Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN 1 2 3 17 18 21 22 23 24 8 Program Bina Administrasi Kewilayahan 140,323,540,000 13,322,211,270 9.49 1237 Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan 25,580,000,000 377,073,699 1.47 1.001 Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah serta kerja sama daerah 1,910,000,000 19,880,000 1.04 73 Daerah - Daerah 01.001.001 Kerja Sama yang bersifat Wajib 430,000,000 19,880,000 4.62 IKK Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama yang bersifat Wajib sesuai standar 3 Daerah - Daerah 01.001.001.051 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang bersifat wajib Subdit Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah 150,000,000 15,820,000 10.55 5 Daerah - Daerah 01.001.001.052 Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Dapat Dikerjasamakan Antar Daerah Berbatasan Subdit Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah 150,000,000 4,060,000 2.71 3 Urusan - Urusan 01.001.001.053 Sosialisasi kebijakan kerjasama daerah Subdit Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah 130,000,000 - - 40 Daerah - Daerah 01.001.002 Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN 1,480,000,000 - - IKK Jumlah Kabupaten / Kota yang menerapkan PATEN 60 Kab / Kota - Kab / Kota SPP TARGET REALISASI REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019) REALISASI KINERJA FISIK (28 Februari 2019) MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA BERDASARKAN RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PERIODE BULAN FEBRUARI 2019 KODE PROGRAM/SASARAN KEGIATAN / OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Aplikasi SISKA)
91
Embed
MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
8 Program Bina Administrasi Kewilayahan 140,323,540,000 13,322,211,270 9.49
1237 Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan
25,580,000,000 377,073,699 1.47
1.001 Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah serta kerja sama daerah
1,910,000,000 19,880,000 1.04 73 Daerah - Daerah
01.001.001 Kerja Sama yang bersifat Wajib 430,000,000 19,880,000 4.62 IKK Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kerja
Sama yang bersifat Wajib sesuai standar3 Daerah - Daerah
01.001.001.051 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang bersifat wajib
Subdit Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan
Antar Daerah
150,000,000 15,820,000 10.55 5 Daerah - Daerah
01.001.001.052 Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Dapat Dikerjasamakan Antar Daerah Berbatasan
Subdit Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan
Antar Daerah
150,000,000 4,060,000 2.71 3 Urusan - Urusan
01.001.001.053 Sosialisasi kebijakan kerjasama daerah Subdit Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan
Antar Daerah
130,000,000 - - 40 Daerah - Daerah
01.001.002 Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN 1,480,000,000 - -
IKK Jumlah Kabupaten / Kota yang menerapkan PATEN
60 Kab / Kota - Kab / Kota
SPP TARGET REALISASI
REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)
REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)
MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA BERDASARKAN RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
01.002.001.057 Permendagri tentang persyaratan, susunan organisasi dan tata kerja kecamatan di perbatasan antar negara
Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000 2.03 1 Permendagri - Permendagri
01.002.001.058 Permendagri tentang pedoman pakaian dinas camat dan lurah
Subdit Kecamatan 200,000,000 - - 1 Permendagri - Permendagri
01.002.001.059 Permendagri tentang Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan
Subdit Kecamatan 200,000,000 - - 1 Permendagri - Permendagri
1.003 PTSP Prima di Daerah 7,300,000,000 98,546,299 1.35 75 Kab / Kota - Kab / Kota01.003.001 Tanpa Sub Output 7,300,000,000 98,546,299 1.35 - IKK PTSP Prima di daerah 75 Kab / Kota - Kab / Kota01.003.001.051 Bimtek penyelenggaraan PTSP Prima Subdit Fasilitasi Pelum 300,000,000 - - 75 Kab / Kota - Kab / Kota
01.003.001.052 Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima Subdit Fasilitasi Pelum 6,000,000,000 - - 75 Kab / Kota - Kab / Kota
01.003.001.053 Penyusunan pedoman penyelenggaraan PTSP Prima
01.003.001.055 Asistensi Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di daerah
Subdit Fasilitasi Pelum 150,000,000 - - 10 Provinsi - Provinsi
1.004 Provinsi yang menerapkan Sistem E-Monev PTSP yang terintegrasi
2,500,000,000 28,420,000 1.14 34 Provinsi - Provinsi
01.004.001 Tanpa Sub Output 2,500,000,000 28,420,000 1.14 - IKK Sistem e-monev PTSP yang terintegrasi 34 Provinsi - Provinsi01.004.001.051 TOT Penerapan e-Monev PTSP Subdit Fasilitasi Pelum 1,500,000,000 28,420,000 1.89 34 Provinsi - Provinsi
01.004.001.052 Asistensi penerapan dan integrasi sistem e-monev PTSP
Subdit Fasilitasi Pelum 1,000,000,000 - - 34 Provinsi - Provinsi
1.005 Penyusunan kesepakatan kerjasama Pemda dengan dunia usaha dalam pemanfaatan lulusan sekolah vokasi
1,300,000,000 31,149,000 2.40 3 Provinsi - Provinsi
01.005.001 Tanpa Sub Output 1,300,000,000 31,149,000 2.40 - IKK Penyusunan kesepakatan kerjasama
Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dalam pemanfaatan lulusan sekolah vokasi
01.001.001.055 Revisi Permendagri No. 41 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian tanda kehormatan satyalancana wira karya bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan
01.002.001.051 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan kota baru publikCatatan: 2 Kesepakatan berupa 1. Tanjung Selor (Kesepakatan antara pusat dan daerah)2. Sorong (Kesepakatan antara pusat dan daerah)
01.002.001.053 Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perkotaan
Subdit Administrasi Kawasan Perkotaan
150,000,000 - - 34 provinsi - provinsi
1.003 Sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara lainnya dalam rangka pelayanan pemerintahan
5,100,000,000 23,011,000 0.45 5 Unit - Unit
01.003.051 Tanpa Sub Output 5,100,000,000 23,011,000 0.45 - IKK Jumlah sarpras pemerintahan di kawasan
perbatasan negara lainnya dalam rangka pelayanan pemerintahan
5 Unit - Unit
01.003.051.051 Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan perbatasan negara dan PPKT dalam rangka pelayanan pemerintahan
Subdit BAN 4,150,000,000 - 5 unit - unit
01.003.051.052 Asistensi penyelenggaraan Pembangunan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT dalam rangka pelayanan pemerintahan
Subdit BAN 175,000,000 23,011,000 13.15 1 laporan - laporan
01.003.051.053 Identifikasi kebutuhan sarpras di kawasan perbatasan dalam rangka pelayanan pemerintahan
IKK Jumlah kesepakatan dalam pengelolaan kawasan khususCatatan: Target kesepakatn berupa Rekomendasi hasil rapat yang ditandatangani peserta rapat pusat dan daerahNotulensi Kesepakatan Rapat
10 Kesepakatan - Kesepakatan
01.006.001.051 Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka sinergitas pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus lingkup II
01.006.001.052 Asistensi dalam pengelolaan pengembangan kawasan ekonomi khusus
Subdit KKL 1 380,000,000 17,883,200 4.71 4 Daerah - Daerah
01.006.001.054 Asistensi dan supervisi dalam penanganan permasalahan kawasan khusus lingkup II
