Home >Documents >MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:224 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    1/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    Di lndonesia, penyakit Tuberkulosis termasuk salah satuprioritas nasional untuk program pengendalian penyakitkarena berdampak luas terhadap kualitas hidup danekonomi, serta sering mengakibatkan kematian. Mulaitahun 1995, Program Pengendalian TB mengadopsistrategi DOTS atau Directly Observed TreatmentShortcourse, yang direkomendasi oleh WHO

    Penguatan Kebijakan Nasional Program PengendalianTuberkulosis (P2TB) ditujukan untuk meningkatkankomitmen daerah terhadap Program Pengendalian TB,agar ada peningkatan mutu pelayanan, kemudahanakses untuk penemuan dan pengobatan. 

    Modul Kebijakan Nasional P2TB, dimaksudkan untuk

    memberikan wawasan dasar sehubungan denganrangkaian konsep dan kebijakan yang menjadi pedomandalam pelaksanaan Program Pengendalian Tuberkulosis(TB).

    TENT NG

    Modul Ini

    http://id.wikipedia.org/wiki/Konsephttp://id.wikipedia.org/wiki/Pedomanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pedomanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Konsep

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    2/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    Materi yang akan dibahas pada mudul ini adalah: Situasi TB

    global dan nasional; strategi dan kegiatan P2TB; Peraturanperundang terkait P2TB; Visi, Misi, Tujuan dan Target;Strategi P2TB; Kebijakan Operasional P2TB dan terobosanmenuju Akses Universal P2TB

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    3/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    TUJUAN PEMBELAJARAN UMUMSetelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami

    Kebijakan Nasional Program Pengendalian Tuberkulosis

    (P2TB)

    TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUSSetelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan:

    1.  Situasi TB global dan nasional2.  Peraturan perundang terkait P2TB3.  Visi, Misi, Tujuan dan Target

    4.  Strategi dan Kegiatan P2TB5.  Kebijakan Operasional P2TB6.  Terobosan menuju Akses Universal P2TB (6 pilar)

    TUJU N

    Pembelajaran

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    4/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    1.  Situasi TB global dan nasional2.  Peraturan perundang terkait P2TB3.  Visi, Misi, Tujuan dan Target4.  Strategi dan Kegiatan P2TB5.  Kebijakan Operasional P2TB6.  Terobosan menuju Akses Universal P2TB (6 pilar)

    POKOK

    Materi

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    5/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    SITUASI TB GLOBAL DAN

    NASIONAL

    TUJUAN PEMBELAJARAN UMUMSetelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami

    Situasi TB global dan nasional

    TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUSSetelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan

    tentang:

    1.  Situasi TB global2.  Situasi TB nasional

    Pokok Materi1. Situasi TB global2. Situasi TB nasional

    KEGI T N

    Belajar 1

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    6/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    Uraian materi di bawah ini adalah

    penjabaran mengenai situasi TBglobal dan nasional

    1.  Situasi TB Global

    Pada tahun 1990-an, situasi TB didunia semakin

    memburuk, jumlah kasus TB meningkat dan banyak yangtidak berhasil disembuhkan, terutama pada negara yang

    dikelompokkan dalam 22 negara dengan masalah TB besar

    (high burden countries). Menyikapi hal tersebut, pada tahun

    1993, WHO mencanangkan TB sebagai kedaruratan dunia

    (global emergency).

    Diperkirakan sekitar sepertiga penduduk dunia telah

    terinfeksi oleh Mycobacterium tuberkulosis. Pada tahun1995, diperkirakan ada 9 juta pasien TB baru dan 3 juta

    kematian akibat TB diseluruh dunia.

    Gambaran situasi keadaan TB secara global, dapat Anda

    pelajari dari slide-slide di bawah ini:

    UR I N

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    7/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    Target yang ditetapkan akan dicapai tahun 2035 adalah

    10/ 100k

    2010 2020

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    8/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    2.  Situasi TB Nasional (di Indonesia)

    Hingga saat ini TB masih merupakan masalah utama

    kesehatan masyarakat Indonesia, untuk memahami situasi

    TB secara nasional, silahkan Anda cermati slide-slide di

    bawah ini

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    9/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    Perkembangan TB secara nasional

    a.  Indonesia merupakan negara dengan pasien TBterbanyak dan diperkirakan jumlah pasien TB sekitar

