPD dan berbagai Unsur Masyarakat

58

Peserta Musrenbang dari Pemerintah Provinsi Bengkulu

Sambutan Bupati Kaur Sekaligus membuka Acara

Musrenbang Kabupaten Kaur

Sambutan Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh

Staf Ahli Bidang Pembangunan

Kegiatan Prioritas Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Yang Berlokasi Di Kabupaten Kaur

- Peningkatan Jalan Tj. Iman-Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sumsel)

Dengan Target 5 Km Hotmix

- Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kaur Dengan Target

Mempertahankan Kondisi Jalan 73,25 Km

- Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan

Pengairan D.I. Air Kule Besar Dan D.I Air Nasal

- Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah Iii D.I Air Nasal

(Oki Sumbogo, ST- JFP Pertama)

59

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR MISKIN

DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama tentang pengelolaan data terpadu

program penanganan fakir miskin

Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius, yaitu dari aspek kesejahteraan

masyarakat. Kondisi kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai

tahap yang memprihatinkan dan berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September

Tahun 2016, persentase kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencapai 17,03% dan

menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi

se-Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan salah satunya karena program pengentasan

kemiskinan belum dilakukan secara maksimal. Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif

dalam mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan,

dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus,

ketidaktepatan data penduduk fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program,

ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan program, dan koordinasi antar program yang

belum selaras.

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan

Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data, maka

60

Bappeda Provinsi Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor:

401/115/B.1/2017, tanggal 21 Februari 2017, telah menyampaikan permintaan Data

Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin kepada TNP2K RI selaku Pokja

Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin. Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama, alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40%

terendah di Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin.

Penyerahan Data terpadu program penanganan fakir miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada

Bappeda Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017. Untuk memaksimalkan

pemanfaatan data tersebut, maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan

Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi

dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin antara Bappeda, Dinas Dukcapil,

Dinas Sosial dan BPS. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilaksanakan pada

tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan disaksikan oleh Wakil

Gubernur Bengkulu Bapak DR. H. Rohidin Mersyah, MMA selaku Ketua TKPK Provinsi

Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu. Penandatanganan Nota Kesepahaman

Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data

tunggal penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah di Provinsi Bengkulu, agar

penanganan fakir miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan

61

ketertinggalan dapat dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan serta

menggunakan data sasaran individu dan rumah tangga yang valid dan terukur.

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama

tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi,

Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk

Program Penanganan Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan

dan peretasan ketertinggalan dengan mengajukan permohonan kepada Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait

perwujudan SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur

Bengkulu Nomor 400/176/BAPPEDA/2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk

Program Penanganan Fakir Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan

Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar

setiap OPD dapat memanfaatkan data tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program

strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan. Selain itu juga, telah

disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 400/177/BAPPEDA/2017 tentang

Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin Provinsi Bengkulu

kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu.

Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama tentang pengelolaan data terpadu

program penanganan fakir miskin

Diharapkan, setelah dilakukan berbagai upaya tersebut, Program Pengentasan

Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan

dengan memanfaatkan data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan

bersumber dari satu data.

(Mgs. M. Rizqi Al Fadli, S.IP, M.Si)

62

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan

Pemerataan

Pada tanggal 26 April 2017 yang

lalu Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional / Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional

Republik Indonesia telah melaksanakan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Nasional (Musrenbangnas) 2017. Acara ini

dibuka langsung oleh Bapak Presiden Joko

Widodo, Musrenbangnas 2017 ini

diselenggarakan di hotel Bidakara Jakarta.

Acara ini turut dihadiri oleh Bapak

Gubernur Bengkulu Dr. H. Ridwan Mukti.

63

Pembukaan Musrenbangnas ini turut

dihadiri oleh seluruh jajaran menteri,

pimpinan lembaga, gubernur, wali

kota/bupati, dan kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Dalam arahannya Presiden

mendorong untuk dapat mewujudkan

sinergitas antara Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) 2018 dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018

sehingga dapat tercapai sasaran prioritas

pembangunan nasional.

Musrenbangnas 2017 ini mengambil tema

“Memacu Investasi dan Infrastruktur

untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

dengan tetap berpacu pada target

pembangunan yang Infrastruktur,

diharapkan kedepan akan berdampak

lebih memacu pertumbuhan ekonomi di

Indonesia. Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional (PPN)/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas), juga akan menyempurnakan

rancangan akhir RKP Tahun 2018.

Pada tahun 2018, pemerintah telah

menetapkan 10 prioritas pembangunan

nasional, yang mencakup bidang

pendidikan, kesehatan, perumahan dan

permukiman, pengembangan dunia usaha

dan pariwisata, ketahanan energi, dan

ketahanan pangan. Selanjutnya,

penanggulangan kemiskinan, infrastruktur,

konektivitas, dan kemaritiman,

pembangunan wilayah, serta politik,

hukum, pertahanan, dan keamanan.

(Andre/PP4)

64

FEMINISASI KEMISKINAN

Lebih dari separo penduduk miskin di negara berkembang adalah perempuan,

sebanyak 17% rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan yang disebabkan oleh

Janda mati sebanyak 53% janda cerai sebanyak 23%, suami sakit 7%, lajang 7% dan di tinggal

suami sebanyak 10%. Hal ini menguatkan indikasi terjadinya feminisasi kemiskinan, yakni

sebuah kenyataan bahwa sebagian besar angka kemiskinan diisi oleh kaum perempuan

dengan kata lain, kemiskinan memiliki wajah perempuan. Kondisi ekonomi yang terpuruk

sekarang ini menyebabkan semakin menguatnya “Feminisasi Kemiskinan, karena adanya

sebuah kenyataan bahwa sebagian besar angka kemiskinan diisi oleh perempuan.

