Materi (v) Regulasi Keuangan Negara

REFORMASI REGULASI KEUANGAN NEGARA

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKPADLAH RIYADI. SE, AK, CA.UT-UPBJJ BANJARMASIN

UUD 45 pasal 23◦ Anggaran Pendapatan dan Belanja

ditetapkan setiap tahun dengan UU. Apabila DPR tidak menyetujui pemerintah menggunakan anggaran tahun lalu.

◦ Pajak untuk krperluan negara berdasarkan UU

◦ Jenis dan harga mata uang ditetapkan dengan UU

◦ Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan UU

◦ Untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara ditetapkan dengan UU. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada DPR

Reformasi dan otonomi daerah telah mengubah hubungan pemerintah pusat dan daerah

Otonomi membutuhkan pertanggungjawaban

UU 5/75 Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

PP 6/75 Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Kepmendagri 900-099 tahun 1980 Manual Keuangan Daerah

PP 2/1994 Pelaksanaan APBD UU 18/1997 Pajak dan Retribusi Daerah Kepmendagri 3/1999 Bentuk dan susunan

Perhitungan APBD.

Perhitungan APBD terpisah dari pertanggungjawaban Kepala Daerah

Bentuk laporan perhitungan APBD :◦ Perhitungan APBD◦ Nota Perhitungan◦ Perhitungan Kas dan Pencocokan sisa Kas

dan sisa Perhitungan Pinjaman diperhitungkan sebagai

pendapatan daerah Indikator kinerja Pemda: perbandingan

anggaran dan realisasi, standar dan realisasi, target prosentase fisik proyek

Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik

Perubahan sistem pemerintahan hubungan keuangan pusat & daerah

Pengawasan oleh stakeholders atas pengelolaan keuangan negara

Penataan peraturan perundang-undangan; Penataan kelembagaan; Penataan sistem pengelolaan keuangan

negara/daerah; dan Pengembangan sumber daya manusia di

bidang keuangan

UU 17/2003 Keuangan Negara UU 1/2004 Perbendaharaan Negara UU 15/2004 Pemeriksaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Negara UU 25/2004 Sistem Perencanaan dan

Pembangunan Nasional UU 15/2004 Pemeriksaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Negara UU 32/2004 menggantikan UU 22/1999

tentang Pemerintahan Daerah UU 33/2004 ttg Perimbangan Keuangan

antara Pemda dan Pem Pusat menggantikan UU 25/1999

9

PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah PP No. 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar pelayanan Minimal PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintahan PP No 3 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

PP No. 6 Tahun 2008 tentang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

10

Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan No. 53 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri

Penataan peraturan perundang-undangan; Penataan kelembagaan; Penataan sistem pengelolaan keuangan

negara/daerah; dan Pengembangan sumber daya manusia di

bidang keuangan

SKPD LRA

Neraca

CaLK

LRA

Neraca

CaLK

LAK

LRA

Neraca

CaLK

LAKPPKD

SistemAkuntansi

Satker

SistemAkuntansi

BUD

BUD/SKPKD

diserahkan

Kepala Daerah

BPK DPR/DPRD Pres/Kdh

Pemeriksa

LK(unaudited)

LK(unaudited)

LK(audited)

LK(audited)

RaperdaLPJ-LK

RaperdaLPJ-LK

Bahas

PerdaLPJ-LK

LK(audited)

PEMERINTAHAN

BPK - RI

MENYUSUN INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN TANGGUNG

JAWAB

PERTIMBANGAN ATAS SAP

PERTIMBANGAN ATAS PP SPI

MENERIMA LHP AUDITOR INTERN

MENERIMA LAPBENDAHARA

AUDIT

LAP KEUKINERJA

TERTENTU

SKPD1. MELAKSANAKAN APBD2. MEMBUKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN

TA TA BERJALANBERJALAN 28 28

FEBFEB

T A B E R I K U T N Y AT A B E R I K U T N Y A

MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN• LRA• NERACA• CALK

30 MARET30 MARET

BUDBUD

MENGKOMPILASI LAPORAN KEUANGAN• LRA• NERACA• CALK

MENYUSUN LAK

30 MEI30 MEI

BPKBPK

AUDITLKD

PEMBAHASAN

30 JUNI30 JUNI

DPR(DDPR(D))

