Mati Sia Sia- Kegagalan Sistem Kesehatan Di Papua

8/18/2019 Mati Sia Sia- Kegagalan Sistem Kesehatan Di Papua

1/18

Mati Sia-Sia Inside Indonesia 115: Jan-Mar 2014 1

Mati sia-sia: Kegagalan Sistem Kesehatan di Papua1

Ditulis oleh Bobby Anderson / diterjemahkan oleh Dr. Ita Perwira

Pintu masuk Puskesmas di Bokondini Tolikara yang tutup. Obat-obatan yang seharusnyadimanfaatkan di Puskemas ini dijual kembali di Wamena. Penduduk kampung bergantung padaketersediaan obat-obatan di sekolah Ob Anggen yang dikelola swasta. (Foto: Bobby Anderson,2013)

Dibawah pelaksanaan kebijakan hukum otonomi khusus (Otsus), mayoritas pengelolaan

sumber daya alam Papua dikembalikan ke pemerintah tingkat provinsi. Kebijakan hukum

yang disahkan pada tahun 2001 ini dimaksudkan untuk mengatasi penyebab timbulnya

kerusuhan politik di Papua serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Papua sehari-hari.

Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat Papua terhadap lapangan

pekerjaan di pemerintahan, membuka kesempatan ekonomi, serta akses ke pelayanan

kesehatan dan pendidikan. Namun setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan uang

miliaran rupiah yang telah di keluarkan, sebagian besar masyarakat Papua masih hidup

dalam penderitaan. Papua masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat malnutrisi, TB

(Tuberkulosis) dan HIV yang tertinggi di Indonesia; selain itu dengan tingkat pendapatan

terendah dan angka kematian tertinggi.

Hal ini seolah menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi khusus telah gagal. Namun

kegagalan ini hanya sedikit kaitannya dengan aspek pelaksanaan otonomi khusus yang

dilaksanakan oleh Jakarta. Kegagalan terbesar, untuk masyarakat pada umumnya, adalah

1 Originally Pubished as Dying for Nothing , Inside Indonesia 115, Jan-Mar 2014


2/18


terkait dengan aspek otonomi khusus yang dialihkan ke pemerintah provinsi dan kabupaten:

untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Di artikel sebelumnya, yang berjudul ‘Kegagalan pendidikan di wilayah pegunungan tengah,

Papua’, saya menggambarkan bagaimana aparat pemerintah dan kelompok elit di daerah

sudah tidak lagi memandang otonomi khusus sebagai cara untuk meningkatkan

pembangunan. Sebaliknya, mereka memandangnya sebagai cara untuk mendapatkan akses

subsidi nasional yang lebih besar, yang dapat mereka ambil keuntungannya secara pribadi

atau dibagikan kepada lingkar jejaring mereka; baik dalam bentuk pemberian pekerjaan atau

keuntungan lainnya. Saya juga memberikan gambaran bagaimana kegagalan otonomi

khusus makin diperkuat dengan banyaknya pembentukan kabupaten, kecamatan dan

kampung baru yang tidak terkontrol sebagai bagian dari proses yang disebut ‘pemekaran’,

lebih sebagai peningkatan akses bagi kelompok elit di daerah, sementara penduduk lokal

Papua semakin tersingkirkan dari pelayanan yang seharusnya mereka dapat untuk

membantu kehidupan mereka.

Kebijakan politik yang saling mempengaruhi tersebut telah merusak sistem pendidikan di

wilayah pegunungan2.

Dalam artikel ini, saya akan mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana dan mengapa

proses yang sama ini juga memberikan dampak terhadap kerusakan sistem pelayanan

kesehatan.

Akhir dari sistem yang tengah berjuang

Di wilayah pegunungan Papua, perkawinan antara dana otonomi khusus dengan elit politik

dan sistem klan yang ada menjadi kombinasi yang ampuh dalam menghancurkan sistem

pelayanan kesehatan.

Seperti yang terjadi pada pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan di wilayah

pegunungan awalnya disediakan oleh pihak gereja lokal dan para misionaris. Pemerintah

Belanda – dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia – mengenali hasil kerja

gereja-gereja tersebut dan menjaga keberadaan mereka sebagai penyedia layanan yang

bekerja mewakili pemerintah. Dalam bentuk ini, pusat pelayanan kesehatan memiliki petugas

dan dapat berjalan dengan baik, termasuk memberikan pelayanan kebidanan, program

imunisasi serta pelayanan kesehatan ibu dan anak juga dapat di akses oleh masyarakat

sekitar. Dinas kesehatan kabupaten memberikan gaji kepada petugas kesehatan di lokasi

tempat mereka bertugas, dan untuk beberapa wilayah seperti Jayapura, terdapat sistem

asuransi kesehatan.

Dalam kondisi terbaik mereka, pelayanan kesehatan ini mampu memberikan pelayanan

kepada kaum minoritas di wilayah pegunungan yang masuk dalam jangkauan mereka atau

2 The Failure of Education in Papua’s Highlands, Inside Indonesia 113, Jul-Sep 2013.


3/18


masih mudah untuk diakses. Sedangkan sebagian besar penduduk hidup di pegunungan

tinggal di daerah yang sangat terpencil, di mana tidak ada pelayanan kesehatan yang

tersedia sama sekali. Rusaknya sistem ini, seperti yang telah saya gambarkan secara detil

dalam artikel saya yang berjudul ‘Hidup tanpa negara3’, ‘Kegagalan sistem pendidikan

4’ dan

artikel lainnya, mulai muncul saat pemerintah mengambil alih pelayanan masyarakat tersebut

di akhir era pemerintahan diktator Suharto.

Setelah pengambilalihan tersebut, sistem pelayanan masyarakat tersebut tidak dikelola

secara lokal lagi, melainkan dikelola oleh adminstrator pemerintah baru yang berbasis di

ibukota kabupaten, untuk mengelola sistem tersebut dari kota. Bahkan banyak dari mereka

belum pernah mengunjungi wilayah-wilayah terpencil yang menjdai tangung jawab mereka,

serta mengkoordinir pegawai yang sama sekali belum pernah mereka temui. Sistem ini

semakin goyah setelah terjadinya kerusuhan tahun 2011 di Wamena, di mana lusinan

pekerja migran yang datang dari wilayah lain di Indonesia dibunuh oleh penduduk asli Papua.

