BADAN Nasional Penanggu-langan Bencana (BNPB) mera-malkan
potensi kejadian mate-rial lahar sisa erupsi di puncak Gunung Kelud
yang terbawa air hujan masih akan berlang-sung lama.
Untuk mencegah korban jiwa, warga sekitar harus diberi pemahaman
bahwa bila terjadi hujan di puncak Kelud, aktivitas mereka di
sepan-jang sungai yang berhulu di gunung tersebut harus segera
dihentikan.
Tidak ada yang tahu pasti potensi lahar hujan Kelud akan
berlangsung sampai berapa lama, ujar Kepala Pusat Data, Informasi,
dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, kemarin.
Sutopo mencontohkan ke-jadian erupsi Gunung Merapi pada 2010.
Akibat erupsi, di puncak Merapi masih tersisa 140 juta meter kubik
lahar vulkanis. Setiap hujan tiba,
sedikit demi sedikit lahar ter-sebut terbawa air hujan menu-runi
lereng gunung. Sekarang sudah lebih dari tiga tahun, diperkirakan
masih terdapat 60 juta meter kubik material lahar di Merapi, tandas
dia.
Adapun di Kelud, sambung-nya, diperkirakan masih ada 50 juta
meter kubik lahar. Karena hujan yang turun kemarin tidak terlalu
deras, walhasil jumlah material la-har yang tersisa dari gunung
tersebut masih banyak. Pasal-nya, baru sebagian kecil saja dari
total volume lahar yang terbawa air hujan.
Prakirawan Badan Me-teorologi, Klimatologi, dan Geofi sika
(BMKG) Juanda Tau-
fi k Hermawan juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Kelud
tetap mewaspadai an-caman banjir lahar susulan. Pasalnya, pada
Februari ini curah hujan di kawasan itu diprediksi tetap
tinggi.
Menurut Kepala BNPB Syam-sul Maarif, pemerintah masih menetapkan
status awas Kelud setelah muncul banjir lahar dingin pada Selasa
(18/2). Namun, bencana Gunung Kelud ini masih belum bisa dikatakan
bencana nasional, melain kan masih sebatas ben-cana provinsi.
Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Haryadi Permana
mengatakan erupsi yang saat ini terjadi pada Gunung Kelud tidak
akan me-nular kepada gunung lainnya. Sebelumnya, akibat banjir
lahar, 600 warga lima dusun di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang,
Malang, dilaporkan terisolasi. (Tlc/Vei/HS/FL/X-6)
KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 / NO. 11994 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
Pemasangan Iklan &Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990e-mail: [email protected]
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)Rp67.000/bulan (di luar
P.Jawa + ongkos kirim)
Harian Umum Media Indonesia
@ MIdotcom
Siasat Pabrikan Berganti HaluanTarget pasar kendaraan komersial
dialihkan dari sektor tambang yang lesu ke sektor infrastruktur,
properti, dan kargo.
Fokus Otomotif, Hlm 22-23
Realistis Memilih JurusanMemilih jurusan yang tepat harus
dipertimbangkan dengan matang. Pemilihan jurusan tidak boleh hanya
karena tekanan dari orangtua. Apalagi, calon mahasiswa hanya
ikut-ikutan tren.
Pendidikan, Hlm 10
Jakarta Rentan Perubahan IklimKondisi Bangkok kurang lebih sama
dengan Jakarta, tetapi kota itu dapat mengatasi banjir dengan
pembangunan sesuai kondisi lahan dan regulasi tegas.
Selekta, Hlm 2
PEMBAHASAN revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kian jauh panggang
dari api, bahkan makin jauh dari semangat menegakkan keadilan.
Selain penuh pasal polemik, waktu pembahasan yang tersisa di DPR
juga sangat tidak mencukupi. Hingga akhir masa sidang IV atau 10
Juli 2014, waktu kerja DPR kurang dari 100 hari. Kecuali negara ini
ingin menghasilkan kitab undang-undang yang penuh cacat, maka
pembahasan sudah semestinya dibatalkan.
Desakan serupa kemarin disampaikan Komisi Pemberan-tasan Korupsi
kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR. Melalui surat,
KPK meminta pembahasan kedua rancangan undang-undang tersebut
ditunda. Permintaan KPK sangat masuk akal. KUHP baru yang diajukan
Kementerian Hukum dan HAM kepada DPR jauh lebih tambun daripada
KUHP lama. Draf itu memuat 766 pasal atau bertambah 197 pasal dari
yang lama.
RUU KUHP ini juga harus lebih dahulu dibahas sebelum pem-bahasan
RUU KUHAP. Pem-bahasan yang bersamaan sangat tidak diinginkan dan
membahayakan karena da-pat menyebabkan tumpang-tindih, bahkan
saling meng-ingkari undang-undang.
Selain itu, materi isi RUU KUHAP tidak kalah ber-masalah.
Setidaknya ada 12 isu dalam RUU itu yang ber-potensi melemahkan
KPK. Salah satu yang menonjol ialah soal penyadapan. Se-lain harus
dengan seizin ha-kim, kegiatan penyadapan juga dapat dibatalkan
oleh hakim. Padahal, selama ini telah terbukti banyak kasus
korupsi bisa diungkap lewat penyadapan.Bukan hanya pada tahap
penyidikan, upaya pelemahan
pemberantasan korupsi juga tampak dalam penuntutan. RUU KUHAP
mengatur bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi
kepada Mahkamah Agung. Putusan MA pun tidak boleh lebih berat
daripada putusan pengadilan tinggi. Pasal-pasal itu jelas
menggerogoti penegakan hukum. Bukan-nya memperkuat aturan yang
telah ada, pemerintah dan DPR justru menyediakan celah untuk
koruptor. Apalagi, kedua RUU tersebut tidak memasukkan korupsi
dalam nomenklatur kejahatan luar biasa.
RUU cacat semacam itu sulit diharapkan dapat dibenahi tanpa
kerja maksimal DPR. Harapan tersebut makin di awang-awang jika
melihat ruang rapat di Senayan sekarang ini. Jelang pemilu, para
anggota dewan makin malas hadir. Dalam rapat paripurna kemarin,
dari 560 anggota dewan, hanya 226 orang yang hadir.
Dengan kinerja yang menurun, DPR semestinya menyetujui
permintaan KPK. Ketimbang nanti tidak serius membahas RUU lalu
diam-diam menyediakan karpet merah untuk ko-ruptor, akan jauh lebih
baik jika DPR tidak membahas kedua RUU itu sama sekali.
Bahkan keputusan pembatalan pembahasan revisi KUHP dan KUHAP
mungkin dapat menjadi satu-satunya ketiadaan kerja DPR yang akan
dipuji rakyat. Dengan langkah tersebut, sesungguhnya DPR akan
menepis kecurigaan akan komitmen pada pemberantasan korupsi.
Pasalnya, hingga kini ada 65 ang-gota dewan yang diproses hukum
terkait dengan korupsi.
Penghentian pembahasan RUU semestinya didukung Presi-den.
Sebagai orang yang pernah berjanji akan berada di garda terdepan
pemberantasan korupsi, penghentian pembahasan akan menjadi warisan
berharga.
Bukannya memperkuat aturan yang telah ada, pemerintah dan
DPR
justru menyediakan celah untuk koruptor. Apalagi,
kedua RUU tersebut tidak memasukkan korupsi dalam
nomenklatur kejahatan luar biasa.
Silakan tanggapi Editorial ini melalui:
www.metrotvnews.com
AIR liur ternyata bisa menjadi objek untuk mengidenti-fikasi
depresi, terutama di kalangan remaja. Hal itu terungkap dari ha-sil
penelitian Universitas Cambridge, Inggris, yang dipimpin Joe
Herbert ber-dasarkan pengamatan yang melibatkan lebih 1.800 remaja
usia 12-19 tahun.
Dalam penelitiannya, Herbert dan kawan-kawan mengambil sampel
air liur para remaja tersebut dan mengamati ting-kat depresi
mereka. Setelah itu, mereka membandingkan tingkat kortisol yang
terdapat dalam air liur dengan laporan tingkat depresi.
Hasilnya remaja dengan tingkat kortisol tinggi dan depresi
rendah ternyata memiliki risiko 14 kali depresi klinis ketim-bang
mereka yang tingkatnya ringan.
Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa satu dari enam
orang menderita depresi klinis dan sebagian besar penderita
mengalaminya sebelum berusia 24 tahun.
(Hasil penelitian) ini perkembangan baru untuk menge-tahui
penyakit mental, kata Herbert menjelaskan penelitian yang
dipublikasi lewat jurnal Proceedings of the National Academies of
Science baru-baru ini. (Global News/Kid/X-8)
Akhiri Aksi Amputasi KPK
Air Liur dan Depresi
RAJA EBEN LUBIS
PEMBAHASAN Ranca-ng an Undang-Undang Perubahan Kitab
Un-dang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan RUU Perubahan
Kitab Un-dang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus digugat. Jika
pembahasannya dipaksakan, Komisi Pemberantasan Ko-rupsi siap
melawan.
RUU KUHAP dan KUHP yang diserahkan pemerintah pada Maret 2013
untuk dibahas di DPR dinilai mengandung ba-nyak poin yang
melemahkan upaya pemberantasan ko-rupsi dan menggembosi KPK. Ambil
contoh, penyelidikan akan dihilang kan, padahal penyelidikan amat
penting bagi KPK yang tidak mengenal penghentian penyi dikan.
Ada pula pasal tentang pe-nyuapan yang tidak masuk di delik
korupsi, tetapi masuk pi-dana jabatan. Belum lagi masa penahanan di
tahap penyidik-an sangat singkat, hanya lima hari (lihat grafi
k).
KPK pun, kemarin, mengi-rimkan surat kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan DPR untuk meminta pe-nundaan pembahasan kedua
RUU itu. Jika dibahas, KPK meminta delik korupsi yang merupakan
kejahatan luar biasa tetap diatur dalam UU sendiri (bukan dalam
KUHAP). KPK juga meminta pemba-hasan RUU KUHAP yang meru-pakan
pidana formil dibahas setelah RUU KUHP materiil selesai agar tidak
tumpang-tin-dih, kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK.
Ia berharap pemerintah me-narik draf RUU KUHAP dan
KUHP dari DPR. Jika tidak meng acuhkan, berarti peme-rintah dan
DPR tidak punya good will terhadap pemberan-tasan korupsi. KPK
punya lang-kah strategis dan konkret untuk menghadapi segala bentuk
pelemahan dari mana pun.
Dalam suratnya, KPK meng-akui RUU ialah keniscayaan. Namun,
mereka juga menilai pemerintah dan DPR cende-rung memaksakan.
Pasalnya, masa kerja DPR saat ini tinggal
100 hari kerja efektif.KPK juga merasa ada yang
aneh karena tidak pernah dilibatkan sejak RUU KUHAP dan KUHP
masuk Program Legislasi Nasional 2012 hingga dibahas.
Pakar hukum pidana Uni-versitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar
mengingatkan pemba-hasan RUU KUHAP dan KUHP yang berisi lebih dari
1.000 pasal perlu keseriusan. Ini kok main-main. Sepertinya ada
penumpang gelap yang mau buru-buru disahkan.
Di lain sisi, ketua tim ahli RUU KUHP Muladi menu-ding KPK telah
melampaui kewenangan dengan mengi-rim surat ke Presiden dan DPR
agar revisi UU KUHAP dan KUHP ditunda. Cara ini seperti tidak
menghormati
lembaga tinggi negara, ce-tusnya seusai rapat Panja RUU KUHP di
kompleks parlemen, kemarin.
Ia menyerahkan keinginan KPK itu kepada pemerintah dan DPR.
Sikap yang sama dikemukakan anggota Komisi III dari Fraksi PAN,
Taslim Chaniago, Bambang Soesa-tyo (Golkar), dan Nasir Jamil (PKS).
Adapun Ahmad Yani (PPP) tetap ngotot agar pem-bahasan
diteruskan.
Posisi AzizPembahasan RUU KUHAP
dan KUHP juga dipersoalkan lantaran keberadaan Aziz Syamsuddin
sebagai ketua panja RUU itu. Sebabnya, Wakil Ketua Komisi III dari
Partai Golkar tersebut pernah disebut dalam kasus korupsi
pengadaan simulator uji ken-daraan di Korlantas Polri dan proyek
pembangunan kawas-an pengembangan dan pem-binaan terpadu sumber
daya manusia kejaksaan di Ceger, Jakarta Timur.