Subdit KKL 2 350,000,000 - - 5 Daerah - Daerah
01.006.001.055 Evaluasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan penyelenggaran kawasan khusus lingkup II
Subdit KKL 2 280,000,000 - - 6 Daerah - Daerah
01.006.001.056 Supervisi pengelolaan dan pengembangan pada kawasan khusus lingkup I
Subdit KKL 1 400,000,000 7,442,000 1.86 4 Daerah - Daerah
1.007 Konflik Pertanahan yang ditangani 1,031,000,000 35,822,760 3.47 10 Kasus - Kasus01.007.001 Tanpa Sub Output 1,031,000,000 35,822,760 3.47 - IKK Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani 10 Kasus - Kasus
01.007.001.051 Profil Konflik Pertanahan di daerah Subdit Pertanahan 350,000,000 14,101,200 4.03 1 Dokumen - Dokumen
01.007.001.052 Asistensi penanganan masalah dan konflik pertanahan di daerah
Subdit Pertanahan 481,000,000 15,055,160 3.13 10 Daerah 5 Daerah
01.007.001.053 Dukungan Penyusunan Peraturan perUndang-Undangan Bidang Pertanahan
01.008.001.051 Dekonsentrasi Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah
Subdit BAN 1,800,000,000 - - 6 provinsi - provinsi
01.008.001.052 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di daerah
Subdit BAN 700,000,000 - - 6 provinsi - provinsi
1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 101,276,072 14.47 1 Layanan - Layanan
01.970.001 Tanpa sub ouput 700,000,000 101,276,072 14.47 - IKK Pelayanan administrasi dan tugas teknis
lainnya unit eselon II100 Persentase - Persentase
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
Subdit Pertanahan/DIR 700,000,000 101,276,072 14.47 1 Layanan - Layanan
1239 Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
15,690,000,000 2,183,049,764 13.91
1.001 Jumlah daerah yang diberikan pembekalan Satpol PP dan Satlinmas untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam rangka pemilu
4,000,000,000 1,419,930,110 35.50 34 Provinsi - Provinsi
01.001.001 Tanpa Sub Output 4,000,000,000 1,419,930,110 35.50 - IKK Jumlah daerah yang diberikan pembekalan
Satpol PP dan Satlinmas untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam rangka pemilu
34 Provinsi - Provinsi
01.001.001.051 Rapat kerja nasional pembekalan Satpol PP dan Satlinmas penyelenggaraan trantibumlinmas dalam rangka pemilu
Subdit SDM/LINMAS 4,000,000,000 1,419,930,110 35.50 34 Provinsi 34 Provinsi
1.002 Kebijakan/regulasi/pedoman bidang pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
01.002.001.058 Penyusunan Permendagri tentang penghargaan atas kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibum dan Tranmas serta penegakan Perda di daerah
Subdit HAM 200,000,000 33,418,400 16.71 1 Permendagri - Permendagri
1.003 Daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar
3,300,000,000 77,492,000 2.35 570 Orang - Orang
01.003.001 Tanpa Sub Output 3,300,000,000 77,492,000 2.35 - IKK Jumlah daerah Kabupaten/kota yang
mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar
IKK Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi internasional
100 Persentase - Persentase
01.005.001.051 Bimbingan teknis pelayanan publik berbasis HAM bagi camat seluruh Indonesia
Subdit HAM 1,000,000,000 - - 200 Orang - Orang
01.005.001.052 Supervisi Penegakan Peraturan Daerah yang berspektif HAM
Subdit HAM 300,000,000 - - 120 Orang - Orang
01.005.001.053 Koordinasi Kerjasama Internasional Bidang Perlindungan Masyarakat pada ICDO
Subdit LINMAS 230,000,000 - - 1 Laporan - Laporan
01.005.001.054 Pertemuan koordinasi Sekber RANHAM Periode 2015-2019 dan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi konvensi internasional
Subdit HAM 300,000,000 5,796,600 1.93 1 Dokumen - Dokumen
1.006 Daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
2,050,000,000 202,528,866 9.88 100 Daerah - Daerah
01.006.051 Tanpa Sub Output 2,050,000,000 202,528,866 9.88 - IKK Jumlah daerah yang melaksanakan sistem
dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
-
01.006.051.051 Sosialisasi PP tentang satuan polisi pamong praja dan Permendagri tindaklanjutnya
Subdit TAOPS 400,000,000 24,042,694 6.01 34 Daerah - Daerah
01.006.051.052 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah
Subdit LINMAS 150,000,000 17,032,000 11.35 15 Daerah - Daerah
01.006.051.053 Pemutakhiran Data kinerja PPNS Subdit PPNS 450,000,000 31,195,800 6.93 34 Daerah - Daerah
01.006.051.054 Penerapan Nota Kesepahaman antara Mendagri dengan Kapolri tentang Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah
Subdit PPNS 650,000,000 42,368,700 6.52 34 Provinsi - Provinsi
01.006.051.055 Asistensi pembentukan penilai angka kredit jabatan fungsional
Subdit SDM 400,000,000 87,889,672 21.97 7 Provinsi - Provinsi
1.007 Kesiapsiagaan Satgas TKIB dalam Penanganan dan Pemulangan TKI Bermasalah ke Daerah Asal
- - #DIV/0! 100 Persentase - Persentase
IKK - 1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 52,542,371 7.51 1 Layanan - Layanan
01.970.001 Tanpa sub output 700,000,000 52,542,371 7.51 - IKK Persentase pelayanan administrasi dan tugas
teknis lainnya100 Persentase - Persentase
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
PPNS/DIR 700,000,000 52,542,371 7.51 1 Layanan - Layanan
1240 Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
10,619,360,000 835,563,151 7.87
1.001 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana
1,650,000,000 34,855,200 2.11 5 Angkatan - Angkatan
01.001.001 Tanpa Sub Output 1,650,000,000 34,855,200 2.11 - IKK Asistensi dan supervisi penerapan standar
pelayanan minimal bidang bencana5 Angkatan - Angkatan
01.001.001.051 Sosialiasi kebijakan teknis penerapan SPM Sub urusan bencana
Subdit PRB 500,000,000 - - 257 Daerah - Daerah
01.001.001.052 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana
Subdit PRB 1,150,000,000 34,855,200 3.03 5 Angkatan - Angkatan
01.005.001.057 Integrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana pusat dan daerahCatatan: Target kesepakatan berupa Rekomendasi hasil rapat yang ditandatangani peserta rapat pusat dan daerah
01.005.001.059 Penyusunan Permendagri tentang Diklat Teknis Pemadam Kebakaran
Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Damkar
250,000,000 - 1 Permendagri - Permendagri
1.006 Peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar
980,000,000 45,080,080 4.60 34 Daerah - Daerah
01.006.001 Tanpa Sub Output 980,000,000 45,080,080 4.60 - IKK Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam
melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar
34 Daerah - Daerah
01.006.001.051 Asistensi dan supervisi pelaksanaan pelayanan Pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar di daerahCatatan: kegiatan monitoring asistensi dan supervisi sebesar 100 juta dialihkan untuk mendukung kegiatan revisi Permendagri 46 (Subdit PRB)
Subdit Tanggap Darurat 480,000,000 32,210,080 6.71 34 Daerah (Provinsi/kab/kota)
- Daerah
01.006.001.053 Pendampingan pemerintah Daerah dalam keadaan darurat Bencana dan Pasca Bencana
01.001.001 Tanpa Sub Output 400,000,000 4,060,000 1.02 - IKK Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi
dan batas daerah2 Permendagri - Permendagri
01.001.001.051 Permendagri Kode dan Data Wilayah Administrasi PemerintahanCatatan: telah disampaikan surat dari Direktur nomor 948/TU Topobad/Topo I tgl 17 Desember 2018 kepada sesditjen untuk peninjauan kembali target output.