Peristiwa ini menyebabkan banyak pendatang pergi – banyak di antara mereka adalahpetugas kesehatan – meninggalkan Wamena. Tenaga pengganti yang di pekerjakan sebagai

tenaga kesehatan banyak yang tidak memenuhi kriteria atau memiliki keahlian yang

diperlukan, melainkan lebih berdasarkan suku atau marga, dan pada umumnya, mereka tidak

pernah masuk kerja.

Pembentukan struktur administratif baru yang tidak terkontrol, telah menghancurkan sistem

pelayanan kesehatan yang sejak awal lemah, ke dalam unit administratif baru, yang sampai

sekarang sistem pelayanan kesehatan itu belum terbangun kembali. Dengan pengecualian

wilayah Wamena dan beberapa wilayah terbatas lainnya, pelayanan kesehatan di wilayah

pegunungan tengah Papua pada dasarnya menghilang. Hampir segala sesuatu terkait

pelayanan kesehatan susah ditemui: mulai dari pelayanan kesehatan untuk ibu hamil,

imunisasi untuk bayi dan anak, ketersediaan obat untuk TB dan malaria. Akhir dari sistem ini

di banyak wilayah terpencil juga bertepatan dengan mulai munculnya HIV/AIDS.

Kondisi layanan kesehatan di wilayah pegunungan saat ini

Beberapa kelompok masyarakat mampu mengambil keuntungan dari pelayanan yang

dikelola oleh lembaga swasta, LSM, atau gereja. Ada juga beberapa Puskesmas yang

dikelola pemerintah yang berjalan di beberapa ibukota kecamatan, serta Pustu dan Posyandu

di beberapa kampung. Namun akses ke layanan tersebut umumnya hanya ada di kota atau

wilayah yang dekat dengan kota. Ibukota kabupaten memiliki layanan kesehatan yang

berfungsi namun tidak pasti. Di wilayah administratif kabupaten baru, layanan seperti ini baru

saja mulai dibangun di ibukota, meskipun kebijakan otonomi khusus telah dimulai sejak 2001.

Di sebagian besar wilayah perkampungan di wilayah pegunungan pada umumnya tidak ada

layanan yang tersedia. Beberapa aktor atau lembaga non-pemerintah yang menyediakan

layanan di wilayah mereka, misalnya LSM lokal - Yasumat - menyediakan layanan kesehatan

3 Living without a State, Inside Indonesia 110, Oct-Dec 2012.

4 The Failure of Education in Papua’s Highlands, Inside Indonesia 113, Jul-Sep 2013.


4/18


secara paralel di hampir setengah wilayah kabupaten Yahukimo. Di wilayah pegunungan

yang dapat diakses melalui jalan darat dari Wamena, layanan dari pemerintah yang tidak

menentu (tergantung keberadaan tenaga kesehatan) dapat diakses dengan menggunakan

sarana transportasi umum (juga tidak menentu) untuk mencapai wilayah yang memiliki

Puskesmas atau Pustu.

Keadaan topografi yang sulit selalu dijadikan alasan tidak adanya layanan kesehatan di

wilayah terpencil. Padahal sebelumnya, beberapa kelompok gereja memiliki sistem

pengelolaan yang dapat memberikan layanan kesehatan di wilayah terpencil dengan kondisi

infrastruktur dan sumber dana yang jauh lebih terbatas, namun rupanya hal ini telah banyak

dilupakan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan topografi yang sulit

memang menjadi hambatan yang nyata: menurut program analisis kemiskinan di Indonesia

tahun 2006 oleh Bank Dunia, rata-rata keluarga atau rumah tangga Papua tinggal di lokasi

yang berjarak 32 kilometer dari layanan kesehatan terdekat, sementara di Jawa, jarak rata-

rata hanya 4 kilometer. Jarak ini semakin meningkat bila keluarga tersebut tinggal menjauhdari pesisir. Di wilayah pegunungan hal ini berarti berjalan selama berhari-hari di medan yang

cukup curam untuk mencapai tempat layanan kesehatan.

Pusat pelayanan kesehatan yang di kelola oleh relawan di Bonohaik, kecamatan Lolat,Kabupaten Yahukimo. (Foto: Bobby Anderson)

Meskipun demikian, penyebab mendalam dari kegagalan implementasi layanan kesehatan

bukanlah terletak pada masalah geologi atau lempeng tektonik. Penyebab utamanya adalah

pada kelompok politik (yang lebih mengutamakan marga atau suku) dan kecacatan padamanajemen sumber daya manusia: desentralisasi lebih terpusat pada kekuasaan dalam


5/18


pengambilan keputusan atas penyediaan layanan di tingkat kabupaten, dimana Bupati

seringkali bertindak feodal dalam memberikan keuntungan ataupun kesempatan kerja

terhadap pihak-pihak tertentu Dan pembentukan kabupaten baru memberikan peluang yang

semakin besar kepada para elit politik lokal untuk menciptakan kerajaan mereka sendiri dan

juga akses yang semakin besar terhadap aliran dana. Karena itu muncul gerakan untuk

menutupi motivasi ini, salah satunya adalah dengan mengedepankan bahwa pembentukan

administratif kabupaten baru adalah ditujukan untuk membawa layanan lebih dekat kepada

masyarakat yang membutuhkan. Hal ini adalah kebohongan belaka. Di sistem yang baru,

pelayanan kesehatan tidak berjalan.

Di artikel yang berjudul ‘Tanah Hantu’5, saya menjelaskan alasan yang diberikan oleh para

birokrat dari dinas kesehatan, yang menjelaskan mengapa mereka tidak bisa menjalankan

tugas mereka dengan baik, dan yang menyebabkan pasien menolak perawatan. Petugas

Puskesmas yang berada di kecamatan akan menyarankan pasien yang berasal dari

kecamatan baru untuk berobat ke Puskesmas yang berada di wilayah kecamatan mereka,meskipun kadang Puskesmas atau layanan kesehatan itu belum ada.

Hal yang sama terjadi di tingkat kecamatan, di mana pemekaran terjadi sangat cepat ( viral ).