Kendati seorang laki-laki dan perempuan sama-sama miskin akan tetapi dalam

kenyataannya laki-laki mendapatkan akses yang lebih banyak dibandingkan perempuan

dalam beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan, kemiskinan itu

disebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda serta kemampuan yang

berbeda pula dalam menghadapinya. Oleh sebab itu feminisasi Kemiskinan merupakan

suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat Provinsi Bengkulu menduduki

peringkat kemiskinan ke 1 se Sumatera.

Permasalahan yang dihadari dalam rangka penanganan kemiskinan di Provinsi

Bengkulu salah satunya adalah belum adanya data terpilah yang falid sehingga Program

kegiatan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum berpengaruh signifikan

65

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan kesenjangan antara laki-laki

dan perempuan di masyarakat bengkulu terutama kalangan menengah ke bawah masih

banyak sekali terjadi, ini disebabkan budaya yang ada di Bengkulu yang menganggap anak

laki-laki harus lebih maju dari anak perempuan. Hal inilah yang menjadi masalah yang perlu

di fikirkan bersama-sama oleh pemangku kebijakan di Provinsi Bengkulu, Keberhasilan

mengatasi masalah tersebut sangat ditentukan adanya upaya sistem yang

berkesinambungan serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

Factor yang menyebabkan Feminisasi Kemiskinan, Perspektif Ekonomi, Kemiskinan

dan Pemiskinan perempuan ini terlihat dalam sektor ekonomi, perempuan yang hidup

dalam belenggu kemiskinan senantiasa kesulitan mendapatkan akses sumber daya ekonomi.

Untuk bekerya mereka kurang diakui dan tidak dihargai, dalam bekerja perempuan juga

biasanya mendapatkan upah separo dari apa yang di peroleh oleh pekerja laki-laki. Seorang

perempuan ikut mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau yang

menjadi kepala keluarga dari kelompok miskin, lebih miskin dibandingkan laki-laki dari

kategori yang sama. Perempuan yang tidak memiliki penghasilan jauh lebih buruk situasinya

dibandingkan perempuan yang mempunyai penghasilan dalam keluarga dengan tingkat

ekonomi subsisten. Kemiskinan dan ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga juga

menjadi salah satu cara laki-laki melepaskan tanggung jawab atas keluarganya dengan

menceraikan istrinya, dalam kasus perceraian perempuan biasanya mengambil tanggung

jawab dan beban yang lebih besar dari laki-laki. Perspektif Politik, dalam dimensi ini

perempuan tidak terwakili secara proposional di antara kelompok miskin dan tidak punya

keluasaan. Kemiskinan perempuan ini antara lain kerentanan hidup, kesempatan dan suara,

serta didukung oleh pemerintah yang sangat bias gender. Dimensi kemiskinan gender dan

bias gender juga sangat mudah ditemui dalam kebijakan structural, perbedaan efek

kebijakan dan dana yang tidak memadai untuk mendukung kebijakan yang memihak kaum

perempuan. Jadi diskriminasi terhadap perempuan sangat kental.

Bagaimana menyikapi konteks kemiskinan perempuan, Provinsi Bengkulu dengan

jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi separo diantaranya adalah kaum perempuan,

kurangnya akses pendidikan dan pengembangan keterampilan bagi perempuan dalam

mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah-wilayah daerah tertinggal. Nilai- nilai

persaudaraan yang tertanam di daerah kita seharusnya bisa menjadikan sumber perubahan

sosial khususnya mengubah koondisi kemiskinan yang selama ini membelenggu kaum

66

perempuan. Pemberian kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan

keterampilan bagi kaum perempuan di dalam kelompok masyarakat bisa menjadi langkah

awal dalam pengentasan feminisasi kemiskinan. Sehingga para perempuan mempunyai

kesempatan yang seimbang dengan kaum laki-laki dalam upaya pengembangan diri. Hal ini

harus didukung oleh pemahaman yang mendalam bagi seluruh masyarakat terhadap arti

dan makna Kesetaraan demi peningkatan taraf hidup bersama.

Diskusi-diskusi di masyarakat masih banyak di dominsi oleh kaum laki-laki,

pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani dan pemberdayaan masyarakat tani yang

dibentuk oleh lembaga-lembaga non pemerintah pun masih banyak di dominasi oleh

kelompok laki-laki. Hal ini menyebabkan kepentingan kaum perempuan masih kurang

diperhatikan sehingga peningkatan peran perempuan di daerah masih rendah dari waktu ke

waktu.apalagi di dukung kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan

penghasilannya yang disebabkan perempuan biasanya hanya berkecimpung di dalam usaha

kecil-kecilan seperti pedagang kecil dan pertanian. Dalam hal ini peran Pemerintah daerah

di harapkan sangat berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan bisa mempengaruhi

masyarakat akan pentingnya Peran serta perempuan dalam hal pengambilan keputusan

demi kemajuan bersama.

(Nurmuyasaroh, SE, MM)