01.002.001.051 Penyelenggaraan verifikasi Pulau Subdit Toponimi 1 & 2 680,000,000 39,998,000 5.88 1 Unsur - Unsur
01.002.001.052 Pembakuan nama rupa bumi unsur alami (sungai dan gunung/bukit)
Subdit Toponimi 1 330,000,000 - - 1 Unsur - Unsur
1.003 Segmen batas antar daerah 7,380,000,000 496,711,276 6.73 50 Segmen - Segmen01.003.001 Tanpa Sub Output 7,380,000,000 496,711,276 6.73 - IKK Jumlah segmen batas antar daerah yang
ditetapkan dengan Permendagri50 Segmen - Segmen
01.003.001.051 Pembuatan peta batas daerah secara kartometrik
Subdit BAD 1,2,3 3,240,000,000 152,760,000 4.71 50 Segmen - Segmen
01.003.001.052 Penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah
Subdit BAD 1,2,3 1,300,000,000 136,170,000 10.47 1 Dokumen - Dokumen
01.003.001.053 Penyusunan Rumusan Kebijakan tentang Batas Daerah
Subdit BAD 1,2,3 2,840,000,000 207,781,276 7.32 30 Kebijakan - Kebijakan
1.004 Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 1,250,000,000 109,080,700 8.73 8 Provinsi - Provinsi
01.004.001 Pembakuan nama rupa bumi unsur warisan budaya
1,250,000,000 109,080,700 8.73 -
IKK Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 8 Provinsi - Provinsi01.004.001.051 Pembakuan nama rupa bumi unsur warisan
budayaCatatan: sesuai dengan PK 2019 target Topo I 8 Provinsi dan Topo II 7 Provinsi
Subdit Toponimi 1 & 2 1,250,000,000 109,080,700 8.73 8 Provinsi - Provinsi
1.005 Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi bidang toponimi dan batas daerah
1,250,000,000 44,093,410 3.53 17 Daerah - Daerah
01.005.001 Tanpa Sub Output 1,250,000,000 44,093,410 3.53 - IKK Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi
bidang toponimi dan batas daerah17 Daerah - Daerah
01.005.001.051 Supervisi kegiatan pembakuan nama rupabumi di daerahCatatan: Target PK eselon IV perlu dicek kembali
Subdit Toponimi 1 & 2 250,000,000 22,250,000 8.90 15 Daerah - Daerah
01.005.001.052 Asistensi dan Supervisi pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota
Subdit Toponimi 1 & 2 250,000,000 - - 2 Daerah - Daerah
01.005.001.053 Asistensi dan supervisi penataan batas daerah
Subdit BAD 1,2,3 500,000,000 21,843,410 4.37 25 Daerah - Daerah
01.005.001.054 Verifikasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
Subdit Toponimi 1 & 2 250,000,000 - - 10 Provinsi - Provinsi
1.006 Jumlah Daerah yang diintegrasikan segmen batasnya
1,100,000,000 - - 21 Provinsi - Provinsi
01.006.001 Tanpa Suboutput 1,100,000,000 - - - IKK Jumlah Daerah yang diintegrasikan segmen
batasnya21 Provinsi - Provinsi
01.006.001.051 Implementasi kegiatan satu peta sesuai Perpres 9 tahun 2016
Subdit BAD 1,2,3 1,100,000,000 - - 21 Daerah - Daerah
1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 39,220,000 5.60 1 Layanan - Layanan
01.970.001 Tanpa sub output 700,000,000 39,220,000 5.60 - IKK Penyelesaian pelayanan administrasi dan
tugas teknis lainnya unit kerja eselon II100 Persentase - Persentase
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
Subdit BAD 2/DIR 700,000,000 39,220,000 5.60 1 Layanan - Layanan
1242 Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
57,023,180,000 8,385,430,302 14.71
IKK - 1.001 Layanan Pembinaan Teknis Administrasi
Kewilayahan 3,201,761,000 325,907,250 10.18 1 Layanan - Layanan
01.001.001 Tanpa Sub Output 3,201,761,000 325,907,250 10.18 - 01.001.001.051 Sosialisasi kebijakan bidang administrasi
kewilayahanBagian Umum 800,000,000 62,706,600 7.84 1 Laporan - Laporan
01.950.001.052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bagian Perenc dan Keu 2,113,480,000 79,910,700 3.78 1 Dokumen - Dokumen01.950.001.053 Pengelolaan Data dan Informasi Bagian Perencanaan 1,870,520,000 50,950,000 2.72 1 Dokumen - Dokumen01.950.001.054 Pengelolaan Keuangan Bagian Keuangan 1,200,000,000 312,871,100 26.07 1 Dokumen - Dokumen01.950.001.055 Pengelolaan Perbendaharaan Bagian Keuangan 700,000,000 175,024,700 25.00 1 Dokumen - Dokumen01.950.001.056 Pelayanan Hukum Bagian
01.950.001.057 Pengelolaan Kepegawaian Bagian Umum 900,000,000 23,400,000 2.60 1 Dokumen - Dokumen01.950.001.058 Pelayanan Umum dan Perlengkapan Bagian Umum 1,500,000,000 206,052,000 13.74 1 Dokumen - Dokumen01.950.001.060 Pelayanan Humas dan Protokoler Bagian Umum 331,321,000 42,000,000 12.68 1 Dokumen - Dokumen
01.950.001.061 Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, dan Reformasi Birokrasi
Bagian Perencanaan 1,300,000,000 127,968,700 9.84 1 Dokumen - Dokumen
IKK - 1.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,750,000,000 119,000,000 6.80 1 Layanan - Layanan
01.951.001 Tanpa Sub Output 1,750,000,000 119,000,000 6.80 - 01.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor Bagian Umum 119,152,000 119,000,000 99.87 4 Unit - Unit01.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan
komunikasiBagian Umum 1,300,000,000 - - 105 Unit - Unit
01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bagian Umum 330,848,000 - - 77 Unit - Unit
IKK - 1.994 Layanan Perkantoran 38,579,118,000 6,306,924,572 16.35 1 Layanan - Layanan01.994.001 Tanpa Sub Output 38,579,118,000 6,306,924,572 16.35 - 01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Bagian Keuangan 31,422,551,000 5,235,259,253 16.66 1 Layanan - Layanan01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bagian Keuangan&Umum 7,156,567,000 1,071,665,319 14.97 1 Layanan - Layanan
Keterangan: 1. Perencanaan: a. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan berdasarkan TOR;
b. Distribusi personil/pembagian tugas;c. Juklak dan juknis sudah tersedia;d. TOR atau KAK sudah tersedia.