Banyak kecamatan yang telah dibentuk selama satu dekade terakhir, namun belum memiliki

pusat layanan kesehatan yang berfungsi dengan baik, yang seharusnya dimiliki oleh setiap

kecamatan. Di hampir semua lokasi ini, gedung pusat administrasi telah dibangun, tetapi

konstruksi bangunan hanyalah sebuah awal. Banyak kantor atau pusat layanan yang tutup,

contohnya karena tidak ada kepala kantor atau penanggung jawab yang ditunjuk. Atau

penanggung jawab telah ditunjuk tetapi tidak ada akomodasi yang dibangun untuk

memberikan dukungan. Atau akomodasi telah dibangun tetapi masih di bawah standar. Atau

kantor dan pusat layanan telah dibangun dan penanggung jawab telah ditunjuk tetapi tidak

ada peralatan penunjang. Atau tidak ada staff yang muncul di lokasi. Atau mereka menolak

relokasi karena tidak ada sekolah di wilayah itu untuk anak-anak mereka. Atau mungkin, staff

telah diangkat dan mereka telah datang ke lokasi, tetapi karena gaji mereka dibayarkan di

ibukota kabupaten, maka mereka harus sering pergi ke kota sehingga mereka jarang ada di

tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat saat dibutuhkan.

Untuk saat ini, satu-satunya layanan yang tersedia adalah Puskesmas yang ada di

kecamatan yang sejak awal ada sebelum proses pemekaran, di mana dana tahunan dihitung

berdasarkan perkiraan dari jumlah populasi di tingkat kecamatan, dalam hal ini dana telah

dikurangi saat kecamatan baru dibentuk. Sehingga hasil dari desentralisasi adalah sistem

administratif yang sama melayani jumlah orang yang sama dengan jumlah dana yang

menurun secara drastis. Banyak pusat layanan kesehatan yang menolak melayani

masyarakat yang bukan penduduk wilayah mereka (masuk dalam kecamatan baru) karena

5 Land of Ghosts: Papua’s Rural Lowlands and the Global Economy , Inside Indonesia 112, Apr-Jun

2013.


6/18


menurunnya dana pelayanan yang mereka peroleh. Dan, hal ini terjadi tanpa penjelasan;

dana banyak yang hilang karena relokasi ke kecamatan baru.

Penempatan pegawai merupakan kunci

Orang mungkin menganggap bahwa Puskesmas di wilayah yang belum mengalami

pemekaran berfungsi dengan baik. Pemikiran ini juga salah. Semua alasan yang digunakan

untuk menjelaskan mengapa guru dan pegawai negeri lainnya tidak hadir di tempat kerja

mereka yang ada di wilayah terpencil, juga menjadi alasan yang sama untuk petugas

kesehatan. Alasan-alasan ini telah digunakan berulang-ulang selama bertahun-tahun dan

tidak pernah diselesaikan dengan baik oleh para pemegang kekuasaan dan penanggung

jawab keuangan di tingkat kabupaten. Alasan mengapa masalah penempatan pegawai ini

tidak pernah terselesaikan dengan baik adalah karena seringkali orang-orang yang

dipekerjakan di posisi tersebut memiliki suku atau marga atau hubungan politik dengan

pemegang kekuasaan, namun mereka tidak memiliki keahlian yang sesuai (mereka

kemungkinan merupakan hasil dari sistem pendidikan di wilayah pegunungan yang gagal),dan mereka juga tidak diharapkan untuk hadir dan bekerja di tempat mereka bertugas. Bupati

sering mendikte proses penerimaan pegawai dan memberikan jabatan kepada keluarga atau

marga mereka, atau kelompok yang memberikan dukungan kepadanya saat kampanye

pemilihan Bupati. Jabatan dalam hal ini hanyalah menjadi aset yang dibagi-bagikan di antara

kelompok atau marga pemegang kekuasaan, atau sebagai imbalan bagi para pendukung

politik. Hal itulah yang menjadi masalah utama: pemekaran dari unit administratif baru dan

pembentukan kantor pemerintahan baru seringkali tidak berhubungan dengan penyedia jasa,

terlepas dari semua pembicaraan terkait dengan akibat yang ditimbulkan.

Sebagian kecil dari pengambil kebijakan dan petugas kesehatan dalam sistem ini sebenarnya

telah berusaha sebaik-baiknya untuk menjalankan tugas mereka, tetapi kinerja mereka

tertutupi oleh kondisi mayoritas yang ada. Untuk pegawai di tingkat bawah, di beberapa

kabupaten, banyak gaji mereka yang dipotong sebelum mereka menerimanya, sehingga

mereka menerima gaji kurang dari seharusnya untuk menghidupi keluarga mereka. Kepala

Dinas Kesehatan kabupaten Tolikara mengeluh pada tahun 2011, bahwa tingginya tingkat

pergantian pegawai yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan (administrator)

di wilayahnya menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi tidak memadai. Namun,

administrator terakhir di keluarkan olehnya, karena dia mencoba untuk membayarkan gaji

petugas kesehatan secara langsung, bukan melalui jalurnya, sehingga dia dapat mengambil

potongan 50 persen di setiap gaji yang bayarkan.

Dan seperti pada sistem pendidikan, masalah pelayanan kesehatan diasumsikan sebagai

masalah infrastruktur, sehingga kabupaten, kecamatan dan kampung baru membangun

gedung yang digunakan sebagai pusat layanan kesehatan dengan menggunakan dana

otonomi khusus. Hal ini seolah-olah wilayah tersebut memiliki banyak tenaga kerja yang

berkualitas dan bersemangat, serta masalah yang mereka hadapi hanyalah kekurangan atapdan peralatan untuk melayani masyarakat. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Di ibukota


7/18


kecamatan, biasanya mereka memiliki gedung layanan kesehatan (Puskesmas) yang

dilengkapi dengan tempat tidur, rak atau lemari, timbangan bayi dan anak, serta

perlengkapan lainnya. Di beberapa kampung, bahkan mereka memiliki gedung Pustu.

Gedung-dedung tersebut berdiri di sana, tetapi umumnya mereka terkunci: petugas

kesehatan tidak pernah ada di tempat. Saya sempat merawat seorang bapak dengan luka

kecil dan saya harus menggunakan perlengkapan P3K saya sendiri, meskipun saya berada

selemparan batu dari gedung Pustu yang terkunci. Beberapa Pustu atau Puskemas yang

beroperasi menjadi kewalahan melayani pasien, karena banyak pasien yang datang, dan

kadang mereka datang dengan berjalan kaki selama berhari-hari untuk mendapatkan akses

pelayanan kesehatan tersebut.

