Materi Tindak Pidana Pemilu

TINDAK PIDANA PEMILIHAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN GUBERNUR, BUPATI DAN

WALIKOTAWALIKOTA

Oleh : SupriyadiOleh : Supriyadi

Program Studi S1 Ilmu HukumProgram Studi S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum UGMFakultas Hukum UGM

20152015

MATERI KULIAHMATERI KULIAH

Pengantar :Pengantar :* Tindak Pidana Pemilu.* Tindak Pidana Pemilu.* Tindak Pidana di Bidang Pemilu.* Tindak Pidana di Bidang Pemilu.Hukum Materiil Tindak Pidana Pemilihan Hukum Materiil Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota :Gubernur, Bupati dan Walikota :* Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemilihan.* Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemilihan.* Pertanggungjawaban Pidana.* Pertanggungjawaban Pidana.* Sanksi Pidana.* Sanksi Pidana.Hukum Acara Tindak Pidana Pemilihan Hukum Acara Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.Gubernur, Bupati dan Walikota.Ketentuan Khusus Dalam Tindak Pidana Ketentuan Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAHAN BACAANBAHAN BACAAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Pidana (KUHAP).

UU No. 1 Tahun 2015 jo. PERPPU No. 1 UU No. 1 Tahun 2015 jo. PERPPU No. 1 Tahun 2014 (UU Pemilihan Gubernur, Tahun 2014 (UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota).Bupati dan Walikota).

PENGANTAR (1)PENGANTAR (1)

Tindak Pidana Pemilu :Tindak Pidana Pemilu :Tindak pidana pemilu merupakan tindak Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang hanya diatur dan dirumuskan di pidana yang hanya diatur dan dirumuskan di dalam dalam UU PemiluUU Pemilu..

UU Pemilu :UU Pemilu :* UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, * UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.DPD dan DPRD.* UU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden * UU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan dan Wakil Presiden.Wakil Presiden.* UU No. 1/2015 jo. PERPPU No. 1/2014 * UU No. 1/2015 jo. PERPPU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota.Walikota.


Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemilu :Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemilu :* Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR, DPD, * Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR, DPD,

DPRD.DPRD.* Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil * Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden.Presiden.* Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati * Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota atau disebut dengan istilah dan Walikota atau disebut dengan istilah “ “TINDAK PIDANA PEMILIHAN”.TINDAK PIDANA PEMILIHAN”.


Tindak Pidana di Bidang Pemilu :Tindak Pidana di Bidang Pemilu : Tindak Pidana di Bidang Pemilu adalah Tindak Pidana di Bidang Pemilu adalah

tindak pidana yang tidak hanya diatur di tindak pidana yang tidak hanya diatur di dalam dalam UU PemiluUU Pemilu, namun juga mencakup , namun juga mencakup tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana yang diatur dalam UU UU pidana lain di luar UU Pemilupidana lain di luar UU Pemilu yang yang dilakukan/terjadi dalam tahapan dilakukan/terjadi dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu.penyelenggaraan Pemilu.

UU Pidana Lain di Luar UU Pemilu :UU Pidana Lain di Luar UU Pemilu :* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* UU Darurat No. 12/1951. * UU Darurat No. 12/1951. * UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001.* UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001.* UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014.* UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014.* UU No. 22/2009.* UU No. 22/2009.

RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA PEMILIHANTINDAK PIDANA PEMILIHAN (1)(1)

Pelanggaran Pemilihan Pelanggaran Pemilihan meliputi : meliputi : Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran Administrasi, Sengketa Pemilihan, Pelanggaran Administrasi, Sengketa Pemilihan, Pemilihan, Tindak Pidana PemilihanTindak Pidana Pemilihan, Sengketa , Sengketa TUN, dan Perselisihan Hasil Pemilihan.TUN, dan Perselisihan Hasil Pemilihan.Tindak Pidana Pemilihan Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak adalah tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam UU No. 1/2015 jo PERPPU No. 1/2014 dalam UU No. 1/2015 jo PERPPU No. 1/2014 (Bab XXIV Ketentuan Pidana atau Pasal 177-(Bab XXIV Ketentuan Pidana atau Pasal 177-198).198).