2. Persiapan : a. Rapat-rapat pendahuluan;b. Rapat perdana (kick-off meeting).
1 Batas Antar Daerah Wilayah I 2,730,000,000 59,377,979 83,352,023 118,097,407 168,233,934 171,562,423 214,452,410 290,700,731 280,200,889 320,290,271 282,152,714 332,893,916 408,685,303
2 Batas Antar Daerah Wilayah II 3,500,000,000 76,125,615 106,861,568 151,406,932 215,684,531 219,951,824 274,938,987 372,693,245 359,231,908 410,628,553 361,734,249 426,787,072 523,955,517
3 Batas Antar Daerah Wilayah III 3,450,000,000 75,038,106 105,334,974 149,243,976 212,603,323 216,809,655 271,011,287 367,369,055 354,100,024 404,762,431 356,566,617 420,690,114 516,470,438
4 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I 2,155,000,000 46,871,628 65,796,194 93,223,411 132,800,047 135,427,480 169,283,862 229,472,555 221,184,218 252,829,866 222,724,945 262,778,897 322,606,897
5 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II 1,255,000,000 27,296,470 38,317,505 54,290,200 77,338,310 78,868,440 98,585,265 133,637,149 128,810,299 147,239,667 129,707,566 153,033,650 187,875,478
1 Batas Antar Daerah Wilayah I 2,730,000,000 59,377,979 83,352,023 118,097,407 168,233,934 171,562,423 214,452,410 290,700,731 280,200,889 320,290,271 282,152,714 332,893,916 408,685,303
2 Batas Antar Daerah Wilayah II 3,500,000,000 76,125,615 106,861,568 151,406,932 215,684,531 219,951,824 274,938,987 372,693,245 359,231,908 410,628,553 361,734,249 426,787,072 523,955,517
3 Batas Antar Daerah Wilayah III 3,450,000,000 75,038,106 105,334,974 149,243,976 212,603,323 216,809,655 271,011,287 367,369,055 354,100,024 404,762,431 356,566,617 420,690,114 516,470,438
4 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I 2,155,000,000 46,871,628 65,796,194 93,223,411 132,800,047 135,427,480 169,283,862 229,472,555 221,184,218 252,829,866 222,724,945 262,778,897 322,606,897
5 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II 1,255,000,000 27,296,470 38,317,505 54,290,200 77,338,310 78,868,440 98,585,265 133,637,149 128,810,299 147,239,667 129,707,566 153,033,650 187,875,478
3 Persentase pembinaan bidangAdministrasi Kewilayahan di pusatdan daerah
100 % %
4 Persentase percepatanpenyelesaianpembayaran/tagihan terkaitkegiatan di Lingkup Ditjen BinaAdministrasi Kewilayahan
100 % %
3 Perundang-Undangan
2 1 Persentase penyusunanpedoman/juknis dan rancanganperaturan serta dokumenketatalaksanaan yang diselesaikan
100 % %
2 Persentase pembinaan bidangadministrasi kewilayahan di pusatdan daerah
100 % %
Sekretariat Ditjen Bina Administrsi Kewilayahan
Indikator Indikator Target Realisasi
Penjelasan Capaian Kinerja
Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Merah (1 s/d 60)
Kuning (61 s/d 89)
PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KINERJADI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2019Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Unit Kerja BagianJumlah Target
Indikator
Target dan Capaian Indikator Kinerja%
Target RealisasiSekretariat Ditjen
Indikator Indikator Target Realisasi
Penjelasan Capaian Kinerja
Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Merah (1 s/d 60)
Kuning (61 s/d 89)
Unit Kerja BagianJumlah Target
Indikator
Target dan Capaian Indikator Kinerja%
4 Umum 5 1 Persentase penyelesaian urusanketatausahaan dan kepegawaian
100 % %
2 Persentase pengadaan saranadan prasarana
80 % %
3 Persentase pemeliharaan saranadan prasarana
100 % %
4 Persentase pembinaan bidangadministrasi kewilayahan di pusatdan daerah
100 % %
5 Persentase penyelesaianpelayanan dukungan operasionalkerja (pembayaran gaji,operasional dan pemeliharaanperkantoran, serta langganandaya dan jasa) yang tepat waktu
100 % %
Belum
Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian) Update Data
Keterangan Hijau
(90 s/d 100) Sudah
Belum
Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian) Update Data
Keterangan Hijau
(90 s/d 100) Sudah
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar 12,400,000,000
15,690,000,000
1 Tata Operasional dan Standarisaasi Pol PP 3,110,000,000
2 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP 3,950,000,000
3 Perlindungan Masyarakat 3,250,000,000
4 Penyidik Pegawai Negeri Sipil 2,880,000,000
5 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM 2,500,000,000
10,619,360,000
1 Pengurangan Resiko Bencana 3,850,000,000
2 Sarpras dan Informasi Bencana 1,180,000,000
3 Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 980,000,000
4 Sarpras dan Informasi Kebakaran 2,179,360,000
5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran 2,430,000,000
13,090,000,000
1 Batas Antar Daerah Wilayah I 2,730,000,000
2 Batas Antar Daerah Wilayah II 3,500,000,000
3 Batas Antar Daerah Wilayah III 3,450,000,000
4 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I 2,155,000,000
5 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II 1,255,000,000
57,023,180,000
1 Perencanaan 9,329,062,000
2 Keuangan 34,109,231,000
3 Perundang-undangan 1,865,000,000
4 Umum 11,719,887,000
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Dekonsentrasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah 7,000,000,000
2 Dekonsentrasi Asistensi penyelenggaraan PTSP prima di daerah 6,000,000,000
3 Dekonsentrasi Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah
1,800,000,000
14,800,000,002
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Tugas Pembantuan Pembangunan sarpras pemerintahan di
kawasan perbatasan negara dan ppkt dalam penyelenggaraan pemerintahan
3,300,000,000
3,300,000,002 TOTAL
RENCANA PENARIKAN DANA (DISBURSEMENT PLAN)DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Direktorat/Subdirektorat PAGU ANGGARAN (Rp.)
RPD
PAGU ANGGARAN (Rp.)
RPD
1DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
DIREKTORAT DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA
DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA
DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN
PAGU ANGGARAN (Rp.)