30 JUNI30 JUNI

BUDBUD

PERSIAPAN

RUU/

RAPERDA

UU 17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31UU 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184UU 33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81

Perencanaan dan Penganggaran Perbendaharaan Akuntansi dan Pertanggungjawaban Auditing

PendelegasianKewenangan dalamPelaksanaan Anggaran

Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran

Satuan Kerja PengelolaKeuangan Daerah

(sebagai CFO)

Satuan KerjaPerangkat Daerah

(sebagai COO)

Pendelegasian kewenangan pelaksanaan programPendelegasian kewenangan perbendaharaan

Gubernur/Bupati/Walikota(sebagai CEO)

RPJMRKPDRENJA SKPD

APBD

Manajemen Aset/Utang

Pelaksanaan Anggaran

Sistem Akuntansi/Informasi

Laporan Keuangan

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penggunaan Kerangka pengeluaran Jangka menengah

Penganggaran Terpadu Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja

Struktur Anggaran (I account), yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran Pembiayaan

Klasifikasi Anggaran: Organisasi, Fungsi, Ekonomi

Basis Anggaran: Basis Kas

Pengaturan kembali kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah

Pengaturan entitas akuntansi dan entitas pelaporan

Penataan kembali dokumen pelaksanaan anggaran

Penataan sistem pelaksanaan anggaran

TahapanpembayaranTahapanadministratif

PerikatanPerikatan(engagement)

Pengujian danPengujian danPembebananPembebanan(liquidation)

Perintah Perintah MembayarMembayar

(ordonnancement)

Verifikasi Verifikasi PembayaranPembayaran(verification)

PembayaranPembayaran(encaissement)

SKPDSKPD SKPKDSKPKD

Pemisahanpemegangfungsi administratifdari pemegang fungsi komptabel dalampelaksanaananggaran

Penataan kembali ketentuan tentang manajemen aset

Pengertian Klasifikasi Pengakuan Pengukuran Perubahan Penghentian/Penarikan

Penataan kembali tentang kebijakan tentang pinjaman daerah

Klasifikasi Biaya Pinjaman Pengakuan Pengukuran

1. Setiap satker Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi berdasarkan SAP.

2. Laporan Keuangan Satker selesai dlm 2 bln, dan dikonsolidasikan oleh PPKD utk diperiksa BPK selama 2 bln, sehingga disampaikan kpd legislatif dlm 6 bulan setelah akhir tahun anggaran.

3. Uraian tentang kinerja yang dicapai disajikan dlm laporan.

4. Pernyataan tanggung jawab harus ditandatangani oleh KDH/ KaSatker.

o Terdapat kriteria yang kredibel untuk pemeriksaan atas laporan keuangan

o BPK memberikan opini atas kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP.

o Setiap laporan audit BPK disampaikan kepada legislatif terkait, dan terbuka kepada publik (kecuali yg bersifat rahasia negara).

o Hasil pemeriksaan BPK dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban disertai tanggapan dari pemerintah

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SistemAkuntansiInstansi *)

SistemAkuntansiKas UmumDaerah *)

Neraca

LaporanRealisasiAnggaran

Catatan atasLRA danNeraca

LaporanArus Kas

Catatan atasLAK

Neraca

LaporanArus Kas

LaporanRealisasiAnggaran

Catatan atasLaporanKeuangan

Diperiksaoleh BPK

PenggunaAnggaranDaerah

BendaharaUmumDaerah

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.Laporan keuangan (setidak-tidaknya) :

Laporan Realisasi APBN/APBD,Neraca,Laporan Arus Kas, danCatatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya).

Pasal 30 dan 31 UUKN

Bentuk dan isi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan.Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK.

Pasal 32 UUKN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

IKHTISARKINERJA

IKHTISARLAIN

IKHTISARLAIN

IKHTISAR LKBUMN/BUMD

LRA NERACA LAK CALK

Laporan Keuangan Dinas … Tahun Anggaran …, sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,…...., 2006Kepala Dinas …,

(………………..)

Sistem akuntansi merupakan rangkaian prosedur dan elemen-elemen lainnya untuk mengolah transaksi keuangan sampai dihasilkannya laporan keuangan.