CATATAN :CATATAN : tidak ada kejelasan tentang tidak ada kejelasan tentang Tindak Pidana Pemilihan manakah yang Tindak Pidana Pemilihan manakah yang merupakan pelanggaran atau kejahatan.merupakan pelanggaran atau kejahatan.

RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA PEMILIHANTINDAK PIDANA PEMILIHAN (2)(2)

Tindak Pidana Pemilihan :Tindak Pidana Pemilihan :Memberikan keterangan tidak benar yang Memberikan keterangan tidak benar yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.Menyebabkan orang lain kehilangan hak Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.pilihnya.Melakukan kampanye di luar jadwal.Melakukan kampanye di luar jadwal.Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye.kampanye.Memberi atau menerima dana kampanye Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan.melebihi batas yang ditentukan.

Catatan Catatan : tidak ditemukan pengaturan dan : tidak ditemukan pengaturan dan perumusan “tindak pidana politik uang” perumusan “tindak pidana politik uang” atau “atau “money politicsmoney politics”.”.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PEMILIHANTINDAK PIDANA PEMILIHAN (1)(1)

Subyek Hukum :Subyek Hukum :Orang : Orang : natural personnatural person, bukan , bukan judicial personjudicial person..Subyek Hukum Khusus :Subyek Hukum Khusus :1. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, PPS, PPK, 1. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, PPS, PPK, dan dan Panwas Kecamatan.Panwas Kecamatan.2. Pejabat Negara.2. Pejabat Negara.3. ASN, TNI, POLRI.3. ASN, TNI, POLRI.4. Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa.4. Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa.5. Calon Gubernur/Bupati/Walikota.5. Calon Gubernur/Bupati/Walikota.8.8. Pimpinan/Gabungan Pimpinan Parpol.Pimpinan/Gabungan Pimpinan Parpol.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANAPERTANGGUNGJAWABAN PIDANATINDAK PIDANA PEMILIHANTINDAK PIDANA PEMILIHAN (2)(2)

Prinsip Pertanggungjawaban Pidana :Prinsip Pertanggungjawaban Pidana :Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan atas kesalahan Pidana Pemilihan berdasarkan atas kesalahan (Asas Kesalahan/ Asas Culpabilitas/Asas Tiada (Asas Kesalahan/ Asas Culpabilitas/Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan/Pidana Tanpa Kesalahan/Liability Based on Liability Based on FaultFault). ). Catatan Catatan : Asas tersebut didasarkan pada : Asas tersebut didasarkan pada perumusan Tindak Pidana Pemilihan yang perumusan Tindak Pidana Pemilihan yang hampir semuanya mencantumkan unsur hampir semuanya mencantumkan unsur ”dengan sengaja”.”dengan sengaja”.Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Pemilihan bersifat pribadi atau Pidana Pemilihan bersifat pribadi atau individual (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP).individual (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP).

SANKSI PIDANASANKSI PIDANATINDAK PIDANA PEMILIHANTINDAK PIDANA PEMILIHAN

Jenis Sanksi Pidana :Jenis Sanksi Pidana :1. Pidana Penjara.1. Pidana Penjara.2. Pidana Denda.2. Pidana Denda.

Berat - Ringannya Sanksi Pidana :Berat - Ringannya Sanksi Pidana :1. Pidana Penjara1. Pidana Penjara : 15 hari – 72 bulan.: 15 hari – 72 bulan.2. Pidana Denda 2. Pidana Denda : Rp. 100 ribu – Rp. 100 : Rp. 100 ribu – Rp. 100 Miliar.Miliar.

Catatan :Catatan : sistem pemidanaan dalam Tindak sistem pemidanaan dalam Tindak Pidana Pemilihan menggunakan ”Pidana Pemilihan menggunakan ”single single track systemtrack system”.”.