RPD
1
DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH
SEKRETARIAT
Kegiatan Dekonsentrasi
KEGIATAN DEKONSENTRASI
TOTAL
1
Kegiatan Tugas Pembantuan
KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 Program Bina Administrasi Kewilayahan 140,323,540,000
1237 Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan
25,580,000,000
1.001 Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah serta kerja sama daerah
1,910,000,000 73 Daerah
IKK Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama yang bersifat Wajib sesuai standar
5 Daerah
01.001.001 Kerja Sama yang bersifat Wajib 430,000,000 01.001.001.051 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Daerah
yang bersifat wajibSubdit Kerjasama Daerah 150,000,000 5 Daerah
01.001.001.052 Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Dapat Dikerjasamakan Antar Daerah Berbatasan
Subdit Kerjasama Daerah 150,000,000 3 Urusan
01.001.001.053 Sosialisasi kebijakan kerjasama daerah Subdit Kerjasama Daerah 130,000,000 40 Daerah
IKK Jumlah Kabupaten / Kota yang menerapkan PATEN
60 Kab / Kota
01.001.002 Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN 1,480,000,000
01.001.002.051 Rapat Kerja Teknis aparatur pemerintahan daerah dalam percepatan penerapan PATEN (legislatif dan Eksekutif)
Subdit Kecamatan 1,000,000,000 60 Kab / Kota
01.001.002.052 Asistensi penyusunan peraturan bupati/walikota tentang pelimpahan kewenangan kepada camat
Subdit Kecamatan 480,000,000 60 Kab / Kota
1.002 Kebijakan/regulasi bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan
2,100,000,000 11 Kebijakan
IKK Jumlah kebijakan/regulasi bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan
11 Kebijakan
01.002.001 Tanpa Sub Output 2,100,000,000 01.002.001.051 Penyusunan Permendagri Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)
Subdit Fasgub 200,000,000 1 Permendagri
01.002.001.052 Permendagri tentang Kelurahan Subdit Kecamatan 200,000,000 1 Permendagri01.002.001.053 Penyusunan pedoman pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanSubdit DKTP 200,000,000 1 Pedoman
01.002.001.054 Penyusunan Permendagri Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah
Subdit Kerjasama 200,000,000 1 Permendagri
01.002.001.055 Penyusunan Instrumen Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Subdit Fasgub 500,000,000 3 Instrumen
PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUN
RENCANA KERJADIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
TAHUN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET
VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET
01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan
Subdit Kecamatan 200,000,000 1 Permendagri
01.002.001.057 Permendagri tentang persyaratan, susunan organisasi dan tata kerja kecamatan di perbatasan antar negara
Subdit Kecamatan 200,000,000 1 Permendagri
01.002.001.058 Permendagri tentang pedoman pakaian dinas camat dan lurah
Subdit Kecamatan 200,000,000 1 Permendagri
01.002.001.059 Permendagri tentang Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan
Subdit Kecamatan 200,000,000 1 Permendagri
IKK PTSP Prima di daerah 75 Kab / Kota1.003 PTSP Prima di Daerah 7,300,000,000 75 Kab / Kota01.003.001 Tanpa Sub Output 7,300,000,000 01.003.001.051 Bimtek penyelenggaraan PTSP Prima Subdit Pelum 300,000,000 75 Kab / Kota01.003.001.052 Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP
PrimaSubdit Pelum 6,000,000,000 75 Provinsi
01.003.001.053 Penyusunan pedoman penyelenggaraan PTSP Prima
Subdit Pelum 200,000,000 1 Pedoman
01.003.001.054 Koordinasi dan Supervisi penyelenggaraan PTSP
Subdit Pelum 650,000,000 75 Laporan
01.003.001.055 Asistensi Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di daerah
Subdit Pelum 150,000,000 10 Provinsi
IKK Sistem e-monev PTSP yang terintegrasi 34 Provinsi1.004 Provinsi yang menerapkan Sistem E-
Monev PTSP yang terintegrasi 2,500,000,000 34 Provinsi
01.004.001 Tanpa Sub Output 2,500,000,000 01.004.001.051 TOT Penerapan e-Monev PTSP Subdit Pelum 1,500,000,000 34 Provinsi01.004.001.052 Asistensi penerapan dan integrasi sistem e-
monev PTSPSubdit Pelum 1,000,000,000 34 Provinsi
IKK Penyusunan kesepakatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dalam pemanfaatan lulusan sekolah vokasi
3 Provinsi
1.005 Penyusunan kesepakatan kerjasama Pemda dengan dunia usaha dalam pemanfaatan lulusan sekolah vokasi
1,300,000,000 3 Provinsi
01.005.001 Tanpa Sub Output 1,300,000,000 01.005.001.051 Identifikasi potensi kerjasama pada
Kawasan Pariwisata Nasional dengan Pemda dalam bidang pendidikan vokasi
Subdit Kerjasama 900,000,000 3 Kawasan
01.005.001.052 Rapat koordinasi dengan sektor terkait dan daerah
Subdit Kerjasama 400,000,000 10 Instansi
IKK Jumlah jenis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan
50 Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
1.006 Jenis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dievaluasi
1,490,000,000 50 Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
01.006.001 Tanpa Sub Output 1,490,000,000 01.006.001.051 Sosialisasi pedoman penyelenggaaraan
dekonsentrasi dan tugas pembantuanSubdit DKTP 400,000,000 40 Daerah
01.006.001.052 Asistensi kesesuaian program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian/Lembaga
Subdit DKTP 690,000,000 20 K/L
01.006.001.053 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah
Subdit DKTP 400,000,000 40 Daerah
IKK Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh GWPP sesuai peraturan
1 Tugas
VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET
1.007 Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh GWPP
8,280,000,000 1 Tugas
01.007.001 Tanpa Sub Output 8,280,000,000 01.007.001.051 Dekonsentrasi peran gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat di daerahSubdit Fasgub 7,000,000,000 34 Provinsi
01.007.001.052 Asistensi dan supervisi penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
Subdit Fasgub 800,000,000 34 Provinsi
01.007.001.053 Monitoring dan evaluasi kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
Subdit Fasgub 480,000,000 34 Provinsi
IKK Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II
100 Persentase
1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 1 Layanan
01.970.001 Tanpa sub output 700,000,000 01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga
dan perlengkapanSubdit DKTP/DIR 700,000,000 1 Layanan
1238 Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan
18,321,000,000
IKK Jumlah kebijakan/regulasi bidang kawasan,pertanahan dan batas negara
2 Kebijakan
1.001 Kebijakan/regulasi bidang kawasan,pertanahan dan batas negara
450,000,000 2 Kebijakan
01.001.001 Tanpa Sub Output 450,000,000 01.001.001.051 Revisi PP no. 9 tahun 1987 tentang
penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman
Subdit Pertanahan 250,000,000 1 Peraturan