Status hukum Aziz penting dilihat, apakah ada atau tidak konflik
kepentingan dalam proses pembahasan RUU itu, ujar Direktur Advokasi
YLBHI Bahrain, dalam suratnya yang dikirimkan ke KPK, kemarin.
A b ra h a m m e m a s t i k a n pihaknya terus mendalami kasus
tersebut. Orang yang melebihi Aziz saja kita periksa. Jadi, kita
tunggu saja perkem-bangan penyidikan, tandas-nya.
(Wta/*/Nov/X-8)
[email protected]
HentikanPenggembosan KPK
Posisi Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Panja RUU KUHAP dan KUHP
dipersoalkan karena namanya pernah disebut dalam kasus korupsi.
Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail:
[email protected]:
Harian Umum Media IndonesiaTwitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com
TERTIMBUN BANJIR LAHAR: Paeran, 63, mengecek sawahnya yang
hancur akibat banjir lahar erupsi Gunung Kelud di Desa Batan,
Badas, Kediri, Jawa Timur, kemarin. Banjir lahar pada Selasa (18/2)
sore tersebut menyebabkan sekitar 100 hektare sawah rusak
parah.
MI/IMMANUEL ANTONIUS
Ancaman Banjir Lahar Kelud Diprediksi Berlangsung Lama
EBET
KAMIS, 20 FEBRUARI 2014SELEKTA2
DUGAAN adanya praktik ko-rupsi proyek pengadaan alat kesehatan
di Provinsi Banten kian kentara. Penegasan ter-sebut diungkapkan
oleh Bu-pati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya, seusai dimintai
kete-rangan oleh Komisi Pemberan-tasan Korupsi, kemarin.
Salah satu indikasi praktik haram tersebut ialah
ketidak-sesuaian antara spesifikasi yang tercantum dalam kontrak
dan alat kesehatan yang ada. Saat sidak, kami menemukan beberapa
alat kesehatan yang dialokasikan langsung dari provinsi, spesifi
kasinya tidak sesuai, dan itu banyak yang kita tolak. Seperti di
Rumah Sakit Umum Adjidarmo, kata Iti.
Ia menuturkan selama 2013 ter dapat proyek alat kesehatan
bernilai Rp3 miliar. Namun, ba-rang dan spesifi kasi yang ada tidak
sesuai dengan kebu tuhan. Iti diminitai keterangan sebagai saksi
dalam kasus dugaan suap sengketa pemilu kada Kabupten Lebak dengan
tersangka Guber-nur Banten Ratu Atut Chosiyah. Iti menjelaskan
bahwa ia di-tanya penyidik apakah kenal dengan Atut dan mengetahui
adanya praktik suap dalam
sengketa pemilu kada Lebak di Mahkamah Konstitusi.
Dalam beberapa kesempat an, Atut yang juga Ketua nonak tif DPP
Partai Golkar itu memban-tah terlibat penyuap an. Mela lui tim
kuasa hukumnya, Atut ju ga menyangkal adanya pengge-lembungan
proyek pengadaan alat kesehatan di Banten.
Atut terimbas kasus Lebak setelah sang adik, Tubagus Chaeri
Wardana alias Wawan, di tangkap KPK pada 2 Oktober 2013 yang kini
menjadi ter-sangka kasus suap yang meli-batkan mantan Ketua MK Akil
Mochtar.
Pemilu kada Lebak yang dige-lar 31 Agustus 2013 dime nangi
pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi yang didukung koalisi
Partai Demokrat, PDIP, Hanura, Gerindra, PPP, PKS, dan PPNU. Mereka
mendulang 62,37% suara, mengungguli pa-sangan Amir Hamzah-Kasmin
yang diusung Partai Golkar dengan perolehan 34,69%. Amir-Kasmin
lalu menggugat ke MK. Pasangan itu menu-ding Iti menang akibat
inter-vensi dari Mulyadi Jayabaya, ayah Iti, Bupati Lebak saat itu.
(EB/X-2)
Lebak Terima Alkes tidak Sesuai Spesi kasi
Target Menekan Kemiskinan bakal Meleset
Jakarta Rentan Perubahan IklimKondisi Bangkok kurang lebih sama
dengan Jakarta, tetapi kota itu dapat mengatasi banjir dengan
pembangunan sesuai kondisi lahan dan regulasi tegas.
VERA ERWATY ISMAINY
DI antara kota-kota di Asia Tenggara, Kota Jakarta paling
ren-tan terkena dampak perubahan iklim. Dampak yang sangat
dirasakan, antara lain terjadinya peningkatan temperatur, curah
hujan, dan naiknya permukaan air laut.
Akibat naiknya permukaan air laut, tanah di Jakarta turun 5 cm
setiap tahunnya. Daerah pesisir le bih parah, yakni 12 cm per
tahunnya, kata Pene-liti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI)
Deny Hidaya-ti, pada seminar dampak per-ubahan iklim di Asia
Tenggara di Jakarta kemarin.
Naiknya permukaan air itu, tambahnya, disebabkan gen-car nya
pembangunan besar-besaran di kawasan pesisir, seperti lapangan
golf, permu-kiman, hingga hotel, dan kawa-san reklamasi.
Selain itu, lanjut Deny, kon-struksi bangunan di daerah
tangkapan air dan perilaku masyarakat juga ikut menye-babkan
turunnya permukaan tanah.
Jakarta Utara ialah dae-rah paling rentan di Jakarta terkena
dampak perubahan
iklim, dan menempati pering-kat kedua dalam hal kenaikan
permukaan air laut, ujarnya lagi.
Pembicara lain dalam semi-nar yang diselenggarakan LIPI itu,
peneliti senior Geotek-nologi LIPI Jan Sopaheluwa-kan menambahkan,
banjir besar yang melanda Jakarta terus-menerus menunjukkan Jakarta
harus beradaptasi dengan kondisi yang ada.
Tidak cukup hanya upa ya mitigasi, upaya adap tasi diharapkan
mam pu meminimalkan efek kerugian akibat banjir dan juga untuk
menyiapkan masyarakat dalam menghadapi ben-cana tahunan tersebut,
kata Jan.
Menurutnya, Jakarta se-sung guhnya belum sepadat Singapura. Akan
tetapi, jika tidak disediakan banyak ruang biru di utara dan ruang
hijau di selatan, Jakarta akan terus menerus dilanda hujan.
Pendapat senada juga disam-paikan peneliti senior Geotek-nologi
LIPI lainnya, Robert Delinom. Ia menyebut kenaik-an permukaan air
laut di Ja-karta memperparah dampak perubahan iklim.
1 Kilometer Lebih Karangan Bunga untuk Pasangan Aman BELASAN
kali Rosid bolak-balik mengangkut karangan bunga ucapan selamat
menggunakan sepeda motor.
Karyawan toko bunga di kawasan Jl Sisingamangaraja, Pekanbaru,
ini sejak Selasa (18/2) sore mendapat tu-gas tambahan mengantar
karangan bunga ucapan selamat ke Gelang-gang Remaja Pekanbaru.
Di gedung itulah pasangan Anas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman
(Aman) dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau,
kemarin.
Ini pesanan bapak-bapak peja-bat, kata Rosid sambil menyeka
peluh di keningnya.
Tidak hanya Rosid. Pengantar bunga lain pun berdatangan silih
berganti sehingga karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan
pasangan Aman mengular sepan-jang 1,5 kilometer, mulai dari Jl
Sudirman, di depan Gedung DPRD Riau, hingga ke simpang tiga menuju
Bandara Sultan Syarif Kasim II.
Siapa pejabat yang dimaksud Rosid? Ya, seluruh bupati dan wali
kota di Provinsi Riau. Salah satunya, Bupati Kepulauan Meranti
Irwan Nasir dan wakilnya, Masrul Kasmy, memajang karangan bunga
oranye persis di depan Gedung Guru, sekitar 500 meter dari
Gelanggang Remaja.
Tidak terkecuali para kepala dinas di lingkungan Pemprov Riau.
Demi-kian pula halnya para pengusaha
MI/M IRFAN
DIPERIKSA KPK SEBAGAI SAKSI: Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya
sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Atut
Chosiyah, Ketua nonaktif DPP Partai Golkar, di Gedung KPK, Jakarta,
kemarin.
Kondisi Jakarta mirip kota-kota lain di Asia Tenggara, se-perti
Hanoi dan Bangkok.
Perbedaannya adalah pe-nanganan banjir di kota-kota itu jauh
lebih maju. Saat ini pe-nanganan banjir paling bagus di Tokyo. Kita
ketinggalan 30 tahun, dan baru setara Manila.
Dengan Bangkok saja kita ter-tinggal 5 tahun, jelas Robert.
Kerja samaDalam menangani banjir,
lanjut Robert, pemerintah tidak bisa melakukannya secara
ter-pisah. Kerja sama serentak dan simultan sangat dibutuhkan.
Menurutnya, masalah air ti-dak bisa dibatasi, kare na kalau
menyangkut iklim, kerja sama harus tanpa ba tas.
Kondisi Bangkok kurang lebih sama dengan Jakarta. Namun, lanjut
Robert, Bang-kok dapat mengatasi banjir dengan pembangunan
sesuai
kondisi lahan, regulasi yang tegas, dan kesadaran masya-rakat
lebih baik.
Indonesia tertinggal dalam regulasi. Di Bangkok se muanya sudah
jelas. Jika orang ambil air tanah, ya harus bayar. Di pantai juga
ada aturan pengambilan airnya, jelasnya.
Hadir dalam seminar itu pe-neliti dalam dan luar negeri. Kepala
LIPI Lukman Hakim mengatakan saat ini di Asia Tenggara banyak
terjadi banjir, badai topan, tanah longsor, serta le tus an gunung
berapi. (X-7)
[email protected]
BARU memasuki akhir bulan kedua 2014, pemerintah sudah
memprediksi target tingkat kemiskinan untuk pe-riode terakhir
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan sesuai
target.
Di hadapan anggota Badan Anggar-an DPR, kemarin, Menteri
Peren-canaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S
Alisjah-bana memaparkan, jika pertumbuhan ekonomi diasumsikan 6%,
sedangkan infl asi 5,5%, infl asi orang miskin (po-verty basket
infl ation) akan mencapai 6,5%-7%. Dengan demikian, tingkat
kemiskinan akan berkisar 10,54%-10,77% dari total populasi
Indonesia.
Sebaliknya, jika asumsi yang digu-nakan ialah pertumbuhan
ekonomi pada titik deviasi terendah sebesar 5,8%, tingkat
kemiskinan bisa lebih tinggi lagi, yakni 10,58%-10,75% dari
keseluruhan populasi.
Target pemerintah dalam UU APBN 2014 tingkat kemiskinan bisa
menca-pai 9%-10,5% saja. Target itu sendiri sudah dibuat sedikit
lebih tinggi dari-pada target awal dalam Rencana Pem-bangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni 8%-10%.
Armida menjelaskan, tingkat kemiskinan sulit masuk target karena
basis penurunannya di 2013 tinggi. Jumlah orang miskin di 2013
ber-tambah karena pemerintah menge-luarkan kebijakan kenaikan harga
BBM bersubsidi dan infl asi meroket ke 8,38% sepanjang tahun.
Poverty basket infl ation 2013 an-tara 10%-11%, lebih tinggi
dari yang diperkirakan semula sehingga me-mengaruhi tingkat
kemiskinan, ujar Armida.
Memburuknya gambaran kemiskin-an di tahun lalu juga
dipengaruhi
profi l pasar tenaga kerja Indonesia yang memburuk tahun lalu.
Data Bap-penas memperlihatkan di 2012 per-tumbuhan kesempatan kerja
negatif. Akibatnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam survei
Agustus tahun lalu hanya 6,25%.
Melesetnya target tingkat kemiskin-an itu, menurut anggota
Banggar dari Fraksi Gerindra Sadar Subagyo, karena pertumbuhan
perekonomian belum menciptakan lapangan peker-jaan. Miskin karena
yang mengang-gur masih banyak, kata Sadar saat dihubungi, kemarin.
(Ghe/*/X-9)
MI/BAGUS HIMAWAN
UCAPAN SELAMAT: Karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan
pasangan Anas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur Riau periode 2014-2019 dipasang di pinggir Jalan
Sudirman, Pekanbaru, Riau, kemarin.
pusat perbelanjaan, mal, hotel, dan perbankan. Mereka seakan
ber-lomba memesan karangan bunga ucapan selamat atas pelantik an
pemimpin baru Provinsi Riau pe-riode 2014-2019.