    5,8 % dari total jumlah pasien TB di dunia;

    b.  Hasil Survei Prevalensi TB di Indonesia tahun 2004sebagaimana diagram sebagai berikut:

    Diagram ini menunjukkan bahwa angka insidensi TB

    Hasil Survei menunjukkan angka insidensi BTA positif

    secara nasional 110 per 100.000 penduduk. Secara

    regional insidensi TB BTA positif di Indonesia

    dikelompokkan dalam 3 wilayah yaitu:1)  Wilayah Sumatera angka insidensi TB adalah 160 per100.000 penduduk;

    2)  Wilayah Jawa angka insidensi TB adalah 110 per100.000 Penduduk;

    3)  Wilayah Indonesia Timur angka insidensi TBadalah 210 per 100.000 penduduk.

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    Jawa Bali Kalimantan Papua Sumatra Sulawesi

    Others

    Lung Hosp

    PP

    PHC

    Pvt Hosp

    Govt Hosp

    Unreach

    Population 

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    10/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    10 

    4)  Khusus untuk Provinsi DIY dan Bali angka insidensi

    TB adalah 64 per 100.000 penduduk.

    c.  Hasil Riskesdas 2007Data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007

    menempatkan TB di urutan pertama penyakit menular

    penyebab kematian baik di perkotaan maupun di

    pedesaan.  Lebih lanjut dinyatakan bahwa penyakit TBmerupakan penyebab kematian nomor dua setelah penyakit

    kardiovaskuler (stroke) pada semua kelompok usia, dannomor satu dari golongan penyakit infeksi.

    d.  Hasil Riskesda tahun 2010Berdasarkan hasil laporan Riskesdas (2010), angka

    kesakitan Tuberkulosis Paru terjadi hampir seluruh

    wilayah Indonesia.

    Prevalansi Tuberkulosis Paru pada tahun 2009 sampaitahun 2010 sebanyak 725 per100.000 penduduk

    berdasarkan hasil pemeriksaan dahak dan/atau foto

    paru.

    Upaya pengendalian TB secara umum dikatakan mengalami

    kegagalan, sebab utama kegagalan tersebut antara lain:

    a.  Tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan

    antara lain mengakibatkan tidak terjaminnyapenyediaan obat, tidak dilakukan pemantauan, tidak

    terstandarnya pencatatan pelaporan;

    b.  Tidak memadainya organisasi pelayanan TB (kurangterakses oleh masyarakat);

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    11/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    11 

    c.  Tidak memadainya tatalaksana pasien terutama pada

    faskes swasta terrmasuk DPM mengakibatkan diagnosis,paduan obat yang tidak terstandar dan kegagalan

    menyembuhkan pasien yang diobati

    Untuk mengatasi kegagalan tersebut di atas maka

    pemerintah melakukan akselerasi P2TB, yang dapat Anda

    pelajari dari slide berikut ini 

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    12/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    12 

    Ada 4 (empat) penyebab utama meningkatnya beban

    masalah TB antara lain adalah:

    1.  Kemiskinan pada berbagai kelompok masyarakat,seperti pada negara negara yang sedang berkembang.

    2.  Kegagalan program TB selama ini. Hal ini diakibatkanoleh:

    a.  Tidak memadainya komitmen politik danpendanaan

    b.  Tidak memadainya organisasi pelayanan TB (kurang

    terakses oleh masyarakat, penemuan kasus/diagnosis yang tidak stAndar, obat tidak terjamin

    penyediaannya, tidak dilakukan pemantauan,

    pencatatan dan pelaporan yang stAndar, dan

    sebagainya).

    c.  Tidak memadainya tatalaksana kasus (diagnosis danpaduan obat yang tidak stAndar, gagal

    menyembuhkan kasus yang telah didiagnosis)

    d.  Salah persepsi terhadap manfaat dan efektifitasBCG.

    e.  Infrastruktur kesehatan yang buruk pada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi atau

    pergolakan masyarakat.

    SEK R NG

    Saya Tahu

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    13/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    13 

    3.  Perubahan demografik karena meningkatnya penduduk

    dunia dan perubahan struktur umur kependudukan.4.  Dampak pandemi HIV.

