restasi kembali Sebagai tim juri diraih oleh Desa adalah PKK Propinsi, P Singosaren Dinas Kesehatan tercinta. Pada Peringatan Propinsi, dan juga tim Hari Kesehatan Nasional Persada, sebuah NGO 2011 yang diadakan oleh yang menjadi kaki Dinas Kesehatan DIY, tangan unilever Desa Singosaren sebagai salah satu mendapat penghargaan sponsor. Dari hasil sebagai Desa Sehat tahun penilaian tersebut, 2011 tingkat Propinsi. Desa Singosaren Piagam Gubernur, tropi, tercatat sebagai Desa dan uang penghargaan Bebas 4 Masalah sebesar 4 juta rupiah Kesehatan Plus berhasil di bawa pulang (DB4MK Plus), yaitu oleh Desa Singosaren. Desa Singosaren dinobatkan sebagai Desa Sehat setelah bebas dari kematian ibu melahirkan, kematian bayi, gizi buruk, proses evaluasi selama 10 bulan terakhir. Evaluasi desa sehat, demam berdarah dan plus bebas TBC selama 1 tahun. Selain yang dalam hal ini diwakili oleh Dusun Sarirejo I, ditujukan itu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat setidaknya pada tiga aspek, yaitu administrasi, lingkungan Singosaren tidak perlu diragukan lagi. Serangkaian uji ini fisik, dan juga peran serta masyarakat. Semua organisasi menguatkan tim juri untuk menobatkan Singosaren sebagai desa/dusun yang bergerak dalam bidang kesehatan, seperti DESA SEHAT 2011. posyandu, PKK, dll, dievaluasi dengan seksama oleh tim juri. KT JAYA KUSUMA EDISI 20/November-Desember 2011/Hal.1 Edisi 20 November-Desember 2011 SINGOSAREN SEBAGAI DESA SEHAT 2011 Segenap Keluarga Besar Karang Taruna Jaya Kusuma Mengucapkan Selamat kepada Pemerintah Desa yang telah Meraih Prestasi Sebagai Desa Sehat tingkat Propinsi DIY Tahun 2011
media komunitas desa singosaren persembahan karang taruna jaya kusuma
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
restas i kemba l i Sebagai t im juri
diraih oleh Desa adalah PKK Propinsi, PS i n g o s a r e n D i nas Kesehatan
tercinta. Pada Peringatan Propinsi, dan juga tim
Hari Kesehatan Nasional Persada, sebuah NGO
2011 yang diadakan oleh yang menjadi kaki
Dinas Kesehatan DIY, t a n g a n u n i l e v e r
D e s a S i n g o s a r e n sebagai salah satu
mendapat penghargaan sponsor.
Dari hasil sebagai Desa Sehat tahun
penilaian tersebut, 2011 tingkat Propinsi.
Desa S ingosaren Piagam Gubernur, tropi,
tercatat sebagai Desa dan uang penghargaan
Bebas 4 Masalah sebesar 4 juta rupiah
K e s e h a t a n P l u s berhasil di bawa pulang
(DB4MK Plus), yaitu oleh Desa Singosaren.
Desa Singosaren dinobatkan sebagai Desa Sehat setelah bebas dari kematian ibu melahirkan, kematian bayi, gizi buruk,
proses evaluasi selama 10 bulan terakhir. Evaluasi desa sehat, demam berdarah dan plus bebas TBC selama 1 tahun. Selain
yang dalam hal ini diwakili oleh Dusun Sarirejo I, ditujukan itu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat
setidaknya pada tiga aspek, yaitu administrasi, lingkungan Singosaren tidak perlu diragukan lagi. Serangkaian uji ini
fisik, dan juga peran serta masyarakat. Semua organisasi menguatkan tim juri untuk menobatkan Singosaren sebagai
desa/dusun yang bergerak dalam bidang kesehatan, seperti DESA SEHAT 2011.
posyandu, PKK, dll, dievaluasi dengan seksama oleh tim juri.