Kondisi ini menggelitik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk
mengungkapkan penilaiannya.
Saya sudah melantik 28 guber-nur, baru kali ini melihat karangan
bunga di kanan-kiri jalan sepanjang lebih dari 1 km, kata Gamawan,
disam but tepuk tangan undangan.
Jajaran ratusan karangan bunga tersebut, lanjut mantan Gubernur
Sumatra Barat itu, mencerminkan dukungan masyarakat terhadap
gu-bernur dan wakil gubernur baru.
Apalagi, pasangan Aman yang di sokong Golkar meraup lebih dari
60% suara dalam pemilu kada Riau.
Mohon kepercayaan hingga 60% ini menjadi motivasi untuk
memak-murkan masyarakat Riau, ujar Gamawan.
Menteri juga mengingatkan pa-sangan Aman untuk bersinergi
dan
harmonis dalam memimpin Riau. Jangan sampai gubernur dan
wagub pecah kongsi di tengah jalan. Rakyat nanti yang pusing,
ungkap Gamawan seraya mengucapkan salam dari Ketua Umum Partai
Golkar Aburi-zal Bakri untuk pasangan Aman.
Pasangan Aman memang harus bekerja keras memakmurkan rakyat
Riau. Deret an panjang karangan bunga ucapan selamat seyogianya
tidak membuat pasangan Aman melambung ke awang-awang. (Bagus
Himawan/X-3)
KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 HUKUM 3
ASTRI NOVARIA
KOMISI III DPR RI membentuk tim pakar untuk mem-bantu melakukan
uji kelayakan dan uji kepatut-an terhadap calon hakim konstitusi
menggantikan Harjono yang akan pensiun dan Akil Mochtar yang
ter-tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi aki-bat kasus
suap pemilu kada.
Hal itu disampaikan ang-gota dewan seusai melaku-kan rapat
internal Komisi III di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.
Anggota Komisi III Taslim Chaniago (F-PAN) membe-narkan adanya
tim pakar untuk bersama-sama Komisi III menyeleksi calon hakim
konstitusi. Kata Taslim, da-lam rapat internal tersebut disepakati
pula bahwa tim pakar terdiri dari belasan orang. Namun, mengenai
nama-namanya, Taslim ma-sih enggan membeberkan-nya kepada wartawan.
Yang jelas, menurutnya, mereka terdiri dari berbagai macam latar
belakang, antara lain akademisi dan negarawan yang mampu memberikan
penilaian utuh kepada setiap
calon hakim konstitusi.Taslim menegaskan, mes-
kipun nanti proses seleksi mengikutsertakan tim pa-kar, yang
bertanggung jawab terhadap hasil seleksi ialah Komisi III DPR
RI.
Komisi III akan tetap ber-ada di sana bersama tim pakar itu. Tim
ini nantinya memberikan rekomendasi kepada Komisi III, siapa saja
yang layak masuk dan sebagainya. Itu akan mem-berikan arahan yang
bagus untuk kita dalam menentu-kan sikap politik. Saya kira semua
tanggung jawab ada di Komisi III, ulasnya.
Taslim membantah ke-beradaan tim pakar sebagai tameng Komisi III
agar tidak disalahkan dalam menentu-kan hakim konstitusi jika
su-
atu saat bermasalah, seperti pada kasus Akil Mochtar.
Saat ditanya terkait calon hakim konstitusi yang ber-latar
belakang politikus, Taslim berpendapat hal itu merupakan hak warga
ne-gara untuk mencalonkan diri. Menurut saya, hal itu merupakan hak
warga negara. Tidak boleh diko-tomi antara politkus dan
nonpolitikus yang penting ada syaratnya. Untuk me-nandakan dia
terpilih atau tidak bisa dilihat apakah dia sosok negarawan atau
tidak, berkemampuan di bi-dang konstitusi atau tidak, tegasnya.
Adapun nama-nama yang sempat disebut-sebut masuk tim pakar,
antara lain Ah-mad Syafi i Maarif, Hasyim
Muzadi, Jimly Asshiddiqie, Pataniari (pakar hukum), dan Ahmad
Syarifuddin Natabaya (pakar hukum tata negara)
Menahan diriBerkaitan dengan langkah
Komisi III DPR dalam proses pemilihan hakim konstitusi, Ketua
DPP Partai NasDem Taufi k Basari meminta DPR menunjukkan sikap
ken-egarawanan. Ia mengakui pascapembatalan Perppu Penyelamatan MK,
DPR kem-bali berhak menyeleksi ha-kim konstitusi.
Tidak selayaknya anggota DPR menggunakan kesem-patan tersebut
dengan men-calonkan diri sebagai hakim konstitusi. MK membutuh-kan
hakim yang mampu
mengembalikan nama baik dan menjaga muruahnya dengan menunjukkan
sikap kenegarawanannya, ujar Taufi k, kemarin.
Secara terpisah, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ah-mad Syafi i Maarif menilai adanya keinginan anggota parpol
menjadi hakim kon-stitusi sangat tidak pantas. Seharusnya mereka
ter-lebih dahulu keluar dari par-tai dan minimal lima tahun tidak
berpartai, katanya.
Bahkan dengan tegas Syafii mengatakan bila ia masuk tim pakar
bentuk an Komisi III, ia akan menolak calon hakim konstitusi dari
partai politik. (Gnr/*/P-2)
[email protected]
Dalam menyeleksi calon hakim konstitusi, DPR hendaknya memilih
pribadi yang paham konstitusi, bukan politikus.
Komisi III DPR Bentuk Tim PakarANTARA/AGUNG RAJASA
KEHADIRAN TERUS MENURUN: Bangku anggota dewan kosong ketika
rapat dengar pendapat ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, kompleks
parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Tingkat kehadiran anggota
dewan semakin menurun seiring dekatnya pergelaran Pemilihan Umum
Legislatif pada 9 April 2014.
PENEGAKAN hukum di Indonesia dinilai masih menghadapi masalah
disparitas pemindanaan. Dispari-tas, yang berarti ketidaksetaraan
hukuman antara kejahatan serupa dalam situasi serupa pula, itu
me-munculkan ketidakadilan dalam penerapan vonis terhadap pelaku
kejahatan terutama pada tindak ke-jahatan korupsi.
Menurut peneliti Indonesia Cor-ruption Watch (ICW) Tama S
Langkun dalam kesempatan diskusi bertema Disparitas putusan
pengadilan dalam tindak pidana korupsi, di Jakarta, aki-bat
disparitas tersebut, kejaksaan dan Komisi Pemberantas Korupsi belum
optimal menggunakan pasal-pasal pada UU Tipikor dalam mengadili
pelaku korupsi.
Tama menjelaskan, penyebab disparitas ialah sistem hukum yang
masih belum jelas termasuk UU yang mengaturnya. Selain itu, tidak
ada pedoman bersama terkait indepen-densi hakim. Hal itu bisa
berdampak adanya gap dari produk hukum dan institusinya.
Namun, menurut Hakim Agung Surya Jaya, disparitas pemidanaan
merupakan tindakan yang tidak diharamkan. Alasannya, meski
ber-pijak pada aturan dan UU, hakim ti-dak bisa memutuskan tanpa
melihat peran, tangugung jawab serta akibat dari sebuah subjek
perkara.
Tidak mungkin perakara diputus sama ketika peran, tanggung
jawab, dan akibatnya berbeda. Yang bisa ter-jadi disparitas jika
putusan itu sama. Jika dituntut sama semua kasus, jus-tru itu tidak
adil, jelasnya.
Namun, dia mengakui, pemberian vonis sebuah perkara yang
berpijak pada undang-undang kerap menim-bulkan persoalan hukum yang
baru bahkan kebingungan serta masa-lah tersendiri bagi hakim.
Misal, penjatuhan pidana dengan sistem penjara minimal hingga
maksimal 20 tahun membuat hakim mungkin tidak berkeadilan dalam
memutus-kan. (Ami/P-2)
Peradilan Korupsi Majal
MI/ADAM DWI
HASIL PENELITIAN ICW: Pengamat politik dari CSIS J Kristiadi
(tengah) bersama peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW)
Donal Fariz dan dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Shinta
Agustina (kanan) memaparkan kajian tentang gratifikasi, kerugian
negara, dan KKN saat pemaparan hasil penelitian ICW, di Jakarta,
kemarin.
HASIL amendemen UUD seba-nyak empat kali yang dilaku-kan DPR RI
dinilai salah arah dan bertentangan dengan tujuan pendirian Negara
Ke-satuan Republik Indonesia yang digagas pendiri bangsa ini.
Penilaian tentang hasil amendemen UUD yang kon-traproduktif
tersebut disim-pulkan oleh ormas Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP)
dan disampaikan dalam ke-sempatan seminar bertema Kaji ulang
perubahan UUD 1945 di Jakarta, kemarin.
Indonesia sekarang di ambang kehancuran, ujar Pembina GPP Try
Sutrisno. Saat memberikan sambutan dalam acara itu, Try
menje-laskan, selain UUD, Pancasila sebagai dasar dan ideologi
negara juga sudah diganti dengan paham liberalisme. Kondisi itu,
menurut man-tan wapres era Orba itu,
mengancam keutuhan NKRI, yang merupakan nagara kepulauan, dan
terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, budaya, dan agama.
Acara yang dihadiri ber-bagai elemen masyarakat itu menghadirkan
narasumber, antara lain Guru Besar UI Sri Edi Swasono, Guru Besar
IKIP Singaraja Bali Ketut Rinjin serta Hary Tjan Silalahi, sa-lah
seorang tokoh di CSIS.
Sri Edi mengatakan Indo-nesia didirikan atas dasar kebersamaan
melalui per-musyawaratan. Sebagai per-wujudannya, lahirlah Majelis
Perwakilan Rakyat yang ter-diri perwakilan suku, agama, dan daerah
dari seluruh Indonesia. Seharusnya de-mokrasi di Indonesia adalah
demokrasi rakyat, melalui gotong royong. Bukan demo-krasi
individual dan liberal. Amendemen UUD tahun 2002
merupakan UUD bunuh diri, karena telah membunuh roh Indonesia,
ujarnya. Para founding fathers, imbuhnya, tidak pernah memikirkan
Indonesia menjadi negara sekuler atau agamais, ka-rena mereka
menyadari keberagam an Indonesia.
Senada, Ketut Rinjin meng-aku prihatin dengan kondisi bangsa
Indonesia saat ini. Kita harus kembali kepada ideologi Indonesia,
bukan menjadi negara kapitalis, individualis, dan liberalis,
tegasnya.
Ia meminta, beberapa pasal dan ayat di UUD 1945 pascadiamendemen
kembali dihidupkan. Di antaranya, Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 6 ayat 2, dan Pasal 18 UUD 1945, karena penghapu-san pasal
tersebut ia anggap mencederai keutuhan NKRI.(*/P-2)
Amendemen UUD Salah Arah
REPRESENTASI se-orang anggota de-w a n p e r w a k i l a n
rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat dinilai akan tetap menjadi
perdebatan. Pasalnya, anggota DPR sering kali jus-tru bingung atau
tidak mau tahu tentang keinginan yang dikehendaki dari rakyat yang
diwakilinya.
Alhasil, berdasarkan pene-litian Centre for Strategic and
lnternational Studies (CSIS), hal itu akan berimbas pada sikap
apatis masyarakat dan mengakibatkan partisipasi ma-syarakat terus
menurun dalam pemilihan umum (pemilu).
Berdasarkan hasil pene-litian, sering kali muncul
ketidaksinkronan antara ke-inginan pemilih dan apa yang dilakukan
politisi. Politisi terpilih bahkan justru se-ring takut bertemu
dengan konstituennya yang transak-
sional karena bakal selalu ditagih pengajuan proposal, ujar
peneliti CSIS Philips J Vermonte, saat memaparkan hasil
penelitiannya di Jakarta, kemarin.
Sejak November 2013 hing-ga awal Februari 2014, CSIS menggelar
penelitian untuk mengukur hubungan antara politisi dan
konstituennya. Untuk mendapatkan hasil kualitatif, penelitian
dilakukan dengan metode shadowing, yakni mengikuti kegiatan
ang-gota DPR di DKI Jakarta dan wawancara dengan konstituen di luar
negeri, yakni di Taiwan dan Hong Kong.