01.001.001.055 Revisi Permendagri No. 41 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian tanda kehormatan satyalancana wira karya bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan
Subdit KKL I 200,000,000 1 Peraturan
IKK Jumlah kesepakatan dalam mendukung pengelolaan perkotaan
3 Kesepakatan
1.002 Kesepakatan dalam mendukung pengelolaan perkotaan
980,000,000 3 Kesepakatan
01.002.001 Tanpa Sub Output 980,000,000 01.002.001.051 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan
perkotaan kota baru publikSubdit Perkotaan 600,000,000 2 Kesepakatan
01.002.001.052 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan kawasan metropolitan
Subdit Perkotaan 230,000,000 1 kesepakatan
01.002.001.053 Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perkotaan
Subdit Perkotaan 150,000,000 34 provinsi
IKK Jumlah sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara lainnya dalam rangka pelayanan pemerintahan
5 Unit
1.003 Sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara lainnya dalam rangka pelayanan pemerintahan
5,100,000,000 5 Unit
01.003.051 Tanpa Sub Output 5,100,000,000
VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET
01.003.051.051 Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan perbatasan negara dan PPKT dalam rangka pelayanan pemerintahan
Subdit BAN 4,150,000,000 5 unit
01.003.051.052 Asistensi penyelenggaraan Pembangunan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT dalam rangka pelayanan pemerintahan
Subdit BAN 100,000,000 1 laporan
01.003.051.053 Identifikasi kebutuhan sarpras di kawasan perbatasan dalam rangka pelayanan pemerintahan
01.005.005.053 Survey Investigation, Refixation, and Maintenance (Survey IRM) tanda batas internasional RI-Malaysia
Subdit BAN 1,300,000,000 1 dokumen
01.005.005.054 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas antar negara RI-PNG
Subdit BAN 550,000,000 1 dokumen
01.005.005.055 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas antar negara RI-RDTL
Subdit BAN 550,000,000 1 dokumen
01.005.005.056 Asistensi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Subdit BAN 300,000,000 7 Provinsi
IKK Jumlah kesepakatan dalam pengelolaan kawasan khusus
10 Kesepakatan
1.006 Kesepakatan dalam pengelolaan kawasan khusus
1,760,000,000 10 Kesepakatan
01.006.001 Tanpa Sub Output 1,760,000,000 01.006.001.051 Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
dalam rangka sinergitas pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus lingkup II
Subdit KKL 2 350,000,000 2 Rekomendasi
01.006.001.052 Asistensi dalam pengelolaan pengembangan kawasan ekonomi khusus
Subdit KKL 1 380,000,000 4 Daerah
VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET
01.006.001.054 Asistensi dan supervisi dalam penanganan permasalahan kawasan khusus lingkup II
Subdit KKL 2 350,000,000 5 Daerah
01.006.001.055 Evaluasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan penyelenggaran kawasan khusus lingkup II
Subdit KKL 2 280,000,000 6 Daerah
01.006.001.056 Supervisi pengelolaan dan pengembangan pada kawasan khusus lingkup I
Subdit KKL 1 400,000,000 4 Daerah
IKK Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani 10 Kasus
1.007 Konflik Pertanahan yang ditangani 1,031,000,000 10 Kasus01.007.001 Tanpa Sub Output 1,031,000,000 01.007.001.051 Profil Konflik Pertanahan di daerah Subdit Pertanahan 350,000,000 1 Dokumen01.007.001.052 Asistensi penanganan masalah dan konflik
pertanahan di daerahSubdit Pertanahan 481,000,000 10 Daerah
01.007.001.053 Dukungan Penyusunan Peraturan perUndang-Undangan Bidang Pertanahan
Subdit Pertanahan 200,000,000 1 Laporan
IKK Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah
6 Provinsi
1.008 Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah
2,500,000,000 6 Provinsi
01.008.001 Tanpa Sub Output 2,500,000,000 01.008.001.051 Dekonsentrasi Pelaksanaan kerjasama
perbatasan negara di daerahSubdit BAN 1,800,000,000 6 provinsi
01.008.001.052 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di daerah
Subdit BAN 700,000,000 6 provinsi
IKK Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II
100 Persentase
1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 1 Layanan
01.970.001 Tanpa sub ouput 700,000,000 01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah
tangga dan perlengkapanSubdit Pertanahan/DIR 700,000,000 1 Layanan
1239 Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
15,690,000,000
IKK Jumlah daerah yang diberikan pembekalan Satpol PP dan Satlinmas untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam rangka pemilu
34 Provinsi
1.001 Jumlah daerah yang diberikan pembekalan Satpol PP dan Satlinmas untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam rangka pemilu
4,000,000,000 34 Provinsi
01.001.001 Tanpa Sub Output 4,000,000,000 01.001.001.051 Rapat kerja nasional pembekalan Satpol PP
dan Satlinmas penyelenggaraan trantibumlinmas dalam rangka pemilu
Subdit SDM/LINMAS 4,000,000,000 34 Provinsi
IKK Jumlah kebijakan/regulasi bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
9 Rumusan/Kebijakan
1.002 Kebijakan/regulasi/pedoman bidang pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
1,800,000,000 9 Rumusan/Kebijakan
01.002.001 Tanpa Sub Output 1,800,000,000
VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET
01.002.001.051 Penyusunan kebijakan tindaklanjut dari PP tentang Satpol PP
Subdit TAOPS 400,000,000 2 Permendagri
01.002.001.052 Permendagri tentang pedoman pol pp penegakan kode etik dan etika profesi jabatan fungsional pol pp
Subdit SDM 200,000,000 1 Permendagri
01.002.001.053 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria bidang Perlindungan Masyarakat
Subdit LINMAS 200,000,000 1 Pedoman
01.002.001.054 Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamog Praja
Subdit SDM 200,000,000 1 Permendagri
01.002.001.055 Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah dibidang tugas Pol PP
Subdit SDM 200,000,000 1 Permendagri
01.002.001.056 Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional/Teknis Jabatan Fungsional Pol PP
Subdit SDM 200,000,000 1 Permendagri
01.002.001.057 Penyusunan Pedoman Kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan fungsional Pol PP
Subdit SDM 200,000,000 1 Permendagri
01.002.001.058 Penyusunan Permendagri tentang penghargaan atas kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibum dan Tranmas serta penegakan Perda di daerah
Subdit HAM 200,000,000 1 Permendagri
IKK Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar
570 Orang
1.003 Daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar
3,300,000,000 570 Orang
01.003.001 Tanpa Sub Output 3,300,000,000 01.003.001.051 Supervisi penyelenggaraan pembentukan
pejabat PPNS Subdit PPNS 650,000,000 300 Orang
01.003.001.052 Bimbingan Teknis anggota Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana
Subdit LINMAS 670,000,000 100 Orang
01.003.001.053 Penyelenggaraan Bimtek Penilai Angka Kredit
Subdit SDM 350,000,000 250 Orang