Salah satu relawan melakukan inventaris dengan dua staf YASUMAT di tempat penyimpananobat di sudut gereja di luar wilayah Lolat, kabupaten Yahukimo. (Foto: Bobby Anderson)

Sistem layanan kesehatan ini sedang dalam kesulitan dan berjuang agar dapat berjalandengan baik, dan hal ini ditunjukkan dari paket poster baru terkait tentang kesadaran dan

pengetahuan tentang HIV, atau pengiriman obat-obatan yang tidak terjadwal ke Puskesmas.

Obat-obatan yang dikirimkan ke Puskesmas atau Pustu tidak dilengkapi dengan instruksi

yang mudah dan jelas, serta seringkali sudah kadaluwarsa. Tahun ini saya melakukan

inventaris stok obat-obatan di salah satu Puskesmas di wilayah Yahukimo, Tolikara dan

Mamberamo Tengah, dan saya menemukan obat-obatan yang telah kadaluwarsa sejak tahun

2007. Obat-obatan itu dikirimkan tahun 2011. Obat-obatan yang belum kadaluwarsa

seringkali juga harus dihancurkan karena rusak akibat penyimpanan yang tidak sesuai – saat

Puskesmas atau Pustu terkunci, obat-obatan biasanya berakhir dalam kardus dan disimpan

di pojok gereja. Dengan tidak adanya petugas kesehatan, masyarakat yang sakit akan


8/18


mencari obat-obatan dari stok yang ada tersebut dan mencoba melakukan pengobatan

sendiri, mengambil pil sendiri dari botol obat yang label dan keterangannya sulit terbaca

karena rusak dan basah terkena air.

Kesehatan masyarakat Papua

Tidak tersedianya layanan kesehatan ini terjadi di provinsi yang memiliki tingkat harapan

hidup terendah di Indonesia. Tingkat harapan hidup penduduk asli Papua menunjukkan

angka yang signifikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan populasi migran atau

pendatang yang mendekati angka nasional. Para penduduk migran atau pendatang

umumnya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, di mana sistem layanan kesehatan masih

berfungsi. Sebaliknya penduduk asli Papua umumnya berada di wilayah perkampungan yang

terpencil di mana sistem layanan kesehatan tidak berjalan.

Permasalahan kesehatan yang paling signifikan yang dihadapi oleh penduduk asli Papua

bukanlah seperti yang menjadi perhatian utama di media nasional maupun internasional.HIV/AIDS adalah masalah yang cukup penting, tetapi itu bukanlah ancaman utama

kesehatan masyarakat. Data statistik yang diperoleh di Papua seharusnya dijadikan referensi

dan dimanfaatkan secara bijak dan berhati-hati, dan angka untuk wilayah pegunungan

seharusnya berlipat ganda dari yang tercatat. Bagaimanapun juga, angka yang keluar dari

beberapa penelitian menunjukkan bahwa Papua menduduki ranking terendah di hampir

semua indikator pembangunan sumber daya manusia.

Mari kita mulai dengan kondisi kaum muda: penduduk asli Papua memiliki angka kematian

bayi, anak dan ibu tertinggi di Indonesia. Laporan awal dari Survei Kesehatan dan Demografi

tahun 2012 yang dilakukan oleh Kemenkes (Kementrian Kesehatan), BKKBN dan instansi

lain menunjukkan bahwa: di Papua 40 persen bayi dilahirkan oleh tenaga kesehatan yang

terlatih, di Jakarta angakanya adalah 99 persen; Di Papua 27 persen bayi dilahirkan di

fasilitas kesehatan, sedangkan di Jakarta angkanya adalah 96 persen.

Laporan ini secara jelas menunjukkan gambaran negatif, angka kematian anak baik di

provinsi Papua maupun Papua Barat, khususnya bila dibandingkan dengan Jakarta. Di

Jakarta, 22 dari 1000 bayi meninggal, tetapi di Papua, angka ini meningkat menjadi 54, dan

di Papua Barat angka ini meningkat menjadi 74. Di Jakarta, hanya 31 dari 1000 anak

dibawah lima tahun yang meninggal, tetapi di Papua Barat angka ini naik menjadi 109 dan di

Papua menjadi115.

Survei kesehatan melaporkan adanya indikasi tingginya angka kematian neonatal (1-30 hari),

post-neonatal (30 hari – 1 tahun), dan bayi (diatas 1 tahun) di provinsi Papua Barat

dibandingkan Papua, yang mana cukup mengherankan karena permasalahan pelayanan

kesehatan di sana tidak sesulit di wilayah Papua. Saya yakin bahwa laporan di wilayah

Papua itu tidak realistik. Saya dan juga orang-orang yang telah menghabiskan banyakwaktunya di wilayah terpencil di Papua dan Papua Barat beranggapan bahwa provinsi yang


9/18


disebutkan terakhir menunjukkan hasil yang keliru bahwa angka kematian neonatal, post-

natal dan bayi lebih tinggi karena peneliti memiliki akses yang lebih baik untuk melakukan

penghitungan angka kematian tersebut. Bukan berarti bahwa Papua memiliki angka kematian

yang lebih rendah di kategori tersebut. Namun lebih karena Papua Barat lebih baik dalam

melakukan penghitungan kematian.

Angka tersebut juga dibelokkan karena mereka memasukkan kota dengan penduduk paling

besar dan perkampungan yang paling terpencil. Bayi yang lahir di Jayapura dan bayi yang

lahir di Sinokla tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk bertahan hidup samapi umur

lima tahun: perbedaannya sangat besar seperti mereka lahir di benua yang berbeda.

Angka kematian semakin buruk di wilayah terpencil di mana angka statistik tersedia. LSM

dari Perancis, Medecins du Monde yang bekerja di Puncak Jaya sampai saat ini, salah satu

wilayah yang sangat terpencil di pegunungan, dan satu-satunya wilayah dengan kehadiran

OPM yang cukup aktif. Di tahun 2008 mereka memperkirakan angka kematian bayi antara85-150 per 1000 kelahiran hidup di kabupaten. Dan bagaimana bayi dan anak-anak tersebut

meninggal; penyebab utama adalah karena infeksi saluran nafas akut (khususnya

pneumonia), yang diikuti oleh diare dan malaria. Penyebab kematian ini sangat umum di

masyarakat kampung sehingga dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Penyebab utama kematian lainnya adalah malnutrisi: di wilayah pegunungan dan dataran

rendah yang terpencil, hal ini terlihat sangat jelas di setiap kelompok anak-anak, dari perut

mereka yang buncit dan kaki yang kurus. Ibu yang biasanya meninggal saat melahirkan,

umumnya disebabkan karena perdarahan atau infeksi neonatal (neonatal sepsis), dan

malnutrisi yang secara tidak langsung berkontribusi dalam penyebab kematian ini juga,

khususnya karena adanya anemia dan lemahnya sistem imun.