da upaya pembunuhan karakter yang dilakukan Padahal, hakikat dari karang taruna dan organisasi
terhadap Karang Taruna”. Demikian pernyataan dari kepemudaan yang lain sangat berbeda. Dari induknya saja AKang Inung, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul sudah sangat jelas berbeda, dimana organisasi kepemudaan
dalam audiensi dengan DPRD Kab. Bantul, Senin (21/10) lalu. ada di bawah binaan Kantor Pemuda dan Olahraga. Sedangkan
Hal ini dipicu tidak adanya elemen Karang Taruna yang Karang Taruna adalah binaan dari Dinas Sosial karena memang
tercantum dalam Perda Kab. Bantul Nomor 1 tahun 2011 tugas utamanya adalah membantu menyelesaikan
mengenai Penyelenggaraan Masalah Kesejahteraan Sosial permasalahan sosial. Menjadi sangat 'lucu' ketika anggota
(PMKS), sebagai salah satu sumber potensi kesejahteraan dewan yang terhormat justru menganggap karang taruna
sosial. adalah organisasi kepemudaan pada umumnya. Selain itu, gagal
Tidak disebutkannya Karang Taruna secara eksplisit logika juga terlihat dari adanya organisasi yang sebenarnya
dalam Perda tersebut menimbulkan kerisauan yang berujung belum mempunyai payung hukum yang kuat dan relatif baru,
pada permohonan evaluasi. Dalam keterangannya, Kang Inung tetapi justru disebutkan secara eksplisit dalam Perda
menjelaskan bahwa sejatinya Karang Taruna berkewajiban tersebut.
dalam mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Hal ini Menurut Timbul Harjono, Anggota Komisi D, dan sebagai
termaktub secara jelas dalam Permensos no. 77 tahun 2010 pimpinan sidang dalam audiensi tersebut menjelaskan bahwa
mengenai Pedoman Dasar Karang Taruna. Selain itu, posisi adanya masalah dalam substansi tersebut bukan menjadi
Karang Taruna sebagai Penyelenggara Kesejahteraan Sosial kewenangan Komisi D untuk menjelaskan. Hal ini dikarenakan
juga ditegaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 mengenai pembahasan substansi dilakukan oleh Panitia Khusus yang juga
Pemerintahan Daerah dan PP No 72 tahun 2005. Terjadi terkait dengan inisiator perda itu sendiri. Selain itu,
inkonsistensi dalam Perda Kab. Bantul No. 1 tahun 2010 prosesnya juga melalui tinjauan yang panjang termasuk juga
tentang PMKS tersebut. “Adanya hal yang tidak sesuai dengan konsultasi dengan gubernur dan juga staf ahli dari elemen
perundang-undangan diatasnya menjadikan Perda tersebut akademisi. Menurut Timbul, “bukan menjadi wewenang kami
cacat secara hukum”, demikian penegasan dari Kang Inung. untuk menjelaskan mengapa Karang Taruna tidak dicantumkan
Kerisauan juga muncul akibat tidak dilibatkannya Karang dalam perda tersebut. Jikalau memang menginginkan
taruna, yang notabene stakeholder mengatasi permasalahan penjelasan bisa bertanya kepada Badan Legislasi yang lebih
sosial, dalam proses pembuatan mempunyai kewenangan. Jadi jika rekan-
kebijakan tersebut. Hal ini rekan Karang Taruna bertanya kepada
berakibat tidak terakomodasinya Komisi D itu berarti salah alamat”.
aspirasi dan kebutuhan dari Karang Pernyataan tersebut menaikkan
Taruna dalam melaksanakan 'emosi'dari anggota Karang Taruna.
tugasnya. Menurut Kang Inung, Menurut Pranasik, salah satu anggota
dalam keterangan lanjutannya, yang concern dalam permasalahan perda
Perda tersebut selain inkonsisten ini, menjelaskan bahwa Karang Taruna,
juga cacat secara proses. dalam surat permohonannya tidak
Gagal logika oleh anggota secara spesifik menyebutkan Komisi D.
dewan juga menjadi kerisauan yang “Justru kami ingin bertemu dengan
disampaikan dalam audiensi Pimpinan Dewan ataupun perwakilan dari
tersebut. Hal ini didorong oleh elemen yang memang kompeten
pembelaan yang dilakukan oleh pihak menjawab kerisauan kami. Hal ini
legislatif, maupun eksekutif yang m e n u n j u k k a n a d a n y a
menganggap bahwa keberadaan ketidakprofesionalan dewan dalam
Karang Taruna masuk dalam menanggapi aspirasi dari masyarakat.”
organisasi kepemudaan lainnya. Posisi tengah diambil oleh Mahmudi,
Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul, yang juga turut hadir dalam kami dan menindaklanjutinya dengan revisi perda”. Bahkan,
audiensi tersebut. “Karang Taruna jangan sampai justru Didik menegaskan bahwa Karang Taruna siap mengawal dan
mengadu domba antara legislatif dan eksekutif. Toh juga membantu hingga level draft akademisnya jika diperlukan.