    Saat pandemi HIV/AIDS di dunia menambah

    permasalahan TB. Ko-infeksi dengan HIV akan

    meningkatkan risiko kejadian TB secara signifikan. Pada

    saat yang sama, kekebalan gAnda kuman TB terhadap

    obat anti TB (multidrug resistance = MDR)  semakin

    menjadi masalah akibat kasus yang tidak berhasildisembuhkan. Keadaan tersebut pada akhirnya akan

    menyebabkan terjadinya epidemi TB yang sulit

    ditangani.

    Ada 3 (tiga) sebab utama kegagalan tersebut antara lain:

    1.  Tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan;

    2.  Tidak memadainya organisasi pelayanan TB (kurangterakses oleh masyarakat);

    3.  Tidak memadainya tatalaksana pasien (diagnosis danpaduan obat yang tidak terstandar, obat tidak terjamin

    penyediaannya, tidak dilakukan pemantauan, tidak

    terstAndarnya pencatatan pelaporan dan kegagalan

    menyembuhkan pasien yang diobati).

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    14/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    14 

    PERATURAN PERUNDANGAN

    TERKAIT P2TB

    TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

    Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahamiPeraturan Perundangan Terkait P2TB

    TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUSSetelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan

    tentang: Peraturan Perundangan Terkait P2TB

    Pokok MateriPeraturan Perundangan Terkait P2TB

    KEGI T N

    Belajar 2

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    15/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    15 

    Tujuan dari peraturan perundangan bagi Program

    Pengendalian TB adalah untuk menjamin, mengatur,

    memberikan petunjuk dan batasan bagi pengelola Program

    Pengendalian TB dalam memberikan layanan kepada

    masyarakat, memberikan kepastian hukum, memberikan

    rasa aman, memberikan rasa takut dan efek jera pada para

    pelanggar peraturan, serta memberikan keadilan bagi

    seluruh warga negara.

    Peraturan perundangan pada Program Pengendalian TB

    adalah sebagai berikut:

    a.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

    2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI

    Nomor 3495);

    b.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 tahun2014 tentang Pemerintahan pusat, provinsi, dan

    kabupaten/ kota

    UR I N

    Materi

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    16/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    16 

    c.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991

    tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, tambahan

    Lembaran Negara Nomor 3447);

    d.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

    Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

    e.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah,

    Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

    Kabupaten/Kota;

    f.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ Menkes/Per/ VIIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

    Kementerian Kesehatan.

    g.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2013tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian

    Tuberkolosis Resistan Obath.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/ MENKES/

    SK/ V/ 2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pedoman

    Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    17/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    17 

    Tujuan dari peraturan perundangan bagi Program

    Pengendalian TB adalah untuk menjamin, mengatur,

    memberikan petunjuk dan batasan bagi pengelola Program

    Pengendalian TB dalam memberikan layanan kepada

    masyarakat, memberikan kepastian hukum, memberikanrasa aman, memberikan rasa takut dan efek jera pada para

    pelanggar peraturan, serta memberikan keadilan bagi

    seluruh warga negara

    SEK R NG

    Saya Tahu

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    18/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    18 

    VISI, MISI, TUJUAN, DAN

    TARGET PENGENDALIAN TB 

    TUJUAN PEMBELAJARAN UMUMSetelah mempelajari materi ini, peserta dapat

    memahami Visi, Misi, Tujuan dan Target Program

    Pengendalian TB

    TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUSSetelah mempelajari materi ini, peserta dapat

    menjelaskan tentang:

    1.  Visi;2.  Misi;3.  Tujuan;4.  Target

    Pokok Materi1.  Visi;2.  Misi;3.  Tujuan;4.  Target

    KEGI T N

    Belajar 3

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    19/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    19 

    Mengapa DPM perlu mengetahui

    tentang visi dan misi P2 TB?

    DPM adalah salah satu pihak yang diharapkan berperan

    serta aktif dalam mewujudkan visi dan misi P2TB, sehingga

    DPM perlu memahami visi misi tersebut. 

    1.  VisiVisi Program Pengendalian TB adalah “Menuju

    Masyarakat Bebas Masalah TB, Sehat, Mandiri dan

    Berkeadilan” 

    2.  Misi;

    Misi Program Pengendalian TB sebagai berikut:a.  Meningkatkan pemberdayaan masyarakat,

    termasuk swasta dan masyarakat madani dalam

    pengendalian TB.

    b.  Menjamin ketersediaan pelayanan TB yangparipurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

    UR I N

    Materi

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    20/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    20 

    c.  Menjamin ketersediaan dan pemerataan

    sumberdaya pengendalian TB.d.  Menciptakan tata kelola program TB yang baik.