Prevalensi malnutrisi di provinsi Papua (yang diukur berdasarkan berat badan dan umur)

adalah 21.2 persen lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu 18.4 persen. Di wilayah

pegunungan, angka ini kemungkinan bisa mencapai 40 persen. Malnutrisi bukanlah semata-

mata keadaan kelaparan. Untuk anak-anak, keadaan ini dapat menyebabkan lemahnya

sistem imun, menghambat proses pertumbuhan (stunting /pendek) dan juga menghambat

perkembangan mental dan kognitif.

Parasit merupakan salah satu penyebab utama malnutrisi: anak-anak harus bersaing untuk

sejumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan cacing yang ada dalam tubuh mereka.

Semua kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan akses ke air bersih, rendahnya

kebersihan dan sanitasi yang tidak memadai. Dasar dari kondisi dan praktik yang buruk ini

adalah karena kurangnya pengetahuan, yang merupakan hasil dari disintegrasi antara

infrastruktur pendidikan dan kesehatan selama bertahun-tahun.


10/18


Beberapa kondisi malnutrisi di wilayah pegunungan bukanlah disebabkan karena kurangnya

bahan pangan: namun lebih karena jenis makanan yang disiapkan untuk anak-anak. Proses

menyusui seringkali berakhir terlalu dini ketika bayi dan makanan tambahan diberikan terlalu

dini. Ibu-ibu mulai memberikan makanan seperti sagu saat bayi baru berumur beberapa

minggu, dan hal ini sangat berbahaya untuk bayi. Poltekes Gizi Jayapura melakukan

penelitian terkait dengan praktik pemberian makanan terhadap bayi dan anak di kabupaten

Jayapura pada tahun 2012. Penelitian itu menunjukkan bahwa beberapa bayi dan anak dari

keluarga yang paling miskin justru paling sehat, hal ini terjadi karena keluarga tidak mampu

membeli makanan tambahan dan harus bergantung pada ibu menyusui. Hal ini merupakan

pengaruh baik terhadap program menyusui, namun setelah usia 6 bulan, makanan tambahan

tetap diperlukan.

Sampah medis di Bonohaik, kecamatan Lolat, kabupaten Yahukimo. Bila dalam keadaan kering,sampah itu dibakar. Kondisi dalam gambar jauh lebih baik dibandingkan di wilayah lain, dimana

sampah medis dibuang dan ditumpuk begitu saja, dan seringkali dimakan oleh babi. (Foto:Bobby Anderson)

Perawatan untuk calon ibu, memonitor kehamilan dan juga berat badan dan kesehatan bayi,

imunisasi serta proses belajar dan mengajar, biasanya dilakukan melalui kegiatan Posyandu

yang dulu sempat dilaksanakan di kampung-kampung di wilayah Papua. Ketika imunisasi dan

pelayanan kesehatan lainnya berhenti, penyakit campak mulai muncul kembali. Vaksinasi

polio juga terhenti dan saat ini hanya kurang dari setengan atau 50 persen anak yang

mendapatkan vaksinasi. Di wilayah pegunungan, umumnya anak-anak tidak mendapatkan

imunisasi. Di banyak kabupaten baru, belum pernah ada pelaksanaan imunisasi sejakkabupaten tersebut berdiri. Imunisasi berakhir di kabupaten baru Yahukimo sejak tahun 2002,


11/18


sebulan setelah kabupaten tersebut resmi berdiri, saat mekanisme rantai imunisasi (cold

chain) terputus atau rusak. Vaksin rusak dalam suhu ruangan. Diduga beberapa kasus polio

mulai muncul di wilayah tersebut, di Sumo dan beberapa daerah lainnya.

Epidemi tuberculosis (TB)

Tuberkulosis (TB) adalah ancaman kesehatan masyarakat yang lebih berat dibandingkan

HIV/AIDS: karena penyakit ini menyebar melalui aerosol ludah (percikan ludah yang

melayang di udara), dan sangat mudah ditularkan, tidak hanya dengan batuk atau bersin

tetapi juga pada saat berbicara. Mereka yang tinggal atau bekerja di lingkungan sekitar orang

yang terinfeksi TB memiliki 22 persen peluang untuk tertular. Namun program TB termasuk

program yang dananya kurang dibandingkan dengan program sepert HIV/AIDS. Papua

memiliki tingkat penularan tertinggi di Indonesia. Yayasan yang bergerak di bidang kesehatan

di Wamena memperkirakan sekitar 10 persen angka penularan di kota Wamena. Di area

pegunungan sekitarnya, kemungkinan angkanya lebih tinggi.

Kalvari, salah satu klinik swasta di Wamena, telah dikenal secara luas sebagai pusat

pemerikasaan dan pengobatan TB di wilayah pegunungan tengah: hampir semua pelayanan

kesehatan di kabupaten merujuk pasien kesana, dan pasien datang dari Lanny Jaya, Tolikara,

Mamberamo Tengah, Yahukimo, Nduga dan Yalimo menempuh perjalanan yang cukup jauh

selama berhari-hari untuk mencapainya.

Kalvari mulai melakukan tes terhadap pasien TB di klinik mereka dan mereka menemukan

bahwa 50 persen dari pasien TB juga positif HIV: ko-infeksi merupakan hal yang umum

terjadi pada pasien HIV karena sistem imun mereka melemah sehingga mudah terkena

infeksi. Kurangnya pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan telah memberikan kontribusi

yang cukup besar terhadap terjadinya epidemik ini. TB didiagnosa melalui pemeriksaan

mikroskopik dahak, dalam hal ini hanya Kalvari dan beberapa pelyanan kesehatan yang

mampu melakukan tes tersebut di wilayah pegunungan , hal ini membuat proses diagnosa

TB menjadi sangat terbatas. Selain itu kualitas dan akurasi deteksi TB juga sangat

tergantung pada tingkat kesalahan, yang mana juga dipengaruhi oleh kualitas peralatan yang

digunakan untuk tes seperti mikroskop dan reagen yang digunakan. Kadang petugas yang

sudah sangat terlatih pun memiliki tingkat kesalahan 25 persen. Perawatan untuk TB

membutuhkan waktu cukup lama dan membutuhkan pengawasan: obat-obatan harus

disediakan paling tidak untuk jangka waktu setahun.