Adapun untuk hasil kuanti-tatif, penelitian menggunakan metode
jajak pendapat dengan menanyakan 1.200 responden di 33 provinsi dan
60 kabupa-ten di Indonesia. Jajak pen-dapat menggunakan metode
multirandom sampling dengan margin of error 2,83%.
Selain itu, sambung Philips, juga ditemukan hubungan antara
anggota DPR dan kon-stituen yang bersifat satu arah. Anggota DPR
dengan mudah menemui konstituen-nya, sedangkan masyarakat sangat
sulit untuk menemui wakilnya di DPR.
DPR, jika hendak bertemu dengan konstituennya, diatur
dulu oleh orang-orang dekat-nya. Tapi sebaliknya, masya-rakat
tidak punya akses dan tidak tahu bagaimana cara menemui anggota DPR
yang sudah dipilih, tekan Philips.
Masyarakat jenuhArief Wibowo, Ketua Badan
Pemenang Pemilu (Bappilu) PDIP, membenarkan hasil pe-nelitian
CSIS itu yang sudah menjadi realitas saat ini. Maka itu, anggota
DPR dan caleg dituntut untuk menumbuhkan semangat partisipasi
rakyat melalui kerja konkret.
Anggota dewan harus da-pat menumbuhkan kesadaran berpolitik
warga bahwa itu untuk kepentingan negara. Tentu saja harus
dibarengi de-ngan semangat anggota dewan atau caleg dengan
mewujud-kannya dalam bentuk prog-ram atau kerja konkret. Ini supaya
rakyat dapat kembali bersemangat dan menunjuk-kan partisipasi
politiknya, ungkapnya saat dihubungi, kemarin.
Menurut Arief, masyarakat saat ini sudah terlalu jenuh de-ngan
masalah politik. Padahal, era saat ini berbeda dengan era
sebelumnya saat masyara-kat takut untuk menggunakan hak politik
dengan bebas.
Masyarakat akan menilai anggota dewannya, apakah mampu
menyalurkan ke-pentingan rakyat atau tidak. Jika merasa
kepentingannya ter abaikan, otomatis me-reka enggan berpolitik,
ujar Arief.
Untuk mengatasi kejenuh an masyarakat itu, sambung-nya, juga
diperlukan peru-bahan sistem dalam pemi-lihan umum di Indonesia, di
antaranya dengan menggelar pemilu serentak. (P-1)
[email protected]
KAMIS, 20 FEBRUARI 2014INDONESIA MEMILIH4
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar uji materi terhadap
UU No 17/2003 ten-tang Keuangan Negara dan UU No 1/2004 tentang
Perbenda-haraan Negara.
Aturan di dua UU itu digu-gat Anton Ali Abbas dan Aan Eko
Widiarto setelah Menteri Keuangan memblokir anggar-an Kementerian
Pertahanan sebesar Rp678 miliar pada 2012 lalu.
Menurut UU No 17/2003, Menteri Keuangan berfungsi sebagai
bendahara negara. Jadi begitu APBN disahkan, tu-gas bendahara untuk
mencair-kan anggaran, bukan mem-blokirnya, kata Muhammad Husaini,
ahli yang dihadirkan penggugat, di sidang lanjutan, kemarin.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawi-jaya,
Malang, itu menutur-kan tugas Menteri Keuangan ialah membuat
anggaran bagi kementerian dan lembaga-lembaga lainnya.
Jika anggaran telah disetujui DPR, penggunaan anggaran tersebut
harus benar-benar dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab lembaga
dan kementerian untuk men-jalankan program dan ang-garan
mereka.
Jadi jika APBN sudah dise-tujui, penggunaan anggaran tersebut
harus mejadi tang-gung jawab untuk dilaksa-nakan programnya. Kalau
anggarannya diblokir, ba-gaimana kementerian dapat
mempertanggungjawabkan-nya, ungkap Husaini.
Sementara itu, ahli yang diha dirkan pemerintah, Phili-
pus M Hadjon, ahli hukum administrasi negara dari Uni-versitas
Airlangga Surabaya, mengatakan kedudukan hu-kum penggugat diragukan
dalam gugatan tersebut.
Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 1 UU No 8/2011 tentang MK,
apakah ada hak dan kewenangan konstitusio-nal pemohon yang
dirugikan? Saya menganalisis bahwa dari perkara ini, pemohon hanya
menjelaskan sebagai warga negara Indonesia. Dari sini jelas tidak
ada kewenangan pemohon yang dirugikan. Se-bab kewenang an itu
berkaitan dengan jabat an. Jadi tidak ada kewenang an jika tanpa
jabatan, ujar Hadjon.
Hadjon juga mempertanya-kan materi dan substansi gugatan
tersebut. Ia menilai para penggugat tidak tepat memperkarakan
masalah
pemblokiran anggaran ter-sebut ke MK karena masalah pemblokiran
anggaran diatur oleh peraturan Menteri Ke-uangan.
Jika aturan yang digugat setingkat peraturan menteri, bukan di
MK tempatnya, me-lainkan di Mahkamah Agung. Inti permasalahan uji
materi ialah masalah pemblokiran anggar an, itu ada di pera-turan
menteri, bukan UU, paparnya.
Sepakat dengan Hadjon, ahli dari pemerintah lainnya yang
dihadirkan ialah mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan. Ia
mempertanyakan legal standing penggugat.
Harus terukur kerugian yang dirasakan penggugat, di situ untuk
menakar le-gal standing penggugat, ujarnya.
Maruarar mengimbuhkan,
uji materi yang diajukan oleh pemohon tidak ada hubung an
sebab-akibat dari kedua UU yang diuji tersebut.
Tidak tampak kerugian dari hak konstitusional yang disebut
mempunyai sebab-akibat dalam UU Keuangan dan UU Perbendaharaan
Ne-gara, papar Maruarar.
Demikian pula menurut pa-kar hukum tata negara Refl y Harun yang
juga menjadi ahli dari pemerintah. Dalam per-sidangan itu, ia
mengatakan pemohon tidak mempunyai kerugian konstitusional yang
nyata baik aktual maupun potensial.
Menurut ahli, permohonan uji materi UU ini seharusnya dilakukan
kementerian atau lembaga yang merasa dirugi-kan dengan ketentuan a
quo, papar Refl y dalam persidang-an. (AI/P-1)
Pemohon Gugat Kewenangan Blokir Menkeu
ANTARA/WAHYU PUTRO A
UJI UU KEUANGAN NEGARA: Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva
(tengah) didampingi hakim konstitusi Harjono (kanan) dan Arief
Hidayat memimpin sidang Pengujian UU No 17/2001 tentang Keuangan
Negara dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara di Jakarta,
kemarin.
40% DARI KARDUS: Petugas merapikan tumpukan bilik suara yang
terbuat dari kardus di Kantor Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara, kemarin. Sebanyak 40% kebutuhan bilik dan kotak suara untuk
Pemilu 2014 di Provinsi DKI Jakarta terbuat dari kardus karena
kotak suara dari aluminium banyak yang rusak dan hilang.
ANTARA/WIDODO S JUSUF
PARTAI NasDem menunjukkan keseriusan sebagai partai baru peserta
pemilu dengan terus melakukan perbaik an-kinerja internal
partai.
Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella saat di-hubungi,
kemarin, menga-takan, untuk meningkatkan kualitas kerja internal
partai, partainya dalam waktu dekat akan mengadakan rapat pim-pinan
nasional (rapimnas) yang dikemas melalui rangkai-an kegiatan Apel
Siaga Peru-bahan.
Kami sedang melakukan persiapan untuk 22 Februari, yakni rapim
DPW (dewan pim-pinan wilayah) se-Indonesia, kata Patrice.
Ia menambahkan, rapimnas diadakan untuk mengevaluasi kinerja
internal partai perihal sejauh mana persiapan dan kesiapan tiap
daerah untuk menghadapi Pemilu 9 April nanti.
Saat dihubungi di kesem-patan berbeda, Ketua DPP Partai NasDem
Taufi k Basari mengatakan partainya meng-adakan rapimnas untuk
mengecek persiapan terakhir
Partai NasDem dalam meng-hadapi pemilu.
Kita melakukan konsolidasi internal karena sudah sema-kin
mendekati pemilu. Tentu kesolidan partai dan mesin partai harus
bisa dipastikan, kata Taufi k.
Ia menuturkan Partai Nas-Dem optimistis mampu meraih posisi tiga
besar dalam perole-han suara mendatang. Sebagai partai baru, NasDem
terus memperbaiki struktur organi-sasi dan kualitas kader
partai.
Kegiatan internal partai me-lalui rapimnas yang kemudian
dilanjutkan dengan kegiatan Apel Siaga Perubahan untuk melantik
dewan pimpinan ranting se-Indonesia adalah upaya kerja keras
partai.
Sejauh ini kita cukup opti-mistis dengan struktur yang ada. Kita
berhasil menyusun struktur hingga tingkat kelu-rahan dan desa,
mesin yang dianggap sangat efektif untuk mendongkrak suara Partai
NasDem. Bagaimanapun par-tai yang berhasil dinilai me-lalui mesin
partainya yang bekerja dengan baik, pung-kasnya. (*/P-1)
Partai NasDem Rapatkan Barisan
Maraknya politisi instan memunculkan hubungan komunikasi searah
antara wakil rakyat dengan konstituennya.
Politisi tidak TahuAsa Konstituen
ABDUS SYUKUR
CALON anggota legislatif (ca-leg) DPR asal Partai Demokrat dari
daerah pemilihan (dapil) NTT 2, Anita Yakoba Gah, dilaporkan ke
polisi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat karena diduga
melakukan tindak pidana pemilu.
Juru bicara Bawaslu NTT Yemris Fointuna, di Kupang, kemarin,
mengatakan Anita dilaporkan ke Polda NTT pada Selasa (18/2)
malam.
Caleg Demokrat Anita Ya-koba Gah sudah melakukan kampanye dalam
bentuk iklan yang memenuhi unsur pidana karena kampanye
dilakukan
di luar jadwal kampanye. Ka-rena itu, kami laporkan dia ke
polisi, ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan jadwal kampanye yang di-keluarkan Komisi
Pemilihan Umum (KPU), kampanye baru bisa dilaksanakan pada 16
Maret-5 April 2014. Akan tetapi, Anita, menurut dia, te-lah
memajang iklan di berba-gai ruas jalan di Kota Kupang dan di media
massa lokal.
Menurut Yemris, Bawaslu telah mengundang Anita Gah untuk
memberikan klarifi kasi terkait dengan pelanggaran kampanye itu.
Akan tetapi, dua kali undangan yang dikirim ke
Anita tidak dipenuhi.Dia (Anita) tidak mengin-
dahkan undangan klarifi kasi dari Bawaslu, kata dia.
Laporan ke polisi tersebut setelah Bawaslu bersama Penegakan
Hukum Terpadu telah mengkaji dugaan itu dan menemukan adanya unsur
pidana dalam kasus tersebut.
Yemris mengaku juga telah mengundang sejumlah calon anggota DPR
dan DPD daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur untuk dimintai
penje-lasan soal kampanye mereka di media massa yang menda-hului
jadwal kampanye.
Para calon anggota DPR itu
yaitu Setya Novanto (Partai Golkar), Fari Francis (Partai
Gerindra), Jefry Riwu Koreh (Partai Demokrat)), dan Anita Gah
(Partai Demokrat). Un-tuk anggota DPD telah kita un-dang Abraham
Paul Lyanto, ujar Yemris.
Dia mengimbau para caleg lain agar bisa menaati se-jumlah agenda
dan jadwal kampanye sehingga tidak me-lakukan pelanggaran.
Ini demi pendidikan politik yang benar kepada masyara-kat serta
kelancaran tahapan pelaksanaan hajatan nasional bernama pemilu ini,
ujarnya. (PO/P-1)
Curi Start Kampanye, Caleg Dilaporkan
Anggota DPR dengan mudah menemui
konstituennya, sedangkan masyarakat sangat sulit untuk menemui
wakilnya
di DPR.
KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 PLATFORM PARTAI 5
INDONESIA merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang
terletak di daerah khatulistiwa dengan kondisi topografi yang
bervariasi, yakni daratan, perbukitan, pegunungan, dan hamparan
perairan. Negeri ini tergolong rawan terhadap bencana
hidrometeorologi seperti angin topan, banjir, tanah longsor,
kekeringan, letusan gunung api, dan kebakaran lahan.