    3.  Tujuan;Tujuan Program Pengendalian TB adalah Menurunkan

    angka kesakitan dan kematian akibat TB dalam rangka

    pencapaian tujuan pembangunan kesehatan untuk

    meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

    4.  TargetTarget Program Nasional Pengendalian TB yang

    ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka

    Mennengah Nasional (RPJMN) periode 2010 – 2014 dan

    Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan

    RI adalah:

    a.  Tercapainya penemuan pasien baru TB BTA positifmencapai 90% dari perkiraan pasien baru TB BTA

    positif harus ditemukan;

    b.  Menyembuhkan paling sedikit 88% dari semuapasien baru TB BTA positif yang diobati.

    Dengan tercapainya target ini diharapkan dapat

    menurunkan tingkat prevalensi dan kematian akibat TB

    hingga separuhnya pada tahun 2015 dibanding tahun

    1990, sesuai tujuan millenium development goals (MDGs)

    pada tahun 2015.

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    21/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    21 

    STRATEGI DAN

    KEGIATAN PROGRAM

    TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat

    memahami Strategi dan Kegiatan Program

    Pengendalian TB

    TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUSSetelah mempelajari materi ini, peserta dapat

    menjelaskan

    1.  Strategi Program Pengendalian TB2.  Kegiatan Program Pengendalian TB

    Pokok Materi1.  Strategi Program Pengendalian TB2. Kegiatan Program Pengendalian TB 

    KEGI T N

    Belajar 4

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    22/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    22 

    1.  Strategi Program Pengendalian TB

    Perkembangan strategi DOTS secara global dapat Anda

    lihat pada slide di bawah ini:

    UR I N

    Materi

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    23/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    23 

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    24/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    24 

    Dari 7 strategi di atas hal penting yang perlu diperhatikan

    oleh DPM adalah strategi: 1. Meningkatkan perluasanpelyanan yang bermutu, 2. Menangani tantangan TB/ HIV,

    MDR-TB, TB anak dan masyarakat miskin serta rentan

    lainnya, dan 3. Melibatkan seluruh penyedia pelayanan

    pemerintah, masyaraka, dan swasta, mengikuti

    International Standars for TB Care (ISTC)

    Ada 7 (tujuh) strategi utama pengendalian TB yaitu:

    1.  Memperluas dan meningkatkan pelayanan ,DOTS yangbermutu

    2.  Menghadapi tantangan TB/HIV, MDR-TB, TB anak dankebutuhan masyarakat miskin serta rentan lainnya

    3.  Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, LSM,dan swasta melalui pendekatan Public-Private Mix  (PPM) dan

    menjamin penerapan International Standards for TB Care 4.  Memberdayakan masyarakat dan pasien TB

    didukung dengan:

    5.  Memberikan kontribusi dalam penguatan sistem kesehatan,

    termasuk pengembangan sumber daya manusia dan

    manajemen program pengendalian TB

    6.  Mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerahterhadap program pengendalian TB

    7.  Mendorong penelitian, pengembangan dan pemanfaataninformasi stratejik.

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    25/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    25 

    2.  Kegiatan Program Pengendalian TB

    Kegiatan Program Pengendalian TB meliputi :

    a.  Tatalakasana dan Pencegahan TB 

    1.  Penemuan Kasus Tuberkulosis2.  Pengobatan Tuberkulosis3.  Pemantauan dan Hasil Pengobatan Tuberkulosis4.  Pengendalian Infeksi pada sarana layanan5.  Pencegahan Tuberkulosis 

    b.  Manajemen Program TB 1.  Perencanaan program Tuberkulosis2.  Monitoring dan Evaluasi Program Tuberkulosis3.  Manajemen Logistik Program Tuberkulosis4.  Pengembangan Ketenagaan Program

    Tuberkulosis

    5.  Promosi program Tuberkulosis 

    c.  Pengendalian TB komprehensif  1.  Kemitraan dalam Pegendalian Tuberkulosis2.  Penguatan Layanan Laboratorium Tuberkulosis 3.  Public –  Private Mix   (pelibatan semua fasilitas

    pelayanan kesehatan)