Protokol terapi yang diterapkan Kalvari untuk pasien TB menunjukkan bahwa tidak mungkin

menyediakan pelayanan ini tanpa adanya dukungan dari dinas kesehatan di tingkat

kabupaten. Pasien TB yang datang ke Kalvari diminta untuk tinggal di Wamena selama 2

bulan pertama untuk terapi yang berkelanjutan, dan mereka juga membantu mencarikan

hostel untuk pasien yang tidak memiliki keluarga di Wamena. Setelah dua bulan, dan

pemeriksaan dahak kedua, pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya masih positif harustinggal selama satu bulan lagi di Wamena. Setelah itu tes lanjutan akan dilakukan, dan bila


12/18


setelah satu bulan mereka masih juga positif, maka mereka akan mendapatkan perawatan

yang lebih intensif lagi. Kalvari bekerja dalam skala kecil sehingga menjadi hambatan untuk

merawat lebih banyak lagi pasien yang menderita TB dengan dengan pelayanan seperti yang

dijelaskan di atas.

Pasien yang menunjukkan hasil negatif setelah pengobatan awal selama 2 bulan akan

melanjutkan ke fase berikutnya: mereka akan pulang kerumah dengan persediaan obat-

obatan untuk satu bulan berikutnya. Untuk pasien yang tinggal diluar kabupaten Jayawijaya,

Kalvari akan merujuk pengobatan dan pengecekan dahak mereka ke Puskesmas yang

berfungsi di wilayah kabupaten mereka yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal

pasien. Namun, meskipun dengan 2 bulan pengobatan awal dan edukasi yang cukup

komprehensif oleh petugas kesehatan dari Kalvari mengenai pentingnya untuk

menyelesaikan pengobatan TB, tingkat putus obat masih cukup tinggi yaitu berkisar 15

sampai 45 persen. Alasan untuk tidak melanjutkan pengobatan cukup beragam. Pada banyak

kasus, setelah menerima pengobatan selama beberapa bulan, pasien umumnya merasasehat, dan tanpa adanya sistem pengawasan maka mereka putus obat. Efek samping obat

juga menjadi salah satu alasan mengapa pasien memutuskan berhenti: nyeri tulang dan

kencing yang berwarna merah merupakan keluhan yang umum terjadi. Namun penyebab

terbesar putus obat adalah terkait ketersediaan obat: seringkali Puskesmas tidak memiliki

obat-obatan yang dibutuhkan, atau kadang mereka hanya punya persediaan obat untuk

beberapa hari saja.

Beberapa LSM telah mencoba membantu dengan program pengawasan masyarakat, namun

aspek yang utama – suplai obat – terlalu kacau untuk menunjukkan bahwa pelaksaan

program seperti ini dapat membantu meningkatkan tingkat keberhasilan pengobatan. Selain

itu, adalagi hal yang lebih buruk terkait dengan kurangnya ketersediaan obat di beberapa

wilayah: adalah merupakan mandat bahwa obat-obatan TB ini disediakan secara gratis.

Obat-obatan ini oleh beberapa orang seperti petugas kesehatan yang mencoba mengambil

keuntungan dengan cara menjual obat-obatan tersebut ke apotik swasta yang kemudian

menjual kepada pasien.

Kasus TB resisten obat (MDR/Multi Drug Resistant ) menjadi meningkat dengan semakin

banyaknya putus obat. Indonesia secara nasioal cukup kesulitan dalam menangani kasus

MDR : Indonesia baru mulai menangani masalah ini sekitar tahun 2009 dan sejak saat itu

telah dibuka 10 pusat layanan TB MDR . Di Jayapura, 20 kasus telah terdeteksi dan 11 di

antaranya telah meninggal. Bahaya terbesar adalah ketika pasien TB MDR gagal untuk

menyelesaikan pengobatan yang akan menyebabkan terjadinya total resiten terhadap obat

(Extensive Drug Resistance) atau TB XDR . Proses pengobatan untuk saat ini, yang telah

banyak membunuh pasien adalah pengobatan selama 2 tahun. Dan satu-satunya

pengobatan untuk yang terakhir adalah isolasi sampai meninggal. Kemungkinan munculnya

TB XDR di wilayah pegunungan sangatlah dekat.


13/18


HIV/AIDS

Penduduk Papua memiliki angka HIV/AIDS yang paling tinggi di Indonesia, dan Papua

merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan infeksi HIV yang paling cepat di Asia.

Menurut UNDP, 2.4 persen masyarakat Papua terinfeksi HIV, di mana angka nasional adalah

0.2 persen. Penduduk pendatang yang menderita HIV memiliki angka kesakitan mendekati

angka nasional. Persentase terbesar infeksi adalah pada masyarakat asli Papua.

Buku pasien dan daftar obat-obatan yang dibagikan di Bonohaik, kecamatan Lolat. Inimerupakan salah satu klinik kesehatan terbaik yang di kelola oleh relawan di wilayahpegunungan. (Foto: Bobby Anderson)

Pada tahun 2007, Badan pengembangan milik Australia ( Australian development

agency/AusAID), telah memperkirakan bahwa pada tahun 2025, angka HIV di Papua akan

meningkat menjadi 7 persen, dibandingkan angka nasional yaitu 1.8 persen. Namun, petugas

kesehatan di Wamena telah memperkirakan prevalensi penyakit HIV akan mencapai angka

antara 8 ke 10 persen di wilayah mereka. Tingkat HIV di area sangat terpencil di wilayah

pegunungan tidak diketahui, namun jumlah laki-laki muda, perempuan dan anak-anak yang

meninggal karena penyebab yang tidak diketahui secara jelas yang di luar proporsi yang

seharusnya dari sebuah provinsi: hal ini diduga karena HIV.