Dengan kondisi yang demikian, Indonesia sering disebut sebagai
negara supermarket bencana. Semua potensi bencana ada di belahan
negeri ini.
Karena itulah, pemerintah membentuk Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
8 Tahun 2008. Tugas lembaga itu ialah membantu presiden dalam
mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan
bencana serta kedaruratan secara terpadu. Juga melaksanakan
penanganan bencana dan kedaruratan mulai sebelum, pada saat, dan
setelah bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan
darurat, dan pemulihan.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk meminimalisasi jumlah korban saat bencana
melanda?
Menurut Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Syamsul Maarif, masyarakat sebenarnya sudah sadar
bahwa mereka hidup di daerah rawan bencana. Bahkan, mereka pun
sudah mempunyai pengetahuan tentang menyelamatkan diri begitu
bencana terjadi. Namun, kesadaran dan pengetahuan itu ternyata
jarang diimplementasikan begitu bencana alam terjadi, katanya di
Jakarta, kemarin.
Menurut Syamsul, persoalan tersebut lebih disebabkan belum
adanya kesadaran atau budaya akan pentingnya menjaga keselamatan,
baik diri sendiri maupun orang lain.
Ia mencontohkan, korban meninggal di sejumlah lokasi disebabkan
ketidakpatuhan terhadap aturan maupun peringatan yang dibuat. Lihat
saja kasus Gunung Sinabung yang korbannya meninggal karena
menerobos zona bahaya. Atau masih banyak masyarakat yang berusaha
menonton peristiwa bencana dari dekat. Padahal, itu bukan tontonan,
keluhnya.
Ia berharap pemerintah sebagai pemegang otoritas berani
mengambil tindakan tegas terhadap masyarakat yang menerobos atau
melanggar zona bahaya. Masyarakat kenyataannya harus dipaksa patuh
agar tidak melanggar aturan. Artinya, penegakan hukum harus jalan,
tegasnya.
Berkenaan dengan itu pula, Media Indonesia mencoba menggali
pandangan 12 partai politik peserta Pemilu 2014 tentang eksistensi,
peran, dan tantangan BNPB di masa depan. (Che/Wta/Nov/P-3)
Menyadarkan Warga di Negeri Rawan Bencana
ADA problem yang cukup serius dalam hal penang-gulangan bencana.
Penanganan bencana sering ter-lambat atau berat karena ada beberapa
hal. Pertama, yang sering diributkan ialah apakah itu bencana lokal
atau nasional. Buat orang daerah, hal seperti itu menyakitkan. Yang
benar, itu ialah bencana dan yang menderita rakyat Indonesia.
Padahal, itu penger-tian administrasi dan program semata. Kedua,
ada kelemahan administratif dalam mengelola bencana. Sebetulnya, di
era terbuka saat ini, sering media yang selalu tahu duluan tentang
kondisi di lapangan, se-dangkan aparat belum bergerak. Seharusnya
kalau ada bencana alam, yang harus tahu duluan ialah aparat.
Artinya, bila bencana terjadi di desa, harusnya ada pernyataan
administratif secara berjenjang ke atas. Ketiga, ini soal paradigma
anggaran. Masalahnya, anggarannya ada di mana? On call budget harus
jelas untuk bencana setiap daerah. Jangan ditaruh di Ja-karta saja,
susah mencapai daerah. Selain itu, masalah rekonstruksi sering kali
diabaikan dan masih lemah. Harusnya dilakukan 1-2 tahun. Dengan
bencana alam yang bertubi-tubi, kalau pemerintah tidak sistematis
mengelolanya, bisa gawat. (Wta/P-3)
Siti Nurbaya Bakar Ketua DPP Partai NasDem
1 Partai NasDem
SECARA umum, kinerja BNPB masih jauh dari me-muaskan, masih jauh
dari harapan. Kerja mereka dalam penanggulangan bencana cenderung
lambat dan lelet, masih kalah bila dibandingkan dengan Palang Merah
Indonesia. Itu bisa dilihat dari banyak kasus bencana seperti
banjir di Jakarta, tsunami Men-tawai, ataupun bencana Gunung
Sinabung. Untuk bencana-bencana besar dan masif aja lelet, apalagi
bencana-bencana di daerah yang skalanya lebih kecil, pasti jauh
lebih tidak tertangani. Di dapil saya (Pemalang, Pekalongan, dan
Batang, Jawa Tengah), kehadiran BNPB tidak dirasakan sama sekali
oleh ma-syarakat korban. Respons mereka sering terlambat dalam
penanganan bencana. Sistem koordinasinya juga kurang bagus sehingga
kebutuhan mendesak korban tidak bisa ditangani secara optimal.
Padahal, lembaga itu kan dibentuk untuk memaksimalkan
penanggulangan bencana dari pemerintah. BNPB itu tangan negara
untuk merespons secara cepat dan tepat masalah-masalah bencana.
Anggarannya juga dari negara, DPR ikut memutuskan. Namun,
kinerjanya benar-benar tak memuaskan. Di luar itu, BNPB boleh
dibilang tidak punya terobosan yang bisa diandalkan dalam
penanggulangan bencana. Banyak saya kira yang harus dibenahi, mulai
dari soal kepemimpinan yang harus didorong akan makin responsif
hingga sistem kerja dan koordinasi agar bisa menjawab kebutuhan dan
tuntutan masyarakat korban. (Wta/P-3)
Muhammad Hanif Dhakiri Wasekjen DPP PKB
2 PKB
BNPB secara institusi kuat karena posisinya sudah ada UU. Selain
itu, BNPB bisa mengusulkan ke-pada presiden untuk dibuatkan keppres
sebagai payung hukum penanganan bencana. tapi, itu semua jangan
sampai dadakan ketika menghadapi bencana. Selain itu, dana maupun
sumber daya harus terkonsolidasi. Misalnya, bencana erupsi Gunung
Kelud yang berdampak langsung ke tiga kabupaten di Jatim, yakni
Kediri, Malang, dan Bli-tar. Terkait penanganannya pun harus
terintegrasi, tidak sendiri-sendiri. Segera BNPB punya SOP atau
standar untuk konsolidasi. Jangan sampai tentara sendiri yang
tangani bencana. Jadi, sekali ada ben-cana, yang komando adalah
BNPB. Dari situ akses budget juga mengikuti. Mengenai anggaran juga
jangan dibebankan di pusat seluruhnya. BNPB ha-rus melakukan MoU
dengan berbagai kepentingan yang terkait seperti Polri, kampus, dan
perusahaan BUMN untuk membuat jaringan. Jangan sampai ke-tika
bencana datang, aksi cepat tanggap dalam men-gurusi kebutuhan para
korban seperti makanan dan air bersih tidak terkoordiansi,
masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Dalam kondisi seperti ini,
komando sangat menentukan. Kalau tidak ada komando, bukannya
menolong orang, malah me-nimbulkan konfl ik kepentingan.
(Nov/P-3)
Mardani Ali SeraKetua DPP PKS
3 PKS
PENGUATAN institusi BNPB sangat diperlukan karena sumber daya
manusia yang ada masih tergolong lemah, ditambah lagi dengan tidak
ber-fungsinya BPBD di daerah dalam mengatasi ben-cana. Dukungan
anggaran yang minim membuat lembaga itu tidak bisa berbuat banyak.
Seharus-nya menggunakan pola asuransi bencana. Untuk penguatan SDM,
harus dilatih secara profesional. Misalnya, bisa dengan membangun
kerja sama terpadu dengan Palang Merah Indonesia. Angga-ran,
menurut saya, sudah cukup. Faktor kecepatan bergerak dan
memobilisasi kekuatan di daerah bencana yang belum maksimal, dan
itu mutlak untuk diperkuat. (Wta/P-3)
Tjahjo Kumolo Sekjen DPP PDIP
4 PDIP
BERBICARA tentang BNPB tidak lepas dari masalah pembenahan
lembaga itu. Pertama yang harus dibenahi ialah pengorgani-sasian di
daerah-daerah, terutama daerah-daerah langganan bencana. Kedua,
kecepatan bertindak. Jangan sampai orang atau korban yang akan kita
tolong seharusnya bisa selamat, tetapi a-khirnya meninggal karena
kita terlambat memberikan bantuan. Contohnya, waktu tsunami di Aceh
pada 2004. Hari kedua baru sibuk mencari jenazah yang berceceran di
mana-mana. Mestinya, hari pertama sudah sibuk. Oleh karena itu,
BNPB harus punya pasukan khusus, melakukan kerja sama dengan PMI.
Di semua daerah teritorial ada pasukan infanteri (kodam). Menurut
saya, satu peleton diambil, disiapkan khusus menangani bencana,
ha-rus dilatih dengan baik. Misalnya, ada helikopter yang siap. Ini
penting untuk bencana seperti banjir bandang. Kadang di titik itu
susah, medannya sudah kocar-kacir. Helikopter bisa terbang di
ketinggian 25-30 meter. Pasukan diturunkan dengan tali. Yang turun
paling dulu tim advance (pendahulu) untuk mengetahui kondisi di
bawah. Kemudian komunikasi dengan tim advance untuk mengetahui
kondisi di bawah. Kemudian, komunikasi dengan Organisasi Amatir
Radio Indonesia (Orari), organisasi resmi cadangan komunikasi
nasional. Saat dia turun, PMI akan memberi laporan ke PMI pusat
apa-apa saja yang diperlukan. Itu bisa diantisipasi. BNPB harus
menjamin ketepatan bertindak untuk sampai ke lokasi secepatnya. Di
tempat-tempat yang dipre-diksi ada bencana juga harus disiapkan
peralatan pengungsian yang lengkap. (Wta/P-3)
Sutiyoso Ketua Umum DPP PKPI
9 PPP
BNPB secara kelembagaan memang sudah cukup memadai karena
keberadaannya difasilitasi UU. Artinya, lembaga itu dianggap sangat
penting bagi bangsa ini. Di setiap daerah juga ada badan
penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang harus mendapat perhatian,
terutama dalam hal peningkatan kinerja aparatur BPBD. Misalnya,
terkait sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai
untuk menunjang kerja BPBD. Hal ini penting mengingat potensi
bencana alam dari tahun ke ta-hun menunjukkan peningkatan, baik
secara nasional maupun di setiap daerah. Misalnya, banjir yang kini
menjadi peristiwa tetap tahunan di beberapa daerah seperti Jakarta.
Kalau ada penguatan kelembagaan, konsekuensi peningkatan prasarana
tentu ialah adanya peningkatan anggaran. (Nov/P-3)
Arwani Thomafi Ketua DPP PPP
MEKANISME kedaruratan harus dimiliki BNPB, yakni prosedur baku
dalam penanggulangan bencana. Tak hanya itu, personel yang dimiliki
BNPB masih sangat minim. Ia juga menilai sarana yang digunakan
untuk penanggulangan bencana juga belum se-penuhnya memadai. Dengan
cara yang biasa, penanggulangan bencana tidak akan efektif. Maka
itu, perlu modernisasi perala-tan yang menjadi kebutuhan BNPB.
Kecepatan untuk mobilitas penanggulangan perlu ditingkatkan karena
bencana tidak hanya terjadi pada satu titik, tetapi masif di
berbagai daerah dengan tingkat ancaman dan tingkat kesulitan yang
berbeda-beda. (Nov/P-3)
BM WibowoSekjen DPP PBB
BENCANA yang melanda berbagai wilayah di Indonesia secara
bertubi-tubi membuat BNPB bekerja ekstra keras. Kondisi BNPB saat
ini dengan personel dan anggaran terbatas tentu sangat me-nyulitkan
BNPB dapat melaksanakan tugasnya secara menyelu-ruh. Agar ke depan
BNPB bisa bekerja lebih optimal, tentu perlu ada penambahan
personel dan anggaran sehingga diharapkan mereka dapat bekerja
lebih tangkas dan menjangkau semua wilayah secara cepat dan tepat
sasaran. Oleh karena itu, komit-men penyelenggaraan tentang
penanggulangan bencana harus konkret, bukan sekedar wacana. Wacana
sudah pasti tidak akan menyelesaikan masalah bencana di Tanah Air.