Business Process(Reforms, Regulation,

Chart of Accounts)

Acct. Standards(Development & Dissemination)

IT Support(Selection & Adoption)

Personnel(Capacity Building)

Institutional Arrangement

LOCAL GOV’T F/S

Spending Unit FS

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Acct. Systems

(Building)

Sistem akuntansi berbasis komputer Sistem akuntansi yang dikembangkan

secara manual

Sentralisasi Desentralisasi

Sistem akuntansi dikembangkan secara sentralisasi atau desentralisasi;

Ketersediaan hardware; Ketersediaan sarana penunjang yang

diperlukan, seperti tenaga listrik, jaringan telepon, dan suku cadang serta bahan lainnya; dan

Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem, memelihara data base, dan memelihara sistem.

pekerjaan akuntansi dilaksanakan di satuan kerja pengelola keuangan

tidak perlu banyak menyediakan hardware maupun sumber daya manusia

pekerjaan akuntansi menumpuk di satuan kerja pengelola keuangan

Transaksi keuangan non-kas, seperti pemindahan aset antara satuan kerja, penghapusan aset, dan transaksi non-kas lainnya yang terjadi di unit pengguna anggaran/barang harus dilaporkan segera ke satuan kerja pengelola keuangan.

pekerjaan akuntansi akan tersebar di satuan kerja pengguna anggaran/barang

sarana dan prasarana yang relatif banyak

tenaga akuntansi/komputer yang cukup di setiap satuan kerja

◦ Pembentukan tim untuk penyusunan neraca;

◦ Perumusan pendekatan penyusunan neraca;◦ Perumusan kebijakan penilaian pos-pos

neraca;◦ Penyiapan formulir serta elemen data yang

harus dikumpulkan;◦ Pembekalan untuk tim penyusun neraca;◦ Inventarisasi aset dan utang pemerintah;◦ Pengolahan data hasil inventarisasi;◦ Pembahasan hasil inventarisasi;◦ Penyusunan draf neraca; dan◦ Finalisasi penyusunan neraca.

Kebijakan akuntansi Pedoman sistem akuntansi Prosedur akuntansi Sumber daya manusia Formulir Catatan Buku-buku Laporan Prasarana lain, khususnya teknologi informasi

Pilihan-pilihan alternatif yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dituangkan dalam kebijakan akuntansi

Format laporan keuangan Bagan Akun Jurnal Standar Pengakuan Pengukuran Penyajian dan Pengungkapan Pelaporan Keuangan Buku/Dokumen/Formulir

Daftar akun/perkiraan/rekening yang digunakan dalam proses akuntansi untuk membukukan seluruh transaksi keuangan daerah

Bagan Perkiraan Standar untuk sistem akuntansi pemerintah diperlukan untuk menjaga keseragaman dan konsistensi perlakuan akuntansi

Bagan perkiraan standar (buku besar) akan dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku secara nasional sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan gabungan, penyusunan statistik keuangan pemerintah, maupun untuk keperluan lainnya.

APBD ditetapkan oleh DPRD terinci sampai dengan organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja

Penyediaan anggaran yang cukup Penyediaan SDM dengan latar belakang

akuntansi dan pengetahuan komputer yang cukup dan pengembangan karier yang jelas di bidang akuntansi

Komitmen pimpinan/stakeholders untuk membangun dan memanfaatkan sistem

Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan

SDM yang kompeten di bidang akuntansi Sarana/prasarana Anggaran Manajemen Politik Penyusunan neraca awal

Standar akuntansi merupakan pedoman pokok dlm penyusunan dan penyajian LK pemerintah.

Harus disusun sistem akuntansi sesuai dengan per-UU-an dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi penting utk memandu pengembangan sistem serta membantu pengguna dalam memahami sistem akuntansi

Pengembangan sistem akuntansi seyogyanya sejalan dengan sistem penganggaran dan perbendaharaan

Pengembangan sistem akuntansi membutuhkan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yg cukup.

Perlu dibangun jenjang karir SDM bidang keuangan dan akuntansi.

Perlu disusun neraca awal yang akan menjadi saldo pembuka akun-akun dalam sistem akuntansi pemerintah.