14/18


Para lelaki bekerja di wilayah perkotaan di bidang konstruksi bagian dari pembangunan yang

marak karena proses pemekaran kabupaten-kabupaten baru dan juga dana yang berasal dari

dana otonomi khusus yang mengalir cukup besar dan banyak digunakan untuk

pembangunan, menyebabkan banyaknya penularan HIV melalui pelacuran. Wamena, Timika

dan kota-kota lainnya berperan sebagai area penularan untuk penyakit ini dan juga penyakit

menular seksual lainnya. Data surveilans dari Kemenkes yang dikumpulkan tahun 2011

(IBBS) menunjukkan bahwa 25 persen dari pekerja seksual di Wamena positif HIV, dan 35.4

persen terinfeksi gonore, 31.4 persen menderita sifilis dan 44.8 persen menderita klamidia.

Secara umum transaksi seksual melibatkan pekerja seksual yang tidak aman, dengan

beberapa pengecualian usaha (kepercayaan lokal) untuk mengurangi risiko: seperti para laki-

laki melukai dirinya untuk mengeluarkan darah kotor setelah mengunjungi pekerja seksual.

Penyediaan wanita penghibur atau pekerja seksual sebagai hadiah di jaringan yang

dilindungi pegawai pemerintahan saat ini menjadi hal yang biasa atau standar, dan hal ini

mungkin bisa membantu menjelaskan adanya bukti anekdot yang menunjukkan bahwa laki-laki Papua yang paling cepat tertular HIV adalah para pegawai negeri: seperti kepala

kampung, anggota komisi pemilihan umum, dan seterusnya. Di kecamatan Ninia yang

merupakan bagian dari kabupaten Yahukimo, kampung halaman Bupati yaitu Balingama/Yabi

memiliki angka HIV yang tertinggi saat diidentifikasi oleh LSM lokal yang bekerja di wilayah

tersebut.

Faktor lain yang ikut mendukung tingginya tingkat penularan adalah budaya dan kepercayaan

lokal yang masih menerima pemerkosaan sebagai hak prerogatif laki-laki untuk dianggap

kuat: di survey terbaru yang dilakukan oleh lembaga berbasis gereja di Tolikara, mayoritas

perempuan muda mengaku bahwa hubungan seksual pertama mereka adalah karena

pemaksaan.

Banyak lelaki yang bekerja diluar kampung mereka kembali pulang dengan membawa

penyakit. Dan karena tidak adanya sistem pelayanan kesehatan di lokasi ini, akibat terburuk

yang dapat ditimbulkan sangat terasa. Contohnya, prevalensi penyakit menular seksual

mungkin dapat membantu menjelaskan beberapa kasus infertilitas di wilayah pegunungan

baik pada pria maupun wanita, yang dicatat oleh beberapa LSM yang bergerak di bidang

kesehatan sebagai hal mulai banyak terjadi dan patut dipertimbangkan.

Untuk mereka yang benar-benar mencari pertolongan untuk mengobati HIV melalui terapi

ARV (Obat anti viral), ketersediaan obat cukup sulit, bahkan kadang di Jakarta. Di Papua,

sangat sulit untuk menjaga ketersediaan obat ARV kecuali mereka sangat kaya. Sementara

di belahan dunia lain HIV termasuk penyakit yang dapat di kelola, di Papua – dan khususnya

di wilyah pegunungan – kondisi ini merupakan hukuman mati untuk beberapa orang. Untuk

lebih jelasnya dapat dibaca di tulisan dan foto karya Carole Reckinger dan Antoine Lemaire

mengenai HIV di Papua.


15/18


Bukti anekdot mengindikasikan bahwa hampir semua orang papua yang meninggal karena

penyakit yang berhubungan dengan AIDS tidak menyadari bahwa mereka mengidap HIV.

Begitupula dengan keluarga mereka. Di perkampungan di wilayah pegunungan saya

mendengar kasus demi kasus tentang suami istri yang masih cukup muda meninggal karena

penyakit yang tidak diketahui, dan diikuti juga oleh kematian anak-anak mereka.

Untuk penduduk Papua yang telah didiagnosa, gagasan tentang kerahasiaan pasien tidak

ada: kondisi mereka yang positif HIV mungkin akan tersebar di masyarakat dan

lingkungannya. Dan mereka sangat ketakutan akan stigma, dimana masyarakat dan keluarga

akan segera menjauhi orang-orang yang terkena HIV. Gereja lokal mengkhutbahkan bahwa

HIV merupakan hukuman Tuhan bagi yang berbuat dosa. Media spiritual yang digambarkan

bedasarkan kepercayaan sebelum Kristen, mengajarkan bahwa HIV/AIDS merupakan hasil,

bukan karena tidakan atau perilaku, melainkan akibat kutukan yang dapat disembuhkan

melalui cara-cara spritual yang dapat menggagalkan kutukan tersebut.

Memperbaiki sistem

Langkah-langkah yang perlu digunakan untuk memperbaiki layanan kesehatan yang telah

rusak ini secara umum adalah sama dengan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk

memperbaiki sistem pendidikan di wilayah pegunungan. Pertama, pihak-pihak terkait harus

menyadari alasan mengapa sistem yang ada tidak bekerja. Apa yang dibutuhkan oleh para

petugas kesehatan supaya mereka hadir di tempat kerja mereka, termasuk petugas yang

mengelola bidang kesehatan di tingkat kabupaten yang bertanggung jawab untuk mengelola

pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Obat-obatan harus tersedia untuk pengobatan

yang memerlukan jangka waktu lama. Hal ini berarti mampu mengelola keberlangsungan

rantai pengadaan obat, penyimpanan yang baik dan benar, dan menjaga agar suhu

penyimpanan yang sesuai (secara umum disebut sebagai rantai dingin atau ‘cold chain’ ),

dengan keberadaan petugas yang terlatih mengiringi setiap langkah ini.

Menjaga suhu merupakan hal yang sangat penting: tanpa hal ini, obat-obatan tidak berguna.

Pada kenyataannya, dapat lebih buruk daripada tidak berguna: contohnya adalah mencoba

melakukan pengobatan TB dengan regimen yang tidak dapat dipenuhi karena adanya

kesalahan dalam rantai penyediaan obat atau penyimpanan dengan suhu yang tidak baik

(merusak obat) akan mengakibatkan kegagalan pengobatan dan mendorong kea rah TB

MDR dan XDR yang akan lebih sulit, atau tidak mungkin di obati.