bukan hanya Karang Taruna yang tidak dimasukkan. Masih Gagasan ini juga dipertegas oleh Kang Inung dalam penutupnya
banyak elemen lain yang tidak masuk dalam perda tersebut. bahwa Karang Taruna berharap kesempatan audiensi ini bukan
Hal ini harus diluruskan dengan cara yang konstruktif”, jelas seremonial semata tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata
Mahmudi. Pernyataan tersebut dipicu oleh pernyataan dari dari anggota dewan untuk menindaklanjuti. Semoga indikasi
Kang Inung, diawal penjelasannya, bahwa penghapusan Karang pembunuhan Karakter Karang Taruna yang menjadi salah satu
Taruna dilakukan di level legislatif. Sedangkan pada draft wujud eksistensi pemuda sebagai pejuang sosial dapat dicegah
awal posisi Karang Taruna secara tegas dituliskan. Ada dengan adanya revisi perda PMKS.
Permintaan tersebut ditanggapi oleh Timbul Harjono, kecurigaan bahwa hal ini dilakukan karena pertimbangan
dalam penutupan sidang, bahwa hal ini akan ditindaklanjuti politis.
Diluruskan oleh Didik, salah satu anggota karang taruna sebagai rekomendasi pada pimpinan sidang nanti. Komisi D
yang hadir, bahwa sama sekali tidak ada maksud dari karang merasa tidak berwenang untuk memberikan kepastian apapun
taruna mengadu domba. “Tujuan utama kami menghadap mengenai nasib aspirasi ini. Mereka hanya menjanjikan usaha
anggota dewan adalah untuk mengklarifikasi kerisauan kami. karena terbentur prosedur yang menjadi kesepakatan dalam
Kami berharap anggota dewan mempertimbangkan aspirasi lingkungan Dewan. (Lisa)
Sambungan hal 3
eskipun bertajuk Hari Ibu, bukan berarti perayaan berhasil diraih oleh Pengajian Mafaza Patalan dengan
ini milik kaum wanita semata. Pemuda yang mengalahkan Pengajian AL Huda Purbayan. Sebagai juara 3 Mtergabung dalam LASIDO tidak mau ketinggalan adalah tuan rumah, pengajian AL IKhsan Sarirejo II yang
memeriahkan momen berharga bagi kaum hawa ini. Sebagai berhasil mengalahkan Pengajian Al Ikhlas Sarirejo I.
generasi muda, mereka ingin menunjukkan prestasi untuk Sedangkan pemain terbaik diperoleh Muhammad Ikram dari
membanggakan ibunya. Ya, LASIDO CUP yang pertama digelar Pengajian AL IKhlas.
Hadiah diserahkan oleh Lurah Desa Singosaren berupa di bulan Desember 2011 lalu.
Kompetisi sepak bola antar pengajian anak se-Singosaren kambing untuk juara I dan 2, dan mentok untuk juara 3.
dan sekitarnya berlangsung setiap sore hari. Selama hampir Sedangkan pemain terbaik mendapatkan piagam penghargaan
dua minggu, Lapangan Sepakbola satu-satunya di Desa ini dan sebuah hadiah menarik. Kami tunggu LASIDO CUP
selalu dipenuhi penonton. Hingga pada puncak final, piala berikutnya.
had (30/10) pagi, warga muda OMS siap berkumpul di disebabkan pantai Indrayanti adalah pantai yang
lapangan parkir Semoyan. Ya, sebuah tanah kosong dikembangkan untuk wisata kuliner. Dari berbagai sumber Ayang lapang sering dimanfaatkan warga untuk disebutkan bahwa nama Indrayanti diambil dari nama
memarkir kendaraannya. Sehingga sering disebut lapangan pengelola wisata kuliner tersebut. Ya, dipantai tersebut ada
parkir Semoyan. Tempat itulah yang kerap menjadi titik start sebuah resto yang menyediakan makanan laut lengkap. Resto
berbagai kegiatan di Dusun Semoyan. Tidak ini ramai diserbu pengunjung, khususnya
terkecuali dengan rencana piknik ke pantai di hari libur. Suasana pantai yang
diGunung Kidul yang diadakan oleh OMS. menemani saat makan menjadikan resto
Rasa senang terpancar dari raut muda mudi ini digemari. Sayangnya, rombongan tidak
Semoyan dengan segala perlengkapannya. Snack berkesempatan menikmati nikmatnya
sebagai teman ngemil dijalan plus kamera siap masakan restoran Indrayanti. Panitia
ditenteng untuk mengabadikan momen. Inilah sudah menyediakan makan siang dengan
kegiatan penutup OMS ditahun 2011. Piknik ke harga yang lebih ekonomis. Hehehe..