    4.  Kolaborasi kegiatan TB-HIV5.  Pendekatan praktis dalam kesehatan paru 

    6.  Pemberdayaan Masyarakat dan Pasien TB7.  Kewaspadaan masalah MDR8.  Penelitian tuberkulosis 

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    26/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    26 

    Ada 5 (lima) Tatalakasana dan Pencegahan TB 

    1.  Penemuan Kasus Tuberkulosis2.  Pengobatan Tuberkulosis3.  Pemantauan dan Hasil Pengobatan Tuberkulosis4.  Pengendalian Infeksi pada sarana layanan5.  Pencegahan Tuberkulosis 

    Ada 5 (lima) Manajemen Program TB 

    1.  Perencanaan program Tuberkulosis2.  Monitoring dan Evaluasi Program Tuberkulosis

    3.  Manajemen Logistik Program Tuberkulosis4.  Pengembangan Ketenagaan Program Tuberkulosis5.  Promosi program Tuberkulosis 

    Ada 8 (delapan) Pengendalian TB komprehensif  

    1.  Kemitraan dalam Pegendalian Tuberkulosis2.  Penguatan Layanan Laboratorium Tuberkulosis 3.  Public – Private Mix  (pelibatan semua fasilitas

    pelayanan kesehatan)

    4.  Kolaborasi kegiatan TB-HIV5.  Pendekatan praktis dalam kesehatan paru 6.  Pemberdayaan Masyarakat dan Pasien TB7.  Kewaspadaan masalah MDR8.  Penelitian tuberkulosis 

    SEK R NG

    Saya Tahu

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    27/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    27 

    KEBIJAKAN OPERASIONALPENGENDALIAN TB

    TUJUAN PEMBELAJARAN UMUMSetelah mempelajari materi ini, peserta dapat

    memahami Kebijakan Operasional Pengendalian TB

    TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUSSetelah mempelajari materi ini, peserta dapat

    menjelaskan Kebijakan Operasional Pengendalian TB

    Pokok Materi

    Kebijakan Operasional Pengendalian TB 

    KEGI T N

    Belajar 5

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    28/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    28 

    Dalam menatalaksana pasien TB, DPM harus mengikutiperkembangan kebijakan nasional, agar dapat berperan

    serta aktif

    Untuk mencapai tujuan Program Pengendalian TB,

    ditetapkan kebijakan operasional sebagai berikut:

    1. Pengendalian TB di Indonesia dilaksanakan sesuai

    dengan azas desentralisasi dalam kerangka otonomidengan Kabupaten/ kota sebagai titik berat manajemen

    program, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan,

    monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan

    sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana).

    2. Pengendalian TB dilaksanakan dengan menggunakanstrategi DOTS dan memperhatikan strategi Global Stop

    TB partnership. 

    Strategi DOTS terdiri dari 5 komponen kunci:

    a.  Komitmen politis;b.  Pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin

    mutunya;

    UR I N

    Materi

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    29/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    29 

    c.  Pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua

    kasus TB dengan tatalaksana kasus yang tepat,termasuk pengawasan langsung pengobatan;

    d.  Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu;e.  Sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu

    memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan

    pasien dan kinerja program secara keseluruhan.

    Untuk menjamin keberhasilan pengendalian TB, kelima

    komponen tersebut di atas harus dilaksanakan secara

    bersamaan. 

    3. Penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkankomitmen daerah terhadap Program Pengendalian TB.

    4. Penguatan strategi DOTS dan pengembangannya

    ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan,kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan

    sehingga mampu memutuskan rantai penularan dan

    mencegah terjadinya MDR-TB.

    5. Penemuan dan pengobatan dalam rangka pengendalian

    TB dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan

    (faskes), meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah

    Balai/Klinik Pengobatan, Dokter Praktik Swasta (DPS)dan fasilitas kesehatan lainnya.

    6. Pengendalian TB dilaksanakan melalui penggalangankerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah,

    non pemerintah, swasta dan masyarakat dalam wujud

    Gerakan Terpadu Nasional Pengendalian TB (Gerdunas

    TB).

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    30/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    30 

    7. Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai

    tingkat pelayanan ditujukan untuk peningkatan mutudan akses layanan.

    8. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk pengendalian TBdiberikan secara cuma-cuma dan dikelola dengan

    manajemen logistk yang efektif demi menjamin

    ketersediaannya.