16/18


Pasien menunggu pemeriksaan di Bonohaik. Bapak ini berjalan selama beberapa hari untukmengobati tangannya yang terluka. Dia bias terkena sepsis bila lukanya terinfeksi dan tidaksegera diobati. (Foto: Bobby Anderson)

Petugas yang tidak masuk kerja atau tidak memiliki kualifikasi yang sesuai harus diganti. Di

struktur feodal yang kami sebut ‘desentralisasi’, Bupati memiliki kekuasaan yang sangat

besar. Tetapi mereka perlu dibebaskan dari hak yang dapat mempengaruhi proses pemilihan

sumber daya manusia untuk layanan kesehatan di kabupaten. Satu hal untuk menghargai

petugas yang tidak hadir di birokrasi sipil, dimana gaji yang mereka terima diambil dari dana

kesehatan yang ada, namun akibat dari hal ini adalah kematian yang seharusnya tidak terjadi.

Posisi yang penting seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan dan harus dilindungi.

Petugas kesehatan seharusnya digaji di tempat dan juga didukung dengan fasilitas yang

mereka butuhkan. Dukungan fasilitas ini seharusnya diberikan hanya kepada petugas

kesehatan baru atau mereka yang memiliki catatan yang baik dalam bekerja. Memberikan

tambahan dukungan fasilitas kepada mereka yang tidak hadir dalam melaksanakan tugas

dengan harapan mereka akan bekerja adalah sama dengan memberikan penghargaan

kepada orang yang lalai.

Dalam periode sementara perbaikan sistem pemerintahan, salah satu pilihan untuk

pemerintah kabupaten dan provinsi adalah dengan secara formal mengenali institusi paralel

yang telah di bentuk untuk mengisi kekurangan dalam layanan kesehatan. Pemberi layanankesehatan berbasis kelompok masyarakat – seperti Yasumat, Kalvari, dll – telah dikenali


17/18


sebagai bagian yang sangat penting dalam sistem. Para pekerjanya seharusnya dapat

dimasukkan dalam sistem pemberian gaji oleh pemerintah, tetapi dibayarkan melalui gereja

atau lembaga lainnya yang mengelola sistem tersebut.

Bahkan usaha melakukan perubahan ini hanya akan memperbaiki bagian luarnya saja

(kosmetik). Hal yang busuk masih tetap disana, karena kondisi ini terjadi tidak hanya pada

posisi pendidikan dan kesehatan saja, dimana pegawai tidak hadir dan melakukan

pekerjaannya. Tidak ada satupun elemen dalam birokrasi Papua yang tidak terpengaruh

dengan penyakit malas ini. Otonomi khusus tidak berjalan. Tetapi kegagalannya secara

mudah ditutupi oleh hal sederhana yang dikaitkan dengan hak masyarakat Papua yang mana

tidak memperbaiki apa yang rusak dalam sistem. Kebijakan hak terhadap minoritas telah

disalah artikan sebagai kembalinya kekayaan Papua menjadi milik individual. Yang

mengambil keuntungan adalah para elite lokal dan mereka yang memiliki koneksi dengan

para elit tersebut baik melalui marga, suku atau ikatan lainnya. Masyarakat umum telah

dicurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan karena hal ini.

Digilas roda modernitas?

Saya teringat akan gambaran tentang anak muda Papua dengan badan kurus yang

berjongkok di kardus yang telah diratakan, dekat tumpukan sampah yang telah dibuang oleh

pemilik toko yang merupakan seorang pendatang atau migran. Saya berjalan kearahnya

pada suatu malam di Jayapura, pada bulan September 2011, saya berhenti dan bicara

kepadanya. Dia barusaja datang di Jayapura dan berbicara dengan bahasa Indonesia yang

terbatas. Dia berjalan dari kampung di Keerom, yang berjarak satu hari. Dia memeluk

lututnya, tasnya ditumpuk di belakangnya. Semua keahliannya yang berasal dari kampung

telah usang dan tidak lagi sesuai dengan dunia yang beraspal dan papan sirkuit yang jauh

berbeda dari dunianya.

Hal ini sudah lumrah terjadi dari satu budaya ke budaya lainnya yang tidak berhenti berdarah

karena masuknya modernitas keseluruh pelosok dunia. Penetrasi ekonomi modern dan

perubahan budaya yang datang bersama mereka tidak dapat dibendung. Namun efek ini

dapat diredam dengan memberikan pengetahuan dan alat bagi masyarakat yang budayanya

mulai tenggelam. Hanya dengan persiapan dan perlengkapan yang baik mereka akan

mampu bertahan dalam dunia baru ini, dan mereka mampu untuk mengambil keputusan

untuk diri mereka sendiri tentang bagaimana cara mereka dapat beradaptasi, tidak perduli

seberapa berat keputusan yang telah mereka ambil. Pendidikan dan kesehatan sangat

penting untuk mempertahankan diri.

Saat mereka sangat membutuhkan pendidikan dan kesehatan, mereka dicekoki dengan

fantasi yang berlebihan tentang kemerdekaan yang harus terjadi dan dijanjikan bahwa hal ini

akan menyelesaikan semua masalah yang ada. Tetapi bila daerah perkampungan Papua

tidak memiliki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berfungsi, merekaakan hancur dalam beberapa generasi mendatang. Keberlanjutan akan sistem yang rusak


18/18


dan tidak berfungsi akan menghasilkan kampung yang angka buta huruf dan tingkat

pertumbuhan penduduknya negatif, mereka hanya akan berdagang seadanya sampai

mereka mati sebelum waktunya. Setiap orang yang mengambil gaji tanpa datang bekerja

baik di bidang pendidikan atau kesehatan di wilayah pegunungan, ikut terlibat di dalam

proses yang membuktikan adanya autogenocide (genosida yang terjadi dengan sendirinya).

Ikut menjadi pengamat dalam melanjutkan tragedi ini dan juga untuk ikut bersekongkol di

dalamnya.

Ini adalah masalah yang mendesak.

Bobby Anderson ([email protected]) bekerja di bidang kesehatan, pendidikan dan pemerintahan

di Indonesia Timur, dan dia sering mengunjungi provinsi Papua. Artikel ini dan juga artikel lainnya dapat

ditemukan di http://independent.academia.edu/BobbyAnderson/

Mati Sia Sia- Kegagalan Sistem Kesehatan Di Papua

Documents