(Wta/P-3)
Saleh Husin Ketua DPP Partai Hanura
10 PARTAI HANURA
14 PBB
15 PKPI
SEBAGAI institusi yang berada di garda terdepan dalam
penanggulangan bencana, BNPB harus fokus dan konsentrasi untuk
penanganan secara cepat dan sistematis. Untuk itu, lembaga itu
perlu dileng-kapi dengan infrastruktur yang kuat dan memadai, SDM
yang andal, dan anggaran yang selalu siap dan berkecukupan. Hingga
saat ini kinerja BNPB sudah cukup baik, tetapi harus ditingkatkan
lagi di semua aspek. Sudah disadari semua pihak bahwa Indonesia
merupakan kawasan ring of fi re, daerah potensial bencana. Potensi
bencana di negara ini pun beraneka ragam, dari gempa bumi, tsunami,
erupsi gunung berapi, tanah longsor, dan banjir. Maka itu,
keberadaan badan negara yang khusus menangani bencana itu merupakan
suatu keharu-san. Badan itu harus selalu berada pada kondisi siaga
dan penuh kesempatan untuk menangani bencana dan akibat-akibatnya.
Pihaknya menilai dalam konteks inilah keberadaan BNPB merupakan
keniscayaan mutlak. (Nov/P-3)
Hajriyanto Y Thohari Ketua DPP Golkar
5 Partai Golkar
SESUAI namanya, BNPB perlu menyiapkan diri secara baik untuk
mencegah dan menghadapi ben-cana, mengingat tren bencana di
Indonesia setiap tahun terus meningkat. Kita berharap BNPB tidak
sekadar menyampaikan laporan rutin tahunan, tetapi juga
meningkatkan kinerja dalam pence-gahan bencana. Catatan dari 2001
hingga saat ini, sudah ada sekitar 2.000 bencana yang terjadi di
Indonesia. Pola kehidupan manusia juga memberi beban, yakni banyak
mengeluarkan hajatan lebih banyak yang sifatnya merusak alam. Untuk
itu, penting bagi BNPB untuk meningkatkan kinerja sekaligus gotong
royong seperti menanam pohon, yang tidak hanya bermanfaat untuk
menyerap air saat banjir, tetapi juga untuk penghijauan. Intinya
dalam menghadapi bencana, kita jangan hanya aktif saat bencana
terjadi melainkan harus melaku-kan langkah-langkah antisipatif.
Karena, tindakan pencegahan jauh lebih baik. (Nov/P-3)
SuhardiKetua Umum DPP Partai Gerindra
6 Partai Gerindra
KEBIJAKAN tentang penanggulangan bencana yang selama ini
dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus
diru-muskan kembali. Langkah itu penting mengin-gat Indonesia
merupakan negeri yang rentan terhadap bencana. Perlu ada tindakan
secara berkala dan berkesinambungan untuk mengau-dit kinerja BNPB.
Misalnya, apakah evakuasi korban dan penanganan pengungsi selama
ini sudah terurus dengan baik atau belum. Pada prinsipnya kami
mendukung penguatan BNPB dan lebih tangkas dalam penanggulangan
bencana tanpa terjerat birokrasi. Pemerintah sejauh ini telah
memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap BNPB karena
pe-merintah sadar bahwa negeri ini sangat rentan terhadap bencana.
Tapi, penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab
BNPB tetapi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.
(Nov/P-3)
Ramadhan Pohan Wasekjen DPP Partai Demokrat
7 Partai Demokrat
SAYA kira jujur harus kita katakan BNPB selama ini sudah bekerja
cukup baik. PAN mengapresiasi dan mendukung kerja tanggap darurat
yang dilakukan BNPB. Meski begitu, tentu masyarakat menginginkan
kinerjanya bisa ditingkatkan agar dapat mengatasi kondisi darurat
sejak awal terjadi bencana. Beberapa hal pokok yang harus
diperjuangkan ialah anggaran BNPB harus ditambah mengingat
perubahan iklim yang ekstrem akan berpotensi meningkatkan
frekue-nsi dan sebaran bencana alam lebih banyak lagi, tidak bisa
hanya mengandalkan dana APBD yang kecil untuk penanggulangan
bencana. Selain itu, perlu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia agar memiliki kemampuan profesional. Di samping itu juga
perlu kerja sama dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan
bencana, termasuk mening-katkan kerja sama dengan lembaga-lembaga
interna-sional dan negara-negara lain yang dapat membantu
peningkatan kinerja BNPB. (Wta/P-3)
Viva Yoga Mauladi Ketua DPP PAN
8 PAN
ANTARA/SIGID KURNIAWAN
SIMULASI PENYELAMATAN: Petugas membantu warga masuk ke mobil
saat simulasi penyelamatan yang digelar Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sleman, Yogyakarta. Simulasi yang
diikuti relawan, TNI, Polri, dan masyarakat itu untuk meningkatkan
kesiapan warga yang tinggal di daerah rawan bencana.
DALAM waktu kurang dari dua bulan ke depan bangsa Indo-nesia
akan meng-gelar hajatan besar Pemilu 2014. Selain menjadi momen
transformasi kepemimpinan nasional pascasatu dasawarsa kepemimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pe-milu kali ini juga
diharapkan dapat melahirkan perbaikan dan peningkatan kualitas
ke-hidupan demokrasi di Indo-nesia.
Namun, harapan mulia itu bukan hal mudah untuk diwu-judkan
mengingat eksistensi partai politik (parpol) sebagai salah satu
pilar penting kehi-dupan demokrasi di Indonesia saat ini justru
tengah menuai badai kritik publik. Hal itu dise-babkan parpol
memiliki sejum-lah problem akut organisasi, ya-itu persoalan tata
kelola sebagai institusi penting penopang kehidupan demokrasi.
Gerakan reformasi 1998 telah melahirkan keterbukaan dan
kebebasan untuk mendirikan parpol. Namun, keterbukaan politik dan
kebebasan men-dirikan parpol ternyata tidak diiringi peningkatan
kualitas tata kelolanya. Tidak menghe-rankan jika kemudian publik
memandang parpol sebagai sa-lah satu institusi politik paling tidak
dapat dipercaya. Hasil survei Indikator Politik Indone-sia
pertengahan tahun lalu me-nunjukkan kepercayaan publik terhadap
parpol hanya 31%.
Tidak dapat dimungkiri kuali-tas tata kelola parpol masih
terbilang sangat rendah. Hal itu dapat dilihat dari belum
terak-tualisasikannya empat dimensi institusionalisasi parpol.
Parpol dapat dikatakan telah terinsti-tusionalisasi dengan baik
bila memiliki ketangguhan, daya tahan, mampu menghadapi krisis, dan
menyuguhkan pe-merintahan alternatif dapat dipercaya rakyat
(Netherlands Institute for Multiparty Demo-cracy, 2004: 12)
Sementara itu, menurut Scott Mainwaring, ada empat di-mensi
institusionalisasi parpol. Pertama, di dalam partai yang telah
mengalami institusion-alisasi terdapat pola kompe-tisi politik yang
stabil. Tidak ada dominasi personal dari seorang elite politik.
Kedua, di dalam sistem yang telah mengalami institusionalisasi
parpol miliki akar kuat di masyarakat. Ketiga, ada-nya pengakuan
dari elite dan warga negara bahwa parpol ialah hal mendasar dan
penting bagi kehidupan demo-krasi. Keempat, di dalam sistem yang
telah mengalami ins titusionalisasi par-pol memiliki struktur
internal, prosedur, dan rutinitas jelas (Mainwaring, 1998:
67-81).
Dominasi personalDengan merujuk empat di-
mensi itu, mari kita perhatikan
kualitas institusionalisasi par-pol di Indonesia. Ciri pertama
dari belum kuatnya institusio-nalisasi parpol ialah dominasi
personal dari seorang elite poli-tik. Dominasi personal seorang
tokoh melanda hampir seluruh parpol. Partai Demokrat sangat
bergantung terhadap tuah dan petunjuk SBY selaku pendiri partai.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki
ketergantungan tinggi terhadap Megawati Soe-karnoputri. Pengaruh s
o s o k
Prabowo Subianto sangat kuat mewarnai setiap derap langkah
Partai Gerindra.
Ketiadaan ikatan kuat di ting-kat akar rumput merupakan ciri
kedua dari belum kuatnya institusionalisasi parpol. Hal itu pun
juga dapat dengan mu-dah kita temukan dalam diri partai-partai
politik di Indone-
sia. Hasil survei Pol-Tracking Institute tentang Kecende-rungan
sikap dan
perilaku pemi-
lih dalam Pemilu Legislatif 2014 me ngonfirmasikan hal tersebut.
Melalui survei itu terungkap 64% pemilih merasa tidak memiliki
kedekatan de-ngan parpol tertentu.
Ideologi parpol di Indonesia yang cenderung tidak jelas juga
menjadi sebab dari ketiadaan ikatan kuat terhadap parpol di tingkat
akar rumput. Hampir tidak ada perbedaan menonjol dalam hal garis
ideologi an-tara satu parpol dan parpol lain. Akibat hal tersebut,
pe-milih terlampau mudah untuk berpindah-pindah pilihan da-
lam setiap pemilu sesuai dengan dinamika sosial
politik saat itu. Dari Pemilu Legislatif 1999 hingga Pem i-
lu Legislatif 2004, PDIP
m e n g -a l a m i p e n u -runan
perolehan suara 15,5%. Partai Demokrat dari 0% langsung melejit
menjadi 7%. Demikian pula dengan Partai Keadilan Se-jahtera (PKS)
dari 1% menjadi sekitar 7%. Lalu dari Pemilu Legislatif 2004 hingga
Pemilu Legislatif 2009, Partai Golkar mengalami penurunan suara
sekitar 8%. Tidak jauh berbeda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga
mengalami penu-runan suara sekitar 5,5% dan PDIP turun 4,5%.
Sebaliknya, Partai Demokrat melesat naik sebesar 14%.
Ciri ketiga institusionalisasi parpol berupa adanya peng-akuan
dari elite dan warga negara bahwa parpol merupa-kan hal penting dan
mendasar bagi kehidupan demokrasi. Dalam konteks politik Indo-nesia
mutakhir hal itu mulai terlihat rapuh. Di masa-masa awal reformasi
publik sangat menaruh ekspektasi tinggi ter-hadap parpol sebagai
harapan bagi perubahan kehidupan ber-bangsa dan bernegara menuju
arah lebih baik, tapi kini publik justru merasa sangat kecewa
terhadap kinerja parpol.
Tingkat partisipasi pemilih yang terus mengalami penu-runan
dalam setiap pelaksa-naan pemilu pada 1999-2009 merupakan cerminan
dari hal tersebut. Tingkat partisi-pasi pada Pemilu 1999 sebesar
92,6%. Tingkat partisipasi itu kemudian turun pada Pemilu 2004
menjadi 84,1%. Lalu kem-bali mengalami penurunan pada Pemilu 2009
menjadi 70,9%.
Di samping itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia bahwa
kepercayaan publik terhadap parpol hanya sebesar 31% juga dapat
dilihat sebagai gambaran akumulasi rasa ke-cewa publik terhadap
kinerja partai-partai politik. Alih-alih menjadi harapan bagi
peru-bahan kehidupan berbangsa dan bernegara, parpol kini justru
lebih menjadi sumber masalah akibat perilaku korup sejumlah elite
dan kader-kader mereka.
Kisruh internalCiri keempat institusionalisasi
parpol berupa kejelasan struktur internal, prosedur, dan
rutinitas parpol belum tampak jelas di Indonesia. Organisasi
internal parpol belum dapat dikatakan baik mengingat cukup banyak
terdapat kasus perselisihan internal yang kemudian beru-jung pada
pemisahan kubu dan pembentukan parpol baru.
Partai politik yang seharus-nya menjadi institusi utama bagi
pembangunan dan pema-tangan pengembangan demo-krasi sering kali
mengalami konfl ik internal sebagai akibat tidak berjalannya
mekanisme demokrasi di internal setiap parpol. Parpol di Indonesia
be-lum memiliki tradisi kuat untuk menjalankan organisasi secara
rasional dan demokratis.
Pemaparan itu menunjuk-kan parpol di Indonesia belum mengalami
institusionalisasi secara baik. Diperlukan per-baikan-perbaikan
mendasar untuk mencapai hal terse-but. Dalam konteks itu, hemat
penulis, penyempurnaan se-cara terus-menerus terhadap paket
Undang-Undang Partai Politik menjadi penting untuk dilakukan. Di
masa mendatang harus ada UU Parpol yang dapat memaksa parpol untuk
mem-perbaiki berbagai kelemahan struktural mereka selama ini.