    9. Ketersediaan tenaga yang kompeten dalam jumlah yangmemadai untuk meningkatkan dan mempertahankan

    kinerja program.

    10. Pengendalian TB lebih diprioritaskan kepada kelompokmiskin dan kelompok rentan lainnya terhadap TB.

    11. Pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakatdan pekerjaannya.

    12. Memperhatikan komitmen internasional yang termuatdalam MDGs.

    Dari beberapa kebijakan di atas yang perlu diperhatikan

    adalah kebijakan tentang 5 komponen strategi DOTS

    karena terkait dengan tugas DPM dalam memberikan

    pelayanan pada pasien TB sesuai Pedoman Nasional

    Pelayanan Kedokteran untuk (PNPK) TB

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    31/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    31 

    Ada lima (5) komponen Strategi DOTS yaitu:

    1.  Komitmen politis;2.  Pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin

    mutunya;

    3.  Pengobatan jangka pendek yang stAndar bagi semuakasus TB dengan tatalaksana kasus yang tepat,

    termasuk pengawasan langsung pengobatan;4.  Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu;5.  Sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu

    memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan

    pasien dan kinerja program secara keseluruhan.

    Dalam tata laksana pasien TB, DPM harus berpedoman

    pada PNPK TB

    SEK R NG

    Saya Tahu

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    32/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    32 

    TEROBOSAN MENUJU AKSES

    UNIVERSAL 

    TUJUAN PEMBELAJARAN UMUMSetelah mempelajari materi ini, peserta dapat

    memahami terobosan menuju akses universal P2TB

    TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUSSetelah mempelajari materi ini, peserta dapat

    menjelaskan terobosan menuju akses universal P2TB

    Pokok MateriTerobosan menuju akses universal P2TB

    KEGI T N

    Belajar 6

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    33/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    33 

    Millenium Development Goals (MDGs)  adalah Deklarasi

    Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan

    dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang

    mulai dijalankan pada September 2000, telah menjadi

    referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari

    tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga

    pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun

    pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama

    dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak

    swasta, dan lembaga donor.

    Tujuan Pembangunan Milenium berupa delapan butir

    tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Delapan (8) tujuan

    pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu

    paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan

    pengentasan kemiskinan.  Pencapaian target global TB

    tertuang di Indikator ke 6 MDG’s yaitu memerangi

    HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. TB

    UR I N

    Materi

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    34/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    34 

    menjadi lebih menantang sehubungan dengan munculnya

    isu-isu Public-Private Mix (PPM), HIV/AIDS, TB-MDR, TBAnak, Penguatan Laboratorium dan lain-lain.

    Pengendalian TB dengan strategi DOTS di Indonesia

    dilaksanakan sesuai azas desentralisasi Kabupaten/Kota

    sebagai titik berat manajemen program dalam kerangka

    kerja otonomi yang meliputi persencanaan, pelaksanaan,

    monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan

    sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana).

    Penguatan strategi DOTS dan pengembangannya ditujukan

    terhadap peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses

    untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu

    memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinyaresistensi obat TB. Layanan TB yang tidak standar tidak

    akan menyembuhkan pasien TB, tetapi kemungkinan akan

    memicu terjadinya TBMDR/XDR.

    Hampir seluruh provinsi di Indonesia, pelaksanaan DOTS

    pada layanan publik telah menunjukkan keberhasilannya

    dan menunjukkan peningkatan yang cepat dalam kegiatanprogram TB sejak tahun 2004. Tetapi Universal akses

    terhadap layanan TB yang berkualitas tidak mungkin

    tercapai tanpa adanya upaya sistimatis untuk melibat-

    aktifkan peran “all care providers” atau seluruh penyedia

    layanan keseluruhan untuk memastikan pasien TB

    http://tbcbatam.com/prinsip-dan-cara-pengobatan-tb-paru/http://tbcbatam.com/prinsip-dan-cara-pengobatan-tb-paru/http://tbcbatam.com/prinsip-dan-cara-pengobatan-tb-paru/http://tbcbatam.com/prinsip-dan-cara-pengobatan-tb-paru/

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    35/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    35 

    didiagnosis yang benar, pengobatan dengan regimen yang

    benar, kepatuhan dan ketuntasan pengobatan TB,terlaporkan/ternotifikasi kedalam sistim surveilans.