01.003.001.054 Penilaian jabatan fungsional satpol pp di tingkat pusat
Subdit SDM 200,000,000 200 Orang
01.003.001.055 Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia bagi Satpol PP
Subdit HAM 700,000,000 100 Orang
01.003.001.056 Bimtek pelaporan sistem informasi pelaporan satpol PP
Subdit TAOPS 300,000,000 34 Provinsi
01.003.001.057 Bimbingan Teknis Intelijen bagi pejabat PPNS dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelidikan pelanggaran Perda
Subdit PPNS 430,000,000 100 Orang
IKK Persentase daerah yang memberikan pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang Trantibum
60 Prosentase
1.004 Daerah yang memberikan pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang Trantibum
2,010,000,000 60 Prosentase
01.004.001 Tanpa Sub Output 2,010,000,000 01.004.001.051 Sosialisasi Permen/Pedoman SPM
Subbidang TrantibumSubdit TAOPS 400,000,000 310 Daerah
01.004.001.052 Asistensi dan supervisi pelaksanaan SPM (Prov dan Kab/kota)
Subdit TAOPS/PPNS/LINMAS/
SDM
1,610,000,000 310 Daerah
VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET
IKK Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi internasional
100 Prosentase
1.005 Daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi internasional
1,830,000,000 100 Prosentase
01.005.001 Tanpa Sub Output 1,830,000,000 01.005.001.051 Bimbingan teknis pelayanan publik berbasis
HAM bagi camat seluruh IndonesiaSubdit HAM 1,000,000,000 200 Orang
01.005.001.052 Supervisi Penegakan Peraturan Daerah yang berspektif HAM
Subdit HAM 300,000,000 120 Orang
01.005.001.053 Koordinasi Kerjasama Internasional Bidang Perlindungan Masyarakat pada ICDO
Subdit LINMAS 230,000,000 1 Laporan
01.005.001.054 Pertemuan koordinasi Sekber RANHAM Periode 2015-2019 dan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi konvensi internasional
Subdit HAM 300,000,000 1 Dokumen
IKK Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
1.006 Daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
2,050,000,000 100 Daerah
01.006.051 Tanpa Sub Output 2,050,000,000 01.006.051.051 Sosialisasi PP tentang satuan polisi pamong
praja dan Permendagri tindaklanjutnyaSubdit TAOPS 400,000,000 34 Daerah
01.006.051.052 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah
Subdit LINMAS 150,000,000 15 Daerah
01.006.051.053 Pemutakhiran Data kinerja PPNS Subdit PPNS 450,000,000 34 Daerah01.006.051.054 Penerapan Nota Kesepahaman antara
Mendagri dengan Kapolri tentang Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah
Subdit PPNS 650,000,000 34 Provinsi
01.006.051.055 Asistensi pembentukan penilai angka kredit jabatan fungsional
Subdit SDM 400,000,000 7 Provinsi
IKK1.007 Kesiapsiagaan Satgas TKIB dalam
Penanganan dan Pemulangan TKI Bermasalah ke Daerah Asal
- 100 Prosentase
IKK Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya
100 Persentase
1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 1 Layanan
01.970.001 Tanpa sub output 700,000,000 01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah
tangga dan perlengkapanPPNS/DIR 700,000,000 1 Layanan
VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET
1240 Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
10,619,360,000
IKK Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana
5 Angkatan
1.001 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana
1,650,000,000 5 Angkatan
01.001.001 Tanpa Sub Output 1,650,000,000 01.001.001.051 Sosialiasi kebijakan teknis penerapan SPM
Sub urusan bencanaSubdit PRB 500,000,000 257 Daerah
01.001.001.052 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana
Subdit PRB 1,150,000,000 5 Angkatan
IKK Penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran sesuai SPM
50 Prosentase
1.002 Penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran sesuai SPM
1,000,000,000 50 Prosentase
01.002.001 Tanpa Sub Output 1,000,000,000 01.002.001.051 Asistensi dan supervisi penerapan SPM
subbidang pemadam kebakaran di daerahSubdit Sarpras dan Informasi Kebakaran
700,000,000 257 Daerah
01.002.001.053 Sosialisasi kebijakan/regulasi Standar Pelayanan Minimal subbidang pemadam kebakaran
Subdit Sarpras dan Informasi Kebakaran
300,000,000 514 Daerah
IKK Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
450 Orang
1.003 Aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
2,439,360,000 450 Orang
01.003.001 Tanpa Sub Output 2,439,360,000 01.003.001.051 Kualifikasi kompetensi inspeksi proteksi
pemadam kebakaran wilayah perkotaan bagi aparatur Damkar
Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Damkar
250,000,000 50 Orang
01.003.001.053 Bimbingan teknis manajamen gudang logistik di daerah Rawan Bencana
Subdit Sarpras dan Informasi Bencana
580,000,000 200 Orang
01.003.001.054 Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur Pemadam Kebakaran
Subdit Sarpras dan Informasi Kebakaran
779,360,000 300 Orang
01.003.001.055 Skill Competetion Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Damkar
630,000,000 150 Orang
01.003.001.056 Diseminasi dan Uji Publik Implementasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Damkar
200,000,000 3 Provinsi
IKK Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah
34 Provinsi
1.004 Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah
1,200,000,000 34 Provinsi
01.004.001 Tanpa Sub Output 1,200,000,000 01.004.001.051 Asistensi penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran PRBSubdit PRB 600,000,000 34 Provinsi
VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET
01.004.001.052 Asistensi Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
Subdit PRB 600,000,000 34 Provinsi
IKK Jumlah rumusan kebijakan/regulasi bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran
7 Kebijakan
1.005 Kebijakan/regulasi bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran
1,650,000,000 7 Kebijakan
01.005.001 Tanpa Sub Output 1,650,000,000 01.005.001.052 Penyusunan Pedoman pencegahan dan
01.005.001.057 Integrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana pusat dan daerah
Subdit Sarpras dan Informasi Bencana
400,000,000 1 Kesepakatan
01.005.001.058 Penyusunan Permendagri tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran
100,000,000 1 Permendagri
01.005.001.059 Penyusunan Permendagri tentang Diklat Teknis Pemadam Kebakaran
250,000,000 1 Permendagri
IKK Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar
34 Daerah
1.006 Peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar
980,000,000 34 Daerah
01.006.001 Tanpa Sub Output 980,000,000 01.006.001.051 Asistensi dan supervisi pelaksanaan
pelayanan Pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar di daerah
Subdit Tanggap Darurat 480,000,000 34 Daerah
01.006.001.053 Pendampingan pemerintah Daerah dalam keadaan darurat Bencana dan Pasca Bencana
Subdit Tanggap Darurat 500,000,000 34 Laporan
IKK Pembinaan penyusunan rencana penanggulangan bencana
103 Daerah
1.007 Pembinaan penyusunan rencana penanggulangan bencana