UU Parpol harus secara jelas, terang, dan eksplisit mengenai
sanksi menguraikan sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada parpol
apabila tidak menjalankan amanat UU. De-ngan demikian, ada tekanan
kuat kepada parpol untuk se-rius memperbaiki kelemahan-kelemahan
struktural mereka. Selain itu, UU Parpol harus memiliki kesesuaian
dengan sistem pemerintahan, sistem pemilu, sistem perwakilan, dan
sistem kepartaian berlaku. Jika dua hal itu dapat diakomodasi UU
Parpol di masa mendatang, harapan untuk memiliki parpol dengan
kapasitas institusio-nalisasi mumpuni tidak lagi sekadar mimpi.
MUNGKINKAH di Jakarta terjadi konflik sosial? Pertanyaan itu
pernah digaungkan dan se-orang guru besar dari Univer-sitas
Indonesia menyatakan tidak mungkin terjadi. Alasan-nya, pemahaman
makna ke-bersamaan bagi orang Jakarta saat ini sangat cair. Jakarta
adalah kampung besar yang dianggap sebagai representasi pemindahan
konsep kampung dalam perspektif kaum urban pada konteks modern.
Artinya, orang Jakarta adalah orang udik yang menerjemahkan
metropolitan dalam konteks makna mereka sendiri-sendiri berdasarkan
asal kedaerahan yang mereka miliki sebagai keturunan generasi
kedua.
Pemaknaan yang sama itulah yang menjadi klausul penting dasar
pemikiran bahwa sulit terjadi konflik sosial terjadi
di Jakarta karena adanya se-mangat kebersamaan tinggal di Ibu
Kota dari kaum urban. Sesuai seleksi alam, akhirnya kaum-kaum urban
inilah yang bisa menetap dan tersaring dalam strata sosial ekonomi
da-lam gerak kehidupan masyara-kat. Penduduk asli yang kolot dan
tidak mau berbaur dengan kaum urban akan terhempas, tersingkir.
Banjir dan jurang pemisahBanjir adalah sebuah feno-
mena rutin di Jakarta, bah-kan diklaim sebagai bencana musim an
yang pasti terjadi. Sikap pesimistis Jakarta bebas banjir sudah
lekat erat di ke-pala warga Jakarta, seolah-olah klaim Jakarta
tidak bisa bebas banjir sudah pasti. Pers dengan sigap mengambil
alih posisi se-bagai penyelisik dan pencari tahu akar permasalahan
pe-nyebab banjir yang ada. Sesuai
dengan insting jurnalistik, me-reka bekerja secepat kilat dan
mencari kemungkinan berita yang bisa dijual dan dicuatkan ke publik
dengan dasar publik berhak tahu. Maka digelarlah peliputan pada
satu titik yang dianggap sebagai sentral yang bisa digali dan
dikomodifi kasi dengan menempelkan nilai berita (news value).
Pilihan jatuh pada Kampung Pulo di Jakarta Timur, daerah ban-taran
kali yang bersebelahan langsung dengan Ciliwung. Pilihan kedua
ialah Bendungan Katulampa di Bogor.
Berita pers membuat semua mata dan telinga diarahkan un-tuk
memperhatikan titik-titik peliputan tersebut, dan sema-kin
membenarkan (reinforce) bahwa bahaya banjir bukanlah isapan jempol
belaka. Media massa menunjukkan fungsi pengawasan sosial
sesungguh-nya, sedemikianlah pendapat Lasswell yang seolah-olah
ter-bukti. Satu yang menjadi prob-lem besar ialah ke mana arah
pemberitaan bencana banjir ini, apa hubungannya dengan
konfl ik sosial di Jakarta? Penu-lis sudah melakukan pengujian
pemberitaan dari beberapa laman dengan berbantuan gawai sistem alat
pencari. Hasil temuan mendapatkan sekitar 842.000 berita, dan
setelah me-lalui proses pemilahan maka pemberitaan yang terpilih
ada 40 berita. Hasilnya cukup mengejutkan, bahwa semua berita
serentak menggunakan pengungsi korban banjir seba-gai objek
komodifi kasi berita
mereka. Artinya, bahwa korban banjir dalam artian pengungsi
banjir diliput habis-habisan untuk diperah dalam upaya menarik
simpati dan pandang-an publik (Universitas Budi Luhur, 2014).
Kesedihan dan air mata di-jual dalam upaya membuat publik iba
dan larut dalam kemalangan para pengungsi korban banjir. Memang
diakui
alur pemberitaan awalnya mengarah pada kondisi banjir, kemudian
menggelontor pada minimnya sarana dan prasa-rana sampai pada
kesigapan akan menghadapi bencana dan keseriusan pemerintah dalam
mengatasi hal tersebut. Kesegeraan pers mengangkat faktor penyebab
sedemikian menarik, seperti drainase yang rusak, normalisasi
bantaran kali, sampah yang menumpuk, sampai pada koordinasi dengan
daerah resapan dan satelit Ja-karta diangkat habis-habisan.
Pemberitaan bergelombang dan mengarah pada satu titik terang
penyelesaian, yakni isu sodetan Kali Ciliwung dengan Cisadane yang
berakhir ti-dak terwujud karena hanya akan memindahkan banjir ke
daerah lain dari Jakarta (Detik.com). Di sini terlihat pemberitaan
seperti lesu (isti-lahnya mati angin) dan sudah seperti diketahui
bahwa tidak ada titik terang penyelesaian dalam penanganan banjir
di Jakarta.
Jelas arah berita berubah, pers sudah tidak menganggap menarik
isu tersebut, dan su-dah selesai masalah dengan pemerintah yang
dianggap su-dah berusaha, tetapi tidak ber-hasil. Kembali lagi
pemberitaan mengarah kepada pengungsi yang semua dalam posisi
positif pro dan membela, tiba-tiba
menjadi membenci, bahkan dianggap sebagai pihak yang mau enaknya
sendiri saja. Pem-beritaan cenderung membuat pengungsi seperti
pengemis dan mengiba-iba dalam kasus bencana ini seperti dalam
opini Haryanto (Kompas 28/1).
Konstruksi yang terbangun akhirnya menggambarkan bahwa pengungsi
ialah pihak yang perlu disalahkan, ka-rena memang mereka mem-buang
sampah sembarangan, merusak ekosistem, dan yang membuat lebar kali
menjadi menyempit. Sekarang silakan menikmati ulah yang sudah
dilakukan. Sedemikianlah kon-struksi pemberitaan yang ada dari
hasil temuan pemantauan analisis isi media massa dengan menggunakan
model Klaus Krippendorff (2013:34).
Konfl ik sosial Ketika pemberitaan semua
mengonstruksi sedemikian ter-hadap pengungsi, yang terjadi ialah
klaim kebencian dan me-nafi kan keberadaan pengungsi banjir karena
klaim penyebab bencana tersebut. Klaim ini tidak akan berhenti di
situ saja, tetapi lebih berkembang dan akan menyoroti pada efek
pascapemberitaan yang kerap orang tidak pahami. Pemberi-taan akan
menghantam alam kognitif dan melekat pada daya ingat (memori) yang
ada pada
publik. Dalam pemahaman ini jelas bahwa akan terbangun kebencian
kepada pengungsi yang lekat dan laten dalam benak setiap orang.
Pemberi-taan dengan kemampuan agen-da medianya akan memaksa orang
mengingat hal ini dan mengonstruksi dalam benak mereka sendiri akan
sesuatu yang ada digambarkan dalam benaknya (McComb, 1994).
Di sinilah letak bahayanya dan penulis dapat meyakinkan
kemungkinan potensi konfl ik yang bakal terjadi di Jakarta adalah
benak-benak orang yang dikultivasi (diterpa ber-ulang-ulang)
tentang gambar-an buruk pengungsi banjir yang secara implisit
dibesar-besarkan oleh pemberitaan. Apalagi kondisi ini makin
dibe-narkan oleh beberapa pihak yang menyayangkan sikap dan keker
dilan diri dari pengungsi banjir. Ketika gambaran itu ditampilkan
berulang-ulang, publik akan membenarkan dan mereka akan mengambil
sikap akan kondisi sedemikian. Ke-tika nanti terjadi konfl ik besar
menyoal pengungsi korban banjir, penulis katakan bahwa semua itu
salah pemberitaan yang tidak tegas memosisikan diri sebagai
jurnalis muckra-kers yang mau berjibaku demi nama kebenaran dan
keadilan dalam perut yang lapar dan pesakitan.
PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: [email protected]
atau [email protected] atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000
karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon,
foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)
Konstruksi yang terbangun dalam pemberitaan
bencana banjir akhirnya menggambarkan bahwa
pengungsi banjir ialah pihak yang perlu disalahkan,
karena memang mereka membuang sampah
sembarangan.
Pemilu 2014 dan Kualitas Tata Kelola Parpol
Potensi Kon ik dan Konstruksi Berita
Bawono KumoroPeneliti Politik The Habibie Center
Ilham PrisgunantoDosen Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
PPsUniversitas Budi Luhur
KAMIS, 20 FEBRUARI 2014OPINI6
Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)Direktur Utama:
Lestari MoerdijatDirektur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman
Kan-songDewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua),
Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau-rens
Tato, Lestari Moer di jat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato-mo, Toeti
P. Adhitama, Usman KansongRedaktur Senior: Elman Saragih,
Gaudensius Suhardi, Lau-rens TatoKepala Divisi Pemberitaan: Abdul
KoharKepala Divisi Content Enrichment: Teguh NirwahyudiKepala
Divisi Artistik & Foto: HariyantoAsisten Kepala Divisi
Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase-tyo, Jaka Budisantosa, Ono
Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo UtomoKepala Sekretariat
Redaksi: Sadyo Kristiarto
a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon
Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Su dir man: 035-306-5014,
Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Pur nama, Jakarta, Alamat
Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl.
Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Se latan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat -
11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105
(Redaksi) e-mail: [email protected], Percetakan: Media In
do nesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindo
nesia.com,
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR-TAWAN MEDIA INDONESIA
DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DI PERKENANKAN MENERIMA ATAU
ME-MINTA IMBALAN DE NGAN ALASAN APA PUN
Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kuste dja, Aries
Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko
Rah-mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis
Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S.
Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani,
Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Wi dhoroso, Windy
Dyah Indri-antariStaf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad
Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief
Hul-wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Kri san ti,
Corne-lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika
Dania Kardi, Dinny Mu tiah, Dwi Tu pa ni Gunarwati, Emir
Chairullah, Eni Kartinah, Fardi an sah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani
Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi,
Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Su mantri, Jonggi
Pangihutan M, Mo-hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca
Syurkani, Per-mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy
Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pra
mo no, Siswantini Sur yandari, Siska Nurifah, Su geng Sumariyadi,
Sulaiman Basri, Sumar yanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tha
latie Yani, Us-man Iskandar, Zu baedah Hanum
Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung);
Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri
Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem-
bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang);
Wi-djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)
METROTVNEWS.COMNews: KhudoriRedaksi: Agus Triwibowo, Asnawi
Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo,
Irvan Sihom bing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Har yono,
Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny
Andhika, Fario Untung, Prita Da nes wari, Rita Ayu ningtyas, Torie
Natallova
DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)Kepala Divisi:
Budiana IndrastutiAsisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman,
Victor JP NababanRedaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri
Purwandhari
CONTENT ENRICHMENTPeriset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi
Yasmini S, Gurit Adi SuryoBahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur),
Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi
Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIKAsisten Kepala Divisi:
Rio Okto WaasRedaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot
Purnomo,
Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata AreadiStaf Redaksi: Ali Firdaus,
Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani,
Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Cathe rine
Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun
Per ma na, Hari Syahri-ar, Haris Imron Armani, Haryadi,
Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Su
tisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono,
Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta SantosiOlah Foto: Saut Budiman
Marpaung, Sutarman
PENGEMBANGAN BISNISKepala Divisi Marketing Communication:
Fitriana Saiful BachriKepala Divisi Special Project &
Partnership: Andreas Suji-yonoKepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard
RAsisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji
Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359;
Yogyakarta: Andi Yu dhanto (0274) 523167.Telepon/Fax Layanan
Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113,
Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021)
5812077, Telepon Per-cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan:
Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim,
No. Reke ning Bank:
lintas berita
MOBIL Roger Danuarta, ter-sangka kasus penyalahgunaan narkotika,
kerap terlihat parkir di Jalan Kayu Putih Tengah, Pulo Gadung,
Jakarta Timur, atau lokasi ditemukannya artis itu dalam kondisi
pingsan de-ngan jarum suntik tertancap di tangan, Minggu (16/2)
malam.