    Telah dibangun jejaring Public Private Mix   (PPM) TB

    dengan melibatkan Rumah Sakit, Dokter Praktik Mandiri

    (DPM), Lapas/ Rutan, di tempat kerja/ industri dengan

    skema pelibatan asuransi kesehatan, Ikatan Apoteker

    Indonesia untuk pelibatan Apotik swasta, Direktorat BPPMdan Sarana kesehatan/ Ikatan Laboratorium Klinik

    Indonesia untuk proses pelibatan laboratorium swasta,

    Kementerian Pertahanan dan Pusat Kedokteran POLRI agar

    mampu melaksanakan kewajiban kesehatan

    masyarakatnya dalam melaksanakan layanan TB yang

    berkualitas hampir di seluruh provinsi, dengan tujuanutama untuk memproteksi agar masyarakat yang

    terdampak TB memperoleh akses layanan TB berkualitas

    yang menjamin kesembuhan.

    Keterlibatan rumah sakit dalam program TB semakin

    meningkat, termasuk pemberian dukungan melalui

    Akreditasi RS baru/ Nasional dengan pengembanganstandar Internasional dengan mengadopsi 14 standar  Joint

    Commission International  ditambah Sasaran III MDGs yang

    menjadi prioritas RPJMN yaitu Penurunan angka kesakitan

    TB yang akan berlaku mulai 2012.

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    36/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    36 

    Standar Internasional untuk Pelayanan TB yaitu ISTC

    (International Standard for Tuberculosis Care)  dengan 21standar, oleh Ikatan Dokter Indonesia dijadikan sebagai

    standar layanan TB di Dokter Praktik Mandiri (DPM)

    sehingga akan menutup kran terjadinya TB-MDR/XDR.

    Pengendalian TB di Indonesia mengenal 6 (enam) pilar

    Public Private Mix   (PPM) untuk optimalisasi pencapian

    target global pengendalian TB dengan pelibatan mitrapotensial terkait TB. Melalui ke enam pilar ini, akses

    universal yang berkualitas bagi semua pasien TB akan lebih

    mudah dilaksanakan. Ke enam pilar tersebut digambarkan

    sebagai berikut:

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    37/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    37 

    Penjelasan 6 pilar PPM TB di Indonesia:

    1.  Pelayanan DOTS dasar di PuskesmasPenguatan sistem surveilans dan Management

    Information for Action (MIFA)

    Peningkatan kualitas pelayanan

    Meningkatkan cakupan TB-HIV

    Menjangkau masyarakat di wilayah Daerah

    Tertinggal dan (DTPK)

    Meningkatkan rujukan ke layanan DOTS berkualitas2.  Pelayanan DOTS di RSU/ RS swasta

    Akreditasi rumah sakit: penerapan SPM-RS TB DOTS

    dan mekanisme referral ke layanan DOTS

    berkualitas

    3.  Pelayanan DOTS oleh Dokter Praktik Mandiri (DPM)dan Spesialis

    Penerapan International Standard for TB Care (ISTC)

    4.  Diagnosis TB yang berkualitas

    Penguatan jejaring laboratorium

    Quality Assurance  (QA) untuk Laboratorium

    pemerintah dan swasta

    5.  Obat Anti TB (OAT) dan penggunaannya secara rasional

    Penegakan Hukum

    Prakualifikasi WHO untuk OAT

    One gate policyStandard Operasional Procedure  (SOP) Pengelolan

    logistic\k OAT dan uji kualitas OAT

    Regulasi penggunaan OAT di pasaran

    Pelayanan farmasi TB dan pengawasan penggunaan

    obat rasional

  • 8/18/2019 MD.1_LJJ_KEBIJAKAN P2TB-web.pdf

    38/38

    Modul LJJ P2TB Bagi DPMPUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJENPP DAN PLDan PB IDI

    38

    6.  Penguatan sistem komunitas

    Sebagai advocatorPeningkatan awareness masyarakat

    Mobilisasi social, identifikasi terduga TB, demand

    creation dan pelayanan TB di daerah spesifik

    Dari enam (6) pilar program pengendalian TB yang terkait

    dengan DPM adalah pilar 3 yaitu Pelayanan DOTS oleh

    Dokter Praktik Mandiri (DPM) dan Spesialis

    SEK R NG

    Saya Tahu

Embed Size (px)
Recommended