HUKUM ACARA HUKUM ACARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN (1)TINDAK PIDANA PEMILIHAN (1)

Hukum Acara Tindak Pidana Pemilihan Hukum Acara Tindak Pidana Pemilihan menggunakan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menggunakan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), kecualikecuali ditentukan lain dalam UU No. 1/2015 ditentukan lain dalam UU No. 1/2015 jo. PERPPU No. 1/2014.jo. PERPPU No. 1/2014.Hukum Acara Tindak Pidana Pemilihan Hukum Acara Tindak Pidana Pemilihan meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, pelaksanaan penuntutan, pemeriksaan sidang, pelaksanaan putusan.putusan.Penyelidikan : Penyelidikan : 1. Laporan Pelanggaran Pemilihan.1. Laporan Pelanggaran Pemilihan.2. Pengkajian Kebenaran Laporan.2. Pengkajian Kebenaran Laporan.3. Tindak Lanjut Laporan.3. Tindak Lanjut Laporan.4. Tindak Pidana Pemilihan diteruskan ke POLRI.4. Tindak Pidana Pemilihan diteruskan ke POLRI.


Penyidikan :Penyidikan :Dilakukan oleh Penyidik POLRI.Dilakukan oleh Penyidik POLRI.Penyampaian hasil penyidikan dan berkas Penyampaian hasil penyidikan dan berkas perkara ke JPU paling lama 14 hari sejak perkara ke JPU paling lama 14 hari sejak laporan diterima.laporan diterima.

Penuntutan :Penuntutan :Prapenuntutan dilakukan dalam waktu Prapenuntutan dilakukan dalam waktu paling lama 6 hari (3 hari bagi JPU untuk paling lama 6 hari (3 hari bagi JPU untuk mengembalikan berkas dan 3 hari bagi mengembalikan berkas dan 3 hari bagi Penyidik untuk melengkapi berkas).Penyidik untuk melengkapi berkas).Penuntutan dilakukan dalam waktu paling Penuntutan dilakukan dalam waktu paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara.lama 5 hari sejak menerima berkas perkara.


Pemeriksaan Sidang :Pemeriksaan Sidang :Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pemilihan dilakukan oleh Pengadilan Negeri.Pemilihan dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Pemeriksaan sidang perkara Tindak Pidana Pemeriksaan sidang perkara Tindak Pidana Pemilihan dilakukan oleh ”Majelis Khusus”.Pemilihan dilakukan oleh ”Majelis Khusus”.

Putusan dijatuhkan Pengadilan Negeri Putusan dijatuhkan Pengadilan Negeri paling lama 7 hari setelah pelimpahan paling lama 7 hari setelah pelimpahan perkara.perkara.


Upaya Hukum :Upaya Hukum :Permohonan banding diajukan paling lama 3 Permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. hari setelah putusan dibacakan. Permohonan banding dilimpahkan oleh Permohonan banding dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi paling lama 3 hari setelah permohonan paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima.banding diterima.Putusan banding dijatuhkan paling lama 7 Putusan banding dijatuhkan paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima.hari setelah permohonan banding diterima.Putusan banding merupakan ”putusan Putusan banding merupakan ”putusan terakhir dan mengikat” serta ”tidak dapat terakhir dan mengikat” serta ”tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”.dilakukan upaya hukum lain”.


Pelaksanaan Putusan :Pelaksanaan Putusan :Putusan harus sudah disampaikan ke JPU Putusan harus sudah disampaikan ke JPU paling lambat 3 hari setelah putusan paling lambat 3 hari setelah putusan dibacakan.dibacakan.Putusan harus sudah dilaksanakan paling Putusan harus sudah dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima JPU.lambat 3 hari setelah putusan diterima JPU.Putusan yang dapat mempengaruhi Putusan yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan harus perolehan suara peserta Pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.menetapkan hasil Pemilu secara nasional.KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan.menindaklanjuti putusan pengadilan.


Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilihan :Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilihan :Majelis khusus terdiri dari ”hakim khusus”.Majelis khusus terdiri dari ”hakim khusus”.Hakim khusus adalah hakim karir pada PN Hakim khusus adalah hakim karir pada PN dan PT yang ditetapkan secara khusus untuk dan PT yang ditetapkan secara khusus untuk mengadili perkara Tindak Pidana Pemilihan.mengadili perkara Tindak Pidana Pemilihan.Hakim khusus ditetapkan dengan Keputusan Hakim khusus ditetapkan dengan Keputusan Ketua MA.Ketua MA.Syarat Hakim Khusus : (1) bertugas sebagai Syarat Hakim Khusus : (1) bertugas sebagai hakim minimal 3 tahun; (2) menguasai hakim minimal 3 tahun; (2) menguasai pengetahuan tentang Pemilihan; (3) pengetahuan tentang Pemilihan; (3) dibebaskan dari tugasnya untuk mengadili dibebaskan dari tugasnya untuk mengadili perkara lain.perkara lain.Ketentuan lebih lanjut tentang Hakim Khusus Ketentuan lebih lanjut tentang Hakim Khusus diatur dengan Peraturan MA.diatur dengan Peraturan MA.


MA pernah menerbitkan PERMA No. 03 MA pernah menerbitkan PERMA No. 03 Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu (24-09-2008).Khusus Perkara Pidana Pemilu (24-09-2008).MA memberi wewenang kepada Ketua MA memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk menunjuk Hakim Pengadilan Tinggi untuk menunjuk Hakim Khusus.Khusus.Pengadilan Negeri : minimal 4 hakim khusus.Pengadilan Negeri : minimal 4 hakim khusus.Pengadilan Tinggi : minimal 6 hakim khusus.Pengadilan Tinggi : minimal 6 hakim khusus.Tidak ada jangka waktu masa jabatan Hakim Tidak ada jangka waktu masa jabatan Hakim Khusus.Khusus.

CATATAN :CATATAN : PERMA di atas untuk PERMA di atas untuk menindaklanjuti UU Pemilu Legislatif.menindaklanjuti UU Pemilu Legislatif.


Sentra Penegakan Hukum Terpadu :Sentra Penegakan Hukum Terpadu :Tujuan : menyamakan pemahaman dan Tujuan : menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pola penanganan tindak pidana pemilihan antara Bawaslu Provinsi, pemilihan antara Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, POLDA/POLRES, Panwas Kabupaten/Kota, POLDA/POLRES, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri. Ketentuan lebih lanjut diatur Ketentuan lebih lanjut diatur berdasarkan Kesepakatan Bersama berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua antara Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Bawaslu.Bawaslu.

KETENTUAN KHUSUS KETENTUAN KHUSUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN (1)TINDAK PIDANA PEMILIHAN (1)

Hukum Pidana Materiil (KUHP) :Hukum Pidana Materiil (KUHP) :Subyek Tindak Pidana : pengaturan dan Subyek Tindak Pidana : pengaturan dan perumusan subyek hukum khusus.perumusan subyek hukum khusus.Sistem Pemidanaan :Sistem Pemidanaan :1. Kumulasi (”dan”).1. Kumulasi (”dan”).2. Kumulasi-Alternatif (”dan/atau”).2. Kumulasi-Alternatif (”dan/atau”).3. 3. Indeterminate SentenceIndeterminate Sentence (Minimum (Minimum Khusus). Khusus).

KETENTUAN KHUSUS KETENTUAN KHUSUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN (2)TINDAK PIDANA PEMILIHAN (2)

Hukum Acara Pidana (KUHAP) :Hukum Acara Pidana (KUHAP) :Adanya jangka waktu : penyidikan, Adanya jangka waktu : penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan sidang, dan pelaksanaan putusan.sidang, dan pelaksanaan putusan.

Pemeriksaan Sidang dilakukan oleh Pemeriksaan Sidang dilakukan oleh ”Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilihan”.”Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilihan”.

Ketentuan Khusus menyangkut Upaya Ketentuan Khusus menyangkut Upaya Hukum ”Banding”.Hukum ”Banding”.

SEKIAN & TERIMA KASIHSEKIAN & TERIMA KASIH

Materi Tindak Pidana Pemilu

Documents