Demikian penuturan sejum-lah saksi yang tinggal di Jalan Kayu
Putih Tengah. Namun, in-formasi itu belum bisa dipasti-kan apakah
Roger sengaja me-nepikan mobil Mercedez-Benz B 368 RY miliknya
sekadar untuk mengonsumsi narkoba atau membeli narkoba.
Saksi di sana (warga) meng-aku tidak asing dengan mobil itu.
Sering berhenti di TKP (tempat kejadian perkara). Kami masih
mendalami infor-masi ttu, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya
Komisaris Besar Rikwanto, kemarin.
Menurutnya, Roger meng-aku mendapat pasokan barang haram itu
dari seorang berini-sial M. Namun, belum ada pen-jelasan dari
tersangka tentang lokasi pembelian narkoba. Saat Roger pingsan,
polisi menemu-kan barang bukti berupa 1,50 gram heroin dan 15,70
gram ganja kering. (GG/J-4)
PENERTIBAN PEDAGANG MONAS: Petugas Satpol PP menertibkan para
pedagang yang berjualan di dalam taman Monumen Nasional, Jakarta,
kemarin. Razia gabungan yang melibatkan unsur Polri, TNI, Satpol
PP, dan keamanan Monas itu bertujuan memberantas preman dan PKL
liar yang berjualan di kawasan tersebut.
MI/ANGGA YUNIAR
JAKARTA TIMUR
Pemprov Merasa Ditipu Investor Monorel
Mobil Roger Danuarta Kerap Parkir di Kayu Putih
DKI JAKARTA
PEMPROV DKI
PEMERINTAH Pro-v i n s i ( P e m p r o v ) DKI Jakarta mera-sa
tertipu karena memenuhi keinginan PT Jakarta Monorel meresmi-kan
proyek transportasi monorel. Padahal, proyek itu hingga kini
mangkrak.
Ground breaking pemba-ngunan transportasi light rail transit
(LRT) yang berlang-sung pada 16 Oktober 2013 itu diresmikan
Gubernur Joko Widodo. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama, perilaku PT Jakarta Monorel (JM) mem-buat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terasa konyol
di hadapan masyarakat. Kenapa pakai acara pe-
resmian kayak gitu? Itu mah tipu-menipu. Kita jadi kelihat-an
konyol, kata Wagub yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI,
kemarin.
Ia menilai ground breaking sebagai tanda pembangunan
transportasi LRT dapat dilan-jutkan merupakan topeng PT JM agar
citra mereka di mata masyarakat dan Pemprov DKI bagus.
Kenyataannya, lanjut Ahok, PT JM selalu mengelak saat ditanya
mengenai tiga doku-men penting yang harus dise-lesaikan perusahaan
sebagai syarat pembangunan proyek.
PT JM beralasan, untuk mem-peroleh dokumen, harus me-lalui
pertemuan dengan ba-nyak pihak.
Saya tidak tahu apakah ground breaking itu untuk mempermainkan
Pemprov DKI atau tidak. Namun, me-mang alasannya macam-macam. Mau
ketemu ini, mau ketemu itu. Kami akan me-manggil PT JM untuk minta
kejelasan. Kalau hanya ground breaking, gue juga sanggup,
ujarnya.
Belum bayarSejak ground breaking
proyek monorel dilakukan, hingga saat ini belum ada
kemajuan yang dikerjakan PT JM sebagai pengembang dan investor
transportasi massal itu. Bahkan, hingga kini peru-sahaan yang saham
dominan-nya dimiliki Ortus Holdings itu belum membayar 90 tiang
pancang yang mangkrak di se-panjang Jalan HR Rasuna Said dan jalur
hijau Senayan.
Ketika hal itu dikonfirmasi-kan kepada Gubernur Joko Widodo atau
Jokowi, ia mem-benarkan. Menurutnya, tiang pancang yang mangkrak
sejak 2007 oleh PT JM belum diba-yar kepada PT Adhi Karya senilai
Rp193,662 miliar. Pem-bangunan fisik monorel tidak dapat
dilanjutkan jika PT JM
tidak segera membayarnya. Pembangunan fisik monorel terganjal
banyak hal. Selain terganjal tiga dokumen yang belum diserahkan PT
JM, sa-lah satunya lagi tiang juga be-lum dibayar, kata Jokowi.
Padahal, lanjut Gubernur, putusan Pengadilan Ne-geri Jakarta
Selatan No 296/Pdt.G/2012/PN JKT Selatan tanggal 11 September 2012
menyatakan PT Adhi Karya sebagai pemegang hak atas 90 fondasi
monorel itu. Saya harap PT JM segera menye-lesaikan permasalahan
ini. Segera membayarkan utang kepada PT Adhi Karya, ujarnya.
(Ssr/J-4)
AQJ Mangkir dari Sidang Kecelakan Maut SIDANG perdana AQJ, putra
musikus Ahmad Dhani, yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri
Jakarta Timur, kemarin, ditunda ka-rena AQJ tidak hadir tanpa
alasan. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB itu
ditunda oleh ketua majelis hakim Petriyanti hingga 25 Februari
mendatang.
Jaksa Ibnu Suud mengatakan AQJ tidak hadir tanpa memberikan
informasi. Sidang (akhirnya) ditunda. Pukul 11.15 WIB hakim ketuk
palu. Belum ada informasi ke kita me-ngapa (AQJ) tidak datang, kata
Ibnu. Padahal, surat panggilan sudah disampaikan kepada AQJ dan
diterima oleh salah seorang penghuni rumah Ahmad Dhani di Pondok
Indah.
Dul menjadi tersangka kecelakaan lalu lintas di Tol Jagorawi
pada 8 September 2013. Mobil B 80 SAL yang dikemudikannya me-nabrak
pembatas jalan dan melintas ke jalur berlawanan hingga terjadi
tabrakan yang menewaskan tujuh orang. (AF/J-4)
Tanggul Ditinggikan guna Atasi Banjir Rob TANGGUL laut yang
berada di RT 20/17, Kelu-rahan/Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara, akan ditinggikan menjadi 4,8 meter untuk mengantisipasi
banjir akibat air laut pasang atau rob dan penurunan permukaan
tanah. Tanggul sepanjang 100 meter itu juga akan diperlebar menjadi
10 meter.
Penurunan muka tanah di Penjaringan memang yang tertinggi
(terparah) di Jakarta, mencapai 10 sentimeter per tahun. Makanya
ada peninggian tanggul, selain juga untuk antisipasi rob, kata
Kepala Bidang Prasana, Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe-da) DKI Jakarta Nursyam Daud
saat meninjau lokasi pembangunan tanggul, kemarin.
Pembangunan akan dimulai setelah pem-bangunan tanggul sepanjang
100 meter oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisa-dane
dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta. (SW/J-4)
KaMis, 20 febRuaRi 2014 MeGAPoLITAN 7
RENCANA pembentukan Un-dang-Undang Megapolitan terus menuai
pro-kontra. Salah satu suara sumbang diutarakan perwakilan dari
Kementerian Dalam Negeri yang menyata-kan UU Megapolitan masih
ha-rus dikaji lebih mendalam agar tidak membentur otonomi dan
kewenangan daerah yang sudah ada. Jadi bukannya saya tidak setuju,
melainkan ini perlu kajian mendalam ka-rena sebelumnya sudah ada
pembagian wewenang, ujar Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan
Lingkungan Hidup Kemendagri Edi Sugiharto,
seusai acara diskusi dengan Komite 1 DPD RI tentang Ur-gensi
Pembentukan UU Mega-politan di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu
(19/2).
Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, yang merupa-kan anggota
tim ahli RUU Me gapolitan di acara itu me-ngatakan UU Megapolitan
dapat menjadi terobosan buat mempertemukan kepentingan setiap
daerah. Intinya, UU ini tidak mereduksi kewenangan yang ada di
pusat atau daerah, tapi bagaimana mempertemu-kan kepentingan yang
ada, ujarnya. (*/J-2)
DPD RI
RUU Megapolitan Perlu Kajian Lebih Mendalam
Bus Trans-Jakarta masih Telat DatangKEDATANGAN bus Trans-Jakarta
di setiap halte masih lambat. Calon penumpang angkutan umum itu
harus menunggu kedatangan bus rata-rata 15 menit, atau jauh dari
target Gubernur DKI Joko Widodo, yakni 5-7 menit.
Berdasarkan pantauan pada Rabu (19/2), akibat bus terlambat
datang, terjadi antrean panjang calon pe-numpang di beberapa
halte
pada rute Harmoni-Lebak Bulus ataupun Harmoni-Pulo Gadung.
Antrean lebih panjang terjadi pada saat jam berangkat dan pulang
kerja. Para penumpang pun harus menunggu kedatangan bus sekitar 20
sampai 25 menit.
Salah seorang calon pe-numpang tujuan Pulo Ga-dung, Nita, 20,
mengatakan telah menunggu lebih dari 10 menit, tapi bus tidak
kunjung
datang. Kalau jam kerja, antrean sudah dipastikan panjang, tapi
kalau hari libur, atau hari kerja pada siang hari, penumpang
Trans-Ja-karta enggak begitu banyak, ujarnya saat ditemui di halte
Harmoni.
Sebaliknya, kedatangan bus Trans-Jakarta di halte sepanjang
jalur Blok M-Kota lebih cepat, yakni rata-rata 5 menit sekali.
(*/J-4)
JAKARTA UTARA
Buron Interpol China DitangkapNATIONAL Central Bureau (NCB)
Interpol China dan Kepolisian Indonesia me-nangkap WN China bernama
Huang Zhang Bao, buron ka-sus penipuan perbankan dan pencucian uang
yang kabur ke Indonesia.
Huang ditangkap atas kerja sama NCB Interpol China dan Polda
Metro Jaya. Ia dibekuk di kediamannya di Aparte-men Regata, Tower
Monte-
carlo, Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Selasa (18/2) malam.
Selain Huang, istri dan dua putranya juga dibawa polisi.
Dari pemeriksaan, Huang dan keluarga sudah memiliki KTP rangkap
dengan domisili DKI Jakarta dan Banten. Ke-luarga Huang sengaja
meng-ganti nama ke penamaan Indonesia. Huang telah di-vonis seumur
hidup atas ke-jahatannya dengan kerugian
US$7,9 juta atau Rp80 miliar. Polda Metro Jaya hanya mem-bantu
penangkapan, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto,
Rabu (19/2).
Direktur Reserse Krimi-nal Umum Polda Metro Jaya Kombes Heru
Pranoto me-nambahkan, Huang meman-faatkan paspor kakaknya untuk
terbang ke Indonesia. (GG/J-2)
PENGUMUMANKeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014,
menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
beserta lampirannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Selanjutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
Berdasarkan hal tersebut, DPR RI membatalkan rekruitmen
pemilihan calon Panel Ahli dan akan memilih serta menetapkan 2
(dua) orang Hakim Konstitusi. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan
pertanggungjawaban publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mendaftarkan diri melalui Komisi III DPR RI guna mengikuti
seleksi Calon Hakim Konstitusi. Pelaksanaan pendaftaran seleksi
Calon Hakim Konstitusi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 15
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
sebagai berikut :
(1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a.
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil;
dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon
hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia;
b. berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang
pendidikan tinggi hukum; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berakhlak mulia; d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh)
tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat
pengangkatan; e. mampu secara jasmani dan rohani dalam
menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap; g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan; dan h. mempunyai pengalaman kerja di bidang
hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi
pejabat
negara. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi
kelengkapan administrasi dengan menyerahkan: a. surat pernyataan
kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi; b. daftar riwayat hidup;
c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan
menunjukkan ijazah asli; d. laporan daftar harta kekayaan serta
sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung
yang sah dan
telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan e.
nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Kepada masyarakat luas yang ingin mendaftarkan diri sebagai
calon Hakim Konstitusi, dapat menyampaikan persyaratan sebagaimana
tersebut diatas kepada Sekretariat Komisi III DPR-RI, Gedung
Nusantara II Paripurna, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270.
Telp. (021) 5715.566 / 5715.559 / 5715.569, selambat-lambatnya hari
Senin, tanggal 24 Februari 2014 pukul 16.00 WIB.
Jakarta, Februari 2014PIMPINAN KOMISI III DPR RI,