Pantai Siung, Pantai Indrayanti, dan diakhiri Sejenak menikmati pantai
dengan mandi di Pantai Baron. Indrayanti ditemani satu kardus makan
Menjelang pukul 8 pagi rombongan siap siang, mampu menghilangkan penat
diberangkatkan. Satu bus plus dua mobil akibat rutinitas sehari-hari, ya sekolah
sumbangan dari warga, piknik bareng OMS segera ataupun bekerja. Ditambah dengan
dimulai. Berpetualang melewati jalan wonosari segarnya kelapa muda, pantai ini terasa
tentu bukan hal yang asing bagi muda mudi semakin mempesona.
Semoyan. Begitu juga dengan medan yang naik
turun dan berkelok-kelok sejak pintu masuk Kab. Menjelang jam 1 siang, panitia
Gunung Kidul sudah sangat familiar mengajak rombongan untuk
bagi jiwa muda yang terbiasa segera berpindah lokasi ke
berpetualang. Meskipun demikian, Pantai Baron. Namun, ada
perjalanan ini tetap terasa sebuah ins iden yang
menyenangkan. Celetukan demi terjadi. Beberapa orang
khir tahun 2011, Singosaren resmi mempunyai berdasarkan rangkingnya. Kandidat nomor 1 di masing-masing
Pimpinan dan Anggota BPD yang baru. Setelah distriklah yang berpeluang besar menjadi anggota BPD.
Setelah terpilih 11 orang anggota, BPD secara intern Amelalui serangkaian proses pemilihan panjang,
mengadakan rapat untuk menentukan pimpinan yang terdiri terpilihlah Joko Purnomo (Sarirejo II) sebagai Ketua BPD,
dari Ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Berdasarkan rapat Sarwito (Sairejo I) sebagai Wakil Ketua, dan Syarif Widayat
tersebut terbentuklah struktur BPD Desa Singosaren yang (Karang) sebagai sekretaris. Sedangkan Anggota terpilih
baru.adalah Ari Wibowo (Joyopranan), Sarijan (Sarirejo I), Aji
Prasetyo (Sarirejo I), Daryanto (Semoyan), Suyanto BE
(Semoyan), Lasana (Kemasan), Supriyanto (Sareman), dan
Gito Mardi Susanto (Singosaren III)
Proses pemilihan BPD diawali dengan pembentukan Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Panitia Tujuh (7) yang bertugas untuk menyelenggarakan Singosaren
pemilihan. Panitia Tujuh (7) dibentuk oleh pemerintah Desa Periode 2011-2017
dengan mempertimbangkan keterwakilan beberapa unsure,
termasuk di dalamnya pamong desa, pemuda, LPMD, FKPM, dll. Ketua : Joko PurnomoPanitia Tujuh (7) tersebut diketuai oleh Wilardjo SH (LPMD),
dengan wakil ketua Pardiono (Pamong) dan sekretaris Imron Wakil : Sarwito
Rosadi (Karang Taruna). Sedangkan anggotanya adalah
Sekretaris : Syarif HidayatDalipan (BPD), Ramelan (FKPM), Dalilah (PKK), dan Yusuf
Anggota :(BPD).1.Ari Wibowo Sebagai langkah pertama, Panitia Tujuh berkewajiban 2.Sarijanuntuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat 3.Aji Prasetyo
terkait dengan proses pemilihan BPD untuk periode 2011-4.Daryanto
2017 ini. Disamping sosialisasi, Panitia Tujuh kemudian 5.Suyanto BE
mendorong pembentukan Panitia Wilayah yang wilayah 6.Lasana
operasinya ada di bawah desa. Mengingat ada 11 orang anggota 7.SupriyantoBPD yang akan dipilih, dibentuklah 11 wilayah (distrik), dengan 8.Gito Mardi Susanto
1 tim panitia wilayah di masing-masing distrik. Pantia wilayah
tersebut bertugas untuk menjaring aspirasi masyarakat dan
menentukan 1-5 orang kandidat kuat BPD dengan diurutkan
BPD Baru Harapan Baru
INFO BERLANGGANAN
Hubungi Redaksi mBelik PacE news di 085729710140 Bisa juga hubungi distributor kami terdekat, yaitu : Joyopranan Bpk. M.Hatta, Sarirejo I Sdr. Dian
Budiyanto, Sarirejo 2 Sdri. Lisa Lindawati, Semoyan Sdri. Dian Riyani/Sdr.Imron RosadiSareman Sdr. Marsono/Sdr. Sigit Riyadi, Singosaren III Sdr. Tri Ratnoto/Sdr. Jemawan, Karang
Sdr. Badri Setiawan, Kemasan Sdr. Tri Prasetyo.