1,000,000,000 103 Daerah
01.007.001 Tanpa Sub Output 1,000,000,000 01.007.001.051 Bimtek penyusunan rencana
penanggulangan bencanaSubdit PRB 1,000,000,000 103 Daerah
IKK Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II
100 Persentase
1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 1 Layanan
01.970.001 Tanpa Sub output 700,000,000
VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
Subdit SDM Damkar/DIR 700,000,000 1 Layanan
1241 Peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi
13,090,000,000
IKK Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan batas daerah
2 Permendagri
1.001 Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan batas daerah
400,000,000 2 Permendagri
01.001.001 Tanpa Sub Output 400,000,000 IKK Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan
unsur lainnya) yang diverifiikasi dan dibakukan
2 Unsur
01.001.001.051 Permendagri Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Subdit Toponimi 1 400,000,000 2 Permendagri
1.002 Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan unsur lainnya) yang diverifiikasi dan dibakukan
1,010,000,000 2 Unsur
01.002.001 Tanpa Sub Output 1,010,000,000 01.002.001.051 Penyelenggaraan verifikasi Pulau Subdit Toponimi 1 & 2 680,000,000 1 Unsur01.002.001.052 Pembakuan nama rupa bumi unsur alami
(sungai dan gunung/bukit)Subdit Toponimi 1 330,000,000 1 Unsur
IKK Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri
50 Segmen
1.003 Segmen batas antar daerah 7,380,000,000 50 Segmen01.003.001 Tanpa Sub Output 7,380,000,000 01.003.001.051 Pembuatan peta batas daerah secara
kartometrikSubdit BAD 1,2,3 3,240,000,000 50 Segmen
01.003.001.052 Penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah
Subdit BAD 1,2,3 1,300,000,000 1 Dokumen
01.003.001.053 Penyusunan Rumusan Kebijakan tentang Batas Daerah
Subdit BAD 1,2,3 2,840,000,000 30 Kebijakan
IKK Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 8 Provinsi1.004 Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 1,250,000,000 8 Provinsi
01.004.001 Pembakuan nama rupa bumi unsur warisan budaya
1,250,000,000
01.004.001.051 Pembakuan nama rupa bumi unsur warisan budaya
Subdit Toponimi 1 & 2 1,250,000,000 8 Provinsi
IKK Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi bidang toponimi dan batas daerah
17 Daerah
1.005 Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi bidang toponimi dan batas daerah
1,250,000,000 17 Daerah
01.005.001 Tanpa Sub Output 1,250,000,000 01.005.001.051 Supervisi kegiatan pembakuan nama
rupabumi di daerahSubdit Toponimi 1 & 2 250,000,000 15 Daerah
01.005.001.052 Asistensi dan Supervisi pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota
Subdit Toponimi 1 & 2 250,000,000 2 Daerah
01.005.001.053 Asistensi dan supervisi penataan batas daerah
Subdit BAD 1,2,3 500,000,000 25 Daerah
01.005.001.054 Verifikasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
Subdit Toponimi 1 & 2 250,000,000 10 Provinsi
IKK Jumlah Daerah yang diintegrasikan segmen batasnya
21 Provinsi
1.006 Jumlah Daerah yang diintegrasikan segmen batasnya
1,100,000,000 21 Provinsi
01.006.001 Tanpa Suboutput 1,100,000,000
VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET
01.006.001.051 Implementasi kegiatan satu peta sesuai Perpres 9 tahun 2016
Subdit BAD 1,2,3 1,100,000,000 21 Daerah
IKK Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit kerja eselon II
100 Persentase
1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 1 Layanan
01.970.001 Tanpa sub output 700,000,000 01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga
dan perlengkapanSubdit BAD 2/DIR 700,000,000 1 Layanan
1242 Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
57,023,180,000
IKK1.001 Layanan Pembinaan Teknis Administrasi
Kewilayahan 3,201,761,000 1 Layanan
01.001.001 Tanpa Sub Output 3,201,761,000 01.001.001.051 Sosialisasi kebijakan bidang administrasi
kewilayahanBagian Umum 800,000,000 1 Laporan
01.001.001.052 Penyusunan kegiatan strategis penyelenggaraan pembinaan wilayah
Bagian Perencanaan 751,761,000 1 Dokumen
01.001.001.053 Penyelenggaraan sinergitas bidang pembinaan administrasi kewilayahan
Bagian Perencanaan 1,000,000,000 1 Dokumen
01.001.001.054 Koordinasi dan dukungan dlm rgk Penguatan Kebijakan penyelenggaraan pembinaan wilayah
Bagian Perencanaan 650,000,000 1 Dokumen
IKK1.901 Perencanaan [SBKU] 76,980,000 1 Laporan01.901.U01 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal
57,660,000
01.901.U01.051 Persiapan Bagian Perencanaan 13,100,000 1 Dokumen01.901.U01.052 Pelaksanaan Bagian Perencanaan 39,660,000 1 Dokumen01.901.U01.053 Pelaporan Bagian Perencanaan 4,900,000 1 Dokumen01.901.U10 Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa
Satker Vertikal 19,320,000
01.901.U10.051 Persiapan Bagian Perencanaan 1,820,000 1 Dokumen
01.901.U10.052 Pelaksanaan Bagian Perencanaan 14,750,000 1 Dokumen
01.901.U10.053 Pelaporan Bagian Perencanaan 2,750,000 1 Dokumen
IKK1.95 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 13,415,321,000 1 Layanan
01.950.001 TANPA SUB OUTPUT 13,415,321,000 01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program dan
01.950.001.052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bagian Perenc dan Keu 2,200,000,000 1 Dokumen01.950.001.053 Pengelolaan Data dan Informasi Bagian Perencanaan 1,700,000,000 1 Dokumen01.950.001.054 Pengelolaan Keuangan Bagian Keuangan 1,200,000,000 1 Dokumen01.950.001.055 Pengelolaan Perbendaharaan Bagian Keuangan 700,000,000 1 Dokumen01.950.001.056 Pelayanan Hukum Bagian
PUU/Perenc/Keuangan 2,600,000,000 1 Dokumen
01.950.001.057 Pengelolaan Kepegawaian Bagian Umum 900,000,000 1 Dokumen01.950.001.058 Pelayanan Umum dan Perlengkapan Bagian Umum 1,500,000,000 1 Dokumen01.950.001.060 Pelayanan Humas dan Protokoler Bagian Umum 415,321,000 1 Dokumen01.950.001.061 Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, dan
VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET
1.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,750,000,000 1 Layanan
01.951.001 Tanpa Sub Output 1,750,000,000 01.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor Bagian Umum 119,152,000 4 Unit01.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan
komunikasiBagian Umum 1,300,000,000 105 Unit
01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bagian Umum 330,848,000 77 Unit
IKK1.994 Layanan Perkantoran 38,579,118,000 1 Layanan01.994.001 Tanpa Sub Output 38,579,118,000 01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Bagian Keuangan 31,422,551,000 1 Layanan01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bagian Keuangan 7,156,567,000 1 LayananKeterangan: 1. Perencanaan: a. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan berdasarkan TOR;
b. Distribusi personil/pembagian tugas;c. Juklak dan juknis sudah tersedia;d. TOR atau KAK sudah tersedia.
2. Persiapan : a. Rapat-rapat pendahuluan;b. Rapat perdana (kick-off meeting).