Hanya dengan Rp. 1000,- per edisi, anda akan dapat menikmati informasi menarik seputar Singosaren. Selain itu, sumbangan anda adalah wujud peran serta anda dalam membangun
Badan ini mulanya bernama Badan Perwakilan Desa Disamping hak, BPD juga mempunyai kewajiban. Kewajiban sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi tersebut dirinci dalam pasal 37 ayat 2, yang terdiri dari Daerah. Namun, berdasar UU No 32 tahun 2004 namanya beberapa kewajiban sebagai berikut.berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan ini
1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-dikarenakan kecenderungan BPD yang terlalu banyak
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun mencampuri urusan pemerintah Desa. Namun, ketika
1945 dan mentaati segala peraturan perundang-dicermati, dalam kedua UU tersebut tidak ada perubahan
undangan;signifikan mengenai tugas dan fungsi BPD, kecuali pergantian
2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam namanya saja.
penyelenggaraan pemerintahan desa; Berdasarkan UU tersebut, tugas BPD adalah mendampingi
3. mempertahankan dan memelihara hukum nasional pemerintah desa, untuk bersama-sama merumuskan
serta keutuhan Negara Kesatuan Republik peraturan daerah maupun merancang anggaran desa. Dalam
Indonesia;bahasa 'kerennya', BPD mempunyai fungsi legislagi dan fungsi
4. menyerap, menampung, menghimpun, dan Anggaran. Disamping itu, BPD mempunyai fungsi pengawasan,
menindaklanjuti aspirasi masyarakat;yaitu menjadi 'perwakilan'dari masyarakat untuk mengawasi
5. memproses pemilihan kepala desa;jalannya pemerintahan desa. Jika ada pelanggaran atau 6. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan penyelewengan, BPD mempunyai hak untuk melakukan pribadi, kelompok dan golongan;tindakan. 7. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat Mengenai fungsi dan tugas BPD ditetapkan secara lebih istiadat masyarakat setempat; danspesifik melalui Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 8. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
tentang Desa. Berikut lebih rinci mengenai wewenang, hak, dengan lembaga kemasyarakatan.
kewajiban, maupun hal yang tidak boleh dilakukan oleh BPD.
Berdasarkan Pasal 35 (PP No 72 tahun 2005), BPD Satu hal lagi yang perlu pembaca ketahui mengenai BPD
mempunyai wewenang sebagai berikut. adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh BPD. Hal ini
1.membahas rancangan peraturan desa bersama kepala terinci dalam pasal 41 ayat 1 maupun ayat 2. Pada pasal 41 ayat
desa; 1 disebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota BPD tidak 2.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan
peraturan desa dan peraturan kepala desa; Perangkat Desa. Selain itu, pada pasal 41 ayat 2 dijelaskan 3.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala
larangan BPD sebagai berikut.desa; 1. sebagai pelaksana proyek desa;
4.membentuk panitia pemilihan kepala desa; 2.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok 5.menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan
masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
golongan masyarakat lain;6.menyusun tata tertib BPD.
3.melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima
uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat Selain wewenang, BPD juga mempunyai hak. Ada dua pasal
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan yang menjelaskan tentang hak BPD, yaitu pasal 36 dan 37.
dilakukannya;Pada Pasal 36 dijelaskan bahwa BPD mempunyai hak sebagai
4.menyalahgunakan wewenang; dan melanggar berikut.
sumpah/janji jabatan.1.meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
2.menyatakan pendapat. Demikian informasi mengenai fungsi, wewenang, hak,
Sedangkan menurut pasa 37 ayat 1, BPD mempunyai hak kewajiban, maupun larangan bagi BPD sesuai dengan